JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah melakukan langkah penghematan terukur terhadap alokasi anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kebijakan efisiensi ini diambil sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja program agar menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Purbaya memaparkan, bahwa pagu anggaran MBG untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. Angka tersebut terpangkas dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG dilaporkan telah berjalan sebesar Rp75 triliun atau setara dengan 22,4% dari keseluruhan total kebutuhan anggaran. Tak Tepat Kaitkan Utang Pemerintah dengan MBG, Pakar: Cara Berpikir Fiskal Terlalu Dangkal

"Penghematan- penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," jelas Purbaya dalam koferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Purbaya menambahkan, bahwa nominal penyesuaian tersebut masih berpotensi untuk bergerak dinamis ke depan seiring dengan proses kalkulasi yang terus berjalan.

"268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," paparnya merujuk pada transkrip evaluasi anggaran.

Menkeu Purbaya menegaskan, bahwa langkah efisiensi ini sekaligus menjadi jawaban konkret pemerintah atas berbagai masukan dan evaluasi yang datang dari publik serta para pengamat ekonomi. Pemerintah memastikan diri sangat terbuka terhadap ruang perbaikan mutu program instan ini.

Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG



"Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Kita sedang, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan," kata Purbaya.

Kendati kebijakan pemangkasan anggaran lanjutan masih terus digodok, Kemenkeu menjamin bahwa proses rasionalisasi biaya ini sama sekali tidak akan mengorbankan kualitas konsumsi nutrisi maupun memotong target jumlah anak sekolah yang berhak menerima manfaat.

Fokus utama reformasi ini murni menyasar pada kebocoran operasional dan optimalisasi manajemen distribusi.

"Cuman Bapak itu, Bapak kita itu Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," ungkap Purbaya.

Meskipun sedang berada dalam fase pengetatan kuota anggaran, Purbaya memastikan implementasi program di lapangan tetap bergerak masif dan berjalan sesuai koridor teknis.

Dengan realisasi belanja yang telah menyentuh Rp75 triliun per akhir April 2026, ekosistem penyaluran makanan bernutrisi ini terbukti telah mampu menjangkau hingga 61,96 juta jiwa penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Kelancaran distribusi logistik dan pemenuhan porsi makanan tersebut saat ini disokong penuh oleh jaringan operasional yang terintegrasi di bawah kendali 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, menyusul menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim di Mataram, Senin, mengatakan penurunan penerimaan DBH dari sektor tambang berdampak terhadap postur APBD dan menekan kondisi fiskal daerah.

"Ya, tentu pasti terkoreksi (APBD). Tentu ini ada sebab musababnya karena terlambat-nya atau tertunda-nya beroperasi PT AMNT, sehingga DBH dari keuntungan juga terkoreksi," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa berharap penerimaan DBH dari PT AMNT sama seperti tahun 2025 karena besaran DBH telah diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri ESDM.

"Jumlah (DBH) itu sudah di atur sekian persen dari jumlah hasil operasi. Artinya, DBH yang kita dapatkan ya segitu sesuai PP," kata Nursalim.

Menurut dia, akibat turunnya DBH tersebut, Pemprov NTB tengah mengkaji sejumlah langkah efisiensi, terutama pada pos belanja yang dinilai tidak mendesak seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.

"Tentu belanja yang tidak mendesak misalkan perjalanan dinas. Tapi nanti akan di lihat oleh TAPD bersama Bapenda, apakah ada potensi pendapatan yang perlu ditingkatkan seperti pajak daerah, retribusi daerah sesuai dengan kewenangan kita," katanya menjelaskan.

Meski demikian, Nursalim mengatakan langkah efisiensi tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa karena pemerintah daerah juga perlu melihat potensi peningkatan pendapatan daerah secara komprehensif.

Menurut dia, pemerintah akan mengkaji sisi pendapatan maupun belanja untuk menentukan pos mana yang perlu dihemat, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.

"Akhir bulan Juni kita sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka pada saat itu juga APBD prognosis APBD, maka kita ajukan Raperda APBD Perubahan 2026," katanya.

