Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penyaluran dana melalui fintech Koinworks.

Coporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, perseroan menghormati segala proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dhanny dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Dhanny menuturkan, perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan prudential banking. Manajemen risiko dalam setiap proses bisnis perusahaan turut menjadi prioritas BRI.

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance, Dhanny menegaskan bahwa BRI terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian.

Dalam catatan Bisnis, Kejati Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh BRI melalui fintech Koinworks.

Ketiga tersangka itu yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT, Komisaris PT LAT berinisial BH, dan Direktur Utama atau Dirut PT LAT berinisial JB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jakarta, Dapot Dariarma menuturkan, peran tersangka selaku pengurus PT LAT pemilik Koinworks telah bekerja sama untuk mengajukan serta menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang didasarkan dengan analisis tidak layak.

Penyaluran pembiayaan itu diduga dilakukan secara melawan hukum lantaran dilakukan dengan cara memanipulasi agunan pencairan kredit bank BRI.

“Dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ungkap Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Adapun para tersangka dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang PTPK.

Para tersangka juga dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba.

Bisnis.com, MAKASSAR —PT PLN (Persero) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Makassar menyosialisasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan yang menyasar para pegawai ini dianggap menjadi langkah konkret untuk menjaga kualitas dan integritas kerja, serta bertujuan untuk membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan.

"Sosialisasi ini sendiri telah dilaksanakan mulai 17 April 2026 lalu di Aula PLN UPDL Makassar. Momentum ini harus kita manfaatkan sebagai upaya nyata dalam menjaga kualitas, kinerja, serta integritas di lingkungan kerja PLN,” ujar Officer Evaluasi dan Pengendalian Mutu dan Kinerja PLN UPDL Makassar Megawati Andriyani Samson melalui keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Materi utama disampaikan oleh Manager PLN UPDL Makassar Reza Hardiansyah, yang memaparkan pentingnya penerapan prinsip kepatuhan dan anti penyuapan dalam setiap lini operasional perusahaan.

Dia menegaskan bahwa penerapan SMAP dan SMK bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari budaya kerja yang harus dijalankan secara konsisten.

“Kita ingin memastikan bahwa PLN UPDL Makassar tidak hanya unggul dalam mencetak SDM kelistrikan yang kompeten, tetapi juga SDM yang memiliki integritas tak tergoyahkan dan patuh pada prinsip-prinsip etika bisnis yang sehat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, PLN juga menekankan penerapan prinsip “4 No’s” sebagai panduan perilaku seluruh pegawai, yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.

Sosialisasi berlangsung interaktif dan ditutup dengan komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus mengawal implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Melalui langkah ini, PLN Pusdiklat UPDL Makassar berharap dapat terus menghadirkan layanan kelistrikan dan pendidikan yang berintegritas tinggi.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui penyelenggaraan lelang serentak.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menerapkan tata kelola aset yang sehat, transparan, dan profesional.

Direktur Keuangan Bank Sumsel Babel, Amrul Muslimin menyampaikan bahwa lelang serentak ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai guna aset sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Melalui lelang ini, kami ingin memastikan aset yang belum produktif dapat dimanfaatkan kembali secara optimal sehingga mampu memberikan nilai tambah, baik bagi perusahaan maupun masyarakat,” ujar Amrul, dikutip Minggu (19/4/2026).

Adapun pelaksanaan lelang di KPKNL Pangkalpinang dijadwalkan pada 19 Mei 2026, dengan dukungan penuh dari seluruh unit kerja Bank Sumsel Babel di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda serupa yang juga akan digelar di KPKNL Lahat pada 21 Mei 2026 dan KPKNL Palembang pada 3 Juni 2026. Rangkaian tersebut mencerminkan konsistensi Bank dalam mengelola aset secara terbuka, akuntabel, serta berorientasi pada pemanfaatan yang optimal.

Amrul menegaskan bahwa kegiatan ini tidak semata berfokus pada penyelesaian kredit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, aset-aset tersebut diharapkan dapat kembali berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

“Selain meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, pelaksanaan lelang ini juga merupakan wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Bank Sumsel Babel,” imbuhnya.

Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pengawasan dari Divisi Manajemen Aset Khusus serta unit terkait lainnya guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bank pembangunan daerah, Lanjut Amrul, Bank Sumsel Babel terus berperan aktif dalam memperkuat sektor keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, perusahaan tidak hanya mengoptimalkan aset, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Bank Sumsel Babel turut mengundang masyarakat serta pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam lelang tersebut.

