Jakarta (ANTARA) - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 2026 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan fiskal teknis.

Di balik angka-angka big data yang menunjukkan sentimen positif publik mencapai 60 persen, tersimpan pesan sosial dan ekonomi yang lebih dalam tentang relasi negara dengan warganya di tengah fase pemulihan yang belum sepenuhnya kokoh.

Kebijakan ini bukan hanya soal pajak, melainkan soal kepekaan membaca denyut daya beli, psikologi publik, dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

PPN adalah pajak konsumsi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap perubahan tarifnya langsung terasa di meja makan, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan dasar.

Karena sifatnya yang regresif, kenaikan PPN akan lebih cepat dan lebih keras menghantam kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

Dalam konteks ini, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menahan kenaikan PPN dapat dibaca sebagai pengakuan negara bahwa beban ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya pulih.

Langkah ini menjawab kegelisahan publik yang sejak lama khawatir pemulihan makro tidak selalu sejalan dengan kondisi mikro di level keluarga.

Apresiasi publik yang terekam dalam pemantauan big data tidak muncul tanpa alasan. Sentimen positif itu berkelindan dengan optimisme yang lebih luas terhadap arah kepemimpinan nasional.

Riset GREAT Institute pada akhir Oktober 2025 menunjukkan 89,3 persen publik optimistis terhadap masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan 71,8 persen merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Optimisme ini penting karena ekonomi tidak hanya digerakkan oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh ekspektasi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah berpihak pada kesejahteraan mereka, konsumsi dan aktivitas ekonomi akan bergerak lebih berani.

Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah hingga kini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau tidak," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret. Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian dapat dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam situasi itu PPN bisa saja dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan ekonomi. "Kalau di atas 6 persen, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi tidak menebak. Kalau tidak menurunkan, menaikkan," ujarnya.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif PPN karena berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu akan memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem berjalan hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah melihat. Dari situ, saya bisa mengukur potensi riil yang ada, kekurangannya berapa, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Purbaya menyatakan rencana tersebut telah tertuang secara hitam di atas putih. Namun, ia menggarisbawahi bahwa sebagai Menteri Keuangan, dirinya perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

Paradigma baru menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai aset ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya

Jakarta (ANTARA) - Wacana mengenai instrumen fiskal hijau semakin kuat seiring tingginya tekanan terhadap ekosistem alam. Negara-negara mulai memahami bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga menciptakan beban fiskal jangka panjang.

Laporan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) memperkirakan bahwa degradasi ekosistem global menyebabkan kerugian ekonomi, sedikitnya 7 triliun dolar AS per tahun, atau sekitar 8 persen PDB dunia, akibat hilangnya jasa lingkungan, seperti penyerbukan, ketahanan pangan, regulasi air, dan penyimpanan karbon alami.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa biaya bencana yang dipicu kerusakan ekosistem meningkat hampir dua kali lipat dalam dua dekade terakhir. Sementara Bank Dunia menghitung bahwa negara-negara berkembang kehilangan potensi pertumbuhan fiskal sebesar 0,7–1,5 persen PDB per tahun akibat deforestasi dan degradasi tanah.

Bahkan, The Dasgupta Review menyimpulkan bahwa nilai ekonomis jasa ekosistem yang tidak terefleksi dalam harga pasar bernilai lebih besar daripada seluruh PDB global. Jika itu diakumulasi dalam jangka panjang, menciptakan risiko fiskal sistemik yang selama ini tidak tercatat dalam anggaran negara.

Indonesia memiliki kekayaan hayati yang menempatkan negeri ini di jajaran teratas dunia. Hanya saja, tekanan terhadap hutan, gambut, karst, mangrove, pesisir, dan air tawar terus meningkat.

Laju deforestasi, fragmentasi habitat, penurunan populasi spesies kunci, dan degradasi bentang alam adalah bukti bahwa biaya ekologis masih dianggap eksternalitas yang bebas ditanggung negara.

