JAKARTA, KOMPAS.com- Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali melemah pada penutupan perdagangan Senin (13/4/2026). Mata uang Garuda terdepresiasi 1 poin atau 0,01 persen ke level Rp 17.105 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan mata uang Indonesia disebabkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, di mana berpotensi memengaruhi stabilitas pasar keuangan.

Ia menjelaskan, langkah Amerika Serikat akan melakukan blokade setelah gagalnya perundingan perdamaian antara AS dan Iran pada akhir pekan.

Presiden Donald Trump menyatakan Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz, sehingga meningkatkan eskalasi konflik sekaligus membahayakan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati selama dua pekan.

“Blokade AS menyusul kegagalan perundingan perdamaian antara AS dan Iran pada akhir pekan. Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz, meningkatkan taruhan setelah perundingan maraton dengan Iran gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, membahayakan gencatan senjata dua minggu yang rapuh,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Senin sore.

Komando Pusat AS menyatakan blokade akan diberlakukan terhadap seluruh lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran mulai pukul 10.00 waktu setempat.

Kebijakan itu mencakup kapal dari berbagai negara yang beraktivitas di pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk kawasan Teluk Arab dan Teluk Oman.

Meski demikian, AS menegaskan tidak akan mengganggu kebebasan navigasi kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju pelabuhan non-Iran. Informasi tambahan juga akan disampaikan kepada pelaku pelayaran komersial melalui pemberitahuan resmi sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Di sisi lain, Garda Revolusi Iran menyatakan setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak tegas.

Ibrahim menambahkan, kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga energi yang berdampak pada inflasi.

Data indeks harga konsumen terbaru menunjukkan lonjakan inflasi yang memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS tidak akan segera memangkas suku bunga dalam waktu dekat.

Pelaku pasar kini menantikan rilis data indeks harga produsen (PPI) Amerika Serikat sebagai indikator lanjutan arah inflasi.

Dari dalam negeri, Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2026.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,1 persen, namun masih di bawah target pemerintah sebesar 5,4 persen.

Proyeksi tersebut dinilai masih berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5±1 persen.

Meski demikian, ADB mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketegangan geopolitik global dan fluktuasi harga komoditas energi.

Selain itu, kebijakan moneter negara maju, khususnya AS, yang cenderung ketat dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer) berpotensi memicu volatilitas aliran modal di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Untuk itu, ADB mendorong pemerintah mempercepat reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Optimalisasi penerimaan negara serta efisiensi belanja juga dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi ke depan.

Di sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan lapangan kerja formal di sektor manufaktur dinilai krusial dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif.

Sementara itu, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun produktivitasnya relatif rendah dan didominasi oleh pekerjaan informal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga pada 2026.

Proyeksi ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dan stabilitas pasar.

Dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) April 2026, ADB memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2026, sedikit meningkat dari realisasi 5,1 persen pada 2025.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil hingga 2027 di level yang sama, yakni 5,2 persen.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan kinerja stabil di kawasan Asia Tenggara, di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah negara lain akibat tekanan eksternal.

Ditopang permintaan domestik

ADB mencatat bahwa secara umum, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, masih ditopang oleh permintaan domestik yang relatif kuat.

Hal ini terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi kawasan yang tumbuh 5,4 persen pada 2025, meningkat dari 5,3 persen pada 2024.

Konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama penopang pertumbuhan tersebut.

Dalam laporan disebutkan, konsumsi swasta yang kuat mampu mengimbangi lemahnya kontribusi investasi dan ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Untuk Indonesia, konsumsi juga tetap menjadi pilar utama. Pada paruh kedua 2025, pertumbuhan konsumsi bahkan mengalami penguatan, yang sebagian didukung oleh peningkatan belanja pemerintah.

Selain itu, Indonesia termasuk negara yang mencatat kontribusi ekspor bersih yang membaik dibanding beberapa negara lain di kawasan. Hal ini didorong oleh permintaan global terhadap produk elektronik serta diversifikasi pasar ekspor.

Investasi dan infrastruktur jadi penopang

ADB juga menyoroti peran investasi, khususnya investasi infrastruktur, sebagai salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan di kawasan berkembang Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Secara regional, ADB menyatakan pertumbuhan ekonomi ke depan akan terus didukung oleh pasar tenaga kerja yang stabil, pengeluaran infrastruktur publik yang lebih tinggi, dan kebijakan yang akomodatif.

Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa tren investasi di kawasan tidak merata.

Di Indonesia, pertumbuhan investasi sempat melambat karena faktor penyesuaian inventori, meskipun tetap didukung oleh pembangunan infrastruktur publik dan sektor konstruksi swasta.

