JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menanggapi usulan Komisi III DPR yang mendorong pembatasan masa jabatan Kapolri maksimal tiga tahun. Menurut dia, usulan pembatasan masa jabatan Kapolri itu mereduksi kewenangan Presiden.

Boni berpendapat, usulan tersebut tidak sejalan dengan kerangka sistem presidensialisme di Indonesia dan mereduksi hak prerogatif presiden untuk menentukan orang nomor satu di Polri. “Saya sendiri menilai usulan ini tidak relevan dan tidak signifikan dalam kerangka sistem presidensialisme Indonesia,” ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026).

Dia menuturkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (1), Polri secara tegas berada langsung di bawah Presiden. Kemudian, dalam Pasal 8 Ayat 2, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) UU Polri berbunyi "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". “Ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi struktural yang menentukan seluruh dinamika hubungan kelembagaan antara Polri dan cabang eksekutif,” ujar Boni.

Sejatinya, mekanisme pengangkatan Kapolri melewati beberapa tahap. Pertama, kata Boni, Presiden menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara untuk mengusulkan nama calon Kapolri.

Kedua, DPR selaku representasi rakyat mengevaluasi dan menyetujui hanya satu calon dari para calon (jika ada lebih dari satu) yang diusulkan oleh presiden. Boni menegaskan bahwa kewenangan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

"Proses ini menempatkan Kapolri pada posisi yang unik, bahwa ia bukan jabatan elektoral, namun bukan pula jabatan birokrasi semata. Maka, ide penetapan masa jabatan Kapolri secara langsung akan mereduksi kewenangan prerogatif presiden yang telah diatur dalam UU Kepolisian," katanya.

Dalam argumennya, Boni mengatakan usulan itu berbenturan dengan kewenangan institusional dan implementasi demokrasi presidensial. Sebab, hak prerogatif Presiden merupakan fondasi kepercayaan.

“Gagasan pembatasan masa jabatan Kapolri - baik dalam bentuk durasi minimal maupun maksimal - secara substantif berbenturan dengan arsitektur kewenangan institusional dalam design dan implementasi demokrasi presidensial,” imbuhnya.

Dia menilai bahwa Kapolri merupakan jabatan yang lahir dari kepercayaan Presiden terhadap individu tertentu. Maka itu, hubungan tersebut bersifat personal, profesional, dan politis sekaligus.

Boni menegaskan ketika masa jabatan dibatasi secara normatif oleh undang-undang, maka presiden kehilangan fleksibilitas untuk mempertahankan seseorang yang dipercaya mampu menjalankan visi penegakan hukum sesuai mandat pemerintahan yang sedang berjalan.

Selanjutnya, ia menilai sistem presidensialisme murni, lembaga eksekutif memiliki kewenangan penuh atas aparatur negara yang berada di bawah koordinasinya. "Membatasi masa jabatan Kapolri melalui legislasi berarti DPR secara tidak langsung mengintervensi domain eksekutif, sebuah langkah yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pemisahan kekuasaan," kata Boni.

Pembatasan yang diusulkan Komisi III DPR dinilai tak memiliki basis yang harmonis dengan ketentuan UU Nomor 2/2002 yang sudah berlaku. Dia memandang bahwa langkah ini justru berpotensi menciptakan konflik normatif antara produk legislasi baru dengan kerangka hukum yang sudah ada, serta menambah ketidakpastian hukum dalam pengangkatan pejabat strategis negara.

Secara konseptual, pembatasan masa jabatan dalam sistem presidensial memiliki logika yang sangat spesifik. Hal itu dirancang untuk jabatan-jabatan yang diperoleh melalui mekanisme elektoral yakni mereka yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Presiden dibatasi dua periode, Kepala daerah dibatasi dua periode. Prinsipnya adalah mencegah monopoli kekuasaan yang berasal dari mandat rakyat. Dalam konteks ini, seharusnya masa jabatan DPR pun dibatasi maksimal dua periode," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jabatan struktural kelembagaan seperti Kapolri dan Panglima TNI dibatasi oleh ketentuan usia pensiun yang diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga. “Ini adalah logika yang berbeda secara fundamental, bukan tentang sirkulasi mandat politik, melainkan tentang manajemen sumber daya manusia dalam institusi negara,” jelas Boni.

