Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman gangguan rantai pasok cip global akibat mogok kerja di Samsung Electronics dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mulai membangun industri semikonduktor nasional. Namun, skala yang ideal bukanlah pada fabrikasi cip.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik (Apkonik) Deny Irawan mengatakan mengejar pengembangan teknologi fabrikasi cip paling mutakhir seperti 3 nanometer atau 5 nanometer tidak realistis di Indonesia. Pengembangan industri di level ini membutuhkan investasi puluhan miliar dolar AS serta ekosistem teknologi yang sangat matang.

Namun demikian, dia berpandangan Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk masuk ke rantai pasok semikonduktor global, dengan beberapa segmen yang potensial disasar.

Pertama, sektor back-end semiconductor seperti assembly, packaging, dan testing. “Ini paling realistis karena kebutuhan SDM lebih bisa dikejar, investasi lebih rendah, dan dekat dengan industri elektronik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Kedua, Indonesia juga dinilai memiliki peluang pada pengembangan mature node semiconductor yang banyak digunakan untuk industri otomotif, Internet of Things (IoT), power electronics, dan industrial chip. Menurut Deny, pasar untuk segmen tersebut masih sangat besar dan tidak seluruhnya membutuhkan teknologi cip paling canggih.

Ketiga, Indonesia memiliki kekuatan dari sisi ketersediaan bahan baku mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, dan rare earth tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk masuk ke rantai pasok global material semikonduktor dan baterai. Keempat, ada juga peluang menjadi basis manufaktur elektronik alternatif di tengah strategi diversifikasi rantai pasok global.

Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia, Vietnam, dan Singapura dalam membangun industri semikonduktor.

Tantangan utama berada pada ekosistem industri yang belum terintegrasi. Industri semikonduktor membutuhkan rantai pasok yang sangat kompleks dengan tingkat presisi tinggi.

"Tantangannya masih besar karena semikonduktor memerlukan supply chain yang sangat kompleks dan presisi tinggi,” jelasnya.

Selain itu, Indonesia juga dinilai masih kekurangan sumber daya manusia teknik yang menjadi tulang punggung industri cip, mulai dari semiconductor engineer, wafer process engineer, chip designer, hingga material specialist.

Dari sisi investasi, Deny menilai investor global juga membutuhkan kepastian regulasi yang lebih kuat, termasuk stabilitas kebijakan, kemudahan perizinan, perlindungan investasi, dan kepastian insentif jangka panjang.

Tantangan lain berada pada infrastruktur utilitas. Pasalnya, industri semikonduktor membutuhkan pasokan listrik yang sangat stabil, air ultra murni, logistik cepat, hingga kawasan industri berteknologi tinggi.

Dia menambahkan Indonesia juga masih kalah agresif dibanding negara pesaing dalam memberikan insentif investasi. Menurutnya, sejumlah negara menawarkan tax holiday jangka panjang, subsidi energi, subsidi pelatihan tenaga kerja, hingga dukungan capital expenditure untuk menarik investasi industri cip.

Oleh karena itu, Deny menilai pemerintah perlu menyiapkan insentif khusus apabila ingin serius membangun industri semikonduktor nasional. “Kalau Indonesia ingin serius masuk industri semikonduktor global, maka pendekatannya tidak bisa business as usual,” katanya.

Dia mendorong pemerintah menyiapkan skema super tax deduction untuk kegiatan riset dan pengembangan, pelatihan engineer, serta investasi teknologi tinggi.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun kawasan industri khusus semikonduktor dengan dukungan listrik premium, air industri ultra clean, dan layanan satu pintu guna meningkatkan daya tarik investasi.

Deny juga meminta adanya deregulasi impor mesin dan bahan baku karena industri semikonduktor sangat sensitif terhadap keterlambatan rantai pasok global.

Di sisi sumber daya manusia, dia berpendapat bahwa kemitraan antara kampus dan industri perlu diperkuat untuk membangun pipeline talenta semikonduktor nasional.

Kemudian, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi nasional semikonduktor dengan roadmap jangka panjang selama 15 hingga 20 tahun karena industri tersebut tidak dapat dibangun hanya dalam satu periode pemerintahan.

Deny menambahkan gangguan rantai pasok global akibat mogok kerja di Samsung Electronics harus menjadi pengingat bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen elektronik.

“Indonesia harus mulai memandang semikonduktor bukan sekadar komoditas industri, tetapi sebagai sektor strategis nasional, sama pentingnya dengan energi dan pangan di era ekonomi digital saat ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi langkah menuju implementasi campuran bensin dengan bioetanol hingga 20% (E20) sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik ambisi tersebut, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kesiapan ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa implementasi E20 bukan perkara sederhana. Dalam peta jalan resmi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah baru menargetkan implementasi E10 pada 2028.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan target tersebut bersifat batas minimal. Artinya, ruang untuk mendorong campuran yang lebih tinggi, termasuk E20, tetap terbuka.

