Dengan diterbitkannya Permen P.6 Tahun 2026, Indonesia memiliki landasan yang semakin jelas untuk mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha kehutanan dan lembaga standar karbon internasional Verra berkolaborasi mempercepat pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan yang berintegritas dan berkualitas menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2026.

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo menyatakan terbitnya Permen P.6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, membuka peluang besar bagi percepatan perdagangan karbon melalui skema offset emisi dari sektor kehutanan Indonesia.

"Dengan diterbitkannya Permen P.6 Tahun 2026, Indonesia memiliki landasan yang semakin jelas untuk mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Posisi Verra ke depan lanjut dia juga akan sangat strategis karena minat sektor usaha kehutanan Indonesia untuk menggunakan metodologi Verra cukup besar.

Sebelumnya pada Jumat (15/5) dilakukan pertemuan antara delegasi Indonesia dengan lembaga internasional Verra untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi karbon hutan terbesar di dunia sekaligus memperluas peluang investasi hijau berbasis pengelolaan hutan lestari.

Indroyono menjelaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek penting dalam memastikan proyek karbon Indonesia mampu menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menambahkan Indonesia juga perlu mendorong kerja sama yang lebih kuat dengan Verra, khususnya dalam pengembangan kapasitas teknis dan penguatan sistem verifikasi karbon agar proyek karbon kehutanan Indonesia dapat memenuhi standar internasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar global.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso mengungkapkan saat ini terdapat 16 proyek karbon anggota APHI yang masuk kategori fast track untuk dapat diperdagangkan kredit karbonnya menggunakan skema Verra.

"Kami berharap Verra dapat mempercepat proses verifikasi, validasi, serta penerbitan kredit karbon dengan tetap mengacu pada tahapan sebagaimana diatur dalam Permen P.6 Tahun 2026," katanya.

Ia mengatakan minat anggota APHI untuk mengembangkan proyek karbon berbasis skema Verra terus meningkat seiring berkembangnya pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) di Indonesia.

APHI berharap dapat mempererat kerja dengan Verra, terutama dalam peningkatan kapasitas SDM, penguatan metodologi, dan pengembangan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi.

Senior Director of Sustainable Development, Program Development & Innovation Verra, Sinclair Vincent menyambut baik terbitnya Permen P.6 Tahun 2026 yang dinilai menjadi tonggak penting dalam mendorong pengembangan proyek karbon, khususnya berbasis skema voluntary di Indonesia.

"Kami membuka diri untuk mengembangkan kerja sama dengan APHI di bidang peningkatan kapasitas SDM guna menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan Verra saat ini berkomitmen mengupayakan percepatan proses verifikasi, validasi, dan penerbitan sertifikat kredit karbon dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Permen P.6 Tahun 2026.

Selain itu, Verra juga terus mendorong agar metodologi di bawah skema Verra memperoleh rekognisi dari ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas pasar karbon sukarela global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Di tengah krisis kebijakan luar negeri yang sedang berlangsung di seluruh dunia dan ketika pemerintahan Donald Trump berjuang untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran, Departemen Luar Negeri pekan lalu menyelesaikan pemecatan hampir 250 petugas layanan luar negeri dalam sebuah email singkat dan impersonal.

“Pemutusan hubungan kerja Anda akan berlaku hari ini,” sebagian dari email tersebut berbunyi, dilansir CNN. “Terima kasih sekali lagi atas pengabdian Anda kepada Departemen.”

Pengurangan jumlah pegawai (RIF), yang dimulai Juli lalu, juga berdampak pada lebih dari 1.000 pegawai negeri sipil, dan menyebabkan pemecatan seluruh staf di kantor-kantor yang menurut mantan pejabat seharusnya dapat memberikan panduan tentang perang di Iran, yang berdampak buruk bagi AS dan ekonomi global. Departemen Luar Negeri secara konsisten menyatakan bahwa RIF dimaksudkan untuk menghilangkan redundansi dan bahwa pekerjaan pada isu-isu kunci tetap dipertahankan dan dipindahkan ke kantor yang berbeda.

Selain pemecatan, puluhan petugas layanan luar negeri berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun telah pensiun. Hampir selusin mantan pejabat yang berbicara dengan CNN mengatakan jelas bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki penugasan atau promosi ke atas, seperti jabatan duta besar, yang tersedia untuk diplomat karier, sehingga mereka tidak memiliki pilihan dalam sistem "naik pangkat atau keluar".