Boni juga menerangkan bahwa regenerasi dalam institusi Polri dan TNI berlangsung melalui jenjang karier, sistem promosi internal, evaluasi kinerja, dan batas usia pensiun. Sementara regenerasi politik terjadi melalui mekanisme pemilu yang melibatkan kedaulatan rakyat secara langsung.

"Mencampur kedua logika ini tidak hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berpotensi merusak tata kelola kelembagaan yang sudah ada," katanya.

Boni menilai usulan Komisi III DPR tak memiliki dasar konseptual yang kuat dalam kerangka sistem presidensialisme Indonesia. Usulan itu mengaburkan batas antara kewenangan eksekutif dan legislatif, mencampuradukkan logika regenerasi institusional dengan regenerasi politik, dan mengabaikan konsistensi prinsip ketika diterapkan secara selektif hanya pada satu jabatan struktural.

"Jika tujuannya adalah penguatan akuntabilitas Polri, maka mekanisme yang lebih tepat adalah penguatan sistem pengawasan eksternal, transparansi rekam jejak dalam proses seleksi Kapolri, dan penegasan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, bukan pembatasan masa jabatan yang kontraproduktif secara konstitusional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk Irjen Pipit Rismanto menjadi Kapolda Jawa Barat alias Jabar.

Penunjukan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026 yang diteken As SDM Kapolri Irjen Anwar.

Atas penunjukan ini, Pipit telah menggeser Irjen Rudi Setiawan yang kini dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2026).

Lantas, bagaimana profil Irjen Pipit?

Pipit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Sebelum menjadi jenderal, Pipit memiliki pengalaman cemerlang saat bertugas di daerah.

Misalnya, Pipit pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Bangka pada 2011, Wadirresnarkoba Polda Sumatera Barat pada 2013, dan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung pada 2015.

Kemudian, di Bareskrim Polri, Pipit sempat menjadi Kasubdit I Dipidter. Setelah itu, Pipit menyandang bintang satu sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2021.

Saat menjadi Dirtipidter, Pipit menangani kasus yang cukup fenomenal yaitu terkait dengan kasus ginjal akut pada anak. Setelah itu, Pria kelahiran Jawa Tengah ini dimutasikan menjadi Kapolda Kalimantan Barat sejak Maret 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk sembilan Kepala Polda alias Kapolda baru dari Jawa Barat hingga Sulawesi Utara.

Mutasi dan rotasi jabatan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026 yang diteken As SDM Kapolri Irjen Anwar.

Salah satu Kapolda baru yang ditunjuk yaitu Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit sebagai Kapolda Jawa Barat baru menggantikan Irjen Rudi yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Dirsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji telah diamanatkan menjadi Kapolda Sulawesi Utara (Sultra) mengganti Irjen Didik Agung Widjanarko.

Adapun, jabatan Kapolda NTB diisi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Kalingga Rendra Raharja. Kini, Kapolda NTB sebelumnya yakni Irjen Edy Murbowo yang dimutasi sebagai Pati Polda NTB dalam rangka pensiun.

Dalam hal ini, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2026).

Berikut daftar 9 Kapolda yang baru ditunjuk awal Mei 2026 :

1. Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Djati Wiyoto

2. Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Agus Wijayanto

3. Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pipit Rismanto

4. Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar

5. Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Arif Budiman.

6. Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Kalingga Rendra Raharja.

7. Kapolda Bengkulu Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid

8. Kapolda Sulawesi Utara (Sultra) Brigjen Himawan Bayu Aji

9. Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Nasri

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons soal usulan terkait penguatan satuan kepolisian pada level Polsek.

Sigit mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan Polri pada setiap bidang.

"Kita sudah membuat perbaikan dalam hal tata kelolanya baik di bidang lengkaplah, mulai dari SDM, kemudian struktur organisasi dan seterusnya," ujar Sigit di sela Rakernis Reskrim di Mabes Polri, Kamis (7/5/2026).

Pada intinya, kata Sigit, Polri akan menyesuaikan struktur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada pada masing-masing satuan wilayah.

Oleh sebab itu, penentuan struktur sumber daya anggota pada setiap satuan akan berlaku secara fleksibel.

"Jadi ada hal yang kemudian kita mampatkan, namun juga ada hal yang harus kita kembangkan. Saya kira kita fleksibel dalam hal itu," pungkasnya.

Sebelumnya, KPRP telah membahas soal perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Polri. Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengatakan perubahan itu bakal memperkuat satuan Polri dari level paling rendah, yakni Polsek.

