IDXChannel — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) mendorong pemurnian industri penjaminan untuk memperkuat akses pembiayaan nasional, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor produktif.

Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan industri penjaminan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam sambutannya pada Indonesia Guarantee Summit 2026 dikutip Jumat (22/5/2026).

Menurut Ivan, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika sektor keuangan, industri penjaminan dituntut tumbuh lebih sehat, prudent, transparan, dan memiliki daya saing yang kuat agar mampu menjaga kualitas pembiayaan nasional.

Ia menegaskan bahwa pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai momentum memperkuat arah dan kualitas industri, termasuk memperjelas model bisnis serta memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko.

“Penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi. Dengan regulasi yang proporsional, konsisten, dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, kita dapat membangun level playing field yang sehat, sehingga industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Asippindo menilai penguatan industri penjaminan menjadi penting karena sektor ini berkontribusi dalam menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Asippindo bersama regulator terus mendorong penguatan ekosistem industri melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kompetensi SDM, transformasi digital, hingga penguatan skema penjaminan ulang nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa industri penjaminan memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional, tidak hanya sebagai sektor pelengkap, tetapi juga sebagai pilar stabilitas dan akselerator pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, fungsi penjaminan berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui mekanisme pengelolaan risiko dan penguatan credit enhancement.

Ogi menjelaskan, hingga 2025 terdapat 24 entitas lembaga penjaminan di Indonesia dengan total aset mencapai Rp47,51 triliun atau tumbuh 2,42 persen secara tahunan (year on year).

Nilai outstanding penjaminan tercatat sebesar Rp406,43 triliun dengan porsi penjaminan produktif mencapai 70,91 persen dan gearing ratio sebesar 20,50 kali. Sementara itu, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) industri mencapai Rp8,2 triliun dengan claim ratio sebesar 83,42 persen. “Diharapkan dengan adanya pemurnian Industri penjaminan maka industri penjaminan akan semakin besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan bahwa OJK terus mendorong penguatan industri penjaminan melalui penguatan pengaturan dan pengawasan, melalui implementasi compliance dan risk based supervision, penguatan ekuitas lembaga penjamin, hingga pengembangan ekosistem penjaminan nasional yang lebih terintegrasi.

OJK juga mendorong penguatan peran Jamkrida, skema co-guarantee, serta pengembangan perusahaan penjaminan ulang guna memperbesar kapasitas penjaminan nasional dan memperkuat dukungan terhadap pembiayaan sektor produktif di daerah.

“OJK mendorong Perusahaan Penjaminan untuk memenuhi ketentuan modal secara bertahap, di mana hingga akhir tahun 2026 setiap Perusahaan Penjaminan diwajibkan telah memenuhi paling sedikit 75 persen dari ekuitas minimum sebagaimana dipersyaratkan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan menyampaikan bahwa penguatan industri penjaminan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

Menurutnya, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, serta mencakup sekitar 60 persen investasi nasional.

Namun demikian, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.

Ferry menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan pembiayaan produktif melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perumahan rakyat, industri padat karya, hilirisasi, ketahanan pangan, hingga ekonomi hijau. Dalam konteks tersebut, industri penjaminan diharapkan dapat berperan sebagai credit enhancer, instrumen mitigasi risiko, sekaligus jembatan bagi UMKM untuk naik kelas melalui akses pembiayaan formal.

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa OJK saat ini tengah mendorong program pemurnian industri penjaminan sebagai upaya mengembalikan lini bisnis penjaminan agar dijalankan secara fokus oleh perusahaan penjaminan murni, bukan perusahaan asuransi umum.

Menurutnya, langkah tersebut dapat disinergikan dengan proses streamlining BUMN guna memperkuat fokus bisnis, meningkatkan efisiensi dan tata kelola, serta memperbesar kapasitas penjaminan nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah.

