Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi I perdagangan hari ini, Selasa (16/12/2025) ditutup koreksi tipis 0,002% ke 8.649. Indeks komposit diramal masih akan kesulitan memecahkan rekor ATH penutupan baru 8.710.

Berkaca pada perdagangan kemarin Senin (14/12), IHSG ditutup melemah 0,13% ke 8.649, meskipun di sesi I indeks komposit sempat mendekati rekor tertingginya, yakni di level 8.709. Penurunan IHSG kemarin terjadi di akhir-akhir sesi perdagangan.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut, secara teknikal pembentukan histogram negatif pada MACD masih berlanjut dan Stochastic RSI berada pada oversold area. Sekuritas memproyeksi pada penutupan hari ini tidak ada rekor ATH penutupan baru tercipta.

"Kami memperkirakan IHSG berpotensi bergerak dalam rentang level 8.625-8.675 pada perdagangan sesi II Selasa," tulisnya, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Tim Riset Samuel Sekuritas memprediksi IHSG hari ini akan ditutup melemah, dengan pemberat utamanya datang dari sentimen lesunya harga komoditas dan pasar modal global.

Pada Senin (15/12) kemarin, indeks saham utama AS kompak turun. Dow terpangkas 0,09%, S&P 500 minus 0,16%, dan Nasdaq melemah 0,59%. Pelemahan pasar modal AS ini seiring munculnya tekanan jual pada sejumlah saham sektor AI. Sedangkan, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun juga turun 0,52%, dibarengi oleh Indeks Dolar AS yang juga melemah 0,11% ke 98,29.

Setali tiga uang, pasar modal Asia juga melemah. Indeks saham utama Bursa Efek Tokyo (Nikkei) terpangkas 1,31%, begitu pula dengan indeks saham utama Hong Kong (Hang Seng) yang turun 1,34%, dan Shanghai Composite Index ditutup koreksi 0,55%.

Sementara di pasar komoditas, mayoritas juga ditutup melemah. Contohnya, minyak WTI turun 2,23% ke US$56,60 per barel, minyak Brent melemah 1,98% ke US$60,34 per barel, CPO terkoreksi 0,17% ke MYR 4.011. Sedangkan, harga emas naik tipis 0,11% ke US$4.332,9 per oz.

"Kami memperkirakan IHSG akan melemah hari ini, seiring sentimen negatif dari pasar regional dan komoditas," tulis riset Samuel Sekuritas.

Menilik performa saham di sesi I hari ini, sejumlah saham emiten komoditas berkapitalisasi pasar jumbo bergerak variatif. Misalnya, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menguat 3,08% ke Rp6.700, sedangkan saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) melemah 0,56% ke Rp3.580. Sementara, saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) belum berubah di Rp16.800.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020.

Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat pada 2021 menjadi Rp48,3 triliun, dan melonjak tajam seiring dengan periode peningkatan harga komoditas pada 2022 menjadi Rp111,2 triliun.

Peningkatan berlanjut pada 2023 menjadi Rp137,4 triliun. Setelah itu, penurunan harga komoditas terjadi dan setoran pajak dari minerba pada 2024 anjlok ke Rp71,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa pada acara diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba', Kamis (11/12/2025).

Menurut Ihsan, ini sejalan dengan kondisi kontribusi sektor minerba terhadap PDB Indonesia yang pada kuartal III/2025 tercatat tumbuh hanya 5,04% (yoy). Dalam hal ini, batu bara menyumbang 3,36% terhadap PDB, sedangkan mineral lebih kecil yaitu 1,74%.

"Artinya kalau kita lihat angka penerimaan sejalan juga kontribusi sektor minerba ini total Rp43,3 triliun atau 2,65% total penerimaan nasional," ujarnya pada acara yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Secara terperinci, penerimaan pajak dari sektor mineral memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap penerimaan sampai dengan November 2025 yakni Rp35,5 triliun. Kontribusinya setara 2,18% di mana sumbangsih terbesar berasal dari pertambangan tembaga.

Ihsan tidak menampik bahwa kondisi harga komoditas, khususnya nikel dan batu bara, ikut menyumbang semakin turunnya setoran pajak sektor minerba. Akan tetapi, dia turut mengungkap bahwa ada permasalahan juga soal kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor tersebut.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020-2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum.

"Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%," ungkap pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu.

"Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJ [Ditjen Anggaran] untuk PNBP," ungkapnya.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada.

Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya.

"Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret," ujarnya.

Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak.

"Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas beras terpantau masih cukup stabil hingga pertengahan Desember 2025. Tren harga beras sempat mengalami penurunan dalam waktu 2 bulan terakhir.
Berdasarkan pantauan dari dashboard Informasi Harga Pangan Strategis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (11/12/2025), harga eceran tertinggi atau HET nasional untuk beras premium berada di kisaran Rp14.900—Rp15.800 per kilogram.
Adapun untuk beras medium HET tercatat Rp13.500—Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) berada di level Rp12.500—Rp13.500 per kilogram.
Dalam rilis resminya pada 1 Desember 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan rata-rata harga beras baik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran, masing-masing 0,88%, 0,93%, dan 0,59% secara bulanan (month-to-month/MtM).
Kondisi tersebut sama dengan situasi 2 bulan sebelumnya yang terjadi penurunan harga di setiap rantai pasok.
Dari sisi data inflasi, BPS mencatat inflasi pada November 2025 berada di level yang relatif stabil. BPS mencatat inflasi bulanan sebesar 0,17%, sementara itu inflasi tahunan mencapai 2,72%, dan inflasi tahun kalender 2025 tercatat 2,27%.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga di berbagai kelompok barang dan jasa masih dalam batas aman menjelang akhir tahun.
“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dikutip dari keterangan resminya, Kamis (11/12/2025).
Adapun kenaikan harga emas dipengaruhi oleh pergerakan harga global yang cenderung naik sepanjang tahun, yang kemudian tercermin pada harga emas perhiasan di dalam negeri.
Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga dan menahan laju inflasi.
Daging ayam ras, beras, dan cabai merah mencatat deflasi. Beberapa komoditas lain seperti telur ayam, dan kentang juga mengalami penurunan harga meski kontribusinya kecil.
Jika dilihat berdasarkan komponennya, inflasi inti menjadi penyumbang terbesar. Komponen harga yang diatur pemerintah juga mencatat kenaikan, terutama tarif angkutan udara.
Menurut wilayah, secara bulanan tercatat 28 provinsi mengalami inflasi, dan 10 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua, yaitu sebesar 1,69%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Aceh, yaitu sebesar 0,67%. (*)

Bisnis.com, DENPASAR – Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal melakukan intervensi harga komoditas yang memberi andil terhadap inflasi.

Pj. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal menekankan perlunya intervensi sistematis terhadap komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah dan bawang merah melalui penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tata kelola komoditas, pemetaan sentra produksi, kerja sama antardaerah, pengawasan distribusi, dan peningkatan produktivitas sebagai strategi jangka panjang menjaga stabilitas harga pangan.

"Identifikasi dan pemetaan produksi antar wilayah untuk mengurangi tekanan inflasi dan disparitas harga antardaerah pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah harus dilakukan. Hal ini memerlukan dukungan koordinasi antar kepala daerah kabupaten/kota untuk memastikan kelancaran distribusi dan rantai pasok pangan," jelas Faozal dikutip dari siaran pers, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, Sekda juga menyarankan TPID agar melakukan monitoring ke pasar-pasar untuk mendapatkan data perkembangan inflasi secara real time.

Hasil monitoring akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk melakukan intervensi secara lebih efektif.

Usulan gerakan tanam cabai di seluruh tingkat lembaga pendidikan dasar-menengah perlu digalakkan untuk meningkatkan produksi lokal dan melatih siswa sebagai bagian dari pembelajaran dan membangun kesadaran pengendalian inflasi sejak dini, didukung dengan teknologi penyimpanan yang dapat memperpanjang usia simpan hasil produksi.

Terakhir, penguatan koordinasi antara pemerintah dan mitra swasta untuk memperluas jangkauan pengawasan dan intervensi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, memaparkan perkembangan inflasi di NTB. Secara umum, tekanan inflasi di tahun 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kelompok pangan bergejolak (VF) dan inflasi inti (CI).

"Meski demikian, tekanan inflasi hingga November 2025 terpantau tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. Adapun pada bulan November 2025, NTB tercatat mengalami inflasi sebesar 0,34% (month-to-month/mtm), 2,74% (year-on-year/yoy), 2,27% (year-to-date/ytd). Sejumlah komoditas pangan (tomat, bawang merah, dan ikan teri) tercatat menyumbang inflasi November 2025, termasuk emas perhiasan seiring masih tingginya ketidakpastian global," kata Hario.

