Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak melonjak hingga menyentuh level di atas US$100 per barel imbas perang Iran dengan AS-Israel. Namun, Presiden AS Donald Trump menilai lonjakan harga minyak itu menjadi harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keselamatan dunia.

Pernyataan Trump itu disampaikan di sosial medianya Truth Social. Seperti juga dilansir dari CNN, unggahan Trump pada Minggu (8/3/2026) menyebut kenaikan harga minyak sebagai harga yang sangat kecil untuk dibayar.

"Harga minyak jangka pendek, yang akan turun dengan cepat ketika ancaman nuklir Iran berakhir, adalah harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keselamatan dan perdamaian AS dan dunia. HANYA ORANG BODOH YANG AKAN BERPIKIR BERBEDA!" tulis Trump.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga mengatakan lonjakan harga minyak baru-baru ini hanya jangka pendek. Sebab, terdapat strategi dominasi energi Trump yang akan menstabilkan pasar dan mengurangi tekanan pada konsumen AS.

"Ini adalah gangguan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang dalam menyingkirkan rezim teroris Iran yang nakal dan akhirnya mengakhiri pembatasan mereka terhadap arus bebas energi di Timur Tengah dan di Selat Hormuz," kata Leavitt dilansir dari Fox News.

Leavitt mengatakan pemerintah mengambil langkah-langkah segera untuk menjaga pasokan energi global tetap berjalan meskipun ada konflik. Dia mencatat bahwa Trump juga telah mengumumkan asuransi risiko politik untuk kapal kargo dan kapal tanker minyak yang berlayar di Selat Hormuz.

Harga minyak dunia memang tengah meroket hingga tembus US$100 per barel imbas perang Iran dengan AS-Israel. Perang telah memicu kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan terhadap pengiriman pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang setiap kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia melewatinya.

Harga minyak berjangka AS naik 18% menjadi sekitar US$108 per barel, level tertinggi sejak 19 Juli 2022. Minyak mentah AS sempat mencapai US$110 per barel pada Minggu malam.

Beberapa analis berpendapat bahwa jika penutupan di Selat Hormuz berlangsung hingga akhir Maret 2026, harga minyak mampu menyentuh rekor di atas US$150 per barel.

Adnan Mazarei dari Peterson Institute for International Economics mengatakan lonjakan harga minyak sudah diperkirakan pasar, mengingat produksi telah dihentikan di beberapa negara Teluk. Kemudian, tanda-tanda konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut semakin meluas.

"Orang-orang menyadari bahwa ini [perang di Iran] tidak akan berakhir dengan cepat," katanya dilansir dari BBC pada Senin (9/3/2026).

Kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan biaya produk turunan penting seperti bahan bakar jet dan prekursor vital untuk pupuk.

KOMPAS.com – Bursa saham Asia rontok pada perdagangan Senin (9/3/2026) setelah harga minyak dunia melonjak tajam hingga mendekati 120 dollar AS per barel. Lonjakan ini bahkan tercatat sebagai kenaikan harian terbesar dalam hampir 40 tahun terakhir.

Tekanan paling besar terlihat di Korea Selatan. Indeks Kospi memicu circuit breaker untuk kedua kalinya dalam empat sesi perdagangan terakhir setelah anjlok lebih dari 8 persen.

Perdagangan di bursa sempat dihentikan selama 20 menit mulai pukul 10.31 waktu setempat. Pada perdagangan terakhir, indeks tersebut tercatat turun 8,58 persen.

Saham-saham berkapitalisasi besar ikut terseret. Samsung Electronics merosot lebih dari 10 persen, sementara produsen chip SK Hynix anjlok 12,3 persen.

Circuit breaker juga sempat diaktifkan pekan lalu ketika indeks acuan tersebut jatuh lebih dari 12 persen pada Rabu, mencatat penurunan harian terburuknya.

Dikutip dari CNBC, Senin (9/3/2026), lonjakan harga minyak dunia hari ini menjadi pemicu utama tekanan di pasar keuangan kawasan. Harga minyak Brent melonjak 26,1 persen ke level 116,08 dollar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) dari Amerika Serikat melesat 27,6 persen ke 116,03 dollar AS per barel.

Menurut data LSEG, kenaikan tersebut merupakan lonjakan harga minyak harian terbesar sejak akhir 1988.