“Pemurnian harus dimaknai sebagai penguatan fondasi industri agar lebih sehat, kredibel, prudent, dan berkelanjutan,” ujar Ferry.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan industri penjaminan dinilai semakin penting di tengah kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang terus meningkat. Sebab, industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses kredit, menjaga kualitas intermediasi keuangan, sekaligus menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai industri penjaminan perlu diperkuat melalui tata kelola yang lebih sehat, prudent, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembiayaan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan, industri penjaminan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Ivan, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika sektor keuangan, industri penjaminan dituntut tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif agar mampu menjaga kualitas pembiayaan nasional.

Ia menilai pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai momentum memperkuat arah industri, termasuk memperjelas model bisnis, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan mitigasi risiko.

Dia menambahkan, penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi.

“Dengan regulasi yang proporsional dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lain dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Asippindo menilai penguatan industri penjaminan penting karena sektor ini berkontribusi menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Asippindo bersama regulator juga terus mendorong penguatan ekosistem industri melalui peningkatan tata kelola, transformasi digital, pengembangan SDM, hingga penguatan skema penjaminan ulang nasional.

Dalam keynote speech Indonesia Guarantee Summit 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, penguatan industri penjaminan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut Ferry, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, serta mencakup sekitar 60 persen investasi nasional. Namun, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai imbal jasa penjaminan (IJP) di industri penjaminan masih melanjutkan tren penurunan secara tahunan sejak awal 2025 hingga kuartal I/2026. Meski demikian, laju kontraksi mulai melambat.

Untuk diketahui, imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang atau biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang dijamin kepada lembaga penjamin.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Januari 2025 nilai IJP sudah turun 7,46% (year on year/YoY) menjadi Rp700 miliar. Sepanjang 2025, kontraksi terdalam terjadi pada Juni 2025 yang mengalami penurunan 19,85% YoY menjadi Rp3,5 triliun.

Teranyar, OJK mencatat pada Maret 2026 atau kuartal I/2026 pendapatan IJP industri penjaminan sebesar Rp1,98 triliun atau masih terkontraksi 4,99% YoY. Laju kontraksi itu mengalami penurunan dari Februari 2026 yang sebesar 6,59% YoY menjadi Rp1,31 triliun.

“Kontraksi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perkembangan itu antara lain dipengaruhi oleh proses penyesuaian industri terhadap implementasi POJK No. 11 Tahun 2025, termasuk ketentuan terkait masa penjaminan dan skemarisk sharing, di samping faktorseasonalitybisnis, realisasi penjaminan baru, sertatimingpengakuan pendapatan di masing-masing perusahaan.

Selain itu, lanjut Ogi, persaingan persaingan tarif dan penyesuaianpricingdi industri penjaminan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan IJP.

“Ke depan, industri perlu terus memperkuat pertumbuhan penjaminan baru, baik pada sektor produktif maupun nonproduktif, serta memperluas segmen dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan,” ucapnya.

Kemudian, penguatanpricingberbasis risiko, peningkatan kualitasunderwritingdanmonitoringportofolio, diversifikasi produk, serta optimalisasi teknologi dalam proses bisnis menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas bisnis dan mendorong pertumbuhan IJP secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Ogi turut menilai proyeksi pertumbuhan aset industri penjaminan pada 2026 yang sebesar 14%—16% akan cukup menantang, tetapi masih realistis untuk dicapai..

Hal itu karena didorong oleh penguatan peran industri penjaminan dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatnya aktivitas pembiayaan sektor produktif.

“Dalam hal ini, OJK terus mendorong optimalisasi kontribusi Jamkrindo dan Jamkrida sebagaimana arah pengembangan dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia, termasuk melalui penerapan skema 3 Layer Penjaminan untuk program pemerintah,” jelas Ogi.

Sederet Faktor yang Buat IJP Membaik

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan ada tiga faktor yang membuat iuran IJP membaik meski masih terkontraksi.Pertama, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai stabil. Untuk diketahui, KUR masih berkontribusi 60%—70% terhadap IJP industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi mengatakan pada awal 2026 penyaluran sempat turun karena bank selektif dan kuota yang ditetapkan belum cair. Kemudian, pada Maret 2026 penyaluran KUR mulai berjalan kembali sehingga IJP otomatis ikut naik.

