Menurut saya penuhi kebutuhan domestik dulu kemudian kalau ada sisa baru di ekspor seperti yang dilakukan China,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menekankan, penguatan standar mutu dan sertifikasi produk dalam menangkap peluang pembebasan tarif nol persen ekspor komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat.

Esther dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin mengatakan, potensi ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Amerika Serikat (AS) cukup besar seiring kebijakan pembebasan tarif nol persen, terutama untuk kakao, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya.

Namun, ia menekankan pentingnya pemenuhan standar mutu produk pertanian dalam negeri sesuai ketentuan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA).

"Untuk bisa masuk pasar Amerika Serikat harus sesuai dengan standar mereka misalnya kopi, kakao, dan lain-lain harus tersertifikasi organik USDA, fairtrade, dan lain-lain. Kalau tidak tersertifikasi ya... tidak bisa (ekspor)," kata Esther.

Menurutnya, pasar Amerika Serikat memiliki standar kualitas yang ketat bagi komoditas pertanian seperti kopi dan kakao sehingga produsen Indonesia perlu memastikan produk telah memenuhi persyaratan internasional.

Sertifikasi seperti standar organik dari otoritas pertanian Amerika Serikat maupun skema perdagangan berkeadilan dinilai menjadi faktor penting agar produk Indonesia dapat diterima dan bersaing di pasar global.

Ia menilai, penguatan standar mutu tersebut sekaligus dapat mendorong peningkatan kualitas produksi komoditas pertanian di tingkat petani sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Selain itu, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk juga berpotensi memperkuat posisi petani dalam rantai pasok komoditas global yang selama ini didominasi oleh pelaku industri pengolahan dan perdagangan.

"Karena menurut riset saya, petani menikmati benefit (economic rent) paling kecil dibanding semu aktor lain di rantai pasok, sekitar 5 persen dari total semua benefit yang diterima. Yang paling menikmati keuntungan itu roaster, kemudian eksportir dan kemudian pedagang," jelasnya.

Meski begitu, ia menyarankan agar pengembangan ekspor tetap perlu memperhatikan keseimbangan dengan kebutuhan domestik sehingga produksi pertanian nasional dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus membuka peluang pasar internasional.

"Menurut saya penuhi kebutuhan domestik dulu kemudian kalau ada sisa baru di ekspor seperti yang dilakukan China," beber Esther.

Diketahui, diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil konkret bagi sektor pertanian nasional.

Melalui kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk menjadi 0 persen di pasar Amerika Serikat.

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas yang sama.

Perjanjian dalam kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pembebasan tarif nol persen bagi kelompok komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dagang resiprokal menjadi peluang emas meningkatkan ekspor nasional secara signifikan.

"Ini adalah peluang besar. Peluang besar, kenapa? Kakao, CPO (minyak kelapa sawit), dan CPO kita paling besar dikirim, kemudian karet dan lain-lain insya Allah nol tarifnya," kata Mentan Amran dikonfirmasi mengenai perkembangan pupuk subsidi di sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan aturan baru yang akan memperketat penjualan chip kecerdasan buatan (AI) ke seluruh dunia.

Jika aturan tersebut diterapkan, perusahaan seperti Nvidia Corp. dan Advanced Micro Devices Inc. (AMD) harus memperoleh izin dari pemerintah AS sebelum mengekspor chip AI ke negara mana pun.

Melansir laman Bloomberg pada Senin (9/3/2026) melalui rancangan regulasi tersebut, pemerintah AS berpotensi memiliki kendali yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur AI di berbagai negara.

Washington dapat menentukan negara mana yang dapat membeli chip AI dalam jumlah besar dan membangun pusat data untuk melatih maupun menjalankan model kecerdasan buatan.

Berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui pembahasan kebijakan ini, aturan yang sedang disusun akan mewajibkan perusahaan teknologi untuk meminta persetujuan dari Departemen Perdagangan AS untuk hampir seluruh pengiriman chip AI ke luar negeri.

Saat ini pembatasan ekspor chip AI baru diberlakukan untuk sekitar 40 negara. Chip AI merupakan komponen yang sangat penting dalam industri teknologi global. Perusahaan teknologi seperti OpenAI dan Alphabet membeli chip tersebut dalam jumlah besar untuk dipasang di pusat data yang menjalankan layanan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini.

Kabar mengenai rencana aturan ini sempat menekan saham perusahaan pembuat chip. Saham Nvidia dilaporkan turun hingga 1,9%, sementara saham AMD melemah sekitar 2,3% dalam perdagangan pada Kamis.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan ingin mendorong penggunaan teknologi AI buatan Amerika Serikat di seluruh dunia. Namun rancangan aturan ini tidak dimaksudkan sebagai larangan ekspor chip Nvidia secara penuh. Pemerintah AS justru ingin menempatkan dirinya sebagai pihak yang mengontrol akses terhadap teknologi tersebut.