“Selain menjadi sarana transparansi, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi publik untuk memperoleh aset dengan nilai kompetitif dan legalitas yang terjamin,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti gugatan terkait penghangusan kuota internet dalam Sidang Perkara 33/PUU-XXIV/2026, Kamis (16/4/2026). Dalam sidang tersebut, hakim mencecar operator seluler sebagai pihak terkait.

Hakim MK Guntur Hamzah menilai persoalan kuota internet berpotensi berkaitan dengan konstitusi, mengingat layanan internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

"Artinya, maka alarm Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bergetar," kata Guntur.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Guntur menyinggung Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk perlindungan atas kepemilikan.

Dia juga menilai persoalan tarif tidak semata terkait harga, melainkan mencerminkan prinsip good corporate governance (GCG), yakni transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan keadilan (fairness).

"Jadi, ketika kuota internet belum habis gigabyte tidak dilayani lagi, apakah ini fair? Begitu juga dengan waktu belum 30 hari tetapi 28 hari sudah habis dan tidak dilayani lagi. Apakah ini masuk good corporate governance?" ujarnya.

Hakim MK Ridwan Mansyur menambahkan, penghangusan kuota saat masa berlaku habis berpotensi merugikan konsumen. Menurutnya, meskipun kuota tidak selalu terpakai, hak atas volume dan periode layanan tetap melekat pada pengguna.

"Ada hal-hal yang sama-sama penting kita dudukkan untuk agar tidak ada hak-hak yang dilanggar," kata Ridwan.

Dia meminta operator seluler memberikan informasi yang lebih jelas kepada publik terkait mekanisme kuota internet.

Gugatan tersebut diajukan oleh pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan skema penghangusan kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif berakhir.

Permohonan diajukan melalui uji materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi.

Pasal tersebut merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur penetapan tarif oleh penyelenggara berdasarkan formula dari pemerintah. Pemerintah juga dapat menetapkan batas atas dan bawah tarif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.

Pemohon menilai aturan tersebut belum mengakomodasi perkembangan layanan data internet yang kini menjadi kebutuhan dasar, setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Mereka juga menegaskan konsumen telah melakukan pembayaran di muka untuk volume data tertentu, sehingga operator berkewajiban memberikan layanan sesuai nilai yang dibayarkan.

Dalam sidang, operator telekomunikasi memberikan tanggapan. Vice President Simpati Product Marketing Adhi Putranto menyatakan istilah kuota hangus tidak tepat karena yang diberikan kepada pelanggan adalah hak akses terhadap kapasitas jaringan dalam volume dan periode tertentu.

Sementara itu, VP Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat Machdi Fauzi menegaskan layanan internet merupakan jasa, bukan barang yang dapat dimiliki secara permanen.

Menurutnya, paket internet merupakan hubungan kontraktual antara operator dan pelanggan, sehingga harga dan masa berlaku menjadi satu kesatuan layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama dengan Danantara Indonesia mulai melakukan akselerasi langkah restrukturisasi terhadap seluruh emiten konstruksi pelat merah atau BUMN Karya.

Adapun transformasi ini akan difokuskan pada penyehatan neraca keuangan dan penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan langkah itu bertujuan membangun sektor konstruksi yang transparan dan akuntabel. Dalam rapat bersama jajaran direksi BUMN Karya, Dony pun menekankan urgensi perbaikan laporan keuangan agar lebih realistis dan kredibel.

Dia juga menjelaskan bahwa transformasi yang diusung Danantara tidak hanya menyasar aspek finansial jangka pendek, tetapi juga mencakup peningkatan kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi utama perusahaan.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Melalui langkah restrukturisasi yang terukur, BP BUMN dan Danantara mendorong BUMN Karya untuk memperbaiki kinerja keuangan secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan stakeholder serta memperkuat daya saing perseroan di sektor infrastruktur.

Langkah penyehatan juga diproyeksikan bakal memberikan kepastian bagi pasar modal, mengingat beberapa emiten konstruksi BUMN masih dalam proses pemulihan kinerja pascapandemi dan restrukturisasi utang.

Dony menambahkan, dengan fondasi yang lebih sehat, BUMN Karya diharapkan mampu memainkan peran strategis sebagai pilar pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek kredibilitas di mata investor.

“Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” pungkas Dony.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), Agung Budi Waskito, mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia telah menginstruksikan agar aspek penyehatan dan transparansi laporan keuangan didahulukan dibandingkan rencana penggabungan entitas.