Ketika konversi lahan, perluasan tambang, dan ekspansi perkebunan tidak mengenakan biaya ekologis yang memadai, negara sesungguhnya sedang menyubsidi kerusakan. Di sinilah konsep biodiversity loss tax atau pajak atas kehilangan keanekaragaman hayati mulai mendapatkan tempat dalam diskursus kebijakan publik dunia.

Pertanyaannya, sejauh mana Indonesia sebagai negara mega biodiversitas mampu merespons gagasan ini sebagai strategi fiskal masa depan?

Beberapa negara mulai menggunakan pendekatan ini. Inggris menerapkan skema Biodiversity Net Gain yang mewajibkan pembangunan meningkatkan kualitas biodiversitas sebelum memulai proyek. Australia memperkenalkan biaya restorasi bagi sektor yang beroperasi di habitat spesies endemik. Kolombia mengembangkan pajak berbasis jasa ekosistem yang dialihkan ke program konservasi.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak lagi hanya mengatur penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat mengubah perilaku ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mampu menyelamatkan kondisi fiskal tahun 2025. Penerimaan pajak sudah dipastikan shortfall, belanja tidak optimal, dan yang terburuk adalah defisit anggaran terkerek ke angka 3% dari produk domestik bruto alias PDB.

Sebuah simulasi yang terdapat dalam maklumat Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak pada 6 Desember 2026 lalu, mengungkap bahwa risiko pelebaran shortfall pajak tahun ini sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. Kalau selisih tersebut tidak mampu teratasi, kredibilitas anggaran-pun menjadi taruhan.

“Ini bukan sekedar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat yang dikutip Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Dalam catatan Bisnis, pengelolaan fiskal tahun 2025 memang penuh tantangan. Realokasi anggaran besar-besaran yang dilakukan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak begitu berdampak positif ke perekonomian. Yang terjadi justru proses penyerapan seret, sampai sejumlah kementerian menggembalikan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Padahal, pemerintah dalam berbagai kesempatan telah sesumbar tentang target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, 6%, atau bahkan 8% untuk capaian jangka panjangnya.

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, sejak awal tahun hingga Oktober lalu, pertumbuhannya tidak berangsur ke level positif. Tingginya restitusi ditambah kondisi perekonomian yang memang jauh dari ekspekasi, mengakibatkan pergerakan penerimaan pajak sulit beranjak dari zona kontraksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," kata Purbaya.

Orang Kaya, Sawit, dan Batu Bara

Di tengah tingginnya risiko pelebaran defisit anggaran, pemerintah mulai menyusun daftar sasaran pajak yang berpotensi bisa menutup gap penerimaan pajak pada tahun 2025.

Tunggakan pajak orang kaya, sektor batu bara, hingga praktik misinvoicing ekspor sawit menjadi sasarannya. Oritas pajak bahkan telah memanggil sejumlah

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Ijon Pajak Lagi?

Di balik langkah agresif pemerintah dalam mengejar pajak, terdapat informasi bahwa otoritas pajak sedang melakukan ijon pajak. Istilah ijon pajak sebelumnya lazim digunakan, namun karena ada tendensi negatif, istilah ini kemudian diganti dengan dinamisasi.

Dinamisasi sendiri menjadi salah satu strategi dari otoritas pajak untuk menutup penerimaan pajak tahun ini. Strategi ini bahkan pernah diungkapkan ke DPR beberapa pekan lalu.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menyebutkan bahwa kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu, saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga, kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Adapun Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Dirjen Pajak yang pernah bekerja di Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Perekonomian itu mengakui, industri ekstraktif telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) menargetkan penerimaan pajak tahun 2025 di angka Rp2.005 triliun. Hal itu berarti bahwa terjadi pelebaran shortfall yang sebelumnya hanya dipatok di angka Rp2.079 triliun.

Informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala kantor wilayah dan jajaran direktur di DJP supaya mengejar penerimaan pajak hingga Rp2.005 triliun. Instruksi itu disampaikan pada tanggal 6 Desember 2025.