DBH tambang NTB pada 2025 yang akan dibagikan pada 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp62 miliar.

Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp172 miliar atau berkurang sekitar Rp110 miliar.

Penurunan itu dipicu berkurangnya volume produksi dan berhentinya ekspor konsentrat tambang yang berdampak langsung terhadap keuntungan bersih perusahaan sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil untuk daerah.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengakhiri era inefisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Superholding BUMN tersebut diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsolidasi aset dan restrukturisasi investasi negara.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman mengatakan Danantara merupakan arsitektur baru ekonomi Indonesia yang dirancang untuk memperkuat daya saing nasional melalui pengelolaan aset yang lebih produktif dan terintegrasi.

"Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6%," kata Rizal dalam Debat Publik bertajuk "Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN" yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU), baru-baru ini.

Menurut Rizal, dengan aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial setara hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi BUMN dinilai tidak hanya menciptakan penghematan biaya, tetapi juga membuka ruang penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Danantara dapat menjadi solusi atas persoalan tumpang tindih bisnis BUMN yang selama ini membebani kinerja perusahaan negara. Ia menyoroti banyaknya anak dan cucu usaha BUMN di sektor serupa yang justru saling bersaing dan mengurangi produktivitas.

"Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara," ujar Wijayanto.

Meski demikian, para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga independensi Danantara dari kepentingan politik praktis. Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menegaskan keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi dan minimnya intervensi nonbisnis dalam pengelolaan investasi negara.

"Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan," kata Awalil.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Akhmad Syakir Kurnia juga mengingatkan agar pengalihan dividen BUMN ke Danantara diimbangi peningkatan kinerja yang signifikan sehingga manfaat ekonomi tetap dirasakan masyarakat. Ia menilai pengawasan publik menjadi elemen penting karena Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Saat ini, Danantara tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai standar baru transparansi pengelolaan aset negara. Konsolidasi tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40% serta menghasilkan efisiensi operasional mencapai Rp60 triliun per tahun untuk mendukung pembiayaan proyek strategis nasional.

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerbitkan edaran tentang imbauan efisiensi dan budaya hidup hemat di tengah situasi perekonomian nasional dan global saat ini. Edaran bernomor 5/EDR/1.0/B/2026 itu menekankan pentingnya sikap bijak seluruh elemen Persyarikatan dalam mengelola anggaran, melaksanakan kegiatan, hingga menjalani kehidupan sehari-hari.

"Situasi perekonomian nasional dan global saat ini perlu disikapi dengan kebijaksanaan bersama," demikian bunyi edaran tersebut.

Dalam surat itu, Muhammadiyah mengimbau seluruh pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkatan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta efisiensi. Salah satunya dengan menekan pengeluaran yang tidak mendesak. "Mengedepankan efisiensi, penggunaan anggaran belanja, dan menghindari pengeluaran yang tidak mendesak."

Selain itu, organisasi juga meminta agar program dan kegiatan yang dijalankan lebih difokuskan pada hal-hal strategi dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kegiatan seremonial.

"Memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak langsung serta mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang kurang diperlukan."

Muhammadiyah juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab, termasuk dengan mengurangi kegiatan tatap muka berbiaya tinggi yang dapat digantikan secara daring. "Penghematan air, listrik, dan energi di setiap kantor, gedung, dan ruangan," demikian salah satu poin edaran.

Tak hanya itu, frekuensi kunjungan ke luar negeri juga diminta untuk dibatasi, khususnya untuk kegiatan yang tidak bersifat prioritas dan tidak memiliki kepentingan langsung. Di sisi lain, Muhammadiyah turut mengajak seluruh anggotanya memperkuat budaya hidup sederhana dan produktif.

Melalui kebijakan ini, Muhammadiyah berharap langkah efisiensi dapat meningkatkan penghematan, memperkuat kemandirian, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan organisasi.

"Mempraktikkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) serta Risalah Islam Berkemajuan dalam seluruh aspek kegiatan," demikian edaran yang diteken Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Muhammad Sayuti pada 21 April 2026.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Purbaya menekankan bersih-bersih anggaran ini dilakukan sejak awal dia menjabat, seiring mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin tidak ada sepeser rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)terbuang tercuma atau kebocoran anggaran.

"Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. Kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran)," kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Copot 2 Dirjen Kemenkeu Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, Ada Apa?



Purbaya tidak mengonfirmasi lebih lanjut ihwal pos anggaran mana yang dilakukan efisiensi. Hanya saja, dia menitikberatkan kebijakan pemotongan anggaran untuk menyelamatkan keuangan negara dari praktik menyalahi aturan.

Dari temuannya, ada instansi tertentu yang mengajukan anggaran dengan memanfaatkan sistem. Akan tetapi pihak Kementerian Keuangan berhasil mengendus dugaan penyimpangan tersebut, meski tidak semua terlacak.

"Mereka manipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna," ujarnya.

Purbaya Sentil Proyek Whoosh dan LRT, Minim Pengawasan Bikin Biaya Bengkak Puluhan Triliun



Kembali ke reformasi keuangan, Purbaya mengklaim instrumen fiskal yang digunakan sejak awal pemerintahan Prabowo telah berdampak positif bagi perekonomian nasional di saat inflasi harga minyak dan efek rambatan lainnya akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekira Rp400 triliun yang saat ini 'diparkir' di Bank Indonesia (BI) juga menjadi salah satu hasil reformasi kebijakan yang bisa kapan saja digunakan sebagai bantalan fiskal demi menjaga fundamental perekonomian dalam negeri.

"Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi," urai Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merasakan manfaat penggunaan jaringan gas (jargas) bumi yang lebih hemat dan aman, dengan biaya lebih rendah dibanding elpiji serta mendukung kelancaran aktivitas rumah tangga dan usaha.

Sugeng, salah satu pelanggan rumah tangga jargas di Sidoarjo, mengaku pengeluarannya kini jauh lebih hemat dibandingkan saat masih menggunakan elpiji untuk kebutuhan memasak sehari-hari di rumahnya.

"Pemakaian jargas selama sebulan rata-rata hanya habis sekitar 70 sampai 90 ribu rupiah. Ini jauh lebih hemat dibandingkan saat masih pakai elpiji yang bisa habis sekitar 120 ribu rupiah (per bulan)," kata Sugeng saat berbincang dengan Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono dan Hasbi Anshory di Sidoarjo, sebagaimana keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Manfaat hadirnya jargas di Kabupaten Sidoarjo kian dirasakan oleh masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha.

Penggunaan energi rendah emisi itu mampu menekan biaya sekaligus memberikan rasa aman dalam penggunaan sehari-hari.

Dalam monitoring lapangan yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pelanggan kategori rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK) mengaku merasakan efisiensi biaya yang dikeluarkan setiap bulannya.

Cerita serupa juga disampaikan Dewi, pelaku usaha katering kategori pelanggan kecil.

Ia menilai jargas tak hanya efisien, tetapi juga lebih aman digunakan untuk menunjang aktivitas usahanya.

"Pemanfaatan jargas ini jauh lebih aman untuk kami pengguna gas UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) katering," kata Dewi.

Dewi mengungkapkan penggunaan jargas lebih praktis karena tidak perlu lagi mengganti tabung saat elpiji habis, sehingga operasional usaha dapat berjalan lebih lancar tanpa gangguan.

Arief Wardono menjelaskan salah satu tugas BPH Migas adalah menetapkan harga jual jargas kepada masyarakat.

Karena itu, monitoring lapangan diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan optimal.

"Program unggulan pemerintah ini menjamin keamanan, ketersediaan, serta kemudahan penggunaan, sehingga kami melihat minat masyarakat untuk memasang jargas terus meningkat," terangnya.

Arief pun berharap optimalisasi pemanfaatan gas bumi melalui jargas dapat memperluas akses dan pemerataan energi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap elpiji.

"Pemerintah terus menambah jangkauan jargas, agar proses konversi dari elpiji ke jaringan gas bumi dapat berjalan lebih cepat," tuturnya.

Sementara, Hasbi Anshory menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelancaran pemanfaatan jargas, termasuk melaporkan apabila terdapat kendala yang ditemui.

