Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengawal swasembada pangan dan memperkuat hilirisasi pertanian melalui kolaborasi nasional demi nilai tambah, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Amran meyakini di bawah kepemimpinan Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bersama Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding, organisasi petani itu bergerak lincah, solid, dan efektif mengawal agenda swasembada pangan serta hilirisasi pertanian.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau (Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono) dengan Pak Karding (Abdul Kadir Karding) Sekjennya, ini akan bergerak lincah dan bisa mengawal swasembada pangan dan hilirisasi," kata Mentan usai dialog dengan jajaran HKTI di Jakarta, Selasa.

Menurutnya pertemuan nasional HKTI se-Indonesia menjadi momentum menjadikan petani sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan, khususnya dalam memonitor, mengontrol, dan memastikan seluruh bantuan pemerintah tepat sasaran bagi petani.

Mentan menyoroti laporan dari HKTI Yogyakarta terkait praktik distributor yang masih mempersulit petani, termasuk kewajiban kartu tani. Atas hal itu pihaknya menegaskan izin distributor bermasalah akan dicabut demi melindungi kepentingan petani.

Ia berharap HKTI aktif turun ke daerah membantu pemerintah, memastikan kebijakan berjalan adil, mempercepat distribusi sarana produksi, serta menjadi mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan teknis yang dihadapi petani.

Mentan menyampaikan kebanggaan terhadap HKTI di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang dinilai muda, energik, dan visioner, serta baru meraih gelar doktor sebagai modal kepemimpinan sektor pertanian.

Kolaborasi pemerintah dan HKTI, lanjut Mentan, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membangun sistem pertanian yang berkeadilan dan berpihak kepada petani kecil.

Mimpi besar pembangunan pertanian Indonesia, menurut Mentan, adalah pergeseran menuju ekonomi Pancasila, di mana pertumbuhan sektor pertanian menghadirkan keadilan, nilai tambah, dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.

Dengan sinergi kuat pemerintah dan HKTI, Mentan optimistis swasembada pangan dan hilirisasi pertanian dapat dicapai berkelanjutan, menjadikan pertanian sebagai pilar kedaulatan ekonomi nasional dan masa depan generasi petani.

Sementara itu, Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan swasembada dan ketahanan pangan menjadi prioritas Presiden, dengan Kementerian Pertanian sebagai pelaksana utama di bawah komando Menteri Pertanian.

Sudaryono menjelaskan audiensi HKTI dengan Menteri Pertanian bertujuan menyatukan langkah negara dan petani, agar asosiasi tani terlibat aktif mendukung kebijakan pemerintah serta memperkuat pelaksanaan program pangan nasional.

Ia menilai keterlibatan HKTI penting untuk menutup kesenjangan informasi, sehingga program pusat yang dirancang baik dapat tersalurkan efektif hingga tingkat petani, sekaligus menampung keluhan, usulan, dan apresiasi dari lapangan.

Melalui HKTI sebagai rumah besar asosiasi petani, pemerintah diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan, termasuk kelompok kecil, agar bantuan benih, alat, dan anggaran pangan benar-benar tepat sasaran.

HKTI, lanjut Sudaryono, siap menggalang seluruh kekuatan asosiasi tani untuk mendukung program pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, demi keberhasilan swasembada dan ketahanan pangan berkelanjutan.

"Kami berinisiatif menggalang semua kekuatan asosiasi yang tergabung dalam HKTI untuk ikut terlibat dalam program pertanian, bisa padi, jagung, kedelai, palawija, hortikultura, buah-buahan, sayur, perkebunan, dan peternakan," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian akan fokus hilirisasi perkebunan dan meningkatkan produksi pertanian di dalam negeri. Target itu ingin dicapai setelah akhir tahun ini bisa mencapai swasembada beras.

"Hilirisasi perkebunan itu ada yang namanya peremajaan beberapa komoditas perkebunan kita. Sudah ada anggaranya Rp 9,9 triliun," katanya saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Sudaryono mengatakan hilirisasi perkebunan dilakukan salam tiga tahun untuk 11 komoditas, seperti tebu, kopi, kakao, pala, kelapa, gambir, dan lain-lain. Hilirisasi untuk menjadikan produk turunan melibatkan petani, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

Selain itu, kata Sudaryono, peningkatan produksi peternakan akan mengucurkan dana Rp 20 triliun yang diberikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peruntukannya pada kebutuhan pakan, pengadaan indukan, bibit, obat-obatan, vaksin, dan lain-lain.