"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Persoalan utama yang dihadapi dalam implementasi E20 terletak pada sisi hulu, khususnya ketersediaan bahan baku bioetanol (feedstock). Eniya menekankan perlunya ekspansi perkebunan dan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

Langkah ini menjadi krusial mengingat kebutuhan bioetanol akan meningkat signifikan seiring naiknya target blending. Pemerintah pun mendorong pengembangan komoditas seperti tebu, jagung, dan ubi kayu sebagai sumber utama bioetanol.

“Pertumbuhan hulu harus didorong, baik dari sisi tanaman maupun pabrik. Terutama di luar Jawa agar pasokan lebih merata,” kata Eniya.

Upaya percepatan implementasi E20 juga mulai terlihat melalui kolaborasi lintas sektor. PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) baru saja menandatangani tiga nota kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kerja sama tersebut mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan fasilitas baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara.

Inisiatif ini dirancang untuk membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini mulai dari penyediaan bahan baku oleh sektor perkebunan, pengolahan industri oleh swasta, hingga hilirisasi oleh Pertamina sebagai offtaker energi.

Model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional guna mempercepat pencapaian target blending.

Belajar dari Biodiesel

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai roadmap bioetanol seharusnya dapat mengacu pada keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan hingga B50.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat, mulai dari efisiensi teknologi blending hingga integrasi rantai pasok.

"Performance pivot: bagaimana etanol dapat menggantikan gasoline secara efisien, teknologi pengilangan untuk blending, dan sustainable farming [jagung atau tebu] saat ini blending jagung dan tebu menjadi hal yang krusial seperti di Brasil dan AS," kata Yayan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya ketahanan feedstock yang terintegrasi dengan kebutuhan blending, serta penetapan prioritas penggunaan, misalnya untuk sektor transportasi darat sebagai substitusi bensin atau bahkan pengembangan bioavtur.

Integrasi teknologi juga menjadi faktor kunci, mencakup praktik pertanian berkelanjutan di hulu, teknologi biorefinery di midstream, hingga kesiapan kendaraan berbasis bioetanol di hilir.

Dari sisi pembiayaan, Yayan menyarankan pendekatan bertahap melalui teknologi yang sudah terbukti (low hanging fruit) dengan risiko rendah hingga menengah, serta mendorong pembiayaan domestik.

“Tantangan lainnya adalah sertifikasi, regulasi, dan pembiayaan yang harus selaras,” tambahnya.

Model Klaster dan Tantangan Investasi

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pengembangan bioetanol sebagai langkah strategis yang perlu didorong lebih agresif. Dia mengusulkan model pembangunan pabrik bioetanol modular berbasis klaster di tingkat provinsi atau kabupaten.

Dengan pendekatan ini, investasi dapat ditekan dan distribusi produksi menjadi lebih merata. Menurutnya, wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi besar karena ketersediaan lahan tebu yang luas.

“Hanya perlu pabrik pengolahan bioetanol dan revitalisasi tata kelola tanam agar rendemen dan produktivitas tinggi,” katanya.

Namun, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengakui bahwa investasi tetap menjadi tantangan signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 60.000 kiloliter membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian, terutama terkait potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan. Penggunaan komoditas seperti tebu dan jagung harus dikelola agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Tantangannya adalah ketersedian lahan yang berkompetisi dengan lahan pangan dan konservasi. Sehingga perlu kebijakan lintas department. Bisa mencontoh Thailand, yang sudah pada posisi E95 dengan harga terjangkau," ucap Hadi.

Bisnis com, JAKARTA — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) meningkatkan upaya menarik investor China ke Indonesia melalui kerja sama strategis dengan China Silk Road Group Ltd.

Emiten kawasan industri tersebut menjalin kerja sama strategis dengan China Silk Road Group Ltd untuk membentuk China–Indonesia Innovation & Cooperation Center.

Founder and Chairman Jababeka Setyono Djuandi Darmono mengatakan sebagai langkah awal, kedua pihak menargetkan pengembangan proyek-proyek percontohan serta mendorong realisasi investasi secara bertahap melalui pendekatan berbasis proyek yang terukur dan berkelanjutan.

"Salah satunya, akan dimulai dengan peluncuran Jababeka Digital Park seluas 500 hektar, yang rencananya akan diumumkan secara resmi dalam World Digital Economic Forum di Beijing pada awal Juli 2026," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Dia mengatakan kerja sama tersebut diharapkan menjadi pintu masuk utama bagi investor China untuk memperluas ekspansi bisnisnya ke Indonesia, sekaligus membuka akses ke pasar China bagi industri dalam negeri.