Artinya, perusahaan bahkan dalam beberapa kasus pemerintah negara pembeli harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah AS sebelum dapat membeli chip AI. Keputusan tersebut nantinya akan memengaruhi kemampuan suatu negara dalam membangun infrastruktur digital penting seperti pusat data AI, yang saat ini dipandang sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi, daya saing perusahaan, hingga kepentingan pertahanan.

Dalam rancangan aturan tersebut, proses persetujuan akan bergantung pada jumlah chip yang ingin dibeli. Pengiriman dalam jumlah relatif kecil kemungkinan hanya akan melalui proses pemeriksaan sederhana. Namun untuk proyek yang lebih besar, perusahaan harus mendapatkan persetujuan awal sebelum mengajukan izin ekspor.

Untuk pembangunan pusat data AI berskala sangat besar misalnya jika satu perusahaan ingin menggunakan lebih dari 200.000 unit GPU Nvidia GB300 di satu negara pemerintah negara tersebut juga harus terlibat dalam proses persetujuan. Ekspor dalam jumlah besar kemungkinan hanya akan diberikan kepada negara sekutu yang memberikan jaminan keamanan tertentu serta melakukan investasi yang sepadan dalam pengembangan AI di Amerika Serikat.

Sebagai gambaran, skala penggunaan 200.000 GPU merupakan proyek yang sangat besar. Perusahaan asal Inggris, NScale, bahkan berencana menyediakan jumlah tersebut untuk Microsoft melalui beberapa lokasi pusat data di Amerika Serikat dan Eropa dalam salah satu kontrak infrastruktur AI terbesar yang pernah dibuat.

Meski demikian, rancangan aturan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Para pejabat dari berbagai lembaga pemerintah AS masih memberikan masukan sehingga isi kebijakan tersebut masih dapat berubah atau bahkan dibatalkan.

Langkah ini menjadi upaya terbaru pemerintah AS untuk menyusun strategi global terkait ekspor chip AI setelah sebelumnya membatalkan aturan serupa dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintahan Trump menilai kebijakan sebelumnya terlalu rumit karena membatasi penjualan chip AI ke banyak negara dan menetapkan batas jumlah ekspor.

Selain itu, persaingan teknologi dengan China juga menjadi faktor penting di balik kebijakan ini. Pemerintah AS selama ini berupaya membatasi kemampuan China dalam mengembangkan chip AI, termasuk melalui pembatasan ekspor peralatan pembuat semikonduktor.

Kerangka aturan global tersebut juga dapat memberi pemerintah AS visibilitas yang lebih besar terhadap aliran chip AI di seluruh dunia, sehingga lebih mudah mendeteksi potensi penyelundupan chip ke China. Dalam beberapa kasus, pemerintah AS bahkan dapat membatasi penggunaan chip tersebut oleh perusahaan China di luar negeri.

Di sisi lain, banyak negara sebenarnya tidak nyaman jika masa depan teknologi mereka bergantung pada keputusan pemerintah AS. Namun pilihan yang tersedia cukup terbatas.

Untuk membangun infrastruktur AI berskala besar, negara-negara tersebut pada dasarnya hanya dapat mengandalkan chip dari perusahaan Amerika seperti Nvidia atau dari perusahaan China seperti Huawei, yang hingga kini masih memiliki kapasitas produksi lebih kecil dan performa chip yang dinilai belum setara.

Peluang tentu sangat besar untuk ekspor seperti kopi, kakao dan rempah-rempah. Menurut kami malah Amerika yang membutuhkan produk-produk dengan harga bebas tarif nol persen,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor menilai pembebasan tarif nol persen komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor kakao, kopi, dan rempah.

Menurutnya, kebijakan dagang resiprokal tersebut memberi kesempatan luas bagi produk pertanian Indonesia untuk menembus pasar Amerika Serikat karena negara tersebut membutuhkan pasokan komoditas seperti kopi, kakao, dan rempah.

"Peluang tentu sangat besar untuk ekspor seperti kopi, kakao dan rempah-rempah. Menurut kami malah Amerika yang membutuhkan produk-produk dengan harga bebas tarif nol persen," kata Yadi dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menilai permintaan dari pasar Amerika Serikat berpotensi meningkat karena skema tarif nol persen membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain yang masih dikenakan bea masuk.

Menurutnya pula kebijakan tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi karena adanya kepastian pasar dan potensi pembeli dengan kapasitas permintaan yang jauh lebih besar.

Namun peningkatan permintaan ekspor juga diperkirakan akan berdampak terhadap ketersediaan pasokan komoditas di dalam negeri apabila produksi tidak ditingkatkan secara signifikan dalam waktu yang bersamaan.

