Bisnis.com, CIREBON — Industri batik di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam lima tahun terakhir meskipun laju perkembangannya masih tergolong moderat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon mencatat sektor batik tetap bertahan sebagai salah satu penopang ekonomi kreatif dan industri padat karya daerah di tengah tekanan ekonomi dan persaingan produk tekstil modern.

Berdasarkan data Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026, jumlah perusahaan batik di Kabupaten Cirebon pada 2025 mencapai 605 unit. Angka itu naik dibanding periode 2021 hingga 2024 yang stagnan di level 597 unit usaha.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo mengatakan, industri batik Cirebon memiliki daya tahan yang cukup kuat karena ditopang karakter usaha berbasis budaya dan pasar yang sudah terbentuk sejak lama.

"Kalau dilihat dari data lima tahun terakhir, pertumbuhan industri batik memang tidak terlalu agresif, tetapi relatif stabil. Ini menunjukkan sektor batik masih mampu bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi," kata Januarto dikutip pada Jumat (22/5/2026).

Selain jumlah usaha, peningkatan juga terlihat dari sisi tenaga kerja. Pada 2021, industri batik menyerap 4.688 pekerja. Jumlah itu terus meningkat menjadi 4.828 pekerja pada 2025.

Menurut Januarto, kenaikan jumlah tenaga kerja menunjukkan industri batik masih menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat, terutama di kawasan sentra batik Trusmi dan sekitarnya.

"Karena sifatnya padat karya, industri batik masih berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Meski kenaikannya bertahap, trennya tetap positif," ujarnya.

Dari sisi produksi, kapasitas industri batik juga mengalami peningkatan. Pada 2021, produksi batik tercatat 42.272 kodi dan naik menjadi 43.711 kodi pada 2025.

Kenaikan produksi paling besar terjadi pada 2025. BPS menilai kondisi tersebut berkaitan dengan mulai pulihnya aktivitas perdagangan, pariwisata, dan permintaan pasar setelah beberapa tahun terdampak perlambatan ekonomi.

Meski demikian, laju pertumbuhan industri batik masih tertinggal dibanding sejumlah sektor industri unggulan lain di Kabupaten Cirebon seperti konveksi dan makanan ringan yang tumbuh lebih cepat dalam aspek produksi maupun investasi.

Data BPS menunjukkan nilai investasi industri batik pada 2025 mencapai Rp39,95 miliar, naik tipis dibanding 2021 sebesar Rp39,28 miliar. Selama lima tahun, kenaikan investasi sektor batik tercatat kurang dari Rp 1 miliar.

Januarto menilai kondisi tersebut menunjukkan pelaku usaha batik masih cenderung berhati-hati melakukan ekspansi usaha.

"Investasinya naik, tetapi tidak terlalu signifikan. Bisa dikatakan pertumbuhannya lebih organik. Pelaku usaha tampaknya masih menyesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli," katanya.

Di sisi lain, industri batik dinilai menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persaingan produk batik printing murah, regenerasi perajin, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

Namun, Januarto menilai batik Cirebon tetap memiliki peluang besar berkembang apabila didukung penguatan pemasaran digital, wisata budaya, dan perluasan pasar ekspor.

"Batik Cirebon punya kekuatan pada identitas budaya dan pasar wisata. Tinggal bagaimana inovasi dan adaptasi terhadap pasar terus dilakukan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang kembali menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari Korea Selatan melalui kehadiran PT Simone Batang Indonesia.

Perusahaan manufaktur global berbasis produk berbahan kulit tersebut berorientasi ekspor dan memperkuat posisi kawasan sebagai basis industri padat karya.

Nilai investasi yang digelontorkan mencapai Rp 429 miliar. PT Simone Batang Indonesia akan membangun fasilitas produksi di atas lahan seluas 8,28 hektare.

DOK. KEK INDUSTROPOLIS BATANG Penyerapan lahan di KEK Industropolis Batang menunjukkan capaian signifikan hingga awal 2026.

Proyek tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja.

Perkuat posisi industri berbasis ekspor

Masuknya investasi ini dinilai relevan di tengah upaya Indonesia memperkuat daya saing industri manufaktur global, terutama dalam menarik relokasi dan ekspansi perusahaan internasional.