Tujuan akhirnya adalah menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Nanti peternakannya melibatkan Koperasi Desa Merah Putih, peternak lokal, yang diharapkan semua asosiasi ikut di dua program ini," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Danantara menyiapkan investasi senilai Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam guna memenuhi kebutuhan pangan MBG. Dana triliunan rupiah itu agar sekaligus dapat memperkuat pasokan ayam dan telur nasional.

“Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 November 2025.

Sudaryono mengklaim pada tahun ini Indonesia bisa mencapai target swasembada beras. Pada tahun depan tidak akan lagi melakukan impor bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Akhir tahun nanti kita akan capai swasembada karena nggak mungkin impor lagi," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah dan BUMN sektor energi mendorong generasi muda terlibat aktif dalam penguatan ketahanan energi nasional melalui percepatan hilirisasi migas dan mineral. Hilirisasi dinilai menjadi kunci agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mencapai target Indonesia Emas 2045, sekaligus menekan emisi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Hal itu mengemuka dalam acara Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025), yang menghadirkan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Mirza Mahendra, Wakil Koordinator Bidang Pengembangan Model Bisnis Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Imaduddin, Kepala Pusat Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM Etnawati Prihandayani, serta Department Head of Downstream & Mineral Ecosystem MIND ID Novi Muharram.

Imaduddin menjelaskan, hilirisasi dan industrialisasi adalah syarat mutlak jika Indonesia ingin naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045. Untuk itu, perekonomian harus tumbuh di atas 6–7% secara berkelanjutan, jauh di atas rata-rata pertumbuhan sekitar 5% saat ini.

“Kalau kita ingin menjadi negara maju seperti Korea Selatan atau Jepang, kata kuncinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan basis industri yang kuat. Salah satu cara yang realistis bagi Indonesia adalah membangun industri berbasis sumber daya alam yang kita miliki, tetapi tidak lagi menjual tanah dan air, melainkan produk hilir bernilai tambah,” ujar Imaduddin.

Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang mampu mengubah peta investasi nasional dan mendorong provinsi seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah masuk jajaran tertinggi penerima investasi. Satgas Hilirisasi, kata dia, kini mengidentifikasi 18 proyek prioritas dengan potensi investasi ratusan triliun rupiah dan penyerapan hampir 300.000 tenaga kerja.

“Teman-teman yang sekarang berusia 20-an tahun kelak akan berada di puncak karier di usia 40–50 tahun. Pekerjaan yang akan kalian nikmati nanti sangat ditentukan dari keberhasilan hilirisasi hari ini. Karena itu, hilirisasi bukan hanya agenda pemerintah, tapi mimpi kolektif generasi muda,” tegasnya.

Dari sisi kebijakan energi, Etnawati menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan ideologis tata kelola energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM, ujarnya, bekerja untuk memastikan empat aspek terpenuhi, yakni availability, affordability, accessibility, dan acceptability energi di seluruh Indonesia.

“Energi harus tersedia, terjangkau, dapat diakses, dan dapat diterima masyarakat. Kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tantangannya besar, mulai dari jaringan listrik yang terputus akibat bencana sampai daerah yang masih mengandalkan minyak tanah karena LPG belum tersedia,” jelas Etnawati.

Ia mengakui cadangan energi fosil Indonesia terus menurun, sementara teknologi pengeboran migas laut dalam masih terbatas. Karena itu, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) dan pengelolaan batu bara yang lebih bersih tidak bisa ditunda. Di sisi lain, pemerintah tetap harus menjaga keterjangkauan harga energi agar tidak mengguncang daya beli masyarakat dan APBN.

“Net Zero Emission 2060 bukan berarti batu bara hilang total. Yang kita lakukan adalah menggeser teknologi dan perilaku. PLTU dikembangkan ke teknologi ultra super critical, biofuel seperti B40 dimajukan, dan yang paling sederhana adalah konservasi energi di level rumah tangga: mematikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Di sini peran anak muda sangat menentukan,” kata Etnawati.