Kenaikan tajam ini terjadi setelah sejumlah produsen minyak besar di Timur Tengah, termasuk Kuwait, Iran, dan Uni Emirat Arab, memangkas produksi minyak. Langkah itu diambil setelah Selat Hormuz ditutup, jalur pelayaran strategis bagi distribusi energi global.

Tekanan di pasar juga menjalar ke bursa saham Jepang. Indeks Nikkei 225 turun 7,05 persen dan kembali berada di bawah level 52.000 untuk pertama kalinya sejak Januari. Sementara indeks Topix melemah 5,36 persen.

SoftBank Group menjadi salah satu saham yang mengalami penurunan paling dalam dengan pelemahan lebih dari 11 persen. Saham perusahaan terkait semikonduktor seperti Advantest dan Lasertec juga turun masing-masing lebih dari 13 persen dan 11 persen.

Di China, pelemahan pasar relatif lebih terbatas. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 2,75 persen, sedangkan indeks CSI 300 di China daratan melemah 1,65 persen.

Bursa saham Australia juga ikut tertekan. Indeks S&P/ASX 200 turun 3,2 persen, meskipun sempat memangkas sebagian kerugiannya.

Di Amerika Serikat (AS), kontrak berjangka saham juga bergerak melemah seiring lonjakan harga minyak. Futures Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 800 poin atau sekitar 1,75 persen.

Sementara itu, futures S&P 500 turun 1,59 persen dan futures Nasdaq-100 melemah 1,6 persen.

Presiden AS, Donald Trump menilai kenaikan harga minyak dalam jangka pendek merupakan konsekuensi kecil dari langkah militer terhadap Iran.

Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan kenaikan harga minyak dalam jangka pendek merupakan “harga yang sangat kecil untuk dibayar” demi menghancurkan ancaman nuklir Iran.

“Hanya orang bodoh yang akan berpikir sebaliknya!” tulis Trump dalam unggahannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Mojtaba Khamenei, putra almarhum Ayatollah Ali Khamenei, telah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung meremehkannya.

Ali Khamenei memimpin Iran dari tahun 1989 hingga kematiannya selama gelombang pertama serangan Amerika Serikat (AS)-Israel di Teheran pada 28 Februari.

Majelis Pakar Iran, yang bertugas menyeleksi dan memilih pemimpin tertinggi, mengumumkan pada hari Minggu bahwa Mojtaba Khamenei telah dipilih setelah pertimbangan yang tepat dan menyeluruh.

“Dalam sesi luar biasa hari ini, Majelis Pakar, dengan suara menentukan dari para anggotanya, memilih dan memperkenalkan Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga dari sistem suci Republik Islam Iran,” kata majelis tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Sebagai penutup...(Majelis) menyerukan kepada rakyat Iran yang mulia, khususnya para elite dan intelektual seminari dan universitas, untuk bersumpah setia kepada kepemimpinan dan menjaga persatuan di sekitar poros penjagaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Lahir pada tahun 1969, Mojtaba adalah anak kedua dari enam anak Ali Khamenei. Sebagai seorang pemuda, dia berjuang sebagai sukarelawan selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an dan kemudian belajar agama di Qom, salah satu kota tersuci di Iran dan pusat utama teologi Syiah.

Saudari Mojtaba dan beberapa kerabat lainnya tewas dalam serangan udara yang sama yang menewaskan ayahnya. Media Israel melaporkan bahwa Mojtaba sendiri terluka dalam serangan tersebut.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), melalui sayap medianya; Sepah, telah menyatakan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi yang baru.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, berterima kasih kepada Majelis Pakar karena telah mengadakan pertemuan meskipun terjadi serangan udara yang berkelanjutan dari AS-Israel, termasuk serangan pekan lalu terhadap markas Majelis di Qom.

Dia mengatakan bahwa pemilihan pemimpin tertinggi yang baru berlangsung tepat waktu dan tertib meskipun ada "tipu daya musuh yang berharap terjadi kebuntuan" setelah kematian Ali Khamenei.

Pengangkatan Mojtaba Khamenei terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak akan ada kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang kecuali melalui "penyerahan tanpa syarat".

Respons Trump soal Mojtaba Khamenei

Pada hari yang sama, Trump memperingatkan bahwa pemimpin tertinggi Iran yang baru tidak akan bertahan lama tanpa persetujuannya.

Trump sebelumnya menuntut hak untuk ikut campur dalam penunjukan pemimpin tertinggi Iran yang baru dan menolak Mojtaba Khamenei sebagai "orang yang tidak kompeten".