"Jumlah orang yang memilih untuk pergi sangat banyak dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata David Kostelancik, yang pensiun setelah 36 tahun di dinas luar negeri. Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika memperkirakan bahwa sekitar 2.000 petugas layanan luar negeri meninggalkan Departemen Luar Negeri tahun lalu.

Sementara itu, lebih dari 100 pos duta besar di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, Ukraina, dan Rusia, tidak memiliki duta besar yang telah disetujui Senat, sehingga AS jauh tertinggal dari negara-negara musuh seperti China.

Dan negosiasi diplomatik yang paling sensitif, mengenai topik-topik pelik seperti mengakhiri perang di Iran dan mengamankan penyelesaian konflik Ukraina, dipimpin oleh rekan bisnis dan anggota keluarga Presiden Donald Trump, seringkali tanpa tim diplomat berpengalaman dengan keahlian regional.

Secara keseluruhan, tindakan-tindakan tersebut mewakili apa yang dikatakan para mantan diplomat sebagai penggerogotan sistematis Departemen Luar Negeri yang pada hari pertamanya dijanjikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk diberdayakan. Meskipun lembaga tersebut telah mulai merekrut diplomat baru, hilangnya personel berpengalaman, kata para mantan pejabat, akan memiliki konsekuensi yang luas bagi kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan dan mewujudkan prioritasnya baik sekarang maupun di tahun-tahun mendatang.

“Saya pikir para sejarawan akan melihat kembali periode ini sebagai salah satu kesalahan besar yang tidak perlu yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dirinya sendiri,” kata mantan duta besar karier John Bass kepada CNN.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott mengatakan bahwa anggapan bahwa lembaga tersebut sedang dikikis adalah "salah," dan klaim bahwa hilangnya ratusan diplomat berpengalaman akan berdampak pada kemampuan AS untuk memenuhi prioritasnya adalah "tidak berdasar."

"Reorganisasi kami menghilangkan posisi yang berlebihan, menyederhanakan upaya dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan memberdayakan korps diplomatik kami," katanya, merujuk pada perombakan besar-besaran di dalam departemen tersebut.

Pigott mengatakan bahwa "pengurangan personel tidak berdampak negatif pada kemampuan kami untuk menanggapi operasi, kemampuan kami untuk merencanakan, dan kemampuan kami untuk melaksanakan tugas dalam melayani rakyat Amerika."

"Bahkan, kami mampu menanggapi lebih cepat dan lebih efektif, yang merupakan tujuan utama reorganisasi - untuk memberdayakan personel di lapangan sambil memungkinkan kami untuk bergerak dengan 'kecepatan relevansi'," klaimnya.

Erik Holmgren adalah seorang petugas layanan luar negeri karir yang telah bekerja di seluruh dunia, termasuk di Rusia dan Meksiko. Tugas terakhirnya di Departemen Luar Negeri adalah menjabat sebagai Direktur Kantor Diplomasi Energi untuk Timur Tengah dan Asia, yang menangani keamanan energi, akses energi, mineral penting, dan bekerja sama dengan industri swasta.

Seluruh Biro Sumber Daya Energi, yang membawahi Kantor Diplomasi Energi, dihilangkan sebagai bagian dari reorganisasi. Seluruh staf di kantornya dipecat, katanya kepada CNN.

Pigott mengatakan bahwa "kemampuan penting" Biro Sumber Daya Energi dipindahkan ke Biro Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis. Komite Urusan Luar Negeri DPR pekan lalu memberikan suara untuk undang-undang bipartisan yang akan menghidupkan kembali "Biro Keamanan dan Diplomasi Energi".

Holmgren mencatat bahwa pekerjaan biro dan para ahli yang bekerja di sana akan sangat relevan dalam membantu memberi nasihat kepada pemerintah, serta mitra industri yang memiliki hubungan dengan mereka, mengenai krisis dengan Iran.

Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa salah satu fokus kantornya adalah “berusaha mempersulit Iran untuk mengirimkan minyak mentah”—sesuatu yang sangat penting selama perang.

Kantornya, katanya kepada CNN, “menggunakan semua alat kebijakan yang kami miliki untuk mencoba membantu menangani Iran dan melemahkan rezimnya.” Dan mereka seharusnya dapat memberikan peringatan lebih lanjut tentang perlunya mengelola “titik rawan di Hormuz.” Titik rawan tersebut telah menghambat lalu lintas melalui selat yang penting itu, menaikkan harga bahan bakar dan mengancam bencana kemanusiaan karena banyak bagian dunia terputus dari pasokan pupuk utama.

