GAZA - Militer Israel pada hari Sabtu mengatakan membunuh kepala sayap militer Hamas dalam serangan udara di Gaza sehari sebelumnya, pejabat Hamas paling senior yang tewas oleh Israel sejak perjanjian gencatan senjata yang didukung AS pada bulan Oktober yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran.

Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara dengan syarat anonim, mengkonfirmasi bahwa Izz al-Din al-Haddad, yang lahir pada tahun 1970, tewas dalam serangan tersebut. Juru bicara Hamas Gaza, Hazem Qassem, kemudian mengatakan dalam pernyataan video yang dipublikasikan di Facebook bahwa Haddad telah meninggal, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Di Masjid Martir Al Aqsa di Gaza tengah, pemakaman bersama diadakan pada hari Sabtu untuk Haddad, istrinya, dan putri mereka yang berusia 19 tahun. Belum jelas bagaimana mereka meninggal.

Israel melakukan setidaknya dua serangan di Gaza pada hari Jumat, menewaskan tujuh warga Palestina, termasuk tiga wanita dan satu anak, menurut petugas medis setempat. Sebuah sumber Palestina mengatakan Haddad tewas dalam serangan Israel di sebuah gedung apartemen.

Militer Israel mengatakan bahwa Haddad tewas dalam apa yang mereka sebut sebagai serangan tepat sasaran di Kota Gaza. Israel telah berulang kali melakukan serangan di Gaza sejak gencatan senjata dimulai.

Siapa Izz al-Din al-Haddad? Arsitek Perang Hamas yang Tewas Dibom Israel

1. Pernah Disebut sebagai Kandidat Pemimpin Hamas

Izz al-Din al-Haddad berpotensi memimpin Hamas setelah serangan udara Israel baru-baru ini melenyapkan komandan-komandan kunci, termasuk Muhammad Sinwar. Al-Haddad, anggota lama Dewan Militer Hamas, kini tampaknya menjadi komandan paling senior yang tersisa dari kepemimpinan Gaza pra-perang kelompok tersebut.

Izz al-Din al-Haddad muncul sebagai tokoh kunci yang diperkirakan akan memimpin Hamas setelah serangkaian serangan udara Israel yang mematikan melenyapkan hampir semua komandan senior kelompok tersebut, lapor Jerusalem Post.

Di antara mereka yang tewas adalah Muhammad Sinwar, kepala sayap militer Hamas, yang telah mengambil alih setelah kematian para pemimpin puncak Yahya Sinwar dan Muhammad Deif pada tahun 2024.

Al-Haddad adalah anggota lama Dewan Militer Hamas, dan sekarang tampaknya menjadi komandan paling senior yang tersisa dari kepemimpinan Gaza pra-perang kelompok tersebut.

2. Memimpin Brigade Izz al-Din al-Qassam

Menurut Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, al-Haddad telah lama menjadi anggota Dewan Militer Hamas. Dia telah memimpin Brigade Izz al-Din al-Qassam di Kota Gaza sejak 2021 dan, pada November 2023, juga memimpin brigade Gaza utara Hamas.

Al-Haddad kini diyakini sebagai anggota terakhir yang masih hidup dari lima komandan brigade asli di Gaza, seperti yang dilaporkan The Jerusalem Post, menjadikannya tokoh paling senior yang tersisa untuk mengawasi operasi militer Hamas.

3. Arsitek Serangan 7 Oktober ke Israel

The Times melaporkan bahwa al-Haddad terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober terhadap Israel, mendistribusikan instruksi tertulis kepada para komandan pada malam sebelum operasi. Ia juga memainkan peran kunci dalam menangani sandera dan infrastruktur selama gencatan senjata, dilaporkan mengawasi upaya pembangunan kembali sipil dan militer di Gaza.

Al-Haddad dikatakan telah selamat dari enam upaya pembunuhan Israel dan dikenal sebagai sosok yang tidak mencolok. Hadiah sebesar USD750.000 sebelumnya telah ditawarkan untuk penangkapannya, dan ia dilaporkan membatasi komunikasinya untuk menghindari pelacakan.

The Times mengatakan ia memiliki hak veto atas proposal pembebasan sandera, termasuk yang saat ini sedang dibahas, dan mengendalikan kelompok yang bertanggung jawab atas penahanan sandera Israel.

Setelah pembunuhan Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan sekarang Muhammad Sinwar, Hamas mendapati dirinya hanya memiliki sedikit tokoh senior yang tersisa. Yahya Sinwar, dalang serangan 7 Oktober, tewas dalam pertempuran pada akhir tahun 2024. Adik laki-lakinya, Muhammad Sinwar, menjadi pemimpin de facto hingga kematiannya pada bulan Mei.

GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

GAZA - Empat puluh satu warga Palestina tiba di Gaza melalui penyeberangan Rafah, menjadi kelompok pengungsi ketujuh yang melakukan perjalanan sejak pembukaan kembali sebagian titik transit utama awal bulan ini, sebuah proses yang sangat lambat dan diwarnai oleh kendali militer Israel.

Kelompok pengungsi yang kembali tiba pada Selasa malam dengan bus Organisasi Kesehatan Dunia, dan dibawa ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, menurut laporan tim Al Jazeera di lapangan.

Seperti mereka yang sebelumnya telah melakukan perjalanan tersebut, para pengungsi yang kembali menggambarkan bahwa mereka mengalami penggeledahan dan interogasi yang memalukan oleh militer Israel, yang mengendalikan sisi Palestina dari titik penyeberangan utama tersebut.

Penyeberangan Rafah di perbatasan dengan Mesir – satu-satunya jalan masuk atau keluar dari wilayah tersebut bagi hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa – ditutup oleh otoritas Israel selama sebagian besar perang genosida dan baru dibuka kembali sebagian pada tanggal 2 Februari.