"Dia harus mendapatkan persetujuan dari kami," kata Trump kepada ABC News, merujuk pada Mojtaba.

"Jika dia tidak mendapatkan persetujuan dari kami, dia tidak akan bertahan lama," lanjut Trump.

Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa keputusan penunjukan Mojtaba tersebut sepenuhnya berada di tangan Iran. "Hal itu tidak akan memungkinkan siapa pun untuk ikut campur dalam urusan domestik kami," katanya.

Araghchi kemudian menuntut agar Trump meminta maaf kepada rakyat di kawasan Timur Tengah atas perang yang semakin memburuk.

Tak hanya Trump yang tidak senang dengan penunjukan Mojtaba sebagai penerus Ali Khamenei. Israel juga bersikap serupa, dan bahkan menjadikan Mojtaba sebagai target utama pembunuhan.

"Kami ingin memberi tahu Anda bahwa tangan Negara Israel akan terus mengejar setiap calon pengganti dan setiap orang yang berupaya menunjuk pengganti," tulis IDF di X.

"Kami memperingatkan semua orang yang berniat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan pengganti bahwa kami tidak akan ragu untuk menargetkan Anda juga. Ini adalah peringatan!" lanjut IDF, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin (9/3/2026).

Venezuela mencatat inflasi tahunan 475 persen pada 2025, dan menjadi rekor tertinggi di dunia. Sementara itu, inflasi kumulatif untuk dua bulan pertama 2026 sudah mencapai hampir 52 persen.

Hiperinflasi tersebut dipicu oleh pengetatan sanksi Amerika Serikat (AS), sebelum penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Menurut data Bank Sentral Venezuela, harga makanan dan minuman saja naik 532 persen tahun lalu. Sementara, biaya sewa meningkat 340 persen dan layanan kesehatan naik 445 persen.

"Inflasi ini membunuh kami," kata Eduardo Sanchez, pemimpin serikat guru, yang menyalahkan kebijakan ekonomi pemerintah, dikutip AFP, Sabtu (7/3).

Angka 475 persen ini jauh melampaui perkiraan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), yakni 269,9 persen.

Perekonomian Venezuela terpukul sepanjang tahun lalu gara-gara kampanye 'tekanan maksimum' Presiden AS Donald Trump terhadap Maduro. Washington akhirnya menculik dan menggulingkan pemimpin sosialis tersebut pada 3 Januari lalu, melalui operasi pasukan khusus AS di Caracas.

Usai menggulingkan Maduro, mulai melonggarkan sebagian sanksi terhadap Venezuela.

Washington dan Caracas kini berjanji memulihkan hubungan diplomatik secara penuh setelah bertahun-tahun berseteru, serta 'bekerja sama' mengembangkan cadangan minyak dan mineral Venezuela.

Namun, banyak warga Venezuela mengatakan mereka belum merasakan turunnya harga barang-barang. Kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan masih sangat mahal.

Direktur firma konsultan Sintesis Financiera, Tamara Herrera memperkirakan inflasi akan turun menjadi sedikit di atas 100 persen tahun ini.

Sebanyak 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) menggugat kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Gugatan tersebut diajukan untuk memblokir penerapan tarif impor baru yang dinilai melanggar hukum federal.

Gugatan dipimpin oleh negara bagian Oregon bersama 23 negara bagian lainnya dan diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (5/3).

Dalam dokumen gugatan, para penggugat menilai kebijakan tarif tersebut melanggar hukum federal, merusak prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusi, serta bertentangan dengan Administrative Procedure Act.

Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield mengatakan kebijakan tarif terbaru pemerintahan Trump dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS.

"Fokus pemerintah saat ini seharusnya mengembalikan uang kepada masyarakat, bukan justru menggandakan tarif yang ilegal," kata Rayfield dalam pernyataannya.

Ia menambahkan banyak warga AS sudah terbebani oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari bahan makanan hingga pakaian.

Menurut Rayfield, kebijakan tarif yang diterapkan pemerintah selama lebih dari satu tahun terakhir juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Awalnya, Trump berargumen bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif terhadap produk dari negara mana pun, dalam tingkat dan durasi apa pun.

Namun, pada 20 Februari lalu Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa penerapan tarif menggunakan dasar hukum tersebut tidak sah.