Meski tekanan inflasi cukup terkendali, kembali normalnya siklus cuaca pasca el nino turut mendorong kembali normalnya siklus pergerakan harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Berdasarkan data historis, komoditas aneka cabai dan bawang merah terpantau meningkat menjelang akhir tahun.

Selain itu, kecenderungan meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru, diperkirakan turut mendorong kenaikan harga daging dan telur ayam.

Sementara itu, dukungan BI dalam rangka pengendalian TPID antara lain melanjutkan pelaksanaan OPM yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, sinergi HLM dan capacity building TPID di Kab/Kota seluruh Provinsi NTB, dukungan sarana/prasarana bagi klaster ketahanan pangan dan komoditas inflasi, pembinaan klaster pertanian untuk peningkatan kapasitas salah satunya melalui perluasan benih padi varietas Gamagora 7.

Sampai dengan akhir tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada rentang 2,5% ±1%. Meski demikian, seiring dengan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan sebagaimana tren inflasi 5 tahun terakhir pada bulan November dan Desember, kita tetap perlu waspada.

Beberapa rekomendasi yang diberikan BI NTB sebagai tindak lanjut untuk menjaga kestabilan harga pangan antara lain antisipasi komoditas tertentu yang harganya fluktuatif bahkan naik (aneka cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam), pelaksanaan GPM harus dilakukan secara 3T (tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran) terutama untuk komoditas VF menjelang nataru, kemudian memastikan pengendalian harga tarif angkutan menjelang Nataru.

Kemudian memastikan kelancaran logistik dengan ketersediaan armada yang cukup termasuk rute dan frekuensi perjalanan serta memprioritaskan angkutan yang memuat bahan pangan, kemudian industrialisasi melalui penguatan berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran kebutuhan komoditas diarahkan untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk belanja dengan bijak," kata Hario.

Bisnis.com, CIREBON - Laju inflasi Kota Cirebon kembali bergerak naik pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi year on year (yoy) mencapai 2,87% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) menyentuh 107,81.

Tekanan harga paling kuat bersumber dari kelompok pangan dan layanan kesehatan yang terus menunjukkan tren menguat dalam beberapa bulan terakhir.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon, Ujang Mauludin, menjelaskan situasi harga komoditas masih sensitif terhadap dinamika pasokan dan pola konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.

"Kenaikan parameter inflasi yoy menjadi sinyal perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku distribusi, dan sektor produsen, terutama untuk komoditas strategis," ucap Ujang, Kamis (4/11/2025).

Kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 5,08% yoy.

Ujang menilai kelompok ini menjadi indikator paling mudah terguncang oleh perubahan cuaca, biaya distribusi, serta pola permintaan musiman.

Komoditas seperti beras, cabai, gula, hingga produk olahan tembakau masih menjadi penyebab utama tekanan inflasi.

Ia menambahkan, tren kenaikan harga pada kelompok ini memperlihatkan ketergantungan pasar pada pasokan luar wilayah. Ketika distribusi terganggu, dampak harga segera terlihat di tingkat konsumen.

"Kondisi pasar Ciayumajakuning selama dua bulan terakhir pun memperlihatkan gejolak yang cukup terasa pada produk hortikultura dan bahan pangan pokok," ujarnya.

Kelompok kesehatan mengalami lonjakan signifikan hingga 6,02% yoy. Ujang menyebut kenaikan tarif layanan medis, harga obat, serta biaya rawat jalan menjadi faktor pendorong.

"Kenaikan di sektor kesehatan memberi tekanan tambahan bagi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah," ujarnya.

Tren ini dinilai perlu antisipasi jangka pendek berupa monitoring tarif layanan kesehatan dan evaluasi ketersediaan obat generik di fasilitas pelayanan publik.

Lonjakan harga kesehatan biasanya terjadi menjelang akhir tahun seiring penyesuaian tarif layanan di berbagai fasilitas.

Kenaikan biaya pendidikan tercatat 4,84% yoy, menjadi peringatan jika biaya sekolah dan biaya penunjang belajar terus bergerak naik. Di sisi lain, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mencatat kenaikan 3,27%.