Persoalannya, dalam rapat pimpinan terbatas yang berlangsung di Bogor akhir Oktober 2025, para kakanwil hanya mampu berkomitmen pencapaian target penerimaan pajak di angka Rp1.947,2 triliun. Artinya masih terjadi selisih sebesar Rp57,8 triliun.

Untuk itu, dalam waktu yang hanya tersisa 20 hari, otoritas pajak akan menyasar penerimaan dari sejumlah sektor mulai dari pajak orang kaya, sawit, hingga tunggakan pajak dari sektor batu bara.

Adapun sasaran utamanya adalah misinvoicing ekspor Sawit-POME/Fatty Matter, penyelesaian tunggakan pajak WP Minerba pemohon RKAB, penyelesaian tunggakan pajak wajib pajak atau WP High Wealth Individuals.

Soal sawit dan batu bara, DJP telah mengumpulkan para pelaku usaha beberapa waktu lalu. Sementara itu, untuk wajib pajak super kaya, otoritas pajak setidaknya sudah berkali-kali menyampaikan akan mengejar kepatuhannya.

Bimo sendiri tidak menjawab perntanyaan Bisnis saat dikonfirmasi tentang pencapaian target Rp2.005 triliun, termasuk rencananya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sawit dan batu bara. Dia mengirimkan pertanyaan Bisnis kepada Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.

Rosmauli menuturkan bahwa angka target penerimaan dan seluruh langkah pengawasan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme resmi APBN.

“Secara prinsip, penguatan monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terhadap seluruh sektor untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan profesional,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Kantongi Data

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

Bimo mengimbau para "raja sawit" tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).

"Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," kata Bimo.

Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.

"Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegasnya, pekan lalu.

Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.

"Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 5,4% dalam APBN 2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sesumbar ekonomi bisa tumbuh mencapai 6% pada tahun depan.

Kendati demikian, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berpotensi tertekan ke level 4,9%. Tekanan ini muncul akibat kombinasi faktor eksternal dari kebijakan Amerika Serikat (AS) dan pukulan domestik akibat bencana alam yang baru saja terjadi.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menegaskan bahwa proyeksi realistis pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di rentang 4,9% hingga 5,1%. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pemerintah, meskipun stimulus fiskal dan pelonggaran moneter telah digulirkan.

"Kita melihat ada potensi memang di sumber pertumbuhan lain yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah akan ada kenaikan. Ada pertumbuhan positif, tapi relatif tidak terlalu signifikan, masih marginal," ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dia membeberkan tantangan berat pertama datang dari sisi eksternal, yakni penipisan surplus neraca dagang (net export) yang diprediksi cukup signifikan pada 2026.

Penurunan kinerja ekspor ini tidak lepas dari dinamika geopolitik dan ekonomi di Negeri Paman Sam, terutama terkait arah kebijakan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, laporan Reuters menyebutkan kesepakatan dagang RI-AS pada Juli lalu terancam batal.

Selain faktor global, Faisal menyoroti risiko domestik yang sebelumnya belum masuk dalam hitungan Economic Outlook 2026 yang dirilis Core pada November lalu yaitu dampak bencana di Sumatra.

Dia memperingatkan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan sekadar isu sosial, melainkan pukulan ekonomi yang signifikan. Pasalnya, ketiga provinsi tersebut menyumbang sekitar 9% terhadap kue ekonomi nasional.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur akibat bencana dipastikan akan mengganggu aktivitas produksi dan konsumsi dalam jangka panjang, tidak hanya sesaat. "Jika mempertimbangkan kondisi bencana di Sumatra ini, bisa jadi [pertumbuhan ekonomi] hanya mendekati di batas bawahnya di 4,9%," tegas Faisal.

Penyelamatan Kelas Menengah hingga Efektivitas Stimulus

Di tengah himpitan ruang fiskal yang sempit akibat kontraksi penerimaan pajak, Faisal menyarankan pemerintah untuk lebih taktis dalam membelanjakan anggaran.