Setelah putusan itu, Trump menggunakan dasar hukum lain yakni Section 122 dari Trade Act 1974 untuk kembali menerapkan tarif impor sebesar 15 persen terhadap sebagian besar produk global, dengan alasan menekan defisit perdagangan.

Meski demikian, pihak penggugat menilai ketentuan tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi terbatas, seperti ketika terjadi defisit neraca pembayaran yang besar dan serius.

"Defisit perdagangan tidak memenuhi kondisi tersebut, sehingga sekali lagi presiden bertindak melampaui kewenangannya," demikian isi pernyataan dalam gugatan tersebut.

Selain persoalan hukum, para penggugat juga menyoroti dampak ekonomi kebijakan tersebut. Analisis peneliti Federal Reserve Bank of New York menunjukkan hampir 90 persen biaya tarif pada 2025 ditanggung oleh konsumen dan pelaku usaha di AS.

Studi itu juga memperkirakan tarif baru tersebut dapat meningkatkan biaya hidup rata-rata keluarga di Oregon hingga lebih dari US$1.200 per tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Sebanyak 24 negara bagian di Amerika Serikat menggugat Presiden Donald Trump terkait tarif global baru sebesar 10 persen yang dinilai tidak memenuhi persyaratan hukum.

Gugatan yang dipimpin para jaksa agung dan gubernur dari Partai Demokrat itu diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (5/3/2026). Sementara itu, Trump berencana menaikkan tarif tersebut menjadi 15 persen paling cepat pekan ini.

Pada 20 Februari, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangannya sebagai presiden ketika menggunakan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional untuk memberlakukan tarif timbal balik ke banyak negara, serta pungutan terkait fentanyl terhadap barang dari China, Kanada, dan Meksiko.

Dilansir laman Kyodo News, Trump tidak memperoleh persetujuan Kongres sebelum menerapkan tarif tersebut, meskipun penetapan pajak merupakan kewenangan yang secara konstitusional dimiliki oleh lembaga legislatif.

Dalam gugatan terbaru itu, para penggugat menyatakan bahwa presiden dari Partai Republik tersebut “sekali lagi menggunakan kewenangan tarif yang tidak dimilikinya” sehingga “mengacaukan tatanan konstitusional dan menimbulkan kekacauan pada ekonomi global.”

Tarif 10 persen yang menargetkan sebagian besar impor mulai berlaku pada 24 Februari berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Aturan tersebut memungkinkan presiden mengenakan tarif hingga 15 persen selama maksimal 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran yang “besar dan serius.”

Belum ada presiden sebelumnya yang menggunakan pasal tersebut untuk memberlakukan tarif. Para penggugat pun berpendapat bahwa penafsiran Trump terhadap aturan itu keliru.

Mereka menyebut defisit perdagangan AS hanyalah salah satu komponen dari neraca pembayaran, tetapi Trump dianggap memelintir istilah tersebut. Negara bagian yang mengajukan gugatan itu antara lain California, Colorado, Illinois, Oregon, Maryland, New York, dan Virginia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Rabu mengatakan pemerintah kemungkinan akan menaikkan tarif global sementara itu menjadi 15 persen pekan ini.

Ia juga mengisyaratkan pemerintah tengah menyiapkan tarif yang lebih permanen untuk masing-masing negara menggunakan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Ketentuan tersebut memungkinkan AS mengenakan tarif terhadap praktik perdagangan luar negeri yang dianggap tidak adil.

Pasal 301 memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengenakan tarif sebagai respons terhadap praktik perdagangan luar negeri yang dianggap tidak adil.

Trump sebelumnya menggunakan ketentuan tersebut untuk menaikkan tarif terhadap barang-barang China saat memulai perang dagang dengan negara itu pada masa jabatan pertamanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anies Baswedan mendesak agar Indonesia bisa keluar dari dewan perdamaian atau Board of Peace (BoP) besutan Presiden AS, Donald Trump.

Dalam unggahan Instagram @aniesbaswedan, dia menilai BoP telah menyimpang dari jalur perdamaian usai melakukan penyerangan bersama Israel untuk menyerang Iran.

"Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional," ujar Anies dalam postingan Instagram-nya dikutip Jumat (6/3/2026).

Anies menambahkan, keluar dari BoP tidak serta merta mencap Indonesia menjadi negara anti-perdamaiam. Sebab, hal tersebut merupakan sikap RI untuk menjaga warisan perdamaian sebagaimana amanat UUD 1945.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut RI seharusnya tidak memberikan karpet merah untuk pelaku kejahatan.

"Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya," pungkasnya.

Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP, salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan menunjuk Senator Oklahoma Markwayne Mullin sebagai penggantinya.

Melalui unggahan di media sosial, Trump menyampaikan terima kasih atas kinerja Noem selama menjabat, seraya menyebut dia mencatat banyak hasil spektakuler, terutama di perbatasan.

"Noem akan menjadi utusan khusus untuk inisiatif keamanan baru kami di Belahan Dunia Barat, Shield of the Americas," kata Trump dalam unggahan tersebut dikutip dari CNN International, Jumat (6/3/2026)

Sementara itu, Mullin dijadwalkan mulai menjabat sebagai menteri keamanan dalam negeri pada 31 Maret. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, pemerintahan Trump akan berupaya mempercepat proses konfirmasi Mullin.

Menurut sejumlah ajudan, Trump kerap menyaksikan penampilan Mullin di televisi, yang turut memengaruhi keputusan presiden menunjuknya ke posisi tersebut. Trump bahkan disebut beberapa kali menghubungi Mullin setelah wawancara yang bersifat konfrontatif untuk memujinya, sementara staf Gedung Putih sering mengirim senator itu tampil di program berita kabel pada momen penting bagi pemerintahan.

Sementara itu, Noem mengetahui kabar pemecatannya saat tiba di sebuah acara di Nashville, Tennessee, menurut tiga sumber yang mengetahui hal tersebut. Dua sumber menyebut Trump secara langsung menelepon Noem untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Tak lama setelah pengumuman itu, Noem menyampaikan terima kasih kepada Trump melalui media sosial.

“Belahan Barat sangat krusial bagi keamanan Amerika Serikat. Dalam peran ini, saya dapat melanjutkan kemitraan dan keahlian keamanan nasional yang saya bangun selama 13 bulan terakhir sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri," tulis Noem, merujuk pada jabatan barunya.

Noem yang ditunjuk Trump memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atau United States Department of Homeland Security (DHS) sejak awal masa pemerintahannya, belakangan menghadapi sorotan terkait perilakunya selama menjabat.

Kontroversi tersebut mencakup dugaan hubungan romantis dengan penasihat utamanya, penggunaan dana besar yang diterima departemen—termasuk untuk kampanye iklan mahal yang menonjolkan dirinya—serta pernyataan yang saling bertentangan terkait insiden fatal yang melibatkan agen imigrasi federal.

Sejumlah pejabat DHS, baik yang masih menjabat maupun mantan pejabat, sebelumnya secara internal mempertanyakan berapa lama Noem dapat bertahan di posisinya setelah serangkaian langkah yang dinilai keliru.

Beberapa di antaranya termasuk keputusan mengejutkan untuk menghentikan sementara program pemeriksaan cepat bandara TSA PreCheck di tengah kekosongan pendanaan DHS—yang kemudian dibatalkan hanya dalam hitungan jam—serta responsnya dalam dua sidang dengar pendapat di Kongres pekan ini.

Trump dilaporkan tidak puas dengan jalannya sidang tersebut, terutama setelah Noem menyatakan bahwa presiden mengetahui kampanye iklan DHS, klaim yang dibantah oleh Trump.

Mengutip The Guardian, dari kubu oposisi, sejumlah politisi Partai Demokrat menyambut baik pemecatan tersebut.

“Selamat tinggal. Dia adalah bencana," ujar pemimpin minoritas DPR AS Hakeem Jeffries dalam sebuah konferensi pers.

Adapun, Jeffries menegaskan pergantian pejabat tidak akan mengubah sikap Partai Demokrat terkait pendanaan DHS. Departemen tersebut sebagian ditutup sejak pertengahan Februari setelah Demokrat di Senat memblokir rancangan anggaran karena tidak memuat aturan baru terkait perilaku agen imigrasi. Aturan itu mereka tuntut setelah dua warga negara AS tewas ditembak oleh agen federal di Minneapolis.

“Pergantian personel saja tidak cukup. Kami membutuhkan perubahan kebijakan yang berani, dramatis, transformasional, dan bermakna,” kata Jeffries.

Senator Demokrat Chuck Schumer juga menyuarakan pandangan serupa. “Saya tidak mempercayai siapa pun yang memimpin lembaga ini selama Trump menjadi presiden, melihat kebijakan yang ia dorong dan bagaimana struktur ICE saat ini. Permasalahannya sudah sangat dalam,” ujarnya.