"Keuntungan menggunakan jargas adalah sistemnya yang terkontrol dan petugas selalu melakukan monitoring di lapangan agar setiap rumah tangga dan pelaku usaha merasa aman saat menggunakan energi ini," ucapnya.

Hasbi menegaskan keamanan dan kenyamanan pengguna menjadi prioritas utama dalam implementasi program jargas.

"Pengawasan yang ketat menjadi kunci agar distribusi gas tetap stabil dan dapat diandalkan oleh masyarakat," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Manager Infrastructure & Operations City Gas PT Pertagas Niaga Dwi Wahyono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan peran strategis kereta api dalam menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu, Menko AHY menyebutkan kontribusi emisi kereta api di Indonesia tercatat kurang dari satu persen atau sekitar 0,6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan moda transportasi darat lainnya.

Sebaliknya, sektor transportasi darat secara keseluruhan menyumbang sekitar 89 persen terhadap total emisi, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah kendaraan serta ketergantungan masyarakat pada transportasi jalan.

"Nah, emisi, tadi saya sudah sampaikan di depan ternyata kereta api ini menyumbang di Indonesia ini emisi gas rumah kaca yang terendah itu less than 1 persen, 0,6 persen," kata AHY.

AHY menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan menyeluruh dalam kebijakan transportasi, tanpa mengabaikan moda lain, namun tetap memaksimalkan potensi kereta api sebagai solusi pengurangan emisi nasional.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan besar dalam alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian yang selama ini dinilai belum proporsional dalam mendukung sistem transportasi nasional.

Data yang dihimpun dari kementerian terkait menunjukkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan preservasi jalan jauh lebih besar dibandingkan pembangunan rel kereta api dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023 misalnya, alokasi anggaran untuk jalan mencapai sekitar Rp86,9 triliun, sedangkan untuk pembangunan prasarana kereta api hanya sekitar Rp6,5 triliun sehingga memperlihatkan kesenjangan signifikan.

AHY menilai ketimpangan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan transportasi dapat lebih berimbang dan mendukung efisiensi logistik sekaligus pengurangan emisi karbon secara nasional.

Selain itu, ia juga mendorong eksplorasi pengembangan jaringan kereta api, termasuk penambahan jalur di Sumatera yang saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan jumlah penduduk maupun luas wilayah.

Saat ini panjang jalur eksisting di Sumatera mencapai sekitar 1.871 kilometer, sementara kebutuhan tambahan berdasarkan populasi mencapai 7.837 kilometer dan bahkan lebih tinggi jika mempertimbangkan luas wilayah.

Ia menambahkan bahwa terdapat sejumlah proyek yang dapat dijadikan capaian awal atau quick win, termasuk pengembangan trase Banda Aceh hingga Besitang yang dinilai memiliki potensi strategis.

Pengembangan wilayah tersebut dinilai relevan karena berada di kawasan yang sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga dapat diintegrasikan dengan penataan ruang yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan yang saat ini masih 0 KM, serta pengembangan moda transportasi tersebut di wilayah Sulawesi yang saat ini baru mencapai 109 KM yang diproyeksikan membutuhkan 3.284 KM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Efisiensi energi yang kami lakukan berimplikasi pada biaya operasional yang lebih terkendali, sehingga tarif yang dikenakan kepada pelanggan tetap terjangkau

Padang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat tetap mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan di tengah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM)

"Kami terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi publik yang efisien, terjangkau, sekaligus ramah lingkungan, salah satunya dengan mengoptimalisasi penggunaan BBM subsidi," kata Kepala Humas PT KAI Sumbar Reza Shahab di Padang, Selasa.

Ia menyebutkan pada periode Januari hingga Maret 2026, KAI Divre II Sumbar mencatat konsumsi BBM subsidi sebanyak 225.480 liter untuk melayani 512.741 pelanggan.

"Pemanfaatan energi tersebut dilakukan secara terukur dan efisien guna memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan sumber daya energi," katanya.

Ia mengatakan optimalisasi penggunaan BBM tersebut juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam aspek akuntabilitas, tanggung jawab dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan.