“Danantara mengutamakan di 2025-2026 ini, semua BUMN Karya fokus pada dua hal yaitu penyehatan melalui restrukturisasi keuangan dan pelaporan yang lebih transparan. Penyehatan didahulukan, baru setelah itu merger di akhir 2026,” ucap Agung saat ditemui di Jakarta, Senin (6/4/2026).

WIKA sendiri menargetkan seluruh proses restrukturisasi perbankan, obligasi, dan sukuk dapat rampung pada Juni 2026. Agenda tersebut dinilai menjadi kunci bagi perseroan agar suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat segera dibuka oleh otoritas pada paruh kedua tahun ini.

Strategi penyehatan turut mencakup optimalisasi aset properti non-produktif. Agung mencontohkan lahan di Cawang dan Bekasi kini dialihfungsikan menjadi area komersial dan fasilitas olahraga guna mengejar recurring income.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penyerapan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar 54.911.065 liter sepanjang kuartal I 2026. Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan layanan transportasi publik sekaligus memastikan distribusi barang tetap berjalan di berbagai wilayah.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan penggunaan BBM subsidi tersebut dilaksanakan secara terukur dan akuntabel sebagai bentuk transparansi kepada pemerintah dan masyarakat.

“Kami memastikan penyerapan BBM subsidi dilakukan sesuai peruntukannya, dengan prinsip Good Corporate Governance. Setiap proses dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terus kami jaga konsistensinya,” ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 99/P3JBT.KOM/BPH.DBBM/2025, total kuota BBM subsidi yang dialokasikan kepada KAI pada 2026 mencapai 214.342.000 liter. Dari jumlah tersebut, mayoritas diperuntukkan bagi operasional kereta penumpang sebesar 191.022.000 liter, sementara sisanya digunakan untuk angkutan barang seperti peti kemas, parcel, semen, dan klinker.

Anne mengatakan penyerapan BBM subsidi tersebut hadir dalam setiap perjalanan dan distribusi yang dijalankan KAI. Angkutan semen berperan dalam memperkokoh pembangunan infrastruktur, sementara klinker sebagai bahan baku utama semen disalurkan untuk menjaga kesinambungan proses produksinya.

“Dari sini, pembangunan hunian, fasilitas publik, hingga infrastruktur dasar dapat terus berlangsung,” lanjut Anne.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali menargetkan bisa masuk menjadi Bank dengan kategori KBMI 2 pada 2026 dengan tambahan modal dari pemegang saham.

Pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung telah menambah modal Rp746 miliar sehingga modal inti saat ini mencapai Rp5,7 triliun.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan untuk masuk KBMI 2 dibutuhkan modal inti di atas Rp6 triliun.

"Diharapkan Bank BPD Bali pada tahun 2026 dapat naik kelas menjadi Bank dengan kategori KBMI 2 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026," jelas Sudharma dikutip Senin (13/4/2026).

Sudharma menjelaskan pencapaian kinerja positif Bank BPD Bali didorong oleh ekspansi kredit yang agresif dan berfokus pada sektor produktif, peningkatan DPK dengan CASA yang terkendali serta inovasi produk dan layanan digital.

“Bank BPD Bali secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjaga kepercayaan publik. Kedepannya, Bank BPD Bali akan terus melakukan upaya peningkatan fundamental bisnis, sinergi yang terintegrasi di seluruh lini bisnis untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memperkuat keunggulan kompetitif bank," jelas Sudharma.

Hingga kuartal I/2026, pertumbuhan aset yang mencapai Rp42,71 triliun atau tumbuh 8,23% secara tahunan (yoy) per Maret 2026. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, Bank BPD Bali mencatat penyaluran kredit sebesar Rp25,29 triliun atau tumbuh 8,66% secara tahunan (yoy), sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp35,46 triliun atau meningkat 5,36% secara tahunan (yoy).

Penyaluran kredit didominasi oleh kredit UMKM mencapai 52,09% dari total portofolio kredit. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung UMKM, yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi mencapai Rp550,9 miliar dan Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp78,41 miliar per Maret 2026.

Selain penyaluran KUR, Bank BPD Bali juga mencatat realisasi debitur graduasi dari KUR melalui produk kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju) dengan volume sebesar Rp1,27 triliun, sehingga capaian tersebut menunjukkan program KUR semakin efektif mendorong pelaku UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) kembali menunjukkan konsistensinya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan mempertahankan predikat 'very good' (Level 4) pada ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2025.