Setyono menyebut kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi strategis di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kerja sama ini bukan hanya tentang menarik investasi, tetapi juga membangun ekosistem industri yang berkelanjutan.

"Dengan adanya Innovation Center, kami ingin memastikan bahwa perusahaan yang masuk ke Indonesia mendapatkan dukungan yang komprehensif, mulai dari perizinan, integrasi kawasan, hingga koneksi dengan rantai pasok lokal,”imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga melihat peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk bisa menembus pasar global, khususnya China.

Chairman China Silk Road Group Ltd. Lijin Yan mengatakan hubungan antara Indonesia dan China memasuki fase emas pertumbuhan berkualitas tinggi, dengan potensi besar di sektor digital dan industri.

Menurutnya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota kunci RCEP, Indonesia memiliki kebutuhan besar sekaligus peluang luas dalam peningkatan industri dan transformasi digital. Di sisi lain, China memiliki keunggulan global dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika industri, dan teknologi digital.

"Kedua negara memiliki potensi saling melengkapi yang sangat besar, dengan prospek kerja sama ekonomi digital yang menjanjikan,” jelasnya.

Ke depan, kerja sama antara KIJA dan China Silk Road Group Ltd. ini akan difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu ekonomi digital, kecerdasan buatan, serta robotika dan manufaktur cerdas. Ruang lingkup kerja sama mencakup berbagai sektor seperti layanan kesehatan cerdas, pabrik pintar, manajemen energi minyak dan gas, kota pintar, pertanian modern, hingga keuangan digital.

Selain itu, kedua pihak juga akan mengembangkan berbagai inisiatif pendukung seperti penyelenggaraan exhibition, forum ekonomi, penguatan jaringan bisnis, serta pengembangan sistem logistik dan rantai pasok guna meningkatkan efisiensi perdagangan dua arah.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk mendirikan showroom atas nama Innovation & Cooperation Center di Beijing dan Jakarta sebagai platform promosi bagi satu sama lain.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dengan dukungan pendanaan sekitar Rp101 triliun menuai kritikan dari pelaku industri. Pengusaha menyarankan sebaiknya pemerintah memperkuat ekosistem industri, bukan menciptakan entitas yang berpotensi mendistorsi pasar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pembentukan BUMN tekstil pada dasarnya dapat didukung sepanjang memiliki tujuan yang jelas dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Namun, ia mengingatkan agar dana besar tersebut tidak digunakan untuk membangun lini produksi yang sudah banyak digarap pelaku swasta.

“Kalau misalnya perusahaan ini jadi bikin sesuatu proyek yang sudah terjual atau sudah dipasarkan di Indonesia, ini khawatirnya kita jadi perusahaan kanibal. ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, alokasi dana tersebut seharusnya difokuskan pada pembenahan ekosistem industri tekstil yang selama ini tertekan, terutama akibat maraknya impor ilegal. Upaya tersebut dinilai lebih strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional secara menyeluruh.

Selain itu, pengelolaan BUMN tekstil juga harus dilakukan secara profesional dan transparan guna menghindari praktik penyimpangan. Aqil menekankan pentingnya tata kelola yang bersih agar entitas tersebut tidak mengulang kegagalan perusahaan tekstil pelat merah sebelumnya.

“Khawatirnya kan seperti Sritex kan jadi fraud. Kita inginnya ini memang BUMN yang purely bersih, purely untuk jualan, tidak ada kepentingan politik apapun," harap Aqil.

Sebagai alternatif, asosiasi mendorong pemerintah mempertimbangkan pembentukan BUMN yang bergerak di sektor daur ulang (recycle) tekstil. Segmen ini dinilai memiliki nilai tambah tinggi dan belum tergarap optimal di dalam negeri.

Saat ini, industri daur ulang tekstil masih terbatas pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan sektor tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kapasitas industri sekaligus menciptakan rantai pasok yang lebih berkelanjutan.

"Jadi memang harus selektif sekali supaya kita nggak mau uang yang seratus triliun, uang rakyat itu malah dihambur-hamburkan," tegasnya.

Kendati demikian, pengembangan industri daur ulang juga menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal pakaian bekas. Aqil menilai konsistensi penegakan aturan menjadi kunci agar industri dalam negeri dapat berkembang.

Di sisi lain, pembentukan BUMN tekstil dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang urgensi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi industri yang masih stagnan.