Sementara itu, dukungan terhadap Noem dari kalangan Partai Republik juga mulai melemah. Senator South Carolina Lindsey Graham mengatakan dia menghargai pengabdian Noem, tetapi menilai sudah waktunya dilakukan perubahan.

Noem, mantan anggota Kongres dan Gubernur South Dakota dari Partai Republik, sempat dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden Trump dalam pemilihan ulang 2024. Namun, peluang tersebut sirna setelah dia mengakui dalam memoarnya pernah menembak mati anjing peliharaannya.

Trump kemudian menunjuknya memimpin DHS, lembaga yang membawahi U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), patroli perbatasan, dan sejumlah badan lain yang terlibat dalam kebijakan deportasi massal pada masa jabatan kedua Trump.

Noem menjadi salah satu wajah utama kebijakan pengetatan imigrasi tersebut, yang menyasar imigran berdokumen maupun tanpa dokumen, serta sempat menyeret sejumlah warga negara AS. Ia juga kerap tampil di jaringan televisi konservatif dan materi promosi di media sosial DHS.

Kontroversi lain muncul setelah agen federal yang dikerahkan ke Minneapolis menembak mati dua warga AS, yakni Renee Good dan beberapa minggu kemudian Alex Pretti.

Noem menuduh keduanya terlibat dalam "terorisme domestik,” meski tuduhan tersebut dinilai bertentangan dengan fakta yang diketahui terkait keterlibatan mereka dalam aksi protes anti-ICE. Setelah kematian Pretti, sejumlah politisi Demokrat—bahkan beberapa dari Partai Republik—menyerukan agar Noem mengundurkan diri.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tidak khawatir dengan kenaikan harga BBM di negaranya imbas meluasnya perang melawan Iran.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Trump menegaskan operasi militer AS di Iran menjadi prioritas utamanya.

"Saya tidak khawatir sama sekali. Harganya akan turun sangat cepat setelah ini berakhir, dan kalau naik, ya naik saja. Ini jauh lebih penting daripada harga bensin yang naik sedikit," katanya saat ditanya mengenai kenaikan harga bensin di SPBU AS.

Trump juga mengatakan tidak berencana menggunakan cadangan minyak darurat terbesar di dunia, Strategic Petroleum Reserve (SPR). Ia yakin Selat Hormuz yang jalur penting pengiriman minyak di dekat Iran, akan tetap terbuka, karena angkatan laut Iran berada di 'dasar laut'.

Harga minyak global telah melonjak 16 persen sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu, seiring meluasnya konflik yang mengganggu pasokan energi dari Timur Tengah.

Rata-rata harga BBM di AS naik 27 sen sejak pekan lalu menjadi US$3,25 per galon, menurut AAA, organisasi perjalanan AS yang memantau harga bahan bakar. Angka tersebut 15 sen lebih tinggi dibandingkan setahun lalu. Namun, Trump memandang kenaikan belum terlalu banyak.

Trump memperkirakan perang melawan Iran akan berlangsung sekitar 4-5 minggu.

Meski Trump terang-terang meremehkan kenaikan harga BBM, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Menteri Energi Chris Wright telah berkomunikasi dengan para CEO perusahaan minyak untuk menjajaki opsi mengatasi lonjakan harga energi, kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Kepada Reuters, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tim energi dan keamanan nasional tengah bergerak cepat merumuskan langkah untuk menurunkan harga bensin.

Pejabat itu menyebut Wiles sempat memperingatkan dalam rapat Gedung Putih bahwa kegagalan mengatasi kenaikan harga BBM bisa menjadi 'bencana' bagi Partai Republik dalam pemilu.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio awal pekan ini mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga energi. Namun, sejauh ini rencana yang diumumkan hanya berupa asuransi risiko bagi kapal tanker minyak yang didukung AS serta kemungkinan pengawalan angkatan laut AS di Selat Hormuz.

Para pejabat Gedung Putih juga membahas sejumlah opsi lain, termasuk libur pajak bensin federal dan pelonggaran aturan lingkungan untuk bahan bakar musim panas yang memungkinkan campuran etanol lebih tinggi.

Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pelepasan minyak dari Strategic Petroleum Reserve, tetapi ditolak Trump.

Tiga eksekutif energi melihat Gedung Putih memiliki pilihan yang terbatas untuk menekan harga energi.