"(Kebijakan ini) akan berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan dan yang pasti akan mempengaruhi kenaikan harga terhadap pasar domestik," imbuh Yadi.

Oleh karena itu, dia menegaskan, pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan pasokan nasional.

Diketahui, diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil konkret bagi sektor pertanian nasional.

Melalui kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk menjadi 0 persen di pasar Amerika Serikat.

Langkah strategis itu membuka akses yang lebih luas bagi produk pertanian nasional untuk menembus pasar global ini sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan Indonesia di tengah persaingan perdagangan internasional.

Perjanjian dalam kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (20/2).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas yang sama.

Sebelumnya, dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) yang memperkuat implementasi kesepakatan dagang resiprokal tersebut.

Dengan dibebaskannya 173 pos tarif sektor pertanian menjadi 0 persen, pemerintah optimistis ekspor komoditas unggulan nasional akan meningkat seiring meningkatnya daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan kepabenan dan cukai pada Februari 2026 terus terkontraksi menandakan belum meredanya tekanan akibat stagnasi tarif cukai dan potensi penurunan produksi hasil tembakau.

Berdasarkan data realisasi APBN 2026 per 28 Februari, penerimaan kepabenan dan cukai terkumpul Rp44,9 triliun atau terkontraksi sebesar 14,7% (yoy) dari Februari 2025 yakni Rp52,6 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memaparkan alasan dari penurunan negara pos tersebut pada Februari 2026. Namun demikian, pada Januari lalu, otoritas fiskal mengemukakan bahwa penurunan terdalam dipicu oleh bea keluar yakni sebesar 41,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bea keluar anjlok di awal tahun ini yakni hanya terkumpul Rp1,4 triliun karena penurunan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Sementara itu, penurunan juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari cukai yang anjlok 12,4% (yoy). Ini dipicu oleh penurunan produksi rokok. Sebagaimana diketahui, setoran cukai hasil tembakau (CHT) merupakan kontributor terbesar dari pos penerimaan itu.

Penerimaan negara sejak 2025 menghadapi tantangan berat akibat moderasi harga komoditas. Akibatnya, kendati otoritas fiskal berjanji tak menaikkan tarif pungutan negara sebelum ekonomi betul-betul terakselerasi, pada akhirnya pemerintah pun mengambil langkah yang lebih terukur.

Setelah terkontraksi lebih dari 41% pada Januari 2026, Kemenkeu pun akhirnya menaikkan tarif ekspor atau bea keluar CPO mulai dari 27 Februari 2026 lalu. Besaran tarif bea dikerek dari 10% ke 12,5%.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/2026 tentang Perubahan atas PMK No.69/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

Aturan yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Februari 2026 itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

Secara terperinci, lampiran PMK No.9/2026 memuat bahwa produk CPO, yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar 12,5% dari harga referensi CPO yang ditetapkan kementerian penyelenggara urusan perdagangan.

Terdapat pula produk dalam kelompok yang sama yakni minyak inti sawit (crude palm kernel oil), palm oil mill effluent oil, minyak tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch oil), serta high acid palm oil residue yang juga dikenakan besaran tarif pungutan ekspor 12,5%.

Sementara itu, produk turunan sawit yang termasuk dalam kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V dikenakan tarif pungutan ekspor masing-masing 12%, 10%, dan 7,25% dari harga referensi CPO oleh Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, jenis layanan kelompok I yang memuat komoditas tanda buah segar, inti sawit alias palm kernel, buah sawit, bungkil inti kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serta cangkang kernel sawit dikenakan tarif tetap per metrik ton yang bervariasi.

Bukan Hal Mengherankan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif bea ekspor CPO bukanlah hal yang mengherankan. Sebab, mengukur potensi penerimaan melalui penindakan adalah hal yang sulit.

"Saya pribadi berpendapat jika mengukur potensi penerimaan melalui penindakan adalah hal yang sulit. Tak heran, jika kemudian Pemerintah mengambil langkah terukur dengan menaikkan bea [keluar] atas CPO dari 10% ke 12,5% untuk mengerek penerimaan kepabeanan," terang Kepala Riset CITA Fajry Akbar kepada Bisnis.

Fajry menilai penerimaan kepabeanan dalam APBN 2026 bukanlah hal yang mudah. Angka itu naik 17,16% dari realisasi 2025. Belum lagi, tarif CHT atau cukai rokok yang merupakan tulang punggung penerimaan pos ini tidak naik pada 2026.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar tahun ini ditargetkan senilai Rp42,5 triliun. Penerimaan tarif ekspor selama 2025 terealisasi Rp28,4 triliun dan 2024 Rp20,9 triliun.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu dinilai tidak cukup apabila hanya mengandalkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Fajry, hitung-hitungan potensi penerimaan dari kenaikan tarif pungutan lebih mungkin dilakukan dibandingkan potensi dari penindakan. Akan tetapi, dia tidak menampik praktik-praktik seperti underinvoicing sebagaimana yang kerap disoroti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, marak terjadi.