Pada penilaian tahun ini, SMBR mencatatkan skor 94,56, meningkat dari 92,84 pada tahun sebelumnya, atau tumbuh 1,72 poin secara year-on-year (YoY).

General Manager Of Corporate Secretary Hari Liandu menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

"Peningkatan ini mencerminkan penguatan berkelanjutan dalam implementasi praktik tata kelola perusahaan yang berstandar internasional," katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis akhir pekan lalu.

Hari menambahkan, pencapaian ini menempatkan SMBR di atas rata-rata perusahaan publik kategori Big Cap di ASEAN yang berada pada level 82,60. Hal itu juga mempertegas posisi perusahaan sebagai entitas yang unggul dalam praktik tata kelola.

Menurut dia capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Capaian skor ASEAN CG Scorecard ini menjadi bukti nyatakomitmen SMBR dalam mengimplementasikan praktik GCG yang selaras dengan standar internasional. Kami terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola, termasuk penguatan aspek keberlanjutan dan ketangguhan sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan," paparnya.

Peningkatan kinerja terutama terlihat pada aspek keberlanjutandan ketangguhan, yang mencerminkan keseriusan perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasional bisnis.

Hal ini mencakup pengelolaan risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penguatan peran dewan dalam pengawasan isu keberlanjutan.

Hari mengemukakan SMBR berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan praktik tata kelola, termasuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil asesmen sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan.

"Dengan capaian ini, SMBR optimistis dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tingkat regional maupun global," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan batas minimum free float sebesar 15 persen melalui pembaruan Peraturan Bursa Nomor I-A yang mulai berlaku efektif pada 31 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan dalam mendorong kualitas perusahaan tercatat dan memperkuat kepercayaan investor di pasar modal.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, perubahan tersebut telah melalui proses Rule Making Rule (RMR) dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyesuaian ini juga selaras dengan agenda percepatan reformasi pasar modal.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia guna meningkatkan kualitas Perusahaan Tercatat, memperkuat tata kelola, serta mendorong pelindungan investor yang lebih optimal,” kata Kautsar dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, BEI tidak hanya menaikkan batas minimum free float untuk tetap tercatat di Bursa menjadi 15 persen, tetapi juga menyesuaikan ketentuan free float pada saat pencatatan awal. Skema baru menggunakan pendekatan berbasis kapitalisasi pasar dengan tier 15 persen, 20 persen, dan 25 persen dari total saham yang dicatatkan.

Selain itu, BEI menetapkan ketentuan khusus free float untuk calon perusahaan tercatat dengan nilai penawaran umum tertentu. BEI juga membuka ruang bagi perusahaan untuk mengajukan klasifikasi pemegang saham tertentu agar dapat dihitung sebagai free float.

Untuk mendukung implementasi kebijakan, BEI memberikan masa transisi bertahap sesuai kapitalisasi pasar per 31 Maret 2026. Perusahaan dengan kapitalisasi minimal Rp5 triliun dan free float di bawah 12,5 persen wajib memenuhi 12,5 persen paling lambat 31 Maret 2027, serta mencapai 15 persen pada 31 Maret 2028.

Sementara itu, perusahaan dengan free float antara 12,5 persen hingga 15 persen wajib memenuhi ketentuan 15 persen paling lambat 31 Maret 2027. Adapun perusahaan dengan kapitalisasi di bawah Rp5 triliun diberikan waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi TLKM 30 merupakan agenda reformasi menyeluruh yang dijalankan Telkom sebagai upaya untuk terus memperkuat fundamental bisnis.

Tahun 2026 menjadi momentum eksekusi bagi Telkom dalam membuktikan implementasi strategi tersebut, yang mencakup penataan portofolio bisnis, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), restrukturisasi dan streamlining anak usaha, serta pembentukan strategic holding guna mendorong operational excellence dan unlocking value dari aset yang dimiliki TelkomGroup.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Dian Siswarini pada agenda TelkomGroup Business Update yang diselenggarakan di Jakarta, pada Jumat (6/3).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana, Direktur Wholesale & International Service Telkom Budi Satria Dharma Purba, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Human Capital Management Willy Saelan.

TLKM 30 dirancang sebagai strategi transformasi jangka menengah hingga tahun 2030 untuk meningkatkan kinerja sekaligus daya saing Telkom sebagai enabler ekosistem digital yang berdaya saing global.

Melalui inisiatif ini, Telkom melakukan penataan portofolio bisnis secara lebih terarah serta memperkuat praktik tata kelola perusahaan agar setiap lini bisnis dapat berkembang optimal dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan.

