IDXChannel - Perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel diperkirakan membayangi Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington DC minggu ini.

Dilansir dari The Financial Times pada Senin (13/4/2026), perang tersebut diprediksi meredam pertumbuhan ekonomi global dan mengerek inflasi.

Pertemuan akan digelar pada 13-18 April. Forum ini akan mempertemuan pemimpin ekonomi dan keuangan dari seantero dunia.

Perang di Timur Tengah muncul sebagai gangguan ekonomi besar ketiga dalam beberapa tahun terakhir, setelah pandemi Covud-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Petinggi IMF dan Bank Dunia mengisyaratkan penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan revisi ke atas proyeksi inflasi tahun ini, yang sebagian besar didorong oleh melonjaknya harga energi dan gangguan rantai pasokan yang terkait dengan konflik tersebut.

Proyeksi terbaru Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi di dunia berkembang akan melambat menjadi 3,65 persen pada 2026, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,0 persen. Dalam skenario konflik yang berkepanjangan, pertumbuhan dapat turun hingga 2,6 persen.

Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,9 persen tahun ini. Dalam skenario terburuk, angkanya bisa mendekati 6,7 persen.

IMFmemperingatkan bahwa sebanyak 45 juta orang dapat menghadapi kerawanan pangan akut jika konflik terus mengganggu pasokan pupuk dan rantai makanan. Krisis ini terjadi pada saat banyak negara berpenghasilan rendah sudah terbebani oleh tingkat utang publik yang mencapai rekor dan ruang fiskal yang terbatas.

IMF memperkirakan bahwa permintaan pembiayaan darurat dapat berkisar antara USD20 miliar hingga USD50 miliar dalam waktu dekat, terutama dari negara-negara pengimpor energi. Bank Dunia mengindikasikan bahwa pihaknya dapat memobilisasi hingga USD25 miliar untuk dukungan krisis segera, dengan kapasitas untuk meningkatkannya hingga USD70 miliar dalam waktu enam bulan jika kondisi memburuk.

Sejumlah ekonom mendesak pejabat pemerintah untuk menghindari subsidi berbasis luas yang dapat memicu inflasi, dan sebagai gantinya menganjurkan langkah-langkah yang ditargetkan dan sementara untuk melindungi populasi yang paling rentan. (Wahyu Dwi Anggoro)

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan inflasi di Amerika Serikat akan lebih sulit turun dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke target akibat perang Iran.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva mengatakan sebelum perang, lembaganya memprediksi inflasi AS akan kembali ke target 2 persen pada awal tahun depan. Namun, kini target tersebut nampaknya sulit dicapai.

"Sekarang itu mungkin sedikit tertunda," kata Georgieva kepada CBS News dalam wawancara yang ditayangkan Minggu (12/4).

Perang tersebut telah mempercepat kenaikan harga konsumen di AS. Lonjakan harga bensin mendorong inflasi AS naik ke 3,3 persen pada Maret 2026, dengan laju kenaikan harga tiga kali lebih cepat dibanding bulan sebelumnya, menurut laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaru.

IMF akan merilis laporan World Economic Outlook terbaru pada Selasa besok, yang akan memberikan penilaian terkini tentang dampak perang Iran terhadap prospek ekonomi global.

"IMF kini akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global, setelah sebelumnya memperkirakan ada 'sedikit kenaikan' sebelum perang dimulai," kata Georgieva.

Menurutnya, besaran revisi penurunan proyeksi pertumbuhan akan bergantung pada lamanya konflik, serta seberapa cepat produksi minyak dan gas alam pulih ke level sebelum perang.

Dengan situasi perang kan, ya mereka semua menurunkan proyeksi di berbagai wilayah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia (World Bank) yang sebesar 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen.

Dia menilai revisi tersebut merupakan hal yang wajar di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Penyesuaian proyeksi tak hanya terjadi terhadap Indonesia, tetapi juga pada sejumlah negara lain.

“Dengan situasi perang kan, ya mereka semua menurunkan (proyeksi) di berbagai wilayah,” kata Airlagga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, Menko memandang proyeksi Bank Dunia itu masih tergolong optimistis karena berada di atas rata-rata prediksi pertumbuhan ekonomi global.

