Ini skalanya besar dan bisa mentransformasi kawasan perkotaan kita ke depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) berperan sebagai penyedia stok perumahan nasional melalui pemanfaatan aset lahan di kawasan stasiun.

Menurut dia, peran tersebut penting untuk memperbaiki keseimbangan antara pasokan dan permintaan di sektor perumahan yang selama ini dinilai belum terkelola dengan baik.

“Yang saya tahu di seluruh Indonesia ada sekitar 600 stasiun yang dikelola oleh KAI dan di Jabodetabek ini ada sekitar 80. Maka kalau itu kita umumkan sebagai basis atau kantong-kantong stok perumahan maka supply demand-nya nyambung,” ujarnya dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan persoalan utama sektor perumahan tidak hanya terletak pada pembiayaan, tetapi juga belum jelasnya mekanisme permintaan dan ketersediaan rumah di pasar.

Pemerintah mencatat backlog perumahan mencapai sekitar 12 juta unit, namun realisasi pasar dinilai masih jauh di bawah angka tersebut.

Untuk itu, Fahri mendorong pembentukan sistem antrean bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, berbasis down payment atau keanggotaan, agar permintaan dapat terdata secara lebih akurat.

Selain itu, ia mendukung pengembangan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di kawasan sekitar stasiun sebagai solusi penyediaan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Menurut dia, KAI memiliki potensi besar karena mengelola ratusan stasiun di berbagai wilayah yang dapat dikembangkan menjadi basis hunian perkotaan.

Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi besar sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah.

“Ini skalanya besar dan bisa mentransformasi kawasan perkotaan kita ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan perusahaan memiliki aset lahan sekitar 327 juta meter persegi yang tersebar di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera.

Ia menyatakan KAI akan terus mendorong pengembangan hunian vertikal dengan memanfaatkan aset strategis di sekitar kawasan stasiun guna menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Salah satu proyek yang akan dikembangkan adalah hunian vertikal berbasis TOD di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, yang dijadwalkan mulai dibangun pada Juli 2026.

KAI menyiapkan lahan sekitar 62 hektare di kawasan tersebut yang akan dikembangkan tidak hanya untuk hunian, tetapi juga kawasan komersial, bisnis, serta fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini akan dikerjakan oleh anak usaha KAI, yakni PT KA Properti Manajemen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mengembangkan sekitar 5.400 unit hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di empat kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan tersebut memanfaatkan aset strategis perseroan di sekitar kawasan stasiun untuk menghadirkan hunian terintegrasi dengan transportasi publik.

“Kami menggabungkan tiga hal. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kita merealisasikan konsep TOD,” ujar Bobby dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat.

Adapun lokasi pengembangan meliputi kawasan Stasiun Manggarai di Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.

Khusus untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama.

“Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima,” ujar Bobby.

Kawasan TOD Manggarai berada di salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia yang terhubung langsung dengan KRL Commuter Line lintas Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, hingga akses menuju MRT Jakarta dan pusat bisnis seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan.

Lokasinya yang berada di simpul transportasi Manggarai dinilai strategis karena terhubung dengan berbagai moda, seperti KRL, kereta bandara, LRT, dan kereta jarak jauh.

KAI mencatat jumlah pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dengan sekitar 300 ribu penumpang naik turun di Stasiun Manggarai.

Menurut Bobby, proyek tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas tingginya biaya transportasi pekerja yang selama ini tinggal di luar Jakarta namun bekerja di pusat kota.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menambahkan konsep hunian berbasis TOD menjadi semakin relevan di tengah tingginya urbanisasi dan keterbatasan lahan di pusat kota.

Menurut Nixon, banyak pekerja di Jakarta masih tinggal di wilayah penyangga sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar.

“Biaya transportasi bisa mencapai 20 hingga 25 persen dari penghasilan bulanan. Ini yang ingin kita jawab melalui hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja,” ujar Nixon.

Selain menyediakan hunian, BTN juga menyiapkan dukungan pembiayaan baik untuk konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Dalam kerja sama ini, BTN akan mendukung pembiayaan konstruksi, fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta pengelolaan demand pipeline management untuk mendukung pengembangan proyek TOD berikutnya di berbagai kawasan strategis milik KAI.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai membangun hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta pada Juli 2026, sebagai bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pembangunan tahap awal proyek tersebut ditargetkan dimulai pada Juli–Agustus 2026, dengan waktu konstruksi sekitar 13 bulan hingga serah terima unit.

“Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima,” ujar Bobby dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat.

Menurut Bobby, proyek ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Manggarai yang akan diarahkan menjadi pusat bisnis baru atau central business district (CBD) kedua di Jakarta.

KAI menyiapkan lahan sekitar 62 hektare di kawasan Manggarai yang akan dikembangkan tidak hanya untuk hunian, tetapi juga kawasan komersial, bisnis, serta fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini dikerjakan oleh anak usaha KAI yakni PT KA Properti Manajemen.