Dengan pembukaannya kembali, yang merupakan syarat utama dari kesepakatan "gencatan senjata" yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang, Israel mengizinkan sejumlah kecil orang yang telah disetujui sebelumnya dan diperiksa secara ketat untuk melakukan perjalanan, memungkinkan warga Palestina yang telah pergi selama perang dan terdampar di luar untuk kembali, dan memungkinkan pemindahan pasien yang sangat membutuhkan perawatan medis di negara lain.

Dengan kedatangan terbaru, 172 warga Palestina telah kembali ke Jalur Gaza sejak penyeberangan dibuka kembali, sementara hanya 250 orang – pasien yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri, dan pendamping mereka – yang telah pergi, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.

Laju evakuasi medis sejak pembukaan kembali sebagian perbatasan lebih lambat daripada jumlah yang dijanjikan – perjanjian “gencatan senjata” menyebutkan 50 pasien meninggalkan Jalur Gaza setiap hari, masing-masing didampingi oleh dua anggota keluarga – jauh dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 pasien yang membutuhkan perawatan medis di negara lain.

Sistem perawatan kesehatan Gaza telah hancur akibat perang genosida Israel di wilayah tersebut, dengan 22 rumah sakit tidak beroperasi dan 1.700 pekerja medis tewas, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sementara itu, meskipun perjanjian “gencatan senjata” yang seharusnya diterapkan pada bulan Oktober, serangan Israel terus menargetkan Jalur Gaza hampir setiap hari.

Pada hari Rabu, serangan udara dan penembakan artileri Israel menargetkan daerah-daerah di bawah kendali militer Israel di sebelah timur Khan Younis di selatan Jalur Gaza, menurut laporan tim Al Jazeera di lapangan.

Pelanggaran terbaru terhadap "gencatan senjata" terjadi setelah setidaknya tujuh warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Selasa.

Di antara para korban terdapat setidaknya tiga orang yang tewas akibat tembakan artileri dan senjata Israel di Gaza tengah, dan satu orang lagi tewas akibat tembakan tentara Israel di utara Khan Younis.

Serangan itu terjadi ketika Israel mengumumkannya telah menyetujui pengusiran paksa dua warga Palestina yang dihukum karena kejahatan di Israel ke Gaza, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia.

Langkah ini merupakan implementasi pertama dari undang-undang yang disahkan pada Februari 2023 yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan dan deportasi mereka yang dihukum karena "terorisme".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal X bahwa ia telah menandatangani perintah pencabutan kewarganegaraan dan deportasi untuk dua warga Palestina Israel yang diduga melakukan serangan penusukan dan penembakan.

“Saya berterima kasih kepada pemimpin koalisi [Ofir Katz] karena telah memimpin undang-undang yang akan mengusir mereka dari Negara Israel, dan masih banyak lagi yang seperti mereka yang akan menyusul,” tulis Netanyahu.

Kedua pria yang akan dideportasi diidentifikasi dalam pernyataan dari Katz sebagai Mahmoud Ahmad, yang dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena menembak tentara dan warga sipil Israel, dan Mohammed Ahmad Hussein al-Halsi, yang dijatuhi hukuman 18 tahun pada tahun 2016 karena menusuk wanita lanjut usia di Armon HaNatziv.

Media Israel melaporkan bahwa keduanya akan dikirim ke Gaza setelah masa hukuman mereka selesai.

Adalah, sebuah pusat hukum untuk hak-hak Palestina di Israel, telah mengutuk langkah tersebut.

“Perintah deportasi ini memungkinkan warga Palestina Israel untuk diasingkan secara fisik dari tanah air mereka,” kata Adalah dalam sebuah pernyataan.

“Pemerintah telah mengubah hak asasi manusia yang paling mendasar menjadi izin bersyarat yang dapat dicabut sesuka hati,” kata kelompok tersebut.

Menggambarkan langkah tersebut sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya”, Adalah mengatakan tindakan Israel “melanggar larangan internasional absolut terhadap tanpa kewarganegaraan dan menghancurkan perlindungan dasar kewarganegaraan yang paling mendasar”.

GAZA - Gedung Putih telah mengumumkan anggota pertama "Dewan Perdamaian" Gaza, dan daftar nama tersebut tidak akan banyak menghilangkan kritik dari beberapa pihak bahwa rencana presiden AS tersebut, pada intinya, menyerupai solusi kolonial yang dipaksakan kepada rakyat Palestina.

Masih ada beberapa hal yang belum diketahui - yaitu siapa lagi yang mungkin ditambahkan, dan struktur pasti dari tata letak yang saat ini agak rumit.

Mengapa Nama-nama Besar di Dewan Perdamaian Gaza Hanya Melegitimasi Status Kolonial?

1. Tidak Ada Tokoh Palestina

Sejauh ini, tidak ada nama Palestina yang termasuk dalam dua dewan senior terpisah yang telah diumumkan secara resmi.

Melansir BBC, salah satunya adalah "Dewan Eksekutif pendiri", dengan fokus tingkat tinggi pada investasi dan diplomasi. Yang lainnya, yang disebut "Dewan Eksekutif Gaza", bertanggung jawab untuk mengawasi semua pekerjaan di lapangan dari kelompok administratif lain, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).

Komite tersebut terdiri dari warga Palestina yang konon teknokratis dan apolitis, dipimpin oleh Dr. Ali Shaath, seorang insinyur sipil yang pernah memegang posisi menteri di Otoritas Palestina.

2. Tony Blair Jadi Biang Masalah

Namun dari tujuh anggota Dewan Eksekutif pendiri, enam di antaranya adalah warga Amerika - termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan anggota lingkaran dalam Trump lainnya seperti menantunya Jared Kushner, dan Steve Witkoff, yang merupakan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, tetapi juga teman presiden dan sesama pengembang real estat.