"Kalau melihat berbagai opsi kebijakan, baik domestik maupun dari negara lain, semuanya bisa membantu tetapi dampaknya tidak besar," kata salah satu eksekutif energi yang meminta anonim.

"Fokus utama adalah melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk memulihkan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, imbuhnya.

Pengamat politik mengingatkan kenaikan harga BBM yang berkepanjangan bisa merugikan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November mendatang, ketika kendali atas Kongres AS dipertaruhkan.

Analis menilai para pemilih sudah merasa tidak puas dengan tingginya biaya hidup serta pengelolaan ekonomi oleh Trump.

Para pemimpin Republik di Kongres, seperti Ketua DPR Mike Johnson, juga meremehkan kekhawatiran atas kenaikan harga bensin, meskipun partai tersebut berencana menjadikan keberhasilan ekonomi sebagai fokus strategi kampanye pemilu paruh waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) bakal mulai menaikkan tarif impor umum dari 10% menjadi 15% dalam waktu dekat. Rencananya tarif global ini bakal diberlakukan mulai pekan ini.

Kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu diperkirakan mulai berlaku pada pekan ini dan berpotensi memengaruhi arus perdagangan global, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (5/3/2026), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kenaikan tarif tersebut kemungkinan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

“Itu kemungkinan terjadi suatu waktu minggu ini,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling jelas mengenai rencana pemerintah AS untuk merealisasikan janji Trump menaikkan tarif impor.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar rezim tarif sebelumnya. Tak lama kemudian, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Meski begitu, pemerintah AS sempat tetap menerapkan tarif 10% tanpa langsung menaikkannya. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga sempat mengisyaratkan bahwa tarif 15% tersebut kemungkinan tidak akan berlaku secara universal untuk semua negara mitra dagang.

Uni Eropa, misalnya, diperkirakan tidak akan dikenakan tarif tambahan tersebut karena telah memiliki kerangka perjanjian perdagangan dengan Washington, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Sayangnya, Bessent tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa kewenangan kebijakan tersebut memungkinkan tarif diberlakukan selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres AS.

Selama periode tersebut, pemerintah AS disebut akan menyiapkan dasar hukum lain untuk menghidupkan kembali rezim tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Saya sangat yakin tarif akan kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Dia menjelaskan pemerintah AS berencana menggunakan instrumen tarif lain seperti kebijakan berdasarkan Section 301 dan Section 232 yang dinilai memiliki landasan hukum lebih kuat meskipun proses penerapannya cenderung lebih lambat.

Kebijakan tarif tersebut juga langsung memicu reaksi pasar. Kontrak berjangka saham AS sempat melemah setelah pernyataan Bessent mengenai kenaikan tarif itu. Namun, indeks S&P 500 kembali menguat setelah perdagangan dibuka di New York.

Nasib Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan federal Amerika Serikat membuka jalan bagi ribuan perusahaan untuk menerima pengembalian dana atau refund atas tarif impor yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (US Court of International Trade) pada Rabu memerintahkan lembaga bea cukai (Customs and Border Protection) untuk mengembalikan pungutan impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump tahun lalu melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Keputusan tersebut hadir di saat pemerintahan Trump tengah mencari dukungan untuk bisa mendapatkan pendanaan dalam membiayai perang dengan Iran.

“Semua importir yang terdampak tarif IEEPA berhak memperoleh manfaat dari putusan Mahkamah Agung tersebut,” tulis Hakim Richard Eaton dalam putusannya dikutip dari BBC, Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, mekanisme pembayaran pengembalian dana tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Putusan pengadilan ini menjadi kemunduran bagi pemerintahan Trump yang sebelumnya berupaya mengganti pajak impor tersebut dengan kebijakan tarif baru serta mengeluhkan potensi kewajiban pengembalian dana kepada perusahaan.

Putusan tersebut secara khusus muncul dari gugatan perusahaan penyaring industri asal Tennessee, Atmus Filtration. Meski demikian, hakim menyatakan dirinya akan menangani seluruh perkara yang berkaitan dengan pengembalian tarif tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pemerintah kemungkinan akan menerapkan tarif global sebesar 15 persen dalam waktu dekat, naik dari sebelumnya 10 persen. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pengganti tarif IEEPA yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pemerintahan Trump sebelumnya diperkirakan memperoleh sekitar 130 miliar dolar AS dari tarif impor yang dikenakan terhadap sebagian besar barang yang masuk ke Amerika Serikat melalui skema IEEPA. Dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.870 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 2.190 triliun.