Di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap infrastruktur digital dan produk berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), turut memberikan dorongan terhadap investasi di kawasan Asia.

Tekanan dari konflik di Timur Tengah

Meski prospek pertumbuhan Indonesia dinilai tetap solid, ADB menekankan bahwa tekanan global meningkat akibat konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok.

Konflik yang meningkat sejak akhir Februari 2026 telah mengganggu fasilitas produksi energi dan jalur distribusi utama, termasuk Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia.

Dalam laporan ADB disebutkan bahwa kawasan Asia sangat rentan terhadap dampak tersebut karena ketergantungan tinggi pada impor energi.

“Negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sangat rentan, melalui harga energi, pelayaran, penerbangan, dan pasar keuangan,”tulis ADB.

Kenaikan harga energi ini kemudian berdampak pada biaya produksi dan harga konsumen, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi.

ADB menjelaskan, dampak utama konflik terhadap pertumbuhan terjadi melalui tiga jalur utama, yakni kenaikan biaya produksi, peningkatan inflasi, dan melemahnya permintaan eksternal akibat gangguan perdagangan dan pariwisata.

Risiko inflasi dan kondisi keuangan

Selain pertumbuhan ekonomi, ADB juga menyoroti potensi kenaikan inflasi akibat tekanan harga energi dan pangan.

Secara regional, inflasi diperkirakan mencapai 3,6 persen pada 2026, naik dibanding 3,0 persen pada 2025.

Jika konflik berlangsung lebih lama, inflasi bahkan dapat meningkat hingga 5,6 persen pada 2026.

Tekanan inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga pupuk dan komoditas pertanian, yang dapat meningkatkan biaya produksi pangan dan berdampak pada harga konsumen.

Selain itu, kondisi keuangan global juga mengalami pengetatan sejak konflik meningkat. ADB mencatat bahwa volatilitas pasar meningkat, ditandai dengan penurunan harga saham, kenaikan imbal hasil obligasi, serta depresiasi mata uang di sejumlah negara Asia.

“Harga saham turun, premi risiko melebar, imbal hasil obligasi naik, dan sebagian besar mata uang regional terdepresiasi terhadap dolar AS,” tulis ADB dalam laporan tersebut.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan menekan investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketidakpastian global dan perdagangan

ADB juga menggarisbawahi meningkatnya ketidakpastian perdagangan global sebagai faktor yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi ke depan.

Pada awal 2026, Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif global sebesar 10 persen untuk periode tertentu, dengan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Kebijakan ini berpotensi mengganggu rantai pasok global dan melemahkan permintaan ekspor.

Meski dalam jangka pendek kebijakan tersebut dapat mendorong ekspor melalui fenomena front-loading, dalam jangka panjang ketidakpastian kebijakan perdagangan diperkirakan akan menekan investasi.

ADB menyebut bahwa ketidakpastian yang meningkat dan ketegangan perdagangan yang kembali muncul akan menghambat investasi regional.

Skenario risiko yang lebih buruk

Dalam skenario dasar (early stabilization scenario), ADB memperkirakan konflik hanya berlangsung singkat dan dampaknya terhadap pertumbuhan relatif terbatas.

Namun, laporan tersebut juga menyajikan skenario alternatif jika konflik berkepanjangan hingga kuartal III 2026. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi kawasan dapat turun menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dari proyeksi dasar 5,1 persen.

Bahkan dalam skenario yang lebih ekstrem, harga minyak dapat melonjak hingga 155 dollar AS per barel pada kuartal II 2026, yang akan memperparah tekanan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

ADB memperingatkan bahwa dalam kondisi tersebut, pertumbuhan kawasan dapat turun hingga 1,3 poin persentase selama periode 2026–2027 dibandingkan skenario dasar.

Posisi Indonesia di kawasan

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Indonesia tetap diproyeksikan berada dalam posisi relatif stabil dibanding negara lain di Asia Tenggara.

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara berkembang (developing Southeast Asia) berada di level 4,7 persen pada 2026, sedikit di bawah Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 5,2 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi domestik Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap guncangan eksternal, terutama karena ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah.

Namun demikian, ADB tetap menekankan tingginya ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi ke depan.

“Pertumbuhan ekonomi tetap diliputi tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi," tulis ADB dalam laporannya.

Dengan berbagai risiko yang membayangi, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya perkembangan konflik geopolitik dan kondisi pasar energi dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Bank Dunia yang baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7% dalam East Asia and Pacific Economic Update (April 2026). Menkeu Purbaya bahkan menyebutkan bahwa lembaga multilateral ini telah melakukan dosa besar lantaran menyodorkan angka yang terlalu pesimistis, dan dapat memunculkan sentimen negatif pasar sehingga menyulitkan Indonesia.