Holmgren mengatakan kantornya juga berupaya untuk mendiversifikasi pasokan energi ke Irak, yang sangat bergantung pada Iran, dan mereka memiliki seluruh tim di biro tersebut untuk bekerja sama dengan industri swasta, termasuk pada “kontrak senilai $12 miliar untuk perusahaan AS untuk… membantu Irak mengembangkan sumber daya energinya sendiri.”

Pigott mengatakan kepada CNN bahwa "tim kebijakan energi Departemen Luar Negeri berkinerja lebih baik dari sebelumnya," dengan Biro Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis, "mengkoordinasikan pelepasan cadangan strategis dengan sekutu dan mitra sebagai respons terhadap serangan Iran."

Para mantan pejabat berpendapat bahwa ketika AS berupaya mengevakuasi warga Amerika yang terjebak di Timur Tengah dan mengatasi bahaya di minggu-minggu awal perang di Iran, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan pengetahuan institusional dari staf karier mereka, termasuk mereka yang telah di-RIF atau pensiun.

Pada bulan Maret, Departemen Luar Negeri menolak pernyataan bahwa RIF berdampak pada bantuan mereka kepada warga negara AS yang terjebak di Timur Tengah atau pada operasi konsuler Departemen Luar Negeri dan mengatakan bahwa "ratusan personel berpengalaman" sedang bekerja dalam gugus tugas untuk membantu warga Amerika.

Di seluruh kawasan – dan dunia – terdapat kekurangan signifikan duta besar AS yang telah dikonfirmasi. Menurut Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika, 115 dari 195 posisi duta besar kosong, per Selasa.

Di banyak negara, jika kepala kedutaan bukan duta besar yang telah dikonfirmasi, mereka mungkin tidak memiliki akses ke pejabat tingkat senior di pemerintahan tersebut, beberapa mantan pejabat mengatakan kepada CNN.

Ditanya tentang banyaknya posisi duta besar yang kosong, Pigott mengatakan, “Presiden berhak menentukan siapa yang mewakili rakyat dan kepentingan Amerika di seluruh dunia.”

“Transisi dari duta besar era Biden bukanlah berita baru dan seharusnya tidak mengejutkan,” katanya. Pada bulan Desember, Departemen Luar Negeri menarik kembali setidaknya dua lusin duta besar karier yang ditambahkan ke posisi mereka selama pemerintahan Biden.

“Departemen memiliki kepercayaan pada kemampuan kami untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kami di seluruh dunia dan memajukan kepentingan nasional,” katanya. “Di kedutaan-kedutaan tanpa duta besar yang disetujui Senat, kuasa usaha yang berpengalaman memimpin misi tersebut.”

Banyak mantan pejabat mencatat bahwa pemerintahan sebagian besar menolak keterlibatan personel karier dalam krisis diplomatik penting, dan malah mengandalkan lingkaran kecil penasihat tepercaya.

Mantan pejabat mengatakan kurangnya penghargaan terhadap pengalaman dan preferensi terhadap “kesetiaan,” dalam kata-kata Bass, telah menciptakan lingkungan yang dimaksudkan untuk mendorong para diplomat karier untuk pergi – atau menanamkan rasa takut pada mereka yang tetap tinggal.

Beberapa pejabat mengatakan kepada CNN bahwa sistem evaluasi tahunan, yang digunakan untuk promosi diplomat saat ini, telah diubah untuk memasukkan prinsip “kesetiaan” terhadap kebijakan pemerintahan. Beberapa pejabat juga mengatakan bahwa sekarang ada kurva lonceng pada ulasan, yang kemungkinan akan semakin menghambat promosi karena membatasi berapa banyak orang yang dapat diberi peringkat tinggi.

“Anda akan memiliki banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sangat fantastis, yang pada akhirnya akan berada di peringkat menengah karena Anda memaksakan batasan statistik kurva lonceng ini pada mereka,” kata seorang mantan diplomat karier lainnya.

Pigott mengatakan bahwa “penyesuaian ulang sistem penilaian kinerja karyawan telah dibahas selama bertahun-tahun dan sudah lama tertunda.”

“Di bawah kepemimpinan Menteri Rubio, perubahan tersebut dilakukan dengan cermat dengan cara yang mencerminkan praktik terbaik dari seluruh pemerintahan dan membuat penilaian tersebut benar-benar bermakna dalam mengukur kinerja,” katanya. “Proses evaluasi ini akan memastikan bahwa karyawan layanan luar negeri, melalui evaluasi berbasis data ini, dapat lebih mudah menemukan peran yang sesuai dengan kekuatan mereka untuk membantu melayani Departemen.”