Direktur Pemasaran & Pengembangan KEK Industropolis Batang Indri Septa Respati menyampaikan, kehadiran PT Simone Batang Indonesia mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

“Investasi ini menunjukkan bahwa Indonesia, melalui KEK Industropolis Batang, semakin dilihat sebagai bagian penting dalam rantai pasok global. Kami melihat tren yang semakin kuat di mana perusahaan internasional menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi untuk pasar ekspor,” ujar Indri dalam siaran pers, Kamis (7/5/2026).

PT Simone Batang Indonesia merupakan perusahaan manufaktur global yang berdiri sejak 1987 dan memiliki jejak operasi di berbagai negara, termasuk Vietnam dan Kamboja.

Secara global, perusahaan ini menguasai sekitar 10 persen pangsa pasar dunia dan 30 persen pasar Amerika Serikat, dengan nilai ritel lebih dari 7 miliar dollar AS.

DOK. KEK INDUSTROPOLIS BATANG KEK Industropolis Batang.

Indonesia dinilai strategis untuk ekspansi

Direktur Utama PT Simone Batang Indonesia Kim Jung Shik menyebut Indonesia sebagai lokasi strategis untuk ekspansi jangka panjang perusahaan.

“Kami melihat Indonesia sebagai salah satu basis produksi masa depan di Asia. KEK Industropolis Batang memberikan kombinasi keunggulan yang kami butuhkan, mulai dari dukungan kebijakan, kesiapan kawasan, hingga potensi tenaga kerja,” kata Kim.

Pembangunan pabrik dijadwalkan dimulai dalam dua bulan ke depan. Target penyelesaian konstruksi ditetapkan pada Juli 2026, dengan operasional yang akan berjalan secara bertahap mulai Juli 2027.

Investasi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung melalui peningkatan ekspor serta penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki menaruh harapan pada rencana pemerintah memberikan insentif guna menahan tekanan biaya produksi, sekaligus mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah terkait permohonan insentif. Langkah tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya tekanan biaya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

APSyFI mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan mekanisme evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Tidak dipungkiri, konflik geopolitik memberi tamparan keras bagi industri tekstil yang masih bergantung pada impor bahan baku. Keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan laju produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain. Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%–60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%.

Pasokan benang polyester juga saat ini terbatas. Produsen bahkan hanya memprioritaskan distribusi kepada pelanggan tertentu karena terbatasnya kapasitas produksi.

Dia menyebut kapasitas polimerisasi nasional telah turun signifikan dari sekitar 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir akibat berhentinya operasi sejumlah produsen. Penurunan kapasitas tersebut mempersempit pasokan bahan baku bagi industri hilir.

Selain faktor kapasitas, Aqil menilai kebijakan perdagangan turut berkontribusi terhadap melemahnya industri dalam negeri. Penolakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk impor dinilai mempercepat tekanan terhadap produsen lokal.

“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya merealisasikan insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

Percepatan implementasi insentif dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan industri TPT sekaligus menahan dampak lanjutan terhadap sektor manufaktur secara keseluruhan.

Dari sisi hilir, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap adanya likuiditas di tengah kondisi ketidakpastian ini.

“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebutnya dalam acara Katadata Policy Dialogue, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah stimulus atau insentif yang bisa diberikan kepada sektor alas kaki. Adapun yang paling mendesak adalah diskon tarif listrik dan harga gas, sebagai langkah cepat untuk menekan biaya produksi.

Menurutnya, komponen energi memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur biaya industri alas kaki. “Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelasnya ketika dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, asosiasi juga mendorong insentif fiskal berupa penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat. Pasalnya, pengenaan PPN ini membuat pabrik menganggarkan dana besar.

Usul berikutnya yakni adanya formulasi pengupahan bagi sektor padat karya. Billie menyebut saat ini tidak ada kepastian, biaya naik setiap tahun, dan upah sektoral kembali muncul. Asosiasi katanya berharap agar pada UU Tenaga Kerja yang akan datang, diatur formulasinya dengan tepat.

Aprisindo juga mengharapkan iuran sejenis jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) ditangguhkan jika pemerintah menggelontorkan insentif fiskal.

Terakhir, asosiasi meminta adanya penyederhanaan perizinan, termasuk penyederhanaan perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Proses perizinan yang lebih cepat dan berbiaya rendah dinilai dapat mendorong investasi baru di sektor ini.

