Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RUPIAH masih meluncur ke bawah. Meski sebenarnya pelemahan rupiah sudah terpindai sejak awal tahun 2026 ini, jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang dalam kali ini tidak dibaca sebagai tekanan eksternal semata, namun juga refleksi atas pengelolaan makroekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kondisi ini seringkali mata publik langsung tertuju pada Bank Indonesia (BI). Tidak bisa dipungkiri, BI adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas naik turunnya nilai Rupiah.

Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 5,25% sebagai antisipasi pelemahan rupiah dan ekspektasi inflasi. Yang sebelumnya BI telah bereaksi, terlihat dengan merilis tujuh langkah strategis, intervensi triple intervention di pasar spot, DNDF dan NDF offshore, memperketat pembelian valas dibatasi USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan, membeli SBN di pasar sekunder sejak awal tahun.

Pemain pasar uang sadar benar bahwa negara emerging market adalah playground untuk mendulang keuntungan. Kondisi negara yang valuta asingnya relatif stabil, sangat tidak menarik. Karena volatilitas rendah tidak bisa mencari keuntungan. Tapi negara dengan volatilitas yang tinggi seperti negara emerging market adalah peluang untuk memburu rente.

Ini sepadan dengan teori informasi dan signaling. Dimana sebenarnya pelaku keuangan tidak memiliki informasi yang sempurna di pasar, yang dilakukan adalah kemampuan membaca ‘sinyal”. Juga paralel dengan Portfolio Balance Theory Tobin (1958) yang menandaskan investor global memilih aset berdasarkan: return, risiko, kredibilitas negara.

Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.

Sebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.

BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.

Pada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.

Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.

Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.

Indonesia tentu belum bisa langsung disebut sudah masuk ke dalam situasi fiscal dominance. Namun, arah ke sana perlu diwaspadai sejak dini. Sebab, pasar tidak selalu menunggu krisis benar-benar terjadi. Pasar bekerja dengan membaca sinyal.

Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, yield SBN naik, rupiah melemah, dan bank sentral terlihat harus ikut menjaga stabilitas pasar surat utang, maka pelaku pasar mulai bertanya, apakah kebijakan moneter masih sepenuhnya diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, atau mulai ikut terbebani oleh kebutuhan menjaga fiskal?

Data terakhir menunjukkan tekanan itu memang nyata. Rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.719 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Tekanan ini terjadi meskipun BI sudah meningkatkan intensitas intervensi valas. Reuters juga mencatat bahwa sebelum perang Iran, rupiah dan saham Indonesia sudah lebih dulu ditekan oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan rencana belanja pemerintah.

Di sinilah masalah kepercayaan muncul. Rupiah tidak hanya melemah karena dolar AS sedang kuat. Rupiah juga melemah karena pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dolar memang sedang perkasa, ekspektasi suku bunga tinggi di AS masih kuat, dan investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman.

Namun tekanan eksternal seperti itu akan terasa lebih berat jika pasar juga melihat ada keraguan di dalam negeri. Tekanan itu juga terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,79 persen pada 20 Mei 2026.

Kenaikan yield ini penting dibaca karena yield bukan sekadar angka bunga. Yield adalah bahasa pasar. Ketika yield naik, artinya investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.

Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Meski BI memang penjaga stabilitas moneter, tetapi BI bukan satu-satunya penjaga kepercayaan ekonomi. Kepercayaan pasar juga ditentukan oleh disiplin fiskal pemerintah, kualitas belanja negara, arah pembiayaan utang, kekuatan sektor riil, dan konsistensi komunikasi kebijakan.

Pelemahan rupiah hari ini adalah cermin. Pelemahan memantulkan tekanan global, tetapi juga memantulkan keraguan domestik. Dolar AS memang sedang kuat. Yield global memang naik. Risiko geopolitik juga meningkat. Namun rupiah akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal jika fondasi domestik dibaca solid oleh pasar.

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas

Ketua KPPU RI 2015-2018

ARTIKEL ini saya akan mulai dari mengutip pandangan tiga ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA. Ketiganya merintis penelitian mengenai bagaimana institusi dibentuk dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara.