Kinerja industri tekstil saat ini, lanjutnya, masih dibayangi ketidakpastian global, termasuk dampak ketegangan geopolitik yang memengaruhi pasokan bahan baku, pasar ekspor, dan stabilitas harga. Adapun harga bahan baku tekstil seperti paraxylene saat ini telah mencapai US$1.300 per ton atau melonjak sekitar 40% dalam dua pekan terakhir.

Sepanjang tahun lalu, industri tekstil mencatat perbaikan terbatas, terutama setelah adanya penertiban di sektor kepabeanan. Namun, pemulihan tersebut menurut Aqil belum merata hingga ke sektor hulu, yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan kapasitas produksi.

"Sebenarnya kita masih banyak kapasitas. Untuk polyester, untuk viskos, kita masih banyak, tapi belum bisa menghidupin kapasitas yang mati kemarin," jelas Aqil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi sekaligus menciptakan nilai tambah industri bagi perekonomian nasional.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyampaikan MIND ID menjalankan peran sebagai strategic active holding dengan mengintegrasikan kegiatan penambangan, pengolahan, hingga program tanggung jawab sosial di seluruh anggota grup. Integrasi tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem industri mineral nasional yang berkelanjutan.

“MIND ID secara konsisten menyatukan berbagai inisiatif hilirisasi di seluruh grup dari hulu hingga hilir. Integrasi ini penting agar pengelolaan sumber daya mineral tidak berhenti pada aktivitas penambangan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah industri yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Pria dalam kegiatan buka puasa bersama media di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Program hilirisasi yang dijalankan seluruh anggota grup dirancang saling terhubung dalam satu rantai nilai industri mineral nasional. Skema tersebut memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri sekaligus mendorong dampak ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

Pada sektor hulu, MIND ID menerapkan prinsip Good Mining Practice sejak tahap prapenambangan, kegiatan produksi, hingga pascatambang. Pendekatan ini menjaga kegiatan operasional tetap selaras dengan kelestarian lingkungan serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja.

Perlindungan ekosistem menjadi landasan dalam menciptakan nilai tambah industri yang berkelanjutan. Pengelolaan tambang juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi hilirisasi, MIND ID mengembangkan berbagai proyek strategis yang berperan sebagai penggerak rantai nilai mineral nasional. Proyek tersebut mencakup fasilitas Module & Pack (M&P) Plant serta Cell Plant Indonesia Battery Corporation (IBC) di Karawang sebagai bagian dari pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Pengembangan industri hilir juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. MIND ID turut memperluas fasilitas logistik batu bara di koridor Tanjung Enim–Kramasan guna memperkuat efisiensi rantai pasok industri energi.

“Bagi MIND ID, hilirisasi untuk kemaslahatan bangsa berarti memastikan setiap sumber daya mineral yang dikelola mampu menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, memperkuat kemandirian industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” kata Pria.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Evolusi teknologi kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) tidak lahir dari satu terobosan tunggal. Ia tumbuh dari rangkaian inovasi yang terus diperbarui, diuji dalam skala besar, dan diperkuat oleh kemampuan industri yang matang.

Di titik inilah BYD menempatkan dirinya sebagai pemain kunci. Bukan sekadar produsen otomotif, tetapi perusahaan teknologi global dengan visi jangka panjang di baris terdepan.

BYD memahami bahwa teknologi unggul harus dibarengi kemampuan eksekusi. Inovasi yang canggih tidak akan berdampak luas tanpa rantai nilai terintegrasi dan skala manufaktur yang mampu menopangnya. Karena itu, pengembangan teknologi BYD selalu berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem industri yang solid.

Pendekatan ini menjadikan evolusi teknologi BYD bersifat menyeluruh. Mulai dari riset dan pengembangan, produksi baterai dan kendaraan, hingga distribusi global, semuanya berada dalam satu kendali strategis. Hasilnya adalah solusi mobilitas yang tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga andal secara komersial.

Dampak dari strategi tersebut terlihat jelas di tingkat global. Hingga saat ini, BYD dan DENZA telah memproduksi lebih dari 15 juta unit NEV.

"Ini sebuah pencapaian yang menegaskan posisi BYD sebagai salah satu pemimpin utama industri elektrifikasi dunia," kata Luther T Panjaitan, Head of PR & Government BYD Indonesia di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Pada tahun 2025, penjualan global BYD dan Denza menembus 4,6 juta unit. Angka ini mengukuhkan BYD sebagai Global Sales Champion di segmen NEV, sekaligus menunjukkan bahwa kendaraan NEV telah berubah wajah menuju arus utama, bukan lagi produk alternatif.

Ekspansi internasional BYD juga berlangsung agresif dan terukur. Untuk kali pertama dalam perjalannnya, penjualan ekspor mobil melampaui satu juta unit dalam satu tahun.