Ujang melihat perubahan gaya konsumsi masyarakat yang semakin sering membeli makanan siap saji berpengaruh cukup besar.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga meningkat 3,25%, dipicu penyesuaian tarif layanan kecantikan dan kebutuhan harian rumah tangga.

Kelompok transportasi relatif terkendali dengan kenaikan 0,98% yoy. Stabilnya tarif angkutan umum dan harga BBM membantu menahan laju inflasi lebih tinggi. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,55%, menunjukkan pergerakan harga yang masih wajar di pasar ritel.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga hanya meningkat 0,25%, menandakan tidak ada gejolak signifikan pada tarif dasar layanan utilitas.

Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatat 0,00%, memperlihatkan stabilitas harga layanan digital.

Secara month-to-month (mtm), inflasi Kota Cirebon pada November tercatat 0,16%. Angka ini tergolong moderat, meski menunjukkan adanya tekanan harga menjelang pergantian tahun.

Inflasi kumulatif/year-to-date (ytd) juga berada di 2,43%. Ujang menganggap posisi ini masih aman, namun pemerintah daerah perlu tetap menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pada Desember.

"Kestabilan harga menjelang akhir tahun menjadi prioritas agar inflasi tidak melampaui target regional. Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan," tutup Ujang.

Bisnis.com, MAJALENGKA-- Laju inflasi di Kabupaten Majalengka terus bergerak dalam tren moderat menjelang akhir tahun.

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) pada November 2025 tercatat 2,95% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di level 109,98.

Pergerakan harga tersebut menegaskan adanya tekanan dari sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kebutuhan harian rumah tangga.

Kepala BPS Kabupaten Majalengka, Joni Kasmuri, menjelaskan dinamika harga komoditas yang membentuk angka inflasi bulan ini.

"Beberapa kelompok pengeluaran mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mendorong inflasi y-on-y tetap berada di zona positif,' kata Joni, Rabu (3/11/2025).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan 4,18%. Lonjakan ini menunjukkan masih kuatnya tekanan harga pada bahan pangan, terutama komoditas musiman yang mulai terdampak cuaca serta tingginya permintaan menjelang pergantian musim tanam.

Kelompok pakaian dan alas kaki turut mencatat kenaikan 2,97%. Kenaikan ini diperkirakan berkaitan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat pada momen akhir tahun, baik untuk kebutuhan sekolah maupun persiapan libur panjang.

Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,11%. Joni menyebut kenaikan ringan tersebut dipengaruhi penyesuaian tarif layanan tertentu serta perubahan pola konsumsi terkait cuaca yang mulai memasuki musim hujan.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 1,14%. Menurut Joni, tren ini memperlihatkan meningkatnya belanja rumah tangga untuk pemeliharaan perabot dan peralatan domestik.

Kelompok transportasi tumbuh 0,55%, berkaitan dengan pergerakan harga angkutan serta bahan bakar. Sektor rekreasi, olahraga, dan budaya mencatat kenaikan 2,05%, mengindikasikan peningkatan aktivitas hiburan jelang liburan akhir tahun.

Kelompok pendidikan naik 1,37%, sedangkan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 0,78% seiring meningkatnya frekuensi konsumsi di luar rumah.

Tekanan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak 18,21%, menunjukkan adanya penyesuaian harga layanan harian seperti perawatan tubuh dan kebutuhan non-esensial lain.

Dua Kelompok Mengalami Penurunan Indeks

Meski sebagian besar kelompok mencatat kenaikan, dua kelompok pengeluaran turun tipis. Kelompok kesehatan turun 0,09% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 0,44%. Penurunan ini cukup membantu menahan laju inflasi agar tidak bergerak lebih tinggi.

Selain inflasi tahunan, BPS mencatat inflasi month to month (m-to-m) November 2025 berada di angka 0,22%. Angka ini mencerminkan adanya kenaikan harga bulanan yang relatif moderat dan berada dalam batas kewajaran menjelang akhir tahun.

Adapun inflasi year to date (y-to-d) Majalengka pada November 2025 berada di 2,56%. Joni menilai capaian tersebut menandakan stabilitas harga masih terjaga meski tekanan musiman mulai terasa.

“Pergerakan inflasi sampai November tetap terkendali. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memonitor komoditas strategis agar lonjakan harga menjelang akhir tahun tetap dapat diantisipasi,” ujar Joni.

