Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih (KNMP) penting untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih merupakan ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

"Kalau kampung nelayan merah putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan," ujar Trenggono dalam siaran pers KKP yang dikutip di Jakarta.

Menurutnya, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

"Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah lagi membenahi sektor hulu melalui program KNMP," ucap dia.

KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik, yang mana 65 lokasi sudah rampung 100 persen.

KKP menyatakan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan kampung nelayan merah putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional.

Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di Kepulauan Riau antara lain berada di Natuna dan Batam.

Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor.

Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan disebut dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga kualitas mutu hasil tangkapan terjamin.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat.

"Program kampung nelayan merah putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan," ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang sekitar 80 kilometer yang menghubungkan Trans Sumatra dengan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatra Selatan.

Pembangunan tol ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.

Penandatanganan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek ini menelan investasi sekitar Rp26 triliun.

"Kalau total angkanya kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri," ujar Todotua usai acara penandatangan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rabu (13/5).

Ia menjelaskan proyek ini merupakan lanjutan dari backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah terhubung hingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir tahun ini.

Tol baru ini akan menjadi jalan menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang dimulai dari gerbang tol Betung.

"Jadi ini dari nanti backbone Tol Sumatra itu direncananya di pintu tol Betung, itu akan ada interline lagi tol yang menuju ke Tanjung Carat itu kurang lebih sekitar 80 kilometer tolnya," ujar Todotua.

Pembangunan tol ini akan dilakukan paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Todotua menyebut Hutama Karya akan menjadi pelaksana pembangunan jalan tol, sedangkan Pelindo bertugas untuk pelabuhannya.

Sejumlah BUMN ikut menandatangani MoU ini karena mereka akan menjadi pengguna jasa tol dan pelabuhan tersebut, termasuk PT Bukit Asam.

"Salah satunya yang ikut tanda tangan di sini adalah Bukit Asam, di mana memang saat ini kalau kita lihat dalam beberapa tahun itu Bukit Asam itu volume (produksi, red) itu memang relatif sulit untuk naik karena memang alur keluarnya ini yang memang cukup menjadi tantangan," jelas Todotua.

Ia berharap keberadaan tol dan pelabuhan baru dapat meningkatkan volume distribusi komoditas seperti batu bara, karet, dan sawit dari Sumatra Selatan.

Selain meningkatkan volume distribusi barang, proyek ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tol dan pelabuhan bisa dimulai tahun ini.

"Ini sebenarnya tinggal melakukan kegiatan pembebasan lahan dan memulai konstruksi. Kita harapkan dalam waktu dekat setidaknya di tahun ini rencana programnya ini sudah bisa kita mulai untuk konstruksi," ujar Todotua.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong Pelabuhan Tanjung Carat, Sumatera Selatan, menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) yang difokuskan untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi.

"Pelabuhan Tanjung Carat akan kita dorong menjadi pelabuhan atau kawasan ekonomi khusus hilirisasi ke depannya," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Jakarta, Rabu.

Langkah tersebut sebagai upaya strategis, mengingat wilayah itu didukung kedekatan dengan sumber komoditas, infrastruktur logistik, hingga pasokan energi yang telah tersedia.

Ia menjelaskan pula pengembangan Tanjung Carat merupakan pengganti dari kawasan Tanjung Api-Api yang statusnya telah dicabut.

Oleh karena itu, pihaknya kini mendorong pengembangan kawasan Tanjung Carat sebagai pusat kegiatan hilirisasi yang terintegrasi dengan pelabuhan dan dukungan infrastruktur lainnya.

"Tanjung Carat ini sebenarnya adalah replacement daripada Tanjung Api-Api, karena Tanjung Api-Api kan sudah ditutup dan sudah dicabut statusnya, makanya Pelabuhan Tanjung Carat ini sudah menjadi PSN dan di wilayah tersebut memang kita rencana untuk melakukan juga menjadi area kawasan ekonomi khusus untuk hilirisasi," kata Todotua.

Menurutnya, pemilihan Tanjung Carat sebagai calon KEK hilirisasi didasarkan pada sejumlah keunggulan strategis yang dimiliki kawasan tersebut, seperti lokasi yang dekat dengan sumber komoditas yang akan diolah melalui kegiatan hilirisasi.

"Dekat kepada komoditi, sumber potensi komoditi yang akan dilakukan kegiatan hilirisasi memang ada di situ, kemudian di situ nanti interline pelabuhannya, logistiknya ada," ujarnya.

Selain itu, Todotua menambahkan kawasan tersebut juga telah didukung infrastruktur kelistrikan yang memadai untuk menopang kebutuhan industri ke depan.

"Dan, di wilayah ini juga sudah ada transmisi gardu listrik supporting yang dari arah beberapa pembangkit listrik yang ada di Sumatera Selatan. Dan, ini memang infrastrukturnya sudah siap, tinggal kita 'bungkus' kegiatan di ujungnya," kata Todotua.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai surat keluhan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi sebagai masukan yang wajar di tengah tantangan investasi yang dihadapi pelaku usaha asing di Tanah Air.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah memandang masukan dari investor sebagai hal positif untuk perbaikan iklim usaha nasional.

“Itu hal yang wajar-wajar saja,” ujarnya di kantor BKPM, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, surat tersebut harus direspons secara positif lantaran memberikan catatan ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi, Kamar Dagang China memberikan masukan terhadap tantangan tersebut.

“Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu sesuatu yang positif,” ungkapnya.

Meski begitu, Todotua enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah surat tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia.

Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo yang berisi keluhan atas berbagai kebijakan dan praktik penegakan hukum yang dinilai memberatkan perusahaan asal Negeri Panda. Dalam surat tersebut, pengusaha China mengaku menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga dugaan pemerasan oleh oknum aparat.

Kamar dagang tersebut menyebut kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan China di Indonesia.

Ada enam persoalan utama yang disorot pengusaha China dalam surat itu. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti mineral, kebijakan retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pemangkasan kuota produksi bijih nikel, pengetatan penegakan hukum kehutanan, penangguhan proyek-proyek strategis, hingga pengawasan visa kerja yang dinilai semakin ketat.