Ini menandakan keberhasilan BYD menyesuaikan teknologi, desain, dan standar keselamatan dengan kebutuhan berbagai pasar global.

Lebih dari sekadar pertumbuhan bisnis, evolusi teknologi BYD membawa dampak lingkungan yang konkret. Secara kumulatif, dalam paparan resminya, penggunaan kendaraan listrik BYD telah berkontribusi pada pengurangan emisi hingga 125,87 miliar kilogram CO₂.

Ini setara dengan absorbsi CO2 oleh sekitar 5,72 miliar pohon dewasa dalam satu tahun. Angka ini memberi makna nyata pada transisi energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking serentak untuk 6 proyek hilirisasi strategis pada pekan depan, Jumat (13/2/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi yang dikawal Danantara guna menggeser basis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju negara berbasis industri.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa proyek yang akan segera dimulai itu mencakup sektor industri baja, aluminium, hingga energi hijau. Langkah ini menjadi jawaban atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur industri nasional.

“Minggu depan, kurang lebih hari Jumat, kami akan melakukan 6 groundbreaking. Ini artinya Indonesia sudah siap menjadi negara berbasis industri,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Salah satu proyek utama yang akan dimulai adalah pembangunan pabrik slab (baja hulu) di Cilegon, Banten. Dony menyampaikan bahwa proyek ini merupakan investasi mandiri Danantara melalui PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) untuk memutus ketergantungan impor bahan baku baja.

Selain baja, Danantara juga akan memulai pembangunan pabrik alumina Ekspansi tersebut bertujuan melengkapi rantai pasok industri aluminium domestik yang selama ini masih memiliki celah di sisi pengolahan menengah.

Enam proyek strategis itu juga menyentuh sektor energi terbarukan. Danantara dijadwalkan memulai pembangunan fasilitas produksi bioetanol dan bio-avtur.

Dony menjelaskan pendanaan dan eksekusi proyek-proyek ini dilakukan secara mandiri oleh Danantara guna mengejar kecepatan pembangunan industrialisasi.

Strategi ini, lanjutnya, juga diharapkan dapat meningkatkan know-how tenaga kerja lokal serta memperkuat ekosistem industri di bawah naungan BUMN strategis lainnya seperti PT PAL dan PT INKA.

“Kita siapkan ekosistemnya. Industri perkapalan akan kita besarkan lewat merger, industri kereta api melalui INKA, dan industri baja di hulu. Semua ini terintegrasi dalam rencana hilirisasi Danantara,” pungkas Dony.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menetapkan 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun, sekaligus menciptakan sekitar 276.800 lapangan kerja baru.

Dia menegaskan agenda hilirisasi industri akan dijalankan secara agresif dengan dukungan instrumen pembiayaan nasional, salah satunya melalui Danantara. Skema ini memungkinkan Indonesia mengundang mitra investasi dengan posisi setara, tanpa bergantung pada pencarian modal ke luar negeri.

“Kita tidak keluar negeri minta-minta investasi. Kita mengajak, dan kita punya kemampuan sekarang,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Adapun 18 proyek mencakup berbagai sektor. Di antaranya pembangunan smelter aluminium, stainless steel slab, oleoresin, fillet ikan tilapia, modul surya terintegrasi, gasifikasi batu bara, serta industri copper rod, wire, and tube.

Pemerintah juga akan mengembangkan industri oleofood kelapa sawit, karaginan berbasis rumput laut, avtur dari jelantah kelapa sawit, aspal, besi baja, nata de coco MCT, hingga tepung kelapa.

Di sektor energi dan kimia, proyek yang digarap adalah kilang minyak, mangan sulfat, chemical grade alumina, chlor-alkali plant, serta fasilitas oil storage tanks.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia CCS Center menilai pengembangan carbon capture and storage (CCS) berpeluang menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di Indonesia dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Prospek tersebut menguat seiring terbentuknya ekosistem industri serta meningkatnya minat pelaku usaha domestik maupun regional.

Direktur Strategic Development of Operation Indonesia CCS Center Rizky Muhammad Kahfi menyampaikan, CCS mulai bergerak dari wacana menuju bisnis yang konkret. Perkembangan itu ditopang dukungan regulasi, kesiapan industri, serta kerja sama lintas negara yang berjalan paralel dalam beberapa tahun terakhir.

“Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, CCS berpotensi menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar, dengan keterlibatan industri dalam negeri maupun industri luar negeri,” kata Rizky dalam acara Soft Launching The 4th International and Indonesia Carbon Capture & Storage Center (IICCS) Forum 2026 di SCBD, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, minat industri terhadap CCS terus meningkat sejak 2023. Indonesia CCS Center mencatat jumlah anggota bertambah signifikan, dari hanya lima entitas pada 2023 menjadi 26 anggota pada 2026. Anggota tersebut mencakup operator penyimpanan, penyedia transportasi, industri pengguna, hingga enabler pendukung ekosistem.