Ajay Banga, presiden Bank Dunia, agak berbeda karena merupakan warga negara AS kelahiran India. Sementara itu, Sir Tony Blair adalah mantan Perdana Menteri Inggris, dan keterlibatannya kemungkinan akan semakin memicu kekhawatiran tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan beroperasi.

Selama beberapa minggu terakhir, kritik terhadap kemungkinan dimasukkannya Sir Tony datang dari tokoh-tokoh seperti politisi terkemuka Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal Inisiatif Nasional Palestina, dan laporan surat kabar yang mengutip pejabat anonim dari negara-negara Arab di kawasan tersebut.

Peran sentral Sir Tony dalam perang Irak, ditambah dengan sejarah kolonial Inggris sendiri di Timur Tengah, dianggap oleh lawan-lawannya membuatnya sama sekali tidak cocok.

3. Ditolak Orang yang Berkecimpung di Palestina

Francesca Albanese, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, menulis di media sosial tahun lalu: "Tony Blair? Tidak mungkin. Jangan ganggu Palestina."

Bahkan Trump tampaknya mengakui masalah ini.

"Saya selalu menyukai Tony, tetapi saya ingin memastikan bahwa dia adalah pilihan yang dapat diterima oleh semua orang," kata presiden Oktober lalu.

GAZA - Para mahasiswa di Universitas Islam Gaza telah kembali mengikuti kelas tatap muka untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Itu upaya menavigasi kampus yang telah berubah menjadi lokasi pengungsian massal dan kehancuran total akibat perang genosida Israel terhadap wilayah Palestina yang terkepung.

Universitas di Kota Gaza ini, yang dibuka kembali setelah gencatan senjata Oktober lalu, kini menampung sekitar 500 keluarga pengungsi yang berlindung di dalam bangunan yang hancur akibat serangan Israel yang tiada henti.

Tenda-tenda tersebar di lahan tempat aula kuliah pernah berdiri, sebuah ilustrasi nyata dari krisis ganda Gaza, yaitu tunawisma dan runtuhnya sistem pendidikan.

“Kami datang ke sini setelah mengungsi dari Jabalia karena kami tidak punya tempat lain untuk pergi,” kata Atta Siam, salah satu dari mereka yang mencari perlindungan di kampus. “Tetapi tempat ini untuk pendidikan. Ini bukan dimaksudkan sebagai tempat berlindung – ini adalah tempat bagi anak-anak kami untuk belajar.”

10 Negara yang Menampilkan Burung dan Hewan di Bendera Nasional



Dimulainya kembali sebagian kegiatan perkuliahan telah membangkitkan harapan bagi ribuan mahasiswa, meskipun kondisinya jauh dari gambaran universitas yang berfungsi dengan baik.

UNESCO memperkirakan lebih dari 95 persen kampus pendidikan tinggi di Gaza telah rusak parah atau hancur sejak perang dimulai pada Oktober 2023.

Mahasiswa kedokteran tahun pertama, Youmna Albaba, mengatakan ia bermimpi untuk kuliah di universitas yang dilengkapi dengan baik.

“Saya membutuhkan tempat di mana saya dapat fokus, yang sepenuhnya memenuhi syarat dalam segala hal,” katanya. “Tetapi saya belum menemukan apa yang saya bayangkan di sini. Namun, saya masih memiliki harapan karena kami membangun semuanya dari awal.”

Apa yang disebut oleh kelompok hak asasi manusia dan para ahli PBB sebagai “scholasticide” – penghancuran sistematis sistem pendidikan – telah menyebabkan lebih dari 750.000 siswa Palestina tidak bersekolah selama dua tahun ajaran berturut-turut, menurut organisasi yang berbasis di Gaza, Al Mezan Center for Human Rights.

Angka-angka terbaru menggambarkan gambaran yang menghancurkan – 494 sekolah dan universitas telah sebagian atau seluruhnya hancur, dengan 137 di antaranya menjadi puing-puing. Korban jiwa termasuk 12.800 siswa yang tewas, bersama dengan 760 guru dan staf pendidikan, dan 150 akademisi dan peneliti, lapor Al Mezan pada bulan Januari.

Universitas Isra, yang merupakan universitas terakhir yang masih berfungsi di Gaza, dihancurkan oleh pasukan Israel pada Januari 2024.

Di Universitas Islam, para profesor berimprovisasi dengan sumber daya apa pun yang tersisa di tengah pemadaman listrik, kekurangan peralatan, dan lingkungan belajar yang tidak memadai. Dr. Adel Awadallah menggambarkan menutupi dinding yang terbuka dengan lembaran plastik untuk menampung sebanyak mungkin siswa. “Kami meminjam motor untuk menghasilkan listrik guna mengoperasikan peralatan universitas,” katanya.

Dengan hanya empat ruang kelas yang beroperasi, ribuan siswa bergantung pada pengaturan darurat ini untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Para ahli PBB memperingatkan pada April 2024 bahwa skala kehancuran tersebut mungkin merupakan upaya yang disengaja untuk menghancurkan fondasi masyarakat Palestina.

“Ketika sekolah dihancurkan, begitu pula harapan dan impian,” bunyi pernyataan mereka, menyebut pola serangan tersebut sebagai kekerasan sistematis terhadap infrastruktur pendidikan.

Tantangan tersebut meluas melampaui kehancuran fisik. Keluarga yang berjuang untuk mendapatkan makanan, air, dan obat-obatan mendapati bahwa mendukung pendidikan anak-anak hampir mustahil.

Inisiatif pembelajaran jarak jauh oleh Kementerian Pendidikan dan UNRWA telah terhambat. Akibat pemadaman listrik, gangguan internet, dan pengungsian yang terus berlanjut.

