GARUT - Kelompok Belajar (Pokjar) IV Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-75 tahun 2026 memperkuat community policing untuk mengatasi masalah geng motor di wilayah Kabupaten Garut. Dengan campur tangan pemerintah dan aparat keamanan, telah terjadi pergeseran paradigma. Banyak kelompok bermotor saat ini telah bertarsformasi secara legal menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas).

Data dari Bakesbangpol Kabupaten Garut mencatat bahwa saat ini terdapat 600 kelompok bermotor yang sudah diketahui, dikenal dan tercatat. Kendati demikian ada sekitar 300 lebih kelompok bermotor yang tidak tercatat.

Kelompok yang tidak tercatat inilah menjadi permasalahan serius bagi aparat untuk melakukan pembinaan. Pasalnya, kelompok usia muda ini cenderung berbuat tindak kriminalitas. Dari permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Garut, Pokjar IV Sespimma Angkatan ke-75 tahun mengadakan Focus Group Disccusion (FGD) "Optimalisasi Pembinaan Kelompok Bermotor" di Mapolres Garut, Selasa (19/5/2026).

Dalam diskusi tersebut ini dihadiri Pawas Sespimma Polri KOmbes Grace Krisna D Rahakbau, Kombes Tommy Bambang Irawan, Kapolres Grut AKBP Yugi Bayu Hendarto, dan Wakapolres Garut Kompol Deny Rahmanto. Kemudian perwakilan Forkopimnda, tokoh masyarakat dan juga ormas dari kelompok bermotor yakni XTC, Moonraker, Brigez, GBR serta klub motor binaan Satlantas Polres Garut.

Serdik Sespimma Lemdiklat Polri, Satria Anggara menuturkan, fenomena kelompok bermotor atau yang distigmasisasi sebagai geng motor berakar dari kebutuhan generasi muda. Khususnya fase remaja hingga dewasa awal.

Meski tren transformasi saat ini memberikan harapan positif, namun realiras di lapangan menunjukkan bahwa potensi kejahatan jalanan yang melibatkan usia muda belum sepenuhnya pudar. "Nah yang kedua, irisan antaran kelompok (bermotor) usia muda dengan ancaman bahaya narkoba. Banyak kejahatan di jalanan berawal dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras," katanya.

Dari berbagai persoalan tadi, menurutnya, diperlukan sebuah sinergitas yang massif dan terstruktur antar instansi. Bahwa pembinaan tidak dapat dibebankan semata-mata pada Polri, melainkan harus melibatkan Dinas Pendidikan, Kesbangpol, LSM serta masyarakat umum.

"Diskusi tersebut menegaskan urgensi perumusan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum represif, tetapi juga strategi preventif dan preemtif yang holistik. Termasuk integrasi sosial dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam mengatasi permasalahan geng motor tidak melulu memakai penegakaan hukum represif. Menurutnya, banyak pendekatan melalui upaya preemtif dan preventif untuk menyelesaikan pembinaan kelompok bermotor dan penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni dengan pendekatan humanis yakni Keadilan Restoratif. Cegah Penipuan dan Pinjol Ilegal, Sespimma Polri Dorong UMKM Jabar Melek Literasi Digital

Dalam mewujudkan Harkamtibmas yang berkesinambungan, Polri mengadopsi model Pemolisian Masyarakat atau Komunitas (Community Policing). Model ini menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan instansi sipil guna memecahkan masalah kamtibmas ini.

"Pendekatan emosional menjadi kunci. Pendekatan dan pola pembinaan kelompok harus disesuaikan dengan psikologi usia muda," tambahnya.

Selain melakukan FGD yang merupakan bagian dari Praktek Kerja Profesi (PKP), Sespimma Polri juga melakukan bakti sosial yakni dengan melakukan donor darah dan penanaman 100 bibit pohon di sekitar Polres Garut. "Alhamdulillah terkumpul 100 kantong darah dari elemen serdik, anggota polres, komunitas premotor, ormas di Kabupaten Garut," tandasnya.

peran LKBN Antara menjadi sangat penting yaitu mengamplifikasi pesan-pesan edukasi kepada masyarakat luas sehingga keselamatan dapat tumbuh menjadi budaya bersama

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar mengungkapkan ANTARA menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memberikan edukasi terkait keselamatan di perlintasan kereta.