Dia meneruskan, faktorkeduaadalah penjaminan non-KUR naik. Perusahaan penjaminan mulai diversifikasi produk sehingga tidak hanya penjaminan KUR, tetapi meningkatkan penjaminan produk lain terutama untuk tenor yang pendek, antara lain kredit konstruksi, bank garansi, dan pembiayaansupply chain.

“Produk ini IJP-nya lebih tinggi 2%-3% per tahun dibanding KUR yang disubsidi 1,5%-2%. Jadi walau volume turun, nilai IJP terjaga dan mitigasi risiko perusahaan penjaminan makin membaik,” ungkap Agus kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Adapun, faktorketigaadalah adabase effectdan penyesuaian tarif. Pada kuartal I/2025 IJP tinggi karena ada pencairan besar, sedangkan pada kuartal I/2026 ada evaluasi penyaluran KUR dan penyesuaian tarif IJP yang berbasis risiko.

“Sehingga di beberapa Jamkrida menaikkan tarif IJP pada tahun 2026, sehingga IJP naik walaupun volume penjaminan stagnan,” beber Agus.

Dengan demikian, Agus mengatakan Asippindo optimistis bisnis penjaminan hingga semester I/2026 memiliki prospek yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ekonomi global melambat dan adanya tekanan ketidakpastian yang berdampak pada suku bunga tinggi, NPL UMKM naik sehingga perbankan akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan bisa berpengaruh terhadap penjaminan.

“Namun, kami optimis target KUR Rp300 triliun bisa tercapai dan program pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong peningkatan UMKM dengan program kredit dan peningkatan proyek barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kenaikan bisnis penjaminan,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mendorong agar anggotanya masuk ke pembiayaan digital dan ekonomi kreatif agar UMKM bisa naik kelas. Selain itu, dia mengingatkan agar fokus industri adalah menjaga solvabilitas >120% dan gearing ratio kurang dari 40 kali ekuitas. Artinya pertumbuhan yang terkendali atau ditahan biar sehat.

Strategi Jaga Nilai IJP

Lebih jauh, dia turut membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan penjaminan agar nilai IJP terjaga dengan baik. Cara-cara tersebut adalah diversifikasi produk penjaminan yang tidak hanya tergantung pada KUR.

“Kemudian, memperbaiki kualitas mitigasi risiko, digitalisasi, dan perusahaan penjaminan meningkatkan pemahaman lembaga keuangan penyalur pinjaman tentang manfaat penjaminan yang dapat mengontrol likuiditas dan CKPN mereka,” sebut Agus.

Sementara itu, Plt Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Agustinus Handoko menyebut pihaknya akan terus memperkuat strategi bisnis melalui diversifikasi portofolio penjaminan dan optimalisasi kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, serta ekosistem pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan IJP pada 2026.

Handoko meneruskan, Perseroan juga fokus memperluas bisnis pada sektor-sektor potensial dan produktif yang memiliki prospek pertumbuhan baik. Kemudian, melakukan penguatan transformasi digital dan peningkatanservice leveluntuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kenyamanan mitra kerja.

“Perseroan juga terus meningkatkan kualitasunderwritingdan manajemen risiko agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan,” bebernya kepadaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Tidak sampai di situ, Jamkrindo turut mendorong pengembangan produk penjaminan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, termasuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas nasional.

Adapun, per Maret 2026 Jamkrindo membukukan IJP sebesar Rp1,748 triliun atau mencapai sekitar 88,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara tahunan IJP mengalami kontraksi sekitar 11,02% dibandingkan realisasi Maret 2025.

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang masih menantang serta langkah perusahaan dalam memperkuat penerapan manajemen risiko secaraprudentuntuk menjaga kualitas portofolio penjaminan tetap sehat dan berkelanjutan,” beber Handoko.

Adapun, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Ibnu Fadhli menerapkan delapan strategi untuk mendorong pertumbuhan nilai IJP pada 2026.Pertama, memperkuat bisnis inti melalui diversifikasi produk penjaminan, termasuk pengembangan penjaminan produktif, nonproduktif, dan penjaminan syariah/kafalah pembiayaan syariah.