Namun para mahasiswa tetap bertahan. Terlepas dari trauma lebih dari dua tahun pemboman Israel dan kehilangan anggota keluarga, mereka secara konsisten menganggap kembali ke sekolah sebagai prioritas utama, kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan normal dan masa depan mereka.

Seperti yang dikatakan Youmna Albaba, seorang mahasiswi kedokteran, “Terlepas dari semua ini, saya senang karena saya mengikuti kuliah secara langsung. Kami membangun semuanya dari awal.”

GAZA - Hamas diperkirakan akan menyerahkan jenazah tawanan Israel terakhir yang ditahan di Gaza dalam beberapa hari mendatang dan telah berkomentar bahwa mereka terbuka untuk membahas "pembekuan" senjata mereka guna memfasilitasi masuknya fase kedua gencatan senjata.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa fase kedua akan sulit dicapai tetapi dapat dimulai segera bulan ini.

Namun, Israel telah menyerang Gaza sepanjang fase pertama, menewaskan setidaknya 360 warga Palestina, dan masih membatasi masuknya bantuan, dengan jumlah yang diizinkan jauh di bawah yang disepakati.

Akankah Israel dan Hamas Siap Masuk Fase Kedua Gencatan Senjata?

1. Israel Tidak Mematuhi Gencatan Senjata

Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober, Israel telah melanggarnya lebih dari 590 kali, menewaskan setidaknya 360 warga Palestina, dan menyebabkan total korban tewas di Gaza akibat serangan selama dua tahun menjadi lebih dari 70.000 orang.

Melansir Al Jazeera, pada tahap pertama – berdasarkan rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump – Israel diharuskan menghentikan perang genosida di Gaza, menarik pasukannya, mengizinkan bantuan masuk, dan menukar ratusan tahanan Palestina dengan sisa tawanan yang masih ditahan di Gaza.

Berbicara sebulan setelah menyetujui gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang Israel di Gaza "belum berakhir" dan bahwa Hamas "akan dilucuti".

Sepanjang perang genosida Israel di Gaza, para pejabat Israel telah berjanji untuk "menghancurkan" Hamas dan mengklaim bahwa pemboman Israel, yang sebagian besar telah menewaskan warga sipil menurut penghitungan Israel sendiri, bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Israel Tidak Menarik Diri dari Gaza

Berdasarkan ketentuan perjanjian, Israel awalnya menarik pasukannya kembali ke belakang apa yang disebutnya "garis kuning".

Membentang di tepi daratan Jalur Gaza, garis kuning yang tidak jelas batasnya memisahkan wilayah Gaza yang dikuasai tentara Israel dan wilayah yang dikuasai Hamas.

Hamas menuduh Israel mendorong garis kuning lebih jauh ke Gaza "setiap hari", menggusur mereka yang berada di sisi yang salah dan membunuh warga Palestina, termasuk anak-anak, yang mendekati batas yang tidak jelas.

3. Israel Masih Memblokade Bantuan ke Gaza

Blokade penuh Israel terhadap Gaza tahun ini menyebabkan bencana kelaparan yang direkayasa yang diakui oleh Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB di Kota Gaza pada bulan Agustus.

Sejak gencatan senjata, Israel telah mengizinkan sedikit lebih banyak bantuan masuk, meskipun jauh lebih sedikit daripada kebutuhan Gaza dan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Badan-badan bantuan melaporkan bahwa situasi masih memprihatinkan, meskipun kasus malnutrisi mulai menurun.

UNICEF dan mitranya pada bulan Oktober mengidentifikasi hampir 9.300 anak di bawah usia lima tahun dengan malnutrisi akut, lima kali lipat dari tingkat yang dilaporkan selama gencatan senjata sebelumnya pada bulan Februari.

"Sebagian besar barang yang masuk bersifat komersial [bukan kemanusiaan] – artinya badan-badan bantuan besar, termasuk UNRWA, tidak sampai ke sana," kata Tamara Alrifai, direktur hubungan eksternal untuk badan bantuan utama Gaza, UNRWA.

4. Netanyahu Klaim Perang Belum Berakhir

Mempertimbangkan tindakan Israel di masa lalu – termasuk secara sepihak melanggar gencatan senjata awal tahun ini dan Netanyahu mengatakan perang belum berakhir – hal itu masih belum pasti.

Menurut banyak kritikus Netanyahu, sebagian besar genosida yang dilancarkan Israel di Gaza telah dibentuk oleh situasi politiknya sendiri.

Namun hal itu membuatnya lebih bergantung pada pemerintahan Trump, yang mendukung gencatan senjata, untuk melindunginya.

"Israel tidak pernah memiliki pemimpin yang berada di posisi yang lebih lemah, sehingga AS tidak akan pernah memiliki peluang yang lebih baik untuk mendorong kesepakatan mereka," kata Yossi Mekelberg, seorang konsultan senior di Chatham House, seraya menyebutkan ancaman-ancaman terhadap PM yang mungkin dapat diselamatkannya dengan dukungan Trump.

Netanyahu telah mengajukan petisi kepada Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberinya pengampunan dalam persidangan korupsi yang sedang berlangsung. Trump juga telah meminta Herzog untuk mengampuni Netanyahu.

Netanyahu juga dapat menggunakan Trump sebagai alasan jika anggota pemerintahan sayap kanannya marah dengan berakhirnya perang di Gaza.

“Netanyahu selalu dapat mengangkat bahu dan berkata, ‘Bukan saya, tapi Trump,'” kata Mekelberg.

5. Mewujudkan Pasukan Stabilisasi Internasional

Fase kedua dari kesepakatan ini menyangkut tata kelola Gaza pascaperang. Kerangka kerja yang paling rinci sejauh ini adalah rencana yang didukung AS, yang sekarang sebagian didukung oleh DK PBB.