Sejumlah perusahaan besar, termasuk perusahaan logistik global FedEx, telah mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian penuh atas tarif tersebut. Gedung Putih hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan pengadilan tersebut.

Di sisi lain, pemerintahan Trump menghadapi semakin banyak tuntutan dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah membayar tarif impor tersebut. Dan Anthony dari koalisi usaha kecil We Pay the Tariffs, yang dibentuk untuk memperjuangkan pengembalian tarif, menyebut keputusan pengadilan tersebut sebagai sebuah kemenangan.

“Usaha kecil Amerika sudah menunggu terlalu lama. Proses pengembalian dana yang penuh, cepat, dan otomatis adalah hak mereka, dan apa pun yang kurang dari itu tidak dapat diterima,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah pertanyaan besar masih muncul mengenai arah kebijakan pajak impor Amerika Serikat ke depan.

Pada April lalu, Trump mengumumkan tarif yang disebut sebagai Liberation Day tariffs terhadap puluhan negara, dengan tarif mulai dari 10 persen hingga mendekati 50 persen untuk beberapa negara.

Kebijakan tersebut memicu gelombang negosiasi perdagangan internasional, karena berbagai negara berusaha memperoleh tarif yang lebih rendah dengan menawarkan investasi atau perubahan kebijakan lainnya.

Namun bulan lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif tersebut, termasuk sebagian tarif yang sebelumnya dikenakan terhadap barang dari Meksiko, Kanada, dan China dengan alasan penggunaan kewenangan darurat oleh pemerintah.

Harga minyak dunia melonjak lebih dari 2 persen pada Kamis (5/3) di tengah kekhawatiran penutupan Selat Hormuz akibat meluasnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Gangguan di jalur utama energi di Timur Tengah tersebut dinilai menghambat aliran minyak dan gas global.

Harga minyak Brent naik US$1,67 atau 2,05 persen menjadi US$83,07 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$1,94 atau 2,6 persen ke level US$76,60 per barel.

Konflik kian melebar setelah serangan AS menghantam kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka. Di saat bersamaan, Senator Partai Republik di Senat AS mendukung kampanye militer Presiden Donald Trump terhadap Iran, serta menolak resolusi bipartisan yang bertujuan menghentikan serangan udara.

Dampak konflik mulai terasa pada pasokan. Irak, produsen minyak terbesar kedua di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), memangkas produksi hampir 1,5 juta barel per hari karena keterbatasan kapasitas penyimpanan dan jalur ekspor, menurut seorang pejabat kepada Reuters.

Sementara itu, Qatar sebagai produsen gas alam cair (LNG) terbesar di Teluk menyatakan force majeure atas ekspor gasnya. Sumber menyebutkan pemulihan produksi normal bisa memakan waktu setidaknya satu bulan.

Pengiriman melalui Selat Hormuz yang merupakan jalur vital yang dilalui hampir seperlima konsumsi energi global, nyaris terhenti selama lima hari terakhir.

Badan operasi perdagangan maritim Inggris melaporkan adanya ledakan besar yang terdengar dan terlihat oleh nakhoda kapal tanker yang berlabuh sekitar 30 mil laut tenggara Pelabuhan Mubarak Al Kabeer, Kuwait. Sebuah kapal kecil terlihat meninggalkan lokasi tak lama setelah insiden.

Lembaga keuangan J.P. Morgan memperkirakan sekitar 329 kapal tanker minyak tertahan di kawasan Teluk. Meski Iran disebut belum menargetkan sebagian besar infrastruktur energi kritis, risiko terhadap pelayaran tetap sangat tinggi.

"Kapasitas penyimpanan di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan harga energi saat ini menjadi faktor pembatas durasi kampanye militer AS," tulis J.P. Morgan.

Aliansi GCC mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain.

Menurut J.P. Morgan, sebagian besar ladang minyak sebenarnya dapat kembali beroperasi dalam hitungan hari, dengan kapasitas penuh yang umumnya pulih dalam dua hingga tiga pekan.

Lembaga keuangan tersebut juga menambahkan operator perlu membangun kembali tekanan reservoir secara bertahap, khususnya di Irak yang bergantung pada injeksi air.

"Sementara operator harus secara bertahap membangun kembali tekanan reservoir, terutama di Irak yang sangat bergantung pada injeksi air, kendala utama saat ini adalah logistik, bukan faktor geologi," ungkapnya.