Dia menjelaskan bahwa, sejalan dengan penguatan Polsek, perlu ada perubahan di satuan level atas seperti Mabes Polri. Sebab, saat ini kondisi struktural pada korps Bhayangkara dinilai timpang dengan gemuknya satuan pada level Mabes.

Sementara itu, satuan pada level Polsek masih rendah. Padahal, seharusnya pelayanan yang paling dekat yang dijangkau masyarakat itu berada pada level Polsek.

"Nah, ini yang kemudian ke depan nanti ya kita rekomendasikan bagaimana supaya struktur Mabes itu menjadi ramping dan di Polsek itu kemudian menjadi kuat," ujar Dofiri, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menemui perwakilan federasi buruh di kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (30/4/2026) malam, jelang perayaan May Day atau Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei. Informasi pertemuan itu dibagikan lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet.

Tampak Kapolri Jenderal Listyo dan Seskab Teddy bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea berdialog dengan para kelompok feredasi yang telah tiba di Jakarta.

Pertemuan itu berlangsung setibanya Seskab Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto memberikan Taklimat kepada Komandan Satuan TNI 2026 di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Pukul 21.00 WIB, sepulang dari Bogor, Seskab Teddy berkesempatan memenuhi undangan Bapak Kapolri Listyo Sigit untuk menemui dan berdiskusi dengan beberapa perwakilan federasi buruh yang telah tiba di Jakarta," tulis Sekretariat Kabinet.

Dalam keterangannya, bahwa pertemuan Kapolri, Seskab Teddy, hingga perwakilan buruh itu berlangsung hangat. Terutama untuk membahas aspirasi yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh, 1 Mei 2026, besok.

"Dialog berlangsung hangat di posko terpadu kawasan silang Monas, Jakarta, sambil membahas berbagai aspirasi dari rekan-rekan buruh, terutama menjelang perayaan Hari Buruh esok, 1 Mei," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi di Mabes Polri dengan jajaran Menteri mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa (28/4/2026). Dalam rapat tersebut dibahas terkait dampak dari eskalasi global.

Selain Bahlil dan Amran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tutut hadir dalam agenda rapat koordinasi itu. Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pertamina turut serta.

Listyo mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas terkait dengan isu-isu eskalasi global yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.

"Tentunya harus kami ikuti terkait dengan dampak eskalasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," katanya dalam konferensi pers setelah rapat pada Selasa (28/4/2026) di Mabes Polri.

Dia menjelaskan bahwa secara umum, Polri mendapatkan gambaran dari para pemangku kebijakan.

"Tentunya ini menjadi penting dan strategis untuk kita bersama-sama menjaga apa yang saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Khususnya, dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sudah berada di angka 5%, dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh," ujarnya.

Listyo juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi pun bisa terwujud dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita serta mitigasi atas berbagai macam risiko.

"Dengan gambaran yang kami peroleh, maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan yang baik atas dampak dari eskalasi global.

"Namun juga kita tetap terus waspada terhadap eskalasi yang ada sehingga kemudian seluruh capaian yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan oleh pemerintah ini terus bisa kita pertahankan," katanya.

JAKARTA - Seorang anak bernama Ulil Albab Presisi dipanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Mabes Polri. Pemanggilan itu berawal saat pertemuan tak terduga pada April 2025.

Arjun, ayahnya warga asal Bogor itu merasa beruntung bisa bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di ruang kerja.

Mengenang pertemuan kala itu, Ulil Albab Presisi saat ini pada Sabtu (25/4/2026) mengikuti Acara Little Road Heroes Polisi Sahabat Anak di Mako Polresta Bogor Kota di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor.



Dalam kegiatan tersebut Ulil Presisi mengikuti kegiatan Edukasi Lalu Lintas, Naik Mobil Polisi, Serta Meet And Greet bersama Polisi yang dipimpin oleh Iptu Fanny Rizki selaku Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Bogor Kota.

Saat ditanya terkait Program Presisi Kapolri yang dijadikan nama anaknya, Arjun menganggap sangat bangga dan tidak menyesal mengabadikan Program Presisi Kapolri di buah hatinya.

"Saya sangat bangga dengan Polisi sekarang yang semakin humanis, melayani dengan senyuman dan tulus serata semakin menjadi sahabat masyarakat serta selalu hadir setiap masyarakat membutuhkan bantuan,” ujar Arjun, Sabtu (25/4/2026).