Rencana tersebut menetapkan fase transisi di mana para teknokrat Palestina – bukan faksi politik – akan menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Pekerjaan mereka akan diawasi oleh “Dewan Perdamaian” multinasional, dan didukung oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas menangani keamanan dan demiliterisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan rekonstruksi Gaza dan mencegah kembalinya negara-negara bersenjata. konflik.

Namun Hamas dan kelompok Palestina lainnya telah menolak gagasan perwalian asing atas Gaza.

Mereka juga menentang resolusi DK PBB, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut "membuka jalan bagi pengaturan lapangan yang dipaksakan di luar kehendak nasional Palestina".

6. Negara Palestina Sulit Terwujud

Selain jumlah korban tewas yang terus meningkat di Gaza, tidak ada yang pasti.

Netanyahu, menurut para kritikusnya, adalah seorang oportunis sejati, yang masih menyeimbangkan beberapa ancaman yang bersaing di dalam negeri.

Sementara itu, Trump dan para negosiator politiknya yang tidak berpengalaman yang berasal dari luar inti diplomatik AS mendapati diri mereka sedang menegosiasikan penyelesaian untuk genosida di Gaza dan perang di Ukraina.

Dan, apa pun kesepakatan yang disepakati, Israel hampir pasti akan terus menyerang Gaza kapan pun ia mau, seperti yang dilakukannya di Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Suriah, dan di tempat lain di kawasan itu.

Negara Palestina juga tampaknya tidak akan terwujud.

Mekelberg menunjukkan bahwa dengan begitu banyak potensi pergeseran Karena berbagai faktor, termasuk politik dalam negeri Israel, sulit untuk mengetahui apakah kesepakatan akhir dapat dicapai.

"Itu Netanyahu," kata Mekelberg.

"Korupsinya merusak segalanya, mulai dari legitimasinya terhadap sayap kanan ekstrem di dalam negeri hingga cara dia menerapkan wajib militer ultra-Ortodoks [Yahudi di militer Israel]. Terlalu berantakan. Tidak ada jalur yang jelas.

"Ditambah lagi dengan presiden AS yang juga tidak dapat diprediksi, hampir mustahil untuk memprediksi bagaimana ini akan terjadi."

GAZA - Sebuah media Israel melaporkan bahwa pengerjaan proyek kereta api yang menghubungkan Israel dengan Uni Emirat Arab berlanjut selama perang di Gaza dan kini telah mencapai tahap persiapan lanjutan.

Menurut i24, sebuah delegasi dari Kementerian Transportasi Israel, yang dipimpin oleh Menteri Miri Regev, melakukan kunjungan mendadak ke Abu Dhabi pada akhir pekan.

3 Alasan Negara Arab Ini Bangun Jalur Kereta Api ke Israel, Salah Satunya Perang Gaza Bukan Penghalang

1. Meningkatkan Perdagangan UEA dan Israel

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kereta api berkecepatan tinggi tersebut direncanakan untuk mendukung perdagangan antara negara-negara Teluk dan Israel.

Ditambahkan bahwa delegasi tersebut mengunjungi Abu Dhabi untuk memperkuat kerja sama regional yang dibutuhkan antara Arab Saudi dan Israel, seraya mencatat bahwa proyek tersebut diharapkan dapat menciptakan rute komersial yang akan menjadikan Israel pusat perdagangan utama.

2. Mengurangi Prosedur Birokrasi

Berdasarkan rencana yang dilaporkan, barang-barang akan meninggalkan Pelabuhan Mundra di India melalui laut ke UEA, kemudian dilanjutkan melalui darat melalui Arab Saudi dan Yordania sebelum mencapai Haifa, dari sana barang-barang tersebut dapat diangkut ke Eropa.

Media tersebut mengatakan bahwa truk-truk yang saat ini tiba dari UEA mencapai Pelabuhan Haifa melalui Jembatan Allenby, di mana mereka menghadapi prosedur birokrasi.

Rencana Israel bertujuan untuk memungkinkan truk-truk yang datang dari UEA memasuki Israel dengan persetujuan langsung dan tanpa prosedur administratif yang panjang.

3. Perang Gaza Bukan Penghalang

Media Israel, termasuk Channel 15 dan Yedioth Ahronoth, mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek kereta api rahasia yang menghubungkan Uni Emirat Arab (UEA) dan "Israel" terus berlanjut bahkan selama perang di Gaza.

Channel 15 mengonfirmasi bahwa pembangunan jalur kereta api telah mencapai tahap lanjut dan dilakukan secara diam-diam selama konflik.

Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa perundingan mengenai proyek yang disebut "Jalur Kereta Api Perdamaian" dihidupkan kembali, menyoroti kunjungan rahasia Menteri Perhubungan Israel Miri Regev ke UEA pekan lalu untuk bertemu dengan para pejabat Emirat dan membahas inisiatif tersebut.

Kesepakatan juga dicapai untuk membentuk pemerintahan bersama antara pejabat senior dari UEA dan perkeretaapian Israel untuk mengawasi transit kereta api. Pemerintahan ini juga akan mengkaji rute alternatif yang melintasi antara Yordania dan "Israel" melalui Laut Mati bagian selatan untuk menghindari komplikasi politik.

ISTANBUL - Para menteri luar negeri dari tujuh negara Arab dan mayoritas Islam telah bertemu di kota terbesar Turki , Istanbul, untuk membahas kemungkinan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, serta gencatan senjata di wilayah tersebut.

Salah satu tujuan pertemuan pada hari Senin adalah untuk mendekatkan negara-negara dalam pembentukan pasukan, yang akan membantu mempertahankan gencatan senjata di daerah kantong Palestina, yang telah berada di jalur yang sulit sejak diberlakukan pada 10 Oktober.