Dengan tren inflasi yang cenderung stabil, Majalengka memasuki penghujung 2025 dengan optimisme kehati-hatian. Meski beberapa komoditas menunjukkan tekanan cukup kuat, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang menjadi kunci menjaga harga tetap stabil dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan ekspor Indonesia pada Oktober 2025 masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi target surplus tahunan di atas US$35 miliar dinilai sulit tercapai.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

“Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

“Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

“Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,24 miliar pada Oktober 2025, atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$24,81 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas.

Perinciannya, nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

“Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil -0,34%,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Komoditas hasil minyak juga turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,20% dengan andil -0,84%.

Namun sepanjang Januari—Oktober 2025, BPS mencatat total ekspor meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$218,82 miliar. Sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, total ekspor mencapai US$234,04 miliar.

Dari sana, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Di sisi lain, total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

BPS menyebut peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diyakini masih memiliki momentum penguatan jelang penutupan 2025. Ekspektasi window dressing dan sentimen global menjadi katalis utama pendorong indeks.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, mengatakan bahwa setelah mencetak kinerja positif sepanjang November, peluang IHSG untuk tetap berada di jalur positif selama Desember 2025 masih terbilang kuat.

Proyeksi penguatan itu didasari oleh tren bullish yang telah terbentuk selama bulan sebelumnya serta kecenderungan historis pasar pada akhir tahun.

“Pola musiman window dressing memang cenderung mengarahkan indeks ke zona positif di akhir tahun sentimen global juga mendukung, terutama ekspektasi penurunan suku bunga The Fed di akhir tahun, yang biasanya meningkatkan minat investor ke aset berisiko,” ujarnya Selasa (2/12/2025).

Selain itu, optimisme pasar di dalam negeri juga diperkuat oleh berbagai stimulus pemerintah serta likuiditas yang beredar.

Ekky menekankan bahwa selama tidak muncul guncangan eksternal baru yang signifikan, tren penguatan ini berpotensi berlanjut, meskipun koreksi sehat dalam jangka pendek tetap mungkin terjadi di tengah volatilitas.

Dari sisi global, sentimen paling krusial datang dari Amerika Serikat (AS). Ekspektasi pasar terhadap potensi penurunan suku bunga The Fed pada akhir tahun, atau setidaknya sinyal dovish yang lebih jelas, menjadi angin segar.

Kebijakan tersebut secara historis meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko, termasuk pasar saham di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Adapun harga komoditas juga perlu dicermati. Pemulihan harga minyak, emas, ataupun nikel dapat menjadi katalis tambahan bagi sejumlah sektor terkait.

“Selama kondisi global stabil dan tidak ada kejutan negatif, IHSG berpeluang besar untuk mempertahankan tren bullish sepanjang Desember,” tuturnya.

Mengenai sektor pendorong, Ekky memproyeksikan bahwa kontributor utama tidak akan jauh berbeda dari periode sebelumnya. Namun, dia melihat adanya peluang rotasi sektor ke saham-saham yang valuasinya saat ini relatif lebih murah jika dikomparasikan dengan rata-rata historisnya.

Menurut dia, sektor-sektor yang diperkirakan berpotensi menjadi target rotasi antara lain, perbankan, konsumer, batu bara, hingga properti.

“Sementara itu, saham second liner yang sudah menguat sepanjang 2025 masih berpotensi melanjutkan tren positif, terutama karena banyaknya aksi korporasi yang menjadi katalis tambahan,” pungkasnya.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kinerja ekspor Indonesia yang terjadi sejak Agustus 2025 menjadi alarm. Meski secara kumulatif tumbuh, tren penurunan bulanan dan tekanan tarif Amerika Serikat (AS) membuat realisasi ekspor semakin jauh dari target.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor Indonesia turun 2,31% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$24,24 miliar pada Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan itu utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas. Dia mengatakan BBM menjadi komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar.

“Secara tahunan, komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar itu yang pertama adalah bahan bakar mineral atau HS27, nilainya turun 19,04% dan volumenya turun 7,26%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Selain BBM, komoditas biji logam terak dan abu atau HS26 juga mengalami penurunan baik secara nilai maupun volume, masing-masing turun sebesar 97,85% dan 50,71%. Serta, tembaga dan barang daripadanya atau HS 74 yang nilainya turun 43,72% dan volumenya turun 14,65%.

