#30 tag 24jam
Kredit Multiguna Tembus Rp20 T, Andalan Warga RI saat Daya Beli Lesu
Penyaluran kredit multiguna di Indonesia mencapai Rp20,95 triliun pada Maret 2026, menjadi andalan saat daya beli lesu. [289] url asal
#kredit-multiguna #pembiayaan-multiguna #daya-beli-lesu #industri-multifinance #ojk-pembiayaan #fleksibilitas-pembiayaan #pinjaman-tunai-agunan #risiko-pembiayaan #gagal-bayar #diversifikasi-portofolio
(Bisnis.Com - Finansial) 15/05/26 21:11
v/222111/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru industri multifinance pada Maret 2026 didominasi oleh pembiayaan multiguna.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut porsinya sebesar 48,55% dari total pembiayaan baru atau senilai Rp20,95 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Core Indonesia Etika Karyani Suwondo menilai fenomena di tengah tekanan daya beli itu menunjukkan bahwa masyarakat justru makin mengandalkan pembiayaan konsumtif.
“Ini didorong oleh fleksibilitas produk pembiayaan multiguna untuk kebutuhan kendaraan dan pinjaman tunai berbasis agunan, serta kebutuhan likuiditas cepat yang tidak bisa dipenuhi oleh perbankan formal. Jadi, ini seperti pola survival,” katanya, dikutip pada Jumat (15/5/2026).
Menurut Etika, dominasi pembiayaan multiguna ini bisa membuat risiko industri pembiayaan lebih sensitif terhadap pelemahan pendapatan rumah tangga dan kenaikan gagal bayar.
Oleh sebab itu, lanjutnya, kualitas pembiayaan dan kemampuan perusahaan menjagacollectionakan menjadi kunci utama tahun ini dalam menjaga keberlangsungan industri.
“Karena profil risiko multifinance menunjukkan sinyalwarning. NPF gross meningkat dari 2,72% pada Januari 2026 menjadi 2,78% pada Februari 2026, lalu 2,83% pada Maret 2026,” beber Etika.
Sebab demikian, untuk bisa terus mendongkrak penyaluran pembiayaan baru, dia mendorong agar multifinance melakukan diversifikasi portofolio dengan perkuat pembiayaan produktif, digitalisasi proses untuk percepatan dan simplifikasi pengajuan, serta memperkuat kolaborasi dengan dealer dan ATPM.
Untuk diketahui, OJK mencatat penyaluran pembiayaan baru industri multifinance pada kuartal I/2026 sebesar Rp43,15 triliun, dengan segmen multiguna yang masih menjadi kontributor utama dalam pembiayaan industri multifinance.
“Perkembangan penyaluran pembiayaan baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika permintaan pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran, sehingga pertumbuhan dapat diimbangi dengan menjaga kualitas pembiayaan,” tutur Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).
Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya
Kemenkeu agresif terbitkan SPN jangka pendek untuk pembiayaan APBN 2026, meningkatkan fleksibilitas kas dan mempercepat transfer ke daerah. [495] url asal
#surat-utang #surat-utang-jangka-pendek #spn #surat-perbendaharaan-negara #pembiayaan-apbn #defisit-apbn #manajemen-kas-pemerintah #pasar-uang #penerbitan-spn #tenor-spn #fleksibilitas-pembiayaan #tran
(Bisnis.Com - Ekonomi) 19/12/25 05:50
v/78169/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek yakni Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai strategi pembiayaan APBN 2026. Bahkan, strategi itu sudah dilakukan sejak akhir 2025 ini.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.
Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB.
Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan.
"Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).
Sejak periode Oktober-Desember 2025 ini, Suminto menyebut DJPPR Kemenkeu sudah melengkapi kebutuhan SPN dengan tenor beragam di pasar yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.
Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyampaikan, penerbitan SPN lebih banyak bertujuan untuk agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien.
"Dengan saldo kas yang efisien, pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investor khususnya SPN dan SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investor," paparnya.
Ide Dari Purbaya
Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah melontarkan ide untuk menerbitkan surat utang negara dalam jangka pendek lebih banyak. Salah satunya untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) lebih cepat.
Saat itu, dia menyebut tujuan penerbitan SPN guna mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk di rekening pemda setiap akhir tahun.
Purbaya menyebut setiap tahunnya pemda harus menyediakan Silpa sekitar Rp100 triliun untuk pendanaan pemerintahan awal tahun sembari menunggu penyaluran TKD dari pusat. Akan tetapi, dia memastikan sistem yang tengah digodok Kemenkeu itu tidak akan diterapkan pada awal tahun anggaran (TA) 2026.
Menurut Purbaya, pemerintah pusat masih bisa untuk mempercepat penyaluran TKD kendati pendapatan negara masih minim di awal tahun. Dia menyebut akan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk membiayai kebutuhan TKD lebih cepat di awal tahun anggaran.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem pembiayaan dimaksud sedang dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas fiskal juga tengah melatih agar pasar keuangan terbiasa dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah.
"Kami bisa terbitkan surat utang jangka pendek, satu bulan, dua bulan tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di perbankan. Lebih baik seperti itu, uangnya habis nanti di awal tahun saya pastikan pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 [Januari] sudah dapat uangnya," kata Purbaya, Oktober 2025 lalu.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)