Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses.

“Ya nanti kita tunggu saja ya [negosiasi tarif Trump], itu kan lagi diproses,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun, Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupalegal scrubbinguntuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi.

“Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Kanlegal scrubbingsekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/2/2026).

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Wijayanto menyebut, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peacehingga memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS menginginkan akses penuh terhadapcritical mineralsIndonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepadaBisnis.

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuhcritical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Di samping itu, Faisal juga menyoroti perbedaan pendekatan dengan China yang memilih berinvestasi pada pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih pada tahap awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi, langkah tersebut setidaknya telah mendorong tumbuhnya industri serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Senin (16/2/2026). Di antara agenda keberangkatan Prabowo ke AS adalah pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Prabowo dan rombongan terbatas telah lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari ini. Dalam keberangkatannya, Prabowo didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global," demikian keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa Prabowo Subianto akan berangkat ke AS untuk menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan AS.

"Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada pekan lalu (11/2/2026).

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan Presiden Prabowo akan menghadiri KTT perdana BoP di AS pada 19 Februari 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Pemerintah telah menerima undangan rapat perdana BoP itu dan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir.

"Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Board of Peace sejak awal," kata Yvonne kepada Bisnis pada pekan lalu (11/2/2026).

Menurut Yvonne, dalam pertemuan perdana BoP itu, Indonesia akan menggunakan BoP untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

"Selain itu, mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," ujar Yvonne.

Bisnis.com, JAKARTA — Menguatnya arah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang semakin transaksional dan koersif menempatkan Indonesia pada posisi strategis, namun sekaligus rentan.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan di tengah eskalasi konflik global, tekanan tarif, serta meningkatnya praktik intervensi, Indonesia dinilai perlu mempertegas prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan satu kunci utama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada negara besar mana pun.

Dino menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menjaga dan membela kepentingannya di panggung global, termasuk saat menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

“Dalam sejarah diplomasi kita, kemampuan untuk mengatakan tidak dan melakukan push back itu sangat penting. Jangan pernah sungkan atau takut mengatakan tidak kepada siapa pun,” kata Dino dalam agenda 'Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy 2026', Senin (19/1/2026).

Menurut Dino, sikap tersebut bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan keberanian Indonesia menolak mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak, serta konsistensi Indonesia dalam melanjutkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) meski berada di bawah tekanan kuat dari Washington.

“Amerika akhirnya bisa menerima posisi kita. Itu menunjukkan bahwa 'saying no' adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Meskipun demikian, Mantan Wakil Luar Negeri RI tersebut mengingatkan bahwa tantangan global saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Politik luar negeri Amerika Serikat dinilai semakin mengabaikan prinsip kesetaraan dan cenderung mengedepankan pemaksaan kehendak dalam relasi yang tidak seimbang.

“Kesetaraan adalah elemen paling penting dalam setiap perjanjian diplomatik kita. Negara sekecil apa pun kita anggap setara, negara sebesar apa pun juga sama,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Dino menyoroti pentingnya memastikan setiap kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang tengah dinegosiasikan benar-benar adil dan tidak menempatkan Indonesia pada posisi subordinat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Co-Founder FPCI Prof. Dewi Fortuna Anwar menilai respons Indonesia tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah mengelola risiko secara menyeluruh terhadap semua kekuatan besar.

“Indonesia harus mengurangi risiko terhadap semua negara besar. Jangan mengurangi ketergantungan pada Amerika, tapi justru menjadi semakin tergantung pada China,” kata Dewi.

Dewi menekankan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu negara, khususnya di sektor pertahanan, terbukti melemahkan kapasitas nasional.

Kondisi tersebut pernah dirasakan Indonesia ketika terjadi tsunami Aceh, saat keterbatasan pesawat angkut dan helikopter menghambat respons darurat akibat minimnya alternatif sumber alutsista.

Karena itu, diversifikasi menjadi keharusan, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam perdagangan dan rantai pasok. Dewi mencatat, Indonesia kini mulai membagi risiko dengan menjalin kerja sama pengadaan alutsista dari berbagai negara, seperti Prancis, Turki, Rusia, India, hingga Pakistan.

“Resilience itu bukan hanya soal mengurangi dampak risiko, tapi juga kemampuan untuk bangkit kembali setelah risiko itu terjadi,” tutupnya. (Angela Keraf)