Tumbuhnya minat tersebut seiring penguatan kerangka kebijakan pemerintah. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM selama 2023–2024 menerbitkan tiga regulasi yang secara spesifik mengatur CCS dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Penguatan kebijakan berlanjut pada 2025 melalui pengaturan proses bisnis, klasifikasi usaha, serta perizinan penyimpanan karbon, baik di dalam maupun di luar wilayah kerja migas.

“Selama 2023 dan 2024 kami cukup agresif mengeluarkan tiga regulasi yang secara spesifik mengatur CCS dan CCUS,” ujar Inspektur Migas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Fathur Rozi.

Pemerintah menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan CCS. Kajian Ditjen Migas dan Lemigas menunjukkan kapasitas penyimpanan karbon nasional mencapai sekitar 577 gigaton, jauh di atas kebutuhan domestik yang diperkirakan sekitar 100 gigaton.

“Dengan potensi penyimpanan sekitar 500 gigaton, terbuka peluang untuk menerima CO₂ dari internasional dan regional,” kata Fathur.

Skema cross-border CCS dipandang dapat menjadi pemicu keekonomian proyek, terutama mengingat karakter industri CCS yang padat modal. Kehadiran emiter regional dinilai mampu mempercepat pengembangan fasilitas penyimpanan, sekaligus menurunkan biaya pemanfaatan bagi industri domestik pada tahap berikutnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menempatkan CCS sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi nasional. Pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi serta komite pengarah nilai ekonomi karbon diarahkan untuk meredam potensi tumpang tindih kebijakan lintas sektor.

“Kami sudah melakukan sejumlah rapat koordinasi dan sepakat CCS dilanjutkan dengan pembahasan mekanisme serta penyelesaian kendala melalui forum koordinasi,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Dwi Septi Cahyowati.

Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang membuka peluang monetisasi CCS melalui mekanisme pasar karbon. Instrumen tersebut diharapkan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat daya tarik investasi sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) dinilai berhasil mengoperasikan sekaligus mencatatkan kemajuan signifikan pada sejumlah proyek strategis hilirisasi sepanjang 2025.
Capaian tersebut tidak hanya berdampak positif bagi penguatan kinerja bisnis perusahaan, tetapi juga menjadi penggerak transformasi model bisnis pertambangan nasional menuju industri berbasis nilai tambah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (ISEW) Ferdy Hasiman, MIND ID berada pada jalur yang tepat dalam mentransformasi bisnis dari sekadar kegiatan tambang ekstraktif menjadi ekosistem industri terintegrasi.
Menurutnya, holding pertambangan tersebut telah menunjukkan langkah progresif yang signifikan dalam meninggalkan paradigma lama sektor pertambangan sepanjang 2025.
“Pada 2025, MIND ID sudah menunjukkan langkah progresif yang sangat berarti. Mereka mulai meninggalkan pola lama pertambangan ekstraktif dan tampil sebagai garda terdepan dalam menekan defisit neraca pembayaran melalui hilirisasi berbagai komoditas mineral,” ujar Ferdy dalam keterangan resminya, Selasa (30/12/2025).
Ferdy menyoroti proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah sebagai salah satu game changer bagi kinerja Grup MIND ID.
Melalui integrasi hilirisasi bauksit dari hulu hingga hilir, proyek yang digarap oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) tersebut mampu memenuhi kebutuhan alumina domestik yang selama ini masih bergantung pada pasokan impor.
Beroperasinya SGAR dinilai meningkatkan kapasitas produksi alumina nasional secara signifikan. Capaian ini tidak hanya berkontribusi pada substitusi impor, tetapi juga memperkuat struktur biaya serta menjamin kepastian pasokan bahan baku bagi industri strategis nasional, termasuk otomotif dan petrokimia.
Selain itu, Ferdy menilai keterlibatan Anggota Grup MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk. dan PT Vale Indonesia Tbk., dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor pertambangan.
Investasi Antam bersama Indonesia Battery Corporation (IBC), serta progres proyek HPAL di Pomalaa yang telah mencapai 41,72%, menjadi katalis utama bagi percepatan industrialisasi berbasis mineral strategis.
Dengan fondasi proyek yang semakin solid, Ferdy berpendapat MIND ID tengah bersiap melangkah menuju status perusahaan global dengan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dunia.
Menurutnya, MIND ID berpotensi menjadi pemain kunci dalam hilirisasi mineral terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus role model bagi industri pertambangan di kawasan regional.
Namun demikian, di tengah kinerja yang dinilai positif, Ferdy mengingatkan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang.