"Tantangan terbesar yang kita hadapi juga adalah masih rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan kereta. Di sinilah peran LKBN Antara menjadi sangat penting yaitu mengamplifikasi pesan-pesan edukasi kepada masyarakat luas sehingga keselamatan dapat tumbuh menjadi budaya bersama bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan," ujar Benny dalam FGD "Tata Kelola Perlintasan Kereta Api: Tantangan, Solusi, dan Komitmen Bersama" di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

Perum LKBN ANTARA menggelar FGD mengenai tata kelola perlintasan kereta api yang sangat relevan jika dilihat dari perspektif sosial dan budaya.

Keberadaan perlintasan kereta ilegal pada dasarnya merupakan sebuah bom waktu. Setiap kejadian kecelakaan yang masyarakat baca di media bukan sekedar angka statistik, tetapi merupakan cermin dari hilangnya nyawa manusia serta kerugian sosial dan ekonomi yang tidak kecil.

"Saya pikir di transportasi industri, kita harus mengupayakan namanya zero mistake. Itu harus jadi standar kita, kita harus membuat sebuah bangsa ini belajar bahwa ada kerugian yang besar bagi bangsa ini," kata Benny.

Dirinya mengatakan bahwa dalam strategi komunikasi itu ada tiga hal yang harus dipegang. Pertama, to secure understanding, harus menjamin memastikan bahwa pesan-pesan bisa dimengerti dengan gampang dengan mudah.

Kedua, pesan-pesan dalam komunikasi itu adalah harus to secure acceptance. Diterima dengan cepat tanpa ada keraguan ada makna ganda.

"Kalau kita harus bisa berubah maka berubah menjadi lebih baik," kata Benny.

Ketiga, dalam komunikasi pesan-pesan yang strategik itu adalah harus to motivate action.Untuk membangun sebuah aksi yang sama-sama sehingga bisa berkelanjutan untuk kebaikan yang lebih besar.

"Melalui forum FGD ini kami sangat berharap dapat memperoleh berbagai masukan pandangan dan juga rekomendasi dari para narasumber yang hadir baik dari kalangan akademisi, pengamat, budayawan, maupun komunitas pencinta kereta api. Kami percaya bahwa diskusi lintas perspektif seperti ini akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan," kata Benny.

Dirinya berharap semoga forum ini tidak hanya berhenti sebagai ruang diskusi tetapi juga menjadi langkah awal dalam mendorong kebijakan dan aksi nyata yang lebih baik, lebih bermartabat demi keselamatan transportasi Indonesia yang lebih baik di hari ke depannya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Aimas (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya untuk merancang implementasi Program Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods (Blue-Coast) di Kabupaten Sorong.

Ketua Tim Kerja Penataan Ruang Laut KKP, Gulam Arafat di Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa, mengatakan bahwa Program Blue-Coast difokuskan pada dukungan penataan ruang laut dan peningkatan produktivitas masyarakat perikanan.

Menurut dia, Program Blue-Coast ini bertujuan mendukung penataan ruang laut, meningkatkan produktivitas masyarakat perikanan melalui pemberdayaan, menghubungkan hasil produksi ke pasar, serta memastikan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan berjalan dengan baik dan terstruktur.

"Salah satu tantangan terbesar sektor perikanan saat ini adalah konektivitas dengan pasar. Karena itu, Blue-Coast diharapkan mampu menjawab persoalan pemasaran produk perikanan masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia mengatakan, FGD ini merupakan bagian penting untuk mendapatkan masukan dan saran terkait dengan lokasi-lokasi potensi yang nantinya mendukung implementasi program strategis itu.

"FGD ini kita libatkan unsur Pemerintah Kabupaten Sorong untuk memberikan informasi awal sebagai bagian penting untuk persiapan program itu," katanya.

Saat ini, katanya, program masih berada pada tahap identifikasi awal, kemudian implementasi program direncanakan mulai tahun depan setelah pemetaan potensi dan permasalahan di lokasi sasaran selesai dilakukan.

Sebagai bagian dari proses awal, tim akan melakukan kunjungan sampling ke beberapa kampung pesisir, yakni Kampung Arar, Kampung Jeflio, dan Kampung Katinim, sesuai rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten Sorong.