Ada tiga argumen utama yang menjadi dasar dari kritik tersebut. Pertama, Bank Dunia dinilai terlalu jauh menilai dampak negatif kenaikan harga minyak yang diyakini hanya temporer. Kedua, lembaga ini dituding mengabaikan strategi ekonomi Purbaya dan jurus-jurus rahasia kebijakan Presiden Prabowo, yang belum sepenuhnya muncul dalam data. Ketiga, proyeksi Bank Dunia dinilai tidak sinkron dengan data-data makro yang dipegang oleh pemerintah.

Proyeksi 4,7% memang di bawah target pemerintah dalam APBN 2026, yakni 5,4% dan pertumbuhan kuartal I-2026 diyakini bisa mencapai 5,5%. Tetapi angka 4,7% tersebut sebetulnya lebih baik dari proyeksi untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang hanya 4,2%. Bahkan hanya dua negara di kawasan ini yang proyeksi pertumbuhannya di atas Indonesia, yakni Vietnam (6,3%) dan Mongolia (5%), sedangkan Thailand bahkan diproyeksikan hanya tumbuh 1,3%.

Bila dicermati, dalam laporannya, Bank Dunia justru tampak memberikan apresiasi untuk Indonesia. Misalnya terkait dampak dari kejutan harga energi, Indonesia bersama Kamboja dan Vietnam disebut sebagai negara-negara yang memiliki bantalan yang kuat untuk meredam gejolak. Tepatnya berkat cadangan strategis yang mencukupi, kemampuan mengolah sumber daya di dalam negeri, dan keuntungan ekspor komoditas yang secara natural memitigasi risiko kerugian. Dengan demikian, kalaupun ada “dosa proyeksi”, ini sebetulnya terkoreksi dengan adanya “pujian” bagi Indonesia.

Selain itu, kendati tidak pernah persis sama antara proyeksi pertumbuhan dan aktual, namun deviasinya tidak sampai sangat jauh. Kalkulasi sederhana untuk periode 2015-2025, dengan mengabaikan tahun 2020 saat pandemi, bahkan kadar kekeliruannya agak lebih tipis daripada yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, namun deviasi standar keduanya relatif dekat.

Proyeksi Bank Dunia cenderung konservatif sehingga lebih rendah dari pertumbuhan aktual, sementara Pemerintah Indonesia cenderung pada posisi optimis sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN Indonesia cenderung di atas realisasi. Berdasarkan gambaran ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mungkin untuk lebih tinggi daripada proyeksi Bank Dunia, walaupun mungkin tidak mudah untuk mencapai target melampaui 5%.

Dengan demikian sebetulnya tidak perlu terjadi reaksi negatif yang berlebihan atas proyeksi pertumbuhan yang cenderung konservatif. Jadi, di satu sisi pemerintah Indonesia menampilkan optimisme teknokratis sementara Bank Dunia lebih menampakkan langgam konservatisme-nya sebagai lembaga multilateral. Apabila menengok ke belakang, rilis BPS soal angka pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 juga sempat diragukan oleh sejumlah pihak karena dirasa ada kejanggalan.

Menyikapi “dosa proyeksi” tersebut kiranya lebih pas jika Indonesia memperhatikan secara kritis catatan-catatan strategis yang dibuat oleh Bank Dunia. Dalam hal ini, catatan penting yang perlu disikapi adalah soal arah belanja pemerintah. Tepatnya adalah pertumbuhan saat ini lebih karena dipompa oleh belanja negara, seperti juga sering diklaim oleh pemerintah sendiri. Artinya belum sampai pada pertumbuhan potensial yang sebenarnya yang berasal dari sektor swasta. Pengeluaran pemerintah bukannya tidak penting, tetapi arah belanjanya yang menjadi penentu untuk mencapai pertumbuhan yang berbasis produktivitas.

Dengan kata lain, yang disarankan adalah membereskan sekat-sekat yang masih menjadi penghambat aktivitas usaha sektor swasta. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah langkah-langkah seperti penyederhanaan perizinan, minimalisasi regulasi yang kontraproduktif, termasuk menghapus hambatan-hambatan non-tarif.

Hal-hal inilah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan potensial sekaligus menciptakan lapangan kerja produktif, bukan dengan cara memperbanyak lapangan kerja yang sangat tergantung pada belanja pemerintah, apalagi yang berisiko menambah beban fiskal secara berlebihan tanpa kendali yang kuat.