Bobby menuturkan untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama.

Selanjutnya, proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal dengan total sekitar 5.000 unit.

Menurut Bobby, hunian vertikal ini dirancang dengan konsep terintegrasi dengan transportasi publik guna mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.

Lokasinya yang berada di simpul transportasi Manggarai dinilai strategis karena terhubung dengan berbagai moda, seperti KRL, kereta bandara, LRT, dan kereta jarak jauh.

KAI mencatat jumlah pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dengan sekitar 300 ribu penumpang naik turun di Stasiun Manggarai.

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat dari wilayah penyangga ke Jakarta menjadi dasar pengembangan hunian di pusat kota untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya perjalanan.

Dalam proyek ini, KAI menggandeng BTN untuk mendukung pembiayaan konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR).

Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2 kamar tidur dengan ukuran sekitar 36 meter persegi hingga 45 meter persegi.

Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara unit non-subsidi dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar tergantung tipe dan lokasi tower.

Ke depan, KAI membuka peluang pengembangan hunian serupa di lokasi lain, mengingat perusahaan memiliki aset lahan sekitar 327 juta meter persegi yang tersebar di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pencapaian swasembada papan pada 2045 sebagai pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa visi swasembada papan ini sejalan dengan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah.

Dia mengatakan upaya mencapai swasembada papan telah dirumuskan sejak masa kepemimpinan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Wilopo-Prawoto.

"Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]," ujar Hashim dalam agenda peluncuran dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 karya Fahri Hamzah di Menara 2 BTN, Kamis (21/5/2026).

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyatakan program 3 juta rumah merupakan bagian dari transformasi bangsa berskala kolosal.

Langkah ini diambil untuk merombak struktur sosial dan mengatasi krisis ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) yang berkisar 10–12 juta unit. Selain itu, Fahri mengungkap masih terdapat sekitar 20 juta warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

"Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan," ujar Fahri.

Merespons urgensi tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN, Nixon LP Napitupulu, memastikan pihaknya siap mengawal cetak biru menuju target besar tersebut.

Nixon mengatakan bahwa BBTN juga tengah merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.

"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," terang Nixon.

Salah satu solusi yang ditawarkan BBTN yakni skema pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun untuk menjaga keterjangkauan MBR.

Pasalnya, tambah Nixon, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang murah agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat.

“Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan. Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," kata Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kredit perumahan PT Bank Tabungan Negara atau BTN hampir menembus Rp3 triliun hingga pertengahan Mei 2026. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, terutama untuk mendukung pembangunan rumah oleh pengembang.

BTN mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026. Nilai itu terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand Rp987 miliar.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kebutuhan rumah masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan proyek dari pengembang agar penyaluran pembiayaan berjalan efektif.

“KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

BTN mencatat penyaluran KPP Supply sudah mencapai sekitar 33 persen dari target tahun ini sebesar Rp6 triliun. Sementara KPP Demand telah menyerap sekitar 25 persen dari kuota Rp4 triliun.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penyaluran KPP Supply. Wilayah tersebut dinilai masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap pembangunan rumah baru, terutama di kawasan penyangga perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan penyedia hunian, Cove Indonesia meluncurkan lima fitur terbaru di aplikasi mereka guna menunjang interaksi sosial bagi pengguna di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Country Director of Growth & Regional VP Online Marketing Cove, Dian Paskalis menjelaskan bahwa peluncuran lima fitur baru ini didasari adanya permintaan wadah interaksi sosial dari pengguna melalui berbagai aktivitas komunal.

“Awalnya itu hanya menjadi satu kebutuhan dari akuisisi properti harus ada tempat berkumpul bersama, tapi ternyata banyak yang meminta wadah untuk interaksi sosial,” ujar Dian dalam media briefing peluncuran pembaruan aplikasi Cove di Apartemen The Day, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Sebelumnya, Cove telah menyelenggarakan berbagai aktivitas komunitas bagi pengguna secara offline seperti olahraga bersama, memasak bersama, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, terdapat pula kegiatan personal berupa pemberian welcome gift untuk penghuni baru.

“Dengan peluncuran fitur-fitur ini kami berusaha mengintegrasikan pengalaman komunitas offline dan juga online,” tutur Dian.

Fitur terbaru dari Cove ini dikembangkan dengan konsep community first yang mengedepankan komunitas untuk memudahkan pengelolaan masa tinggal dan mewadahi kegiatan para pengguna.

Berikut lima fitur terbaru yang diluncurkan oleh Cove Indonesia:

1. My Stay

My Stay merupakan fitur yang diluncurkan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan hunian secara daring seperti mengecek hunian aktif dan mendatang, membayar tagihan sewa, pengajuan sewa, hingga pemesanan kamar harian.