Billie berpandangan insentif bisa memulihkan kinerja sektor alas kaki. Adapun saat ini, pelaku usaha bersikap wait and see dan berupaya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja di sejumlah daerah mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak usulan layer baru cukai rokok.

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Jawa Barat, Arpanidi menilai pemberlakuan layer baru cukai untuk mengakomodasi rokok ilegal berdampak negatif terhadap industri hasil tembakau.

"Kebijakan yang terus berubah tanpa kepastian jangka panjang hanya memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja [PHK] massal di sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, dari hulu hingga hilir," kata Arpanidi dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia secara eksplisit juga menolak kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan harga jual eceran (HJE). Kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dinilai berisiko menimbulkan efek domino sosial-ekonomi yang luas

Terlebih, lanjutnya, industri tembakau merupakan sektor strategis padat karya yang menopang kehidupan petani, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi.

Senada, RTMM DI Yogyakarta menilai penambahan layer justru bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk melindungi industri yang padat karya. Alih-alih menyelesaikan persoalan rokok ilegal, kebijakan tersebut dikhawatirkan menciptakan distorsi baru di pasar dan membuka ruang kompetisi tidak sehat yang berujung pada tekanan terhadap industri kecil dan pekerja linting tangan.

Sementara itu, RTMM Jawa Timur mendorong moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun sebagai langkah penyelamatan industri padat karya di tengah tekanan ekonomi dan regulasi berlapis. Moratorium dinilai penting untuk memberi ruang bagi pekerja, pelaku usaha, menjaga daya beli konsumen, serta mencegah gelombang rasionalisasi tenaga kerja.

"Secara keseluruhan, tiga wilayah tersebut menyuarakan pesan yang sama, yakni pemerintah perlu menghentikan kebijakan yang dinilai eksperimental dan tidak terukur dampaknya terhadap tenaga kerja," ujarnya.

Di sisi lain, serikat pekerja memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau 2025-2026.

Moratorium tiga tahun dipandang sebagai solusi realistis untuk menstabilkan industri, sementara penolakan layer baru CHT dianggap sebagai upaya menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari keguncangan struktural di sektor tembakau.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri dan serikat pekerja menolak rencana pemerintah membatasi kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau rokok. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menekan sektor padat karya dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.

Wacana pembatasan kadar maksimal tar sebesar 10 miligram dan nikotin 1 miligram dinilai tidak sejalan dengan karakteristik industri hasil tembakau (IHT) nasional, khususnya produk kretek yang memiliki kandungan alami berbeda dibandingkan rokok putih.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PPFSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan tenaga kerja, terutama pada segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Di Indonesia itu kretek yang karakter tembakaunya memang lebih berat. Jadi kalau dipaksakan, terutama untuk SKT yang menyerap tenaga kerja besar, itu sangat sulit dipenuhi," ujarnya dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menambahkan, IHT merupakan sektor multidimensi yang melibatkan rantai pasok luas, mulai dari petani tembakau hingga pekerja industri. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Menurut Hendry, pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada sejumlah kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan yang diambil tetap melindungi jutaan tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut.

“Kami ke depan akan terus mendorong dialog. Kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan nasib jutaan pekerja," tambahnya.

Senada, Ketua Harian Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) Agus Sarjono menilai, rencana pembatasan kadar nikotin dan tar berpotensi mengancam keberlangsungan industri, terutama bagi produsen skala kecil dan menengah.

Dia berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung mengadopsi standar negara-negara Uni Eropa tanpa mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia. Padahal, kadar nikotin dan tar merupakan kandungan alami tembakau yang sangat dipengaruhi faktor alam.

“Kalau batasan itu diterapkan secara ketat, tembakau lokal bisa tidak terserap karena karakter alaminya berbeda,” ujarnya.

Agus juga menilai sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 hingga pembentukan tim kajian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 2 Tahun 2025, berpotensi menjadi tekanan tambahan bagi industri.

Menurutnya, produsen rokok tidak memiliki kendali penuh terhadap kadar nikotin dan tar karena bergantung pada varietas dan kondisi alam tembakau. Hal ini dinilai akan menyulitkan seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.

“Pabrik besar saja belum tentu sanggup memenuhi (menyesuaikan dengan wacana aturan tersebut), apalagi pabrik kecil,” terangnya.