Catatan penting di sini adalah bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dari “garis depan teknologi global” (global technological frontier) utamanya di sektor digital. Inilah yang menjadi akar penyebab melambatnya pertumbuhan produktivitas Indonesia dan karenanya reformasi struktural menjadi mendesak.

Selain itu, kebijakan industri Indonesia juga disarankan untuk dibenahi. Hal ini menunjuk pada kebijakan yang menghambat ekspor seperti dalam kerangka hilirisasi, namun tidak disertai penguatan fondasinya yaitu dari sisi modal manusia, infrastruktur fisik maupun digital, serta kelembagaan yang menjadi penentu efektivitas implementasi kebijakan pemerintah untuk sektor industri. Kenyataannya, kegagalan kebijakan (policy failures) memang juga sulit dipisahkan dari kualitas kelembagaan.

Catatan-catatan strategis seperti ini sebetulnya juga bukanlah sesuatu yang sangat baru dan bukan cuma disuarakan oleh Bank Dunia. Soal kualitas kelembagaan misalnya, ini adalah isu lama yang masih terus mengemuka. Artinya ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan atau dituntaskan.

Stimulus dari pemerintah bukan tidak ada artinya, tetapi keberhasilan jangka panjang mensyaratkan adanya reformasi struktural yang serius dan mendalam. Dengan demikian, bila meminjam terminologi dosa di atas, secara rasional layak untuk mengakui bahwa pemerintah pun memiliki “dosa atas pekerjaan rumah” yang semestinya sudah dibereskan bila hendak secara serius mencapai target ekonomi yang telah sendiri dengan penuh optimisme.

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,2% pada 2026 dan 2027. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi 5,1% pada 2025, seiring kuatnya permintaan domestik.

Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2026 yang menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

"Konsumsi swasta tetap menjadi penggerak utama ekonomi dan berperan penting dalam mendorong akselerasi pertumbuhan," demikian disampaikan dalam laporan resmi ADB, dikutip dari Xinhua, Minggu (12/4/2026).

ADB menilai konsumsi rumah tangga yang stabil menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan, khususnya pada paruh akhir tahun. Selain itu, peningkatan investasi turut memberikan kontribusi positif terhadap ekspansi ekonomi.

Meski demikian, ADB mengingatkan adanya risiko penurunan yang meningkat akibat ketidakpastian global, terutama konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, inflasi Indonesia diproyeksikan tetap terkendali dalam kisaran target, sehingga memberikan ruang bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Stabilitas harga dinilai menjadi faktor pendukung daya beli masyarakat.

ADB juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja formal guna menjaga pertumbuhan yang inklusif dalam jangka panjang. Upaya tersebut dinilai krusial agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi Indonesia tetap positif, didukung oleh fondasi domestik yang kuat, meskipun tetap perlu diwaspadai berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 5,2% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada tahun lalu (5,1%) namun lebih rendah dari target pemerintah (5,4%).

Berdasarkan laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB menggarisbawahi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi bahwa konflik di Timur Tengah tidak semakin buruk atau berkepanjangan.

"Di Indonesia, pertumbuhan diperkirakan akan menguat, didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, namun konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat membebani prospeknya," tulis ADB dalam laporannya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Dari sisi pergerakan harga, lembaga donor yang bermarkas di Manila itu memperkirakan rata-rata inflasi Indonesia akan berada pada angka 2,5% untuk periode 2026. Proyeksi tersebut masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5±1%.

Risiko Eksternal

Meski prospek perekonomian Indonesia cenderung baik, ADB mewanti-wanti sejumlah risiko yang dapat mengganggu. Ketegangan geopolitik global yang belum mereda serta fluktuasi harga komoditas energi disebut masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan moneter di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang tetap ketat dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer) berpotensi memicu volatilitas aliran modal di pasar keuangan negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Oleh sebab itu, ADB menyarankan agar pemerintah terus mempercepat reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dinilai krusial untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih kuat di sektor manufaktur sangat penting untuk mendukung transformasi struktural yang inklusif. Sementara sektor pertanian masih menyerap porsi besar tenaga kerja, sektor ini tetap ditandai oleh produktivitas yang rendah dan tingkat informalitas yang tinggi," jelas ADB.

Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen

Jakarta (ANTARA) -

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia, meskipun sulit menembus level lima persen di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebagai informasi, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari 4,8 persen.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen, karena aktivitas ekonomi terbantu oleh faktor musiman, seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun pada kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, serta ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap wait and see.