“Kita memiliki satu tujuan mendasar: untuk menerapkan kebijakan luar negeri 'America First' Presiden Trump untuk membuat negara kita lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur,” katanya.

Bahkan untuk diplomat karier senior yang ingin tetap bertugas, tidak ada posisi yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Layanan Luar Negeri tahun 1980, duta besar di luar negeri memiliki waktu 90 hari untuk mencari penugasan lain atau pensiun.

“Mereka mencoba menggunakan itu lagi untuk memaksa orang pensiun, karena orang-orang yang masih mampu bekerja, atau masih ingin bekerja, kalian tidak menemukan posisi,” kata mantan diplomat karier itu.

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok pasar global produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+ (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) ,” kata Indroyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat.

Kondisi tersebut, lanjutnya membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dalam webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026) di Kedubes RI untuk AS di Washington DC ia menyatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

"Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu Dipterokarpa.

Indonesia, tambahnya, memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementera itu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Ia menyatakan sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut dia SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis," ujarnya.

Laksmi menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia.

Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

"Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan," katanya.

Soewarso menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi I DPR menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Thailand.

“Intinya kita ingin perdagangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu upaya meningkatkan jumlah turis dari Thailand juga akan kita upayakan,” ungkap Utut.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hambatan ekonomi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peluang peningkatan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara.

Utut mengungkapkan pihaknya juga membahas isu terkait pemerintah Myanmar yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif dari blok ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

“Hal ini tentu bukan urusan dari DPR RI melainkan urusan dari Kementerian Luar Negeri, namun kita juga akan mendorong agar Myanmar dapat kembali masuk dalam ASEAN,” pungkasnya.

Indonesia mencatatkan sejarah dengan ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun, bersamaan dengan keberhasilan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, serta memperkuat sektor pupuk dari hulu ke hilir melalui penambahan volume pupuk untuk petani nasional.

Sederet catatan positif tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5). Pelepasan itu turut menandai penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

"Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton," ujar Amran.

Adapun penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen itu dipastikan tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi," kata Amran.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," tambahnya.

Amran menyatakan, saat ini ada sejumlah negara yang mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

"Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," tuturnya.

Sementara, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

"Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia," ujar Gita Kamath.

Ia menilai, kerja sama yang terjalin memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

"Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama," katanya.

Keberhasilan Benahi Tata Kelola Pupuk Nasional

Mentan Amran menyampaikan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan strategis untuk membenahi tata kelola pupuk nasional, yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah kemudian melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun, serta menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

"Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional," pungkas Mentan.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bertemu Duta Besar RI untuk Malaysia Raden Dato' Muhammad Iman Hascarya Kusumo di Kuala Lumpur untuk membahas penguatan perdagangan dan kerja sama pendidikan Jawa Timur dengan Malaysia.

"Sejak beberapa tahun terakhir, kami secara konsisten melakukan misi dagang ke berbagai provinsi dan negara sahabat. Ini menjadi bagian dari upaya memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat perdagangan yang kompetitif,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, dua pihak mendalami peluang peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk melalui business matching yang mempertemukan pelaku usaha dari kedua negara.

“Hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Malaysia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Kami melihat adanya peluang sinergi yang kuat, baik di sektor industri pengolahan, pangan, maupun produk-produk unggulan lainnya,” katanya.

Khofifah menegaskan Jatim siap menjadi powerhouse perdagangan nasional dengan mengandalkan penguatan perdagangan antar daerah, antarprovinsi, hingga pasar internasional.

"Untuk misi dagang dan investasi Jatim - Malaysia kali ini kita melakukan sepuluh kali bussines matching," katanya.

Berdasarkan data, nilai ekspor Jatim ke Malaysia pada 2025 mencapai 1.539,3 juta Dolar AS, sementara impor sebesar 572,37 juta Dolar AS. Kondisi itu menghasilkan surplus perdagangan 967,06 juta Dolar AS.

“Komoditas tersebut menjadi tulang punggung ekspor nonmigas yang terus menunjukkan pertumbuhan positif,” ujar Khofifah.

Komoditas ekspor unggulan meliputi tembaga, lemak dan minyak hewani, produk kimia, kakao dan olahannya, serta kayu dan turunannya.