2. Public Profile

Fitur ini diluncurkan agar pengguna dapat menampilkan deskripsi pribadi mereka layaknya profil media sosial sehingga dapat berkomunikasi dengan pengguna Cove lainnya.

3. Flatmates

Flatmates merupakan fitur terbaru dari Cove agar pengguna bisa saling mengenal dengan tetangga di satu bangunan atau hunian yang sama.

4. Community Post

Fitur ini menjadi tujuan utama pembaruan aplikasi Cove yang bertujuan mewadahi interaksi sosial pengguna. Dalam fitur ini, pengguna dapat membagikan kegiatan keseharian mereka kepada sesama pengguna atau tetangga di hunian yang sama.

5. Community Events

Fitur ini berisikan informasi seputar kegiatan sosial dari Cove yang dapat diikuti pengguna agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar hunian.

Sebelumnya, fitur-fitur tersebut telah diluncurkan Cove di berbagai negara. Namun, untuk Indonesia baru diperkenalkan beberapa minggu lalu dan masih dalam tahap pemantauan penggunaan.

“Fitur ini sudah diluncurkan di semua negara, untuk Indonesia baru diluncurkan beberapa minggu lalu. Kami harus memonitor pengguna supaya bisa memastikan fitur ini dapat membantu serta aman dan nyaman untuk semua orang,” pungkas Dian.

Nantinya, fitur terbaru ini hanya bisa diakses oleh penghuni Cove agar tetap menjaga kualitas dan relevansi pengguna.

Dian menegaskan bahwa fitur-fitur tersebut tidak akan mengganggu privasi penghuni karena penggunaannya tidak bersifat wajib.

“Hal ini tidak akan mengganggu privasi pengguna, karena semua tergantung pengguna apakah mau menggunakannya atau tidak,” tutur Dian.

Bagi masyarakat yang berminat mencari hunian atau tempat tinggal sementara, aplikasi Cove dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

SUMUT - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara. Kunjungan tersebut untuk meninjau perbaikan jalan, jembatan bailey, hingga pembangunan sumur bor bagi korban terdampak bencana.

Wakil Ketua I Satuan Tugas (Wakasatgas I) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini take off dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Silangit Tapanuli Utara menggunakan pesawat Boeing A7304 TNI AU. Dari Helipad Bandara Silangit penerbangan dilanjutkan menuju Helipad Lapangan Sepak Bola Sahala Muda Pakpahan, Desa Pahae Aek Sagala, Kecamatan Sipirok, Tapsel.

Dengan menggunakan kendaraan motor, Kasum TNI beserta rombongan meninjau perbaikan jalan rute Tarutung-Sipirok, Desa Antur Mangan, Kec. Sipirok Tapsel. Kunjungan kerja dilanjutkan menuju Helipad GOR Pandan, Kecamatan Pandan, Tapteng, guna meninjau sumur bor di hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) Rusunawa Pandan yang di buat oleh PT. Musim Mas/Minamas, pemberian sembako kepada penghuni Huntara 105 KK dan meninjau persawahan di Kecamatan Tukka.

Kasum TNI juga meninjau pembangunan jembatan bailey di Desa Lubuk Ampolu, Kec. Badiri, Tapteng, dilanjutkan meninjau lahan huntap dan peletakan batu pertama pembangunan Huntap yang akan dilaksanakan Yayasan Caritas Indonesia, land clearing, serta pembagian sembako kepada calon penghuni Huntap 36 KK.

Mengakhiri kunjungan kerja, Kasum TNI beserta rombongan melaksanakan peninjauan di Huntap Asrama Haji Pinang Sori, Kec. Pinang Sori, Tapteng dan pemberian sembako kepada penghuni Huntara 55 KK.

Di sela-sela kunjungannya, Kasum TNI meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan sumur bor dan instalasi air bersih kepada warga hunian sementara (huntara) Rusunawa Pandan, Kel. Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Lihat video: Kayu Gelondongan Penuhi Banjir Tapteng, Warga Desak Polisi Usut Pembalakan Liar



Peresmian tersebut dilakukan Letjen TNI Richard Tampubolon bersama pihak PT Musim Mas/Minamas sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, khususnya akses air bersih. Selain peresmian sumur bor, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada 105 kepala keluarga penghuni huntara.

“Pembangunan sumur bor tersebut berawal dari masukan dan koordinasi bersama BPBD Provinsi maupun Kabupaten terkait kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi Huntara. Di mana yang paling dibutuhkan masyarakat adalah air bersih. Setelah berkoordinasi dan komunikasi intensif, kami memutuskan membangun sumur bor dan instalasi air masing-masing lima unit di Tapanuli Tengah dan lima unit di Tapanuli Selatan,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Richard berharap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat agar bisa digunakan dalam jangka panjang. “Kami berharap sumur bor dan instalasi air bersih ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga rusunawa dan huntara. Fasilitas ini harus dijaga dan dirawat bersama,” katanya.

