Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar memperoleh hunian layak

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Dony menggelar rapat koordinasi bersama Himbara guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau dan berkelanjutan.

Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara, pada Rabu (13/5/2026) guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Dony menyampaikan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dony menegaskan sinergi antarBUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Ia menyebut sinergi antarBUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak.

Dony menyampaikan rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dia berharap sinergi ini dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.

"Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya," kata Dony.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Dony mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran preferensi generasi muda dan ketidaksesuaian produk menjadi tantangan utama sektor properti, di tengah stok hunian yang terus menumpuk sementara daya beli yang kian tertekan.

CEO Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono mengatakan masalah utama sebenarnya bukan semata daya beli, melainkan ketidaksesuaian produk dengan karakter konsumen saat ini.

“Ini wrong product for wrong generation,” ujarnya dalam forum PropertyGuru Asia Property Awards Indonesia, Kamis, (23/4/2026).

Adapun, terdapat sekitar 41.300 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar, dengan sebagian besar dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan milenial dan Gen Z, baik dari sisi harga, desain, maupun kualitas.

Menurut Hendra, generasi muda kini tidak lagi menempatkan kepemilikan rumah sebagai prioritas utama. Perubahan pola kerja yang lebih fleksibel dan kecenderungan mobilitas tinggi membuat keputusan membeli properti menjadi tertunda, bahkan ditinggalkan.

Selain itu, kenaikan harga properti yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan memperlebar kesenjangan keterjangkauan. Porsi cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) yang idealnya 30% dari penghasilan, kini kerap dipaksakan hingga 50%, berisiko mengorbankan kualitas hidup.

Di sisi lain, preferensi hunian juga berubah. Generasi muda cenderung memilih hunian yang dekat dengan transportasi publik, memiliki desain fungsional, serta biaya pengelolaan yang terjangkau. Namun, sebagian besar pasokan yang ada belum memenuhi kriteria tersebut.

Hendra menambahkan, sekitar 90% produk apartemen di pasar saat ini tidak ideal, baik dari segi ukuran unit maupun kualitas bangunan. Hal ini membuat konsumen lebih memilih menyewa dibanding membeli.

“Definisi low-cost dari developer tidak sama dengan ekspektasi mereka,” katanya.

Tekanan juga datang dari sisi eksternal. Ketidakpastian global, termasuk potensi kenaikan harga energi, berisiko mendorong biaya konstruksi naik. Kondisi ini berpotensi menahan peluncuran proyek baru, khususnya di segmen hunian terjangkau.

Meski demikian, sektor residensial dinilai masih relatif tangguh karena didorong kebutuhan domestik. Permintaan tetap ada, terutama di kawasan penyangga Jakarta, meskipun diiringi konsekuensi meningkatnya biaya transportasi dan waktu tempuh.

Sementara itu, pemerintah menilai sektor properti tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Kementerian Keuangan mencatat sektor konstruksi tumbuh sekitar 3,8% pada 2025 dengan kontribusi 9,83% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Keuangan Kristianto menyebut kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keterjangkauan hunian melalui berbagai skema pembiayaan.

“Kami melayani semua segmen masyarakat dengan pendekatan berbeda agar semua bisa mendapatkan hunian yang layak,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong transformasi sektor perumahan ke arah yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, pelaku industri menilai penyesuaian produk menjadi kunci utama untuk mengatasi stagnasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan PT TASPEN (Persero) terhadap program Rumah Layak Huni Pemerintah Indonesia, perusahaan menggelar pertemuan strategis untuk membahas dan merumuskan teknis pelaksanaan program bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.

Pembahasan mencakup skema pembiayaan, kolaborasi kelembagaan, serta model implementasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta melalui akses hunian yang layak dan terjangkau.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis, serta Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (21/4).

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Franscis, menyampaikan bahwa “Program penyediaan rumah layak huni ini merupakan bagian dari inovasi yang diinisiasi perusahaan untuk memperluas manfaat perlindungan bagi peserta.