Masih Arjun, sederhananya saja, waktu masyarakat mudik dan balik Polisi kita paling terdepan 24 jam tanpa henti dan stanby ada di jalanan tidak mengenal lelah bahkan beberapa polisi harus kelihangan nyawanya demi melaksanakan tugas menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran/Hari Raya Idulfitri.

Saat ditanya terkait cita-citanya Ulil Presisi, Arjun menyerahkan sepenuhnya ke anaknya, yang jelas ayahanda selalu menanamkan nilai bahwa Polisi itu baik, suka membantu dan menolong masyarakat serta menangkap penjahat.

"Bagi kami yang bukan siapa-siapa ini sangat bahagia dan yakin bahwa kalau Kapolrinya baik, low profile, serta tidak membedakan orang saat membantu masyarakat kami yakin lambat laun Polisi kita akan meneladani sifat dan kebaikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terlebih polisi-polisi yang tidak baik/ melanggar serta menyalagunakan wewenang sudah langsung ditindak oleh Kapolri seperti saat disampaikan di pertemuan kami dengan Beliau di ruang kerja Mabes Polri kala itu,” katanya.

Arjun juga mendoakan semoga Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit senantiasa diberikan kesehatan sekeluarga juga kekuatan untuk terus menjalankan amanahnya menjadi Kapolri dan membawa Polri semakin Presisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor pada Jumat (24/4/2026). Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait kondisi keamanan nasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Listyo itu berlangsung sekitar 1 jam.

Dalam pertemuan itu, dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

"Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat," kata Teddy di akun Instagram-nya pada Jumat (24/4/2026).

Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dengan berbagai Lembaga serta sektor terkait. Tujuannya untuk menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Teddy mengatakan bahwa pada hari ini, Jumat (24/4/2026) Prabowo pun Prabowo menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Hambalang, Bogor.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Rosan, dibahas perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera di 13 lokasi. Selain itu, dibahas pula beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan langkah nyata, cerdas, dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Boni menuturkan, selama April 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan serangkaian langkah strategis yang mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan multidimensional.

“Mulai dari penguatan pariwisata olahraga di Bali, sinergi digital, keamanan ibadah haji, hingga menjaga kondusivitas iklim investasi nasional di tengah turbulensi global," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Bahkan, kata dia, pada Senin, 20 April 2026, Kapolri Listyo bersama Gubernur Bali I Wayan Koster secara resmi melepas 11.000 pelari dalam ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali. Menurutnya, kehadiran Kapolri dalam acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan sinyal kebijakan yang bermakna, bahwa institusi Polri berkomitmen untuk hadir tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata olahraga (sport tourism).

Boni mengatakan, Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik yang tidak perlu diragukan. “Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan arus wisatawan, khususnya pasca-pandemi dan di tengah persaingan destinasi global yang semakin ketat, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid," tuturnya.

Dia mengatakan keterlibatan Polri dalam event seperti di Bali memberikan jaminan keamanan yang implisit, meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. "Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan pendekatan soft policing yang semakin relevan di era modern bahwa kepolisian yang efektif tidak hanya diukur dari kapasitas penindakan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut dia, sinergi antara Kapolri dan Gubernur Koster dalam konteks ini juga memperkuat koordinasi pusat-daerah, yang menjadi fondasi penting bagi stabilitas lokal. Di luar konteks Wondr Kemala Run, kata dia, Kapolri Listyo Sigit pada April 2026 menegaskan empat agenda strategis yang mencerminkan prioritas institusional Polri dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Keempat agenda ini, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka kebijakan yang koheren dalam menjaga stabilitas nasional di berbagai dimensi. “Keempat agenda ini mencerminkan spektrum tanggung jawab Polri yang luas dari ranah digital, keagamaan, ekonomi, hingga geopolitik. Analisis terhadap keempat agenda ini penting untuk memahami arah strategis institusi Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit menjelang akhir masa jabatannya," jelasnya.

Agenda pertama yang ditekankan Kapolri adalah penguatan sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini merespons realitas bahwa kejahatan siber dan pelanggaran hukum di ruang digital semakin kompleks, masif, dan lintas batas.

Dia menilai Polri menyadari bahwa kapasitas penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang, mulai dari kejahatan siber, penyebaran disinformasi, penipuan daring, hingga konten ilegal yang mengancam keamanan publik. Karena itu, kata dia, sinergi dengan Komdigi bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan merupakan integrasi strategis antara dua institusi yang memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi.