Kedua, melakukan transformasi digital melalui portalonlineterintegrasi dengan lembaga keuangan agar proses pengajuan penjaminan lebih cepat dan efisien.Ketiga, memperluas kerja sama dengan bank, BPR, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan volume penjaminan.

Keempat, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan BUMD guna mendukung sektor prioritas pembangunan daerah serta memperluascaptive marketpenjaminan.Kelima, meningkatkan literasi penjaminan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan dan sosialisasi agar utilisasi fasilitas penjaminan meningkat.

“Keenam, memperkuat mitigasi risiko melalui reasuransi dan skema co-guarantee guna menjaga kesehatan portofolio dan menekan potensi klaim.Ketujuh, melakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi sertifikat elektronik, e-signature, dan e-materai untuk menjaga profitabilitas perusahaan,” ungkap Ibnu kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Kedelapan, lanjut Ibnu, khusus untuk penjaminan syariah, strategi yang kemungkinan akan diperkuat adalah perluasan kerja sama dengan BPRS, koperasi syariah, dan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat yang memiliki potensi pasar cukup besar karena karakteristik masyarakat yang kuat pada ekonomi syariah.

Ibnu menyampaikan hingga kuartal I/2026, nilai IJP perusahaan sebesar Rp28,3 miliar turun 28% YoY. Pada 2026, pihaknya masih menghadapi tekanan sejalan dengan kondisi industri penjaminan nasional yang masih terkontraksi.

Sementara itu, managing partner BUMN Research Group di Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto menyebut nilai IJP bisa terus dijaga pertumbuhannya apabila akses ke penjaminan semakin mudah dan kredibel, sehingga volume bisa ditingkatkan.

“Kemudian, proses digitalisasi dan layanan yang semakin baik bisa jadi kata kunci serta ditambah upaya industri penjaminan melakukan pendampingan mitra UMKM, sehingga kapabilitas mereka meningkat dan akhirnya naik kelas. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkandemandatas IJP,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan dinilai memegang peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha yang layak secara bisnis tetapi belum memenuhi persyaratan perbankan.

Plt. Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Agustinus Handoko mengatakan penjaminan berfungsi sebagai pengungkit (enabler) agar UMKM yang selama ini tergolong feasible but not bankable dapat memperoleh kredit dari perbankan. Dengan adanya penjaminan, risiko kredit menjadi lebih terukur sehingga meningkatkan keberanian bank dalam menyalurkan pembiayaan.

“Penjaminan juga mendorong inklusi keuangan, mempercepat pertumbuhan UMKM, serta memperkuat struktur ekonomi nasional karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi,” ujar Handoko, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, Jamkrindo terus melakukan sejumlah langkah untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi UMKM. Di antaranya melalui perluasan cakupan penjaminan baik lewat program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema komersial.

Selain itu, perseroan juga mendorong digitalisasi proses penjaminan agar lebih cepat dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Kolaborasi aktif dengan bank juga dilakukan, termasuk memberikan pemahaman bahwa UMKM yang dijamin memiliki profil risiko yang lebih terkelola.

Upaya lain yang ditempuh adalah peningkatan literasi serta pendampingan UMKM agar lebih siap secara administrasi dan finansial dalam mengakses kredit. Jamkrindo juga mengembangkan produk penjaminan yang lebih inovatif sesuai kebutuhan sektor usaha yang beragam.

Handoko menambahkan, untuk memperluas jangkauan industri penjaminan, dibutuhkan ekosistem yang terintegrasi antara penjamin, perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan pemerintah. Dukungan regulasi yang adaptif, termasuk kemudahan akses data UMKM dan skema berbagi risiko, juga dinilai krusial.

“Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi keuangan UMKM menjadi faktor penting agar penjaminan dapat menjangkau pelaku usaha hingga ke daerah,” katanya.

Dalam konteks sinergi dengan lembaga keuangan, Jamkrindo juga menjalin kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk penjaminan kredit UMKM. Skema ini memberikan manfaat ganda, yakni mitigasi risiko bagi BPR sekaligus memperluas portofolio penjaminan bagi Jamkrindo.