ASN dan pensiunan tidak hanya membutuhkan jaminan pensiun, tetapi juga dukungan kesejahteraan yang lebih luas, termasuk akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”

Inisiatif ini juga telah menegaskan komitmen TASPEN dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi kebutuhan peserta, serta berupaya dalam memberikan dampak nyata bagi peserta. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peserta, dalam hal ini, pekerja ASN dan pensiunan.

“Pertemuan perdana ini juga menjadi awal yang baik dalam mengembangkan skema perumahan peserta TASPEN yang diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis TASPEN ke depan,” tambah Fary Djemy Franscis.

Inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong peran aktif BUMN untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

TASPEN terus berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta, serta menjadi center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, termasuk melalui pengembangan ekosistem perlindungan dan kesejahteraan yang lebih komprehensif seperti penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani prasasti peresmian proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta, yang digarap oleh Grup PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun.

Proyek HWB Purwakarta dimulai pada Juli 2025, memperoleh seluruh perizinan pada Oktober 2025, dan resmi diluncurkan pada Maret 2026 dengan konsep pre-selling (indent). Sejak peluncuran, proyek ini telah mencatat penjualan lebih dari 1.500 unit dalam waktu singkat.

HWB Purwakarta menghadirkan hunian satu kamar tidur dimulai dari Rp98 juta dan dua kamar tidur dari Rp115 juta. Harga tersebut di bawah harga pasar rumah bersubsidi, yang umumnya berada di atas Rp160 juta.

Hunian ini berada dalam kawasan terencana dengan infrastruktur lengkap dan konsep komunitas yang terpadu. Skema pembiayaan juga dirancang sangat ringan, dengan cicilan sekitar Rp500.000 per bulan. Bahkan, untuk unit satu kamar, tersedia program cicilan awal hanya sekitar Rp170.000 per bulan selama 15 bulan pertama.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hunian berkualitas dengan harga terjangkau adalah kunci untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas.

“Ini adalah terobosan yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan martabat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dalam kunjungannya ke HWB Purwakarta pada Selasa (14/4/2026), turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein). Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Presiden dalam penyediaan 3 juta rumah, yang bertujuan membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), sekaligus perwakilan LPCK, Ketut Budi Wijaya menyampaikan proyek HWB Purwakarta dapat berkontribusi dalam menghadirkan solusi perumahan yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi dan pemberdayaan dapat menghasilkan dampak besar,” ujarnya.

Dari sisi lokasi, Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri paling strategis di Jawa Barat dan Indonesia, dengan lebih dari 6.000 pabrik yang beroperasi di sekitarnya. Lokasinya yang berada di antara Jakarta dan Bandung, serta didukung jaringan tol dan logistik yang kuat, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun. Pembangunan yang telah dimulai akan menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja pada Juli–Agustus 2026.

Selain itu, lebih dari 95% material dan kontrak berasal dari dalam Provinsi Jawa Barat, dengan mayoritas bahan bangunan diperoleh dari wilayah sekitar. Lebih dari 80% tenaga kerja berasal dari kabupaten dan provinsi setempat.

“Hal ini menciptakan efek pengganda ekonomi yang kuat, meningkatkan aktivitas usaha lokal, serta memperkuat perekonomian daerah,” paparnya.

Di tengah tekanan global akibat konflik, krisis energi, dan inflasi, proyek seperti ini menjadi investasi yang bersifat anti-inflasi dan anti-siklus, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kepercayaan.

Proyek ini dikembangkan oleh HWB Group bersama Lippo Cikarang sebagai bagian dari program pemberdayaan pengembang lokal, yaitu Iwang Prejadi, yang fokus membangun rumah bersubsidi. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana sinergi antara pengembang besar dan pengusaha lokal dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) menjadi kunci membangun kota modern sekaligus memperluas akses perumahan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

AHY mengatakan banyak kota modern di dunia telah mengadopsi konsep TOD untuk mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, serta jaringan transportasi publik dalam satu kawasan yang saling terhubung, apalagi tren urbanisasi global menunjukkan sekitar 70 persen populasi dunia diperkirakan akan tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan.