Kebijakan fiskal, menurutnya, harus diarahkan pada dua prioritas utama yaitu percepatan rekonstruksi pascabencana dan penyelamatan daya beli kelas menengah.

Faisal menyoroti bahwa konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi masih tertahan. Menurutnya, perkembangan itu tak lepas dari upah riil buruh yang relatif rendah dan bahkan mengalami kontraksi, serta bayang-bayang inflasi yang menggerus daya beli.

"Pemerintah perlu gerak cepat untuk pemulihan dan rekonstruksi. Selain itu, perlu strategi untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga yang saat ini masih banyak tertahan, terutama di kelas menengah," pungkasnya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa tanpa adanya perubahan pola kebijakan yang presisi, jurang antara target ambisius pemerintah dan realisasi di lapangan akan terus melebar.

Dia mencontohkan kebijakan penempatan dana pemerintah ke sistem perbankan yang sudah mencapai Rp276 triliun. Rizal menekankan bahwa efektivitas stimulus tidak diukur dari besaran nominal likuiditas yang digelontorkan ke perbankan, melainkan seberapa cepat dana tersebut berputar menjadi investasi dan kegiatan produktif di sektor riil.

Oleh karena itu, Rizal menyarankan agar pemerintah menetapkan syarat yang lebih ketat (conditionalities) dalam penempatan dana negara di perbankan. "Penempatan dana pemerintah harus disertai syarat jelas agar mengalir ke kredit produktif dan tidak mengendap di neraca bank. Dampak ekonomi tidak lahir dari jumlah likuiditas yang ditebar," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Di sisi lain, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menilai keterbatasan APBN seharusnya memaksa pemerintah untuk lebih agresif memanfaatkan instrumen non-anggaran (non-fiskal).

Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak yang bersifat temporer, serta skema de-risking bagi sektor-sektor prioritas. Rizal meyakini langkah-langkah itu krusial untuk menurunkan ketidakpastian usaha tanpa harus membebani kas negara yang sudah cekak.

"Jika belanja diarahkan lebih tepat, likuiditas mengalir ke proyek produktif, dan kepastian berusaha ditingkatkan, barulah proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki pijakan yang kuat," ungkapnya.

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban fiskal tersebut.

Cukai MBDK hanya berlaku jika ekonomi tumbuh 6 persen

Pernyataan itu disampaikan saat Raker Komisi XI DPR RI, ketika para anggota dewan menyoroti belum adanya penjelasan detail mengenai skema cukai MBDK.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tidak menambah beban masyarakat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Meskipun begitu, dalam APBN 2026, penerimaan dari cukai MBDK sudah tercantum dengan target Rp7 triliun.

Target cukai masuk APBN, tapi implementasi menunggu momentum

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap bisa dijaga seimbang meski cukai MBDK belum diterapkan segera. Alternatif penerimaan negara dapat diperkuat melalui Bea Keluar emas dan batu bara.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan baru, terutama yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menjelaskan bahwa APBN 2026 sudah disusun sebelum ia menjabat, saat kondisi ekonomi dinilai relatif kuat di pertengahan tahun. Karena itu, beberapa target masih perlu dievaluasi ulang agar sesuai kondisi terkini.

DPR minta penjelasan model dan roadmap cukai

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XI meminta penjelasan lebih detail terkait model dan skema penerapan cukai minuman manis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti minimnya informasi dari pemerintah.

Ia meminta kejelasan agar tidak ada kebingungan di masyarakat, mengingat kebijakan ini sudah masuk dalam rencana penerimaan 2026.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dilakukan hanya ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen. Langkah itu untuk memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK dalam pembahasan APBN 2026. Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan bahwa APBN 2026 sudah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp7 triliun. Namun pelaksanaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026 mendatang.

Meski begitu, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama Bea Keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan penerimaan.