Di samping itu ada potensi El Nino yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Lebih lanjut Wijayanto menerangkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sangat bergantung pada konsumsi domestik di tengah terbatasnya dorongan dari komponen lain seperti proyeksi investasi yang cenderung landai, belanja pemerintah yang terbatas, serta kinerja ekspor yang diperkirakan tidak mengalami lonjakan signifikan.

Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, sejumlah sektor diperkirakan menjadi motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” kata Wijayanto.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Permintaan hunian dinilai tetap kuat meski kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Bank Tabungan Negara (BTN) menyebut rumah sebagai kebutuhan dasar yang membuat permintaannya relatif stabil.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kepemilikan rumah berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga, sehingga masyarakat tetap berupaya membeli rumah. “Rumah itu kebutuhan dasar. Orang akan tetap berusaha punya rumah, apa pun kondisinya,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Menurut Nixon, kondisi ini membuat permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya untuk rumah subsidi dan rumah pertama, lebih stabil dibandingkan sektor lain. Tekanan ekonomi dinilai lebih berdampak pada pembelian rumah untuk investasi atau rumah kedua. “Kalau untuk investasi atau second home mungkin terpengaruh. Tapi kalau rumah pertama, orang pasti akan cari cara untuk punya,” kata Nixon.

Ia menambahkan, pembiayaan pembelian rumah kerap melibatkan dukungan keluarga, terutama untuk uang muka. “Di Indonesia itu biasa, untuk uang muka keluarga patungan, saling membantu supaya bisa punya rumah,” ujarnya.

BTN mencatat mayoritas debitur KPR berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp4,9 juta per bulan. Latar belakang pekerjaan debitur juga beragam, mulai dari pekerja informal hingga karyawan.

Di sisi lain, realisasi penyaluran KPR dipengaruhi faktor musiman, seperti musim hujan serta periode Ramadan dan Idulfitri yang dapat memperlambat penyelesaian pembangunan rumah. “Kalau musim hujan atau Lebaran, biasanya penyelesaian fisik rumah melambat. Itu yang membuat penyaluran terlihat turun, bukan karena permintaan hilang,” kata Nixon.

Dengan kondisi tersebut, BTN menilai sektor perumahan, khususnya rumah pertama, memiliki daya tahan terhadap tekanan ekonomi. “Ini kebutuhan dasar, sama seperti makan dan pakaian. Orang tetap akan berusaha memenuhinya,” ujar Nixon.

BTN memproyeksikan permintaan KPR tetap terjaga seiring pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kebutuhan hunian yang terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) melemah pada Maret 2026 meski bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan ini mengindikasikan mulai tertekannya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Bank Indonesia mencatat IKK Maret 2026 berada di level 122,9, turun dari 125,2 pada bulan sebelumnya. Meski demikian, level tersebut masih berada di zona optimistis di atas 100. “Survei Konsumen BI pada Maret 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tecermin dari IKK Maret 2026 yang berada pada level optimis (indeks>100) sebesar 122,9,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Penurunan IKK terjadi di tengah pelemahan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat 115,4, turun dari 115,9, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun ke 130,4 dari 134,4.

Pelemahan IKE dipicu turunnya persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja berada di 107,8 dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama di 109,2, keduanya lebih rendah dibanding bulan sebelumnya.

Dari sisi ekspektasi, konsumen masih optimistis terhadap penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha dalam enam bulan ke depan, meski dengan tren yang menurun. Ekspektasi penghasilan tercatat 137,7, ketersediaan kerja 128,0, dan kegiatan usaha 125,5.

Secara spasial, penurunan IKK terjadi di sebagian besar kota, terutama Pontianak, Surabaya, dan Padang. Sementara peningkatan tercatat di Bandung, Bandar Lampung, dan Samarinda.

Dari kelompok pengeluaran, optimisme tertinggi berada pada kelompok Rp4,1–5 juta dengan indeks 125,7. Berdasarkan usia, kelompok 20–30 tahun mencatat indeks tertinggi sebesar 129,6, meski mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, pola konsumsi menunjukkan tekanan yang mulai meningkat. Proporsi pendapatan untuk konsumsi naik menjadi 72,2 persen dari 71,6 persen, sementara porsi tabungan relatif stagnan di 17,6 persen.

Sebaliknya, rasio cicilan terhadap pendapatan turun menjadi 10,2 persen dari 10,6 persen. Data ini mencerminkan masyarakat mulai mengalokasikan porsi lebih besar untuk konsumsi di tengah tekanan ekonomi, sementara ruang untuk menabung tetap terbatas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo resmi mengambil formulir pendaftaran calon ketua umum BPP Hipmi periode 2026–2029, Jumat (10/4/2026). Langkah ini menandai awal kontestasi menuju Musyawarah Nasional XVIII Hipmi yang dijadwalkan berlangsung Juni 2026.