Penelitian mereka menyoroti bahwa institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif yang eksploitatif menghambat kemakmuran.

Namun sepertinya gagasan ketiga pemenang nobel di atas tidak berlaku untuk kasus China dengan institusi ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah (state capitalism). Demikian juga institusi politiknya yang ekstraktif dan otoriter dikontrol oleh hanya satu partai, yaitu partai komunis China.

Meskipun demikian, perekonomian China selama hampir tiga dekade pernah menikmati pertumbuhan di atas 10 persen. Dan dalam satu dekade terakhir masih bisa tumbuh secara rata-rata di atas 5,0 persen.

Pandangan ketiga peraih hadiah nobel ekonomi di atas berbeda dengan pandangan ekonom Keyu Jin, pemikir brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam bukunya berjudul ‘The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism” yang terbit tahun 2024.

Keyu Jin dalam bukunya menceritakan pertanyaan paling banyak disampaikan kepadanya dari teman-teman sekelasnya di Harvard University, AS adalah “when will china become a democracy? How do you wake up in the morning knowing that you can’t elect your own president? When will China economy stop growing?”

Secara ekstrim, seperti yang ditulis Keyu Jin, ekonom-ekonom dari barat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi China akan gagal jika tidak mentransformasi ekonominya berdasarkan western value (nilai-nilai ekonomi barat), termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik barat.

Namun faktanya, pembangunan ekonomi China tetap dengan nilai dan budayanya sendiri. Sehingga, model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut sebagai Marxisme yang bermetamorfosis sesuai dengan nilai-nilai dan budaya China.

Atau model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut managed capitalism atau mayor economy. Atau kapitalisme dengan karakteristik nilai dan budaya China.

State capitalism China berbeda dengan model free market economy dalam model pembangunan ekonomi barat yang mengutamakan peran mekanisme pasar. Peran private sector (swasta) sangat dominan.

China Hybrid Economy dalam pandangan Keyu Jin lebih mengutamakan peran pemerintah (mayor economy) melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri yang terkendali, pengaturan sistem keuangan (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran State Own Entreprises (SOEs).

Lalu bagaimana dengan Prabowonomics? Gagasan besarnya dapat ditelusuri dalam buku yang ditulis presiden Prabowo sendiri berjudul: “Paradox Indonesia dan Solusinya” yang terbit pada Mei 2022.

Gagasan besarnya mengenai state capitalism kembali diulang dalam pidatonya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Rabu, 20 Mei 2026.

Gagasan state capitalism berawal dari diskusi meja makan dengan ayahnya, Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy yang bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism).

Prabowonomics diistilahkan sebagai state capitalism atau mayor economy. Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Prabowonomics juga tentu kontras dengan gagasan ekonomi liberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. Mereka berpandangan bahwa “the best government is the least government”. Semakin kecil peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas atau regulator.

Prabowonomics ingin memutar arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar liberal menuju state capitalism yang menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi nasional sebagai prime mover atau pelopor.

Sama dengan state capitalism China, gagasan state capitalism Indonesia juga menimbulkan resistensi tidak hanya dari pemikir beraliran liberal, tetapi juga dari investor global. Hal ini tercermin pada net outflow modal asing dari Indonesia stock exchange market yang mengerek IHSG ke titik terendah dalam setahun terakhir menjadi 6.318 pada Rabu, 20 Mei 2026.

Demikian juga dengan net outflow modal asing dari pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar uang nasional yang menyebabkan kurs rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) melemah hingga mencapai rekor terendah sekitar Rp. 17.598 per dollar AS.

Pidato Presiden Prabowo tentang pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Danantara juga direspons negatif oleh pasar. Hal ini tercermin pada indeks harga saham perusahaan-perusahaan berbasis SDA yang terkoreksi tajam hari ini.

Lalu sikap kita bagaimana sebagai bangsa, saatnya kita berubah. Mendudukan kembali gagasan state capitalism seperti yang pertama kali digagas oleh founding fathers Indonesia. Tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 tentang pentingnya penguasaan negara.

