JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan memantau perkembangan harga minyak dunia secara berkala untuk mengantisipasi dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan pergerakan harga dalam waktu singkat.

“Kan baru satu hari. Hitungan kami kan statusnya setahun penuh. Rata-rata setahun berapa? Kalau rata-rata setahun 100 dollar per barrel berarti kan naik terus ke atas,” kata Purbaya usai sidak di Pasar Tanah Abang pada Senin (9/3/2026).

Meski demikian, ia menilai evaluasi tidak bisa menunggu hingga akhir tahun karena dikhawatirkan keputusan yang diambil menjadi terlambat.

Karena itu, Purbaya mengaku Pemerintah akan melihat perkembangan harga dalam jangka waktu lebih pendek sebelum melakukan penilaian lebih menyeluruh.

“Kalau setahun terlambat dong. Mau dikoreksi di akhir tahun sudah telat. Jadi kita lihat sebulan ini kita lihat bagaimana keadaannya. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah akan berupaya menyerap guncangan dari kenaikan harga minyak global melalui kebijakan fiskal apabila diperlukan.

“Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Kita pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, hingga saat ini aktivitas ekonomi domestik masih berada dalam fase ekspansi dan belum terlihat gangguan signifikan akibat kenaikan harga minyak.

“Sekarang ekonomi masih ekspansi. Saya belum lihat ada gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar,” ujarnya.

Purbaya juga mengingatkan agar berbagai pihak tidak terburu-buru menyimpulkan harga minyak akan terus melonjak hingga level tertentu.

“Jangan cepat-cepat memastikan harga akan 100 dollar per barrel terus, bahkan ada yang bilang menuju 150 dollar per barrel dan anggaran kita tidak kuat. Kita akan assess terus dari waktu ke waktu,” kata dia.

Ia menambahkan, perhitungan pemerintah mengenai asumsi harga minyak dalam APBN akan terus menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di pasar global.

Sebelumnya Harga minyak dunia melonjak tajam pada perdagangan Senin (9/3/2026), dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global.

Konflik yang meluas antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran membuat sejumlah produsen minyak utama di kawasan tersebut mulai mengurangi produksi.

Dikutip dari Reuters, kekhawatiran gangguan pengiriman melalui jalur strategis Selat Hormuz mendorong lonjakan harga minyak hingga ke level tertinggi sejak Juli 2022.

Pada Senin (9/3/2026) pukul 08.15 WIB, harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Mei 2026 melonjak 18,35 dollar AS atau 19,8 persen menjadi 111,04 dollar AS per barrel.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan evaluasi komprehensif untuk meredam efek pergerakan harga minyak global yang melonjak signifikan terhadap pengelolaan anggaran.

Purbaya menuturkan bahwa langkah-langkah fiskal yang akan diambil nantinya tidak akan mengorbankan tren pemulihan ekonomi nasional. Purbaya menilai, geliat ekonomi domestik saat ini masih berada pada fase ekspansi seperti yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 4,39%.

Dia juga mengklaim bahwa lonjakan harga energi yang baru terjadi belum berpengaruh ke domestik. "Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar. Tapi yang jelas, kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," kata Purbaya.

Oleh karena itu, dia meminta berbagai pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa harga minyak akan terus bertahan di level US$100 atau bahkan menyentuh US$150 per barel yang dinilai dapat membuat APBN jebol.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengingatkan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi menaikkan harga minyak dunia.

"Kita udah mengalami harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Tetap Mewaspadai

Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa pihaknya akan mewaspadai lonjakan harga minyak dunia yang sempat melampaui level US$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dia menyatakan pemerintah akan terus mengawal dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap postur APBN 2026. Otoritas fiskal, sambungnya, akan berupaya untuk menyerap guncangan agar tidak merusak fundamental fiskal.