Richard juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terealisasinya pembangunan sarana air bersih tersebut, terutama PT Minamas yang dinilai telah menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

“Air bersih adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting. Di sini ada 118 KK yang sebelumnya mengalami kesulitan air. Atas komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, akhirnya program akses air bersih ini dapat diwujudkan,” ucapnya.

Sementara waktu instalasi air bersih dialirkan ke huntara Rusunawa Pandan dan nantinya akan disesuaikan dengan proses pembangunan hunian tetap (huntap). Selain itu, Ia juga menyinggung upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana yang masih terjadi di wilayah Tapanuli Tengah akibat cuaca yang sulit diprediksi.

“Saya bersama tim sudah mengecek langsung kondisi lapangan. Hujan dan banjir masih sulit diprediksi sehingga diperlukan konsep dan langkah penanganan yang tepat. Kami sudah berdiskusi bersama kementerian terkait, Kemensos, pemerintah daerah, dan seluruh pihak untuk menghasilkan langkah produktif yang segera dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

MOMENTUM 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni sejarah tentang lahirnya kesadaran kebangsaan.

Namun, juga refleksi tentang bagaimana generasi muda hari ini menghadapi bentuk “penjajahan” baru yang jauh lebih kompleks: tekanan ekonomi global, mahalnya biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, hingga semakin sulitnya memiliki rumah layak.

Jika generasi awal abad ke-20 berjuang melawan kolonialisme fisik, maka Gen Z dan Milenial hari ini sedang berhadapan dengan kolonialisme ekonomi modern yang bekerja melalui inflasi, ketimpangan aset, dominasi pasar global, dan stagnasi pendapatan.

Kebangkitan nasional di era sekarang tidak cukup dimaknai dengan slogan optimisme kosong. Kebangkitan generasi muda harus diwujudkan dalam kemampuan membangun daya tahan ekonomi, meningkatkan kualitas keterampilan, serta keberanian keluar dari pola pikir pasif yang hanya menunggu keadaan membaik.

Tantangan hidup ke depan tidak akan semakin ringan. Harga energi dunia sangat fluktuatif, perang dagang terus berlangsung, ancaman resesi global belum sepenuhnya hilang, sementara kompetisi tenaga kerja semakin ketat akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Dalam situasi seperti itu, generasi muda dipaksa untuk lebih adaptif dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Bagi banyak generasi muda Indonesia hari ini, membeli rumah bukan lagi sekadar target finansial, melainkan kemewahan psikologis.

Rumah yang dulu dianggap simbol kedewasaan dan stabilitas hidup, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa jauh, mahal, dan nyaris mustahil dijangkau.

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, tekanan ekonomi global, serta gaji pekerja muda yang bergerak lambat, mimpi memiliki hunian layak berubah menjadi kecemasan kolektif.

Situasi ini semakin diperburuk oleh pelemahan rupiah yang mulai menghantam sektor properti nasional.

Sejumlah pengembang mengakui bahwa penjualan properti komersial dan sewa mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang melemah.

Ketika nilai tukar rupiah tertekan, biaya impor bahan bangunan naik, suku bunga berpotensi meningkat, dan harga rumah ikut terdorong naik. Pada saat yang sama, pendapatan pekerja muda tidak naik dengan kecepatan yang sama.

Di sinilah paradoks generasi muda muncul secara telanjang, yaitu mereka hidup di era teknologi paling maju, tetapi menghadapi akses kepemilikan rumah yang justru semakin terjepit.

Kenaikan harga minyak dunia bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketika harga minyak naik akibat perang, konflik Timur Tengah, atau perang tarif antarnegara besar, efeknya merambat cepat ke biaya logistik, transportasi, pangan, hingga tarif listrik. Semua itu akhirnya menekan biaya hidup masyarakat urban.

Bagi Gen Z dan Milenial, tekanan tersebut terasa berlapis. Mereka menghadapi tiga beban sekaligus: biaya hidup yang terus meningkat, harga properti melesat, dan pasar kerja yang tidak memberikan kenaikan pendapatan signifikan.

Secara ekonomi, kelompok muda saat ini menghadapi apa yang disebut “compressed middle class trap”, yaitu kondisi ketika pendapatan nominal naik sangat lambat, tetapi pengeluaran dasar melonjak cepat. Akibatnya, ruang untuk menabung semakin sempit.

Banyak pekerja muda di kota besar menghabiskan lebih dari 60 persen penghasilannya hanya untuk biaya hidup dasar dan sewa tempat tinggal. Artinya, kemampuan mengumpulkan uang muka rumah menjadi sangat terbatas.

Masalahnya bukan semata-mata soal gaya hidup konsumtif seperti yang sering dituduhkan kepada generasi muda. Bahkan jika mereka hidup hemat sekalipun, struktur ekonominya memang belum berpihak.

