REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani angkat bicara mengenai rencana Garuda Indonesia dan Saudi Airlines membentuk perusahaan patungan (joint venture) untuk memperkuat layanan jamaah haji. Permintaan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat acara taklimat di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (8/4/2026).

"Kebetulan kemarin saya enggak ada, lagi di luar negeri. Tapi untuk Garuda ini transformasinya terus berjalan," ujar ujar Rosan usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Menteri Investasi tersebut menyampaikan, Danantara sangat terbuka dengan setiap penjajakan-penjajakan kerja sama dengan maskapai luar negeri. Menurut Rosan, Danantara dan Garuda Indonesia telah melakukan pembicaraan tak hanya dengan Saudi Airlines, melainkan juga maskapai Emirates dan Etihad.

"Kita sudah penjajakan-penjajakan dengan Saudi Airlines, Emirates, sempat bicara juga dengan Etihad supaya kita menjadi lebih efisien," ucap Rosan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu (12/4) malam.

Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Rusia, dengan salah satu agenda prioritasnya adalah diplomasi energi untuk memperluas kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan, kehadiran Bahlil dalam kunjungan tersebut mencerminkan peran penting sektor energi dalam mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika global. Ia menilai, momentum pertemuan ini juga membuka ruang untuk memperluas peluang kolaborasi yang lebih konkret ke depan.

"Kunjungan kerja ini merupakan lanjutan kemitraan antara kedua negara, dalam hal ini bagi Indonesia adalah untuk ketahanan energi nasional dalam jangka panjang," ujar Anggia dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/4).

Kementerian ESDM, sambung Anggia, memandang kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kerja sama energi lintas negara, guna mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Prabowo sendiri dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, salah satu agenda utama yang dibahas adalah kelanjutan kerja sama energi, termasuk upaya memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak.

"Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak," ujar Teddy dalam keterangan resmi yang sama.

Ia menambahkan pembahasan ini menjadi relevan di tengah dinamika geopolitik dan perubahan lanskap energi global yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan energi.

Selain kerja sama energi, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik global. Indonesia akan menegaskan posisinya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan negara mitra.

Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu malam sekitar pukul 23.10 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Selain Bahlil, turut pula mendampingi dalam kunjungan ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan nonstop, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat. Setibanya di Moskow, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin pada siang hari.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), perusahaan BPO yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group , kembali menunjukkan langkah strategisnya di pasar internasional melalui pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri. Mereka mengirimkan 7 tenaga profesional Indonesia untuk bergabung sebagai engineer bersama Keumseong dalam proyek MRO One Air International di Korea Selatan.

Keberhasilan pengiriman tenaga kerja profesional ini semakin menegaskan komitmen GDPS dalam mendukung ekspansi bisnis di pasar internasional, khususnya pada sektor maintenance, repair & overhaul (MRO) industri aviasi . Sebelumnya mereka berhasil mengirimkan 12 tenaga kerja profesional untuk bergabung sebagai cabin technician dalam proyek MRO di Arab Saudi pada Februari 2026. Perluas Kerja Sama, GDPS Berangkatkan Tenaga Profesional Aviasi ke Arab Saudi

Pengiriman tenaga profesional ini menunjukkan kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan GDPS. Juga mencerminkan daya saing tenaga profesional Indonesia dalam berkontribusi pada proyek berskala internasional.

Keterlibatan para engineer dalam proyek MRO di Korea Selatan ini menjadi langkah strategis yang memperkuat peran GDPS dalam menghadirkan solusi tenaga kerja profesional yang andal, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang. Dirut GDPS, Cornelis Radjawane mengatakan keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek MRO di Korea Selatan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan yang diberikan GDPS.

“Pengiriman engineer ke Korea Selatan ini merupakan bentuk nyata komitmen GDPS dalam mendukung pengembangan talenta Indonesia agar mampu berkiprah di industri aviasi global. Kami percaya bahwa SDM Indonesia memiliki kompetensi dan integritas yang mampu memenuhi standar internasional,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (13/4/2026).

Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang GDPS untuk terus memperkuat kehadiran perusahaan di pasar global melalui penyediaan tenaga kerja profesional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Melalui pengembangan kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional, GDPS berkomitmen untuk terus membuka peluang penempatan tenaga profesional Indonesia di berbagai negara. Mengatasi Pengangguran lewat Peningkatan Kompetensi Profesional Indonesia

Ke depan, GDPS akan terus memperluas jejaring internasional secara terukur dan berkelanjutan. Tujuannya mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di industri aviasi global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengoptimalkan rute dan frekuensi penerbangan sebagai langkah mitigasi di tengah tekanan kenaikan harga avtur yang membebani kinerja operasional maskapai.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan perseroan terus mencermati dinamika industri aviasi global, khususnya fluktuasi harga bahan bakar, guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah proses pemulihan kinerja.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulator. Evaluasi berkala akan terus kami lakukan seiring perkembangan harga avtur yang dinamis," ujar Glenny dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/4/2026).

Selain penyesuaian tarif, GIAA juga melakukan pengkajian ulang terhadap jaringan rute dan frekuensi penerbangan, terutama pada rute-rute strategis dengan tingkat permintaan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kapasitas sekaligus menekan beban operasional di tengah lonjakan biaya bahan bakar.

Sejalan dengan itu, perseroan juga mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri (KM) No. 83/2026 yang mengatur penyesuaian komponen biaya tambahan pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Kebijakan tersebut diperkuat dengan rencana stimulus berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11% guna menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, tekanan biaya bahan bakar tetap menjadi tantangan utama bagi industri penerbangan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan bahwa avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam struktur operasional maskapai.

"Wajar saja jika terjadi tekanan pada sisi margin sehingga akan tergerus. Apalagi, maskapai saat ini tengah mengalami fase penyehatan, sehingga kemampuan menyerap lonjakan biaya menjadi terbatas karena 'bantal kas' yang belum tebal," ujar Nafan.

Menurutnya, kenaikan harga avtur tidak selalu dapat langsung diimbangi dengan penyesuaian tarif akibat adanya jeda waktu (time lag) kebijakan, sehingga maskapai harus menanggung beban tersebut dalam jangka pendek.

Di tengah kondisi tersebut, optimalisasi rute dan frekuensi menjadi strategi kunci untuk menjaga efisiensi operasional. Dengan penyesuaian kapasitas yang lebih selektif, maskapai diharapkan dapat mempertahankan tingkat keterisian penumpang sekaligus menekan tekanan terhadap margin.

Namun demikian, dampak lanjutan dari kenaikan biaya juga berpotensi memengaruhi permintaan, khususnya pada segmen perjalanan wisata. Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Elfi Emir menilai kenaikan harga tiket dapat mendorong masyarakat menunda perjalanan atau beralih ke moda transportasi lain.

"Untuk sektor pariwisata, kenaikan tiket tetap akan mengurangi minat terbang," ujar Elfi.

Meski segmen perjalanan bisnis dan kebutuhan mendesak dinilai masih relatif stabil, tekanan terhadap permintaan secara keseluruhan tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri.

Dengan kombinasi penyesuaian tarif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta dukungan kebijakan pemerintah, GIAA berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan keberlanjutan pemulihan kinerja di tengah tekanan harga avtur.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap permintaan Presiden Prabowo Subianto agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjajaki kerja sama usaha patungan atau joint venture dengan maskapai Arab Saudi, Saudia Airlines untuk menekan biaya penerbangan haji.

Dudy menjelaskan, kerja sama tersebut diarahkan melalui pemanfaatan pesawat yang selama ini terbang dalam kondisi kosong pada satu rute.

Kondisinya, pesawat Garuda yang mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi kerap kembali ke Indonesia tanpa penumpang.