Salah satu contoh kerja sama tersebut adalah dengan BPR Indra Candra dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat sejak 2022. Agustinus menyebutkan, hingga saat ini portofolio penjaminan dalam kerja sama tersebut tetap terjaga dengan baik dan belum terdapat pengajuan klaim

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian terhadap penguatan industri penjaminan seiring dengan besarnya peran sektor tersebut dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun, dan Pengawasan Khusus OJK Asep Iskandar mengungkapkan penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM pada Desember 2025 baru mencapai 18,42% dari total pembiayaan dari berbagai lembaga jasa keuangan.

Menilik datanya, porsi tersebut setara dengan Rp1.809,33 triliun. Adapun, kredit terbesar diberikan oleh bank umum sebesar Rp1.505,31 triliun dan diikuti oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp149,28 triliun.

“Tentu mungkin dengan melihat angka ini sebetulnya ada hal yang bisa ditingkatkan lagi terkait dengan porsi pembiayaan UMKM dari para lembaga jasa keuangan,” katanya dalam acara daring dengan tema ‘Penguatan Ekosistem Penjaminan Kredit UMKM untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’, Kamis (16/4/2026).

Asep berpendapat bahwa alasan utama yang membuat UMKM terbatas dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan seperti agunan.

“Dan kendala administrasi yang terkait dengan kegiatan usahanya, sehingga dinilai unbankable,” bebernya.

Oleh sebab itu, OJK menilai keberadaan industri penjaminan menjadi jembatan bagi sektor UMKM kepada lembaga penyalur pembiayaan dalam memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial, untuk mendukung UMKM yang feasible namun unbankable menjadi bankable.

Asep mengatakan, sebenarnya ada tiga peran perusahaan penjaminan dalam rangka menunjang UMKM. Pertama, untuk bisa meningkatkan ketertarikan atau attractiveness dari UMKM bagi sektor pembiayaan.

“Kemudian akses terhadap lembaga pembiayaan [accessibility], yang mana dengan bantuan perusahaan penjaminan aksesnya semakin dibuka atau ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk membangun kapasitas serta kelola dan manajemen risiko pada sektor UMKM,” ungkapnya.

Oleh karena itu, OJK sudah menerbitkan Peta Jalan (Roadmap) Industri Penjaminan 2024—2028 yang target makronya adalah terciptanya pemurnian usaha penjaminan, 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi, dan proporsi outstanding penjaminan terhadap PDB meningkat menjadi 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan permodalan perusahaan penjaminan masih menjadi kendala industri untuk bisa berkembang.

Ketua Asippindo Achmad Ivan S. Soeparno mengatakan di saat perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida membutuhkan tambahan modal, akan melewati proses yang tidak mudah dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Dia bercerita, pemda kerap kali bertanya bila Jamkrida diberi tambahan modal maka apa hasil yang akan didapatkan Pemda dan apakah hasilnya akan lebih besar dari deposito.

“Sehingga memang kami akui, teman-teman kami di asosiasi ini mengalami kendala permodalan karena memang proses untuk mendapatkan tambahan modal itu sangat luar biasa,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran penjaminan Kredit dalam Ekosistem Industri Jasa Keuangan, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Terlebih, Achmad meneruskan dengan adanya POJK Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, perusahaan penjaminan termasuk Jamkrida harus memiliki minimal modal sebesar Rp250 miliar.

Tantangan kedua yang dia soroti mengenai subrogasi atau hak perusahaan penjaminan mengambil alih hak tagih kreditur setelah perusahaan penjaminan membayarkan klaim penjaminan kepada pihak yang dijamin.

Achmad menjelaskan bisnis penjaminan itu terletak pada proses pembayaran klaim yang bersifat sementara karena seharusnya diikuti dengan pemulihan melalui subrogasi. Namun, hingga kini hak subrogasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

“Padahal itu hak kita sebagai perusahaan penjaminan dan itu terjadi tidak hanya di Jamkrindo, di seluruh perusahaan Jamkrida juga. Padahal sudah jelas, kita bayar klaim itu cuma temporary. Itu kan modal bisnisnya penjaminan dan itu belum terjadi saat ini,” bebernya.