KAI Divre II Sumbar memastikan setiap penggunaan BBM subsidi dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

"Dengan tata kelola perusahaan yang baik, setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) turut menjadi faktor penting dalam menjaga keterjangkauan layanan kereta api bagi masyarakat.

Ia menyampaikan melalui PSO, pemerintah memberikan subsidi agar tarif kereta api tetap terjangkau, sehingga masyarakat dapat menikmati moda transportasi yang aman, nyaman dan ekonomis.

"Optimalisasi penggunaan BBM subsidi yang dilakukan KAI Divre II Sumbar menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa dukungan pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang mobilitas harian dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Reza menambahkan efisiensi penggunaan BBM memiliki dampak langsung terhadap keterjangkauan biaya perjalanan bagi masyarakat.

“Efisiensi energi yang kami lakukan berimplikasi pada biaya operasional yang lebih terkendali, sehingga tarif yang dikenakan kepada pelanggan tetap terjangkau. Di tengah keterbatasan BBM, kereta api hadir sebagai solusi mobilitas yang hemat, aman, dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Tingkat efisiensi ini dinilai sangat baik, mengingat layanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar mencakup rute jarak menengah seperti Padang–Naras pulang pergi, hingga KA Lembah Anai relasi Padang–Kayutanam.

Penggunaan BBM tersebut mencakup operasional lokomotif sebagai penggerak utama rangkaian kereta serta mesin pembangkit untuk kebutuhan listrik di dalam kereta, seperti penerangan, pendingin udara, dan fasilitas pengisian daya bagi pelanggan.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa seluruh armada diesel di wilayah Divre II Sumbar saat ini telah menggunakan biosolar B40, yaitu campuran 60 persen solar dan 40 persen biodiesel.

“Penggunaan biosolar B40 tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan komitmen KAI dalam mendukung target Net Zero Emission 2060,” jelasnya.

Selain lebih ramah lingkungan, bahan bakar ini juga memiliki karakteristik yang lebih mudah terurai secara alami, sehingga dapat meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan, khususnya di sekitar jalur rel.

Di sisi lain, KAI Divre II Sumbar juga mencatat penggunaan 65.900 liter BBM nonsubsidi yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan perawatan sarana dan prasarana, termasuk alat kerja dan mesin perawatan jalur rel guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga.

Melalui pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan, KAI Divre II Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang andal, terjangkau, dan berwawasan lingkungan.

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Dedikasi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam mendukung pendidikan khususnya di bidang pertambangan adalah investasi strategis demi kedaulatan industri mineral di tanah air. NHM turut ambil bagian dalam memberikan wawasan strategis mengenai masa depan industri pertambangan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).

Dalam acara yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-22 ini, NHM menekankan pentingnya adopsi teknologi untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas operasional dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sahid Raya & Convention Yogyakarta pada Senin, 13 April 2026 tersebut, mengusung tema besar “How Artificial Intelligence and the Digital Revolution (4.0) Are Driving the Future of the Mining Industry” (Bagaimana AI dan Teknologi Revolusi Nasional (4.0) Menggerakan Masa Depan Industri Pertambangan).

Seminar ini menghadirkan enam pembicara antara lain, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, S.T.,M.T., Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Ir. Sudirman Widhy Hartono, S.T., M.M., Presiden Direktur PT. Adaro Energy Indonesia Tbk dan Ketua Umum Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Ir. Priyadi Sutarso, Operational Director PT. Anggun Permai Tekindo, Okky Chandra Perdana, ST, MT, Akademisi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB dan Assistant Superintendent DST (Dry Stack Tailing) & Water Management PT. Nusa Halmahera Utara (NHM), Yoga Mei Rizal, S.T.

Yoga Mei Rizal, S.T., yang menjabat sebagai Assistant Superintendent DST (Dry Stack Tailing) & Water Management NHM, hadir mewakili perusahaan sebagai salah satu pembicara utama di samping tokoh-tokoh penting lainnya dari kementerian dan asosiasi pertambangan.