Hal serupa juga terjadi pada pesawat Saudia Airlines yang terbang ke Indonesia dan kembali ke sana dalam kondisi kosong.

"Jadi ini ada kondisi di mana pesawat yang digunakan keduanya itu kosong pada satu rute," kata Dudy dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Prabowo pun menawarkan agar kursi kosong tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan haji, tetapi juga untuk hal lain.

[Gambas:Youtube]

Pesawat yang kembali ke Indonesia, misalnya, dapat mengangkut wisatawan asal Arab Saudi yang ingin berkunjung ke Tanah Air.

Pesawat juga bisa mengangkut pekerja Indonesia di Arab Saudi yang hendak pulang ke Tanah Air.

Sebaliknya, penerbangan menuju Arab Saudi bisa diisi wisatawan Indonesia.

"Sekarang ini Saudi kan sudah membuka ya mungkin orang bisa wisata juga ke Saudi tanpa harus misalnya melakukan haji misalnya," ujar Dudy.

Menurut dia, pemanfaatan kapasitas kosong ini diharapkan bisa membantu kedua maskapai menjadi lebih baik. Dengan begitu, biaya penerbangan haji juga berpotensi ditekan.

"Nah itu yang didorong kemarin oleh Pak Presiden supaya harus memanfaatkan kondisi yang ada supaya bisa membantu kedua penerbangan ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan harga yang lebih murah kepada para jemaah haji," jelasnya.

Rencana pembentukan joint venture ini dilayangkan Prabowo ketika Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prabowo mengungkapkan rencana tersebut sudah mulai dibahas dengan pihak Arab Saudi.

"Saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture. Jadi selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji ke Tanah Suci, pulangnya kosong. Ini kan tidak ekonomis," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan kondisi serupa juga terjadi pada maskapai Arab Saudi yang mengangkut jemaah kembali ke Indonesia tanpa penumpang saat kembali. Menurutnya, kerja sama dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional

"Saya mengatakan kenapa enggak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan 50 persen Arab Saudi, 50 persen Indonesia. Kita pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh, harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi," ujar Prabowo.

Selain itu, Sang Kepala Negara juga menyebut pemerintah telah mengajukan permintaan kepada Kerajaan Arab Saudi untuk pembangunan terminal khusus haji bagi Indonesia guna mempercepat proses kedatangan dan kepulangan jemaah.

"Di prinsip sudah disetujui, kami minta izin supaya Indonesia bisa punya terminal khusus haji, jadi nanti bisa lebih cepat masuk dan keluar," ujarnya.

Prabowo menambahkan instruksi pembentukan kerja sama tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait sejak sekitar dua bulan lalu. Ia juga meminta Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan untuk menemuinya guna membahas tindak lanjut rencana tersebut dan memastikan prosesnya berjalan lebih cepat.

"Saya sudah perintahkan kurang lebih dua bulan yang lalu. Ya, ini harus kerja cepat. Pemerintah ini kerja cepat. Nanti Dirut Garuda menghadap saya. Tambah botak dia kepalanya," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mendapatkan dorongan kuat untuk terbang lebih tinggi. Terutama lewat tangan Danantara, GIAA pun mendapatkan suntikan dana untuk memperbaiki kinerja bisnisnya.

Titah pun diberikan Prabowo kepada GIAA agar bisa bangkit. Terbaru, Prabowo memberikan pengarahan agar GIAA mampu meningkatkan efisiensi operasional penerbangan haji.

Prabowo menilai pola operasional angkutan haji selama ini masih belum optimal. Dia menyoroti kondisi di mana pesawat yang mengangkut jemaah dari Indonesia menuju Arab Saudi terisi penuh, tetapi kembali dalam kondisi kosong.

