Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk bijih plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik.

Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil. Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri.

“Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Edi yang juga menjabat Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader.

Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.

“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia.

Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.

“Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi,” katanya ketika dihubungi.

Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing.

Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.

“Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka,” kata Farhan.

Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang.

“Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih,” katanya.

Hilir Butuh Pasokan

Di tengah kekhawatiran industri hulu, sektor hilir justru menghadapi persoalan berbeda. Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan industri kemasan saat ini mengalami keterbatasan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta.

Situasi tersebut diperparah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku. Kombinasi faktor tersebut dinilai tidak kondusif bagi keberlangsungan industri kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Henky mengungkapkan pasokan domestik juga makin terbatas setelah produsen petrokimia dalam negeri menerapkan force majeure. Kondisi itu membuat industri kemasan makin bergantung pada impor.

Menurutnya, China menjadi salah satu alternatif utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan harga yang lebih kompetitif.

“Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah,” katanya ketika dihubungi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku plastik yang dilakukan Indonesia mencapai US$2,55 miliar atau sekitar Rp44,11 triliun (kurs asumsi Rp17.300) secara kumulatif pada Januari–Maret 2026. Komoditas plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu komoditas utama impor nonmigas sepanjang kuartal I/2026, bersama dengan mesin peralatan mekanik dan mesin perlengkapan elektrik.

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%.

Lebih lanjut, Henky berpandangan aspek regulasi perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya dalam hal membantu industri hilir, seperti industri kemasan dan industri pengguna kemasannya, yang mayoritas saat ini lebih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mulai membatasi pemakaian plastik.

“Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri,” tambahnya.

Dia pun mengkritisi kebijakan perlindungan industri hulu yang dinilai justru membebani sektor hilir. Selama ini, asosiasi industri hulu mengajukan penerapan bea masuk anti-dumping dan tindak pengamanan (safeguard) untuk bahan baku plastik, padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya,” harap Henky.

Henky menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu. Sementara itu, industri hilir yang didominasi usaha kecil dan menengah masih menghadapi tekanan biaya yang tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai mencari alternatif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Salah satunya melalui penggunaan material pengganti seperti kertas, plastik daur ulang, hingga bahan alami dan bioplastik.

Kendati demikian, penggunaan bahan alternatif tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek fungsi, higienitas, serta biaya produksi. Oleh karena itu, Henky menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperketat impor sejumlah komoditas strategis melalui penerbitan regulasi baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Kebijakan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

Adapun, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.

“Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), serta buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor.

Adapun, dia menyampaikan proses perumusan beleid ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Setiap usulan penyesuaian kebijakan, ujar Budi, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi denganregulatory impactanalisis, forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendag juga telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026 yang diikuti pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Andri menambahkan pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

Dia menyampaikan salah satu komoditas komoditas yang diatur adalah kacang hijau dan kacang tanah. Dia menyebut penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas ini disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume.

“Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dia menegaskan bahwa mulai 8 Mei 2026, importir wajib mengantongi PI dengan rekomendasi teknis untuk komoditas tertentu, serta memenuhi persyaratan tambahan seperti neraca komoditas untuk beras pakan dan bukti kepemilikan cold storage untuk impor buah pir.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu Erwin Hariadi menyampaikan implementasi beleid ini juga diikuti penyesuaian pada sistem digital.

Dia memastikan pengajuan PI untuk komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat dilakukan melalui SINSW sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong pengetatan larangan dan pembatasan impor untuk melindungi industri gula nasional. Kebijakan ini dinilai mendesak di tengah anomali pasar saat produksi dalam negeri sulit terserap meski pasokan masih kurang.

Amran menilai persoalan gula tidak hanya soal defisit produksi, tetapi juga lemahnya tata niaga yang membuka celah masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat gula dan molase hasil petani tertekan di tengah tingginya kebutuhan nasional.