Achmad meneruskan kendala ketiga adalah ada isu mengenai perusahaan penjaminan ulang di Indonesia yang saat ini ada satu-satunya, yakni Sinar Mas.

“Penjaminan ulang Sinar Mas kapasitasnya terbatas, modalnya hanya Rp500 miliar. Artinya dia hanya bisa menjamin ulang 40 kali, Rp20 triliun,” ucapnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat perusahaan penjaminan termasuk Jamkrindo tidak dapat memperoleh penjaminan ulang secara optimal, mengingat total portofolio penjaminannya hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Meski begitu, Achmad menyebut kendala-kendala tersebut sudah disadari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya melalui penerbitan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028.

“Ya memang tahapnya itu masih panjang ya. Karena tahun ini saja, tahun 2025-2026 itu OJK fokusnya untuk memperbaiki tata kelola penjaminan. Kemudian memperbaiki manajemen risiko di perusahaan penjaminan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada November 2025 OJK mencatat nilai aset industri penjaminan mencapai Rp47,63 triliun atau tumbuh 2,03% year-on-year (YoY).

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan sebesar Rp7,38 triliun, turun 7,96% YoY. Kemudian, nilai klaim penjaminan sebesar Rp6,61 triliun, terkontraksi sebesar 16,95% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini target Roadmap Penjaminan 2024–2028, yakni porsi portofolio UMKM sebesar 90% dapat tercapai pada 2028.

Optimistis tersebut didasarkan pada capaian kontribusi penjaminan kepada sektor UMKM yang telah mencapai sekitar 70,55% dari total portofolio penjaminan hingga Oktober 2025.

“Dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi sekitar 5% per tahun,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Selain itu, Ogi menjelaskan peluang utama untuk mencapai target tersebut antara lain berasal dari dukungan industri penjaminan terhadap program-program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kemudian, imbuhnya, implementasi POJK 11/2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, khususnya terkait penguatan permodalan dan peningkatan gearing ratio juga akan meningkatkan kapasitas penjaminan industri secara signifikan.

Di samping optimistisnya tersebut, Ogi membeberkan masih ada tantangan yang perlu dihadapi industri penjaminan ke depannya.

“Tantangan yang dihadapi antara lain kebutuhan penguatan permodalan, khususnya bagi perusahaan penjaminan daerah [Jamkrida], seiring dengan meningkatnya risiko kredit UMKM,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ogi menyebut pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas dan tata kelola industri agar peran penjaminan sebagai katalisator akses pembiayaan UMKM dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menilik Roadmap Penjaminan 2024–2028, capaian 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM adalah cara untuk mencapai visi terwujudnya industri penjaminan yang sehat, terpercaya dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, OJK mencatat pada Oktober 2025 nilai aset industri penjaminan tumbuh 3,17% year-on-year (YoY) menjadi Rp48,02 triliun.

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan menyentuh Rp6,55 triliun atau turun 10,50% YoY. Adapun, nilai klaim penjaminan juga mengalami penurunan sebesar 15,73% YoY menjadi Rp6,01 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri penjaminan untuk menerapkan sejumlah langkah strategis di tengah kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, menyampaikan tingkat NPL kredit UMKM yang masih relatif tinggi berpotensi berdampak pada industri penjaminan. "[Hal ini] karena risiko kredit perbankan turut memengaruhi klaim yang harus ditanggung perusahaan penjaminan," jelasnya dalam jawaban tertulis pada Rabu (26/11/2025).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan kredit macet di sektor UMKM, OJK pun mendorong industri penjaminan menerapkan langkah strategis, di antaranya membentuk pencadangan klaim yang cukup dan konservatif dan memantau pengakuan pendapatan secara aktual dengan memperhitungkan liabilitas masa depan.

Kemudian, mengoptimalkan recovery klaim melalui subrogasi. "Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan dan ketahanan industri penjaminan secara keseluruhan," ujar Ogi.