Selama periode tersebut, Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata, termasuk minggu lalu ketika melancarkan serangan mematikan lainnya, menewaskan lebih dari 100 orang – termasuk 46 anak-anak – sebelum "melanjutkan" gencatan senjata. Secara total, setidaknya 236 warga Palestina telah dibunuh oleh Israel di Gaza sejak gencatan senjata dimulai.

Para menteri luar negeri dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia menghadiri pertemuan tersebut bersama rekan sejawat mereka dari Turki. Beberapa dari mereka mungkin akan menyumbangkan pasukan untuk pasukan stabilisasi.

Indonesia dan 6 Negara Islam Sudah Sepakat, Akankah Gaza Memiliki Pasukan Perdamaian?

1. Perlu Persetujuan PBB

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berbicara kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, dan mengatakan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai usulan pasukan internasional untuk Gaza, yang termasuk dalam rencana perdamaian Gaza 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Badan tersebut, yang diharapkan untuk mengelola keamanan di Jalur Gaza, masih belum terbentuk dan tanggung jawabnya belum didefinisikan secara publik.

Fidan mengatakan bahwa negara-negara yang menghadiri pertemuan tersebut akan "memutuskan, berdasarkan isi definisi ini, apakah akan mengirim tentara atau tidak".

Beberapa negara yang terlibat dalam pertemuan hari Senin sebelumnya telah meminta resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan pasukan tersebut jika mereka akan terlibat. Dan calon anggota pasukan tersebut menginginkan mandatnya didefinisikan dengan jelas.

Mereka sebelumnya telah mengadakan apa yang digambarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai pertemuan yang "bermanfaat" mengenai topik tersebut dengan Trump pada akhir September.

2. Masih Ada Ketidakpercayaan Negara Islam dan Israel

Masih terdapat ketidakpercayaan mendasar antara negara-negara Arab dan Islam yang terlibat dan Israel. Hal ini sebagian besar merupakan hasil dari pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata dimulai, dan serangannya yang terus berlanjut terhadap Gaza.

Hingga saat ini, Israel sebagian besar gagal memenuhi kesepakatan gencatan senjata. Selain mereka yang tewas, ratusan lainnya terluka. Israel juga tidak mengizinkan warga Palestina di Gaza untuk membangun kembali rumah mereka, atau mengizinkan truk bantuan dalam jumlah yang disepakati untuk memasuki wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Di sisi lain, Israel mengklaim Hamas belum mengembalikan jenazah tawanan yang tewas dengan cukup cepat. Namun, Hamas mengatakan pekerjaan tersebut rumit karena banyaknya puing yang disebabkan oleh serangan Israel dan karena Israel telah menghancurkan sebagian besar peralatan berat yang dibutuhkan untuk mencari jenazah selama perang di Gaza. Hamas juga menunjukkan bahwa, sejak gencatan senjata dimulai, Israel telah memblokir mesin-mesin baru untuk memasuki Jalur Gaza.

Fidan mengatakan bahwa Israel mencari-cari alasan untuk mencoba mengakhiri gencatan senjata dan bahwa Israel tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut, menambahkan bahwa ini adalah pandangan bersama dari para peserta pertemuan tersebut.

Ia juga mendesak Israel untuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata yang rutin dilakukan dan mengizinkan akses bantuan kemanusiaan di Gaza – topik lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Anggota pasukan stabilisasi yang diusulkan pada dasarnya khawatir bahwa mereka diminta untuk mengirim pasukan ke Gaza ketika Israel belum sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata. Oleh karena itu, tentara internasional akan berada dalam situasi di mana mereka berisiko diserang, dan bertugas di lapangan sementara Israel terus mengebom.

3. Masih Ada Jurang antara Turki dan Israel

Fidan mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan besar antara Hamas dan Israel yang mungkin tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek, tetapi Turki sedang berupaya mencapai perdamaian.

Erdogan sangat kritis terhadap berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel.

“Kita semua melihat bahwa rekam jejak Israel dalam masalah ini sangat buruk,” kata Presiden Turki dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita negara Turki, Anadolu.

"Kita menghadapi pemerintahan yang telah membantai lebih dari 200 orang tak berdosa sejak perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan pendudukan serta serangannya di Tepi Barat," tambah Erdogan.

"Kita tidak bisa membiarkan aneksasi Tepi Barat [yang diduduki], perubahan status Yerusalem, atau upaya untuk merusak kesucian Masjid Al-Aqsa."

4. Semuanya Tergantung Turki

Turki memiliki sejarah panjang hubungan dengan Israel – Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakuinya pada tahun 1949.

Namun, hubungan antara kedua negara mencapai titik terendah sepanjang masa akibat perang di Gaza, di mana Israel telah menewaskan hampir 69.000 warga Palestina.

Erdogan telah mengkritik keras tindakan Israel selama perang, sementara beberapa analis percaya Israel mungkin mencoba membangun dukungan untuk serangan di masa mendatang terhadap Turki.

Turki telah berperan penting dalam negosiasi gencatan senjata dengan mendorong Hamas untuk menerima rencana perdamaian Trump.

Negara ini juga menawarkan diri untuk ikut serta dalam pasukan internasional di Gaza, namun para pejabat Israel – termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar – bersikeras bahwa negara mereka tidak akan menerima kehadiran Turki di Gaza.

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel terus menggempur Gaza seharian melalui serangan udara Rabu. Dalam update Al-Jazeera, Kamis (30/10/2025), setidaknya 109 orang tewas, termasuk 52 anak-anak.

Pernyataan resmi yang diberikan Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut serangan dilakukan selama 12 jam. Selain anak-anak, dijelaskan bahwa ada 23 perempuan, empat lansia, dan tujuh penyandang disabilitas yang juga tewas karena serangan itu.

Kampanye sistematis misinformasi, pemalsuan, dan kebohongan yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta dan menutupi kejahatan yang terus berlanjut terhadap warga sipil di Jalur Gaza," ujar kantor itu merujuk Israel.

