JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif sepanjang 2025 dinilai menggambarkan pola pemulihan ekonomi yang masih rentan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondusifitas perekonomian.

“Oleh karena itu, momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025, menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi” ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Sebagai pengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dari 4,87 persen pada kuartal I-2025, naik menjadi 5,12 persen pada kuartal II-2025, kemudian melemah tipis ke 5,04 persen pada kuartal III-2025.

Aviliani menambahkan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) & Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 200 triliun pada kluster pertama dan Rp 76 triliun pada klaster kedua menjadi katalis positif.

Aksi pemerintah tersebut berimplikasi pada menurunnya biaya dana (cost of fund) yang berdampak pada penurunan bunga deposito dan kredit.

Selanjutnya investasi dan konsumsi juga meningkat yang terbuakti dengan adanya 21 kali rekor tertinggi atau all time high (ATH) di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Lebih lanjut, Aviliani menjabarkan, pemerintah juga telah menggelontorkan program paket stimulus 8+4+5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif.

Pasalnya dana sebesar Rp 16,23 triliun akan disalurkan ke masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Satgas ini bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada debottlenecking, koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Satgas ini juga akan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimistis,” ungkap dia.

Secara global, optimisme terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan International Monetary Fund (IMF) yang merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 3,2 persen dari sebelumnya 3 persen pada Juli 2025.

Sedangkan, pada 2026 IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tembus 3,1 persen.

Peluang sektor asuransi pada 2026

Sejalan dengan dinamika ekonomi tersebut, sektor asuransi juga menunjukkan prospek positif menuju 2026.

Didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39 persen secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf, memaparkan bahwa sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Hingga September 2025, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp 132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06 persen secara tahunan.

Pada 2026, industri asuransi tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.

Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis.

Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen.

Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp 15,2 triliun hingga kuartal III-2025.

Allianz Indonesia juga terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro.

Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

"Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” tutup dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

IDXChannel - Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh di 2026, dengan risiko yang secara umum berimbang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bertahan di 5 persen pada tahun depan, lalu meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027.

Hal tersebut seiring pemulihan investasi secara bertahap yang yang dikelola negara melalui Danantara. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta masuknya penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Dunia juga menilai inflasi yang rendah dan stimulus fiskal akan menopang konsumsi swasta. Namun, kontribusinya terhadap pertumbuhan diperkirakan lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut seiring melemahnya pendapatan tenaga kerja, khususnya di kalangan konsumen kelas menengah.

Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, meskipun volatilitas harga pangan dan energi masih menjadi tantangan yang berulang.

Risiko ke bawah (downside risks) mencakup potensi pelemahan lebih lanjut pada upah riil yang dapat semakin menekan konsumsi, meningkatnya ketegangan perdagangan global, serta pembalikan kondisi keuangan eksternal.

Dari sisi domestik, penerimaan negara yang lebih rendah dari rencana berpotensi menguji kepatuhan terhadap aturan fiskal dan membatasi ruang belanja pemerintah.

Sementara itu, risiko ke atas (upside potential) dapat muncul dari permintaan yang lebih kuat di negara mitra dagang utama, serta percepatan implementasi reformasi deregulasi di bidang usaha, perdagangan, dan investasi yang saat ini tengah berjalan.

(NIA DEVIYANA)

EKONOMI tidak pernah bekerja di ruang hampa. Ia bergerak di atas fondasi kebijakan, tetapi beroperasi di bawah langit yang semakin tidak bisa diprediksi.

Tahun 2026 berdiri di persimpangan itu. Antara konsolidasi fiskal dan tekanan iklim. Antara ambisi pertumbuhan dan realitas risiko.

Bagi pemerintahan baru, 2026 bukan tahun transisi. Mesin kebijakan sudah berjalan penuh. APBN dirancang dan dieksekusi sepenuhnya oleh satu rezim. Tidak ada lagi ruang penyesuaian.

Dalam terminologi kebijakan publik, ini adalah tahun pembuktian kapasitas negara.