Sementara itu, sebelumnya OJK mengungkapkan rasio NPL UMKM tertinggi dibandingkan dengan kategori kredit lain, meski menunjukkan sinyal perbaikan dari sisi kredit berisiko (loan at risk/LaR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan rasio NPL UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan menjadi 4,43%. Angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 4,41% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,05%.

“Kualitas kredit UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan rasio NPL menjadi 4,43%,” ungkap Dian dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (18/9/2025).

Namun, Dian menyebut bahwa rasio kredit berisiko atau LaR justru mencatat perbaikan. Pada Juli 2025, LaR UMKM turun ke level 12,70%, lebih rendah dibanding posisi sebelum pandemi sebesar 12,74%. Angka itu juga lebih rendah dibanding Juni 2025 sebesar 12,82%.

Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit UMKM, meski masih ada tantangan pada rasio NPL UMKM yang relatif tinggi. “Rasio loan at risk atau LaR UMKM menurun secara bulanan, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit,” ujarnya.

Adapun, Dian mengungkap bahwa kredit korporasi menjadi kredit dengan NPL terendah yakni sebesar 1,44%, sedangkan kredit konsumtif memiliki LaR terendah yaitu 8,29% pada Juli 2025.

Kendati memiliki LaR terendah, Dian mengatakan bahwa rasio kredit bermasalah pada kategori ini dalam tren meningkat utamanya sejak 2025. Tercatat pada Juli 2025, NPL kredit konsumtif meningkat menjadi 2,31%. Angka ini meningkat dibanding bulan lalu 2,25% dan Juli 2024 yang berada pada level 1,87%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan (IJP) adalah cara regulator untuk meningkatkan stabilitas industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi berpendapat hal tersebut dilakukan agar iklim usaha yang sehat dan kompetitif bisa terjaga.

“Penetapan batas bawah IJP tersebut diperkirakan dapat membantu mencegah perang tarif yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas layanan penjaminan,” katanya kepadaBisnis, Senin (17/11/2025).

Sebab demikian, pria yang juga merupakan Direktur Utama Jamkrida Jakarta ini menegaskan Asippindo mendukung rencana OJK tersebut, mengingat perkiraannya akan dapat menstabilkan industri.

Agus meneruskan, hingga kini formula penetapan batas bawah IJP belum dibicarakan secara khusus di asosiasinya. Namun, dia yakin regulator akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan batas bawah IJP seperti biaya operasional, risiko, dan kebutuhan pasar.

“Asippindo mungkin meminta OJK untuk mempertimbangkan dan mengkaji secara serius terkait dampak kebijakan ini terhadap industri penjaminan dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan industri,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menyoroti fenomena perang tarif IJP mungkin saja terjadi meskipun sebenarnya tidak tampak muncul di permukaan. Dia menilai perang tarif IJP yang terjadi dan dibiarkan mungkin saja dapat menggerus kesehatan perusahaan penjaminan

“Ini karena dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan risiko kerugian. Penetapan batas bawah IJP mungkin juga untuk mencegah fenomena ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP.

Semula, dia menyebut POJK 11 Tahun 2025 tidak mewajibkan perusahaan penjaminan menggunakan jasa aktuaria. Namun, jasa ini dinilai penting untuk menetapkan harga IJP.

Berdasarkan catatannya, sebagian besar Jamkrida belum menggunakan jasa aktuaria karena pertimbangan biaya dan skala bisnis, sedangkan perusahaan dengan kapasitas besar sudah menerapkannya.

“Ke depannya, OJK bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP guna menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Ogi dałam lembar jawaban RDK September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi yang akan menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan (IJP) untuk industri penjaminan.

Direktur Utama Jamkrida Jakarta Agus Supriadi berpendapat kebijakan itu dapat menjaga stabilitas industri penjaminan, terutama dalam mencegah persaingan tarif yang tidak sehat.