“Nah ke depan memang lartas kami perjuangkan, karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai,” kata Menteri Pertanian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi rumah tangga. Sementara produksi gula kristal putih baru sekitar 2,67 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan pasokan lebih dari 4 juta ton.

Amran mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sektor tebu nasional dari hulu hingga hilir. Gula dinilai memiliki posisi strategis, baik sebagai kebutuhan rumah tangga maupun bahan baku industri.

Amran juga menyoroti rendahnya produktivitas tebu domestik yang dipicu oleh dominasi ratoon tua yang tidak lagi produktif.

“Masalah pertama di pergulaan, itu masalah utamanya adalah ratoonnya, Bu. Itu 80 persen ratoon 10 atau pun 7, artinya umurnya 7 tahun, 10, bahkan 20,” kata Amran.

Ia menyebut sekitar 70 hingga 80 persen ratoon dalam kondisi rusak, sehingga produktivitas tebu nasional masih tertahan rendah. Saat ini produktivitas hanya sekitar 4,9 ton per hektare, jauh di bawah capaian sekitar 14 ton pada era 1930-an.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan program bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare per tahun. Pada 2025, anggaran sebesar Rp 1,7 triliun disiapkan melalui APBN dalam bentuk hibah untuk petani.

“Kami anggarkan 2025 itu Rp 1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten, tahun 2027 itu swasembada gula putih,” kata Amran.

Di sisi lain, Amran mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab gula dan molase domestik sulit terserap.

“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang, tapi molase tidak bisa laku. Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir,” katanya.

Menurut Amran, situasi ini pada akhirnya menekan harga di tingkat petani. Karena itu, pengetatan lartas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi daya saing komoditas pertanian nasional.

Pemerintah juga menyiapkan langkah hilirisasi melalui pengembangan etanol untuk menyerap molase. Upaya ini tengah dibahas bersama BUMN dan PTPN sebagai solusi jangka menengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menegaskan, industri dalam negeri memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pikap.

Sejak berdiri pada 1969, GAIKINDO bersama anggotanya dan dukungan pemerintah membangun industri otomotif nasional secara bertahap. Industri disebut terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan roda empat atau lebih, termasuk segmen komersial.

Pengalaman mengembangkan platform kendaraan komersial yang kemudian dikonversi menjadi kendaraan penumpang multi-guna (MPV) menjadi salah satu contoh. Awalnya dikembangkan bersama industri karoseri, model tersebut kini diproduksi secara penuh (fully manufactured) dan menjadi pilihan utama mobilitas masyarakat, tidak hanya di Indonesia melainkan juga Asia Tenggara.

Pendekatan serupa, menurut GAIKINDO, diterapkan dalam pengembangan kendaraan pikap. Industri mengklaim memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelaku usaha di dalam negeri.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumontoy, menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai studi untuk menyesuaikan platform kendaraan komersial dengan kebutuhan riil di lapangan. Mereka menyatakan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas produksi untuk mengakomodasi seluruh permintaan domestik.

”Kami memiliki pengetahuan untuk membuat jenis kendaraan yang sesuai. Selain itu, kami juga memiliki kemampuan dan juga kapasitas untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan kendaraan komersial di dalam negeri,” ujar Anton dalam keterangan resminya yang diterima Republika, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, kata dia, terdapat tujuh anggota GAIKINDO yang memproduksi pikap, yakni PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan PT Astra Daihatsu Motor.

Secara total, kapasitas produksi pikap nasional mencapai lebih dari 400 ribu unit per tahun. Jika kebutuhan dalam negeri dipenuhi sepenuhnya oleh produksi domestik, dampaknya dinilai signifikan terhadap ekosistem industri dari hulu hingga hilir.

Satu unit mobil terdiri atas lebih dari 20 ribu komponen. Komponen tersebut diproduksi ribuan perusahaan, termasuk industri kecil dan menengah, serta melibatkan sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasok.