Ia juga menyebut berbagai inisiatif seperti Patriot Energi dan penguatan regulasi untuk sumur minyak rakyat serta tambang rakyat, yang diarahkan bukan untuk mematikan ekonomi warga, melainkan merangkul mereka ke dalam tata kelola yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dari sisi gas, Mirza Mahendra memaparkan peran PGN sebagai subholding Pertamina yang bertugas menjaga pasokan gas bumi nasional sekaligus membangun infrastruktur hilir. Ia memperkenalkan konsep “rumah ketahanan energi” yang terdiri dari lima pilar: accessibility, availability, acceptability, affordability, dan sustainability.

“Gas bumi sering dipandang sebatas bahan bakar yang dibakar lalu habis. Padahal, dari gas bisa dihasilkan rantai produk panjang seperti amonia, metanol, urea, hingga bahan baku plastik dan kimia lain yang bernilai ekonomi tinggi. Inilah esensi hilirisasi: mengubah molekul yang sama menjadi nilai tambah berlapis,” ujar Mirza.

PGN saat ini mengelola sekitar 823.000 pelanggan dengan pangsa pasar gas pipa sekitar 91% di Indonesia, didukung jaringan pipa transmisi dan distribusi lebih dari 33.000 km, fasilitas regasifikasi LNG, FSRU offshore dan land based, hingga SPBG dan LPG processing plant. Untuk mengatasi tantangan geografi kepulauan, PGN menerapkan dua skema distribusi, yakni jaringan pipa di Indonesia bagian barat dan skema beyond pipeline di Indonesia timur melalui pengiriman LNG dan CNG dengan kapal.

“Konstitusi mengamanatkan energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami mengembangkan berbagai skema agar gas bumi, sebagai bahan bakar fosil dengan emisi karbon paling rendah, bisa menjadi jembatan transisi menuju Net Zero Emission 2060,” kata Mirza.

PGN, lanjut dia, menjalankan tiga inisiatif utama untuk mendukung target tersebut: pengembangan BioCNG dari limbah sawit dan sampah, penerapan teknologi carbon capture and storage/use, serta digitalisasi jaringan untuk efisiensi energi. Ke depan, perusahaan juga mulai mengembangkan hidrogen rendah karbon yang bersumber dari biomassa dan limbah.

Sementara itu, Novi Muharram mengajak mahasiswa melihat bahwa hampir seluruh perangkat yang akrab dengan kehidupan generasi muda—dari ponsel, kacamata, kendaraan, sampai pusat data (data center)—tidak lepas dari produk tambang. Karena itu, debat mengenai tambang dan hilirisasi, menurutnya, tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup digital Gen Z.

“Handphone yang teman-teman pegang itu isinya nikel, kobalt, litium, timah, alumunium, silika, silikon. Crown kontes kecantikan, cincin lamaran, pelek motor, rangka mobil, sampai kabel data center itu semua hasil hilirisasi mineral. Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, tapi bagaimana tambang dan hilirisasi dijalankan dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab,” ujar Novi.

Ia merinci, grup MIND ID mengelola sejumlah perusahaan strategis seperti Antam (nikel, bauksit, emas), Bukit Asam (batubara), Freeport Indonesia (tembaga dan emas), Inalum (aluminium berbasis PLTA), PT Timah, hingga PT Vale Indonesia (nikel). Seluruhnya kini diarahkan untuk memperdalam hilirisasi.

“Di batubara, riset kami sudah menghasilkan synthetic graphite untuk bahan anoda baterai dan asam humat untuk pupuk. Di bauksit, kami bangun pabrik chemical grade alumina dan smelter grade alumina yang jadi bahan baku aluminium domestik. Di tembaga, smelter baru di Manyar sudah siap mengolah 800.000 ton katoda per tahun. Di timah, kami kembangkan tin chemical dan solder yang dipakai di industri kabel, plastik kemasan, elektronik sampai advanced material untuk gadget tipis,” papar Novi.