“Tapi kalau kita lihat angka itu juga masih di atas pertumbuhan global rata-rata. Pertumbuhan global rata-rata kan di 3,4 persen, tapi kalau Indonesia sendiri optimis karena nanti di kuartal I (2026) lihat aja hasilnya seperti apa,” jelasnya.

Airlangga menambahkan Bank Dunia memiliki metodologi tersendiri dalam menyusun laporan proyeksi ekonomi. Pemerintah Indonesia, kata dia, tetap terbuka dalam menyediakan data tanpa melakukan intervensi terhadap lembaga tersebut.

"Masalah proyeksi kan mereka punya perkiraan sendiri. Tapi kan dalam berbagai hal kita sering hasilnya lebih baik daripada prediksi mereka. jadi gapapa,” ujarnya.

Adapun dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2025 sebesar 4,8 persen.

Bank Dunia menyebut perlambatan tersebut dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional (risk-off sentiment).

Meski demikian, lembaga tersebut menilai dampak tekanan sebagian dapat diimbangi oleh pendapatan dari sektor komoditas dan berbagai inisiatif investasi yang didorong pemerintah.

Selain itu, Indonesia dinilai masih memiliki penyangga ekonomi, termasuk dari ekspor komoditas, yang dapat membantu meredam dampak kenaikan biaya energi dalam jangka pendek.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penggunaan mata uang yuan dalam transaksi energi mulai mendapat sorotan seiring meningkatnya peran Iran dan China di kawasan strategis Selat Hormuz.

Langkah ini dinilai menjadi sinyal awal upaya menantang dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global.

Di tengah konflik yang mengguncang pasar energi dunia, Iran dan China memanfaatkan momentum untuk mendorong penggunaan yuan, terutama dalam transaksi minyak. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi titik kunci dalam pergeseran ini.

Sejumlah laporan menyebutkan kapal-kapal komersial mulai dikenakan biaya transit dalam yuan saat melintasi wilayah tersebut. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang China di perdagangan internasional, khususnya di sektor energi yang selama ini didominasi dolar.

Ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF Kenneth Rogoff menilai langkah Iran memiliki dua tujuan sekaligus.

"Iran serius memilih yuan untuk menghindari sanksi AS dan memperkuat hubungan dengan China," ujarnya, melansir Aljazeera.

Bagi China, penggunaan yuan dalam perdagangan energi dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar.

Selain itu, hal ini juga memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin melalui kemitraan strategis jangka panjang.

Selama ini, dominasi dolar sangat kuat di pasar minyak global, dengan sekitar 80 persen transaksi masih menggunakan mata uang tersebut.

Namun, meningkatnya penggunaan yuan, meski masih terbatas, mulai membuka ruang alternatif dalam sistem keuangan global.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Kepala ekonom Natixis Asia Pasifik Alicia Garcia-Herrero menyebut penggunaan yuan saat ini masih bersifat bertahap.

"Ini bukan sesuatu yang langsung mendekati 'de-dolarisasi', tetapi perlahan memberi tekanan dan menormalkan alternatif dalam perdagangan energi," ujarnya.

Data menunjukkan yuan baru digunakan dalam sekitar 3,7 persen transaksi lintas negara pada 2024, jauh di bawah dolar yang masih mendominasi cadangan devisa global dengan porsi sekitar 57 persen.

Kendati begitu, tren penggunaan yuan dinilai berpotensi terus meningkat, terutama di negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

Dalam jangka panjang, langkah kecil seperti yang terjadi di Selat Hormuz dinilai bisa menjadi awal perubahan dalam peta keuangan global.

Namun, para analis menilai pergeseran ini akan berlangsung secara bertahap, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat.

[Gambas:Youtube]

Penggunaan mata uang yuan dalam transaksi energi mulai mendapat sorotan seiring meningkatnya peran Iran dan China di kawasan strategis Selat Hormuz.

Langkah ini dinilai menjadi sinyal awal upaya menantang dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global.