"Selama ini pesawat Garuda berangkat membawa haji ke Tanah Suci, pulangnya kosong. Ini kan tidak ekonomis. Arab Saudi juga demikian, mengembalikan haji ke Indonesia, kembalinya kosong,” ujarnya dalam rapat kerja pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Untuk itu, Kepala Negara mendorong terbentuknya perusahaan patungan antara Indonesia dan Arab Saudi dengan komposisi kepemilikan masing-masing 50%. Dengan skema tersebut, diharapkan tingkat keterisian pesawat dapat optimal baik saat keberangkatan maupun kepulangan.

“Kenapa tidak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan 50% Arab Saudi, 50% Indonesia. Berangkat dari Indonesia [pesawat] penuh, pulang juga penuh. Harga [ibadah haji] bisa turun lagi, waktu lebih singkat,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa pembahasan rencana tersebut harus dilakukan secara cepat. Presiden menekankan pentingnya langkah konkret dari manajemen Garuda Indonesia untuk segera menindaklanjuti peluang kerja sama tersebut.

Terlepas dari titah itu, Prabowo pun telah menunjukkan perhatiannya terhadap Garuda Indonesia. Pada tahun lalu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia perlu membesarkan maskapai nasionalnya, yakni Garuda Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo seiring dengan rencana pembelian pesawat Boeing 777.

"Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggan kita. Garuda adalah flight carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia," ujar Prabowo.

Tidak sampai di situ, Prabowo pun menyatakan bertekad untuk membesarkan emiten maskapai berkode GIAA itu dengan menambah armada baru.

"Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu kita butuh pesawat-pesawat baru. Saya kira todal ada masalah karena kita butuh, mereka ingin jual," ucapnya.

Pegawai melintas di depan pesawat milik grup Garuda Indonesia di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (24/4/2025)./Bisnis-Himawan L Nugraha

Pada awal tahun ini, Prabowo pun menggelar rapat dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memperbesar perusahaan maskapai pelat merah itu.

"Kita mau memperbesar Garuda. Jangan sampai kalah dengan maskapai lain. Garuda, maskapai nasional kebanggaan Indonesia. Pak Presiden bertekad memperbesar, menduniakan Garuda Indonesia," ujar Teddy.

Teddy juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendorong modernisasi dan transformasi sektor penerbangan nasional, sekaligus juga memperkuat posisi Indonesia dalam mata rantai industri aviasi global.

Langkah strategis itu juga sejalan dengan upaya memperkokoh konektivitas nasional, meningkatkan kualitas layanan transportasi udara, serta menopang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia.

Presiden Prabowo pun sempat menggelar pertemuan dengan jajaran petinggi produsen pesawat Embraer asal Brasil, ditemani Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan di Istana Merdeka pada Februari 2026.

Glenny menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas terkait industri penerbangan di Indonesia.

"Ya tentang Garuda, tentang pesawat yang super-super maju sekarang. Teknologi yang maju kita ikut juga di dalam perkembangan teknologi. Itulah yang disampaikan Presiden," kata Glenny.

Glenny juga menjelaskan bahwa Presiden meminta Garuda Indonesia untuk mengikuti tren perkembangan teknologi dunia.

Suntikan Dana

Seiring dengan pembentukan Danantara pada awal 2025, GIAA pun mendapatkan dukungan penuh. GIAA mendapat suntikan modal sebesar Rp23,7 triliun yang digelontorkan Danantara Indonesia lewat private placement pada akhir 2025.

Suntikan modal itu terdiri atas shareholder loan (SHL) sebesar US$405 juta dan penyertaan modal tunai US$1 miliar. Dana ini dialokasikan untuk tiga kebutuhan kritikal yang berdampak langsung pada operasional GIAA.

Pertama, sebesar 47% atau sekitar Rp11,2 triliun bakal digunakan untuk penyehatan dan pemeliharaan armada PT Citilink Indonesia. Kedua, sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia.

Ketiga, sebagian injeksi modal digunakan untuk memenuhi kewajiban utang Citilink kepada Pertamina dengan nilai US$225 juta.