Dia menuturkan kebijakan fiskal perlu dirancang secara hati-hati agar tidak membebani margin industri yang tengah berinvestasi besar dalam proyek hilirisasi.
“Pemerintah jangan hanya memberi perintah, tetapi juga harus memiliki desain industri yang jelas. Jangan sampai produk smelter MIND ID berhenti sebagai produk antara. Hilirisasi harus dilanjutkan hingga industri manufaktur seperti baja nirkarat atau komponen otomotif agar multiplier effect-nya benar-benar berlipat ganda,” pungkas Ferdy. (*)

Jakarta (ANTARA) - Pertanyaan apakah hilirisasi perikanan dapat dikembangkan di Surabaya, sesungguhnya menyentuh inti persoalan industrialisasi sektor kelautan di Indonesia, termasuk tentang bagaimana mengubah kekayaan sumber daya laut yang melimpah menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing global.

Indonesia memiliki potensi produksi ikan tangkap hingga 12 juta ton per tahun dan lahan budi daya yang bisa menghasilkan 64 juta ton. Hanya saja, potensi itu belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai tinggi karena sebagian besar hasil laut masih diekspor dalam bentuk mentah.

Di sinilah gagasan hilirisasi perikanan menjadi sangat penting, yakni upaya membangun rantai nilai dari hulu, hingga hilir, agar sumber daya laut tidak hanya menjadi bahan baku, tetapi juga produk olahan bernilai tinggi yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat pesisir.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis untuk menjadi simpul industri perikanan nasional.

Letaknya di ujung timur Pulau Jawa menjadikannya gerbang logistik menuju kawasan timur Indonesia. Akses terhadap Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) memungkinkan arus barang, kapal niaga, dan armada perikanan terhubung langsung dengan jaringan perdagangan internasional.

Selain itu, Surabaya memiliki ekosistem industri yang mendukung dengan galangan kapal, lembaga pendidikan maritim, tenaga kerja terampil, dan jaringan perbankan yang kuat. Kombinasi ini menciptakan fondasi ideal untuk mengembangkan kawasan industri perikanan terpadu berbasis hilirisasi.

Untuk menjawab apakah hal itu mungkin, perlu dilihat aspek hukum dan kebijakan. Saat ini, kerangka regulasi yang ada sebenarnya cukup kuat.

Berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Undang-Undang Cipta Kerja serta PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang fasilitas dan kemudahan di KEK, memberikan dasar hukum dan insentif yang menarik bagi investor.

Bahkan, proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah memperoleh izin pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Artinya, dari sisi legalitas dan perencanaan, gagasan menjadikan Surabaya sebagai kota maritim berbasis industri hilirisasi, bukan sekadar mimpi, melainkan memiliki pijakan nyata.

Meskipun demikian, potensi tanpa kesiapan struktur industri, hanya akan melahirkan ketimpangan baru.

Hilirisasi terpadu

Selama ini sebagian besar hasil tangkapan dari perairan timur Indonesia dikirim mentah ke luar daerah, bahkan ke luar negeri.

Unit pengolahan ikan di Jawa Timur memang banyak, tetapi mayoritas masih berskala menengah dan menggunakan teknologi terbatas. Akibatnya, nilai tambah yang semestinya dinikmati di dalam negeri, justru berpindah ke negara lain.

Tantangan ini menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya membangun pabrik pengolahan, tetapi membangun ekosistem industri yang lengkap, mencakup pelabuhan perikanan modern, rantai logistik dingin, pusat riset mutu dan teknologi, sistem kemitraan antara nelayan dan perusahaan, serta tata kelola perizinan yang efisien.

Surabaya dapat mengambil peran kepemimpinan baru dalam hal ini. Dengan memanfaatkan momentum PSN, pemerintah daerah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjadikan reklamasi Pantai Kenjeran, bukan hanya proyek fisik, tetapi juga simbol transformasi ekonomi biru.

Kawasan ini bisa dirancang sebagai model hilirisasi terpadu yang mengintegrasikan sektor tangkap, budi daya, pengolahan, ekspor, hingga wisata bahari.

Dengan kapasitas gudang pendingin hingga 5.000 ton, industri pengolahan dapat menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku dari wilayah perairan timur, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Kolaborasi dengan petambak udang Vaname dan nelayan plasma dapat memperkuat rantai pasok domestik yang efisien dan inklusif.

Hanya saja, skala ambisi seperti itu membutuhkan investasi besar dan kepastian hukum yang kuat. Dengan estimasi nilai investasi di atas Rp7 triliun dan kebutuhan lahan mencapai 120 hektare, reklamasi menjadi satu-satunya opsi realistis.