"Apalagi diprediksi 70 persen masyarakat dunia termasuk Indonesia akan hidup, akan bekerja, beraktivitas di kota-kota," kata AHY dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta, Senin.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan lahan perkotaan semakin terbatas sehingga pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi pendekatan paling realistis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Ia menambahkan pembangunan hunian vertikal berbasis TOD memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

AHY juga mengapresiasi peran PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki aset strategis di berbagai kota besar dan berpotensi dikembangkan menjadi kawasan hunian terintegrasi.

Salah satu pengembangan dilakukan di kawasan Stasiun Manggarai yang akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan dua blok pengembangan.

Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan delapan tower hunian dengan total sekitar 2.200 unit yang ditujukan bagi masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah.

Selain Jakarta, pengembangan kawasan TOD juga dilakukan di Stasiun Kiaracondong Bandung, kawasan Dr Kariadi Semarang, serta Stasiun Surabaya Gubeng.

Empat kota besar di Pulau Jawa tersebut dipilih karena memiliki kepadatan tinggi dan kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan.

AHY menilai kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan investor menjadi kunci untuk menghadirkan model pengembangan kota modern yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui konsep TOD, pemerintah ingin menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, mengurangi kemacetan, serta memberikan waktu lebih bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

Ia menegaskan pengembangan kawasan terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari visi pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin pembangunan kita sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto tumbuh tinggi, tapi juga berpihak pada rakyat kecil dan juga memperhatikan bumi dan lingkungan hidup kita. Ini masa depan kita semua," kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3).

Pembangunan rusun ini merupakan bagian percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kerja keras tim dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini hingga dapat dimulai hari ini," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (10/3).

Maruarar mengungkapkan, sebelum proyek ini dimulai, pemerintah telah memastikan kepastian hukum dengan berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan.

"Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, bagi perbankan, serta bagi para pengembang," jelasnya.

Menurut Menteri PKP, pembangunan rusun secara vertikal menjadi solusi efisien untuk menghemat penggunaan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun. Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian.

"Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, lahan yang digunakan jauh lebih efisien," ujarnya.

Selain di Bekasi, Menteri Ara mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pembiayaan proyek pembangunan rusun ini.

"Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunan," kata Rosan.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan capaian positif dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Sebagai mitra strategis pemerintah, langkah tersebut sejalan dengan dukungan BRI terhadap Asta Cita serta target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati dalam pertemuan bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, pada Senin (9/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KPP secara nasional sepanjang 2026 telah mencapai Rp3,547 triliun. Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1,774 triliun, atau setara 49 persen dari total penyaluran KUR Perumahan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun sepanjang tahun 2026.

“Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR,” ujar Hery.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

“Tahun 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit. Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah,” pungkas Maruarar.

(Shifa Nurhaliza Putri)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebagai upaya konkret mendukung Program Asta Cita.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Pusat BRI, Rabu (4/2).

Hery dalam sambutannya menyampaikan, sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil.

Dukungan terhadap pembiayaan perumahan bersubsidi pun menjadi bagian dari peran strategis BRI dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Tercatat, sepanjang 2025, BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, sekitar 97% disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berkontribusi langsung dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

"Salah satu program prioritas nasional yang kami dukung adalah Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan jaringan yang luas serta pengalaman panjang dalam melayani segmen mikro dan kecil, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat," ujar Hery.

Hery menyebut, komitmen tersebut ditopang oleh kekuatan jaringan BRI yang saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.Kapabilitas distribusi yang luas dan terintegrasi ini menjadikan BRI memiliki kesiapan ekosistem yang kuat untuk mendukung dan mempercepat implementasi berbagai program strategis pemerintah, termasuk di sektor perumahan.

BRI juga memandang keberlanjutan kesejahteraan masyarakat setelah memiliki rumah sangatlah penting. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan perumahan tersebut diintegrasikan dengan penguatan ekosistem BRI Group, salah satunya melalui PNM Mekaar yang merupakan produk layanan resmi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Adapun, Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan produk pembiayaan dari PNM yang menitikberatkan khusus kepada ibu-ibu pra sejahtera produktif untuk dapat berkembang.