Ia menambahkan, hilirisasi yang dijalankan MIND ID bukan hanya menyumbang lebih dari Rp130 triliun ke negara dalam bentuk pajak, PNBP, dan dividen, tetapi juga membuka ruang kolaborasi luas dengan perguruan tinggi dan peneliti muda. MIND ID tengah mengembangkan ekosistem baterai di Karawang yang ditargetkan mulai memproduksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri tahun depan, serta bersiap menyuplai material untuk kebutuhan data center dan industri teknologi canggih lainnya.

“Tidak ada tambang yang tidak membuka lahan. Yang membedakan adalah apakah pembukaan lahan itu mengikuti kaidah lingkungan, reklamasi, dan regulasi, atau tidak. Di titik ini, suara kritis dan partisipasi teman-teman muda sangat penting agar tambang dan hilirisasi benar-benar ‘mining for Indonesia and the world’, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek,” tegas Novi.

Diskusi diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diwarnai antusiasme mahasiswa. Sejumlah peserta menyoroti bagaimana memastikan hilirisasi tidak mengorbankan lingkungan, sekaligus tetap memberi ruang keadilan bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang. Para narasumber sepakat, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pelaku industri, akademisi, dan generasi muda menjadi syarat mutlak agar ketahanan energi dan hilirisasi benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas, serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp 431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik. Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak berdaya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berkomitmen mendorong hilirisasi gas bumi untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi menjadi barang bernilai tinggi. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperluas manfaat gas bumi bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya industri baru di dalam negeri.
“Selama ini, umumnya gas bumi hanya digunakan sebagai bahan bakar. Padahal, gas bumi (CH4) dapat diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai seperti methanol, etil-glikol, formic acid, hydrogen dan lain sebagainya. Bahkan, dapat dikembangkan lagi menjadi etilen untuk bahan baku plastik, serta ammonia yang dapat diproses lagi menjadi urea dan nitric acid,” jelas Mirza Mahendra selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN.
Untuk meningkatkan nilai tambah gas bumi juga berhubungan erat dengan ekonomi hijau. Gas bumi dikenal sebagai salah satu sumber energi fosil dengan nilai emisi karbon terendah dibandingkan bahan bakar lainnya, sehingga berperan penting sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission 2060 (NZE).
“Manfaat dari gas bumi yang lebih ramah lingkungan menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah. PGN menyiapkan tiga inisiatif utama untuk mendukung NZE sekaligus menggerakan ekonomi hijau. Program pertama adalah pemanfaatan BioCNG dari limbah kelapa sawit yang digasifikasi menjadi biogas. Kemudian pengembangan Carbon Capture Storage, serta digitalisasi untuk efisiensi energi melalui jaringan,” jelas Mirza.
PGN juga menjajaki pengembangan Hydrogen yang berasal dari beberapa sumber-sumber energi non fosil yang lebih ramah lingkungan. “PGN menginisiasi untuk pengembangan hidrogen dan mencoba memasarkan untuk menjadi bahan bakar masa depan,” ujar Mirza.
Mirza menegaskan, PGN tetap memperkuat ekosistem gas bumi nasional yang optimal dan berkelanjutan, seiring dengan inisiasi hilirisasi gas bumi. Fokus utama PGN mencakup optimalisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri, pembangunan infrastruktur gas bumi di wilayah eksisting maupun wilayah baru dalam rangka unlocking new demand guna pemerataan akses, serta pengelolaan gas bumi yang terintegrasi untuk menciptakan pengelolaan gas bumi yang terjangkau dan berkeadilan.
“PGN mendukung asta cita pemerintah yang fundamental untuk mendorong ketahanan dan swasembada energi nasional. Melalui hilirisasi gas bumi, kami berharap nilai tambah energi nasional meningkat, industri dalam negeri semakin berkembang dan transisi energi berjalan lancar, sehingga Indonesia semakin mandiri dan siap menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Mirza.

Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat bahwa sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik.

Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak daya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, DEPOK – Indonesia memiliki potensi yang kuat menuju negara maju dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, memperkuat industrialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan membeberkan gagasan hilirisasi mineral kritis yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya.