Ke depan, kata Purbaya, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Menkeu, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti belum jelasnya pemaparan mengenai model, roadmap, maupun kategori produk yang akan dikenai cukai MBDK. Ia menilai penjelasan rinci sangat penting agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja negara sudah dialokasikan. Ia meminta agar asumsi penerimaan Kemenkeu dibuat lebih realistis.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memperkirakan kinerjaperbankan Indonesia tahun depan lebih baik dibanding 2025. Kendati begitu, tekanan dari sisi marjin dan juga risiko kredit tetap perlu diwaspadai.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi dalam agenda 40 Bisnis Indonesia Group Conference bertajuk ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’, Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Namun demikian tentunya kita juga melihat bahwa ada tekanan dari sisi margin dan juga risiko kredit itu kita harus waspada, tetap tinggi,” katanya.

Dari sisi likuiditas, Hery mengatakan bahwa likuiditas perbankan saat ini cukup bagus seiring adanya sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Dia mengharapkan, kondisi ini tetap berlanjut pada 2026.

Pemulihan daya beli masyarakat juga diharapkan kian meningkat, seiring adanya APBN baru. Hery menuturkan, alokasi dana ke daerah yang lebih cepat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, baik Bank Indonesia dan perbankan memperkirakan pertumbuhan kredit masih single digit pada 2026. Pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tumbuh pada rentang 5,1-5,33% tahun depan.

“Ini adalah angka-angka range ya, di mana kita melihat bahwa optimis lebih baik dibandingkan saat ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pelaku usaha saat ini masih wait and see untuk melaksanakan ekspansi bisnis. “Pelaku bisnis masih wait and see, menunggu, melihat kondisi lebih baik lagi untuk mendukung pertumbuhan,” pungkasnya.

Industri hasil tembakau (IHT) dinilai masih menjadi penopang penting perekonomian di berbagai daerah. Selain menjaga aktivitas produksi, sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Bukan hanya itu, sektor ini juga menggerakkan rantai ekonomi dari tingkat petani, pabrik pelintingan, hingga sektor pendukung seperti perdagangan dan transportasi.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa IHT memiliki kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Ia menyoroti peran besar industri sigaret kretek tangan (SKT) dalam menciptakan lapangan kerja.

"Sigaret kretek tangan ini memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja," ujar Misbakhun dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta baru-baru ini.

Misbakun menyebut, ribuan pekerja linting menggantungkan kehidupan pada aktivitas produksi rokok. Tidak hanya itu, perputaran ekonomi dari industri tersebut dinilai turut menggerakkan sektor pendukung seperti perdagangan bahan baku hingga jasa transportasi.

Dengan demikian, ia menyoroti perlunya kebijakan fiskal yang adil agar industri hasil tembakau tetap kompetitif. Ia menilai, kebijakan pajak dan pembatasan biaya operasional yang terlalu ketat, berpotensi menekan keberlanjutan industri.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Tauhid menambahkan, sektor tembakau menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama bagi pekerja dan petani.

"Saya bisa pastikan jumlahnya bukan lagi 10-20, ribuan. Memang secara masif, dalam artian berantai. Sejak 2009 berjalan terus, banyak pekerja di industri tembakau yang bertumbang tapi juga tumbuh di sisi lain," kata Ahmad.

Data INDEF mencatat lebih dari 171 ribu orang bekerja di sektor pelintingan tembakau. Di daerah penghasil seperti Malang, Kudus, dan Pamekasan, aktivitas pabrik dan gudang tetap stabil, dengan ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan berbagai pelaku usaha kecil.

"Kalau data kami hasil survei 2024, tenaga kerja linting lebih dari 171.000 orang. Mereka sudah menciptakan satu ekosistem tersendiri yang sangat penting bagi daerah-daerah penghasil rokok," ujar Direktur INDEF Ahmad Tauhid.

Sementara Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Mudi mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, buruh, dan industri.