"Hitungan kita kan setahun penuh. Rata-rata setahun berapa? Kalau rata-rata setahun US$100 [per barel], berarti kan naik terus ke atas. Jadi, kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," ujarnya saat ditemui Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Sebagai informasi, melansir Bloomberg, pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, harga minyak mentah Brent meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada pembukaan perdagangan. Jenis West Texas Intermediate (WTI) juga melambung hingga 25,2% ke level US$116,1 per barel. Lonjakan ini membawa risiko bagi kas negara.

Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Adapun, APBN 2026 mematok asumsi ICP di level US$70 per barel. Artinya, jika tren lonjakan harga minyak global ini bertahan maka selisih asumsi dan realisasi ICP berisiko membebani ruang fiskal pemerintah tahun ini.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keputusan lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, yang memangkas outlook (prospek) peringkat utang Indonesia menjadi negatif.

Menkeu menilai adanya celah komunikasi yang membuat program pemerintah belum tersampaikan dengan optimal kepada para pengambil kebijakan global.

Dengan kondisi tersebut, Purbaya berencana melakukan perjalanan ke luar negeri pada April 2026 mendatang. Perjalanan tersebut bertepatan dengan pertemuan IMF-World Bank di Washington DC, Amerika Serikat.

Purbaya mengatakan kunjungannya ke luar negeri akan dimanfaatkan untuk melakukan fungsi "marketing" dan mengklarifikasi arah kebijakan fiskal Indonesia.

"Mungkin karena pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung. Jadi itu kesalahan saya juga karena saya enggak pernah ke luar negeri kan," ujar Purbaya dalam acara Media Briefing dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya mengakui bahwa sebelumnya ia memilih untuk fokus membenahi ekonomi domestik hingga mencapai target pertumbuhan tertentu.

Namun, melihat sentimen pasar global yang merespons negatif meski kinerja ekonomi dalam negeri cukup solid, ia memutuskan untuk terjun langsung ke panggung internasional.

"April saya akan keluar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita mengertilah apa yang dikerjakan,"ujarnya.

Langkah ini diambil untuk menangkis penilaian Fitch yang menyoroti adanya ketidakpastian kebijakan dan potensi pelonggaran fiskal yang terlalu agresif demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi di era pemerintahan baru.

Di hadapan awak media, Menkeu menekankan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam mengendalikan gejolak ekonomi sepanjang 2025 tanpa melanggar batas aman fiskal. Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan lebih akseleratif.

"Kalau hitungan kita, sepertinya kita tumbuh 5,5 sampai 6 persen. Mudah-mudahan lebih cepat dari 5,5. Signifikannya ada 5,5. Itu secara otomatis akan palingnya membuat impresi awal bahwa di sini pertumbuhannya berkesinambungan," tutur Purbaya.

Menkeu juga menjawab kekhawatiran Fitch mengenai melemahnya pendapatan negara. Meskipun belanja negara melonjak 41,9 persen menjadi Rp493,8 triliun demi membiayai program prioritas, penerimaan pajak tetap menunjukkan performa kuat dengan pertumbuhan 30,4 persen hingga Februari 2026.

Hingga saat ini, defisit APBN masih terjaga di level 0,53 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas aman undang-undang sebesar 3 persen. Untuk memperkuat sisi pendapatan, Purbaya pun melakukan langkah tegas dengan melakukan perombakan personel di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

"Salah satu konsep mereka adalah pendapatan pajak, bea cukai yang lain-lain katanya berisiko karena tahun-tahun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tapi kita pastikan ini akan membaik kan ini. Saya sudah mengocok ulang-ulang orang-orang pajak, bea cukai juga sama," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA –Keputusan Fitch Ratings yang menurunkan outlook kredit dari stabil menjadi negatif menambah daftar tekanan terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu segera memitigasi risiko penurunan outlook itu supaya tidak menimbulkan efek domino terhadap prospek perekonomian selama setahun ke depan.