Dany memaparkan pentingnya lompatan strategi ekonomi Indonesia yakni melalui hilirisasi, inovasi, dan pembangunan mutu SDM. Hilirisasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena fokus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Dengan begitu, kegiatan ekspor bukan sekadar dari komoditas mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, Dany juga memperkenalkan sebuah konsep bertajuk “DAI: Distinctive, Adaptive, Inclusive”. Ketiga prinsip ini dapat menjadi kerangka kebijakan agar Indonesia mampu mengambil lompatan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai target.

“Indonesia naik kelas bukanlah narasi politik, tapi ini adalah orkestrasi kerja bersama. Kerja bersama dengan komitmen, dengan hati, dengan tulus. Bukan sekadar kita memahami Astacita, tapi kita bekerja untuk Astacita, maka kita harus mengorkestrasikan itu ke dalam program-program sesuai dengan milestone bidang kita,” ujarnya dalam bedah buku terbarunya yang berjudul “Indonesia Naik Kelas” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (12/12/2025).

Adapun bedah buku ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, pegiat ekonomi hingga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono.

Dany juga menyinggung isi bukunya banyak berkaitan dengan angka 8, seperti terdiri dari 88 bab, 80 subbab, dan lebih dari 138 ribu kata. Di dalamnya, Dany membahas tentang konsep nilai tambah, strategi industrialisasi, perbandingan kebijakan beberapa negara, hingga kerangka konsep DAI sebagai fundamental pengembangan industri nasional.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi nasional. Hanya saja, lanjutnya, ada faktor penentu lain yang benar-benar krusial sebagai penentu apakah Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju atau tidak, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Selain hilirisasi sumber daya alam, kita juga jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Dalam hal ini, Indonesia tertinggal jauh,” ujarnya.

Hashim menyoroti perbandingan historis antara perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan pada 1960 silam. Kata dia, Indonesia sempat berada di atas Korea Selatan, namun pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh Negeri Ginseng tersebut.

Selain pendidikan, Hashim juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Mengacu data Bank Dunia, ia menyebut rasio pajak Indonesia seperti jalan di tempat alias stagnan di angka 12% selama satu dekade, kalah dari Kamboja yang bisa mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 18%.

Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi negara industri maju.

“Hilirisasi bukan sekadar program. Ini strategi fundamental bangsa untuk memperdalam rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan smelter nikel PT Mitra Murni Perkasa (MMP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan investasi dan perdagangan global Mitsui Co Ltd untuk menjalin kolaborasi strategis di bidang pemasaran produk high grade nickel matte serta penjajakan potensi investasi jangka panjang.

Kerja sama ini mencakup tiga pilar utama, yakni pemasaran produk, peluang investasi, dan pengembangan bisnis jangka panjang.

Dalam MoU tersebut, Mitsui akan memimpin pengembangan pasar produk MMP di Jepang dan memperluas jangkauan pemasaran global, sementara MMP menyediakan kapabilitas produksi melalui fasilitas smelter terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri baterai modern.

SHUTTERSTOCK/EVGHENY_V Ilustrasi nikel, penambangan nikel.

Penyatuan kekuatan kedua perusahaan ini diarahkan untuk memperluas akses pasar high grade nickel matte dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan material baterai yang terus berubah.

Komitmen dorong hilirisasi nikel

Presiden Direktur MMP Adhi Dharma Mustopo mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah penting perusahaan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok nikel kelas tinggi global.

“Penandatanganan hari ini menandai awal dari kolaborasi yang dibangun atas dasar ambisi bersama, kepercayaan, dan tujuan yang jelas. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok high grade nickel matte global sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional,” ujar Adhi dalam siaran pers, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen MMP sebagai perusahaan 100 persen penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan nilai nyata bagi perekonomian nasional.

SHUTTERSTOCK/lp-studio Ilustrasi nikel.

“MMP sebagai perusahaan 100 persen PMDN melalui kolaborasi ini berkomitmen untuk memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai berarti bagi masyarakat dan perekonomian. Bersama Mitsui, kami optimistis dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Mitsui lihat peluang besar pada hilirisasi nikel Indonesia

Mitsui menyampaikan optimismenya terhadap potensi pengembangan sektor hilirisasi nikel di Indonesia.