Teringat kata-kata Albert Einstein, “Insanity is doing the same thing ever and ever again, and expect a different result”. Artinya, kebodohan itu adalah melakukan hal yang sama secara terus menerus tetapi mengharapkan hasil berbeda.

Akhirnya, ada baiknya kita juga menyimak dan merenungi peringatan dari ekonom besar abad ke-20, John Mayanrd Keynes, “kesulitan tidak terletak pada bagaimana menerima paradigma baru, tetapi kesulitan sesungguhnya karena kita tidak bisa keluar dari paradigma lama yang telah merasuk dalam pikiran kita”.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Arah kebijakan Prabowo menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI

Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Tamsil menegaskan DPD memandang keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Sebab, struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur. “Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional. Di mana kelompok usaha besar lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

“Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang. “Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,” tuturnya.

Pertumbuhan yang Berdampak

Di akhir keterangannya, Tamsil Linrung menegaskan DPD siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional.

”Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya,” tandasnya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Hal itu di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan fiskal negara. Tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2025).

Dia menilai, kehadiran langsung Presiden dalam forum paripurna DPR juga memiliki makna politik yang penting. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi langsung kepala negara dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Dalam politik, kehadiran adalah bahasa. Ketika seorang pemimpin memilih hadir sendiri pada forum yang secara teknis bisa diwakilkan, ia sedang mengirim sinyal bahwa masalah ini penting dan ia bersedia menanggungnya secara langsung,” lanjut Chamad Hojin.

Menurut dia, pesan tersebut menjadi relevan di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah situasi pasar global yang masih fluktuatif.

“Sinyal semacam ini tidak boleh diremehkan. Di tengah rupiah yang bergerak dalam tekanan, di tengah pasar yang sensitif dan publik yang gelisah, ada saat ketika kepala negara perlu berbicara sendiri. Bukan untuk mengambil alih semua urusan, melainkan untuk memberi arah dan menegaskan bahwa negara tidak sedang berjalan tanpa kemudi,” jelasnya.

Puspoll Indonesia juga melihat bahwa langkah Presiden hadir langsung di DPR memperlihatkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif sejak tahap awal pembahasan RAPBN. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap kebijakan fiskal berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Pidato Presiden hari ini mencoba menjawab tiga hal itu sekaligus,” pungkas Chamad Hojin.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pentingnya reformasi fiskal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Dalam situasi seperti ini, pidato Presiden bisa menjadi titik balik positif apabila diikuti reformasi fiskal yang serius. Tetapi, ia juga bisa menjadi sekadar jeda psikologis sementara apabila tidak disertai perubahan nyata," kata Achmad saat dihubungi ANTARAdi Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan secara jangka pendek, pidato tersebut dapat memberikan efek stabilisasi psikologis, sehingga pasar bisa merespons positif.

Pergerakan nilai tukar rupiah juga berpotensi lebih stabil dan investor memperoleh sinyal bahwa pemerintah tidak abai terhadap risiko ekonomi.

Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan yang pemerintah nantinya jalankan sebagai konsekuensi politik dari penyampaian pidato tersebut.

“Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Publik dan pasar tidak lagi hanya menilai janji, tetapi kemampuan eksekusi," ujar Achmad.

Ia menyatakan jika setelah pidato justru muncul kebijakan yang kontradiktif, misalnya belanja populis tanpa sumber pendanaan jelas, maka tekanan terhadap fiskal akan kembali muncul.

Ia menekankan pemerintah harus memahami bahwa kondisi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian, salah satunya akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang masih menekan arus modal ke negara berkembang.

"Konflik geopolitik juga meningkatkan risiko harga energi. Perlambatan ekonomi China ikut mempengaruhi permintaan komoditas Indonesia. Artinya, ruang kesalahan kebijakan semakin sempit," tutur Achmad.

Dalam pidato pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target fiskal tahun depan dan kebijakan pemerintah terbaru.

Presiden mengatakan pemerintah menargetkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun mendatang di rentang 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,5-7,3 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Sementara, kebijakan baru yang disampaikan antara lain pembentukan badan ekspor Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk membacakan langsung kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 demi membangun kepercayaan publik dan investor.