Maraknya praktik itu pun ditengarai menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja penerimaan kepabeanan. Contohnya, studi Prakarsa yang menyebutkan adanya praktek underinvoicing dalam perdagangan batu bara yang menyebabkan kehilangan penerimaan sebesar Rp6,7 triliun.

Hanya saja, Fajry mengaku punya kritik terhadap studi tersebut lantaran perbedaan antara data negara eksportir dan importir wajar jika dalam rentang tertentu. Hal ini karena adanya waste dalam transportasi barang dan sebagainya.

Mengenai efektivitas penindakan, Fajry mengaku hasilnya akan sangat bergantung pada efek jera yang ditimbulkan.

"Seberapa efektif tindakan tersebut? akan bergantung dari efek jera yang ditimbulkan. Jika membuat pelaku usaha lain untuk takut melakukan praktik underinvoicing dan patuh maka dapat kita katakan efektif. Sedangkan seberapa besar potensi penerimaannya? saya belum punya kalkulasinya," tuturnya.

Potensi Besar

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prianto Budi Saptono justru blak-blakan bahwa potensi penerimaan dari penindakan maupun penegakan hukum dari kepabeanan dan cukai berpotensi tinggi.

Menurutnya, berdasarkan informasi internal dari Bea Cukai Kemenkeu, justru terdapat potensi penerimaan yang besar dari penindakan.

"Selama ini kalau saya ngobrol di DJBC ini kan biasanya dapat gede kalau penindakan. Kenapa? [Yang ditindak] barang-barang ilegal. Tindaklanjutnya ada tiga pilihan, reekspor, dihancurkan, atau dilelang. Kita fokus ke opsi ketiga, dilelang. Apabila barangnya bisa disita untuk negara dan dilelang, pajak dalam rangka impornya masuk ke kas negara," terangnya kepada Bisnis.

Pada awal 2026, Bea Cukai diketahui tidak menunggu lama untuk melakukan penindakan. Beberapa dugaan pelanggaran terkait dengan modus pemberitahuan impor barang (PIB) langsung ditindak oleh otoritas.

Salah satunya pada Februari 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan Tiffany & Co. Beberapa hari setelahnya, Bea Cukai kembali menyegel toko perhiasan di Pluit, bernama Toko Bening Luxury.

Usai penyegelan salah satu gerai Tiffany & Co., Menkeu Purbaya sempat menyebut adanya dugaan modus penyelundupan barang impor itu.

Purbaya mengatakan pihak Bea Cukai menduga ada barang-barang yang diimpor oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu, tetapi tidak diinformasikan dalam pemberitahuan impor barang (PIB).

"Kan dicurigai ini barang selendupan apa enggak, disuruh kasih lihat formulir [PIB], mereka enggak bisa tunjukkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kepada Bisnis, Bea Cukai Kemenkeu menyampaikan bahwa akan terus mengintensifkan pengawasan dan pelayanan di sektor kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari upaya mengamankan penerimaan negara pada tahun 2026.

"Pada komponen bea masuk, Bea Cukai memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan analisis berbasis artificial intelligence untuk meminimalkan praktik under-invoicing sehingga nilai pabean dapat ditetapkan secara optimal," terang Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetyo kepada Bisnis.

Di sisi lain, pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk pemanfaatan skema Free Trade Agreement (FTA), juga terus dipastikan tepat sasaran melalui penggunaan formulir preferensi yang sesuai ketentuan.

Adapun pada sektor cukai, pengamanan penerimaan dilakukan melalui intensifikasi pemberantasan rokok ilegal serta penguatan monitoring kepatuhan pabrik dan pengawasan peredaran barang kena cukai di pasar.

Budi juga menyoroti penurunan penerimaan bea keluar awal 2026 antara lain dipengaruhi dinamika harga CPO global yang saat ini berada di kisaran US$900 per metrik ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat mencapai sekitar US$1.000 per metrik ton.

Kendati demikian, otoritas berharap dengan pungutan bea keluar emas yang sudah berlaku bisa membantu penerimaan pos tersebut.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta, sementara terkait bea keluar batubara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

Tahun 2025 momentum bagi Indonesia Eximbank untuk semakin memperkuat efektivitas program PKE dalam mendukung ekosistem ekspor nasional

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mencatat penyaluran Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai Rp13,5 triliun sepanjang 2025.

Realisasi tersebut meningkat 85 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan penyaluran pada 2024 yang sebesar Rp7,3 triliun.