Menurut dia, Kabupaten Sorong dipilih sebagai salah satu lokasi program Blue-Coast karena masuk dalam rencana strategis RPJMN Papua Barat Daya serta memiliki potensi perikanan dan ekosistem pesisir yang besar namun masih membutuhkan dukungan penataan ruang dan optimalisasi sumber daya.

"Saya berharap melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Program Blue-Coast mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mewujudkan tata ruang laut yang berkelanjutan dan inklusif di Papua Barat Daya," ujarnya.

Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ahmad Sutedjo, menjelaskan bahwa Program Blue-Coast merupakan inisiatif strategis KKP bersama IFAD untuk mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods atau Blue-Coast adalah inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama IFAD untuk menjawab tantangan kemiskinan, kerusakan ekosistem, dan tata kelola ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Ahmad Sutedjo.

Ia menambahkan, Blue-Coast mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan rantai pasok, peningkatan nilai ekonomi karbon biru, serta penguatan dukungan data sektor perikanan dan kelautan.

Menurut Ahmad, Kabupaten Sorong memiliki potensi wilayah pesisir yang sangat besar, baik di pesisir utara seperti Makbon maupun di bagian selatan mulai dari Selat Sele hingga Seget.

“Potensi ini perlu dioptimalkan dan dikelola secara berkelanjutan agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pesisir dan laut tetap lestari,” jelasnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat biosekuriti dan pengawasan mutu komoditas perikanan di Kepulauan Riau (Kepri) menyusul meningkatnya ancaman penyakit ikan yang berpotensi masuk melalui media pembawa.

Deputi Karantina Ikan Barantin Drama Panca Putra di Batam, Jumat, menegaskan perlunya kerja bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menghadapi risiko tersebut.

“Penyakit ikan ini isu kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus duduk bersama pelaku usaha untuk menyamakan persepsi dan membangun kolaborasi,” ujarnya pada Focus Group Discussion Karantina Kepri bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor perikanan.

Drama menekankan ancaman masuknya hama penyakit menjadi perhatian bagi daerah strategis seperti Batam, sebuah wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Tingginya arus barang, katanya, membuat Kepri menjadi wilayah yang harus memiliki ketahanan biosekuriti yang kuat dengan audit komoditas yang memadai.

“Ketika barang impor masuk, kita pastikan sudah memenuhi standar. Begitu juga saat Indonesia mengekspor, kita tidak boleh mengirim hama penyakit ke negara tujuan,” kata Drama.

Kepala Karantina Kepri Hasim mengungkapkan bahwa Januari hingga November pihaknya telah melakukan tujuh kali tindakan penahanan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi syarat karantina.

“Selain itu, kami juga melakukan enam kali penolakan komoditas yang berpotensi membawa hama dan penyakit berbahaya,” kata dia.

Sementara itu Drama menyebutkan bahwa Kepri kerap menemukan media pembawa risiko, seperti ikan segar yang tercemar E-coli atau Salmonella, serta potensi penyakit yang dibawa ikan hidup dan udang.

“Kalau penyakit udang masuk ke kawasan budidaya, aktivitas produksi bisa lumpuh. Karena itu mitigasi risiko jauh lebih murah daripada recovery,” ujarnya.

Dari sisi fasilitas, Barantin memastikan Batam memiliki laboratorium dan instalasi yang memadai. Namun bila beban layanan meningkat, sejumlah laboratorium mitra sudah diregistrasi untuk mempercepat pemeriksaan.

“Secara fasilitas cukup lengkap. Beberapa laboratorium juga sudah kita tunjuk untuk dapat melakukan pemeriksaan, atas pemeriksaan itu nanti kita mendapatkan sertifikat karantina,” katanya.

Sebagai informasi, Karantina Kepri memiliki fasilitas di wilayah Batam yang memiliki produksi ikan tinggi seperti di wilayah Barelang.

Karantina Kepri juga catat ekspor komoditas ikan dari Kepri tercatat 6.000 kali pengiriman dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

Kepala Karantina Kepri itu menambahkan, tren lalu lintas komoditas perikanan di Kepri terus meningkat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena itu, penguatan mitigasi risiko harus berjalan semakin ketat.

“Kami memastikan pengawasan berjalan optimal agar risiko penyakit dan penurunan mutu bisa diminimalkan,” ujar Hasim.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025