Laju ekonomi Indonesia sejak awal tahun memang menghadapi berbagai tekanan baik eksternal maupun internal mulai dari menyempitnya ruang fiskal akibat pelebaran defisit anggaran 2025, gonjang-ganjing di pasar keuangan, tekanan terhadap mata uang rupiah, revisi outlook dari sejumlah lembaga pemeringkat global, hingga kondisi geopolitik global yang terus bergejolak.

Pemerintah maupun bank sentral menyatakan masih mampu mengendalikan berbagai macam tekanan tersebut. Fundamental ekonomi diklaim masih kuat. Lewat sejumlah program yang telah berjalan pada kuartal 1/2026 serta bauran kebijakan antara fiskal dan moneter, pemerintah juga belum berencana menurunkan ekspektasinya terhadap target pengelolaan fiskal maupun perekonomian pada tahun ini.

"Penyesuaian outlook [Fitch Rating] diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dikutip Jumat (6/3/2026).

Menurut Perry, kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Dia kemudian menyebut stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Dari sisi sistem pembayaran, digitalisasi yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, lanjutnya, BI memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali. Sementara itu dari segi ketahanan eksternal, perekonomian Indonesia juga dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Perry memperkirakan NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1% PDB.

Dia menyampaikan bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah

“Otoritas moneter juga disebut akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.”

Senada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026)

Purbaya Yakin Ekonomi Solid

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa prospek perekonomian Indonesia masih baik. Hal ini tercermin dari mencatatkan kinerja penerimaan pajak yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, serta memperbaiki iklim usaha usai

Kementerian Keuangan pun memaparkan sejumlah perbaikan indikator ekonomi: setelah mencatatkan pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV 2025, berbagai indikator awal 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Manager's Index (PMI), konsumsi listrik bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan, terus menunjukkan momentum perbaikan. Kinerja APBN juga diklaim mencatatkan perbaikan signifikan.

"Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% YoY [year on year] dan Februari tumbuh 12,8% YoY," jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang naik 30,7% (YoY) pada bulan Januari dan 30,4% (YoY) pada Februari. Di sisi lain, akselerasi belanja negara juga tumbuh signifikan, yaitu mencapai 25,7% (YoY) pada Januari dan melompat 41,9% (YoY) pada Februari 2025.

Percepatan belanja dan pemberian stimulus ekonomi ini diklaim dilakukan secara terukur demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tengah menanjak, dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.

Terkait pengelolaan dana investasi di luar APBN, pemerintah memastikan kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan semakin diperkuat sebagai mesin pertumbuhan baru. Investasi strategis yang dikelola Danantara akan tetap berfokus pada perolehan profit yang berkelanjutan dan upaya mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Tata kelola dan operasional Danantara dijanjikan akan terus dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga diharapkan menjadikan instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, serta tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas makrofiskal dalam jangka panjang.

“Ke depan, Kementerian Keuangan menyatakan akan terus menjadikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai prioritas utama untuk menjaga kepercayaan pasar.”

Risiko di Beban Utang

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah tetap perlu mewaspadai efek lanjutan dari keputusan lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, yang menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Josua menjelaskan perkembangan tersebut berpotensi menaikkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya membuat beban bunga utang pada APBN membengkak.

Meski mempertahankan peringkat kredit di level 'BBB', Josua memandang langkah Fitch yang menurunkan prospek Indonesia sebagai sinyal peringatan bahaya terkait ketidakpastian kebijakan. Keputusan Fitch, sambungnya, mengindikasikan bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai melemah oleh pelaku pasar global.

"Penurunan outlook ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, menekan kepercayaan investor, dan mengurangi external buffer [penyangga eksternal]," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Josua menjelaskan bahwa ruang gerak fiskal pemerintah saat ini sejatinya sudah dibatasi oleh kinerja penerimaan negara yang lemah dan tingginya biaya pembayaran bunga utang. Alhasil, setiap guncangan sentimen akan dengan mudah memicu kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa sumber kekhawatiran utama Fitch bermuara pada risiko pelonggaran disiplin kerangka fiskal, utamanya terkait wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, yang berpotensi meninjau ulang batas defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bila kerangka ini melemah, persepsi risiko naik karena pasar akan menilai pembiayaan defisit akan lebih berat tanpa dukungan kebijakan yang sangat kredibel," tegasnya.