Transformasi TLKM 30 juga sejalan dengan agenda total governance reset pada pengelolaan BUMN yang didorong oleh misi Danantara, dengan menekankan penguatan praktik tata kelola yang transparan, prudent, serta disiplin dalam pengelolaan aset perusahaan.

Upaya tersebut mencakup normalisasi dan peningkatan kualitas aset, praktik pengeluaran yang akuntabel, serta penyelarasan pencatatan keuangan agar laporan perusahaan semakin akurat dan wajar.

Dalam implementasinya, Telkom mendorong peningkatan operational excellence melalui penguatan disiplin, perbaikan proses bisnis, serta pengelolaan alokasi modal yang lebih efisien.

Hal ini juga didukung oleh transformasi budaya perusahaan yang menekankan kolaborasi, akuntabilitas, serta orientasi pada kinerja dan penciptaan nilai. Langkah-langkah tersebut mengakselerasi efisiensi pengelolaan sumber dayasehingga fundamental bisnis Telkom semakin solid utamanya di tengah tantangan ketidakpastian global dan kebutuhan akan kemandirian infrastruktur digital. Sebagai perusahaan yang dual listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE), Telkom juga senantiasa memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Sejumlah progres transformasi mulai terlihat sejak implementasi TLKM 30 pada pertengahan tahun lalu. Salah satunya adalah pembentukan entitas FiberCo melalui spin-off sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) atau Infranexia sebagai langkah pertama untuk unlocking value pada bisnis infrastruktur digital.

InfraNexia akan fokus mengembangkan bisnis fiber sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan investasi, serta membuka peluang network sharing dan kemitraan strategis guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, entitas ini diharapkan menjadi salah satu engine of growth baru bagi TelkomGroup. Selain FiberCo, Telkom juga menyiapkan langkah strategis untuk membuka potensi nilai dari aset infrastruktur lainnya, termasuk bisnis data center dan tower melalui NeutraDC dan Mitratel.

Sebagai bagian dari langkah transformasi, Telkom juga menjalankan streamlining melalui penataan portofolio entitas usaha di lingkup TelkomGroup. Perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai entitas anak usaha guna memastikan fokus pada core business di sektor telekomunikasi dan digital, sekaligus menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien.

Implementasi awal dari upaya streamlining tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) yang telah dilakukan oleh PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra) menuju divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika) beserta entitas anak usahanya TelkoMedika yang bergerak di bidang third party administrator pada sektor kesehatan sebagai bentuk penataan portofolio bisnis non-core di TelkomGroup. Pada saat yang sama, Telkom turut memperkuat peran perusahaan sebagai strategic holding.

Dalam model ini, Telkom berfokus pada fungsi value creation dan governance oversight, sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company yang menjadi penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa TelkomGroup akan memperkuat struktur bisnis melalui operating company yang berfokus pada empat pilar utama sebagai mesin pertumbuhan perusahaan ke depan, yakni B2C, B2B ICT, Digital Infrastructure, serta International Business.

Melalui struktur ini, Telkom berupaya memastikan setiap lini bisnis memiliki fokus yang lebih tajam sekaligus mampu bergerak lebih lincah dalam mengoptimalkan potensi ekosistem digital di Indonesia.

“TLKM 30 kami jalankan untuk membuka nilai yang lebih besar dari seluruh potensi bisnis Telkom sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan kepada negara dan pemegang saham, melalui peningkatan nilai dan dividen. Pada saat yang sama, dengan dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi ini kami dorong untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat melalui layanan konektivitas digital yang semakin merata dan berkualitas,” tutup Dian.

Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekanan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan pada momentum hari raya.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan implementasi standar ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

"Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra.

TASPEN juga mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut sejalan dengan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel.Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email [email protected], SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN juga menjalankan berbagai program untuk memperkuat budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi antikorupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), program Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan GCG di kantor pusat maupun cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal.

Dalam kampanye tersebut, perusahaan menekankan penerapan prinsip 5 NO, yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta.

Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT TASPEN (Persero) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas institusi. Hal ini dilakukan dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apapun kepada jajaran insan TASPEN maupun Anak Perusahaan. Langkah ini merupakan bagian wujud nyata komitmen TASPEN dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan mencegah potensi konflik kepentingan di hari yang fitri ini.

Corporate SecretaryTASPEN Henra menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi. “Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra.

Lebih lanjut, TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mengimplementasikan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel. Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan oleh perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email pengaduan@taspen.co.id, SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang tahun 2025, TASPEN juga telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest). Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta. Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.