Keluhan juga diarahkan pada kenaikan harga patokan mineral bijih nikel serta revisi kebijakan harga mineral yang dinilai memicu lonjakan ongkos produksi hingga 200%. Pengusaha China menyebut kondisi itu berisiko mengganggu investasi, ekspor, hingga keberlangsungan lapangan kerja di rantai industri nikel nasional.

Dalam surat tersebut, para investor China tetap menyatakan optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas kebijakan, memperjelas standar penegakan hukum, serta memperbaiki mekanisme komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Bisnis.com, PADANG - Harga komoditas gambir yang digadang-gadangkan menjadi komoditas andalan di Provinsi Sumatra Barat tak kunjung membaik dan bertahan di harga rata-rata Rp20.000 per kilogram di tingkat petani.

Frengki, petani gambir di Pesisir Selatan, mengatakan harga gambir Rp20.000 per kilogram ini bukanlah harga kurang baik bagi petani dan buruh tani gambir. Karena, dengan kondisi harga-harga berbagai kebutuhan untuk memproduksi gambir saat ini mahal, nilai Rp20.000 hanyalah seperti tutup lobang gali lobang saja.

“Karena tak murah biaya untuk menjadi petani gambir ini, pas dijual dalam kondisi 18% kandungan airnya, jatuh sejatuhnya,” kata dia, Selasa (12/5/2026).

Dia menyatakan melihat kondisi harga gambir saat ini, dan dibandingkan kondisi perekonomian yang serba mahal di era sekarang, terasa terjadi ketimpangan perekonomian. Biaya besar, tapi pendapatan sedikit, dan kondisi malah terjadi penumpukan hutang ke bank dan pihak lainnya.

“Saya dapat informasi, pemerintah bakal melakukan cara untuk mengangkat perekonomian petani gambir ini. Bangun pabrik, dan saya dan petani lainnya menantikan itu terwujud, jika benar untuk membangun petani gambir,” sebutnya.

Dia bilang dalam kondisi harga gambir saat ini, mulai terbesit niat petani untuk alih fungsi lahan, serta ingin menjual lahan dan beralih menjadi petani sawit. Karena menjadi petani sawit dianggap lebih bagus dari bertani gambir, sebab harga sawit rakyat relatif terjaga, dan proses untuk mendapatkan hasil panen lebih mudah sawit ketimbang gambir.

“Sudah banyak sekarang lahan gambir dijual, tapi kebanyakan belum laku. Bahkan ada yang membiarkan kebun gambirnya menjadi hutan lagi, dipenuhi semak belukar. Karena dalam hitung-hitungan petani, rugi saja jika tetap ingin memproduksi gambir,” jelasnya.

Riko petani gambir juga memiliki rasa pesimis melihat kondisi perkebunan gambir saat ini. Baginya, dengan masih adanya masyarakat yang mengolah hasil gambirnya, bukan lagi soal mencari kaya, melainkan menjadi pelarian pekerjaan saja, supaya tidak menjadi pengangguran.

“Bertaninya lelah, sudah terjual pun hasil panennya, masih lelah juga. Kenapa tidak, gambir terjual itu tidak bisa disisihkan untuk tabungan, tapi lebih kepada membayar pinjaman atau utang. Karena selama keperluan rumah tangga dan keperluan untuk dikebun itu, kami petani rata-rata pinjam modal dulu, nanti pas panen baru bayar,” ungkapnya.

Dia menyebutkan kondisi seperti itu atau dikenal dengan tutup lobang kali lobang tersebut, akan dirasakan petani ketika harga gambir terpuruk, seperti yang terjadi beberapa terakhir tahun ini, rata-rata Rp20.000 per kilogram di tingkat petani dalam kondisi 18% kandungan airnya.

Artinya, harga Rp20.000 per kilogram bukanlah harga yang ideal bagi petani, jangankan untuk kaya, menjadi petani sejahtera atau sederhana saja sangatlah rumit diwujudkan.

“Kalau ingin mengangkat ekonomi petani ini, terendahnya itu harusnya di harga Rp35.000 per kilogram dengan kandungan air 18% saat dijual ke pengepul,” ujarnya.

Riko berharap rencana pemerintah untuk mengangkat ekonomi petani gambir bisa segera terwujud, karena kondisi harga gambir yang tidak kurang baik ini, kondisi petani gambir tengah diujung pesimis, dan bahkan terancam perkebunan gambir perlahan-lahan bisa hilang, karena terjadi alih fungsi lahan. “Semoga tidak janji atau rencana saja, kami menanti janji untuk ditepati pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Afniwirman mengatakan berdasarkan data tahun lalu produksi gambir nyaris 27 ribu ton per tahun, dengan produksi terbesar berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan disusul dari Kabupaten Pesisir Selatan.

“Jadi untuk lahan dan produksi gambir ini memang terus mengalami peningkatan. Tapi tidak dengan harganya, tren malah turun,” ujar dia.

Afniwirman menyatakan solusi dari untuk mengangkat nilai gambir ini yakni perlu untuk membangun pabrik hilirisasi. Dimana dalam hal ini Kementan telah memberikan kepercayaan kepada PTPN IV.

“PTPN IV kini sedang bekerjasama dengan Universitas Andalas (Unand) untuk melakukan sejumlah kajian dan riset lebih lanjut, sehingga nantinya gambir hadir dalam bentuk hilirisasinya,” jelasnya.

Menurutnya sembari gambir ini disiapkan pabrik hilirisasinya, Pemprov Sumbar juga terus memberikan perhatian kepada petani gambir yakni membantu memberikan bantuan alat produksi ekstrak daun itu, dengan harapan kualitas gambir terus membaik.

“Bantuan berupa alat kami lakukan dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Afniwirman bilang Pemprov Sumbar sangat mendukung adanya pabrik hilirisasi gambir. Mengingat produksi gambir terbesar tersebar di dua kabupaten, saat ini juga tengah dipastikan, apakah pabrik didirikan di Kabupaten Lima Puluh Kota saja, atau hanya di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Jadi lokasi pembangunan pabrik hilirisasi ini juga akan segera dipastikan. Kemudian bagaimana hasilnya, akan kami koordinasikan kembali dengan PTPN IV,” ungkap dia.