Melalui program ini, para ibu rumah tangga memperoleh akses pembiayaan usaha produktif, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga berbagai usaha mikro lainnya, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memerangi praktik rentenir, yang selama ini membebani masyarakat kecil dengan bunga tinggi dan skema cicilan yang tidak sehat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga menyampaikan apresiasinya atas kontribusi BRI dalam penyaluran rumah subsidi nasional.

"BRI itu konstribusinya untuk rumah subsidi naik sekitar 100%. Tahun 2024 itu ada 16 ribu unit yang dibiayai oleh BRI. Tahun 2025 menjadi 32 ribu unit. Ini kenaikan dari presentasi yang terbesar," kata Maruarar.

Sejalan dengan itu, Ara juga membeberkan soal torehan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencatatkan sejarah dalam kebijakan rumah bersubsidi di Indonesia.

Pada 2023, capaian FLPP rumah subsidi mencapai 229 ribu unit, jumlah itu merupakan capaian terbesar sejak 2010 silam. Capaian tersebut kembali meningkat signifikan pada masa pemerintahan saat ini.

"Baru setahun pemerintah Presiden Prabowo, tahun 2025, itu kenaikan yang luar biasa yaitu 279 ribu (unit rumah). Jadi ada kenaikan sekitar 50 ribu dalam setahun ini," kata Maruarar.

Bisnis.com, PALEMBANG— Mencari hunian terjangkau dengan desain modern di Kota Palembang kini semakin mudah bagi masyarakat.

PT Mandiri Ultra Famili Ceria (MUFC Group) menghadirkan Skyland Park 5, perumahan bergaya Scandinavian yang berlokasi di Jembatan 3 Borang, Sematang Borang.

Proyek ini menawarkan hunian bergaya minimalis fungsional, sekaligus menghadirkan akses strategis dan lingkungan yang telah berkembang pesat.

Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah booking unit Rp1 juta dan promo cashback Rp1 juta, tanpa uang muka (DP). Sehingga memberikan ruang lebih bagi calon konsumen untuk merencanakan kepemilikan rumah.

Secara lokasi, Skyland Park 5 berada di tepi jalan utama dengan akses mudah menuju sejumlah fasilitas publik. Tidak hanya itu, perumahan ini berada dekat Masjid Besar Al-Abduh, pondok pesantren, serta sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.

Selain itu, kawasan sekitarnya telah berkembang menjadi lingkungan ramai penduduk, bebas banjir, dan memiliki konektivitas yang baik menuju pusat Kota Madya Palembang.

Supervisor Pemasaran PT Mandiri Ultra Famili Ceria (MUFC Group) Ahmad Hidayat mengatakan Skyland Park 5 dihadirkan sebagai opsi hunian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

“Kami melihat tingginya minat masyarakat terhadap hunian yang fungsional, terjangkau, dan berada di kawasan berkembang. Skyland Park 5 menjawab kebutuhan itu dengan desain Scandinavian, akses strategis, serta proses pembelian yang dipermudah,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, lingkungan sekitar yang telah ramai menjadi nilai tambah bagi konsumen.

“Calon penghuni tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga lingkungan yang sudah hidup, dekat fasilitas ibadah dan pendidikan, serta bebas banjir. Ini yang membuat Skyland Park 5 menjadi pilihan menarik bagi keluarga muda,” katanya.

Perumahan ini menghadirkan tipe 36 dengan carport, taman depan rumah, pos keamanan, jalan lingkungan cor beton, serta bangunan berbahan bata merah.

Seluruh unit telah dilengkapi lantai keramik dan dinding kamar mandi berkeramik. Total 125 unit disiapkan dalam pengembangan Skyland Park 5.