Jona mengatakan, pengambilan formulir di Sekretariat BPP Hipmi menjadi titik awal perjuangannya dalam mendorong peran strategis pengusaha muda di tingkat nasional. Ia menilai momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi.

Menurut Jona, Hipmi perlu mengambil posisi lebih aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. “Pengusaha muda harus menjadi aktor utama di panggung Asta Cita,” kata Jona dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Mantan Ketua BPD Hipmi Sumatera Utara ini menargetkan Hipmi menjadi platform kekuatan ekonomi anak muda yang terkoneksi, memiliki akses permodalan, serta mampu bersaing di pasar digital dan global. Ia menilai organisasi ini harus bertransformasi menjadi ekosistem yang mendorong kolaborasi dan pertumbuhan usaha nyata.

Jona menjelaskan, Hipmi bukan sekadar organisasi, melainkan jaringan ekonomi yang harus mampu menciptakan perputaran usaha, memperluas akses modal, dan memperkuat kolaborasi antaranggota. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh anggota dan pelaku usaha.

Ia menambahkan, kontribusi Hipmi juga penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. “Hipmi harus semakin relevan, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggota, UMKM, serta masyarakat luas,” kata Jona.

Jona menekankan pentingnya penguatan fondasi ekonomi kader melalui usaha riil, investasi sehat, dan kepemilikan aset produktif. Ia ingin kaderisasi Hipmi tidak hanya melahirkan pemimpin organisasi, tetapi juga pengusaha muda yang mandiri dan berdaya saing.

Selain itu, Jona mendorong anggota Hipmi untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga tingkat global. Ia menilai langkah ini penting agar pengusaha muda Indonesia mampu masuk dalam rantai nilai global dan meningkatkan daya saing nasional.

"Dengan demikian, kader Hipmi diharapkan tidak hanya menjadi pelaku usaha lokal, tetapi juga tumbuh sebagai pengusaha muda yang adaptif, berstandar, dan siap memasuki rantai nilai global,” kata Jona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons proyeksi terbaru Bank Dunia atau World Bank yang memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 4,8% menjadi 4,7%. Airlangga menekankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

“Ya kan berbagai dengan situasi perang kan ya mereka semua menurunkan di berbagai wilayah. Tapi kalau kita lihat angka itu juga masih di atas pertumbuhan global rata-rata. Pertumbuhan global rata-rata kan di 3-4 (persen),” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Kendati demikian, Airlangga optimistis dengan kinerja ekonomi Indonesia. Ia menyatakan, hasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 menjadi indikatornya.

“Tapi kalau Indonesia sendiri optimis karena nanti di Q1 lihat saja hasilnya seperti apa,” kata dia.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Dunia salah hitung dengan hasil tersebut. Purbaya mengkritik proyeksi tersebut dan menyebut Bank Dunia telah melakukan dosa besar karena memberikan sentimen negatif kepada Indonesia.

“Mereka (Bank Dunia) sudah melakukan dosa besar. Mereka menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal dan mereka mengubah prediksi ekonominya lagi,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Purbaya menilai, Bank Dunia salah melakukan perhitungan. Jika pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,5% hingga 5,6% sesuai dengan proyeksinya, menurut dia, Bank Dunia sama saja meramal ekonomi Indonesia akan mengalami resesi.

"Turun ke bawah sekali setelah itu kalau rata-ratanya 4,6%. Saya pikir Bank Dunia salah hitung,” katanya.

Menurut dia, proyeksi Bank Dunia kemungkinan dibuat berdasarkan tingginya harga minyak bumi. Namun, ia optimistis jika harga minyak telah kembali turun, Bank Dunia akan kembali mengubah prediksinya.

“Saya sih akan optimalkan semua mesin ekonomi yang ada di sini. Mungkin saja World Bank betul. Yang jelas kalau di angka saya sih sedang membaik, dan akan kita jaga terus. Mungkin Bank Dunia belum tahu jurus-jurus saya,” kata Purbaya.

Airlangga menanggapinya lebih santai. Ia menyebut Bank Dunia memiliki perhitungan sendiri.

“Masalah proyeksi kan mereka punya perkiraan tersendiri. Tetapi kan dalam berbagai hal kita sering hasilnya lebih baik daripada prediksi mereka. Jadi enggak apa-apa,” kata Airlangga.

DI TENGAH gejolak global yang belum reda—dari perang, lonjakan harga energi, hingga tekanan suku bunga global—Indonesia kerap dipuji sebagai negara dengan ekonomi yang “tahan banting”.