Secara terperinci, BPS mencatat nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% yoy dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

Meski demikian, secara kumulatif Januari—Oktober 2025, total ekspor tumbuh 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar. Adapun, andil utama peningkatan ekspor disumbang oleh industri pengolahan sebesar 11,68%.

Tekanan Harga Komoditas

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan net ekspor hingga Oktober masih memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meski realisasi ekspor jauh dari sasaran pemerintah.

“Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Menurut Wijayanto, surplus ekspor sampai Oktober baru sekitar US$24 miliar atau 69% dari target. Situasi ini dipengaruhi tekanan harga komoditas yang terus melemah dan perlambatan ekonomi China.

Dengan waktu tersisa dua bulan, ruang kebijakan pun semakin menyempit. Dia menilai, pemerintah harus menjaga stabilitas nilai tukar agar tetap kompetitif, memperbaiki manajemen ekspor–impor, serta menekan arus impor ilegal.

“Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ucapnya.

Efek Tarif Trump

Di sisi lain, tekanan ekspor semakin berat sejak kebijakan tarif resiprokal AS. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut tren penurunan ekspor terlihat konsisten, baik secara tahunan maupun bulanan.

“Polanya itu kan setelah bulan Agustus ya, terutama setelah berlakunya tarif resiprokal Donald Trump. Ini kita bisa lihat bahwa ekspornya itu sedikit demi sedikit turun, sejak Agustus, dari ke September, Oktober,” kata Faisal kepada Bisnis.

Merujuk data BPS, nilai ekspor Indonesia memang turun dari US$24,96 miliar pada Agustus menjadi US$24,67 miliar pada September, dan kembali susut menjadi US$24,24 miliar pada Oktober. Secara tahunan, angkanya merosot 2,31% dibandingkan Oktober 2024 yang pernah mencapai US$24,81 miliar.

Faisal menilai tren ini menunjukkan tekanan struktural, bukan semata fluktuasi jangka pendek. Di saat ekspor melemah, impor justru meningkat karena beban tarif di AS membuat pengiriman produk Indonesia tersendat, sementara Indonesia harus menyerap lebih banyak barang dari Negeri Paman Sam dan limpahan pasokan dari negara lain seperti China.

Sebelum Agustus, lanjut Faisal, ekspor sempat melonjak akibat fenomena frontloading, yakni percepatan pengiriman untuk menghindari tarif baru. Alhasil, ekspor kumulatif Januari—Oktober 2025 masih tumbuh 6,96% dibandingkan periode tahun sebelumnya US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar.

Namun, Faisal memperingatkan tren melemah bakal berlanjut hingga akhir 2025 dan bahkan dapat berimbas ke sepanjang 2026. Meski demikian, neraca perdagangan masih mencatat surplus US$35,88 miliar hingga Oktober, memperpanjang rekor surplus selama 66 bulan berturut-turut.

Ke depan, Core menilai pemerintah perlu menegosiasikan ulang kebijakan tarif dengan AS yang bersifat tidak tertulis dan kerap berubah pada tahap implementasi, terutama karena beberapa tarif pangan sebelumnya sempat dibatalkan untuk meredam inflasi domestik AS.

Strategi Genjot Ekspor

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyampaikan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% pada 2025. Dewi menegaskan neraca perdagangan yang sudah surplus selama 66 bulan berturut-turut menjadi modal untuk menjaga optimisme.

“Kementerian Perdagangan optimistis target ekspor akan tercapai, terlebih dengan potensi peningkatan permintaan global menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Dewi kepada Bisnis.

Di samping itu, Kemendag juga terus mendorong penyelesaian perjanjian dagang strategis, hilirisasi produk ekspor, dan perluasan akses pasar termasuk bagi UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor yang melibatkan 46 perwakilan dagang di 33 negara.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai pelaku usaha tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan ekspor Oktober 2025. Dia menyebut, penurunan Oktober ini lebih bersifat bulanan dan teknis, bukan tren pelemahan struktural.

Menurutnya, secara tahunan kinerja ekspor masih solid, dengan total ekspor tumbuh hampir 7% dan ekspor nonmigas melonjak lebih dari 8%.

Biasanya, lanjut dia, pergerakan ekspor di akhir tahun memang bersifat musiman dan sering bergeser ke November–Desember, terutama pada komoditas berbasis kontrak seperti mineral olahan, kimia dasar, dan produk agro tertentu.