Ia mengatakan tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya terkait pertumbuhan, tapi juga mengenai persepsi publik terhadap masa depan perekonomian nasional.

“Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan,” ujar Achmad Nur Hidayat saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam beberapa bulan terakhir mulai muncul kecemasan publik terhadap kondisi fiskal negara. Defisit APBN memang masih terkendali secara formal tapi tekanan pembiayaan semakin berat, sedangkan penerimaan negara mulai menghadapi perlambatan seiring turunnya harga komoditas global.

Sementara itu, lanjutnya, kebutuhan belanja pemerintah meningkat tajam, mulai dari subsidi energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program populis lainnya.

Ia mengatakan saat para pelaku pasar melihat arah fiskal berpotensi melebar tanpa kepastian sumber pendapatan yang kuat seperti itu, maka yang akan muncul adalah sikap kehati-hatian.

“Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan,” kata Achmad.

Untuk menjawab kecemasan publik tersebut, menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu pagi ini tentu sangat penting.

Melalui langkah tersebut, ia menilai pemerintah berupaya untuk menunjukkan bahwa kendali ekonomi tetap berada di tangan pimpinan negara, bukan berjalan sendiri-sendiri di bawah berbagai kementerian teknis.

“Pidato Presiden hari ini menjadi lebih dari sekadar seremoni kenegaraan. Ia berubah menjadi panggung penegasan arah ekonomi nasional. Kehadiran Presiden juga dapat dibaca sebagai upaya meredam spekulasi negatif,” kata Achmad menambahkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pidato pendahuluan KEM-PPKF RAPBN biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan. Baru kali ini pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebutkan penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto tentang KEM-PPKF menjadi tradisi baru dalam penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR.

Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung pidato pendahuluan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.

"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah terus menekan defisit APBN dengan menargetkan angka defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 kurang dari 3 persen dari PDB, yaitu pada kisaran 1,80 persen sampai dengan maksimal 2,40 persen.

Di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya akan terus berjuang menekan dan memperkecil angka defisit APBN.

"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Prabowo saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 nantinya mencapai kisaran 11,82 persen sampai dengan 12,40 persen dari PDB.

"Untuk mendukung berbagai program prioritas kita, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 (persen) hingga 14,80 persen dari PDB kita," ucap Presiden.

Prabowo dalam pidato yang sama, menekankan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan wujud dari alat perjuangan bangsa.

"APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.

Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian jajaran pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, hari ini. Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

"Kebetulan tanggal 20 (Mei), hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa. Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," tegas Prasetyo, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan DPR RI. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Dasco menjelaskan, agenda rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir pada KEM-PPKF. Pasalnya, selama ini Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden.

"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," paparnya.

JAKARTA, iNews.id - Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir dinilai masih dalam batas kewajaran dan sejalan dengan tren pelemahan bursa saham di kawasan regional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini tekanan pasar saham tak lepas dari imbas dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah, serta tingginya ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter dunia yang masih ketat. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, meski dihadapkan pada ketidakpastian global, langkah reformasi struktural yang terus digulirkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK terbukti ampuh menjadi bantalan dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Selain faktor eksternal, sentimen di dalam negeri belakangan ini juga dipengaruhi oleh keputusan penyesuaian bobot atau rebalancing dari indeks MSCI. Pengumuman yang dirilis pada 12 Mei waktu Amerika Serikat atau 13 Mei waktu Indonesia tersebut sempat memicu tekanan lanjutan ketika bursa kembali dibuka usai libur panjang.

"Jadi kita melihat pergerakan indeks kami sudah lebih secara fundamental, dan juga sekarang pergerakannya relatif sejalan dengan indeks acuan MSCI maupun subindeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80. Ini mencerminkan price discovery yang lebih fundamental di mana pergerakan saham lebih ditopang oleh aspek fundamental dibandingkan oleh sentimen semata," urai Friderica dalam konferensi pers di BEI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga

OJK Minta Investor Pasar Modal Tak Panik Hadapi Pengumuman MSCI Hari Ini

Meski begitu, tingkat koreksi bursa tercatat masih berada di tahap moderat, yakni merosot 1,98 persen pada hari pertama pengumuman MSCI dan turun 1,85 persen pada perdagangan 18 Mei lalu.