Gaji Tidak Mengejar Harga Rumah

Mari melihat realitas secara lebih konkret. Penelitian mengenai keterjangkauan rumah bagi Gen Z di wilayah Jakarta menunjukkan bahwa kenaikan harga properti di Indonesia pernah mencapai sekitar 17 persen per tahun, sedangkan kenaikan rata-rata upah hanya sekitar 10 persen.

Jurang ini menciptakan ketimpangan struktural yang terus melebar dari tahun ke tahun.

Di Jabodetabek, rumah sederhana di kawasan penyangga kini banyak berada pada kisaran Rp 500 juta hingga Rp 800 juta. Sementara itu, rata-rata gaji pekerja muda berada di kisaran Rp 3 juta – Rp 8 juta per bulan.

Pada 2021, rata-rata gaji pekerja muda Rp 4 juta per bulan, harga rumah sedehana Rp 350 juta, dan rasio harga rumah/income 7,2 kali.

Lalu pada 2025, rata-rata gaji Rp 5,3 juta per bulan, harga rumah sederhana Rp 650 juta, dan ratio harga rumah/income mencapai 10,2 kali.

Data tersebut menunjukkan satu hal penting: kenaikan pendapatan kalah cepat dibandingkan dengan kenaikan harga rumah.

Dalam standar internasional, rasio harga rumah yang sehat biasanya sekitar 3–5 kali pendapatan tahunan. Ketika rasio sudah menembus 8–10 kali, kepemilikan rumah mulai menjadi tidak terjangkau bagi kelas pekerja biasa.

Jakarta bahkan disebut memiliki rasio harga rumah terhadap pendapatan sekitar 10,3 kali, lebih tinggi dibandingkan dengan Kuala Lumpur maupun Singapura.

Artinya, masalah ini bukan sekadar soal malas bekerja atau kurang menabung. Ada persoalan struktural dalam ekonomi perkotaan modern. Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah bagian dari krisis global generasi muda.

Di Korea Selatan, harga apartemen di Seoul pernah tercatat melonjak lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan selama satu dekade terakhir.

Banyak anak muda akhirnya menunda pernikahan karena merasa mustahil untuk membeli rumah.

Di Jepang, generasi muda menghadapi fenomena “working poor”, yakni pekerja penuh waktu tetapi tetap kesulitan hidup layak akibat stagnasi upah dan mahalnya kota-kota besar.

Di Inggris dan Jerman, muncul istilah “generation rent”, yaitu generasi yang diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai penyewa rumah, bukan pemilik rumah.

Sementara di Amerika Serikat, survei menunjukkan banyak Milenial dan Gen Z masih tinggal bersama orang tua hingga usia 30-an karena harga rumah dan suku bunga kredit terlalu tinggi.

Fenomena global ini memperlihatkan satu pola: ketika ekonomi dunia dipenuhi ketidakpastian, generasi muda menjadi kelompok paling rentan menerima dampaknya.

Mereka masuk pasar kerja saat ekonomi sedang melambat, menghadapi kontrak kerja fleksibel tanpa kepastian, dan terbebani biaya hidup kota yang semakin mahal.

Gaya Hidup atau Sistem yang Bermasalah?

Sering muncul kritik bahwa Gen Z terlalu konsumtif, terlalu banyak nongkrong di kafe, membeli gadget, atau mengikuti tren media sosial.

Kritik ini sebagian ada benarnya, tetapi terlalu dangkal jika dijadikan penjelasan utama. Fakta ekonominya jauh lebih kompleks.

Jika seluruh penghasilan habis untuk makan, transportasi, sewa kos, cicilan kendaraan, dan biaya kesehatan, maka ruang menabung menjadi sangat kecil. Bahkan, disiplin finansial yang ketat belum menjamin kemampuan untuk mengejar inflasi harga properti.

Di sisi lain, pola kerja modern juga berubah. Banyak Gen Z bekerja di sektor gig economy, freelance, atau kontrak jangka pendek. Pendapatan mereka tidak stabil.

Akibatnya, akses terhadap kredit perumahan juga lebih sulit karena bank membutuhkan kepastian penghasilan tetap.

Dengan kata lain, sistem ekonominya memang sedang bergerak ke arah yang membuat kepemilikan rumah semakin eksklusif dan sulit terjangkau.

Apa yang bisa dilakukan Gen Z?

Ini barangkali terkesan klise, tapi cukup realistis bagi Gen Z untuk mengurangi tekanan ekonomi yang menghimpit.

Pertama, tidak semua orang harus langsung membeli rumah di pusat kota. Banyak generasi muda di negara maju mulai mempertimbangkan kota satelit, hunian mikro, atau konsep co-living sebagai transisi awal.

Kedua, masalah utama hari ini bukan sekadar pengeluaran besar, tetapi pendapatan yang terlalu rendah dibandingkan dengan biaya hidup.