Inflasi terkendali, pertumbuhan stabil di kisaran 5 persen, cadangan devisa cukup tebal, dan sistem perbankan terlihat kokoh. Narasi optimisme pun menguat: Indonesia aman.

Namun, benarkah kita sudah benar-benar tangguh, atau sekadar masih mampu bertahan? Di sinilah pentingnya membedakan antara stabilitas dan resiliensi.

Stabilitas adalah kondisi tenang di permukaan, sementara resiliensi adalah kemampuan bertahan dan pulih saat badai benar-benar datang. Indonesia hari ini mungkin stabil, tetapi apakah sudah resilien?

Stabil, tapi belum melompat

Secara makro, Indonesia memang berada dalam posisi yang relatif baik. Inflasi yang terjaga di kisaran 3–4 persen menunjukkan daya beli masih terkendali.

Defisit fiskal yang disiplin di bawah 3 persen PDB memberi ruang fiskal cukup sehat. Rasio utang moderat juga menambah rasa aman bagi investor.

Namun, stabilitas ini sekaligus menyimpan paradoks. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di sekitar 5 persen selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu keluar dari jebakan “middle income trap”. Kita tidak jatuh, tetapi juga tidak melonjak.

Bahkan, proyeksi terbaru dari Bank Dunia memberikan sinyal yang lebih hati-hati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 diperkirakan hanya sekitar 4,7 persen, lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya.

Koreksi ini bukan sekadar angka teknis, melainkan cerminan dari melemahnya permintaan global, ketidakpastian geopolitik, serta terbatasnya akselerasi transformasi struktural domestik.

Dalam perspektif kebijakan, ini seperti kendaraan yang melaju di jalan datar dengan kecepatan konstan—tidak berisiko tergelincir, tetapi juga tidak pernah benar-benar menanjak. Bahkan, jika tidak diantisipasi, laju tersebut perlahan bisa melambat.

Cadangan devisa Indonesia memang cukup kuat, sering disebut sebagai “tameng” menghadapi tekanan global.

Neraca perdagangan yang beberapa kali mencatatkan surplus juga memberi ruang napas. Namun, kekuatan ini bersifat kondisional.

Ketika harga komoditas seperti batu bara dan sawit naik, Indonesia tampak kuat. Namun, saat harga jatuh atau permintaan global melemah—seperti yang mulai tercermin dalam proyeksi global terbaru—struktur ekonomi kita langsung tertekan.

Revisi proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia menjadi indikator bahwa ketergantungan terhadap siklus global masih sangat tinggi.

Ketergantungan pada komoditas membuat daya tahan eksternal Indonesia ibarat rumah yang kokoh di musim kemarau, tetapi rawan saat hujan deras.

Selain itu, aliran modal asing jangka pendek (hot money) masih menjadi faktor penentu stabilitas rupiah. Ketika suku bunga global tetap tinggi, modal bisa keluar dengan cepat, menekan nilai tukar.

Dalam situasi seperti ini, kekuatan ekonomi domestik sering kali diuji oleh faktor eksternal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

Satu hal yang patut diapresiasi adalah kekuatan sektor perbankan Indonesia. Rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi, rendahnya kredit bermasalah (NPL), serta likuiditas yang relatif longgar menunjukkan sistem keuangan yang sehat. Ini adalah pelajaran mahal dari krisis 1998 yang tidak terulang.

Namun, kekuatan ini belum sepenuhnya menjalar ke sektor riil. Kredit belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi industri.

UMKM masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan produktif. Industri manufaktur belum menjadi tulang punggung yang kokoh seperti di negara-negara maju Asia.

Akibatnya, ekonomi Indonesia kuat di “mesin keuangan”, tetapi belum cukup kuat di “mesin produksi”. Inilah salah satu faktor struktural yang menjelaskan mengapa proyeksi pertumbuhan cenderung stagnan, bahkan terkoreksi ke bawah.

Salah satu pilar utama daya tahan Indonesia adalah konsumsi domestik yang besar. Dengan lebih dari separuh PDB ditopang oleh konsumsi rumah tangga, Indonesia relatif tidak terlalu tergantung pada ekspor.

Namun, kekuatan ini juga menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan produktivitas. Konsumsi yang tinggi tanpa peningkatan produktivitas hanya akan menciptakan pertumbuhan semu.

Dalam jangka panjang, daya tahan ekonomi bukan ditentukan oleh seberapa besar kita membelanjakan, tetapi seberapa efisien kita memproduksi.