Akinobu Hashimoto, General Manager of New Metals & Aluminium Division Mitsui Co Ltd, mengatakan kolaborasi dengan MMP sejalan dengan visi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab.

“Kami sangat senang memulai kolaborasi ini dengan MMP, perusahaan yang memiliki visi serupa mengenai pertumbuhan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya yang bertanggung jawab. Indonesia memiliki peran penting dalam transisi energi global, dan kapabilitas MMP menjadikannya mitra yang kuat bagi Mitsui,” ujarnya.

Hashimoto menyebutkan, integrasi jaringan pemasaran global Mitsui dengan kekuatan operasional MMP diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi rantai pasok baterai kendaraan listrik.

“Dengan menggabungkan jaringan pemasaran global dan pengalaman investasi Mitsui dengan kekuatan operasional MMP, kami berharap dapat menciptakan nilai tambah di sektor hilirisasi nikel, dan ekosistem baterai untuk kendaraan listrik,” katanya.

Melalui kemitraan ini, kedua perusahaan berupaya memposisikan high grade nickel matte MMP sebagai opsi kompetitif dan berkelanjutan bagi industri baterai kendaraan listrik.

Dukungan jaringan komersial Mitsui di lebih dari 60 negara disebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk nikel olahan Indonesia.

Penguatan rantai pasok dan transisi energi

Shutterstock Ilustrasi nikel

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memenuhi permintaan global terhadap bahan baku baterai yang meningkat seiring percepatan transisi energi.

MMP dan Mitsui menyampaikan keyakinannya bahwa peleburan nikel di Indonesia dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan memberikan nilai ekonomi bagi bangsa.

Fondasi ESG dan operasional berkelanjutan

MMP menekankan, operasional perusahaan berlandaskan standar keberlanjutan yang kuat dengan mengadopsi IFC Performance Standards.

Kerangka tersebut digunakan sebagai dasar penerapan praktik industri yang selaras dengan standar internasional.

Dari sisi lingkungan, MMP menjalankan inisiatif pengurangan emisi melalui efisiensi operasional dan pemanfaatan pasokan listrik dari gardu PLN. Perusahaan juga menggunakan Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung penggunaan energi bersih.

Optimalisasi proses produksi disebut mampu menghasilkan efisiensi energi hingga 10 persen dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 50 persen.

Desain smelter MMP turut memberikan fleksibilitas produksi antara ferronickel dan high grade nickel matte, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pasar.

Di sisi sosial, MMP menyebut telah menyerap hingga 1.000 tenaga kerja lokal dan berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.

Sebagai perusahaan PMDN, MMP menegaskan perannya sebagai contoh pembangunan industri strategis berbasis kemampuan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyatakan program hilirisasi bambu memiliki daya dongkrak kuat terhadap pemajuan ekonomi domestik, karena menghasilkan produk kreatif bernilai tambah tinggi.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyatakan penguatan hilirisasi bambu merupakan bagian penting dari strategi industri kreatif nasional, terutama jika dikelola modern dan terintegrasi dengan ekosistem kriya.

Pihaknya menyoroti potensi Indonesia yang memiliki 12 juta hektare bambu dengan karakter material yang kuat, ringan, terbarukan, dan rendah karbon, sehingga relevan dijadikan sebagai material masa depan yang berkelanjutan.

HIMKI menegaskan hilirisasi adalah kunci untuk mengubah kekayaan tersebut menjadi industri bernilai tinggi dan berdaya saing.

Kata dia, asosiasi yang dipimpinnya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan hilirisasi bambu dan kriya, perbankan juga diharapkan menyediakan skema pembiayaan yang lebih pro-UMKM, serta akademisi didorong memperkuat riset, desain, dan digitalisasi.

HIMKI turut mengajak pelaku industri meningkatkan mutu, berinovasi, dan memahami karakter pasar global sebagai bagian dari transformasi ekosistem hilirisasi.

Lebih lanjut, sebagai upaya mendorong hilirisasi bambu di Tanah Air, pihaknya hari ini secara resmi membuka penyelenggaraan Priangan Bamboo Fest Kriya Loka 2025 di Tasikmalaya yang berlangsung hingga 14 Desember 2025.