Di tengah konflik yang mengguncang pasar energi dunia, Iran dan China memanfaatkan momentum untuk mendorong penggunaan yuan, terutama dalam transaksi minyak. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi titik kunci dalam pergeseran ini.

Sejumlah laporan menyebutkan kapal-kapal komersial mulai dikenakan biaya transit dalam yuan saat melintasi wilayah tersebut. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang China di perdagangan internasional, khususnya di sektor energi yang selama ini didominasi dolar.

Ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF Kenneth Rogoff menilai langkah Iran memiliki dua tujuan sekaligus.

"Iran serius memilih yuan untuk menghindari sanksi AS dan memperkuat hubungan dengan China," ujarnya, melansir Aljazeera.

Bagi China, penggunaan yuan dalam perdagangan energi dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar.

Selain itu, hal ini juga memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin melalui kemitraan strategis jangka panjang.

Selama ini, dominasi dolar sangat kuat di pasar minyak global, dengan sekitar 80 persen transaksi masih menggunakan mata uang tersebut.

Namun, meningkatnya penggunaan yuan, meski masih terbatas, mulai membuka ruang alternatif dalam sistem keuangan global.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Kepala ekonom Natixis Asia Pasifik Alicia Garcia-Herrero menyebut penggunaan yuan saat ini masih bersifat bertahap.

"Ini bukan sesuatu yang langsung mendekati 'de-dolarisasi', tetapi perlahan memberi tekanan dan menormalkan alternatif dalam perdagangan energi," ujarnya.

Data menunjukkan yuan baru digunakan dalam sekitar 3,7 persen transaksi lintas negara pada 2024, jauh di bawah dolar yang masih mendominasi cadangan devisa global dengan porsi sekitar 57 persen.

Kendati begitu, tren penggunaan yuan dinilai berpotensi terus meningkat, terutama di negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

Dalam jangka panjang, langkah kecil seperti yang terjadi di Selat Hormuz dinilai bisa menjadi awal perubahan dalam peta keuangan global.

Namun, para analis menilai pergeseran ini akan berlangsung secara bertahap, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti meningkatnya ketergantungan impor komoditas pangan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan liberalisasi pasca-Krisis 1998. Langkah-langkah pembukaan pasar tersebut merupakan bentuk adopsi Indonesia atas serangkaian rekomendasi reformasi kebijakan yang diusulkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut diterima tanpa penyesuaian yang memadai sehingga berdampak pada melemahnya sektor pertanian dalam negeri.

Untuk itu, Amran mendorong penguatan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) guna menahan laju impor sejumlah komoditas strategis.

“Nah ke depan memang lartas sudah ada ya, Pak Mendag [Budi Santoso]? Kami perjuangkan lartas karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai. Dulu kedelai [tahun] ‘93 swasembada. Kemudian bawang putih dulu pernah swasembada, kemudian susu. Kami ini pandangan saja, Bu, bahwa ini adalah saran dari IMF kita terima mentah-mentah, berantakanlah ini pertanian. Akhirnya kita satu-satu kita selesaikan,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran menjelaskan, pola ketergantungan impor terjadi hampir di seluruh komoditas pangan utama. Dia mencontohkan susu dan kedelai yang kini didominasi pasokan dari luar negeri.

“Nah ini Bu, dulu impor [susu] 40% jadi 81%. Coba kedelai, dulu swasembada, kita swasembada [tahun] '92–'93 sekarang 90% impor. Polanya sama semua karena IMF kita terima sarannya bulat-bulat, pasar bebas,” ujarnya.

Pada komoditas susu, tren periode 1996–2023 memperlihatkan kesenjangan yang terus melebar antara produksi dan kebutuhan. Kebutuhan susu nasional meningkat signifikan dari sekitar 1,2 juta ton pada akhir 1990-an menjadi sekitar 4,56 juta ton pada 2023.

Sementara itu, produksi domestik hanya naik terbatas, dari kisaran 400.000–500.000 ton menjadi sekitar 837.000 ton pada 2023. Alhasil, porsi impor tetap dominan, bahkan mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan pada tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pasar bebas tanpa instrumen pengendalian seperti lartas membuat produk impor lebih mudah masuk dan menekan produksi dalam negeri. “Ini harus kita kendalikan karena kita terima sarannya pasar bebas, enggak ada lartas,” pungkasnya.