“Jadi, dampaknya ke pelaku usaha tidak terlalu signifikan selama tren tahunan masih positif,” tutur Erwin kepada Bisnis.

Adapun, Kadin kini tengah mendorong percepatan realisasi ekspor yang sudah memiliki permintaan, namun terkendala logistik, dokumen, atau pembiayaan. Selain itu, Kadin memperkuat business matching dengan buyer dari Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan, dan Afrika untuk kebutuhan pengiriman akhir tahun.

Lebih lanjut, Erwin melihat terdapat beberapa sektor yang diprediksi menopang ekspor di sisa tahun ini, seperti mineral olahan (nikel, bauksit, baja), kimia dasar, otomotif, makanan-minuman olahan, serta produk agro seperti turunannya kelapa, rempah, dan kopi.

“Ini tentu masih bergantung pada permintaan global dan kesiapan industri kita dalam memenuhi standar kualitas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut pada Oktober 2025 karena pelambatan ekspor.

Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Oktober 2025 diproyeksikan sebesar US$3,80 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau September 2025 senilai US$4,34 miliar.

Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan nominal US$4,75 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual dengan angka US$2 miliar.

David menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang hanya naik 0,05% secara tahunan (year on year/YoY) dan 2,78% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor naik lebih tinggi sebesar 2,23% YoY dan 8,87% MoM.

"Trade balance [neraca dagang] turun di Oktober karena ekspor tumbuh lebih lambat. Ini juga terindikasi dari data impor negara-negara lain, terutama ekspor ke China, Jepang, dan India," jelas David kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung stagnan kecuali tembaga dan timah yang naik. Sementara itu, impor naik terutama dari Singapura. Menurut David, kenaikan itu diimbangi oleh harga komoditas impor yang sebagian besar juga turun.

"Terutama minyak, batu bara dan komoditas pertanian seperti cokelat," tutupnya.

Sudah Terjadi Sejak September

Adapun tren penyusutan surplus neraca perdagangan Indonesia menurun cukup tajam pada September 2025 setelah mencatat rekor tertinggi dalam waktu sekitar tiga tahun pada Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2025 berlanjut hingga 65 bulan berturut-turut. Nilai surplus neraca dagang September yakni US$4,34 miliar.

"Pada September 2025 neraca perdagangan barang mencatat surplus US$4,34 miliar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," terang Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Senin (3/11/2025).

Pudji memaparkan bahwa surplus pada September 2025 lebih ditopang oleh komoditas nonmigas yaitu sebesar US$5,99 miliar. Secara terperinci, komoditas penyumbang surplus utama yakni lemak dan minyak hewani nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Torehan surplus itu semakin menyusut seiring dengan meningkatnya nilai impor pada September 2025 yakni US$20,34 miliar. Nilai itu naik 7,17% (yoy) dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Sementara itu, nilai ekspor pada periode yang sama mencapai US$24,68 miliar atau naik 11,41% dibandingkan September 2024. Nilai ekspor migas tercatat US$0,99 miliar atau turun 13,61%, sedangkan nilai ekspor nonmigas tercatat naik sebesar 12,79% dengan nilai US$23,68 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pertambangan nasional diproyeksikan menghadapi tahun yang penuh tantangan pada 2026. Tak hanya gejolak harga komoditas, pengusaha juga dihadapi tekanan kebijakan yang memicu penambahan biaya produksi.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menilai tahun 2026 bukanlah periode yang mudah bagi sektor ini karena ketidakpastian gejolak ekonomi global dan dinamika regulasi domestik yang terus bergerak.

“Jadi uncertainty-nya masih menjadi tantangan, dan juga kita di domestiknya tentu saja banyak regulasi yang berubah dan juga ada tambahan kewajiban dari berbagai regulasi ini yang membuat perusahaan-perusahaan ini yang menjadi tantangan ya," kata Hendra kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana penerapan bea keluar untuk komoditas emas dan batu bara. Sebab, tak hanya meningkatkan biaya produksi, dia juga menilai kebijakan tersebut kurang tepat secara fungsi karena mestinya bea keluar digunakan untuk melindungi kebutuhan domestik.

Hendra menyebut penerapan bea keluar emas dan batu bara ini akan berdampak signifikan pada ongkos produksi penambang yang memicu tekanan margin profit.