Garuda Indonesia pun bersiap untuk menjalankan aksi korporasi lanjutan pada tahun ini. Di antara opsi aksi korporasi lanjutan itu adalah rights issue.

Adapun, aksi rights issue itu dilakukan GIAA sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan saham publik atau free float.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro saat bertandang ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (24/7/2025)./Bisnis-Arief Hermawan P

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro menjelaskan bahwa suntikan modal menjadi titik balik bagi perseroan untuk menstabilkan operasional dan memperbaiki struktur keuangan.

Di samping itu, alokasi dana tersebut juga difokuskan pada sektor yang secara langsung mendorong reliabilitas layanan dan pemulihan kapasitas produksi.

"Dengan dukungan dari pemerintah dan pemegang saham, transformasi Garuda ini memiliki ruang bertumbuh yang memadai, baik untuk menjaga keberlanjutan operasional maupun ruang pertumbuhan yang lebih baik,” tuturnya.

Di sisi lain, perbaikan armada memberi dampak terhadap jumlah pesawat yang dapat beroperasi.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria juga mengatakan suntikan dana kepada GIAA merupakan bagian dari restrukturisasi perseroan. Restrukturisasi itu merupakan restrukturisasi menyeluruh yang melibatkan renegosiasi kewajiban dengan lessor asing, konversi sebagian utang menjadi modal, serta penempatan talenta terbaik dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat kapasitas manajemen.

Dony mengatakan transformasi itu membutuhkan waktu. Akan tetapi, dari sisi finansial, Dony menilai bahwa tahun ini akan terlihat dampak yang dirasakan GIAA.

"Melihat potensi yang ada, kami sangat yakin Garuda masuk ke fase positif," kata Dony.

Hasil positif pun telah dirasakan. Garuda Indonesia telah membukukan ekuitas positif sebesar US$91,91 juta pada 2025, dari sebelumnya negatif US$1,35 miliar pada 2024.

Saham GIAA pun keluar dari papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) efektif pada Maret lalu (26/3/2026). Hal itu menandai perbaikan fundamental perseroan.

Notasi khusus “E” (ekuitas negatif) dihapus dan tidak lagi muncul. Dengan demikian, status perdagangan saham GIAA akan kembali normal dengan mekanisme perdagangan reguler.

Meski ekuitas membaik, namun saat ini GIAA masih berkutat dengan kerugian. Pada 2025, perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar US$319,39 juta, membengkak dari rugi US$69,77 juta pada 2024.

Catatan rugi GIAA itu sejalan dengan kinerja pendapatan yang turun dari US$2,74 miliar pada 2024, menjadi US$2,51 miliar pada 2025.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata mengatakan bahwa dukungan terhadap GIAA memang menjadi game changer untuk memperbaiki neraca dan operasi.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang bisa dihadapi GIAA di tengah pemulihan ini. Tantangannya seperti eksekusi restrukturisasi, volatilitas harga avtur dan kurs, serta potensi revisi lanjutan atas nilai atau termin pendanaan.

"Turnaround memerlukan beberapa kuartal disiplin eksekusi," kata Liza

Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto juga menjelaskan bahwa dukungan terhadap GIAA seperti melalui suntikan dana relatif sudah cukup teralokasi dengan baik. Suntikan dana itu misalnya dialokasikan untuk menyelesaikan biaya maintenance armada, menutup utang avtur ke Pertamina serta keperluan mendesak lainnya terutama di modal kerja.

"Namun kinerja finansial relatif masih buruk karena beberapa faktor eksternal yang berpengaruh, misalnya harga avtur yang tetap tinggi dampak perang, rute luar negeri yang menjadi sangat terbatas sehingga angkutan penumpang dan kargo juga menjadi terbatas," katanya.

Garuda Indonesia pun menurutnya harus lebih selektif memilih rute gemuk domestik yang bisa dijalankan, sehingga utilisasi fleet akan lebih optimal. Kemudian, selektif terhadap rute luar negeri. GIAA pun menurutnya bisa lebih banyak menjalin kemitraan dengan maskapai lain dalam bentuk kerjasama code share.