Kepala Divisi Penugasan Khusus dan Strategi LPEI Berlianto Wibowo mengatakan capaian tersebut mencerminkan efektivitas program PKE dalam mendukung penguatan ekosistem ekspor nasional.

“Tahun 2025 menjadi momentum bagi Indonesia Eximbank untuk semakin memperkuat efektivitas program PKE dalam mendukung ekosistem ekspor nasional,” ujar Berlianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS atau meningkat 6,15 persen secara tahunan.

Berlianto menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan developmental impact secara agregat, setiap Rp1 pembiayaan yang disalurkan Indonesia Eximbank diperkirakan mampu memberikan kontribusi hingga 2,79 kali terhadap penghematan atau penciptaan devisa.

Dengan demikian, pada 2025 fasilitas PKE turut berkontribusi pada penciptaan dan penghematan devisa negara senilai 2,182 juta dolar AS.

Sepanjang 2025, pertumbuhan penyaluran PKE didorong oleh optimalisasi dukungan kepada pelaku ekspor pada sejumlah sektor prioritas, antara lain melalui program PKE Farmasi dan Alat Kesehatan serta PKE Alat Transportasi.

Melalui program PKE Farmasi, Indonesia Eximbank mendukung ekspor produk industri farmasi nasional seperti vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis termasuk jarum suntik. Sementara itu, melalui program PKE Alat Transportasi, lembaga tersebut turut mendorong produksi dan ekspor gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon buatan Indonesia ke Selandia Baru.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan berbagai program PKE lainnya, seperti PKE Trade Finance, PKE Kawasan, PKE Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta PKE Penjaminan dan Asuransi yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas basis eksportir nasional dan memperkuat hilirisasi industri.

Melalui dukungan PKE, berbagai produk unggulan Indonesia seperti rempah-rempah, furnitur, dan minyak nabati juga berhasil menembus pasar ekspor non-tradisional, termasuk kawasan Afrika, Amerika Selatan dan Asia Selatan.

“Indonesia Eximbank akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan produk lokal Indonesia tidak hanya unggul di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional,” kata Berlianto.

Adapun sebagai upaya memperkuat dukungan pemerintah terhadap kinerja ekspor nasional, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Indonesia Eximbank juga menyelenggarakan sosialisasi Program PKE untuk penyediaan fasilitas penjaminan dan asuransi pada 12 Februari 2026 di Jakarta.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman terkait penugasan baru kepada Indonesia Eximbank melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 329 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Ekspor guna menyediakan fasilitas penjaminan dan asuransi bagi ekspor produk dan/atau jasa pada sektor prioritas pemerintah.

Ketua Tim Dukungan Program Pemerintah Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kementerian Keuangan Hilman Qomarsono mengatakan pemerintah menghadirkan PKE Penjaminan dan Asuransi sebagai mekanisme berbagi risiko (risk sharing) antara pemerintah, Indonesia Eximbank dan sektor keuangan.

“Risiko perdagangan internasional semakin kompleks, mulai dari risiko negara tujuan hingga potensi gagal bayar pembeli. Melalui PKE Penjaminan dan Asuransi, pemerintah memperkuat ekosistem mitigasi risiko ekspor nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Penjaminan dan Trade Finance LPEI Sylvia Sandyazmara Devi menjelaskan program tersebut difokuskan untuk mendukung industri strategis, hilirisasi, serta program prioritas pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

Menurut dia, program itu menyediakan tiga fasilitas utama, yakni penjaminan kredit, penjaminan proyek dan trade credit insurance.

Fasilitas trade credit insurance memberikan perlindungan bagi eksportir terhadap risiko gagal bayar pembeli yang disebabkan oleh risiko komersial maupun politik.

Sebagai export credit agency (ECA) Indonesia, Indonesia Eximbank juga menyediakan penjaminan kredit bagi perbankan.

Dengan status sovereign, penjaminan tersebut memberikan manfaat berupa perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 0-20 persen serta peluang pembebasan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga dapat memperluas ruang pembiayaan bagi sektor ekspor.

“Fasilitas PKE Asuransi dan Penjaminan diberikan kepada direct exporters yang memiliki rekam jejak usaha sehat, kepemilikan mayoritas lokal, serta tata kelola yang baik. Dengan dukungan ini, eksportir dan mitra perbankan diharapkan dapat memperkuat kemampuan pembiayaan, meningkatkan keamanan transaksi, dan bersama-sama mendorong pertumbuhan ekspor nasional yang lebih berkelanjutan,” ujar Sylvia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dinilai membuka peluang bagi sejumlah sektor industri nasional untuk memperluas pasar ekspor. Sayangnya, tidak semua sektor memiliki kesiapan yang sama untuk memanfaatkan momentum perdagangan tersebut.