Mengutip Letter of Intent kepada IMF yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada Oktober 1997, sejumlah perubahan struktural yang diambil Indonesia di sektor pertanian menyusul Krisis Finansial Asia 1997 mencakup berakhirnya monopoli Perum Bulog dalam importasi dan distribusi komoditas pangan, terutama beras, gula, dan gandum. Indonesia juga menyatakan persetujuan untuk menjalankan mandat penghapusan pembatasan informal maupun formal pengaturan pemasaran guna mendorong kompetisi.

Aspek lain yang termaktub dalam perubahan struktural ini adalah dihapusnya kontrol harga pangan oleh pemerintah, serta reformasi kebijakan ekspor seperti penghapusan pajak ekspor lokal dan provinsi. Selain itu, terdapat pula penghapusan kewajiban tanam ke petani untuk komoditas tebu.

WASHINGTON, KOMPAS.com — Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan, ekonomi global akan menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi disertai perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari perang Iran.

Kondisi tersebut dinilai tak terhindarkan dan berpotensi mengubah proyeksi ekonomi global yang sebelumnya lebih optimistis.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan dampak konflik telah menggeser arah ekonomi dunia secara signifikan.

“Semua jalan sekarang mengarah ke harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujar Georgieva dalam wawancara dengan Reuters, Senin (6/4/2026) malam waktu setempat, dikutip dari CNBC, Selasa (7/4/2026).

Sebelum konflik pecah, IMF memperkirakan akan sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027.

Namun, ekspektasi tersebut kini berubah setelah perang Iran memicu guncangan besar terhadap perekonomian dunia.

Menurut Georgieva, dampak konflik tidak hanya bersifat jangka pendek dan diperkirakan akan terus terasa bahkan jika perang berakhir dalam waktu dekat.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya pasokan energi global. Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran enam pekan lalu memicu penutupan efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi distribusi energi dunia.

Penutupan tersebut sempat menghentikan aktivitas pelayaran di kawasan Teluk. Meski kini lalu lintas kapal mulai kembali, volumenya masih jauh di bawah kondisi normal.

Data S&P Global Market Intelligence menunjukkan, sebanyak delapan kapal tanker melintas pada Senin, meningkat dibandingkan rata-rata kurang dari dua kapal per hari pada Maret 2026.

Namun, angka ini masih jauh dari rata-rata sebelum perang, yakni sekitar 20 juta barrel minyak mentah dan produk energi yang melintas setiap hari sepanjang 2025.

IMF mencatat, pasokan minyak global telah berkurang sebesar 13 persen akibat konflik di Timur Tengah tersebut. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada berbagai rantai pasok penting lainnya.

Georgieva menekankan, negara-negara miskin dengan cadangan yang terbatas akan menjadi pihak yang paling terdampak.

“Kita berada di dunia dengan ketidakpastian yang meningkat,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi, hingga perubahan iklim dan dinamika demografi.

“Semua ini berarti bahwa setelah kita pulih dari guncangan ini, kita perlu tetap waspada terhadap guncangan berikutnya,” lanjutnya.

Kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melemah juga memicu kekhawatiran akan kembalinya kondisi stagflasi. Kekhawatiran ini mulai dirasakan oleh konsumen, pelaku bisnis, hingga pembuat kebijakan.

Kepala ekonom Moody’s Analytics, Mark Zandi, menilai arah kondisi ekonomi saat ini mengarah pada fenomena tersebut.

“Secara umum, ini adalah stagflasi,” ujar Zandi.

“Inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah adalah hasil dari kebijakan, (yakni) kebijakan tarif dan kebijakan imigrasi," imbuh dia.

Isu dampak perang Iran terhadap ekonomi global diperkirakan akan menjadi topik utama dalam pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia pekan depan.

Georgieva dijadwalkan menyampaikan pidato pada Kamis (9/4/2026) mendatang terkait perkembangan tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan perang di Timur Tengah akan memangkas pertumbuhan ekonomi global sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi. Gangguan besar pada pasar energi disebut menjadi pemicu utama tekanan tersebut, dengan dampak paling berat dirasakan negara-negara berpenghasilan rendah.