Selain itu, Agus meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan jumlah perokok. Dia menilai, pendekatan edukasi kepada masyarakat lebih relevan dibandingkan pembatasan yang berpotensi menekan industri dan memicu PHK.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus Andreas Hua mengingatkan bahwa tekanan regulasi yang berlebihan dapat mendorong perusahaan menutup operasionalnya.

“Kekhawatirannya kalau IHT ini terus ditekan, industrinya bisa tutup, lalu bagaimana nasib tenaga kerjanya," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penambahan layer atau golongan baru dalam struktur cukai rokok dinilai berisiko menambah tekanan terhadap industri legal dan tenaga kerja.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (RTMM-SPSI), Hendry Wardana berharap legalisasi rokok ilegal tidak melemahkan sektor padat karya terutama di tengah momentum peringatan Hari Buruh.

"Persoalan utama yang perlu dijawab pemerintah saat ini adalah maraknya rokok ilegal," kata Hendry dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Dia menjelaskan, dalam struktur pasar terdapat rokok legal yang patuh membayar cukai dan memenuhi kewajiban ketenagakerjaan, serta rokok ilegal yang tidak membayar cukai dan tidak memiliki kepastian perlindungan pekerja.

Pada 2025, produksi rokok nasional dilaporkan mencapai 307 miliar batang atau mengalami penurunan 3% dari produksi 2024 sebesar 317 miliar batang. Penerimaan CHT pada 2025 juga tercatat turun menjadi Rp212 triliun dibanding realisasi 2024 sebesar Rp216 triliun.

Dalam konteks tersebut, Hendry menilai wacana layer baru tidak selaras dengan semangat pemberantasan rokok ilegal.

“Kalau selama ini yang tidak patuh malah diberikan layer khusus dengan tarif lebih rendah daripada industri legal, di mana letak keadilan pemerintah terhadap industri yang patuh regulasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Andreas Hua menuturkan pendekatan kebijakan yang terlalu menekan industri justru berisiko memicu tekanan terhadap daya saing.

Andreas mengingatkan bahwa mayoritas pekerja di sektor ini memiliki latar belakang pendidikan terbatas sehingga akan kesulitan beralih ke sektor lain jika industri terus tertekan.

“Kalau industri ini tutup, pekerjanya mau dikemanakan? Industri rokok ini termasuk padat karya,” ujarnya.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada periode 2025-2026 patut diapresiasi sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja. Ke depan, pendekatan yang berpihak kepada rakyat tersebut diharapkan dapat terus dilanjutkan secara konsisten.

Kalau terlalu fokus ke padat karya, kita bisa tertinggal dalam menarik investasi teknologi tinggi yang justru jadi mesin pertumbuhan masa depan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah agar tidak hanya berfokus pada investasi padat karya dalam reformulasi insentif fiskal, tetapi juga tetap menjaga daya tarik bagi investasi berbasis teknologi.

Menurut Yusuf, investasi teknologi penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

“Kalau terlalu fokus ke padat karya, kita bisa tertinggal dalam menarik investasi teknologi tinggi yang justru jadi mesin pertumbuhan masa depan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan dia merespons kebijakan pemerintah untuk menggeser prioritas insentif fiskal dari berbasis nilai investasi besar menjadi berbasis penyerapan tenaga kerja.

Yusuf menilai pergeseran insentif ke basis penyerapan tenaga kerja sudah tepat di tengah fenomena jobless growth—ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti penyerapan tenaga kerja—serta terus bertambahnya angkatan kerja.

Namun, ia mengatakan kebijakan tersebut tidak cukup jika tidak diiringi strategi peningkatan produktivitas.

“Kalau hanya menggeser ke padat karya tanpa strategi peningkatan produktivitas, kita berisiko mengunci ekonomi di level rendah,” ujarnya.

Ia menilai selama ini kebijakan investasi terlalu menekankan pada nilai proyek besar, tetapi tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja.

Dalam banyak kasus, lanjut dia, proyek padat modal membutuhkan investasi sangat besar untuk menciptakan satu pekerjaan, sementara sektor berbasis agro mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dengan investasi lebih kecil.