Dari sisi eksternal, angin tidak bertiup ke arah Indonesia. Mitra dagang utama mengalami perlambatan. Amerika Serikat stagnan. Korea Selatan naik tipis. CHina, India, Malaysia, dan Thailand melambat.

Volume ekspor sulit melonjak. Harga komoditas utama seperti CPO, batu bara, dan nikel menurun. Indeks harga ekspor berbasis komoditas melemah.

Dampaknya langsung terasa pada sektor eksternal. Surplus perdagangan menipis. Rupiah tertekan. Secara year on year, rupiah melemah terhadap 84,3 persen mata uang dunia. Ini bukan hanya soal dolar. Ini refleksi posisi eksternal yang rapuh.

Neraca pembayaran memperkuat sinyal itu. Dalam 2 kuartal terakhir, defisit tercatat di atas 14 miliar dollar AS. Arus keluar lebih besar dari arus masuk.

Cadangan devisa menurun. Pemerintah merespons dengan kebijakan devisa hasil ekspor. Porsi ditingkatkan dari 30 persen menjadi 100 persen dan ditahan selama 1 tahun.

Secara aritmetika, kebijakan ini menambah pasokan devisa. Secara ekonomi politik, risikonya nyata.

Dalam rezim devisa bebas, perubahan kebijakan yang mendadak sering dibaca pasar sebagai sinyal defensif. Jika ekspektasi memburuk, capital outflow justru dapat terjadi sebelum kebijakan berjalan efektif.

Di dalam negeri, sektor riil menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan kredit turun tajam. Dari di atas 12 persen menjadi sekitar 7,3 persen. Kredit konsumsi hanya tumbuh 4 persen.

Daya beli melemah. Kredit modal kerja tumbuh sekitar 7 persen. Dunia usaha belum melihat prospek permintaan. Kredit investasi tumbuh lebih tinggi, tetapi terkonsentrasi pada sektor berbasis sumber daya alam.

Risiko fiskal

Dari sisi fiskal, masalahnya bersifat struktural. Tax ratio bertahan di kisaran 9,25 persen dan diperkirakan masih di bawah 10 persen pada 2026.

Ini bukan sekadar persoalan kepatuhan. Ini mencerminkan struktur ekonomi yang belum cukup dalam dan terdiversifikasi.

Tekanan fiskal semakin nyata pada sisi belanja. Sekitar 18 persen belanja negara digunakan untuk membayar bunga utang.

Angka ini lebih besar dari belanja modal dan lebih besar dari transfer ke daerah. Debt service ratio mendekati 43 persen penerimaan negara. Melewati ambang kehati-hatian yang lazim digunakan dalam analisis fiskal.

Dalam konteks ini, target pertumbuhan menjadi isu kredibilitas. Mayoritas lembaga memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5 persen.

IMF dan Bank Dunia berada di kisaran 4,9 persen. RPJMN menargetkan 6,3 persen sebagai jalur menuju 8 persen pada 2029.

Masalahnya bukan pada ambisi, tetapi pada lintasan. Jika 2026 berhenti di sekitar 5 persen, maka jarak menuju 8 persen menjadi terlalu curam.

Dalam kerangka ekspektasi rasional ala Thomas Sargent, publik akan mendiskon target yang tidak konsisten dengan kinerja aktual. Investasi menahan diri. Konsumsi menjadi hati-hati.

Risiko fiskal diperberat oleh pemangkasan transfer ke daerah. Porsinya turun hingga sekitar 18 persen dari total belanja negara.

Dalam ekonomi regional, ini signifikan. Belanja daerah adalah motor pertumbuhan lokal. Ketika belanja rutin saja sulit dibiayai, program dihentikan. UMKM tertekan. Kontraktor kecil terpukul. Gaji honorer dipangkas.

Argumen korupsi tidak cukup sebagai pembenaran. Korupsi adalah persoalan tata kelola, bukan alasan mengurangi fungsi stabilisasi fiskal daerah.