Dalam sesi kedua seminar, Yoga memaparkan materi krusial bertajuk "Implementasi Dry Stack Tailings (DST) Plant dalam Kerangka Transformasi Teknologi Pertambangan". Inovasi DST Plant ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengoptimalkan kinerja lingkungan.

Selain memaparkan aspek teknis, Yoga juga berbagi pandangan mengenai fenomena Artificial Intelligence (AI) di dunia kerja. Ia menekankan bahwa kehadiran AI tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman atau pesaing bagi tenaga kerja manusia. Sebaliknya, teknologi tersebut harus berdampingan dan dimanfaatkan untuk menunjang kinerja yang lebih inovatif serta efisien.

"Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi motivasi, refleksi, dan referensi bagi mahasiswa ITNY, khususnya dalam mempersiapkan kapasitas individu serta skill kompetensi yang mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0," ungkap Yoga.

Kehadiran NHM mendapat respon positif dari peserta mahasiswa yang hadir. Dalam sesi diskusi interaktif, para mahasiswa menyampaikan keingintahuan mereka mengenai cara industri tambang menyikapi tantangan efisiensi dan profitabilitas di tengah digitalisasi.

Melalui seminar ini, NHM berharap dapat membantu menjembatani para calon tenaga ahli pertambangan agar lebih siap menghadapi dinamika industri yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dukungan konsisten dari NHM menjadi bukti bahwa sinergi antara industri pertambangan dan pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang maju, efisien, dan bertanggung jawab.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan tekanan terhadap fiskal perlu diantisipasi lebih cermat dengan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih terarah.

Faisal dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga memastikan tata kelola fiskal tetap kredibel di mata pasar.

Berdasarkan simulasinya, bila harga minyak menembus 84 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.000 per dolar AS, tambahan subsidi energi yang dibutuhkan untuk menahan harga BBM bersubsidi agar tidak naik bisa mencapai sekitar Rp100 triliun.

Angka itu dinilai akan memberi tekanan besar terhadap APBN dan membuat pengelolaan fiskal menjadi makin menantang.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen. Menurutnya, batas itu penting dijaga karena pelebaran defisit di atas 3 persen dapat memicu sorotan lebih tajam terhadap tata kelola fiskal.

“Pak Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa memang tidak akan tembus 3 persen, diusahakan semaksimal mungkin di bawah itu. Tapi itu tentu ada biayanya, ada langkah strategis yang harus diambil,” ujarnya.

Pemerintah telah mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi anggaran guna merespons gejolak global dengan tetap menjaga kesehatan fiskal.

Namun, Faisal menyoroti, strategi efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah perlu dirancang lebih hati-hati.

Ia mencontohkan, efisiensi APBN yang dilakukan pada awal tahun lalu sempat menimbulkan dampak cukup besar pada sektor riil dan daerah, termasuk industri pariwisata yang menghadapi tekanan pada semester pertama.

Atas dasar itu, efisiensi dinilai tidak cukup jika berdiri sendiri. Pemerintah perlu mengombinasikannya dengan realokasi anggaran dari pos yang kurang produktif ke sektor yang lebih membutuhkan dukungan.

Pendekatan seperti itu, menurut dia, akan lebih efektif untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa menekan aktivitas ekonomi secara berlebihan.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.

Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Kebijakan lain yang juga disampaikan adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

“Saya pikir ini adalah satu respons yang baik untuk menjaga stabilitas dan juga kesehatan fiskal. Pada saat yang sama, juga meningkatkan confidence masyarakat dan pelaku usaha,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelabuhan Tanjung Carat ini adalah solusi untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan memperbaiki daya saing kita

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat pengembangan pelabuhan terintegrasi Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan tujuan memacu efisiensi logistik.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyampaikan proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur logistik yang terintegrasi dengan kawasan industri dan jaringan transportasi lainnya.

Dirinya menghadiri langsung pencanangan pembangunan (project launching) pelabuhan tersebut pada Kamis (9/4), serta menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur dasar, tetapi juga solusi atas tantangan efisiensi logistik di Sumatera Selatan.