Dia berharap adanya langkah dari pemerintah untuk mensejahterakan petani gambir ini, bisa melepaskan petani gambir di Sumbar yang dinilai pelaku eksportir telah semena-mena dalam menetapkan harga, yang kini membuat petani jadi kurang bergairah.

“Soal harga ini, liciknya pedagang saja. Soal kualitas itu hanya alasan. Makanya, pabrik hilirisasi ini akan dapat membuktikan bahwa kualita gambir Sumbar sangat bagus,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mulai menghubungkan kekuatan hilirisasinikelnya dengan cadangan bijih nikel Filipina demi mempercepat pengembangan industri terkait seperti baterai dan transisi energi domestik.

Di tengah peluang tersebut, pemerintah dinilai perlu memastikan hilirisasi tidak berhenti pada produk antara dan ketergantungan pasokan eksternal.

Kedua negara telah resmi menjalankan kerja sama pada sektor nikel di tengah rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean pada pekan lalu. Kerja sama tersebut terwujud melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

MoU tersebut mencakup beberapa aspek. Pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kerja sama itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga, dikutip Senin (11/5/2026).

Ketua Umum APNI Nanan Soekarna menambahkan, Indonesia dan Filipina dinilai memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung rantai pasok global untuk industri stainless steel, kendaraan listrik, dan transisi energi bersih dunia. Hal ini mengingat posisi kedua negara yang secara kolektif menguasai sebagian besar cadangan dan produksi nikel dunia.

Nanan melanjutkan, Indonesia dan Filipina kini bukan sekadar negara produsen nikel. Menurutnya, kedua negara kini memiliki peluang besar menjadi penentu arah pasar nikel global.

"Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan stabilitas supply chain, memperkuat hilirisasi, dan membangun standar ESG regional yang kredibel dan kompetitif,” ujar Nanan.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kerja sama business to business (B2B) pada sektor nikel sangat penting untuk mengembangkan industrialisasi pada komoditas ini.

Bahlil menerangkan, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tengah berupaya mengakselerasi industrialisasi komoditas nikel. Sementara itu, Filipina merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia meski belum memiliki industri pendukungnya.

"Kalau diakumulasikan, total cadangan [nikel] kita dan Filipina itu lebih dari 60% dari keseluruhan di dunia sehingga secara bisnis juga terbuka saja asalkan nilai ekonomisnya dipertimbangkan secara matang," kata Bahlil.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menyebut, kolaborasi ini meningkatkan posisi tawar dan sekaligus memperkuat daya tarik investasi Indonesia.

"Ini karena investor melihat stabilitas pasokan sebagai faktor utama dalam keputusan penanaman modal jangka panjang," kata Chandra.

Menurutnya, dengan kebijakan yang konsisten dan insentif yang tepat sasaran, kerja sama regional tersebut akan mampu mendorong transformasi energi nasional yang berkelanjutan dan kompetitif.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton. Sementara itu, Filipina memiliki sekitar 3,4% atau 4,8 juta ton.

Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan, kolaborasi kedua negara akan berdampak positif bagi upaya hilirisasi dan juga upaya transisi energi Indonesia.

Dia memaparkan, kerja sama ini berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi lebih besar melalui hilirisasi, tidak hanya untuk nikel yang diproduksi di Indonesia. Nilai tambah tersebut juga akan didapatkan Indonesia tanpa harus mendorong ekspansi tambang baru di dalam negeri.

Menurut Tata, kerja sama tersebut juga memperkuat integrasi ekonomi regional di kawasan Asean. Indonesia dan Filipina dinilai sama-sama akan memperoleh keuntungan dari rantai pasok industri nikel dan baterai yang semakin terhubung.

Dia menilai industri hilirisasi nikel di Indonesia, termasuk sektor baterai kendaraan listrik, memang tidak ideal jika hanya bergantung pada satu sumber bahan baku. Diversifikasi pasokan dinilai penting untuk menjaga kepastian pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan teknis industri.

“Memang tidak boleh tergantung kepada satu sumber bahan baku, termasuk domestik, tetapi harus dari beberapa sumber seperti Filipina,” ujarnya.

Selain faktor keamanan pasokan, Tata menuturkan, karakteristik nikel yang dibutuhkan industri juga tidak selalu seragam. Dia menyebut, Filipina dinilai memiliki jenis nikel tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri terkait seperti baterai di Indonesia.

Dia menambahkan diversifikasi sumber bahan baku menjadi kebutuhan jika Indonesia ingin naik kelas menjadi pemain utama industri baterai global. Ketergantungan terhadap satu sumber dinilai justru dapat meningkatkan risiko industri di tengah tingginya kebutuhan bahan baku mineral kritis dunia.

Diversifikasi pasokan juga dinilai akan mempercepat upaya transisi energi RI. Menurutnya, dengan pasokan tambahan dari Filipina, Indonesia dapat menjadi produsen battery energy storage system (BESS), baterai EV, panel surya, dan lainnya.

"Demand-nya harus dibuat di dalam negeri, selain ekspor, dengan memberikan insentif bagi PLTS dan panel surya atap," ujar Tata.

Di sisi lain, Ekonom senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan, kerja sama Indonesia dan Filipina saat ini masih lebih berorientasi pada pengamanan pasokan bahan baku bagi smelter domestik.

“Kerja sama saat ini masih sangat pragmatis sebagai upaya mengamankan pasokan untuk memenuhi kebutuhan nikel domestik, termasuk blending, khususnya bagi smelter HPAL yang kekurangan bahan baku untuk kebutuhan operasional,” ujarnya.

Menurut Ishak, potensi kerja sama kedua negara sebenarnya jauh lebih besar karena posisi produksi mereka yang dominan di pasar global.

Namun, dia menilai struktur hilirisasi Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Mayoritas nikel nasional hingga kini masih digunakan untuk industri stainless steel, bukan untuk baterai kendaraan listrik.