"Jika tidak ada perang ini, kami akan melihat sedikit peningkatan proyeksi pertumbuhan kami. Sebaliknya, semua jalan kini menuju harga lebih tinggi dan pertumbuhan lebih lambat," ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dikutip dari Reuters, Selasa (7/4/2026).

IMF sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027. Namun, konflik yang berkepanjangan diperkirakan akan memaksa untuk menurunkan proyeksi tersebut, bahkan jika perang berakhir dalam waktu dekat.

Menurut IMF, konflik tersebut telah memangkas pasokan minyak global sekitar 13% akibat terganggunya jalur distribusi energi, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dan gas dunia. Lembaga itu menyebut situasi ini sebagai salah satu gangguan terburuk dalam sejarah pasar energi global.

Dampaknya meluas ke sektor gas alam cair (LNG), termasuk terhentinya produksi di fasilitas utama Qatar akibat serangan drone. Kondisi ini menghilangkan puluhan juta ton kapasitas LNG dari pasar global dan memperketat pasokan energi.

Selain energi, krisis juga merambat ke sektor pangan melalui gangguan distribusi pupuk. Sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia melewati jalur laut di kawasan tersebut, sehingga hambatan distribusi menyebabkan lonjakan harga urea hingga sekitar 50% dan amonia sekitar 24%.

IMF menilai situasi ini sangat krusial karena bertepatan dengan musim tanam di Belahan Bumi Utara. Gangguan pasokan pupuk berpotensi menurunkan hasil panen dan mendorong kenaikan harga pangan global.

Bagi negara berpenghasilan rendah, dampak ini dinilai jauh lebih berat karena porsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan mencapai sekitar 36%. IMF memperingatkan bahwa lonjakan harga pangan tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berisiko memicu ketegangan sosial dan politik di berbagai negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis. Purbaya menyebut Indonesia telah menerapkan kebijakan berbeda pada berbagai periode krisis, mulai 2008, 2015, hingga pandemi Covid-19 pada 2020. Pendekatan serupa juga dilakukan pada 2025.

"2025 kemarin kita ubah ke arah yang bagus. Itu bukan karangan saya, tapi dari pengalaman negara Indonesia selama 25 tahun terakhir tambah krisis 1998," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, ia memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga.

Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak mengambil pendekatan ala IMF yang mengencangkan ikat pinggang melalui pemotongan belanja.

"Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ekonomi ada gangguan, kita tidak menerapkan pendekatan IMF, (yaitu) mengencangkan ikat pinggang, memotong semua belanja, dan lain-lain," ucap Purbaya.

Sebaliknya, pemerintah justru memberikan berbagai insentif untuk mendukung perekonomian. Pada 2025, insentif pajak terbesar dialokasikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp96,4 triliun.

Selain UMKM, pemerintah juga membebaskan PPN untuk bahan makanan dengan nilai insentif Rp77,3 triliun. Fasilitas ini mencakup PPN ditanggung untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga hasil perikanan dan kelautan.

Insentif di sektor transportasi tercatat Rp39,7 triliun. Dukungan tersebut antara lain berupa PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum serta tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding.

Pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk sektor pendidikan sebesar Rp25,3 triliun. Fasilitas ini meliputi pembebasan PPN atas jasa pendidikan dan buku pelajaran, serta insentif lain terkait kegiatan pendidikan.

Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh insentif Rp15,1 triliun. Kebijakan tersebut mencakup PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis dan berbagai insentif pendukung lainnya.

Adapun insentif melalui skema tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi mencapai Rp7,1 triliun.

"Jadi ini kelihatan sekali pemerintah selalu mendukung pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin," ujar Purbaya.

Saat ini, ia menilai daya beli masyarakat masih terjaga, terlihat dari sejumlah indikator konsumsi yang tetap tumbuh.

Merujuk data Mandiri Spending Index pada Februari, angkanya naik hingga ke level 360,7, diikuti peningkatan belanja masyarakat terutama pada kelompok consumer goods, pendidikan, dan mobilitas.