"Komdigi memiliki akses terhadap infrastruktur dan regulasi ruang digital, sementara Polri memiliki kewenangan penegakan hukum. Kolaborasi keduanya berpotensi menciptakan ekosistem penegakan hukum digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif," ungkapnya.

Agenda kedua yang menjadi perhatian Kapolri, kata dia, adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026. Menurutnya, Indonesia secara konsisten merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, dengan ratusan ribu warga negara melaksanakan ibadah setiap tahunnya.

"Besarnya skala ini membawa tantangan keamanan dan logistik yang tidak trivial, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci. Instruksi Kapolri untuk membentuk Satgas Haji mencerminkan pemahaman bahwa keamanan ibadah haji merupakan isu yang memiliki dimensi ganda, dimensi keagamaan yang menyangkut hak konstitusional warga negara untuk beribadah, dan dimensi keamanan publik yang membutuhkan koordinasi lintas institusi,” ujarnya.

Satgas ini, lanjut dia, diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi pengamanan, pelayanan, dan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta instansi terkait lainnya. Menurut dia, dari perspektif kebijakan publik, pembentukan Satgas Haji juga merupakan langkah yang responsif terhadap dinamika keamanan di Timur Tengah yang kerap tidak menentu.

"Polri perlu memastikan bahwa jemaah haji Indonesia terlindungi secara komprehensif, mulai dari proses keberangkatan, perjalanan, hingga kepulangan ke Tanah Air. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya di luar negeri," ungkap dia.

Agenda ketiga adalah komitmen Kapolri untuk memperkuat hubungan dengan kalangan buruh merupakan langkah yang strategis dan bernuansa tinggi. Dia menegaskan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah adalah fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Polri dalam konteks ini berperan sebagai penjamin ketertiban yang tidak memihak, memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi sekaligus kepentingan investasi terjaga.

"Ketegangan antara kepentingan buruh dan investor seringkali menjadi sumber instabilitas sosial yang berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor, baik domestik maupun asing. Dengan secara eksplisit menyatakan komitmen pada soliditas dengan buruh, Kapolri mengirimkan sinyal bahwa Polri bukan instrumen represi, melainkan mediator yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban bersama," ucapnya.

Agenda keempat adalah penekanan Kapolri pada pentingnya persatuan nasional merespons konteks geopolitik yang semakin tidak menentu, yakni ketegangan perdagangan global, pergeseran tatanan dunia multipolar, dan ancaman fragmentasi sosial yang dipercepat oleh disinformasi digital. Menurut dia, stabilitas internal menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi Indonesia di tengah dinamika ini.

"Pernyataan Kapolri tentang persatuan nasional bukan sekadar retorika. Dalam kapasitasnya sebagai kepala institusi keamanan domestik, penegasan ini memiliki implikasi operasional bahwa Polri akan menggunakan kewenangannya untuk melindungi kohesi sosial, mencegah polarisasi, dan menindak aktor-aktor yang berupaya memecah belah masyarakat demi kepentingan sempit," tegas dia.

Dia mengatakan dua agenda terakhir sinergi dengan buruh dan penekanan pada persatuan nasional di tengah turbulensi global mencerminkan dimensi kepemimpinan yang melampaui fungsi kepolisian konvensional. Keduanya bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.

LAMPUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau serta memantau langsung arus balik Lebaran 1447 Hijriah di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dalam kesempatan ini, Sigit memastikan seluruh pemudik akan aman serta selamat sampai tujuannya masing-masing.

Sigit mengungkapkan, dalam tinjauannya ini, puncak arus balik Idulfitri gelombang kedua sudah terjadi sejak Jumat 27 Maret 2026 malam hingga Sabtu 28 Maret 2026. Secara umum arus balik jalur darat, udara, dan laut berjalan aman dan lancar.

"Baik, hari ini saya bersama Pak Menhub mengunjungi Bakauheni untuk memastikan perkembangan terakhir terkait dengan puncak arus balik yang diperkirakan mulai dari malam sampai dengan hari ini, dan kemungkinan akan kita ikuti terus sampai dengan malam nanti," kata Sigit di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).



Dalam kegiatan tersebut, Sigit juga menyapa para pemudik dan memberikan bingkisan. Kemudian, meninjau Pos Terpadu dan Pos Siaga Bencana hingga Pos Pengamanan. Hal itu dilakukan untuk memastikan arus balik berjalan lancar.