Adapun impor didominasi plastik dan barang dari plastik, bahan kimia organik, mesin dan peralatan mekanis, makanan olahan, serta kakao.

“Pasar global terus berkembang dan menghadirkan peluang baru. Jawa Timur siap menjawab kebutuhan tersebut dengan produk-produk berkualitas dan berdaya saing,” katanya.

Selain perdagangan, Khofifah menekankan kekuatan Jatim pada ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang menjadi modal penting dalam ekspansi pasar.

Penguatan sektor peternakan dilakukan melalui inovasi, termasuk pembangunan Grand Parent Stock (GPS) (induk ayam ras generasi tertinggi) untuk meningkatkan kualitas produksi dan menekan ketergantungan impor.

“Sinergi ini menjadi kekuatan besar bagi Jawa Timur. Dengan dukungan riset dan inovasi, kita optimistis mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas jangkauan pasar,” ujar dia.

Selain itu, kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian melalui kolaborasi perguruan tinggi dan program pertukaran pelajar.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Raden Dato' Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengapresiasi peran strategis Jawa Timur sebagai kekuatan ekonomi nasional.

“Kami melihat Jawa Timur sebagai mitra strategis dengan potensi yang sangat besar. Melalui diskusi dan kolaborasi yang intensif, kami optimistis berbagai peluang kerja sama ini dapat ditindaklanjuti untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi kedua belah pihak,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi meninjau keberangkatan jemaah haji Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2026). Bandara Soetta merupakan satu dari empat bandara yang menyediakan layanan fast track.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Saudi didampingi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Pantauan di lokasi, Dubes sempat menyapa sejumlah jemaah yang tengah menunggu giliran pemeriksaan Imigrasi. Dalam hal fast track, pemeriksaan dilakukan langsung oleh Imigrasi Arab Saudi, sehingga setibanya di tujuan tidak ada pengecekan lagi terhadap jemaah.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes dan rombongan terlihat memberikan bunga kepada para jemaah. Tuti Hartini, seorang jemaah, mengapresiasi adanya layanan fast track di hadapan Dubes Faisal secara langsung. Menurutnya, dengan adanya layanan tersebut pemeriksaan Imigrasi berlangsung sangat cepat. "Alhamdulillah (cepat), sat set," kata Tuti.

Ditemui seusai peninjauan, Dubes Faisal mengatakan, layanan fast track ini merupakan arahan langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan juga Putra Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud demi kemudahan para jemaah.

"Tentu tujuan daripada inisiatif ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada para sebagian jemaah haji di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebelum mereka berangkat dari negaranya masing-masing menuju Arab Saudi," ujarnya.

Dia menambahkan, inisiatif ini juga mengonfirmasi atau menegaskan bahwa peran penting Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia yang merupakan haji terbanyak di seluruh dunia.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) menyampaikan dukacita mendalam atas gugur satu prajurit Perancis dalam menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, Sabtu (18/4/2026). Kemlu RI menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menjunjung tinggi hukum humaniter international.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers Prancis dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden terhadap UNIFIL pada tanggal 18 April 2026," tulis Kemlu RI melalui akun X @Kemlu_RI yang dikutip, Minggu (19/4/2026).

Kemlu RI menegaskan, serangan terhadap prajurit UNIFIL di tengah gencatan senjata itu tak bisa diterima. Seluruh pihak diminta untuk menahan diri dan menjunjung hukum humaniter international.

"Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima. Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional," bunyi keteranganya.

Kemlu RI menegaskan, negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan.

"Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang," kata Kemlu RI.

"Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL kembali terjadi di Lebanon, Sabtu (18/4/2026). Akibatnya, seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut.

UNIFIL dalam keterangannya mengatakan pasukan tersebut diserang saat membersihkan amunisi peledak di sepanjang jalan di Desa Ghandouriyeh. UNIFIL menyebut pasukan itu menjadi sasaran tembakan senjata ringan oleh aktor non-negara.

"Kami menyampaikan dukacita yang tulus kepada keluarga, teman, dan rekan kerja dari penjaga perdamaian pemberani yang kehilangan nyawanya dalam tugas menjaga perdamaian. Doa dan harapan kami menyertai pemulihan yang cepat dan sempurna bagi para penjaga perdamaian yang terluka," demikian keterangan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri dan membahas upaya memperluas kerja sama Indonesia dan UEA, khususnya di bidang energi terbarukan.