Elinor Ostrom menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dapat bekerja efektif jika insentif dan pengawasan dirancang dengan tepat. Mengurangi sumber daya justru melemahkan kapasitas.

Risiko kebijakan juga datang dari desain program nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah contoh penting. Program ini berskala besar. Konsepnya berubah-ubah.

Anggaran signifikan dialokasikan untuk aset fisik. Modal kerja dan skema gaji tidak jelas. Partisipasi masyarakat rendah. Pendekatan top down dominan.

Secara ekonomi, ini berpotensi menjadi zero sum game. Aktivitas baru menggerus usaha yang sudah ada. Pengalaman BUMDes menunjukkan tingkat keberhasilan di bawah 5 persen.

Jika kegagalan terjadi, maka dampaknya tidak berhenti pada ekonomi. Dampak sosial dan politik akan muncul karena dana desa dianggap diambil tanpa keterlibatan.

Dalam kerangka Joseph Stiglitz, ini adalah kegagalan informasi dan insentif. Perancang kebijakan tidak memiliki informasi lokal yang memadai. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien.

Semua risiko tersebut menjadi lebih berat ketika faktor iklim masuk. BMKG memprediksi siklon tropis berlanjut hingga awal tahun.

Pengalaman di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kesiapsiagaan yang rendah. Infrastruktur, logistik, dan birokrasi belum cukup adaptif.

Di sinilah scarring effect bekerja. Bencana iklim tidak hanya merusak aset fisik. Ia meninggalkan luka jangka panjang pada perekonomian. Produksi terganggu.

Basis pajak menyusut. Belanja darurat meningkat. Defisit melebar. Ketika ruang fiskal sempit, respons menjadi lambat. Pemulihan tertunda. Potensi PDB hilang secara permanen.

Ironisnya, anggaran kebencanaan justru dipangkas. Anggaran BNPB turun dari sekitar Rp 1,4 triliun menjadi sekitar Rp 500 miliar.

Dalam ekonomi publik, ini anomali. Risiko meningkat, kapasitas respons menurun. Biaya ekonomi bencana pada akhirnya jauh lebih besar dari penghematan anggaran.

Risiko fiskal dan risiko iklim saling mengunci. Seperti dua arus kuat yang bertemu. Yang satu menekan dari sisi pendapatan dan belanja. Yang lain menggerus basis produksi.

Ketika keduanya bergerak bersamaan, stabilitas makro menjadi rapuh.

Karena itu, solusi harus bersifat teknokratik. Pertama, menyesuaikan target pertumbuhan agar konsisten dengan kapasitas ekonomi. Revisi target bukan tanda kelemahan, melainkan upaya menjaga kredibilitas kebijakan.

Kedua, melindungi belanja daerah yang produktif. Transfer ke daerah harus diposisikan sebagai stabilisator ekonomi lokal.

Pengawasan diperkuat melalui earmarking dan audit berbasis risiko, bukan pemangkasan linear.

Ketiga, melakukan redesain program besar. Koperasi Desa Merah Putih perlu melalui piloting ketat. Partisipasi lokal menjadi prasyarat. Skala dibatasi. Evaluasi berbasis data dilakukan sebelum ekspansi nasional.

Keempat, mereposisi anggaran kebencanaan. Belanja mitigasi iklim harus diperlakukan sebagai investasi fiskal. Setiap rupiah mitigasi mengurangi biaya pemulihan di masa depan.

Kelima, mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kerangka fiskal. Climate stress test pada APBN harus menjadi instrumen rutin, bukan wacana akademik.

Tahun 2026 akan menguji Indonesia bukan oleh satu badai, tetapi oleh perubahan iklim kebijakan dan alam yang bersifat permanen.