Di sinilah tantangan terbesar Indonesia: meningkatkan kualitas SDM, teknologi, dan inovasi agar pertumbuhan tidak hanya stabil, tetapi juga berkelanjutan—dan tidak terus direvisi turun oleh lembaga global.

Di balik angka makro yang terlihat stabil, terdapat realitas sosial yang lebih kompleks. Kelas menengah Indonesia masih tergolong rentan.

Sedikit saja tekanan—kenaikan harga BBM, inflasi pangan, atau pelemahan rupiah—dapat dengan cepat menurunkan daya beli.

Ketimpangan juga masih menjadi persoalan. Ketika pertumbuhan tidak merata, daya tahan ekonomi menjadi timpang. Sebagian masyarakat mampu bertahan, sementara sebagian lainnya langsung terpukul.

Dalam konteks ini, daya tahan ekonomi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal ketahanan masyarakat menghadapi tekanan hidup.

Menuju ketangguhan sejati

Indonesia hari ini bukan lagi ekonomi yang rapuh seperti era krisis Asia 1998. Fondasi makro lebih kuat, kebijakan lebih kredibel, dan sistem keuangan lebih stabil. Namun, menyebut Indonesia sebagai ekonomi yang “tahan banting” mungkin terlalu dini.

Kita lebih tepat disebut sebagai ekonomi yang “mampu bertahan”—resilient dalam batas tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan besar tanpa dampak signifikan.

Proyeksi pertumbuhan yang direvisi ke bawah menjadi pengingat bahwa daya tahan kita masih bersifat defensif, belum ofensif.

Resiliensi sejati tidak hanya terlihat saat kondisi normal, tetapi saat krisis benar-benar datang. Ia tidak hanya ditentukan oleh cadangan devisa atau rasio utang, tetapi oleh kemampuan ekonomi untuk bertransformasi, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Jika Indonesia ingin benar-benar tangguh, maka agenda ke depan tidak bisa hanya menjaga stabilitas.

Kita harus melangkah lebih jauh: memperdalam industrialisasi, mengurangi ketergantungan pada komoditas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat ketahanan sosial.

Daya tahan ekonomi bukan sekadar kemampuan untuk tidak jatuh, tetapi kemampuan untuk bangkit lebih kuat setelah guncangan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ekonomi Indonesia tahan banting, tetapi: sampai kapan kita hanya bertahan—sementara dunia terus berlari lebih cepat?

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (10/4/2026) pagi, mengikuti sentimen positif dari bursa Asia dan global. Penguatan ini terjadi di tengah meredanya ketegangan geopolitik dan ekspektasi data ekonomi global.

IHSG naik 38,90 poin atau 0,53 persen ke posisi 7.346,49. Sementara indeks LQ45 ikut menguat 3,83 poin atau 0,52 persen ke level 737,73.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dalam jangka pendek. “IHSG diperkirakan bergerak cenderung menguat menguji level 7.350,” kata Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Sentimen global didorong perkembangan terbaru di Timur Tengah. Israel disebut akan membuka negosiasi dengan Lebanon, yang meredakan salah satu titik konflik dalam gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump menyatakan pasukan AS tetap berada di kawasan Teluk hingga kesepakatan benar-benar terealisasi.

Dari sisi ekonomi global, pelaku pasar mencermati inflasi PCE AS yang naik 0,4 persen secara bulanan dan 3 persen secara tahunan pada Februari 2026. Angka tersebut masih di atas target bank sentral AS sebesar 2 persen, sekaligus mencerminkan tekanan inflasi yang sudah tinggi sebelum kenaikan harga energi akibat konflik.

Pasar juga menanti rilis data inflasi CPI AS Maret 2026 yang dijadwalkan keluar pada Jumat (10/4), sebagai indikator lanjutan arah kebijakan suku bunga The Fed.

Dari dalam negeri, sentimen tertahan setelah Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dari target APBN sebesar 5,4 persen. Revisi ini mencerminkan dampak kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik.

Pada perdagangan sebelumnya, bursa Eropa ditutup melemah. Euro Stoxx 50 turun 0,34 persen, DAX Jerman melemah 1,14 persen, dan CAC 40 Prancis turun 0,02 persen. Sebaliknya, bursa AS Wall Street menguat dengan Dow Jones naik 0,58 persen, S&P 500 naik 0,62 persen, dan Nasdaq menguat 0,83 persen.

Sementara itu, bursa Asia pada Jumat pagi bergerak naik. Indeks Nikkei menguat 1,38 persen, Shanghai naik 0,93 persen, Hang Seng menguat 0,86 persen, Kuala Lumpur naik 0,19 persen, dan Strait Times menguat 0,21 persen.