Penjualan ritel juga tumbuh sekitar 6,9 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 125,2.

Kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Merujuk data Gaikindo dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor tumbuh 1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan mobil meningkat 12,2 persen.

"Motor juga sempat naik tinggi walaupun agak turun di bulan Februari, tapi kita lihat masih tumbuh positif dan mungkin sebagian pembeli motor sudah kaya, sekarang jadi bergeser ke (mobil). Mudah-mudahan (yang) jadi beli mobil lebih banyak," ujar Purbaya.

Di sisi lain, menurut data PLN, penjualan listrik sektor bisnis dan industri masih tumbuh, tetapi menurun dalam dalam dua bulan terakhir. Pada Februari, pertumbuhan listrik sektor bisnis di angka 3,1 persen dan sektor industri 0,4 persen.

Sementara itu, konsumsi semen domestik meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI), konsumsi semen pada Februari tumbuh 5,3 persen secara tahunan.

KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mendorong Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan (BOJ) melanjutkan kenaikan suku bunga di tengah tekanan global.

Dorongan ini muncul saat perang di Timur Tengah memunculkan risiko baru bagi ekonomi Jepang, terutama lewat lonjakan harga energi dan pelemahan yen.

IMF menyampaikan pandangan tersebut usai konsultasi kebijakan dengan Jepang di Washington, Jumat (3/4/2026).

Inflasi menuju target 2 persen

IMF menilai inflasi Jepang bergerak mendekati target BOJ sebesar 2 persen pada 2027.

"Risiko terhadap prospek dan inflasi secara umum seimbang," tulis IMF.

Lembaga itu juga menilai ekonomi Jepang tetap tangguh menghadapi guncangan global.

"Dewan eksekutifnya memuji ketahanan ekonomi yang kuat Jepang terhadap guncangan global," tulis IMF.

Suku bunga diminta naik bertahap

IMF mendukung langkah BOJ yang mulai menarik stimulus moneter sejak 2024.

"Mereka mencatat bahwa seiring dengan konvergensi inflasi inti menuju target BOJ, kenaikan suku bunga secara bertahap menuju netral harus dilanjutkan," tulis IMF.

Pendekatan kebijakan diminta tetap fleksibel, berbasis data, dan dikomunikasikan dengan jelas.

IMF juga menekankan pentingnya nilai tukar fleksibel sebagai peredam gejolak.

Tekanan dari energi dan yen

Lonjakan harga minyak akibat konflik menambah tekanan inflasi di Jepang. Kondisi ini diperparah pelemahan yen yang meningkatkan biaya impor.

Meski pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat, IMF melihat kenaikan upah akan menopang konsumsi.

BOJ sendiri menargetkan inflasi inti mencapai 2 persen secara berkelanjutan pada tahun fiskal 2026 hingga 2027.

Pasar antisipasi kenaikan April

Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga mencapai sekitar 70 persen pada April 2026.

Ekspektasi ini didorong sinyal kebijakan yang lebih agresif dari BOJ. Di saat yang sama, yen melemah mendekati level 160 per dollar AS.

Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran intervensi di pasar valuta asing.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengingatkan pelaku pasar agar tidak berspekulasi terhadap yen.

"Kami siap mengambil semua cara yang tersedia dan secara hukum memungkinkan, baik konvensional maupun non-konvensional," kata Katayama.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dua program terbesar pemerintahan Prabowo tengah berada di persimpangan. Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tuntutan untuk dihentikan, dianggap terlalu mahal untuk hasil yang belum terbukti. Koperasi Desa Merah Putih diragukan daya hidupnya, dinilai lebih sebagai proyek administratif daripada gerakan ekonomi nyata. Namun pertanyaan yang lebih penting dari sekadar menghentikan atau melanjutkan adalah: apakah kedua program ini, jika dijalankan dengan cara yang benar, benar-benar mampu membawa Indonesia ke pertumbuhan 8%?