"Persoalan utama kita bukan pada sumber daya, tetapi pada kemampuan mengkomersialisasikan dan efisiensi logistik. Pelabuhan Tanjung Carat ini adalah solusi untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan memperbaiki daya saing kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari batu bara, migas, hingga komoditas perkebunan. Namun, potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan infrastruktur logistik yang efisien.

“Kita ini kaya sumber daya, tapi kalau tidak kompetitif, tidak ada artinya. Ujungnya masyarakat juga yang menanggung. Maka infrastruktur logistik menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah,” ungkapnya.

Sebagai pelabuhan terintegrasi, Tanjung Carat dirancang terhubung dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, serta kawasan industri dalam satu klaster pengembangan.

Kawasan ini juga diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis hilirisasi untuk memperkuat daya tarik investasi.

“Ini konsolidasinya bagian dari proyek investasi dan proyek strategis nasional, dan rencananya juga nanti di sini akan kita buka area kawasan ekonomi khusus. Nanti ini akan pertama kalinya menjadi kawasan ekonomi khusus hilirisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Todotua mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Sumatera Selatan pada 2025 mencapai Rp62,66 triliun, didominasi sektor industri pengolahan, khususnya kertas dan percetakan, serta sektor pertambangan dan energi.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan arah transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah yang perlu didukung oleh sistem logistik yang efisien.

“Potensi investasinya sudah besar, tetapi harus kita dorong dengan infrastruktur yang efisien agar nilai tambahnya bisa maksimal dan daya saingnya meningkat,” ungkapnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, telah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini, termasuk percepatan penyelesaian lahan dan integrasi infrastruktur pendukung.

“Semua dukungan sudah ada. Kalau ini tidak kita jalankan cepat, kita akan kehilangan momentum. Sekarang tinggal komitmen kita bersama untuk mengeksekusi,” tegasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi artinya itu (efisiensi anggaran), sekali lagi, memaksa kita lebih inovatif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya akan lebih memperkuat kolaborasi lintas kementerian sebagai salah satu upaya menghadapi efisiensi anggaran tahap III oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi kita harus sisir dulu, tapi kita siap. Jadi artinya itu (efisiensi anggaran), sekali lagi, memaksa kita lebih inovatif. Khusus untuk bagaimana strategi kami mengatasinya, tadi saya sampaikan di depan Komisi IX, kita dengan membangun kolaborasi lintas kementerian,” kata Menaker saat ditemui di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia pun mencontohkan bagaimana Kemnaker telah menjalankan sejumlah pilot project dan pelatihan bersama kementerian/lembaga lainnya sebagai langkah untuk menyukseskan program-program pemerintah.

Beberapa kerja sama pelatihan dan pilot project yang sudah dijalankan oleh Kemnaker antara lain dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Jadi skema-skema seperti ini. Kami memiliki balai, kami memiliki instruktur, kami memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ,” ujar Yassierli.

Adapun dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menaker mengatakan tengah menelaah pagu anggaran yang bisa dilakukan efisiensi.

“Kami juga ingin sampaikan bahwa kami baru menerima surat dari Kementerian Keuangan tanggal 1 April bahwa ada efisiensi anggaran yang bersumber dari rupiah murni,” kata Yassierli.

Berdasarkan Surat Menkeu S-181/MK.03/2026 pada tanggal 1 April 2026, anggaran Kemnaker yang bersumber dari rupiah murni (RM) mengalami efisiensi (pergeseran ke BA BUN Kemenkeu) sebesar Rp181.826.183.000, yang terdiri dari Rincian Output (RO) Khusus sebesar Rp122.163.948.000 dan hasil identifikasi efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu Rp59.662.235.000.

Sementara itu, untuk realisasi anggaran Kemnaker per 8 April 2026, Yassierli mengatakan sudah berada di angka 31,87 persen.

Selain itu, Menaker mengatakan anggaran yang juga bisa dilakukan efisiensi antara lain pembatasan perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan administratif lainnya yang lebih detil.

“Kalau yang lain mungkin, kalau itu terkait dengan rapat dan seterusnya, tentu semangat kita adaptasi sekarang lah dengan kita bisa melakukan online, kita akan optimalkan itu,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026