“Dengan adanya batas bawah, perusahaan penjaminan dapat beroperasi dengan standar minimal yang menjamin keberlanjutan usaha, kualitas penjaminan, serta kemampuan memenuhi kewajiban kepada mitra dan terjamin,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Dia meneruskan, bila batas IJP ini diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan segmen pasar, maka dampak terhadap penjualan produk UMKM dapat tetap positif.

Kendati demikian, dia mengingatkan perlunya antisipasi potensi penyesuaian harga di awal penerapan. Sebab itu, menurutnya perlu sosialisasi kepada mitra lembaga keuangan agar tidak menurunkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Kami berharap agar dalam proses penetapan batas bawah IJP, dilakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan kapasitas lembaga penjaminan di setiap daerah, termasuk Jamkrida di berbagai provinsi,” ucap Agus.

Tak sampai di situ, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) ini menyarankan bahwa fleksibilitas perlu diberikan untuk segmen tertentu seperti UMKM dan koperasi, supaya tidak menghambat perluasan akses penjaminan bagi sektor produktif.

Lebih jauh, Agus turut membeberkan tantangan utama dalam penetapan tarif IJP ini adalah ketidakseimbangan antara risiko dan harga pasar. Baginya, masih sering terjadi kompetisi tarif yang terlalu agresif di antara lembaga penjaminan.

“Yang mana penetapan IJP lebih berorientasi pada volume bisnis daripada pada prinsip manajemen risiko. Selain itu, terdapat variasi karakteristik portofolio dan segmen usaha [terutama pada sektor UMKM], yang membuat sulit diterapkannya satu standar tarif yang mencerminkan tingkat risiko secara akurat,” jelasnya.

Untuk menghadapi itu, Jamkrida Jakarta selalu berupaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing. Kemudian, penetapan IJP pun dilakukan berdasarkan analisis risiko yang komprehensif.

“Selain itu, perusahaan juga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, agar nilai tambah yang diberikan tidak semata-mata bergantung pada tarif, tetapi juga pada kecepatan layanan, transparansi, dan pendampingan kepada mitra,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP.

Semula, dia menyebut POJK 11 Tahun 2025 tidak mewajibkan perusahaan penjaminan menggunakan jasa aktuaria. Namun, jasa ini dinilai penting untuk menetapkan harga IJP.

Berdasarkan catatannya, sebagian besar Jamkrida belum menggunakan jasa aktuaria karena pertimbangan biaya dan skala bisnis, sedangkan perusahaan dengan kapasitas besar sudah menerapkannya.

“Ke depannya, OJK bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP guna menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Ogi dałam lembar jawaban RDK September 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menyatakan komitmennya memperkuat peran penjaminan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari dalam kegiatan media gathering di Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/10/2025).

“Jamkrindo sebagai anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) fokus pada penjaminan UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bari.

Ia menambahkan, Jamkrindo terus menjalankan mandat pemerintah untuk memperluas akses penjaminan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Komisaris Independen Jamkrindo Muhammad Muchlas Rowi mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara penjaminan dan asuransi. “Penjaminan dan asuransi adalah dua hal yang berbeda. Tugas kami memastikan publik memahami fungsi penjaminan,” ujarnya.

Muchlas menyebut kinerja Jamkrindo tetap stabil dalam beberapa tahun terakhir. “Sejak 2019 hingga sekarang, kinerja Jamkrindo terus meningkat,” katanya.

Managing Partner BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menilai Jamkrindo memiliki peran penting dalam memperkuat akses pembiayaan UMKM. “Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60 persen, dan lebih dari 95 persen pelaku usaha berada di sektor ini,” ujarnya.

Menurut Toto, industri penjaminan berfungsi memberi akses pembiayaan bagi UMKM yang layak secara bisnis tetapi belum memenuhi syarat administratif perbankan. Ia menilai industri penjaminan juga dapat membantu pelaku UMKM naik kelas melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Toto mencontohkan praktik di Korea Selatan melalui lembaga Korea Credit Guarantee Fund (Kodit) yang berhasil mendorong usaha kecil berkembang menjadi perusahaan besar. “Pendekatan serupa dapat diterapkan di Indonesia untuk memperkuat sektor penjaminan,” kata Toto.