“Menurut pemain kami bukan instrumen untuk penerimaan negara, tapi untuk melindungi industri domestiknya, sementara kan kebutuhan domestik batubara kita kan masih sangat kecil ya, masih 30%, jadi harusnya sih itu nggak diterapkan,” ujarnya.

IMA juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap berkomitmen menerapkan bea keluar meski harga komoditas tengah melemah. Kondisi ini diperparah oleh potensi meluasnya aturan tersebut ke komoditas lain seperti nikel dan mineral strategis lainnya.

“Itu yang ketidakpastian regulasi juga menjadi tantangan, dan belum tau lagi nih ada cukai juga kan, bisa saja nanti diterapkan,” jelasnya.

Dengan bertambahnya wacana pungutan dan kewajiban baru, ketidakpastian regulasi dipandang sebagai salah satu risiko terbesar yang harus diantisipasi perusahaan tambang pada tahun mendatang.

Penambang menilai dibutuhkan kejelasan dan konsistensi agar industri dapat merancang strategi jangka panjang dengan lebih pasti.

Selain konsistensi, IMA juga menyinggung pentingnya partisipasi industri dalam proses penyusunan regulasi. Minimnya ruang konsultasi dinilai membuat kebijakan kerap tidak selaras dengan kondisi operasional di lapangan.

Sejalan dengan itu, pihaknya meminta pemerintah memberi waktu adaptasi yang cukup bagi pelaku industri ketika menerapkan kebijakan baru, terutama yang berkaitan dengan komponen biaya. Tanpa ruang transisi, perusahaan dikhawatirkan akan menghadapi tekanan finansial yang lebih berat.

Hendra menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah upaya pemerintah mendorong nilai tambah melalui hilirisasi. Menurut dia, kepastian regulasi merupakan pondasi utama agar industri tambang dapat tumbuh berkelanjutan.

Apalagi, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional masih signifikan, baik dari sisi pendapatan negara, ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. Pada 2026, dukungan kebijakan yang selaras menjadi kunci untuk menjaga stabilitas industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak dari dua sektor usaha terbesar terus mengalami tekanan pada Januari–Oktober 2025.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan empat sektor usaha penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan keuangan.

Industri pengolahan dan aktivitas keuangan, mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara sektor perdagangan dan pertambangan mengalami tekanan.

Perinciannya, penerimaan pajak sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dengan porsi 28% tumbuh 2,3% dari Rp490,9 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp502,3 triliun pada periode sama 2025.

Pertumbuhan ini didorong subsektor minyak kelapa sawit akibat volume perdagangan dan harga CPO naik, logam dasar bukan besi terutama terkait sektor pengolahan.

Kemudian, kendaraan bermotor roda empat yang ditopang dengan aktivitas investasi pembangunan pabrik-pabrik kendaraan bermotor berbasis baterai listrik, serta farmasi.

“[Pertumbuhan industri pengolahan] konsisten selaras dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur [tumbuh 5,54% pada kuartal III/2025],” papar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sementara sektor perdagangan yang menyumbang 23% terhadap penerimaan pajak justru terkontraksi 1,6%. Penerimaan turun dari Rp420,3 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp413,6 triliun tahun ini.

Pelemahan terutama terjadi pada perdagangan mobil yang turun 4,4% secara tahunan per Oktober 2025, yang terlihat dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Tak hanya itu, perdagangan besar berbasis jasa juga turun.

Sejalan, sektor pertambangan yang berkontribusi 11,4% dari total penerimaan pajak juga mencatat koreksi sebesar 0,7%, sejalan dengan penurunan harga komoditas global. Penerimaan turun dari Rp207,1 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp205,7 triliun tahun ini.

Bimo menjelaskan bahwa kontraksi terbesar datang dari subsektor pertambangan migas yang melemah hingga 5%. Tak hanya itu, sambungnya, harga minyak bren turun 14,4% dan harga batubara juga turun sampai 20,7%.

Terakhir untuk sektor aktivitas keuangan kembali menjadi motor pertumbuhan dengan kenaikan 5,1% menjadi Rp207,5 triliun. Kenaikan ini ditopang peningkatan jasa perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.

Bimo memaparkan bahwa data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 11,18% secara tahunan pada September 2025.

Secara keseluruhan, Bimo memaparkan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Adapun, outlook penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025

Dia meyakini outlook itu masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelasnya.

Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

"Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera]," lanjut Bimo.

Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.