Di tengah gempuran kritik itulah, Presiden Prabowo Subianto justru mempertegas komitmennya. Kalkulasinya bertumpu pada skala: 30.000 dapur MBG masing-masing mempekerjakan 50 orang, 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan 18 pekerja per unit, ditambah program satu juta rumah. Totalnya belasan juta lapangan kerja baru. Dari sinilah, menurut Presiden, pertumbuhan 8% akan lahir.

Klaim itu pun tidak bebas dari guncangan. IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 hanya di kisaran 5,1%-5,3% (IMF, 2026). Angka 8% terakhir diraih di era Soeharto. Di tengah penutupan Selat Hormuz dan perlambatan ekonomi global, perdebatan pun melebar: bukan lagi hanya soal apakah MBG perlu dihentikan, tetapi apakah target 8% itu sendiri realistis.

Kedua sisi perdebatan itu—yang menolak maupun yang membela—sesungguhnya menyasar akibat, bukan sebab. Jawabannya sebenarnya ada: ya, MBG dan Koperasi Merah Putih bisa membawa Indonesia ke pertumbuhan 8%. Tetapi hanya jika logika yang mendasari kedua program ini diubah secara mendasar. Selama logika itu belum berubah, skala sebesar apapun tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang sepadan.

Tiga Hal yang Menentukan

Apakah kedua program ini bisa membawa Indonesia tumbuh 8%? Bisa, tetapi bergantung pada tiga hal yang saat ini belum berjalan;

Pertama, kebocoran nilai. Jika bahan baku dapur MBG dibeli dari distributor nasional atau produk impor, pengeluaran yang besar itu tidak mengalir ke petani desa. Dana berputar di lapisan atas rantai distribusi, sementara petani di bawah hanya menjadi penonton. Efek pengganda fiskalnya menjadi sangat terbatas.

Kedua, koperasi tanpa model usaha yang layak. KUD sampai tahun 1990-an tumbuh masif di atas kertas, lalu layu karena tidak punya pembeli pasti. Jika Koperasi Merah Putih dibangun dengan semangat serupa—mengejar 80.000 unit sebagai angka capaian—sejarah akan berulang. Koperasi tanpa transaksi nyata tidak menyumbang apa pun kepada PDB.

Ketiga, dan paling mendasar: kedua program berjalan di jalur kelembagaan yang terpisah. MBG di bawah Badan Gizi Nasional, koperasi di bawah Kementerian Koperasi. Tidak ada aturan yang mewajibkan dapur MBG membeli dari koperasi di wilayah yang sama. Tanpa jembatan aturan, potensi keduanya untuk saling memperkuat tidak akan pernah terwujud.

Banyak Pekerja Belum Tentu Tumbuh

Lapangan kerja prasyarat bagi pertumbuhan yang inklusif, tetapi bukan penentu. Yang menentukan kontribusi program terhadap PDB adalah nilai tambah yang dihasilkan, bukan semata jumlah tenaga kerja atau orang yang terlibat (Rodrik, 2016).

Kajian PKPI terhadap program serupa di Vietnam, Thailand, dan Malaysia menemukan pola yang konsisten: program berskala besar baru berhasil mendorong PDB ketika menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar perputaran dana.

Bayangkan dua skenario. Pekerja dapur MBG menerima upah lalu berbelanja kebutuhan sehari-hari—uang hanya berpindah tangan dari kas negara ke pasar, tidak menciptakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, petani yang tahu hasil panennya pasti dibeli oleh dapur MBG berani menanam lebih banyak, memperbaiki irigasi, memperluas lahan. Ia menciptakan pangan baru yang sebelumnya tidak ada—itulah nilai tambah. Skenario pertama menghabiskan anggaran. Skenario kedua membangun ekonomi. Perbedaan inilah yang menentukan apakah kedua program mampu mendorong pertumbuhan, atau hanya terlihat besar di atas kertas.

Arsitektur Bisnis sebagai Kunci Transformasi

Yang perlu diubah bukan tujuannya. Memberi makan anak-anak dan menghidupkan ekonomi desa adalah cita-cita yang mulia. Yang perlu diubah adalah cara kerjanya di lapangan: dari sekadar menyalurkan anggaran, menjadi membangun rantai nilai yang saling terhubung.