Di sisi lain, tren global industri baterai mulai bergeser ke teknologi lithium ferro phosphate atau LFP yang tidak menggunakan nikel sebagai komponen utama.

Ishak menambahkan kapasitas hilir Indonesia juga masih didominasi produk antara seperti mixed hydroxide precipitate (MHP), prekursor, dan katoda, serta belum berkembang hingga produksi sel baterai secara penuh.

Di tengah kondisi tersebut, ketergantungan terhadap pasokan nikel Filipina dinilai dapat menjadi risiko baru bagi industri hilir nasional.

Ishak mengingatkan perubahan kebijakan ekspor di Filipina akan langsung memengaruhi keberlangsungan industri pengolahan di Indonesia.

Ishak menyebut, pemerintah perlu menata ulang arah hilirisasi nasional agar tidak semata berorientasi pada percepatan investasi, melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya mineral dan dampak sosial di daerah penghasil nikel.

Selain moratorium smelter, peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara juga dinilai perlu diperkuat dalam sektor pertambangan dan hilirisasi.

"Keterlibatan Danantara perlu diikuti oleh kewajiban alih teknologi dari investor asing kepada Indonesia agar hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi semata," katanya.

Produksi dan Cadangan Nikel Dunia

Negara	Produksi 2024	Produksi 2025(estimasi)	Cadangan	Porsi Cadangan Global
Amerika Serikat	7.490 ton	10.000 ton	340.000 ton	0,2%
Australia	98.000 ton	45.000 ton	25 juta ton	17,9%
Brasil	67.500 ton	70.000 ton	16 juta ton	11,4%
Kanada	125.000 ton	140.000 ton	2,2 juta ton	1,6%
China	115.000 ton	120.000 ton	4,4 juta ton	3,1%
Indonesia	2,31 juta ton	2,6 juta ton	62 juta ton	44,3%
Kaledonia Baru	116.000 ton	140.000 ton	7,1 juta ton	5,1%
Filipina	354.000 ton	270.000 ton	4,8 juta ton	3,4%
Rusia	205.000 ton	200.000 ton	8,3 juta ton	5,9%
Negara lain	308.000 ton	290.000 ton	>9,1 juta ton	>6,5%
Total dunia	3,71 juta ton	3,9 juta ton	>140 juta ton	100%

Sumber: United States Geological Survey (USGS) 2026, diolah.

Ekspor Nikel

Kinerja ekspor nikel Indonesia sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tren fluktuatif. Volume relatif stabil, tetapi nilai ekspor melonjak tajam di akhir tahun sebelum kembali turun.

---

Data Volume dan Nilai Ekspor Nikel Indonesia

Periode	Volume Ekspor (Ribu Ton)	Nilai Ekspor (US$ Juta)	Perubahan Nilai MoM
Jan 2025	199,27	731,43	-
Feb 2025	146,50	539,91	-26,2%
Mar 2025	218,68	756,93	40,2%
Apr 2025	157,73	595,85	-21,3%
Mei 2025	209,61	741,43	24,4%
Jun 2025	182,66	665,31	-10,3%
Jul 2025	194,92	798,80	20,1%
Agt 2025	221,48	889,12	11,3%
Sep 2025	220,09	863,59	-2,9%
Okt 2025	192,29	891,26	3,2%
Nov 2025	208,52	982,52	10,2%
Des 2025	243,54	1.275,99	29,9%
Jan 2026	195,29	1.038,89	-18,6%

---

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Data Indonesia, diolah

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bercerita asal usul rencana pemerintah untuk memungut pajak tambahan berupa pajak ekspor dan windfall tax terhadap industri nikel.

Bahlil mengaku sejak menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi di era Presiden ke- 7 Joko Widodo, para perusahan tambang sudah diberikan tax holiday, dengan tujuan mengerjakan hilirisasi untuk komoditas nikel. Namun dalam perjalanannya, para pelaku usaha belum sepenuhnya membangun hilirisasi sampai akhir, alias lebih asyik di bidang pertambangan.

"Waktu saya jadi Menteri Investasi, kita setuju memberikan tax holiday untuk hilirisasi. Tapi sebagian industri belum membangun hilirisasi sampai akhir, baru sekitar 40 persen. Padahal tax holiday sudah diberikan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/6/2026).

Menurut Bahlil, Pemerintah sudah cukup fair apabila memungut pajak tambahan dari para pelaku industri. Sebab relaksasi pajak yang sebelum diberikan, dengan harapan membangun hilirisasi, belum dikerjakan sepenuhnya. "Jadi fair dong kalau negara meminta pembangunan hilirisasi sampai ujung. Kalau tidak, maka akan dikenakan pajak lain. Itu hukum bisnis saja," tambahnya.

Bahlil mengatakan, Pemerintah meminta pengusaha untuk membangun industri Nickel Pig Iron (NPI) pada saat memberikan tax holiday. Padahal menurutnya balik modal atas investasi tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama.

"NPI 4-5 tahun BEP (Break Even Point) kok, saya pernah jadi pengusaha. Tapi gak gapapa, semua akan kita akomodasi dan sementara kita pending sambil menyusun formulasi terbaik bagi negara dan swasta," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan bahwa wacana pungutan ekspor baru tersebut tidak menyasar untuk produk bahan baku, melainkan produk jadi yang kemudian akan di ekspor.

"Pajak yang dibicarakan itu adalah simulasi terhadap bea keluar, bukan bea keluar terhadap bahan baku. Itu ya Ninda ya," pungkas Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Ketika sebagian besar rumah tangga di Indonesia menyalakan kompor setiap pagi, sedikit orang benar-benar memikirkan dari mana gas LPG itu berasal.

Di dapur-dapur sederhana, tabung gas sering dipahami hanya sebagai kebutuhan harian yang harus selalu tersedia.

Namun di balik nyala api kecil itu, tersimpan persoalan besar yang diam-diam menekan ketahanan energi nasional, membebani devisa negara, hingga mempengaruhi arah kebijakan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati LPG sebagai energi rumah tangga yang praktis dan murah melalui subsidi negara. Akan tetapi, di saat yang sama, ketergantungan terhadap impor terus tumbuh, tanpa banyak disadari publik.