Di titik ini, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya tahan guncangan. Ia harus adaptif terhadap iklim. Dan seperti biasa, ekonomi akan mencatat hasilnya dengan jujur. Dalam angka. Dalam fiskal. Dalam pertumbuhan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5 persen pada periode 2025–2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Proyeksi terbaru tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025, yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Kenaikan proyeksi pertumbuhan tersebut juga didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk investasi negara melalui Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus penanaman modal asing (PMA). Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan turut menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan di pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya persoalan kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan tingkat upah yang lebih rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas, serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp 431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik. Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak berdaya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025 untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan Perseroan menghadapi tahun buku 2026. Rapat tersebut menjadi bagian dari penyesuaian terhadap dinamika regulasi sekaligus penguatan fondasi transformasi jangka menengah BNI.

RUPSLB yang diselenggarakan secara daring itu dipimpin Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar dan dihadiri jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

Putrama menjelaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

“RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Dalam agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Agenda kedua RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama.

Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB selanjutnya menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto. Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kinerja Keuangan Solid

BNI menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid di tengah dinamika ekonomi global, ditopang penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital yang berkelanjutan.

Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan pertumbuhan kredit yang lebih seimbang dan sehat di semua segmen bisnis.

Kredit korporasi tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp451 triliun, sementara segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3% YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9% YoY menjadi Rp46 triliun. Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.

Di sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan solid pada Giro sebesar 14,0% YoY dan Tabungan sebesar 12,6% YoY. Sementara itu pertumbuhan deposito mencapai 40,4% YoY menjadi Rp320,9 triliun termasuk faktor adanya injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Akumulasi total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun di akhir September 2025.

Transformasi digital terus menjadi pendorong utama kinerja. Aplikasi mobile banking wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna dengan 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, platform BNIdirect pada segmen wholesale banking membukukan nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume lebih dari satu miliar transaksi.

“Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Putrama.

Dengan penguatan tata kelola melalui RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan Perseroan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global.

(SAW)

JAKARTA - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025.

Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual menjelaskan, bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh efek bencana banjir Sumatera yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat di daerah terdampak.

Purbaya Jaga Ekonomi Tetap di Atas 5,6%, Seberapa Besar Efek Banjir Sumatera?

"Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32 persen dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya," kata David dalam Bincang Bareng Media, Senin (15/12/2025).

David memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah sebesar 5,4%, dan hanya akan mencapai level 5% hingga 5,1%. Banjir Besar Sumatera: Saat 'Untung Cepat' Menjadi Bencana



“Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1 persen, tapi nggak mungkin 6 persen," jelas David.

Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera memiliki dampak besar terhadap belanja masyarakat. Secara nasional, dengan asumsi belanja masyarakat terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau setara Rp18,58 triliun.

Rincian proyeksi penurunan belanja masyarakat di tiga provinsi terdampak sebagai berikut:

• Sumatera Utara: Belanja masyarakat diperkirakan turun 22,31% (setara Rp11,8 triliun).

• Sumatera Barat: Belanja masyarakat diproyeksikan turun 25,53% (setara Rp3,8 triliun).

• Aceh: Belanja masyarakat diperkirakan turun 23,92% (setara Rp2,8 triliun).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu.

Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan.

Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah terdampak.

"Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menjelaskan aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, terdapat tambahan dana yang dibelanjakan di setiap daerah sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.

Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.

"Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan," jelasnya.

Purbaya juga memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak, telah tersedia.

Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.

BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang masih dapat digunakan.

"Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program," kata Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen.

Target ini meningkat dibandingkan asumsi dasar makro APBN 2025 yang sebesar 5,2 persen maupun outlook 2025 yang sebesar 4,7 sampai 5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah indikator ekonomi yang menguat menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen.

Ini mulai dari konsumsi yang meningkat, yang menurut Mandiri Spending Index (MSI) tercatat naik ke level 312 pada November 2025 lalu atau melewati ambang batas indeks sebesar 300.

Kemudian dari sisi investasi juga realisasinya menunjukkan peningkatan sebesar 13,7 persen secara tahunan (yoy) sepanjang Januari-September 2025 yakni mencapai Rp 1.434 triliun.

"Dan tentunya ke depan peran investasi Danantara akan mulai terasa," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Gedung BI, Jakarta (28/11/2025).