Otoritas memandang dinamika dan fluktuasi indeks saat ini sebagai bentuk penyesuaian harga yang lebih berbasis pada nilai intrinsik perusahaan. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari serangkaian transformasi yang telah dijalankan oleh regulator guna menyehatkan ekosistem pasar modal.

Baca Juga

OJK Ungkap Penyebab Dana Asing Keluar dari Pasar Modal RI

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menekankan soal di tengah ramainya sentimen rebalancing MSCI, instrumen investasi dalam negeri dianggap dipenuhi dana segar. OJK mencatat Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana pada tahun ini meroket tajam dengan tambahan dana mencapai Rp49,71 triliun atau tumbuh sekitar 6,39 persen.

"Juga berita baiknya adalah bahwa walaupun ada dinamika seperti saat ini, kami melihat perspektif investor meningkat dalam hal confidence untuk masuk ke market yang ditandai dengan penambahan 7 juta investor ritel baru sejak awal tahun (year to date)," ucapnya.

Peningkatan yang ditopang oleh aliran masuk masuk bersih (net subscription) dari kalangan investor ritel ini membawa total akumulasi dana kelolaan secara keseluruhan menembus angka Rp718,44 triliun.

Capaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa guncangan dari luar tidak menyurutkan minat masyarakat untuk menempatkan dananya di instrumen investasi resmi. Momentum pembenahan aturan main di bursa secara nyata telah melahirkan optimisme yang kuat bagi para pelaku pasar.

"Jadi ini memperlihatkan bahwa reformasi diarahkan untuk memastikan pasar modal Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi market size, tetapi juga kita ke depankan dari aspek fundamental dan integritas," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data per Maret 2026.

“Sampai dengan Maret tahun ini, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun untuk 279 ribu rekening,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari, yakni sebesar Rp16,3 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit tersebut merupakan bagian dari kebijakan khusus OJK terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga.

Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85 persen yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen yoy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah justru menilai kondisi fiskal nasional tetap terjaga dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Selama ini pemerintah menjaga kondisi fiskal dengan sangat baik. Jadi yang bilang kebijakan fiskal kita aneh, dia tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Purbaya, kritik terhadap pengelolaan fiskal muncul karena sebagian pihak belum memahami strategi manajemen kas yang diterapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang disoroti adalah pemindahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan likuiditas sektor produktif dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menyebut strategi pengelolaan dana negara itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Menurut dia, pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus menambah belanja negara maupun pengeluaran modal baru.

"Kamu tahu kenapa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat? Kita manage uang lebih bagus. Jangan cuma pindahin cash saja dari BI ke situ, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kita jaga itu. Tapi uangnya masih punya saya kan?" ujarnya.

Ia menilai pemanfaatan dana SAL di sektor perbankan menjadi cara efektif untuk memperluas manfaat ekonomi tanpa membebani APBN. Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil menjaga posisi kas negara tetap aman.

"Artinya apa? Pemerintah dan Pak Prabowo bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa pengeluaran uang tambahan. Uangnya masih utuh, itu ajaib sebetulnya," kata Purbaya.

Purbaya juga memastikan dana SAL yang ditempatkan di sistem perbankan tetap aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan negara. Selain menjaga stabilitas fiskal, dana tersebut diharapkan terus mendukung likuiditas pembiayaan di sektor produktif.

Pemerintah optimistis pengelolaan fiskal yang adaptif dan efisien dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar keuangan global.

Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen bertujuan menjaga produksi, serta merespons potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara di dunia.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan kecerdasan Presiden Prabowo membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.

Saat harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global, lanjut Amran, Presiden Prabowo justru mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kebijakan itu hadir di momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

"Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan," ujarnya.

Kebijakan penurunan 20 persen harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA.

Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.

Di sisi distribusi, kata Amran, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.

Kebijakan itu diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam.

Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi.

Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah.

"Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek," ucapnya.

Mentan juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

"Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog," beber Amran.

Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.

“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Amran.

Untuk itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026