Direktur Prognosa Research & Consulting, Garda Maharsi, menjelaskan bahwa pemetaan awal terhadap struktur industri nasional menunjukkan adanya perbedaan peluang pertumbuhan antar sektor. Adapun sektor yang dinilai memiliki potensi untuk bertumbuh dalam kesepakatan itu adalah industri berbasis sumber daya alam dan energi.

“Sejumlah sektor memang memiliki peluang yang cukup kuat untuk berkembang. Namun agar potensi tersebut terealisasi, perlu dukungan ekosistem industri yang memadai,” jelas Garda dalam diskusi kajian dampak ART yang diselenggarakan Prognosa Research & Consulting dikutip dari siaran pers, Minggu (8/3/2026).

Ia menilai, industri nikel, energi, dan petrokimia menjadi sektor yang memiliki prospek cukup besar dalam memanfaatkan akses perdagangan yang lebih luas. Bahkan, komoditas kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) juga berpotensi memperluas pasar ekspor jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

Bukan hanya bergantung pada kebijakan tarif, pertumbuhan pada sektor tersebut juga datang dari dukungan ekosistem industri yang memadai yang mencakup kemudahan akses pembiayaan, efisiensi logistik, serta penguatan rantai pasok industri domestik.

Di sisi lain, sejumlah sektor industri nasional dinilai masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan peluang ekspor dari kesepakatan ART seperti industri tekstil, produk logam, dan mineral.

Direktur Public Affairs Praxis sekaligus Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia, Sofyan Herbowo, mengatakan kesiapan kapasitas industri akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan kesepakatan perdagangan tersebut.

“Indonesia masih menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk CPO sehingga memiliki pengaruh dalam pembentukan harga di pasar global,” ujar Sofyan.

Ekspor ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan lokal, karena ikan hasil tangkapan mereka ditampung perusahaan lalu diekspor ke luar negeri,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melepas ekspor 800 kilogram ikan kakap dan angoli tanpa tulang tujuan Australia melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Kota Tanjungpinang.

Mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dewi Kumalasari Ansar mengatakan, kegiatan ekspor tersebut menandakan produk perikanan lokal mampu bersaing secara global.

"Ekspor ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan lokal, karena ikan hasil tangkapan mereka ditampung perusahaan lalu diekspor ke luar negeri," kata Dewi saat melepas ekspor ikan di Bandara RHF Tanjungpinang, Sabtu siang.

Dewi mengapresiasi eksportir, PT Bintan Inti Gemilang (BIG) di Kabupaten Bintan yang secara konsisten mampu memenuhi kuota ekspor perikanan ke luar negeri, khususnya Australia.

Ia berharap ekspor perikanan asal Kepri berjalan lancar, sehingga ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja bagi warga lokal.

"Kalau ekspor lancar, tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ucap Dewi.

Sementara, Pimpinan PT BIG Dinaria menyebut ekspor ikan kakap dan angoli ke Australia ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan, dengan nilai ekonomis sekitar Rp160 juta.

Dia mengatakan, kakap dan angoli saat ini menjadi favorit warga Australia, sehingga kebutuhan relatif tinggi.

"Ikan ini rata-rata hasil tangkapan nelayan Kepri," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam seminggu PT BIG rutin mengekspor ikan ke berbagai negara, mulai dari Singapura, Australia sampai Amerika.

Dikatakannya ekspor perikanan luar negeri tergantung orderan buyer atau pembeli. Kondisi ekonomi dan geopolitik global ikut mempengaruhi aktivitas ekspor.

"Contohnya saat ini konflik Iran dan Israel-Amerika, turut mempengaruhi ongkos pengiriman ikan menjadi lebih mahal," katanya pula.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah,

Jakarta (ANTARA) - Rektor Perbanas Institute Prof. Hermanto Siregar menilai ekspor beras 2.280 ton ke Arab Saudi menjadi sinyal positif keberlanjutan swasembada pangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan beras internasional.

"Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa produksi beras nasional telah mencapai swasembada yang berkelanjutan," kata Hermanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya keberhasilan ekspor itu tidak terlepas dari lonjakan produksi dalam negeri yang signifikan sepanjang periode 2025/2026. Bahkan, ia menyebut surplus beras tahun ini yakni sekitar 17 juta ton sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah," ujarnya.

Ia menilai, dengan produksi yang tinggi dan cadangan beras pemerintah yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga mulai memperkuat posisi di pasar global melalui ekspor.

Meski demikian, Hermanto menegaskan, capaian swasembada dan ekspor harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, keberhasilan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.

“Ini yang kita tunggu, sehingga ke depan apa yang dilakukan petani benar-benar bisa kembali ke petani. Harus ada dampak nyata terhadap pemasukan dalam negeri dan kesejahteraan para petani,” tegasnya.