Dia melanjutkan, belanja pemerintah juga semakin dikebut jelang akhir tahun ini dimana hingga 24 November 2025, belanja Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp 1.109 triliun.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 ke level 4,75 persen sehingga kredit usaha dan konsumsi masyarakat meningkat.

Dampak BI Rate yang rendah akan terasa di tahun depan.

"(Penurunan BI Rate) ini mendorong kredit usaha dan belanja," kata Airlangga.

Stabilitas harga juga terjaga yang tercermin pada inflasi Oktober 2025 tercatat 2,86 persen (yoy), berada dalam kisaran target nasional.

Dengan capaian tersebut, Airlangga menyatakan sebagian besar risiko pertumbuhan tahun depan telah terserap pada 2025.

Dengan demikian, 2026 akan menjadi tahun dengan lebih banyak upside risk.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam APBN 2026 dan Airlangga optimistis target tersebut akan tercapai.

"Jadi resiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk," jelasnya.

Menkeu Purbaya yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 bisa tembus 6 persen

Lebih optimistis dari Airlangga, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dapat tembus 6 persen.

“Saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran enam persen,” ujar Purbaya di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Menurut Purbaya, proyeksi tersebut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang saat ini mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Jadi, kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar," katanya.

Salah satu kebijakan yang telah dilakukan Purbaya pada akhir tahun ini ialah penempatan dana di bank Himbara maupun daerah sebesar Rp 276 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit perbankan.

Lantas, seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 bagi pihak lain? Akahkah targetnya seoptimistis pemerintah?

Target pertumbuhan ekonomi 2026 versi Bank Indonesia

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,33 persen alias lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, proyeksi ini disusun dengan memperhitungkan kebijakan moneter yang akan ditempuh BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut mulai dari penurunan suku bunga acuan, perluasan ekspansi likuiditas moneter, pemberian insentif likuiditas makroprudensial, hingga program moneter BI.

"Untuk pertumbuhan ekonomi 2026 sesuai perkiraan-perkiraan kami adalah 5,33 persen. Ini kami sudah mempertimbangkan penurunan ekonomi global termasuk mitra kerja utama," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi versi BI ini lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026, di mana pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4 persen.

Menurutnya, target pemerintah tersebut masih mungkin tercapai, tergantung pada kecepatan dan efektivitas realisasi belanja pemerintah.

"Semakin cepat pengeluaran fiskalnya itu bisa dilakukan, pertumbuhan dapat saja mencapai 5,4 persen. Kami masih menggunakan pola pengeluaran APBN yang selama ini," ungkapnya.

Perry optimistis ke depan pengeluaran fiskal dapat direalisasi lebih cepat dari tahun ini, sehingga peluang pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5,4 persen sebagaimana target APBN 2026 dapat terwujud.

Target pertumbuhan ekonomi 2026 versi pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada di kisaran 5,0 hingga 5,4 persen.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, meski kondisi ekonomi dalam negeri menunjukkan banyak pemulihan, ketidakpastian global masih tinggi yang dapat berdampak pada ekonomi nasional.

"Untuk 2026, Apindo masih tetap berkisar di angka 5 sampai 5,4 persen. Kenapa rentangnya begitu besar? Karena kami masih melihat banyak sekali ketidakpastian global," ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, kuartal I bakal menjadi periode yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

Sebab, pada periode ini akan terjadi sejumlah perayaan tahunan, yakni libur tahun baru, hari raya Imlek, bulan Ramadhan, hingga hari raya Idul Fitri.

Rangkaian momentum itu diyakini bakal memberikan efek signifikan pada sektor perdagangan, logistik, pariwisata, hingga manufaktur karena meningkatnya permintaan domestik.