Menurut Eddy, pertemuan itu dilaksanakan di tengah momentum 50 tahun kerja sama diplomatik dan persahabatan antara Pemerintah Indonesia dan UEA. Dia menilai UEA menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

"Kedua negara terus berupaya memperkuat kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab dan menindaklanjuti berbagai MoU yang sudah disepakati, khususnya bidang pengembangan energi terbarukan,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini UEA melalui perusahaan energi UEA, Masdar mengelola proyek solar panel terapung di Cirata, Jawa Barat yang rencananya juga akan terus diperluas dan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia.

Dia menilai rencana perluasan investasi dalam perluasan solar panel itu merupakan dukungan penuh terhadap misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan, di antaranya dengan program 100 gigawatt (GW) solar panel di seluruh Indonesia.

"Kami sampaikan juga kepada Pak Dubes bahwa kami di MPR terus mendorong langkah dan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan dengan diantaranya dengan terus mempercepat RUU Migas, RUU EBET dan juga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim," katanya.

Sementara itu, Dubes Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan terima kasih kepada Eddy Soeparno yang mendukung inisiatif dan rencana investasi UEA di bidang energi terbarukan dan lingkungan hidup.

“Kehadiran kami di MPR hari ini adalah upaya memperkuat kerja sama Indonesia dan UEA sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR beliau Eddy Soeparno yang telah menjembatani dan mendukung UEA dalam berbagai upaya terlibat dalam mendukung Pemerintah Indonesia mempercepat transisi menuju energi terbarukan,” kata Abdulla.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi angkat suara mengenai nasib kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz . Saat ini, kondisi Selat Hormuz sedang tidak biasa.

"Terkait Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi biasa. Sebagaimana kita ketahui yang terjadi di sana memiliki kesensitivitasan saat masa perang," ujar Boroujerdi di Kampus Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

Atas dasar itu, ada protokol ketat yang ditetapkan oleh penjaga keamanan dan tentara Iran di Selat Hormuz. "Dan pada masa perang ini tentunya juga ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait lewatnya kapal-kapal dari Selat Hormuz," katanya.

"Di antaranya adalah bernegosiasi dengan pihak terkait, pihak penjaga keamanan dari Republik Islam Iran, yang semuanya harus melalui protokol tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pemerintah masih berupaya berkomunikasi agar kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) bisa melalui Selat Hormuz.

Terdapat 2 kapal Pertamina yang saat ini belum dapat melewati Selat Hormuz yakni kapal VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro. Keduanya mengangkut minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. "Kita lagi sedang berkomunikasi terus ya," ujar Bahlil.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menambahkan masih menjalin komunikasi intensif bersama Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan dua kapal tersebut. "Bersama Kemlu, PIS terus memantau perkembangan 24/7 dan membahas persiapan teknis agar kedua kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," katanya.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menyatakan kemenangan Iran atas perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Baginya, kemenangan ini merupakan Islam atas kekafiran dan musuh-musuhnya.

Hal itu diungkapkan Boroujerdi dalam diskusi bertajuk "Tatanan Dunia Baru? Pasca Gencatan Senjata & 40 Hari Syahadah Ayatullah Sayyid Ali Khameneo," di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

"Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita ucapkan karena pada hari-hari ini Republik Islam Iran meraih kemenangannya, Islam meraih kemenangan atas kekafiran. Umat Islam memperoleh kemenangan atas musuh-musuh Islam," ujar Boroujerdi.

Boroujerdi bersyukur, Iran telah memberi syarat pada Amerika Serikat dalam gencatan senjata. Menurut Boroujerdi, syarat yang diberikan Iran tak di luar perkiraan Amerika Serikat. Boroujerdi menyampaikan tentang sebuah syair yang didendangkan untuk Rahbar tercinta.

Lihat video: Kondisi Pangkalan AS Timur Tengah Usai Dibombardir Iran, Apakah Sirna?



"Penyair tersebut menyebutkan, 'Aku akan selalu menangisi engkau wahai Imam, namun aku juga menunggu kedatangan fajar, kedatangan pagi hari yang yang cerah.' Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menikmati kemenangan Republik Islam Iran," ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pengangkatan Andi Rahadian sebagai Duta Besar RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Andi Rahadian mengucapkan sumpah jabatan yang didiktekan Presiden Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah, untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia, segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh," ujar Andi Rahadian mengikuti ucapan Presiden Prabowo.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, Andi Rahadian menandatangani berita acara pelantikan. Andi Rahadian juga diberi ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta undangan yang hadir.