"Pendudukan menerbitkan daftar berisi 26 nama, termasuk 21 foto, yang mengklaim bahwa nama-nama tersebut milik orang-orang yang tewas dalam agresi brutal terbarunya yang terjadi dalam 24 jam terakhir," tambahnya.

"Setelah pemeriksaan yang cermat, ditemukan bahwa daftar tersebut berisi tiga nama yang salah, bukan nama Arab dan tidak tercatat dalam catatan resmi Palestina, di samping nama-nama fiktif yang tidak ada dalam kenyataan, beberapa di antaranya sengaja tidak disertai foto."

Israel pun disebut telah melakukan pelanggaran mencolok dan disengaja pada gencatan senjata Gaza. Israel dikatakan berulang kali menargetkan lingkungan pemukiman, rumah sakit, dan tempat penampungan, dalam serangan terbarunya.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan serangan itu "sangat mengecewakan". Ia menegaskan update terbaru itu sebagai hal yang membuatnya frustrasi.

Ia mengatakan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri di New York bahwa Hamas telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia menyerahkan pemerintahan di Gaza. Qatar sendiri sedang berusaha mendesakkelompok itu untuk melucuti senjatanya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

GAZA - Gencatan senjata di Gaza rapuh "sejak hari pertama" karena baik Israel maupun Hamas menyetujui kesepakatan di bawah tekanan signifikan dari AS dan berharap untuk saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata. Itu diungkapkan ujar Rob Geist Pinfold, dosen keamanan internasional di King's College London, kepada Al Jazeera.

"Jadi, yang kita saksikan adalah permainan adu gengsi di mana kedua belah pihak mencoba menguji batas kemampuan satu sama lain, menguji batasan masing-masing, sambil juga mencari bukti kuat yang memberi mereka alasan untuk melanggar gencatan senjata," ujarnya.

"Fakta bahwa seorang tentara terbunuh di Rafah – kita masih belum tahu oleh siapa, kita masih belum tahu apakah ini diperintahkan oleh Hamas atau orang lain atau sel Hamas yang beroperasi secara independen – [memungkinkan] Israel memanfaatkan kesempatan ini untuk melanggar gencatan senjata karena inilah yang mereka inginkan sejak awal."

Ia mengatakan bahwa meskipun AS akan berusaha mengendalikan Israel secara diam-diam karena Trump ingin mengklaim keberhasilannya dalam menengahi gencatan senjata yang langgeng, Israel justru berusaha "memaksakan fakta-faktanya sendiri di lapangan" di Gaza.

"Israel masih belum menarik diri dari Gaza. Israel menguasai lebih dari 50 persen Jalur Gaza secara langsung dan jauh lebih tidak langsung," ujarnya.

"Apa yang selalu diupayakan Israel pada dasarnya adalah mentransplantasikan modelnya dari Lebanon, di mana konon ada gencatan senjata tetapi Israel memiliki kemampuan untuk bertindak secara sepihak terhadap target-target Hizbullah, menyerang secara teratur dan masih menduduki sebagian Lebanon selatan.

"Jadi, dapat dimengerti mengapa bagi banyak warga Palestina di Gaza, ini mungkin tidak terlihat seperti gencatan senjata yang sebenarnya dan jelas bukan rencana perdamaian, melainkan pendudukan yang tidak terbatas dan berkepanjangan tanpa tanda-tanda akan berakhir." 000

Sementara itu, Israel sengaja berusaha merusak gencatan senjata, sebuah kesepakatan yang dipaksakan oleh Amerika Serikat. Diungkapkan Mouin Rabbani, seorang peneliti nonresiden di Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel "tidak pernah benar-benar memenuhi komitmennya" dalam kesepakatan tersebut.

"Ada gencatan senjata, tetapi Israel telah membunuh lebih dari 100 warga Palestina," katanya, seraya menambahkan bahwa Israel juga belum mundur ke garis yang disepakati di Gaza atau mengizinkan jumlah bantuan yang disepakati untuk masuk ke Gaza.

"Sekarang Israel menggunakan dalih ini, di satu sisi, mencegah masuknya alat berat yang dibutuhkan untuk mencari jenazah di bawah 61 juta ton puing dan penundaan yang sudah diperkirakan dalam upaya menemukan jenazah-jenazah tersebut sebagai alasan untuk mengikis kesepakatan," katanya.

Ia mengatakan "cukup jelas bahwa Israel merasa tidak mampu untuk secara sepihak "meninggalkan" gencatan senjata. "Jadi, yang kita saksikan adalah intensifikasi bertahap dari proses erosi," ujarnya. "Masalah utama di sini sekarang adalah bagaimana Amerika Serikat akan ... merespons."

Kemudian, militer Israel mengatakan akan melanjutkan penegakan perjanjian gencatan senjata di Gaza setelah melancarkan serangan terhadap puluhan target sebagai tanggapan atas apa yang digambarkannya sebagai pelanggaran kesepakatan oleh Hamas.

Dalam sebuah unggahan di X, militer Israel mengatakan telah "melanjutkan penegakan perjanjian" sesuai dengan instruksi dari pimpinan negara.

Pernyataan tersebut mengatakan militer telah melakukan serangan terhadap "lebih dari 30 teroris yang menduduki posisi komando dalam organisasi teror yang beroperasi di Jalur Gaza".

Dikatakan pula bahwa militer akan "terus menegakkan perjanjian dan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran".

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata. Badan pertahanan sipil Gaza, Palestina, mengatakan Israel melancarkan serangan udara pada hari Selasa malam meskipun gencatan senjata sedang berlangsung.

Hal ini terjadi setelah Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya dan melanggar gencatan senjata terlebih dahulu. Setidaknya 11 orang tewas dalam serangan yang menargetkan beberapa wilayah Gaza.

"Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan "serangan dahsyat" di Gaza," demikian bunyi pernyataan kantornya dikutip AFP, Rabu (29/10/20205).

"Serangan Hamas hari ini terhadap tentara IDF di Gaza merupakan pelanggaran batas, yang akan ditanggapi IDF dengan kekuatan besar," kata Menteri Pertahanan Israel Katz meskipun tidak mengungkapkan di mana pasukan tersebut diserang, yang kemungkinan terkait Rafah.

Hamas sendiri membantah Israel. Kelompok itu mengatakan para pejuangnya "tidak ada hubungannya dengan insiden penembakan di Rafah".

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) melalui Wakil Presiden JD Vance, mengatakan bahwa gencatan senjata tetap berlaku. Meskipun, kata penegah gencatan senjata itu, ada terjadi "pertempuran kecil" pada Selasa.

"Itu tidak berarti tidak akan ada pertempuran kecil," kata Vance dalam akun media sosial, yang juga dikutip Fox News.

"Kami tahu bahwa Hamas atau pihak lain di Gaza menyerang seorang tentara IDF. Kami memperkirakan Israel akan membalas, tetapi saya pikir perdamaian yang dijanjikan presiden akan tetap berlaku," klaimnya.

Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan setidaknya tiga serangan telah dilancarkan, sementara rumah sakit utama Al-Shifa di wilayah itu mengatakan satu serangan menghantam halaman belakang fasilitas tersebut. Lima orang tewas ketika kendaraan yang mereka tumpangi terkena serangan udara, lapor badan tersebut.

Hamas telah mengumumkan akan menyerahkan jenazah sandera lainnya pada hari Selasa sebagaimana dituntut oleh Israel dalam perjanjian gencatan senjata. Kelompok itu berada di bawah tekanan yang semakin besar, setelah pada hari Senin mereka mengembalikan sebagian jenazah seorang tawanan yang sebelumnya telah ditemukan, yang menurut Israel merupakan pelanggaran gencatan senjata.

Hamas kemudian mengatakan akan menunda penyerahan pada hari Selasa, menambahkan bahwa "eskalasi Israel akan menghambat pencarian, penggalian, dan pemulihan jenazah".

Dalam rekaman AFP, beberapa pejuang Hamas yang bertopeng terlihat keluar dari sebuah terowongan sambil membawa jenazah yang terbungkus kantong plastik putih, yang diyakini sebagai jenazah seorang sandera yang direncanakan Hamas untuk diserahkan kemarin.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

GAZA - Hamas akan menerima pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB di Gaza, namun masih berdiskusi dengan faksi-faksi Palestina lainnya mengenai pelucutan senjata. Itu diungkapkan pemimpin Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya.

Hamas Terima Pengerahan Pasukan PBB di Gaza, Berikut 3 Alasannya

1. Fokus Rekonstruksi Gaza

Berbicara kepada Al Jazeera, al-Hayya mengatakan Hamas telah mencapai konsensus dengan faksi-faksi Palestina lainnya mengenai kehadiran pasukan PBB, yang akan hadir untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Mengenai persenjataan kelompok tersebut, ia mengatakan bahwa masalah ini "terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi, dan jika pendudukan berakhir, persenjataan ini akan diserahkan kepada negara".

Para mediator telah mengadakan diskusi dalam beberapa hari terakhir mengenai fase kedua gencatan senjata Gaza, yang, menurut rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump, akan mengharuskan Hamas melepaskan kendali atas Gaza dan meletakkan persenjataannya.

"Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan persenjataan mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara-negara penerima," demikian bunyi rencana tersebut.

AS dan Israel telah mengancam akan melanjutkan aksi militer jika Hamas tidak melucuti senjatanya. Sementara itu, Israel juga telah mempersenjatai geng dan milisi anti-Hamas di dalam Gaza - beberapa di antaranya terkait dengan penjarahan bantuan ke wilayah kantong tersebut.

Mengenai tata kelola, rencana Trump menguraikan bahwa "tata kelola transisi sementara dari komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" akan mengambil alih operasional harian Gaza. Namun, rencana tersebut menambahkan bahwa komite transisi akan diawasi oleh "Dewan Perdamaian" asing yang dipimpin oleh Trump sendiri, dan mencakup tokoh-tokoh kontroversial seperti mantan pemimpin Inggris Tony Blair.

2. Ingin Memulihkan Persatuan Nasional

Dalam wawancaranya pada hari Sabtu, Al-Hayya mengatakan kelompoknya tidak keberatan jika seorang tokoh nasional yang tinggal di Gaza mengambil alih kendali tata kelola wilayah tersebut.

"Kami ingin bergerak menuju pemilu sebagai langkah awal untuk memulihkan persatuan nasional," kata al-Hayya.

Al-Hayya menyatakan keprihatinannya atas lambatnya bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, di tengah hambatan Israel yang terus berlanjut. Ia mengatakan bahwa Israel mencegah masuknya beberapa material ke Gaza "seolah-olah kami masih berada di tengah perang".

“Gaza membutuhkan 6.000 truk bantuan per hari, bukan hanya 600,” kata al-Hayya.

3. Menolak Kehadiran Pasukan Israel di Palestina

Mengenai sisa-sisa tawanan Israel, al-Hayya mengatakan kelompoknya terus mencari mereka, dan memasuki wilayah baru pada hari Minggu sebagai bagian dari pencarian tersebut.

“Kami tidak akan memberi pendudukan [Israel] dalih untuk melanjutkan perang,” kata al-Hayya.

Ia juga menekankan bahwa upaya terus dilakukan untuk mengamankan pembebasan warga Palestina yang ditahan oleh Israel, menekankan bahwa "perjuangan para tawanan adalah isu nasional semata, dan kami berusaha untuk mengakhiri penderitaan mereka".