Data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menunjukkan dalam lima tahun terakhir, ketergantungan impor LPG terus naik.

Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 8,36 juta ton. Empat tahun kemudian, pada 2025, impor melonjak menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton. Artinya, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional kini bergantung pada pasokan luar negeri.

Angka tersebut bukan sekadar statistik energi. Di baliknya ada aliran devisa dalam jumlah sangat besar yang terus keluar setiap tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan sekitar Rp120 triliun, hingga Rp150 triliun per tahun, hanya untuk membeli LPG impor. Nilai itu, bahkan dapat meningkat ketika harga minyak dunia melonjak.

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan sebesar itu membuat posisi Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak eksternal yang sulit dikendalikan.

Persoalan tidak berhenti pada devisa. Subsidi LPG dalam APBN juga terus membengkak dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, lalu berada di angka Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

Besarnya subsidi ini menunjukkan negara terus mengeluarkan dana sangat besar untuk menopang konsumsi energi yang sebagian besar bahan bakunya justru berasal dari luar negeri.

Maka, perdebatan mengenai masa depan subsidi energi menjadi semakin tidak terelakkan. Selama ini, subsidi LPG dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, pola subsidi berbasis komoditas juga menciptakan ketergantungan panjang terhadap impor.

Negara, akhirnya berada dalam situasi paradoksal, yakni mengalokasikan anggaran besar untuk mempertahankan sistem energi yang tidak sepenuhnya menopang sumber daya domestik.

Energi substitusi

Dalam perkembangannya, dorongan untuk mencari energi substitusi mulai menguat. Salah satu opsi yang kini mendapat perhatian serius ialah pengembangan dimethyl ether atau DME dari hilirisasi batu bara kalori rendah.

Proyek ini dikembangkan melalui kolaborasi sejumlah perusahaan milik negara, yakni MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, serta telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam groundbreaking proyek hilirisasi pada April 2026.

DME dipandang memiliki potensi besar sebagai substitusi LPG karena Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah yang melimpah.

Jika berhasil dikembangkan secara masif, DME berpotensi menekan impor LPG hingga 55 persen sampai 75 persen atau setara 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun. Potensi ini bukan hanya soal penghematan devisa, tetapi juga membuka peluang membangun rantai nilai industri domestik yang lebih kuat.

Meski demikian, proyek DME tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai pembangunan pabrik semata.

Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengingatkan bahwa keberhasilan DME sangat bergantung pada reformasi kebijakan energi secara menyeluruh.

DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan membutuhkan biaya investasi gasifikasi yang tinggi. Ketika harga batu bara melampaui 60 dolar AS per ton, DME menjadi sulit bersaing, tanpa dukungan subsidi.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa transisi energi rumah tangga bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga desain kebijakan publik.

Jika pemerintah ingin mendorong masyarakat beralih dari LPG menuju DME, jaringan gas atau kompor listrik, maka sistem subsidi juga perlu diubah secara bertahap.

Reformasi subsidi berbasis individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu gagasan yang mulai banyak didorong karena dianggap lebih tepat sasaran dibanding subsidi berbasis komoditas.

Pendekatan seperti itu dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sekaligus memberi fleksibilitas dalam memilih sumber energi, sesuai kondisi daerah.

Indonesia tidak bisa memakai satu model energi untuk semua wilayah. Kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas dapat mengembangkan jaringan gas rumah tangga.

Wilayah dengan surplus listrik dapat diarahkan menggunakan kompor listrik. Sementara daerah non-pipa, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan, dapat menjadi basis utama pemanfaatan DME.

Keadilan pembangunan

Pendekatan berbasis karakteristik wilayah tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi energi rumah tangga sesungguhnya berkaitan erat dengan keadilan pembangunan.

Selama ini, pembicaraan soal energi sering terjebak pada angka produksi atau investasi besar. Padahal, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan energi mampu menciptakan sistem yang lebih tahan krisis, lebih efisien, dan lebih adil bagi masyarakat.

Dalam hal ini, indikator keberhasilan proyek DME juga tidak cukup diukur dari jumlah pabrik yang dibangun. Menurut Iwa Garniwa, keberhasilan harus dilihat dari penurunan impor LPG, penghematan subsidi, hingga penurunan intensitas emisi per kapita.

Artinya, arah kebijakan energi tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan industri, tetapi juga kualitas transisi yang dihasilkan bagi ekonomi dan lingkungan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur. Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo menilai infrastruktur kompor DME sebenarnya sudah tersedia melalui riset Lemigas.

Tantangan utama, kini berada pada pembangunan pabrik skala besar dan distribusi yang terintegrasi.

Dalam hal ini, kolaborasi antara Danantara dan Pertamina dipandang dapat mempercepat pengembangan karena Pertamina telah memiliki jaringan distribusi energi yang matang dan menjangkau berbagai daerah.

Di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan menjaga APBN tetap sehat, reformasi subsidi energi tampaknya memang tidak bisa terus ditunda.

Persoalannya bukan lagi sekadar mencari pengganti LPG, tetapi bagaimana Indonesia membangun kemandirian energi yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Sebab, sejatinya, ketahanan energi bukan hanya tentang memastikan api tetap menyala di dapur rumah tangga, melainkan juga memastikan bahwa nyala itu tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari negara lain.

Copyright © ANTARA 2026

Indonesia sepatutnya tidak menggantungkan diri pada impor produk di tengah kerentanan kondisi geopolitik saat ini. Gangguan sistem rantai pasok global merupakan kesempatan negara seperti Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dari pasokan bahan baku untuk memacu transformasi struktural secara berkelanjutan.

Konsepsi swasembada sumber daya alam dan ketahanan energi perlu diperluas. Utamanya, ke arah ketahanan sistem produksi berbagai barang strategis bernilai tambah tinggi. Tidak hanya untuk mensubstitusi impor, tetapi juga mempromosikan ekspor.

Karenanya, Indonesia perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan industri yang relevan dengan asumsi dan tantangan strategis global saat ini maupun tren di masa mendatang.