Saat ini dapur MBG boleh membeli bahan dari mana saja. Jika diubah menjadi wajib membeli dari petani lokal melalui kontrak yang pasti, petani tahu sejak awal hasil panennya ada yang membeli, mereka berani menanam lebih banyak. Di luar jam MBG, dapur yang sama bisa pula melayani katering komersial, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara (FAO, 2023).

Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa Merah Putih. Masalah klasiknya selalu sama: ada pengurus, ada kantor, tetapi tidak ada pembeli. Jadikan setiap koperasi sebagai pemasok utama dapur MBG di wilayah yang sama, dan sejak hari pertama, koperasi sudah punya pembeli pasti. Dari fondasi itu koperasi bisa tumbuh lebih jauh—mengangkut barang desa, menyimpan hasil panen, hingga menjualkan produk warga ke kota melalui platform daring. Jika 80.000 koperasi masing-masing membukukan omzet rata-rata Rp3 miliar per tahun, total perputaran ekonomi desa yang masuk ke PDB mencapai Rp240 triliun—jauh lebih bermakna dari sekadar menghitung jumlah yang orang terlibat.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Program

Kunci dari semua ini adalah satu peraturan yang selama ini tidak ada: setiap dapur MBG wajib membeli bahan baku dari koperasi desa di wilayahnya. MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional, koperasi di bawah Kementerian Koperasi—keduanya berjalan sendiri-sendiri. Dengan satu aturan mengikat, keduanya langsung saling menghidupi. Ukuran keberhasilannya pun harus diganti: bukan berapa koperasi yang berdiri, melainkan berapa besar nilai transaksi yang benar-benar terjadi.

Penutup: Skalanya Sudah Ada, Logikanya yang Harus Berubah

Tekanan ekonomi global suatu saat akan mereda, tetapi kelemahan di dalam kedua program ini tidak akan ikut hilang. Selama MBG dan Koperasi Merah Putih dijalankan sebagai program pengeluaran semata, hasilnya tidak akan setara dengan besarnya dana yang digunakan. Pertumbuhan 8% tidak lahir dari banyaknya orang yang digaji—ia lahir dari besarnya nilai yang diciptakan.

Presiden Prabowo sudah membangun jaringan 30.000 dapur dan 80.000 koperasi dalam waktu singkat—jangkauan yang tidak dimiliki jaringan distribusi swasta mana pun di Indonesia. Potensinya nyata. Yang belum hadir adalah cara mengelolanya agar potensi itu benar-benar berbuah.

Jadi, bisakah MBG dan Koperasi Merah Putih benar-benar membawa Indonesia ke pertumbuhan 8%? Jawabannya: bisa. Tetapi bukan dengan cara yang sedang berjalan sekarang. Tidak ada yang salah dengan tujuannya. Memberi makan anak-anak dan menghidupkan ekonomi desa adalah cita-cita yang mulia. Yang perlu diubah adalah cara menjalankannya: dari program yang menghabiskan anggaran menjadi program yang menciptakan nilai. Mesinnya sudah ada, skalanya sudah luar biasa besar. Satu hal yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah logikanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global apabila terus menghambat pasokan minyak, gas, dan pupuk dari kawasan Teluk. Dalam pernyataannya, lembaga berbasis di Washington tersebut menegaskan bahwa seluruh negara di berbagai benua akan terdampak.

Dilansir The Guardian, Selasa (31/3/2026), kenaikan biaya energi dan pangan dinilai dapat menekan pertumbuhan ekonomi tahun ini serta meninggalkan dampak jangka panjang bagi perekonomian global.

Peringatan IMF ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kesepakatan damai. Analisis IMF tersebut dinilai sebagai sinyal peringatan atas dampak perang terhadap kondisi ekonomi rumah tangga yang sudah tertekan.

Dalam tulisan blog yang disusun oleh pimpinan departemen IMF, termasuk Kepala Ekonom Pierre-Olivier Gourinchas, disebutkan bahwa pemerintah dengan tingkat utang tinggi akan memiliki ruang fiskal terbatas untuk meredam dampak krisis.

“Meski perang dapat membentuk ekonomi global dengan berbagai cara, semua skenario mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” tulis IMF.