"APTI memandang bahwa langkah yang dilakukan oleh Kemenkeu adalah langkah yang sangat bijak dan sangat berani," pungkasnya.

Sektor tembakau menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh industri riil yang menggerakkan ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas kehidupan di daerah.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

DI SETIAP fase pembangunan ekonomi, isu pengurangan kemiskinan, penyaluran subsidi yang tepat sasaran, dan upaya menjaga inflasi pada tingkat rendah selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Ketiga sasaran tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pasalnya, ketika publik menyaksikan dinamika perekonomian nasional yang semakin kompleks, muncul pertanyaan mendasar, strategi apa yang akan dijalankan pemerintah untuk memastikan tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat luas?

Pada konteks pengurangan kemiskinan, teori ekonomi kesejahteraan dan literatur mengenai pro-poor growth menekankan bahwa belanja publik yang diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial memiliki peran signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup dan kapasitas ekonomi kelompok rentan.

Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Di titik inilah penerimaan negara, khususnya yang berasal dari perpajakan, menjadi instrumen kunci, karena dalam teori keuangan publik pajak dipandang sebagai sumber utama pendanaan barang publik dan program sosial.

Meskipun perubahan struktur dan besaran pajak harus mempertimbangkan implikasi distribusional yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, perancangan sistem perpajakan yang adil, perluasan basis pajak, dan optimalisasi penerimaan negara merupakan komponen strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengentaskan kemiskinan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.

Di sisi lain, kita juga mengenal adanya kebijakan moneter yang juga merupakan instrumen utama dalam pengelolaan stabilitas ekonomi makro yang dilaksanakan oleh otoritas moneter, khususnya bank sentral, melalui pengaturan jumlah uang beredar, penentuan suku bunga kebijakan, dan pengelolaan likuiditas sistem keuangan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan laju inflasi, serta menciptakan kondisi finansial yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pentingnya kebijakan moneter terletak pada pengaruh langsung perubahan variabel moneter terhadap daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, keputusan investasi, dan kinerja sektor riil secara keseluruhan, sehingga efektivitasnya menjadi prasyarat utama dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan perekonomian nasional.

Secara konseptual, keterpaduan antara kebijakan fiskal (meliputi belanja pemerintah, subsidi, dan perpajakan) dengan kebijakan moneter (termasuk pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas) merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keseimbangan makroekonomi.

Model IS–LM menunjukkan bahwa interaksi antara pasar barang sebagai ranah kebijakan fiskal dan pasar uang sebagai ranah kebijakan moneter menentukan tingkat pendapatan nasional dan suku bunga, sehingga ketidaksinkronan antara keduanya dapat memicu ketidakseimbangan seperti inflasi tinggi atau tekanan pada stabilitas pasar keuangan.

Artinya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai melalui pendekatan kebijakan yang terfragmentasi, melainkan melalui sinergi strategis antara kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang dalam kerangka policy mix yang terkoordinasi. Integrasi kedua instrumen tersebut menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi, menurunkan kemiskinan, serta memastikan efektivitas subsidi dan stabilitas harga dalam jangka panjang.

Temuan empiris di berbagai negara, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa koordinasi fiskal dan moneter menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih optimal dibandingkan pelaksanaan kebijakan secara independen, serta memainkan peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.

Karena itu, penguatan integrasi kebijakan menjadi agenda prioritas untuk mendukung ketahanan ekonomi dan mewujudkan tujuan konstitusional berupa kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Dilema Kebijakan Moneter

Dalam perumusan kebijakan moneter, pemerintah dan bank sentral kerap menghadapi dilema mendasar yang mencerminkan prinsip trade-off sebagaimana tergambar dalam segitiga Time–Cost–Quality pada manajemen proyek.

Dalam kajian ekonomi internasional, dilema ini dikenal sebagai The Impossible Trinity atau Policy Trilemma, konsep yang dikembangkan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming, yang menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat mencapai secara simultan tiga tujuan kebijakan, yaitu independent monetary policy, fixed exchange rate, dan free capital movement.