Desain Rencana Pembangunan Industri Nasional

Evaluasi berkala lima tahunan terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 merupakan momentum tepat bagi pemerintah untuk mereposisi arah pembangunan nasional. Ini sesuai dengan tantangan dan kesempatan di masa mendatang, sekaligus akumulasi pembelajaran dalam satu dekade terakhir.

Dari akumulasi pembelajaran tersebut, Indonesia telah mengambil langkah positif untuk mengurangi ketergantungan ekspor komoditas mentah. Proporsi komoditas dalam ekspor turun dari 62,4% (2011–2014) menjadi 55,9% (2021–2023).

Namun kemajuan ini tidak diikuti peningkatan kompleksitas produk ekspor. Economic Complexity Index (ECI) Indonesia justru menurun dalam satu dekade terakhir. Artinya, meski komoditas sudah diolah, tingkat pengolahannya masih minimal dan belum mencapai produk berteknologi tinggi dengan nilai tambah yang signifikan.

Keterbatasan kapabilitas industri dalam negeri seringkali dijadikan kambing hitam di tengah ketiadaan kebijakan industri turunan. Di sisi lain terdapat impitan permintaan rantai nilai, utamanya dari Tiongkok.

Komoditas nikel misalnya, hilirisasi seringkali berhenti pada pengolahan menjadi produk NPI, FeNI, dan MHP. Meskipun Indonesia memasok 86% produk feronikel (FeNI) dunia pada 2024, ketiadaan kebijakan industri yang memadai–seperti bea keluar atas produk turunan nikel–cenderung berakibat pada minimnya insentif untuk mengembangkan hilirisasi dengan kompleksitas lebih tinggi.

Sementara itu, manfaat pembangunan struktural yang lebih dalam justru diterima importir produk turunan nikel tersebut. Mereka mengembangkan produk teknologi dengan kompleksitas tinggi seperti baterai LFP.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Vietnam mampu mendominasi pasar ekspor produk elektronik dan mesin berteknologi tinggi. Antara lain, microchip, peralatan laboratorium, komponen otomotif canggih, sehingga membuat peringkat ECI mereka jauh di atas Indonesia.

Pemerintah harus fokus meningkatkan kompleksitas jika ingin mencapai pertumbuhan untuk Indonesia Emas 2045. Negara yang mengekspor produk lebih kompleks cenderung tumbuh lebih cepat. Hal ini bukan semata karena nilai ekspornya lebih tinggi, melainkan karena proses produksi itu sendiri membangun kapabilitas, teknologi, dan jaringan yang sulit ditiru.

Produk yang kompleks menciptakan pembelajaran, pertumbuhan, dan peningkatan produktivitas. Sedangkan produk sederhana, meskipun memiliki volume yang besar, memberikan dampak yang terbatas oleh diminishing returns.

Kebijakan Industri Nasional 2025-2029

Sebagai produk turunan dari RIPIN, KIN 2020–2024 secara eksplisit telah menekankan perlunya “meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor.” Namun, isu tersebut hanya muncul satu kali dalam dokumen setebal 217 halaman; tanpa indikator terukur, definisi operasional, atau peta jalan.

Daftar industri prioritas mencakup hampir seluruh spektrum manufaktur dari pangan hingga dirgantara. Dengan cakupan yang sangat luas, alokasi sumber daya untuk pembangunan kapabilitas industri strategis menjadi sangat terbatas di tengah efisiensi fiskal.

Selanjutnya, hilirisasi dalam KIN didefinisikan sebagai transformasi SDA menjadi “produk yang lebih bernilai tambah” tanpa pembahasan mengenai tingkat kompleksitas produk. Akibatnya, pengolahan nikel menjadi feronikel dan pengolahan nikel menjadi baterai lithium-ion dihitung sebagai pencapaian yang setara. Padahal dampaknya terhadap transformasi struktural sangat berbeda.

Penurunan ECI di tengah periode kebijakan industri yang aktif bukan berarti kebijakan industri tidak bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu umum dan tanpa syarat yang jelas tidak cukup untuk mendorong transformasi struktural yang diinginkan.

Rekomendasi untuk Kebijakan Industri Nasional

KIN 2025-2029 yang saat ini sedang dirumuskan adalah peluang untuk menutup kesenjangan arah maupun kapabilitas dalam desain kebijakan industri nasional. Merujuk pada konsepsi Mazzucato dan Rodrik (2026), kunci dalam menyusun kebijakan industri di era poli krisis seperti saat ini membutuhkan “Misi yang bersyarat”.

Artinya, KIN harus memuat secara komprehensif mengenai arah pembangunan industri untuk pencapaian tujuan. Hal ini berupa penyelesaian tantangan strategis dan penciptaan nilai publik melalui dukungan kebijakan bersyarat (conditionalities) yang dievaluasi secara disiplin atas pencapaiannya.

Pertama, menentukan misi pembangunan industri nasional. Tantangan konflik geopolitik di tengah krisis iklim perlu misi pembangunan industri yang tepat. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara industri hijau dengan kompleksitas produk ekspor teknologi hijau sebagai sasaran yang eksplisit dan terukur melalui indikator seperti ECI.

Penetapan misi ini dapat memberikan kejelasan dan keleluasaan dukungan kebijakan industri yang tepat. Terutama dalam membangun ekosistem industri yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga inklusif bagi penciptaan pekerjaan berkualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Kedua, mendesain kebijakan industri denganconditionalities. KIN 2025-2029 perlu mendesain agar insentif yang lebih besar diberikan kepada investasi yang menghasilkan produk dengan klasifikasi teknologi lebih tinggi. Bukan sekadar menyerap tenaga kerja, tetapi standar gaji yang tinggi. Bukan hanya meningkatkan nilai produksi, tapi dampak berganda (spillover) pada pembangunan berkelanjutan.

Hal ini mencakup persyaratan dalam strategi pengadaan pemerintah program strategis pemerintah. Misalnya, PLTS 100 GW yang harus memastikan penyerapan produk dalam negeri dengan nilai TKDN tertinggi.

Penerapan conditionalities ini perlu dilengkapi juga dengan mekanisme evaluasi yang ketat dan konsekuensi yang disiplin jika tidak tercapai.