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan melakukan penyesuaian harga tiket pesawat menyusul implementasi regulasi terbaru terkait komponen biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) serta rencana stimulus pajak dari pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 83 Tahun 2026 mengenai penyesuaian fuel surcharge untuk tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang akan ditanggung pemerintah (DTP).

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Pemerintah Bidik Dampak Ekonomi Rp11,8 T dari Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat



Menurut Glenny, di tengah tekanan industri penerbangan global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga bahan bakar, Garuda Indonesia juga menyiapkan langkah mitigasi. Salah satunya melalui optimalisasi frekuensi dan penyesuaian jadwal penerbangan di sejumlah rute guna menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

Kebijakan penyesuaian tarif ini, dijelaskan Glenny, sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis maskapai dan keterjangkauan layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas industri aviasi nasional.

Kesempatan sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengapresiasi kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga avtur yang sangat tinggi imbas krisis geopolitik di Timur Tengah. Bahkan harga avtur per April ini naik rerata 70% di seluruh Indonesia.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan komponen kenaikan yang ditetapkan pemerintah meliputi Fuel Surcharge ditetapkan 38 persen, berlaku sama antara pesawat jet dan non jet. Selain itu untuk menahan harga tiket tidak terlampau tinggi, Pemerintah juga menetapkan PPN Ditanggung Pemerintah 11 persen, serta bea Masuk Sparepart 0 persen.

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Kebijakan ini akan berlaku 2 bulan, untuk di evaluasi selanjutnya. Namun demikian, Pemerintah masih menahan untuk melakukan evaluasi tarif batas atas/tarif batas bawah (TBA/TBB) yang belum diubah sejak tahun 2019.

"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah ini, karena memang tidak mudah menyikapi kenaikan harga BBM avtur yang sangat tinggi akibat krisis geopolitik Timur Tengah," ujar Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja.

Jakarta: Maskapai nasional Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket pesawat seiring dengan kebijakan pemerintah terkait komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.

Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan operasional di tengah dinamika industri penerbangan global.

"Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dilansir Antara, Kamis, 9 April 2026.

Penyesuaian tiket sejalan regulasi pemerintah

Garuda Indonesia menegaskan operasional penerbangan tetap berjalan dengan mengacu pada regulasi terbaru pemerintah, yakni KM 83 Tahun 2026 terkait penyesuaian fuel surcharge pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik.

Selain itu, kebijakan ini juga didukung rencana stimulus berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen yang ditanggung pemerintah.

Penyesuaian harga tiket pesawat dilakukan proporsional

Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," ujarnya.

Di tengah tekanan industri yang masih berlanjut, maskapai pelat merah itu juga mempersiapkan langkah-langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

(ANN)

IDXChannel - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) resmi melakukan penyesuaian harga tiket pesawat seiring penerapan regulasi terbaru terkait komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge serta kebijakan stimulus pajak dari pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 83 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian fuel surcharge untuk tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang akan ditanggung pemerintah (DTP).

Menurut Glenny, penyesuaian tarif tiket akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kepatuhan terhadap aturan regulator.

“Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator,” ujar Glenny dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, industri penerbangan saat ini masih menghadapi tekanan global yang dipicu ketidakpastian geopolitik serta fluktuasi harga bahan bakar avtur. Kondisi tersebut mendorong maskapai untuk melakukan langkah mitigasi guna menjaga keberlanjutan operasional.

Salah satu strategi yang ditempuh Garuda Indonesia adalah mengoptimalkan frekuensi penerbangan serta melakukan penyesuaian jadwal di sejumlah rute. Langkah ini diharapkan dapat menjaga produktivitas kapasitas penerbangan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Lebih lanjut, Glenny menegaskan kebijakan penyesuaian tarif ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis maskapai dengan keterjangkauan layanan transportasi udara bagi masyarakat.