Karena itu, investasi keterampilan menjadi penting: digital skill, AI, bahasa asing, data analysis, hingga entrepreneurship berbasis teknologi.

Ketiga, mengurangi penggunaan paylater, kartu kredit, dan cicilan gaya hidup dapat menggerus kemampuan finansial jangka panjang. Banyak anak muda terlihat “baik-baik saja” secara visual di media sosial, tetapi sebenarnya hidup dari utang konsumsi.

Keempat, rumah tidak selalu harus menjadi aset pertama. Dalam situasi ekonomi berat, memiliki dana darurat, investasi produktif, atau bisnis kecil kadang lebih rasional dibandingkan dengan memaksakan cicilan rumah yang melampaui kemampuan.

Namun, di sisi lain, negara juga tidak boleh hanya menjadikan anak muda sebagai “mesin produktivitas” tanpa memberikan ruang hidup yang layak.

Kebangkitan nasional yang sejati justru diuji dari seberapa jauh negara mampu memastikan generasi mudanya memiliki harapan terhadap masa depan.

Sebab bangsa yang sehat bukan hanya bangsa dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi bangsa yang memungkinkan anak mudanya bekerja dengan layak, membeli rumah dengan masuk akal, membangun keluarga tanpa rasa takut secara finansial, dan hidup tanpa dihantui kecemasan ekonomi berkepanjangan.

Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei seharusnya menjadi alarm sosial sekaligus titik refleksi bersama. Generasi muda memang harus bangkit, tetapi kebangkitan itu tidak boleh berjalan sendirian.

Dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang lebih adil bagi kelompok muda.

Jika tidak, maka Indonesia berisiko memiliki generasi yang produktif secara usia, tetapi rapuh secara ekonomi.

Dan ketika rasa percaya generasi muda terhadap masa depan mulai runtuh, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya daya beli masyarakat, melainkan daya tahan bangsa itu sendiri.

Dan ketika generasi mulai kehilangan harapan untuk memiliki tempat tinggal layak, sesungguhnya yang sedang retak bukan hanya pasar properti, tetapi juga rasa percaya terhadap masa depan bangsa sendiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

IDXChannel — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penyaluran Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) berbasis syariah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5) yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri perumahan.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh hunian pendukung usaha yang layak sekaligus menggerakkan sektor ekonomi produktif seperti pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan.

“BSI mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam menghadirkan pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berbasis syariah. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Bob dalam keterangan pers Rabu (20/5/2026).

Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang diberikan kepada pelaku UMKM juga menawarkan margin yang terjangkau sebesar setara 6 persen efektif per tahun, sehingga dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses modal kerja maupun investasi pembangunan dan pembelian rumah pendukung usaha dengan proses yang mudah dan aksesibel.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait turut mengapresiasi kinerja pembiayaan KPP BSI.

“BSI menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program 3 Juta Rumah. Penyaluran pembiayaan KPP yang terus meningkat dan bahkan mencetak rekor menjadi bukti nyata dukungan sektor perbankan syariah terhadap akses hunian yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kebaikan rakyat,” ujar Maruarar.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan KPP sebesar Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah. Sementara khusus sepanjang tahun 2026 hingga April, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah atau sekitar 60 persen dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun.

Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi demand sebesar Rp740 miliar dan sisi supply sebesar Rp7 miliar.

Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyaluran pembiayaan KPP BSI mencapai Rp44 miliar kepada 110 nasabah atau sekitar 5,9 persen dari total penyaluran KPP BSI secara nasional.

Selain program KPP, BSI juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah lainnya. Hingga April 2026, BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,78 triliun kepada 25.785 nasabah, mendukung pembangunan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp198 miliar untuk 211 titik, serta mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran FLPP sebanyak 1.201 unit rumah sepanjang Januari hingga April 2026.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan sektor perumahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari semangat BSI untuk terus Melayani Sepenuh Hati melalui layanan keuangan syariah yang inkusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Secara korporasi, BSI juga mencatatkan pertumbuhan bisnis yang solid. Hingga Kuartal I 2026, aset BSI mencapai Rp460 triliun atau tumbuh 14,78 persen secara tahunan, dengan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun atau tumbuh 17,1 persen yoy.

Penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp376,8 triliun. Pencapaian ini menempatkan BSI dalam jajaran lima besar bank nasional berdasarkan aset dan profitabilitas.

“BSI berharap program pembiayaan perumahan ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Bob.

(kunthi fahmar sandy)

Klub pertukaran rumah mewah global untuk pemilik rumah kedua, Thirdhome, melakukan ekspansi di Indonesia. Klub ini memungkinkan anggotanya menekan biaya sewa hunian mewah saat berpergian atau liburan hingga 95 persen.

"Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kami," ujar Direktur Strategi dan Operasi ThirdHome Giles Adams saat Media Luncheon di Jakarta, pada Rabu (15/5) lalu.