Ketiga, menyiapkan ekosistem pendukung yang memadai. Produk manufaktur dengan kompleksitas tinggi membutuhkan kerangka institusi yang mengizinkan bahkan mendorong proses eksperimentasi. Budaya institusi yang menghukum setiap implikasi dari eksperimentasi pengembangan produk teknologi dan iterasi kebijakan–atas dasar “potensi kerugian negara”--seringkali menimbulkan ketakutan pengambilan risiko pengembangan industri bagi pimpinan BUMN dan birokrasi.

Dengan demikian, perlu ada perbaikan regulasi yang membedakan secara tegas antara tindak pidana korupsi yang bermotif memperkaya diri dengan kerugian yang memang dapat timbul atas risiko eksperimentasi kebijakan industri.

Satu dekade kebijakan industri mengajarkan bahwa mengolah sumber daya saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan kebijakan yang tahu persis mau ke mana, berani menetapkan syarat, dan disiplin mengevaluasi hasilnya.

Karenanya, kapabilitas dinamis pemerintah dalam kerangka whole-of nation-approach merupakan syarat paling penting untuk memastikan transformasi pembangunan industri nasional.

Indonesia dan Filipina menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis global, khususnya nikel, melalui pembentukan koridor industri terintegrasi antara kedua negara.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina A Roque di Cebu, Filipina, Kamis (7/5).

"Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Penandatanganan dilakukan dalam forum Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable, di sela rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-48 dan KTT Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AECC) ke-27 di Cebu, Filipina.

Kerja sama ini didorong oleh posisi strategis kedua negara dalam industri nikel global. Berdasarkan data terbaru, Indonesia dan Filipina menguasai sekitar 73,6 persen produksi nikel dunia pada 2025, dengan kontribusi Indonesia mencapai 66,7 persen dan Filipina sekitar 6,9 persen.

Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki sekitar 44,5 persen cadangan nikel global atau setara 62 juta ton, sementara Filipina memiliki sekitar 3,4 persen atau 4,8 juta ton.

Airlangga menilai sinergi ini akan memperkuat posisi kedua negara dalam rantai pasok global, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nikel di kawasan.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia," katanya.

Secara konkret, kerja sama mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari pertukaran informasi untuk stabilisasi perdagangan nikel, pengembangan teknologi hilirisasi dan pemanfaatan produk sampingan, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung industri berkelanjutan.

Indonesia sendiri saat ini tengah mendorong hilirisasi nikel secara masif.

Nilai ekspor produk olahan nikel tercatat mencapai US$9,73 miliar atau setara Rp169,10 triliun (asumsi kurs Rp17.380 per dolar AS) pada 2025, dengan proyeksi investasi hingga US$47,36 miliar atau Rp823,12 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 180.600 orang hingga 2030.

Melalui kerja sama ini, Filipina diharapkan tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah, melainkan masuk ke rantai nilai industri yang lebih tinggi.

"Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat," ujar Airlangga.

Ia menambahkan nikel menjadi komoditas penting dalam transisi energi, terutama untuk pengembangan baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi berbasis panel surya.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat hilirisasi mineral kritis, termasuk pembangunan smelter dan industri baterai yang terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi teknologi dan digitalisasi di sektor tambang dinilai semakin krusial untuk mendukung program hilirisasi nasional. Di sisi lain, tingginya kebutuhan investasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan besar bagi industri.

Chairman Ikatan Alumni Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (IA-MET ITB) Erika Silva mengatakan, digitalisasi di sektor tambang telah mengubah pola industri yang sebelumnya sangat bergantung pada tenaga kerja manual menjadi lebih berbasis teknologi dan efisiensi operasional.

Menurutnya, penerapan teknologi di sektor tambang tidak hanya berdampak pada efisiensi perusahaan, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan produktivitas dan penerimaan negara. Hal tersebut pun turut berperan dalam mendukung program hilirisasi pemerintah.

“Dengan perkembangan teknologi, kita bisa menjaga ekonomi, kita bisa menurunkan cost, kita bisa meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya dalam Media Luncheon METCONNEX 2026 di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).

Dia mencontohkan penggunaan sistem remote operation di PT Freeport Indonesia dalam aktivitas penambangan bawah tanah. Teknologi tersebut memungkinkan aktivitas operasional tetap berjalan tanpa menempatkan pekerja secara langsung di area berisiko tinggi.

Selain itu, sejumlah perusahaan tambang mulai mengadopsi otomatisasi (automation) untuk mendukung efisiensi peralatan produksi. Teknologi tersebut digunakan untuk memprediksi ketebalan alat maupun pipa agar potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal.

“Jadi kita bisa melakukan preventive maintenance early sebelum itu failure sehingga kita bisa menekan downtime yang akan menyebabkan multiplier effect seperti cost yang semakin besar,” kata Erika.

Penguatan transformasi digital di sektor tambang dinilai semakin penting di tengah ambisi pemerintah mempercepat hilirisasi mineral dan batu bara. Peningkatan kapasitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri membutuhkan industri hulu yang semakin efisien, terukur, dan kompetitif.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan, transformasi teknologi serta digitalisasi memungkinkan rantai pasok mineral semakin terintegrasi, mulai dari aktivitas tambang di hulu hingga industri pengolahan dan pemurnian di hilir.

Menurutnya, transformasi tersebut membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan kualitas produk mineral meningkat sehingga memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

“Dampaknya terhadap hilirisasi cukup besar karena teknologi memungkinkan rantai pasok mineral lebih terintegrasi dari hulu hingga industri pengolahan,” katanya.

Bisman menilai arah transformasi sektor pertambangan ke depan perlu diarahkan pada penggunaan teknologi tinggi yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon. Langkah tersebut penting agar hilirisasi tidak hanya berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi mampu mendorong Indonesia masuk ke industri manufaktur mineral bernilai tambah tinggi.

Dia mengatakan, penguasaan teknologi menjadi faktor penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia sebagai eksportir bahan baku mineral.