Meski tak menyebut sekalipun soal impor pikap untuk operasional Koperasi Merah Putih dari India, keterangan media terbaru dari GAIKINDO ini tampaknya menyasar ke sana. Sebelumnya, GAIKINDO dan juga KADIN sempat menyatakan keprihatinan karena PT Agrinas Pangan Nusantara yang memilih mengimpor pikap dari pabrikan India, Mahindra dan Tata Motors, senilai Rp 24,66 triliun. Padahal, GAIKINDO menegaskan produsen dalam negeri siap bekerja sama untuk memasok pikap sesuai spesifikasi yang dibutuhkan PT Agrinas.

Kebijakan Agrinas ini menuai sorotan dari banyak pihak karena dinilai pasar domestik memiliki beragam pilihan pikap produksi lokal. Salah satunya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty yang menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan spesifikasi teknis, terutama jika pengadaan diarahkan pada tipe penggerak empat roda (4x4).

Menurutnya, tidak semua wilayah Indonesia membutuhkan kendaraan 4x4. Mayoritas distribusi logistik desa masih dapat dilayani kendaraan 4x2 produksi dalam negeri.

Evita juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, kementerian dan lembaga diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri dengan batas minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sementara impor hanya diperbolehkan jika produk domestik tidak tersedia atau kapasitasnya tidak mencukupi.

Bisnis.com, JAKARTA -

Memasuki ta­­­­hun 2026, para pelaku industri ter­­­nak ayam (petelur dan pedaging) dihadapkan pada dua realitas yang ber­­­se­­­berangan. Di satu sisi, ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang luar biasa cepat men­­­jan­­­ji­­­kan pasar yang baik. Per­­­min­­­taan telur dan daging ayam akan lumintu atau berkesinambungan. Ini akan menjaga stabilitas har­­­ga di tingkat peternak agar tidak jatuh. MBG telah menjangkau penerima man­faat sebanyak 55,1 juta orang. Pada Mei 2026 MBG diproyeksikan melayani se­­­mua penerima manfaat: 82,9 juta orang.

Di sisi lain, per 1 Januari 2026 ada regulasi baru: impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) hanya lewat BUMN: PT Berdikari. Semula impor sepenuhnya diserahkan ke pasar. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan baku penting pakan ternak, selain jagung. Bungkil kedelai menjadi sumber protein nabati berkualitas tinggi dan menyediakan asam ami­no esensial lengkap buat ung­gas, ikan atau ternak ru­­mi­­nansia. Dalam formulasi pakan ternak, bungkil ke­­­de­lai menyumbang 21%, ja­­gung 42,5%, sisanya bahan baku lain.

Jika jagung dari produksi domestik, bungkil kedelai sepenuhnya impor. Dari 32,75% porsi bahan baku pakan ternak asal impor, porsi kedelai paling besar. Sebaliknya, dari 67,25% porsi bahan baku pakan ternak asal domestik, pangsa jagung tertinggi (Utomo, 2025). Impor bungkil kedelai se­­­kitar 5 juta ton per tahun senilai tak kurang Rp35 triliun. Karena porsi biaya pakan ternak 70% dari total biaya, harga bahan baku pakan ternak menjadi isu amat sensitif. Tinggi-rendahnya bahan baku pakan akan memengaruhi harga pakan, yang pada akhirnya bakal menentukan daya saing hasil produk ternak.

Sejauh ini pemerintah belum menjelaskan ke publik ihwal alasan pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN. Isu yang beredar, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan dan harga SBM seiring peningkatan kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG. Jika ini alasannya, pertanyaan yang relevan adalah: Apakah selama ini ada masalah stabilitas pasokan dan harga SBM? Kalau tidak ada masalah, pengalihan itu tidak valid dan justru membawa industri perunggasan masuk dalam lorong ketidakpastian baru.