Ia menambahkan banyak sektor padat karya saat ini juga menghadapi tekanan global, sehingga pendekatan kebijakan harus lebih selektif dan tidak sekadar mengejar jumlah tenaga kerja.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya desain insentif yang menyentuh biaya dan risiko usaha, seperti subsidi bunga, keringanan beban tenaga kerja, serta dukungan untuk menjaga daya beli.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa insentif nonfiskal seperti percepatan perizinan, kepastian lahan, dan infrastruktur sering kali lebih menentukan bagi investor dibandingkan insentif pajak.

Di atas itu, insentif untuk transformasi menjadi kunci, termasuk pelatihan tenaga kerja, adopsi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

“Tanpa itu, insentif hanya jadi bantalan jangka pendek,” ujarnya.

Yusuf juga mengingatkan sejumlah risiko dari kebijakan ini, mulai dari potensi melambatnya investasi padat modal, moral hazard perusahaan yang hanya mengejar jumlah tenaga kerja, hingga beban fiskal jika insentif tidak dievaluasi secara ketat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa ke depan, fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha tidak lagi semata-mata difokuskan pada penanaman modal dengan nilai investasi yang besar. Sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif kini menjadi prioritas utama pemerintah.

"Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif fiskal ke depannya," ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa industri padat karya telah menjadi perhatian khusus kementeriannya. Rosan mencontohkan bahwa proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung.

Meski secara nominal nilai investasinya tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi mineral, proyek di sektor perkebunan tersebut mencatatkan rasio penciptaan lapangan kerja yang luar biasa.

Menurut CEO Danantara ini, pada masa lampau proyek dengan skala nilai investasi tersebut mungkin belum dilirik untuk mendapatkan fasilitas kemudahan fiskal dari negara. Namun, dengan dampak sosial-ekonomi yang begitu besar terhadap masyarakat sekitar, pemerintah kini membuka peluang lebar untuk memberikan insentif.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini [serap banyak tenaga kerja], meski cuma US$100 juta dolar, akhirnya kita bisa ada potensi memberikan insentif juga," tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong positif bagi iklim investasi di Tanah Air, sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran.

Adapun, BKPM mencatat realisasi investasi pada mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.

Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang. Angka ini melonjak 18,9% YoY, meningkat cukup tajam dibandingkan serapan pada kuartal I/2025 yang berada di level 594.104 orang.

DALAM beberapa tahun terakhir, pemerintah secara konsisten mengalokasikan insentif fiskal bagi sektor padat karya, termasuk tekstil dan alas kaki sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli dan stabilitas tenaga kerja.

Tahun 2026 melanjutkan pola tersebut. Melalui skema Pajak penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), jutaan pekerja kembali memperoleh tambahan penghasilan, dengan dukungan anggaran ratusan miliar rupiah sebagaimana tercermin dalam kebijakan fiskal tahunan pemerintah.

Kebijakan ini sejalan dengan arah yang tertuang dalam APBN 2026 dan berbagai regulasi turunan Kementerian Keuangan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 105 tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026, yang secara berulang menempatkan stabilisasi konsumsi sebagai tujuan utama.

Dalam dokumen Nota Keuangan APBN, pemerintah juga menegaskan bahwa insentif fiskal digunakan sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Namun, persoalan utamanya bukan sekadar tekanan jangka pendek, melainkan daya saing struktural.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas industri pengolahan Indonesia cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara tekanan biaya termasuk logistik masih relatif tinggi dibanding negara ASEAN lain.

Dalam laporan pemerintah dan studi internasional, biaya logistik Indonesia bahkan pernah diperkirakan berada di atas 20 persen dari PDB, mencerminkan inefisiensi struktural yang belum sepenuhnya teratasi.

Dalam konteks ini, insentif fiskal menjadi problematis. Ia memberikan manfaat langsung tambahan penghasilan bagi pekerja, tapi tidak serta-merta meningkatkan produktivitas atau daya saing industri.

Kebijakan ini efektif sebagai bantalan jangka pendek, tetapi lemah sebagai strategi transformasi.

Pihak yang mendukung kebijakan ini tidak sepenuhnya keliru. Dalam berbagai dokumen resmi, termasuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menekankan bahwa transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari gejolak sosial.

Negara tidak bisa serta-merta melepaskan jutaan pekerja ke pasar tanpa perlindungan.

Namun, di sinilah kritik utama muncul: dukungan fiskal berjalan, tetapi desain transisinya belum terlihat konsisten dalam implementasi.