“Indonesia harus diarahkan menguasai teknologi tinggi agar tidak hanya menjadi pengekspor bahan baku, tetapi menjadi pemain industri manufaktur mineral bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Senada, Chairman Ikatan Alumni Teknik Pertambangan ITB (IA-TA ITB) Achmad Ardianto menilai transformasi teknologi akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing sektor pertambangan Indonesia, terutama dalam mendukung hilirisasi.

Menurutnya, peningkatan efisiensi operasional akan memperbesar margin keuntungan perusahaan. Dampak lanjutannya adalah peningkatan kapasitas investasi, penerimaan pajak negara hingga kemampuan industri domestik bersaing dengan standar global.

“Efisiensi akan meningkat sehingga biaya bisa ditekan, kemudian keuntungan bisa meningkat. Keuntungan bisa meningkat, pajak akan meningkat, kemampuan perusahaan untuk tumbuh juga semakin besar,” katanya.

Dia menambahkan standardisasi teknologi juga akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas industri pertambangan nasional secara keseluruhan. Ketika standar penggunaan teknologi mulai merata, perusahaan tambang skala menengah dan kecil dinilai akan ikut menikmati efisiensi operasional dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Pada saat standardisasi muncul di sistem ekonomi industri pertambangan di Indonesia, maka industri pertambangan di Indonesia naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, percepatan transformasi teknologi di sektor tambang dinilai masih menghadapi tantangan besar. Achmad mengatakan, salah satu hambatan utama berasal dari kebutuhan investasi yang tinggi untuk mengadopsi teknologi digital dan otomasi.

Achmad mengatakan, tidak semua perusahaan tambang memiliki kemampuan finansial untuk langsung mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi (automation), maupun big data analytics.

Saat ini, menurutnya, perusahaan pertambangan besar seperti Freeport, Antam, dan Amman Mineral mulai bergerak lebih cepat karena memiliki kebutuhan operasional sekaligus kapasitas investasi yang memadai.

Di sisi lain, perusahaan skala lebih kecil masih menghadapi keterbatasan pendanaan dan kesiapan sumber daya manusia.

“Tantangannya adalah biasanya yang butuh itu harus investasi untuk teknologi. Jadi tidak semua perusahaan akan mampu langsung investasi untuk menggunakan teknologi,” katanya.

Selain investasi, tantangan lain muncul dari kesiapan tenaga kerja domestik dalam mengoperasikan teknologi baru di sektor pertambangan. Penggunaan artificial intelligence, big data, hingga automation dinilai membutuhkan kompetensi baru yang belum sepenuhnya dimiliki tenaga kerja nasional.

Achmad menilai percepatan adopsi teknologi tanpa diimbangi peningkatan kapasitas SDM justru berpotensi membuka ketergantungan terhadap tenaga ahli asing.

“Kalau kita terlalu cepat menggunakan teknologi sementara kompetensi kita belum bisa mengikuti penggunaan teknologi tersebut, yang terjadi adalah inflow sumber daya manusia dari luar (asing) yang sudah biasa menggunakan teknologi itulah yang akan digunakan,” ujarnya.

Investasi Hilirisasi Sektor Minerba

Investasihilirisasi sepanjang 2025 masih bertumpu pada sektor mineral dan batu bara. Dari total realisasi sebesar Rp584,1 triliun, porsi investasi pada sektor mineral dan batubara mencapai Rp373,1 triliun. Nikel menjadi penggerak utama di dalam subsektor ini.

Struktur InvestasiHilirisasiMineral dan Batu bara (2025)

Komoditas	Nilai Investasi (Rp triliun)	Pangsa terhadap Minerba
Nikel	185,2	49,6%
Tembaga	65,9	17,7%
Bauksit	53,1	14,2%
Besi Baja	39,2	10,5%
Timah	11,3	3,0%
Lainnya	18,4	4,9%
Total Minerba	373,1	100%

Sumber: Kementerian Investasidan Hilirisasi/BKPM, diolah

IDXChannel - Pemerintah terus memperluas program hilirisasi pada berbagai sektor strategis nasional. Selain mineral seperti nikel, hilirisasi kini juga diarahkan ke sektor kehutanan, minyak dan gas, hingga perikanan dan kelautan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan cetak biru pengembangan hilirisasi untuk memperluas nilai tambah berbagai komoditas unggulan Indonesia.

"Pemerintah kita, kementerian kita, juga ingin meningkatkan implementasi hilirisasi pada kehutanan, minyak dan gas, dan juga perikanan dan kelautan, dan jelas kami memiliki cetak biru tentang energi hilirisasi kita," ungkapnya dalam acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Economic Breakfast di Wisma Danantara, Jumat (8/5/2026).

Rosan menjelaskan, hilirisasi nikel menjadi salah satu fokus utama karena Indonesia memiliki sekitar 42 persen cadangan nikel dunia. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan bauksit dan tembaga terbesar kedua di dunia.

Tak hanya sektor mineral, pemerintah juga melihat potensi besar dari komoditas kelautan dan perkebunan. Rosan menyebut Indonesia merupakan produsen rumput laut nomor dua di dunia dan menjadi produsen terbesar untuk kategori rumput laut tropis.

Selain itu, hilirisasi juga mulai diarahkan pada komoditas udang dan kelapa. Menurut Rosan, investasi hilirisasi kelapa senilai USD100 juta yang masuk tahun ini mampu menciptakan sekitar 30 ribu lapangan kerja.

"Tahun ini kita memiliki investasi untuk kelapa, untuk hilirisasi kelapa hanya USD100 juta, tapi itu menciptakan 30.000 lapangan kerja," kata Rosan.

Di sisi lain, Rosan menegaskan pemerintah terus memperbaiki iklim investasi nasional guna menarik lebih banyak investor. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, hingga peningkatan kepastian kebijakan bagi investor.

"Kita terbuka untuk bisnis. Jadi itulah mengapa kita mencoba untuk memangkas birokrasi, mengurangi jumlah regulasi yang tidak perlu, kebijakan dari semua tingkat yang berbeda dan juga memberikan kepastian lebih tidak hanya untuk investasi yang datang ke Indonesia tetapi juga investasi domestik," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)