Namun, Shinta mengingatkan, ada potensi perlambatan pada kuartal II dan III 2026 karena tidak adanya faktor musiman di periode ini yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kuartal I 2026 menjadi periode terkuat bahkan konsolidasi seasonal drivers, seperti tahun baru, Imlek, Ramadhan, maupun Idul Fitri. Sementara kuartal II dan III memerlukan kewaspadaan karena hilangnya faktor musiman yang berpotensi memunculkan stagnasi sekuler," papar dia.

Selain itu, tekanan eksternal juga masih tinggi pada tahun depan, utamanya diakibatkan meningkatnya tensi dan fragmentasi perdagangan global, serta potensi policy shock seperti kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Shinta bilang, meskipun Indonesia telah memperoleh tarif yang cukup baik, yakni 19 persen dari AS, tetapi masih dalam tahap finalisasi dan belum menghasilkan kesepakatan yang resmi serta mengikat.

Dinamika di Laut China Selatan, regulasi deforestasi Uni Eropa yang kini menunjukkan sedikit pelonggaran, serta kebijakan Inflation Reduction Act di AS turut menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi arah kebijakan ekonomi di bawah Presiden AS Donald Trump, terutama yang berkaitan dengan Bank Sentral AS yakni The Federal Reserve.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 akan berada di atas 5,5 persen.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai, berbagai program pemerintah yang telah berjalan sejak awal tahun mulai menunjukkan hasil, sehingga tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi 2026 meningkat.

"Dengan perbaikan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa menembus di atas 5,5 persen," kata Anin dalam Rapimnas Kadin 2025 pada Selasa (2/12/2025).

Sejumlah program prioritas pemerintah yang terdiri dari 17 Program Utama dan 8 Agenda Prioritas disebutnya mulai memberi dorongan positif bagi perekonomian. Program-program ini juga memberi perhatian besar pada penciptaan lapangan kerja.

"Kadin melihat bahwa kemudahan investasi menjadi faktor kunci, terlebih ketika daya beli masyarakat tengah melemah. Investasi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, energi, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif dan teknologi seperti kecerdasan buatan, dinilai penting sebagai penggerak baru perekonomian," lanjutnya.

Likuiditas yang meningkat melalui kebijakan fiskal dan moneter, dinilai Anin, bukan lagi menjadi hambatan.

Tantangan yang muncul justru pada sisi permintaan sehingga kemudahan berinvestasi harus ditingkatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Kadin Indonesia menargetkan kontribusi investasi terhadap PDB dapat meningkat secara bertahap dari level 29 persen saat ini hingga melampaui 40 persen.

Sejumlah program prioritas pemerintah yang terdiri dari 17 Program Utama dan 8 Agenda Prioritas disebutnya mulai memberi dorongan positif bagi perekonomian.

Selain itu, Kadin Indonesia mendukung percepatan hilirisasi dan industrialisasi di berbagai sektor. Dalam jangka pendek, industri padat karya perlu didorong lebih kuat.

Target pertumbuhan ekonomi 2026 versi perbankan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan ekonomi nasional akan tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau lebih rendah dari target pemerintah 5,4 persen.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pemulihan investasi, serta kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

Selain itu, pengimplementasian berbagai program strategis pemerintah dapat memberikan efek ganda ke berbagai sektor penggerak ekonomi, seperti manufaktur, industri pengolahan, dan sektor padat karya.

"Bank Mandiri memperkirakan ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh 5,2 persen pada 2026," ujarnya dalam acara Mandiri Macro and Market Brief, Rabu (3/12/2025).

Tim Ekonom Bank Mandiri juga melihat kondisi ekonomi jelang pergantian tahun, di mana dinamika ekonomi global masih diwarnai fluktuasi mulai dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat hingga perlambatan permintaan dunia.

Namun, di tengah tekanan tersebut, indikator domestik menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Hal ini terlihat dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) yang meningkat ke 53,3, sedangkan indeks keyakinan konsumen mencapai titik tertinggi dalam lima bulan.

Meski tekanan eksternal mendorong outflow portofolio dan depresiasi nilai tukar, respons pemerintah dan BI dinilai tetap efektif menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Kenaikan belanja pemerintah, stabilnya pasar obligasi, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level all time high menunjukkan bahwa kepercayaan investor domestik masih kuat.