Kata dia pameran itu menjadi panggung kolaborasi pelaku industri dan perajin dari Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Banjar. Festival ini menghadirkan pameran bambu dan kriya lintas material, seminar, fashion show, lomba desain, serta berbagai ruang kolaborasi yang ditujukan untuk mempercepat inovasi.

“Festival ini adalah perayaan identitas dan masa depan ekonomi kita. Kriya bukan hanya warisan budaya, tetapi industri strategis yang menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, dan daya saing global,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPD HIMKI Priangan, Maman Mustarom, menambahkan bahwa festival ini lahir dari dorongan membangun Kota Industri Kreatif Bambu di wilayah Priangan agar bambu menjadi material pengganti kayu.

Menurut dia dengan sumber daya alam bambu yang melimpah dan kapasitas perajin yang telah lama berkembang di Tasikmalaya dan sekitarnya, Kawasan Priangan dinilai layak tumbuh seperti Cirebon yang berkembang sebagai kota industri rotan.

Upaya membangun pusat industri kreatif bambu dimulai melalui kerja sama HIMKI Priangan dengan Pusat Pengembangan Industri Kerajinan Kota Tasikmalaya serta Dekranasda. Ke depan, pengembangan ini akan diperluas melalui kolaborasi dengan akademisi, BUMN, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mengawal seluruh tahapan pengembangan industri bambu secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sinergi dengan para pemangku kepentingan, mulai dari komunitas bambu, lembaga riset, hingga sektor industri, menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem industri bambu yang tangguh dan berdaya saing global.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman jenis bambu terbanyak di dunia. Terdapat 162 jenis bambu di Indonesia, yang 124 di antaranya merupakan spesies asli Indonesia.

Bamboo Global Market Report 2024, mencatat pasar bambu global mengalami lonjakan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan diperkirakan akan terus tumbuh.

Pasar bambu yang pada 2023 sebesar 70,59 miliar dolar AS (sekitar Rp1.132 triliun), menjadi 75,12 miliar dolar AS (Rp1.205 triliun) pada 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,4 persen.

Faktor-faktor pendorong pertumbuhan ini antara lain meningkatnya kesadaran lingkungan, mitigasi perubahan iklim, keserbagunaan aplikasi, dan dukungan pemerintah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) untuk DME. Pemerintah pun membuka peluang untuk memberikan subsidi pada produk DME tersebut.
"Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).
Adapun, proyek DME disebut menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek DME dapat berjalan pada tahun depan. Menurutnya, hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) nya oleh Satuan Tugas Hilirisasi.
“Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).
Bahlil menuturkan, langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.
“Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” tuturnya.
Terbaru, proyek DME kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.
“Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).
Rosan mengatakan, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (feasible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.
“Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” katanya.
Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya. Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.
Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.
“Saya enggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

Kami lagi memperhitungkan berapa HPP (harga pokok penjualan) untuk DME. Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk dimetil eter (DME), yang merupakan produk hilirisasi batu bara untuk menggantikan LPG.

“Kami lagi memperhitungkan berapa HPP (harga pokok penjualan) untuk DME. Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Pemerintah berencana untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME untuk menggantikan LPG. Dengan demikian, pemerintah bisa menemukan solusi agar Indonesia tidak bergantung dengan impor LPG.

Kementerian ESDM memperkirakan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT).

Sementara, kapasitas produksi nasional di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM menegaskan pentingnya realisasi proyek DME.

Pada kesempatan terpisah, Danantara menyampaikan proyek hilirisasi batu bara menjadi bahan bakar dimetil eter (DME) membutuhkan subsidi agar harganya setara LPG.

"Sekarang LPG juga subsidi, kan? Kalau gambarannya sih, kira-kira nanti sama, memerlukan subsidi juga," ujar Senior Director Oil & Gas and Petrochemical Danantara Indonesia Wiko Migantoro ketika ditemui di Jakarta, Rabu (10/12).

Wiko menyampaikan saat ini Danantara masih menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk proyek DME.

Hasil dari FS tersebut akan dikomunikasikan bersama Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi untuk menuai pola distribusi dan nilai komersial yang baik.