Dari sisi pasar keuangan, Josua mewanti-wanti rapuhnya sentimen investor ini memperbesar risiko arus modal keluar. Tekanan ini bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, sebagai kompensasi atas peningkatan risiko tersebut, investor akan meminta imbal hasil atau yield SBN yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut, jelas Josua, sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat lain, seperti Moody’s, yang juga menyoroti bahwa berkurangnya kepastian kebijakan akan memicu gejolak pasar dan mendongkrak biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Masalahnya, peningkatan yield akan membebani APBN melalui biaya pembayaran bunga utang. Josua memaparkan, yield SBN yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan utang baru secara otomatis akan mengerek alokasi belanja bunga ke depan.

"Dampaknya, ruang belanja produktif akan semakin menyempit," ungkapnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan perhitungan pemerintah terkait potensi dampak kenaikan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menyebut setiap kenaikan US$1 pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.

Juda mengatakan pemerintah secara rutin melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap berbagai variabel makroekonomi untuk mengantisipasi gejolak global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga," ujar Juda dalam acara CNN Indonesia Economic Forum 2026, Senin (2/3).

Selain harga minyak, pemerintah juga menghitung sensitivitas terhadap pergerakan nilai tukar dan imbal hasil surat utang negara.

Juda menyebut pelemahan rupiah sebesar Rp100 terhadap dolar AS dapat menambah defisit sekitar Rp800 miliar. Sementara kenaikan yield sebesar 0,1 persen berpotensi meningkatkan beban anggaran sekitar Rp1,9 triliun.

Meski demikian, ia menegaskan APBN dirancang cukup tangguh untuk meredam berbagai tekanan eksternal. Pemerintah, kata dia, menyusun kebijakan fiskal dengan tiga prinsip utama yakni kehati-hatian (prudent), disiplin, dan fleksibel.

"APBN kita didesain dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel. Kita memastikan defisit tetap di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen, masih jauh di bawah batas undang-undang 60 persen," ujarnya.

Menurut Juda, fleksibilitas fiskal menjadi kunci dalam menghadapi berbagai kejutan global. Pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal sebagai bantalan untuk meredam gejolak baik dari sisi belanja maupun penerimaan negara.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Juda mengungkapkan pemerintah baru saja menerbitkan global bond senilai US$4,5 miliar ekuivalen dalam mata uang euro.

"Minggu lalu kami, Kemenkeu baru saja menerbitkan global bonds sejumlah USD4,5 miliar equivalent tapi dalam mata uang Euro dan Renminbi. Dan itu harganya masih sangat bagus, yield-nya masih sangat bagus. Untuk Renminbi antara 2-3 persen dan untuk Euro itu 4-5 persen. Ini ukurannya ini masih sangat bagus sekali untuk pasar global kita," pungkas Juda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan sistem perpajakan melalui implementasi coretax untuk meningkatkan rasio pajak nasional. Upaya ini dinilai sejalan dengan catatan Fitch Ratings yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif.

Airlangga mengatakan catatan dari lembaga pemeringkat tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama terkait upaya memperkuat penerimaan negara.

“Nah kita akan terus kawal coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut dia, pemerintah memahami perlunya memperkuat penerimaan negara di tengah berbagai tekanan ekonomi global. Karena itu, reformasi sistem perpajakan terus didorong melalui implementasi coretax di Kementerian Keuangan.

Meski outlook diturunkan, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau masih berada dalam kategori layak investasi. Airlangga menilai hal itu menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

“Yang penting Indonesia tetap investment grade. Ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melaporkan realisasi penyaluran dana saldo anggaran lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di perseroan.