Pertama, kebijakan yang mendadak. Diputuskan pada 19 Desember 2025, beleid ini diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Sementara PT Berdikari tidak siap mengeksekusi penugasan baru. Bisa dimaklumi, selain tak terbiasa mengimpor SBM, PT Berdikari tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur pendukung: gudang, trucking, dan lainnya. Kedua, kebijakan tak berbasiskan bukti (evidence-based policy). Sebagai hal baru, beleid anyar perlu di-asesmen dan uji coba. Namun, ini diberlakukan tanpa itu semua. Dampaknya, dari 25 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 SBM mengalami kelangkaan dan harga naik Rp1.000 per kg.

Ketiga, harga SBM dipastikan akan lebih mahal. Ini terjadi karena PT Berdikari tidak siap berjualan langsung ke peternak atau pabrik pakan. PT Berdikari mendatangkan SBM hingga di pelabuhan, dari pelabuhan ke gudang di-handle importir lama. Ini berarti titik distribusi bertambah satu yang bermakna tambahan margin baru.

Ini membuat harga SBM lebih mahal apabila dibandingkan dengan rantai pasok sebelumnya. Apa artinya? Negara lewat penugasan ini telah melegalkan rente ekonomi (baru). Dampaknya, harga telur dan daging ayam akan mahal, yang pada akhirnya akan ditanggung konsumen.

Sejatinya tidak perlu ada kekhawatiran pasokan telur dan daging ayam untuk MBG tidak terjamin kepastiannya. Demikian pula harganya. Produksi kedua komoditas sumber protein itu lebih dari cukup, bahkan berlebih. Telur ayam misalnya, produksi 2025 sekitar 6,52 juta ton atau 104 miliar butir. Dengan kebutuhan konsumsi 6,22 juta ton, ada surplus 0,3 juta ton. Jika MBG melayani 82,9 juta orang dengan asumsi telur diberikan dua kali seminggu, kebutuhan setahun sekitar 460.000 ton. Ada defisit. Dalam jangka pendek, ini bisa diatasi de­ngan memperpanjang usia produktif ayam petelur dari 80 jadi 90 pekan.

Demikian pula pasokan daging ayam. Produksi pada 2025 mencapai 4,25 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 3,87 juta ton, ada surplus 380.000 ton. Jika menu daging ayam diberikan dua kali seminggu ketika MBG melayani 82,9 juta sasaran, kebutuhan setahun sekitar 464.000 ton. Surplus tak cukup. Dalam jangka pendek, kebutuhan daging ayam bisa dipenuhi dengan memperpanjang usia ayam peliharaan yang berarti akan menambah bobot karkas. Bahwa harga telur dan daging ayam sempat naik, yang diyakini karena permintaan MBG, ini tidak valid jadi alasan mengalihkan impor SBM ke BUMN.

Industri perunggasan adalah penyedia protein yang terjangkau dan melimpah bagi rakyat. Dengan harga ramah kantong, tingkat partisipasi konsumsi telur sekitar 92,77% dan daging ayam 66,1%, tertinggi di antara produk unggas.

Subsektor peternakan telah berkontribusi 12%—14% dari penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Kapitalisasi industri ini lebih Rp500 triliun. Subsektor perunggasan adalah pilar ekonomi penting. Seharusnya negara membuat kebijakan yang memungkinkan efisiensi dan dayang saing meningkat. Bukan sebaliknya: membuka rente ekonomi yang mengancam industri ini mundur.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan tantangan implementasi pembatasan impor produk China saat pemerintah tengah mengkaji aturan terkait hal tersebut.

Menurutnya, aturan pembatasan aktivitas dan harga impor tersebut melibatkan pembahasan lintas kementerian. Selain itu, keberlangsungan perdagangan dengan mitra dagang yang selama ini berjalan juga dinilai menjadi pertimbangan.

“Kita tidak bisa juga menentukan suka-suka kita, karena bagaimanapun kita nanti dikomplain juga oleh luar negeri ya. Misal kita tetapkan begini, terus tiba-tiba hasil-hasil produk kita [dikenakan] tarif kita juga ke sana, kan repot juga,” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara Inacraft 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, langkah mengatasi gempuran barang impor dapat dimulai dari apa yang disebutnya dengan mensterilkan pasar, terutama dengan menumbuhkembangkan produk dalam negeri.