Di sisi lain, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons lonjakan harga avtur yang dipicu krisis geopolitik di Timur Tengah. Per April 2026, harga avtur dilaporkan meningkat rata-rata hingga 70 persen di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan pemerintah telah menetapkan komponen fuel surcharge sebesar 38 persen yang berlaku untuk pesawat jet maupun non-jet. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPN 11 persen yang ditanggung pemerintah serta pembebasan bea masuk suku cadang pesawat hingga 0 persen.

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah ini, karena memang tidak mudah menyikapi kenaikan harga BBM avtur yang sangat tinggi akibat krisis geopolitik Timur Tengah,” kata Denon.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan berlaku selama dua bulan dan selanjutnya akan dievaluasi oleh pemerintah. Sementara itu, tarif batas atas dan tarif batas bawah (TBA/TBB) tiket pesawat hingga saat ini masih belum mengalami perubahan sejak terakhir ditetapkan pada 2019.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026 Masehi/1447 Hijriah. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan yang lain, maka harus kita laksanakan. Namun, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta [per jemaah],” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Terpisah, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah yang berkisar Rp33,5 juta pada BPIH 2026 telah melonjak karena volatilitas harga avtur global. Di samping itu, terdapat lonjakan premi asuransi war risk dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, maskapai haji 2026 yakni Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya penerbangan sebesar Rp7,9 juta per jemaah haji, dengan basis perhitungan avtur senilai US$116 sen per liter. Setali tiga uang, Saudia Airlines turut mengajukan tambahan biaya sebesar US$480 sen per jemaah dengan harga avtur US$137,4 sen per liter.

Irfan memaparkan, konflik Iran dengan sekutu Amerika Serikat (AS)-Israel juga memungkinkan maskapai melakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah udara terdampak perang. Namun, rute alternatif itu dapat menyebabkan penambahan waktu perjalanan setara 4 jam, serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12.000 ton.

“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 61,48%,” terangnya.

Berdasarkan kontrak Kemenhaj dengan masing-masing maskapai, Irfan menyebut terdapat klausul keadaan kahar (force majeure) yang memungkinkan terjadinya penyesuaian biaya berdasarkan perkembangan situasi. Namun, dia menegaskan belum ada keadaan kahar yang ditetapkan pihak berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar skema tersebut.

Pemerintah disebutnya telah memikirkan sejumlah skenario untuk menutup kenaikan biaya haji tersebut dengan memanfaatkan sumber dana yang dimiliki negara, tak terkecuali APBN. Keputusan akhir disebutnya tetap berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan pembahasan bersama jajaran kabinet.

“Penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujar Irfan.

Akumulasi Surplus

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa bantalan yang disiapkan BPKH untuk meredam kenaikan biaya penerbangan haji mencakup surplus nilai manfaat. Akumulasi nilai yang diperoleh dari dana kelolaan jemaah dan hasil investasi tersebut mencapai Rp20 triliun hingga April 2026 ini.

Meski begitu, BPKH disebutnya akan menyesuaikan skenario yang tengah digodok pemerintah agar tak ada biaya tambahan yang ditanggung jemaah. Menurut Fadlul, penggunaan akumulasi surplus berkaitan dengan hak jemaah yang masuk dalam daftar tunggu antrean haji.

“Pertanyaannya apakah jamaah tunggunya berkenan, apakah pemerintah juga berkenan, atau Komisi VIII [DPR RI] sebagai perwakilan rakyat berkenan. Kita mengikuti pemerintah, bagaimana instruksinya ke depan itu kita sesuaikan,” terang Fadlul.

Menurutnya, di tengah potensi kenaikan biaya operasional, BPKH akan menjaga stabilitas dana haji melalui optimalisasi nilai manfaat yang mencapai Rp6,69 triliun pada tahun ini. Besaran ini dimanfaatkan untuk mendukung keterjangkauan biaya haji, antara lain subsidi biaya haji di Arab Saudi sebesar Rp6,31 triliun, serta subsidi biaya dalam negeri sebesar Rp376,8 miliar.