Investasi semacam ini hanya akan menarik jika ada jaminan keberlanjutan dan keamanan bisnis. Pemerintah perlu memastikan kepastian perizinan, dukungan infrastruktur dasar, serta insentif fiskal dan nonfiskal yang kompetitif.

Lebih dari itu, aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama. Reklamasi, tanpa kajian ekologis yang matang akan mengundang resistensi sosial dan merusak kredibilitas proyek.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus menempatkan prinsip ekonomi biru sebagai landasan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi industrialisasi

Hilirisasi perikanan di Surabaya juga harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas.

Ini bukan sekadar proyek lokal, tetapi upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global produk perikanan. Jika berhasil, kawasan ini dapat menjadi game changer di Asia, menyaingi pusat industri perikanan di Thailand dan Vietnam.

Dengan dukungan investor global yang membawa teknologi modern, Indonesia bisa menggeser paradigma ekspor bahan mentah menjadi ekspor produk olahan bernilai tinggi, seperti tuna kaleng, surimi, fillet premium, dan produk siap saji.

Nilai tambah inilah yang akan memperkuat neraca perdagangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Meskipun demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada modal dan regulasi. Faktor manusia menjadi kunci. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja maritim perlu diperkuat agar mampu mengoperasikan teknologi modern dan memahami standar internasional ekspor.

Perguruan tinggi dan lembaga riset kelautan di Surabaya dapat menjadi mitra strategis untuk riset inovasi pengolahan dan keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, hilirisasi tidak berhenti di tataran industri, tetapi melahirkan transfer pengetahuan dan budaya maritim baru yang membanggakan.

Jadi, mungkinkah hilirisasi perikanan di Surabaya? Jawabannya bukan sekadar mungkin, tetapi harus. Sebab Indonesia terlalu kaya untuk terus menjual hasil lautnya dalam bentuk mentah.

Surabaya memiliki semua prasyarat untuk menjadi kota maritim masa depan, dengan letak strategis, ekosistem industri, dukungan kebijakan, dan semangat transformasi.

Hal yang dibutuhkan, kini, hanyalah keberanian politik, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Jika semua unsur itu berpadu, maka dari Surabaya dapat lahir babak baru kemandirian ekonomi maritim Indonesia, sebuah model hilirisasi yang bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memuliakan laut sebagai sumber kehidupan bangsa.

*) Adji Sularso adalah mantan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Ketua Persatuan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PKWP)

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berupaya melakukan komunikasi dengan fintech peer-to-peer (P2P) lendingDana Syariah Indonesia, yang diduga mengalami gagal bayar atau kesulitan mengembalikan dana kepada lender.

Sebagai informasi, Dana Syariah Indonesia kini diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan dugaan permasalahan kesulitan penarikan dana oleh lender.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap platform pinjaman daring atau pindar tersebut.

“Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pindar legal dan diawasi OJK, AFPI secara konsisten mendorong seluruh anggotanya untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik, serta transparansi yang mengedepankan pelindungan konsumen,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

Entjik meneruskan, hal tersebut dilakukan karena AFPI berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, supaya bisa memberikan layanan keuangan yang optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, pihak Dana Syariah turut buka suara soal kondisi terkini perusahaannya. Direktur Utama Dana Syariah Taufiq Aljufri membenarkan bahwa ada pengawasan OJK, tetapi hal itu menjadi bagian dari pengawasan rutin regulator.

Dia juga mengonfirmasi bahwa terdapat penundaan pengembalian dana kepada lender atau pendana. Penyebabnya, kondisi bisnis yang membuat para peminjam (borrower) kesulitan membayar, sehingga ketersediaan dana untuk pengembalian kepada lender terbatas.

"Saat ini betul tengah terjadi penundaan dalam pengembalian dana lender atau pendana. Kondisi ini terutama disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang memengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan [borrower] untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender," ujar Taufiq pada Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menegaskan bahwa pihaknya kini terus melakukan pendalaman terkait dugaan tersebut. OJK juga telah melakukan pemanggilan terhadap pengurus dan pemegang saham Dana Syariah.

“Sebelum press conference [RDK OJK September] kami sudah panggil. Sedang pendalaman ya, pada waktunya kami infokan ke rekan-rekan media,” ucapnya di Jakarta pada Senin (13/10/2025).

Kala ditanya soal keluhan para lender yang susah menemui pihak Dana Syariah karena kantornya tutup sementara, Agusman menyebut OJK sudah menegur supaya harus meladeni masyarakat.

“Sekarang pun bisa, coba dicek mestinya bisa kan kita sudah tegur juga mereka, supaya harus meladeni masyarakat,” tegasnya.