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menyampaikan total dana SAL yang diterima BRI mencapai Rp80 triliun. Perinciannya, tahap pertama sebesar Rp55 triliun dan tahap kedua Rp25 triliun.

“Rp55 triliun itu menjadi bagian dari yang Rp200 triliun secara keseluruhan Himbara. Tapi kita pernah dapat juga yang fase kedua yang Rp25 triliun tetapi itu lebih ke short term dan itu memang karena hanya short term jadi tidak diperpanjang,” kata Farida dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV?2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026).

Dari keseluruhan dana SAL tersebut, Farida mengungkapkan bahwa perseroan telah membentuk pinjaman kepada debitur di berbagai segmen, mulai dari mikro, SME, konsumer, dan sedikit korporasi. Segmen mikro menjadi penerima kredit terbesar yakni hampir 50% dari total penyaluran SAL yang dilakukan oleh BRI.

Kemudian dari sisi sektor keekonomian, Farida menyebut bahwa penyaluran SAL dilakukan hampir di semua sektor, utamanya sektor riil, baik besar maupun eceran, di antaranya, pertanian, kehutanan, perikanan, serta beberapa sektor lain yang sangat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Sambut Baik Perpanjangan Tenor

Di sisi lain, BRI menyambut baik langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Farida mengatakan, perpanjangan stimulus ini memberikan keyakinan bagi perbankan bahwa stabilitas likuiditas akan sangat terjaga. Jika stabilitas likuiditas bank terjaga, transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil juga akan semakin terjaga. "Jadi, itu kondisi baiknya,” ujarnya.

Dia optimistis, pertumbuhan kredit perbankan ke depan akan semakin membaik, seiring diperpanjangnya kebijakan tersebut. Kendati begitu, Farida juga mengingatkan bahwa kredit perbankan sangat ditentukan oleh kualitas dari sisi permintaan dan kesiapan dari sektor riil.

“Jadi ada dua pihak. Dan stimulus ini adalah yang terkait dengan sisi suplainya. Faktor demand-nya ini juga menjadi kunci supaya ke depannya kredit yang ada di perbankan juga semakin meningkat,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merespons positif rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperpanjang penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun ke bank milik negara (himpunan bank milik negara/himbara).

Direktur Treasury and International Banking PT BRI Farida Thamrin menyampaikan, rencana Purbaya tersebut merupakan kabar baik bagi perseroan. Pemerintah diketahui memperpanjang jatuh tempo penempatan dana SAL menjadi September 2026 dari semula Maret 2026.

“Hal ini sangat positif. Dengan perpanjangan SAL ini, maka kita jadi semakin yakin bahwa stabilitas likuiditas perbankan pun akan sangat terjaga. Dan tentunya kalau stabilitas likuiditasnya terjaga, maka transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil juga akan semakin terjaga,” ujar Farida dalam konferensi pers Kinerja BRI Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Kamis (26/2/2026).

Lebih lanjut, Farida menerangkan, di BRI dana SAL keseluruhan yang diterima mencapai Rp 80 triliun. Sebanyak Rp 55 triliun merupakan bagian dari total penempatan dana Rp 200 triliun untuk seluruh himbara. BRI mendapatkan kembali dana pada fase kedua sebesar Rp 25 triliun, tetapi bersifat short term sehingga tidak diperpanjang.

“Dari keseluruhan dana SAL tersebut, BRI sudah membentuk pinjaman kepada debitur. Ada berbagai segmen yang kami salurkan, mulai dari mikro, SME, consumer, dan sedikit korporasi. Namun, untuk BRI, kredit yang disalurkan ini mayoritas ke sektor mikro, hampir mencapai 50 persen,” ujarnya.

Farida menuturkan, dari sisi sektor atau dampaknya terhadap ekonomi, penyaluran tersebut mencakup hampir seluruh sektor riil, baik skala besar maupun eceran, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan beberapa sektor riil lain yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kalau melihat perpanjangan SAL ini, kita sangat optimistis pertumbuhan kredit perbankan ke depannya akan positif,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan menambah penempatan dana pemerintah di perbankan, apabila likuiditas kembali seret.