Program transformasi seperti Making Indonesia 4.0 dan agenda hilirisasi industri memang telah dicanangkan, tetapi keterkaitannya dengan kebijakan perlindungan sektor padat karya masih lemah. Insentif berjalan sendiri; transformasi berjalan di jalur lain.

Sejarah ekonomi menunjukkan konsekuensi dari pendekatan ini. Inggris pada 1970-an mempertahankan industri lama melalui subsidi, hanya untuk menghadapi koreksi tajam di dekade berikutnya.

Amerika Serikat mengalami pola serupa di kawasan Rust Belt. Polanya konsisten: proteksi yang berkepanjangan cenderung menunda penyesuaian, tetapi memperbesar biaya ketika perubahan akhirnya tidak terhindarkan.

Fenomena ini selaras dengan konsep fiscal illusion dari Amilcare Puviani: kebijakan yang manfaatnya langsung terasa akan lebih mudah diterima publik, meskipun biaya jangka panjangnya tersembunyi.

Insentif pajak adalah contoh klasik terlihat nyata di slip gaji, tetapi tidak mencerminkan biaya peluang yang hilang.

Padahal, secara desain kebijakan, ruang untuk perbaikan sangat terbuka. Anggaran ratusan miliar rupiah dapat diarahkan tidak hanya untuk menjaga konsumsi, tetapi juga membangun kapasitas produktif.

Dalam berbagai praktik internasional, termasuk program SkillsFuture di Singapura, insentif fiskal dikaitkan langsung dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa melalui tiga langkah konkret.

Pertama, conditional wage subsidy: insentif PPh 21 tetap diberikan, tetapi disyaratkan pada peningkatan produktivitas. Misalnya, melalui pelatihan atau investasi teknologi oleh perusahaan.

Kedua, reskilling terintegrasi: penerima insentif secara otomatis terhubung dengan program pelatihan berbasis kebutuhan industri, sejalan dengan agenda pengembangan SDM yang juga ditekankan dalam RPJMN.

Ketiga, sunset clause berbasis indikator: setiap insentif memiliki batas waktu yang jelas dan dievaluasi berdasarkan capaian produktivitas, bukan sekadar tekanan ekonomi jangka pendek.

Dalam perspektif fiskal, kebijakan ini juga perlu dibaca bersama target penerimaan negara yang dalam APBN 2026 diproyeksikan berada di kisaran lebih dari Rp 2.300 triliun.

Pemerintah bertaruh bahwa stimulus fiskal akan mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sektor penerima.

Jika insentif diarahkan ke sektor yang stagnan, maka dampaknya cenderung terbatas pada konsumsi jangka pendek.

Artinya, kebijakan ini lebih menyerupai stabilisasi daripada transformasi. Ia menjaga permukaan tetap tenang, tetapi tidak memperkuat fondasi ekonomi.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal apakah insentif perlu dihentikan, melainkan bagaimana ia didesain. Tanpa integrasi dengan strategi transformasi, insentif fiskal berisiko menjadi mekanisme penundaan yang mahal.

Dalam ekonomi, ada dua jenis rasa sakit: yang akut, tapi produktif, dan yang kronis akibat penundaan.

Transformasi memang tidak nyaman, tetapi menghasilkan adaptasi. Sebaliknya, penundaan menciptakan ilusi stabilitas sambil menggerogoti daya saing.

Insentif pajak 2026 masih berada di persimpangan itu. Ia bisa menjadi jembatan menuju transformasi atau sekadar morfin yang menenangkan tanpa menyembuhkan.

Perbedaannya tidak terletak pada besar anggaran, melainkan pada keberanian kebijakan untuk benar-benar berubah.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun 2026.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor padat karya yang rentan terdampak dinamika ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan pagu insentif pada tahun depan meningkat mendekati Rp 500 miliar.

KOMPAS.com/Hanifah Salsabila Ilustrasi pekerja komuter Jakarta. Penumpang KRL di Stasiun Manggarai.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi sebelumnya yang belum sepenuhnya terserap.

“Kami punya pagu hampir Rp 400 miliar yang tidak terpakai sepenuhnya. Jadi, tidak 100 persen terpakai. Akhirnya, karena banyak juga yang meminta, kami lakukan lagi di tahun 2026 ini pagunya menjadi hampir Rp 500 miliar,” ujar Inge, dikutip Jumat (17/4/2026).