"Optimisme terhadap pemulihan ekonomi akan tetap terjaga selama koordinasi kebijakan terus berjalan efektif," tuturnya.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 akan tumbuh sekitar 5,28 persen

Tim Ekonom BSI memperkirakan ini dengan menganalisis delapan pilar utama perekonomian yaitu, normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, menguatnya daya tarik rupiah, program prioritas pemerintah, kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang solid, program prioritas pemerintah, dan menguatnya peran ekonomi serta keuangan syariah nasional.

"Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat, meskipun lanskap global tetap penuh ketidakpastian," ujar Banjaran dalam acara BSI Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada 2026 akan sebesar 3,2 persen dengan Kawasan ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu blok dengan prospek paling menarik, seiring pergeseran pusat pertumbuhan ke Asia.

Di sisi lain, dunia masih menghadapi lima dinamika utama yaitu risiko utang negara (sovereign debtrisk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar yang terlalu tinggi, perang dagang yang terus membayangi, pertumbuhan yang terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

"Di tahun 2026, risiko utang dan asset bubble membuat investor lebih selektif, sementara AI perlahan mengubah struktur perdagangan dunia," ungkapnya.

Sementara PT Bank Permata Tbk memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya di kisaran 5,1-5,2 persen.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan, namun dalam laju yang lebih moderat seiring tantangan global dan domestik yang masih menekan aktivitas ekonomi.

"Dalam konteks ekonomi domestik, kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 berada di kisaran 5,0 sampai 5,1 persen dan meningkat pada 2026 di kisaran 5,1-5,2 persen,” ujar Josua dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Dalam catatan PIER, pada tahun depann pasar keuangan Indonesia justru diperkirakan memasuki fase yang lebih positif karena nilai tukar dollar AS diperkirakan melemah imbas penurunan imbal hasil (yield) US Treasury.

Reformasi struktural, stabilitas politik pasca-pergantian pemerintahan, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter diyakini menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan target pemerintah menjadi sinyal bahwa 2026 akan menjadi tahun penuh kehati-hatian.

"Kami menilai dan kami juga cukup sepakat bagaimana mencermati 2026 karena sebagian besar kalau kita melihat benang merahnya tahun depan itu terdampak ekspektasi perlambatan ekonomi global, ya terutama dari penggerak ekonomi dunia terbesar yakni Amerika Serikat dan juga China," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan akhir pekan ini, Jumat (12/12/2025) dengan menguat 0,18% atau 30 poin ke level Rp16.646 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,02% ke posisi 98,36.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan rupiah pada perdagangan pekan ini.

Dari luar negeri, klaim pengangguran awal di AS untuk pekan yang berakhir pada 6 Desember menjadi 236.000, naik tajam dari angka revisi naik pekan sebelumnya sebesar 192.000. Data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan ini membebani dolar AS.

Kemudian, The Fed telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,50% hingga 3,75%, yang merupakan level terendah dalam tiga tahun. Namun, para pembuat kebijakan The Fed mengisyaratkan kemungkinan jeda dalam pelonggaran suku bunga lebih lanjut karena mereka memantau tren pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap cenderung tinggi.

Dari dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan ekonomi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sementara, sejumlah paket kebijakan ekonomi tengah disiapkan pemerintah, seperti penghapusbukuan hingga restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Di tengah kondisi tersebut, Ibrahim memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi melemah di rentang Rp16.640- Rp16.700 pada hari ini, Senin (15/12/2025).

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk naik kelas dan menjadi negara maju, namun momentum hilirisasi harus dimanfaatkan bersamaan dengan pembenahan kualitas sumber daya manusia dan sistem penerimaan negara. Tanpa itu, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berisiko habis tanpa meninggalkan fondasi ekonomi yang kuat bagi generasi mendatang.