Keterbatasan untuk meraih ketiganya sekaligus menunjukkan bahwa setiap alternatif kebijakan mengandung konsekuensi dan pengorbanan yang memerlukan pertimbangan strategis dan prioritas yang jelas.

Trilemma tersebut mengharuskan pembuat kebijakan memilih dua tujuan yang dianggap paling penting, sehingga satu aspek harus dikorbankan. Apabila negara memilih mempertahankan fixed exchange rate dan free capital movement, maka kemandirian kebijakan moneter harus dilepaskan, karena suku bunga domestik harus mengikuti negara mitra kurs demi menjaga kestabilan nilai tukar, sebagaimana diterapkan Uni Eropa melalui mata uang Euro.

Sebaliknya, bila dipilih kombinasi independent monetary policy dan free capital movement, maka negara harus mengorbankan stabilitas nilai tukar dan menerapkan floating exchange rate, seperti yang dilakukan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Alternatif ketiga adalah mempertahankan fixed exchange rate dan independent monetary policy dengan konsekuensi mengorbankan free capital movement melalui kontrol modal yang ketat, sebagaimana pernah diterapkan China serta dalam sistem Bretton Woods pasca Perang Dunia II.

Risiko paling signifikan muncul ketika negara berupaya mengejar ketiga tujuan tersebut secara bersamaan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa upaya mempertahankan kurs tetap sambil membuka pasar modal dan tetap menjalankan kebijakan suku bunga independen berujung pada krisis keuangan besar, seperti Mexican Peso Crisis 1994–1995 dan Asian Financial Crisis 1997–1998. Tekanan pasar yang semakin meningkat membuat negara tidak mampu mempertahankan keseimbangan, sehingga transisi paksa menuju nilai tukar mengambang menjadi tidak terhindarkan.

Oleh sebab itu, The Impossible Trinity memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan moneter harus dipilih berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan disinergikan dengan kebijakan fiskal serta kondisi ekonomi domestik agar stabilitas makroekonomi dan tujuan pembangunan jangka panjang dapat dicapai secara berkelanjutan.

Sinergi Kebijakan Terpadu

Dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, keberadaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas pemerintah sebagai otoritas fiskal, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penjamin stabilitas perbankan, memiliki peran yang sangat strategis.

Mengingat kompleksitas sistem keuangan dan keterkaitannya dengan sektor riil, kebijakan ekonomi tidak dapat lagi dijalankan secara sektoral atau terfragmentasi. Setiap keputusan yang diambil oleh satu otoritas akan menimbulkan implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga lainnya, sehingga koordinasi kebijakan menjadi keharusan, bukan pilihan.

Pasalnya, koordinasi yang bersifat formal atau prosedural saja tidak cukup. Pemangku kepentingan dalam KSSK perlu mendorong terbentuknya integrated policy atau kebijakan terpadu yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah dalam satu sektor tertentu.

Sebaliknya, kebijakan harus dirancang berdasarkan pandangan yang menyeluruh terhadap stabilitas makroekonomi, kesehatan sektor keuangan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Hal ini penting mengingat sumber risiko ekonomi saat ini bersifat multidimensional, mulai dari volatilitas pasar keuangan, ketidakpastian global, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan inflasi yang dapat berdampak simultan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Oleh sebab itu, integrasi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan diperlukan untuk menghasilkan respons kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Tanpa kebijakan terpadu, respons kebijakan berpotensi bersifat parsial, saling bertentangan, atau bahkan menciptakan risiko baru melalui policy mismatch.

Dengan memperkuat sinergi dan menyusun kebijakan berbasis data dan analisis risiko lintas sektor, KSSK dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dan memastikan tujuan pembangunan ekonomi – termasuk stabilitas harga, perlindungan sektor keuangan, dan kesejahteraan Masyarakat – dapat dicapai secara berkelanjutan. Semoga.