Adapun yang menjadi Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru World Inequality Report 2026 menunjukkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia masih berada pada level tinggi. Pengamat menilai kondisi ini dipicu oleh kuatnya eksistensi oligarki serta lemahnya daya saing perekonomian domestik.

Merujuk laporan tersebut, ketimpangan di Indonesia relatif tak banyak berubah dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 10 persen kelompok teratas menerima sekitar 46 persen dari total pendapatan, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang. 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 59 persen total kekayaan, sedangkan 1 persen teratas menguasai 20 persen.

Kesenjangan pendapatan antara 10 persen teratas dan 50 persen terbawah turut melebar dari 25 poin pada 2014 menjadi 33 poin pada 2024. Data tersebut menunjukkan meningkatnya disparitas kesejahteraan antarkelompok.

Pengamat ekonomi yang juga Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebut Indonesia menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi yang akut sejak lama. Konsentrasi kapital mulai menguat sejak 1970-an, berlanjut sepanjang era Orde Baru, dan tidak mampu diredam krisis 1997–1998. Pada masa reformasi, ketimpangan tersebut justru semakin tajam.

“Dalam dekade terakhir, konsentrasi kapital terlihat semakin mengental di Indonesia, kekayaan negeri semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi yang sangat berkuasa yakni oligarki,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (12/12/2025).

Ia menilai setidaknya ada dua faktor utama penyebab tingginya ketimpangan. Pertama, eksistensi oligarki baik warisan Orde Baru maupun oligarki baru yang lahir di era reformasi. Yusuf menjelaskan, setelah kejatuhan rezim otoriter, kelompok oligarki dengan cepat beradaptasi dengan sistem demokrasi melalui politik uang dan jaringan patronase baru.

Penguasaan kekayaan material oleh elite tersebut menciptakan dominasi politik dalam sistem demokrasi langsung. Kontestasi politik menjadi ruang yang subur bagi perluasan pengaruh oligarki, sementara publik dinilainya gagal menghadirkan tantangan yang dapat membatasi dominasi itu.

Faktor kedua adalah melemahnya daya saing perekonomian nasional, khususnya sektor manufaktur. Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas dan sektor ekstraktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan ini semakin menguatkan posisi oligarki yang menguasai sektor tersebut.

“Melemahnya daya saing industri nasional semakin parah dalam dekade terakhir seiring perang dagang AS–China yang berkobar sejak 2017, yang membuat Indonesia semakin jauh tertinggal dalam rantai pasok global,” kata Yusuf.

Arus relokasi pabrik dari China ke Asia Tenggara lebih banyak mengarah ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya, Indonesia justru mengalami lonjakan impor dari China, termasuk produk yang terindikasi dumping, sehingga memukul industri dalam negeri.

Kombinasi buruknya iklim investasi dan dampak perang dagang membuat Indonesia makin tertinggal, sementara investasi bertumpu pada sektor ekstraktif seperti tambang dan sawit yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja dan memiliki dampak lingkungan besar.

“Dalam dekade terakhir kita terseret pada jebakan pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah, yaitu pertumbuhan berbasis sektor ekstraktif yang lebih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Yusuf menilai Indonesia membutuhkan reformasi besar dan kebijakan afirmatif yang serius. Menurutnya, reformasi terpenting adalah memutus ketergantungan partai politik dan pejabat publik pada oligarki. Bantuan dana APBN untuk partai dan kandidat dinilai dapat menjadi langkah awal mengurangi biaya politik tinggi dan meminimalkan pengaruh pemilik modal.

Kebijakan krusial lainnya adalah mengubah strategi industrialisasi yang selama ini bertumpu pada hilirisasi tambang dan perkebunan. Yusuf mendorong pergeseran menuju strategi domestic demand-led growth melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis rakyat, disertai hilirisasi di sektor tersebut.

Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan manfaat lebih luas, sekaligus mengoptimalkan bonus demografi yang kini berada di puncaknya. Ia mengingatkan bahwa kesempatan Indonesia memanfaatkan bonus demografi tinggal beberapa tahun lagi.

“Waktu kita tidak banyak tersisa. Puncak bonus demografi akan berakhir pada 2030. Waktu tersisa untuk meraih posisi sebagai high income country hanya tersisa 5 tahun,” ujarnya.