Purbaya memutuskan perpanjang penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026. Menurutnya, langkah tersebut bisa mengamankan pasokan likuiditas sekaligus mendorong perbankan agar tetap agresif menyalurkan kredit ke sektor riil.

Awalnya, penempatan dana jumbo yang diguyur pada September 2025 lalu ini dijadwalkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026. Kendati demikian, otoritas fiskal memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut selama enam bulan ke depan.

"Menurut saya enggak akan diambil, akan tetap dibiarkan di sistem perbankan. Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Bendahara negara itu ingin meyakinkan pihak perbankan bahwa mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya pengetatan likuiditas secara tiba-tiba. Pemerintah, sambungnya, berkomitmen untuk terus mendukung likuiditas di pasar agar bank lebih bersemangat mencari debitur dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Terkait potensi penambahan suntikan dana dari kas negara ke sistem perbankan, Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika pasar dan menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Dia mengaku bahwa fokus utamanya saat ini adalah mengawal kecukupan pasokan uang di industri perbankan.

"Yang penting saya monitor keadaan uang di perbankan dan saya pastikan likuiditas sistem perbankan kita di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi," katanya.

Sebagai catatan, sejak ditunjuk menjadi menteri keuangan, Purbaya terpantau cukup agresif memindahkan kas negara ke perbankan terutama, bank-bank BUMN. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025.

Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Kini, dari total penempatan awal, sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sekitar Rp201 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang, pelaksanaan transaksi pertukaran surat utang (debt switch) pada tahun ini dapat membantu pemerintah mengurangi risiko refinancing spike atau lonjakan kebutuhan pembiayaan ulang.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan kembali beban pembayaran ke tenor yang lebih panjang. Menurutnya, hal ini penting karena konsentrasi jatuh tempo yang besar dapat menciptakan tekanan likuiditas di pasar obligasi, meningkatkan premi risiko, dan pada akhirnya mendorong yield naik lebih tajam.

“Jadi, fungsi utamanya lebih bersifat preventif dan manajerial, yaitu menjaga orderly refinancing, bukan secara langsung mengendalikan yield,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Yusuf mengingatkan perlunya sikap realistis bahwa debt switch belum tentu efektif meredam volatilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan.

Sebab, volatilitas imbal hasil SBN Indonesia secara empiris lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan fundamental makro, seperti arah suku bunga global, persepsi risiko negara berkembang, serta sentimen terhadap kredibilitas fiskal domestik.

Ia mencatat bahwa saat ini tren imbal hasil SBN justru sedang meningkat yang mencerminkan kombinasi beberapa faktor.

Faktor dimaksud mulai dari kehati-hatian investor global terhadap aset emerging markets, perkembangan outlook kredit oleh Moody's Investors Service, hingga kekhawatiran pasar terhadap prospek defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan pemerintah ke depan.

Dalam konteks seperti ini, debt switch hanya dapat membantu di margin, misalnya dengan mengurangi tekanan suplai jangka pendek. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat sepenuhnya mengubah arah imbal hasil jika sentimen fundamental masih menekan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.

Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana hasil dari rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Otoritas menyatakan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Per 16 Desember 2025, BI membeli SBN dengan nilai mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2), Kemenkeu menyatakan transaksi debtswitch dengan BI di pasar sekunder bertujuan untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil SBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan pertukaran surat utang di pasar sekunder itu dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar (market based), sehingga pelaksanaannya akan tetap menjaga integritas serta disiplin pasar.

“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan BI, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang,” kata Suminto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.

"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.

Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.

Penilaian Moody's dan S&P

Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Catatan dari Sisi Fiskal

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.

"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.

Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.

Penilaian Moody's dan S&P

Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Catatan dari Sisi Fiskal

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.