Dia berharap momentum ekspor dapat terus dijaga dengan kebijakan yang konsisten, penguatan distribusi, serta tata kelola stok yang baik, sehingga swasembada beras Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Harus dijaga agar swasembada tetap berkelanjutan,” katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengapresiasi langkah pemerintah Republik Indonesia yang mencatatkan ekspor beras perdana di tahun 2026 sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi di tengah konflik timur tengah antara Iran - Amerika Serikat dan Israel.

Ia menilai ekspor itu menjadi catatan penting penting dalam perjalanan pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus menandai keberlanjutan program peningkatan produksi pertanian yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ekspor ini adalah bukti nyata bahwa swasembada beras Indonesia tidak bersifat sementara, tetapi terus berjalan secara berkelanjutan dan produktif,” katanya.

Menurutnya, ekspor beras memiliki nilai strategis tinggi terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan perdagangan nasional. Indonesia, lanjutnya, kini menunjukkan kemajuan berarti dalam produksi dan manajemen stok beras, bahkan mencatat cadangan beras terbesar dalam sejarah nasional.

“Lompatan produksi kita sangat jauh di atas rata-rata. Kalau stok dan pasokan dalam negeri terjaga, maka ekspor menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di pasar global,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah resmi melepas ekspor perdana beras cadangan beras pemerintah (CBP) jenis premium sebanyak 2.280 ton senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi. Ekspor itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi sekitar 215 ribu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam acara pelepasan di Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta, Rabu (4/3) menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog dan para petani di seluruh Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras mewujudkan capaian tersebut.

"Berkat kerja keras seluruh pihak, Indonesia bukan hanya mampu mencapai swasembada beras pada 2025, tetapi hari ini juga siap mengekspor beras CBP kualitas premium untuk melayani kebutuhan jamaah haji Indonesia,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mencatat penyaluran Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai Rp13,5 triliun, tumbuh 85% (year on year/YoY) dari Rp7,3 triliun.

Untuk diketahui, PKE adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor (pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi) atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional.

Kepala Divisi Penugasan Khusus & Strategi LPEI, Berlianto Wibowo mengatakan capaian ini mencerminkan efektivitas program PKE dalam mendukung ekosistem ekspor nasional dan mempertegas peran Indonesia Eximbank sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional serta memperkuat ketahanan industri strategis di tengah dinamika ekonomi global.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat performa ekspor Indonesia sepanjang 2025 kemarin mencapai US$282,91 miliar atau meningkat 6,15% YoY.

“Tahun 2025 menjadi momentum bagi Indonesia Eximbank untuk semakin memperkuat efektivitas program PKE dalam mendukung ekosistem ekspor nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (7/3/2026).

Dia meneruskan, berdasarkan hasil penghitunganDevelopmental Impactsecara agregat, setiap Rp1 pembiayaan yang disalurkan Indonesia Eximbank diestimasi mampu memberikan kontribusi hingga 2,79 kali terhadap penghematan atau penciptaan devisa, yang mencerminkan besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan.

“Dengan demikian, tahun 2025 fasilitas PKE turut berkontribusi pada penciptaan dan penghematan devisa negara senilai US$2,182 juta. Capaian ini menunjukkan peran nyata Indonesia Eximbank dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui penguatan sektor ekspor,” tegas Berlianto.

Lebih lanjut, dia merinci bahwa sepanjang 2025 pertumbuhan penyaluran KPR didorong oleh optimalisasi dukungan kepada pelaku ekspor pada sektor-sektor prioritas seperti program PKE Farmasi dan Alat Kesehatan serta PKE Alat Transportasi.

Melalui program PKE Farmasi, imbuhnya, Indonesia Eximbank mendukung ekspor produk industri farmasi nasional seperti vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis, termasuk jarum suntik.

Sementara itu, untuk PKE Alat Transportasi, Indonesia Eximbank turut mendorong produksi dan ekspor gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon buatan Indonesia ke Selandia Baru.

“Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan berbagai program PKE lainnya, seperti PKE Trade Finance, PKE Kawasan, PKE Usaha Kecil dan Menengah [UKM], dan PKE Penjaminan dan Asuransi yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas basis eksportir nasional dan memperkuat hilirisasi industri,” jelasnya.

Berlianto turut menekankan bahwa melalui dukungan PKE, berbagai produk unggulan Indonesia seperti rempah-rempah, furnitur, dan minyak nabati berhasil menembus pasar ekspor nontradisional, termasuk kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Selatan.