Berdasarkan data Jasa Marga, Sigit memaparkan bahwa, jumlah kendaraan keluar sebanyak 2.946.891 atau naik 20,49 persen jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 2.894.164. Dari jumlah tersebut masih ada 385.262 kendaraan yang belum kembali ke Jakarta.

"Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta sampai dengan per tadi pagi ada kurang lebih 2.561.629. Sehingga volume lalu lintas riil keluar Jakarta sejumlah 2.946.891 dan masuk Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,07 persen," ujar Sigit.

Menurut Sigit, dengan adanya data tersebut, puncak arus balik sudah terlewati. Namun, Sigit menegaskan, pihaknya bersama stakeholder terkait lain bakal terus memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

"Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kita kelola sehingga seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat," ucap Sigit.

Sementara khusus arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Sigit mengungkapkan, semua pengaturan, pelayanan dan pengamanan sudah berjalan baik dan optimal. Hal itu berkat komitmen seluruh pihak terkait mewujudkan arus mudik dan balik Lebaran yang nyaman dan aman.

"Skema untuk rekayasa sudah disiapkan, namun demikian dengan pengelolaan yang baik mulai dari delaying system, buffer zone, sampai dengan pengaturan terkait dengan pengecekan tiket, Alhamdulillah semuanya bisa terjaga untuk situasi tetap berada di situasi normal atau hijau," tutur Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit mengapresiasi seluruh personel dan pihak yang telah berkomitmen penuh dalam menyukseskan arus mudik dan balik Idulfitri 2026. "Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh anggota, terima kasih kepada seluruh masyarakat, dengan pola-pola rekayasa yang telah dibuat, ini sangat membantu," tambah Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengingatkan untuk tetap memberikan pengamanan, pelayanan hingga pengaturan yang optimal kepada masyarakat. Apalagi, kata Sigit, dari laporan yang ada, masih tingginya pemudik belum kembali dari Pelabuhan Ketapang.

"Kemudian yang perlu kita perhatikan tadi terkait di wilayah Ketapang yang kemungkinan akan terjadi peningkatan arus balik karena masih ada kurang lebih 51 persen yang masih belum kembali. Dan ini tentunya menjadi PR kami, PR kita semua," pungkasnya.

JAKARTA - Arus mudik dan balik Lebaran 2026 dianggap aman dan lancar. Polri mencatatkan capaian positif dengan penurunan angka fatalitas korban meninggal dunia hingga 30,41 persen meski volume kendaraan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.

Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional Nasky Putra Tandjung menilai secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama perayaan Idulfitri 1447 H terjaga aman, tertib, dan kondusif. Oleh sebab itu, dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran personel Polri atas pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang berjalan lancar, sukses, dan aman.

“Keberhasilan Polri dalam menekan angka kecelakaan hingga lebih dari 30% merupakan prestasi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa strategi pengamanan, rekayasa lalu lintas, dan pendekatan humanis yang dilakukan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Nasky dalam keterangan persnya, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, Nasky juga menyoroti keberhasilan penerapan rekayasa lalu lintas seperti One Way Nasional dan inovasi One Way Sepenggal Presisi yang terbukti mampu menjaga kelancaran arus kendaraan meskipun terjadi lonjakan volume kendaraan secara signifikan. Menurut Nasky, keberhasilan operasi ini merupakan bukti komitmen kuat institusi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) selama operasi ketupat 2026 dalam kondisi aman dan terkendali.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society) Kami sangat menghargai kerja keras, tugas mulia, dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya kepada masyarakat dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sehingga keamanan terjaga dengan baik selama operasi ini memberikan rasa aman, tenang bagi masyarakat selama arus mudik dan balik lebaran,” kata Nasky.

Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta memaparkan, Dalam Operasi Ketupat 2026, Polri dan stakeholder terkait telah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menyiagakan ribuan posko di seluruh titik strategis melibatkan 161.243 personel gabungan. Total terdapat 2.746 posko di seluruh Indonesia, terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, serta 343 Pos Terpadu.

Selanjutnya, berdasarkan data aplikasi IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas nasional menunjukkan tren penurunan 5,31 persen, yakni dari 2.880 perkara pada 2025, menjadi 2.727 perkara pada 2026. Jumlah fatalitas korban meninggal dunia turun signifikan sebesar 30,41 persen, yakni dari 342 orang pada 2025 menjadi 238 orang pada 2026.