Di tengah ekonomi global yang melambat, perusahaan melihat peluang dari banyaknya vila hingga resor mewah yang dimiliki orang tajir di berbagai destinasi pariwisata di Tanah Air. 

"Jika Anda memiliki rumah kedua, Anda tidak perlu membayar sewa (hunian) jika sedang berpergian," ujar Adams.

Konsepnya sederhana; untuk memulai, anggota menawarkan sesama anggota untuk menginap selama dua pekan di rumah kedua mereka. Nilai hunian tersebut minimal US$500 ribu atau sekitar Rp8,8 miliar (asumsi kurs Rp17.600 per dolar AS).

Dengan mengizinkan anggota lain menginap di hunian mewah mereka, pemilik akan memperoleh kredit perjalanan (keys) yang digunakan untuk menginap di rumah mewah sesama anggota di destinasi yang diinginkan.

Sistem tersebut, sambung Adams, memungkinkan anggota memanfaatkan aset propertinya secara produktif sekaligus menghindari komplikasi dari penyewaan jangka pendek.

Bagi anggota yang menginap, mereka bisa menghemat biaya sewa hunian. Pasalnya, mereka hanya perlu membayar biaya pemesanan ke klub sekitar US$495 hingga US$1.995 per pekan. Sebagai pembanding, jika menyewa dengan cara konvensional, besaran biaya tersebut biasanya berlaku untuk per malam.

Didirikan pada 2010, ThirdHome saat ini memiliki portofolio global yang mencakup 30 ribu rumah liburan di lebih dari 2.500 destinasi di seluruh dunia dan tersebar di lebih dari 100 negara. Selain itu, perusahaan juga memiliki lebih dari 150 mitra resort mewah.

Nilai propertinya rata-rata US$2,4 juta atau sekitar Rp42,2 miliar.

Di Indonesia, saat ini klub memiliki puluhan koleksi villa dan residensi mewah di Bali, Lombok, dan Sumba. "Kami punya jaringan 85 vila, resort mewah di Indonesia dan ada 60 rumah mewah lagi yang sedang dalam proses untuk bergabung," terangnya.

Direktur Utama ThirdHome Wade Shealey menambahkan Indonesia kini menjadi pasar target strategis, dan pihaknya ingin memperkuat kehadirannya di seluruh kepulauan.

"Indonesia adalah pilihan yang jelas untuk fase ekspansi kami berikutnya di Asia Tenggara. Status global Bali dan kepadatan rumah kedua mewah yang luar biasa, dikombinasikan dengan kehadiran kami yang sudah mapan di Australia ,menjadikannya pasar yang menarik," ujar Shealey dalam keterangan terpisah.

JAKARTA - Siapa bilang memiliki properti harus selalu mahal dan rumit? Di masa kini, impian punya rumah sendiri atau aset investasi yang menjanjikan bukan lagi sekadar angan-angan. Selain membeli rumah baru dari developer, Anda punya alternatif cerdas yakni aset lelang.

Melalui aset lelang dan penjualan non-lelang, Anda bisa mendapatkan properti dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Menjawab peluang tersebut, BRI KPR Solusi hadir sebagai mitra finansial terpercaya yang siap mempermudah langkah Anda.

Properti Berkualitas, Harga Bersahabat

Mengapa aset lelang kini kian diminati? Jawabannya sederhana yakni nilai ekonomis yang tinggi. Mulai dari hunian nyaman, ruko strategis, hingga tanah untuk investasi masa depan, semua tersedia di platform Info Lelang BRI. Melalui situs ini, Anda bisa berburu aset impian secara transparan dan praktis. Menariknya, BRI KPR Solusi tidak hanya mendukung pembelian properti baru, tapi juga membiayai aset lelang eksekusi KPKNL maupun penjualan bawah tangan dengan proses yang aman dan terjamin.

Kendali Penuh di Tangan Anda: Skema Bunga Variatif

Kekhawatiran terbesar saat mengambil KPR biasanya adalah cicilan yang tidak menentu. BRI memahami hal ini dan memberikan kendali penuh kepada Anda melalui tiga pilihan skema bunga:

- Skema Bunga Fixed: Cocok bagi Anda yang menyukai kepastian cicilan di periode awal.

- Skema Bunga Berjenjang: Pilihan ideal bagi profesional yang karirnya terus berkembang, di mana cicilan menyesuaikan kenaikan kemampuan finansial Anda.

- Opsi Fixed All Tenor: Solusi paling aman untuk ketenangan jangka panjang karena bunga tetap stabil hingga masa kredit berakhir.

Bagi Anda nasabah Layanan Nasabah Prima (LNP), karyawan perusahaan mitra Payroll BRI, atau bagian dari BRI Group, tersedia penawaran suku bunga yang jauh lebih kompetitif!