Per 8 April 2026, Fadlul menyebut BPKH telah melakukan transfer dana BPIH 2026 kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebesar Rp12,92 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 70,95% dari total anggaran Rp18,21 triliun, dengan kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS dan Rp4.400 per riyal Arab Saudi.

Adapun, kenaikan biaya penerbangan haji dinilai bisa memicu kenaikan komponen lainnya seperti akomodasi, transportasi, hotel, layanan Masyair alias fasilitas puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga asuransi. Pemerintah didorong dapat mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Hambatan

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyampaikan bahwa opsi perombakan struktur biaya penerbangan yang menjadi bagian dari BPIH akan berjalan tidak mudah, karena harus melalui pembahasan ulang dengan DPR RI hingga disahkan melalui Keppres yang menganulir keputusan sebelumnya. Klausul kontrak dengan maskapai pun perlu dicermati ulang terkait kemungkinan adanya ruang untuk renegosiasi.

Di samping itu, dia juga menilai penggunaan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji bukan menjadi solusi terbaik karena keterkaitannya dengan banyak aspek. Oleh karenanya, Mustolih memprediksi bahwa pemerintah akan menempuh langkah untuk menambah porsi nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH, meskipun memuat risiko terhadap keseimbangan fiskal keuangan haji pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, skenario ini pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya layanan Masyair, padahal pemerintah telah memutuskan besaran BPIH beserta biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah. Situasi ini dinilai Mustolih mirip dengan saat ini, yang mana pemerintah perlu mengambil keputusan taktis secara cepat.

“Kalau opsinya adalah mengambil nilai manfaat dari BPKH, saya kira proses dan prosedurnya mesti ditempuh dengan benar, sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon jemaah haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di hadapan sekitar 800 peserta yang terdiri dari menteri, wamen, dan pejabat setara eselon I, Prabowo mengaku tidak ingin memberatkan jemaah haji Indonesia, termasuk di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk bahan bakar pesawat, avtur.

Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jemaah.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan apabila ada kenaikan komponen biaya haji pada tahun ini, kenaikan itu jangan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia.

Irfan kemudian menjelaskan bahwa sebelum perang pecah antara Iran melawan Zionis Israel dan Amerika, rata-rata biaya penerbangan per jamaah ada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun, saat perang meletus yang imbasnya harga avtur turut melambung, pihak maskapai mengusulkan ada penambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85%.

Sementara itu, jika ada perubahan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melambung hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48%.

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara maskapai Arab Saudi, Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan sebesar US$480 per orang.

Walaupun demikian, Menhaj Irfan menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat..,

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap berjalan sesuai dengan implementasi regulasi penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) serta stimulus pajak pertambahan nilai (PPN) dari pemerintah guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, hal itu dilakukan pihaknya menyikapi dinamika industri penerbangan global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik serta fluktuasi harga bahan bakar termasuk avtur.

Maskapai itu memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap terjaga sejalan dengan implementasi dukungan kebijakan Pemerintah melalui KM 83 Tahun 2026 terkait penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik, serta rencana pemberian stimulus berupa PPN 11 persen yang ditanggung pemerintah.

"Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional," kata Glenny.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," ujarnya.

Di tengah tekanan industri yang masih berlanjut, perusahaan itu juga mempersiapkan langkah-langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

Ke depan, Garuda Indonesia akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan dinamika industri aviasi global, serta memastikan setiap langkah penyesuaian dilakukan secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, lanjut Glenny mengatakan, Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan penerbangan yang aman, terpercaya, dan senantiasa hadir memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Sebagai bagian dari mandat strategis dalam mendukung konektivitas nasional demi kepentingan bangsa," kata Glenny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026