Upaya menjaga daya beli masyarakat

Kenaikan pagu anggaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, daya beli masyarakat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Melalui insentif PPh 21 DTP, pemerintah menanggung pajak penghasilan karyawan tertentu.

Dengan demikian, pekerja menerima tambahan penghasilan yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak.

Skema ini secara sederhana berarti gaji yang diterima pekerja menjadi lebih besar karena potongan pajak ditanggung oleh pemerintah.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belanja masyarakat.

Inge menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga membantu dunia usaha, khususnya sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Fokus pada sektor industri padat karya

Insentif PPh 21 DTP difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki karakteristik padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, serta industri kulit dan barang dari kulit.

Selain itu, sektor pariwisata juga termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, terdapat 133 klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam program insentif tersebut.

Sektor-sektor ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga stabilitasnya penting untuk menjaga kondisi sosial dan ekonomi.

Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap perusahaan di sektor-sektor tersebut dapat tetap bertahan dan menjaga operasionalnya, termasuk mempertahankan tenaga kerja yang ada.

Kriteria penerima insentif pajak PPh 21

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria agar insentif ini tepat sasaran. Insentif diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara itu, untuk pekerja tidak tetap, terdapat batasan tambahan, yaitu upah harian maksimal Rp 500.000 atau setara Rp 10 juta per bulan.

Melalui batasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa insentif benar-benar dinikmati oleh kelompok pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah, yang cenderung lebih terdampak oleh tekanan ekonomi.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Berlaku sepanjang 2026

Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025. Insentif PPh 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pemberian insentif adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi ekonomi dan sosial.

Dengan cakupan waktu satu tahun penuh, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih konsisten terhadap konsumsi rumah tangga.

Alasan perpanjangan dan penambahan anggaran

Salah satu alasan pemerintah memperpanjang sekaligus menambah anggaran insentif adalah karena pada periode sebelumnya belum seluruh pelaku usaha mengetahui atau memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Karena memang kemarin belum terinformasikan secara luas ke seluruh pelaku usaha, maka kebijakan ini diperpanjang di 2026,” kata Inge.

Artinya, selain meningkatkan nilai anggaran, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan informasi agar lebih banyak perusahaan dan pekerja yang bisa memanfaatkan fasilitas ini.

Tingkat serapan yang belum maksimal pada periode sebelumnya justru menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan ke depan.

Dampak terhadap konsumsi dan dunia usaha

Pemerintah menilai peningkatan pagu insentif ini dapat memberikan efek ganda.

Di satu sisi, pekerja memperoleh tambahan pendapatan yang dapat meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, perusahaan terbantu dalam menjaga keberlangsungan usaha.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Inge menyebutkan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat, yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, sektor industri padat karya yang menjadi target kebijakan juga diharapkan dapat terus beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pengawasan tetap dilakukan

Di tengah peningkatan anggaran insentif, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas ini tetap dilakukan.

Hal ini untuk memastikan bahwa insentif digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Inge, DJP akan melakukan pembinaan serta pengujian kepatuhan wajib pajak. Langkah ini penting untuk menjaga agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, sehingga insentif yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian.

Menjaga keseimbangan fiskal

Kenaikan pagu insentif PPh 21 DTP menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemberian stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Di satu sisi, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Namun di sisi lain, pengelolaan anggaran negara juga harus tetap dijaga agar tetap sehat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba menempatkan insentif sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Dengan peningkatan anggaran yang mendekati Rp 500 miliar, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjangkau lebih banyak pekerja dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik sepanjang 2026. (Penulis: Debrinata Rizky | Editor: Erlangga Djumena)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan terdapat 10 perusahaan yang memberikan sinyal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski begitu, Said menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah mulai mengajak pekerjanya untuk berdiskusi soal potensi pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Adapun kondisi ini dilakukan sebagai respons adanya konflik di Timur Tengah.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa (14/4), dikutip Detikfinance.

Ia menerangkan 10 perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 9.000 orang secara keseluruhan yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.

"Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," terangnya.

Said juga mengatakan potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen. Hal ini karena industri tersebut sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang kini terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, industri otomotif dan elektronik juga terdampak imbas kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja, terutama karyawan kontrak.

Kemudian, Industri berbasis petrokimia, seperti plastik juga terdampak karena bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," tandasnya.