Napas Lebih Lega dengan Tenor hingga 25 Tahun

Mengatur cash flow bulanan adalah kunci stabilitas keluarga mapan dan pengusaha. Dengan pilihan jangka waktu kredit hingga 25 tahun, BRI KPR Solusi memastikan cicilan bulanan tetap ringan.

Tenor panjang ini memberikan ruang bagi pasangan muda untuk tetap menikmati gaya hidup tanpa terbebani cicilan rumah, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi investor untuk memaksimalkan keuntungan dari aset yang dimiliki.

Proses Ringkas, Layanan Luas

Sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, BRI memastikan proses pengajuan KPR Anda tidak berbelit-belit. Anda bisa berkonsultasi langsung, melakukan simulasi cicilan, hingga serah terima dokumen di kantor cabang BRI terdekat. Keamanan transaksi dan kemudahan akses menjadi prioritas utama untuk memastikan perjalanan Anda memiliki properti berakhir bahagia.

Siap Mewujudkan Properti Impian? Jangan tunda lagi. Temukan aset terbaik Anda di Info Lelang BRI dan pilih skema pembiayaan paling fleksibel bersama BRI KPR Solusi. Kunjungi Branch Office BRI terdekat dan konsultasikan rencana masa depan Anda hari ini!

#BRIKPR #BRIKPRSolusi #BRIInfoLelang

BRI menghadirkan kembali BRI Consumer Expo 2026 pada 22-24 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Hall A dan B sebagai one-stop financial solution, yakni sebuah ekosistem yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan solusi finansial yang konkret, cerdas, dan menguntungkan.

Bagi yang sedang mencari hunian idaman, BRI Consumer Expo 2026 menawarkan akses langsung ke berbagai proyek pengembang ternama. Melalui program BRI KPR, pengunjung bisa menikmati suku bunga spesial mulai dari 1,75% fixed 1 tahun.

BRI juga menyediakan berbagai skema bunga tetap (fixed) maupun berjenjang yang dapat disesuaikan dengan rencana arus kas. Lalu, masih ada voucher hingga Rp15 juta untuk transaksi booking fee dan realisasi akad tertentu selama event berlangsung.

Tak hanya soal properti, BRI juga menyoroti kebutuhan akan mobilitas. Pameran ini menghadirkan pilihan kendaraan yang sangat luas, mulai dari kategori premium, kendaraan listrik (EV), hybrid, hingga model reguler dari berbagai brand otomotif global.

Dengan bunga spesial mulai 1,59% flat 1 tahun, memiliki kendaraan baru jadi lebih terjangkau. Pengunjung yang melakukan pengajuan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) di lokasi juga berkesempatan membawa pulang saldo BRIZZI hingga hadiah lucky dip berupa barang elektronik.

Sektor berikutnya yang hadir di BRI Consumer Expo 2026 adalah lifestyle. Di area BRI Travel Fair, para traveler akan dimanjakan dengan cashback fantastis hingga Rp8 juta untuk transaksi perjalanan.

Bekerja sama dengan Traveloka dan berbagai mitra travel ternama, BRI memberikan fleksibilitas pembayaran melalui promo Installment mulai 0% hingga 36 bulan menggunakan BRI Kartu Kredit.

Kehadiran teknologi digital turut mempermudah setiap interaksi di dalam pameran. Pengguna aplikasi BRImo dapat menikmati pengalaman memainkan spin wheel yang berhadiah menarik untuk setiap aktivasi dan transaksi.Selain itu, bagi pemegang kartu kredit yang membayar booking fee KPR atau KKB di lokasi, tersedia bonus voucher belanja tambahan sebesar Rp500 ribu.

BRI Consumer Expo 2026 juga menyasar mereka yang ingin memperkuat fundamental ekonomi melalui manajemen kekayaan. Melalui segmen Wealth, Prioritas, & Private, BRI menyediakan program eksklusif berupa cashback hingga Rp75 juta bagi nasabah yang melakukan onboarding menjadi nasabah BRI Private atau Prioritas.

Berbagai instrumen investasi seperti obligasi dan reksa dana hadir dengan penawaran cashback yang menarik untuk membantu nasabah mengoptimalkan portofolionya. Terlebih, pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan perwakilan dari BRIFinance, Pegadaian, BRINS, BRI Life, hingga BRI Danareksa Sekuritas secara langsung di lokasi.

Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap pengunjung mendapatkan solusi terintegrasi, mulai dari pembiayaan, proteksi asuransi, hingga digital saving dalam satu kunjungan.

Nikmati kesempatan emas untuk menemukan rumah impian dan berbagai penawaran terbaik di BRI Consumer Expo 2026 Jakarta, dan peroleh berbagai promo spesial untuk mewujudkan rumah, mobil, dan liburan impian bersama BRI. 

Untuk proses BRI KPR, dapat dimulai dengan akses di Homespot.id.