"Indonesia Eximbank akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan produk lokal Indonesia tidak hanya unggul di pasar domestik, tetapi juga berani mendunia di pasar internasional," kata Berlianto.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras yang akan diekspor ke Arab Saudi telah mengantongi dokumen Health Certificate (HC) atau sertifikat kesehatan sebagai syarat keamanan pangan agar memenuhi standar dan ketentuan negara tujuan impor.

"Dalam sertifikat HC ini diterangkan bahwa beras Perum Bulog dinyatakan memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Andriko mengatakan penerbitan dokumen Health Certificate (HC) itu dilakukan Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Banten.

Dokumen itu diterbitkan dalam kapasitas Bapanas sebagai OKKP Pusat, yang memiliki kewenangan memastikan terpenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diperdagangkan lintas negara.

Dia menerangkan proses HC telah sesuai target waktu yang ditetapkan pemerintah bersama Bulog. Sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu beras ekspor, dokumen HC diterbitkan sebagai jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang menjadi komoditas ekspor Indonesia.

"Selain OKKPD Banten, Badan Pangan Nasional bersama OKKPD Jatim dan Jabar juga siap memfasilitasi penerbitan izin edar HC untuk ekspor beras selanjutnya,” kata Andriko.

Selanjutnya, dokumen HC ekspor beras itu dapat dipergunakan oleh importir di Arab Saudi untuk melakukan registrasi importir. Registrasi tersebut perlu dilakukan melalui Food Import Registration System, Saudi Food and Drug Authority (FIRS SFDA).

HC merupakan bukti higiene sanitasi dalam bentuk Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT). Artinya beras Bulog ini telah memenuhi persyaratan batas maksimal cemaran logam berat dan mikrotoksin, batas maksimal residu pestisida, serta mutu dan label.

Penerbitan HC ini merupakan salah satu rangkaian guna menjamin keamanan dan mutu pangan beras yang diekspor. Tentunya bersama Badan Karantina Indonesia yang juga menerbitkan Phytosanitary Certificate (PC).

"Ini merupakan bentuk komitmen dan jaminan pemerintah bahwa beras ekspor sudah sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku di kedua negara," kata Andriko.

Secara terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan menyambut baik langkah ekspor beras ke Arab Saudi, hal itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

Menurut Amran, ekspor beras perdana 2.280 ton untuk jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi merupakan aksi nyata pemerintah sebagai implikasi positif swasembada beras yang telah diraih pada akhir tahun 2025 tanpa adanya importasi.

Adapun ekspor beras ke Arab Saudi itu untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan petugas haji tahun 2026 yang diperkirakan mencapai total 205.420 orang. Dengan asumsi konsumsi 170 gram nasi per orang per hari, maka diperoleh angka 2.280 ton dalam bentuk beras.

Kementerian Haji dan Umrah juga merencanakan jemaah haji akan mendapatkan porsi berupa nasi seberat 170 gram setiap kali makan yang didampingi lauk 80 gram, dan sayur 75 gram serta air mineral dan pelengkap lainnya.

Jumlah kebutuhan beras tersebut dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mensertifikasi ekspor sebanyak 7.652 ekor ikan kerapu hidup dari Kota Tual, Maluku, dengan negara tujuan Hong Kong.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Jumat, mengatakan sertifikasi dilakukan setelah petugas karantina melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap komoditas tersebut, mulai dari lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) hingga proses pemuatan ke kapal angkut di Pelabuhan Tual.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ikan dalam kondisi sehat, kesesuaian jumlah serta jenis, juga kelengkapan dokumen karantina sesuai dengan persyaratan negara tujuan, sehingga tidak terjadi penolakan saat tiba di negara tujuan,” kata Willy dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan ekspor perdana komoditas perikanan dari Kota Tual pada tahun 2026.

Menurut dia, dalam proses sertifikasi dan pengawasan ekspor, pihaknya juga bersinergi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Bea dan Cukai melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSM QC) guna mempercepat dan mempermudah proses pelayanan ekspor.

Ia menambahkan pengawasan dan pemeriksaan karantina menjadi bagian dari komitmen Badan Karantina Indonesia dalam menjamin kesehatan serta mutu komoditas perikanan yang diekspor.

Upaya tersebut, lanjutnya, penting untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Maluku.

“Kami terus berkomitmen berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung kelancaran lalu lintas komoditas perikanan serta mendorong peningkatan ekspor dari Maluku ke pasar global dengan tetap mengedepankan prinsip biosekuriti,” ujar dia.

Berdasarkan harga pasaran ikan kerapu di Hong Kong, sebanyak 7.652 ekor ikan kerapu hidup tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar RP780 juta hingga Rp800 juta.

"Hal ini diharapkan dapat menjadi jalan pembuka bagi sektor perikanan dari Kota Tual menuju pasar yang lebih luas secara global," ujar Willy Indra Yunan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026