‎

‎Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pandangan tersebut dalam peluncuran buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dani Amrul Ichdan. Dalam kesempatan itu, Hashim menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Dani Amrul Ichdan atas peluncuran buku yang mengangkat pentingnya hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Menurut Hashim, tema yang diangkat dalam buku tersebut relevan dengan tantangan struktural yang dihadapi Indonesia saat ini.

‎

‎Hashim menilai hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah penting untuk menambah nilai tambah dari anugerah yang dimiliki Indonesia, mulai dari mineral, pertanian, hingga kekayaan laut seperti rumput laut dan padang lamun. Namun, ia mengingatkan bahwa hilirisasi sumber daya alam tidak boleh berdiri sendiri tanpa dibarengi pembangunan kualitas manusia.

‎

‎“Hilirisasi itu intinya menambah nilai tambah. Tapi selain sumber daya alam, ada sumber daya manusia, dan terus terang kualitas SDM kita masih tertinggal jauh,” kata Hashim.

‎

‎Ia menyoroti posisi Indonesia dalam berbagai peringkat pendidikan internasional, termasuk PISA, yang masih berada di papan bawah. Menurut Hashim, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa investasi besar pada pendidikan dan riset belum sepenuhnya efektif, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN. Ia menekankan bahwa porsi riset dan pengembangan Indonesia yang masih sekitar 0,3 persen dari PDB sangat tertinggal dibanding negara-negara maju.

‎

‎Hashim kemudian membandingkan perjalanan ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 1960 ekonomi Indonesia berada di atas Korea Selatan. Namun saat ini, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar sepersepuluh dari Korea Selatan. Ia menilai perbedaan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kualitas manusia, bukan sumber daya alam.

‎

‎“Korea Selatan hampir tidak punya sumber daya alam. Tapi manusianya unggul. Itu sebabnya mereka melompat jauh, sementara kita tertinggal,” ujarnya.

‎

‎Selain isu sumber daya manusia, Hashim menyoroti lemahnya sistem penerimaan negara Indonesia. Rasio penerimaan pajak, royalti, dan PNBP terhadap produk domestik bruto masih berada di kisaran 9%–10% dan relatif stagnan dalam satu dekade terakhir. Padahal, negara-negara lain seperti Kamboja berhasil meningkatkan rasio penerimaan negaranya secara signifikan dalam periode yang sama.

‎

‎“Enam persen kelihatannya kecil, tapi enam persen dari PDB itu sekitar Rp1.500 triliun. Dengan angka itu, Indonesia seharusnya tidak defisit, malah bisa surplus,” kata Hashim.

‎

‎Ia juga mengungkapkan besarnya ekonomi abu-abu atau ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem resmi, yang menurut Bank Dunia mencapai sekitar 35 persen dari total aktivitas ekonomi nasional. Hashim menilai praktik transaksi tunai tanpa pencatatan masih sangat luas terjadi di masyarakat, mulai dari sektor jasa kecil hingga konsumsi sehari-hari, sehingga potensi penerimaan negara banyak yang hilang.

‎

‎Hashim menyebut digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran sebagai langkah penting untuk menarik aktivitas ekonomi tersebut masuk ke dalam sistem formal. Dengan begitu, basis pajak dapat diperluas dan penerimaan negara meningkat tanpa harus menaikkan tarif pajak.

‎

‎Menurut Hashim, Indonesia sesungguhnya adalah negara kaya dengan potensi ekonomi yang jauh lebih besar dari angka resmi yang tercatat saat ini. Jika tata kelola penerimaan negara, kualitas aparatur, dan sistem ekonomi dapat dibenahi, Indonesia berpeluang menjadi negara surplus dan memiliki daya dukung fiskal yang kuat.

‎

‎Dalam konteks itu, Hashim menilai buku Indonesia Naik Kelas sebagai pengingat bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari upaya menyeluruh untuk membangun fondasi bangsa.

‎

‎“Hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia dan pembenahan sistem negara. Kalau itu dilakukan, Indonesia punya semua syarat untuk benar-benar naik kelas,” ujarnya.