“Ini merupakan sebagai buah positif dari sinergi antar Polri, TNI, Pemerintah dan elemen masyarakat serta penerapan strategi rekayasa lalu lintas yang Presisi sesuai arahan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ungkapnya.

Berkaca dari hal itu, Penulis Buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata dan Dedikasi untuk Masyarakat ini menekankan bahwa sinergi antara institusi Polri dengan elemen masyarakat sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan lancar. Nasky juga mengapresiasi komitmen Polri yang tidak berhenti setelah berakhirnya Operasi Ketupat.

Mengingat masih terdapat sekitar 42,29% atau sekitar 1,4 juta kendaraan yang belum kembali ke Jakarta, Polri tetap melanjutkan pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret 2026. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan keselamatan masyarakat tidak hanya saat puncak arus mudik, tetapi juga hingga seluruh masyarakat kembali ke tempat tujuan masing-masing.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral (moral force) dan komitmen Polri yang patut diapresiasi oleh semua elemen bangsa. Mereka tidak hanya fokus pada seremoni operasi, tetapi benar-benar memastikan masyarakat sampai ke rumah dengan selamat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Nasky mengajak semua elemen masyarakat untuk terus mendukung kinerja Polri dengan tetap mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga ketertiban selama berkendara. “Ia berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa mendatang, demi keselamatan bersama,” tutur dia.

“Menurutnya, Tagline Kapolri tentang Operasi Ketupat adalah mudik aman, keluarga bahagia dapat dirasakan oleh masyarakat. Polri hadir di lapangan dalam memastikan semua perjalanan baik berangkat mudik sampai tujuan dan kembalinya balik nanti dengan menjamin aman dan selamat,” sambungnya.

Nasky yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Youth Epicentrum ini menilai pelaksanaan operasi pengamanan arus mudik dan balik Lebaran tersebut berjalan dengan baik, tertib, serta menunjukkan sinergitas yang kuat antara kepolisian dan berbagai elemen masyarakat.

“Kami melihat komitmen yang kuat dari Korps Bhayangkara dalam melindungi dan melayani masyarakat. Profesionalisme dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta sinergi dengan berbagai pihak, menjadi kunci keberhasilan operasi ini,” jelas Nasky.

Pria yang akrab disapa NPT itu menjelaskan, berbagai upaya konkret yang telah dilakukan kepolisian, seperti pendirian pos-pos pelayanan terpadu di sejumlah titik strategis jalur mudik. “Menurut dia, pos-pos itu tidak sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi ruang kemanusiaan bagi para pemudik untuk beristirahat, melepas lelah, hingga mendapatkan layanan kesehatan dan informasi perjalanan,” ucap dia.

Nasky menilai langkah-langkah strategis yang dilakukan Polri menunjukkan komitmen kuat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pemudik. “Persiapan yang matang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tutur dia.

Ia menambahkan, tingginya rasa kepedulian petugas kepolisian terhadap keselamatan masyarakat, yang berdampak langsung pada terciptanya rasa aman dan nyaman selama momentum Idulfitri. “Pendekatan humanis ini penting. Polri tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang mengedepankan empati dan kepedulian,” imbuhnya.

Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan standar untuk terus ditingkatkan ke depan, sehingga institusi kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat semakin kuat,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI) Irfan Ahmad Fauzi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Polri khususnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan dalam mengamankan arus mudik Lebaran 2026. Menurutnya, pengamanan mudik tahun ini berjalan dengan sangat baik, tertib, dan kondusif.

Hal tersebut terlihat dari kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur utama, menurunnya angka kecelakaan, serta meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat.

“Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Polri, khususnya Kapolri, dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik dengan aman dan nyaman. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani rakyat,” ujar Irfan, Jumat (27/3/2026).

Dia berpendapat bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan pengamanan mudik tahun ini. Pendekatan humanis yang dilakukan aparat di lapangan turut memberikan kesan positif bagi masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa keberhasilan ini patut menjadi standar untuk pelaksanaan pengamanan di masa mendatang, tidak hanya pada momentum mudik Lebaran, tetapi juga pada berbagai agenda besar nasional lainnya.

“Kami berharap kinerja baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama yang harus terus dijaga,” ujarnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, PUI juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung upaya aparat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, baik selama arus mudik maupun arus balik.