Skyland Park 5 beralamat di Jl. Sunarna Lorong Serang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

Selain Skyland Park 5, MUFC Group melalui @properti_familiceria juga mengembangkan sejumlah proyek lain seperti Grand Famili Ceria, Skyland Park 2 & 4, Aryadiland 1, Graha Pati Juang 3/6/7, Pati Ceria Residence, dan Pati Juang Residence.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan kebijakan perpajakan yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memberikan keringanan bagi warga saat membeli rumah pertama.

Sektor properti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenaikan harga tanah dan bangunan membuat sebagian warga kesulitan untuk memiliki rumah sendiri.

"Melalui kebijakan NPOPTKP, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan ruang bagi masyarakat agar lebih mudah mewujudkan kepemilikan hunian pertama yang layak dan terjangkau," bunyi keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Sebagai informasi, NPOPTKP adalah batas nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenai pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) digunakan sebagai dasar perhitungan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jika nilai NPOP melebihi batas NPOPTKP, maka selisihnya menjadi dasar perhitungan BPHTB yang wajib dibayarkan.

Besaran NPOPTKP di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perolehan hak pertama (selain hibah wasiat/waris):

Wajib pajak yang membeli rumah atau tanah untuk pertama kali mendapat NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

2. Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris:

Penerapan kebijakan NPOPTKP menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan pemerataan akses kepemilikan properti.

Di samping membantu warga mewujudkan kepemilikan rumah pertama, kebijakan ini juga diharapkan mendorong aktivitas sektor properti dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui kepemilikan aset produktif.

Guna memudahkan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyediakan layanan BPHTB secara daring.

"Seluruh proses mulai dari pengecekan, pendaftaran, hingga pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi Bapenda tanpa perlu antre di kantor pelayanan," jelas keterangan resmi.

Layanan digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.

Bandung (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) dan Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi guna memperluas akses hunian terjangkau bagi masyarakat, sebagai komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, kata Corporate Secretary Bank BJB Herfinia di Bandung, Selasa.

Hal ini ditegaskan melalui partisipasi aktif pihaknya bersama Pemkab Bogor pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Bogor, Senin (3/11), sebagai upaya memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan kebutuhan hunian tinggi seperti Kabupaten Bogor.

Herfinia mengatakan partisipasi Bank BJB dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Melalui produk seperti BJB KPR Sejahtera FLPP dan BJB KUR Perumahan, kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah," ujar Herfinia.

Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan Herfinia, Bank BJB tampil sebagai salah satu panelis utama dan membuka booth informasi untuk memberikan edukasi keuangan serta memperkenalkan produk pembiayaan sektor perumahan.

Sosialisasi ini sendiri, dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Bank BJB Ayi Subarna, serta perwakilan dari BP Tapera dan lembaga keuangan lainnya.

Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap tingginya penyerapan rumah subsidi di Jawa Barat. Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

"Saya senang karena serapan rumah subsidi tertinggi ada di Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor menjadi yang terbanyak melaksanakan sosialisasi. Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di sini, karena angka kemiskinan terbesar di Jawa Barat masih berada di Kabupaten Bogor," kata Maruarar.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 234.709 jiwa. Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan rumah di wilayah tersebut menjadi langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Herfinia menambahkan dukungan Bank BJB terhadap program KPP sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil.

"Kami percaya bahwa akses perumahan yang merata adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kami ingin memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan karena posisinya yang strategis sebagai penyangga Jakarta, serta didukung pertumbuhan infrastruktur yang pesat.

Sosialisasi KPP ini juga melibatkan pelaku usaha dari sektor pengembang, kontraktor, UMKM, dan pedagang bahan bangunan, yang mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling terintegrasi di tingkat daerah.

Bank BJB menilai, sektor perumahan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Kegiatan di Kabupaten Bogor ini sekaligus menjadi tindak lanjut komitmen Bank BJB terhadap Program Satu Juta Rumah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

"Sebagai lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank BJB berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif bagi masyarakat," tutur Herfinia.

Informasi lebih lanjut mengenai produk BJB KUR Perumahan, masyarakat dapat memperolehnya di kantor cabang Bank BJB terdekat, melalui BJB Call 14049, atau situs resmi infobjb.id/KUR.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025