Sejauh ini, solusi yang ditawarkan pemerintah adalah menetapkan perlindungan terhadap barang yang telah mampu diproduksi oleh pelaku usaha Tanah Air.

Dengan demikian, daya tawar produk barang dalam negeri dapat mengatasi dinamika yang terjadi pada lingkup perdagangan ekspor-impor, misalnya pengenaan tarif tinggi oleh negara lain.

“Jadi prinsipnya bagaimana UMKM itu kita kawal, kita bina, kemudian kita tumbuh kembangkan. Nah kita harus maksimal untuk itu,” ujar Helvi.

Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah mengkaji rencana pengaturan harga acuan penjualan barang impor super murah yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini disiapkan untuk melindungi produk lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pembahasan mengenai penetapan harga acuan untuk produk impor masih dilakukan bersama Kementerian Perdagangan.

Dia menilai produk lokal kerap terdampak oleh masuknya barang impor murah, khususnya dari China. Pasalnya, harga barang impor dari China jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.

“Ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China,” ujar Maman kepada wartawan di Kantor Kementerian UMKM, Senin (29/12/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, impor barang ugal-ugalan pada 2025 menjadi salah satu penyebab kenaikan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pernyataan itu Said sampaikan saat dimintai tanggapan terkait angka PHK 2025 yang berdampak pada 88.519 pekerja, baik sekitar 10.000 dari tahun sebelumnya.

Kebijakan relaksasi impor yang diatur Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 membuat arus barang jadi masuk dari luar negeri, salah satunya tekstil.

“Anda bayangkan dengan impor ugal-ugalan tekstil garmen China masuk harganya murah. Ya otomatis tekstil garmen di Indonesia kepukul hargany. Enggak bisa bersaing,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (26/1/2026).

Menurut Said, kebijakan itulah yang membuat industri manufaktur dalam negeri tertekan, bukan kenaikan upah sebagaimana diklaim salah satu kepala daerah.

Meski demikian, kebijakan relaksasi impor itu telah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah diganti yang baru, kita enggak tahu isinya bagaimana nih implikasinya,” kata Said.

Selain kebijakan impor, daya beli masyarakat yang menurun juga dinilai menjadi pemicu tingginya angka PHK.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat hanya membeli barang-barang penting sehingga tingkat konsumsi berkurang.

Karena permintaan turun, produksi di perusahaan juga berkurang.

“Karena produksi berkurang, maka ya otomatis terjadi PHK di pabrik-pabrik,” tutur Said.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menuntut pemerintah daerah seperti DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang layak.

Upah pekerja yang layak akan membuat daya beli masyarakat meningkat.

“Kalau konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik di daerah tersebut. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka tercipta lapangan kerja baru,” kata Said.

Persoalan berikutnya adalah persaingan ketat antar perusahaan di daerah padat modal.

Kondisi itu membuat biaya sewa lahan, air bersih, pajak, dan bea cukai yang tinggi.

Akibatnya, banyak perusahaan atau sebagian unit produksi dari suatu perusahaan pindah ke daerah yang masih sepi.

“Maka perusahaan-perusahaan di Tangerang—ini yang bisa menjelaskan salah satu faktornya kenapa perusahaan Tangerang tuh pindah ke Brebes, padahal sama-sama pabrik sepatu,” ujar Said.

Angka PHK Diduga Lebih Tinggi

Pada kesempatan tersebut, Said menduga angka PHK nasional tahun 2025 lebih dari 88.519 buruh terdampak.

Adapun angka tersebut merujuk pada laporan resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Data ini hanya mencatat pekerja yang masuk daftar peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Data Litbang KSPI dan Partai Buruh pada Juni 2025 saja telah mencatat 70.000 buruh terdampak PHK.

Menurutnya, data yang dinilai lebih akurat terdapat pada BP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) karena mencatat pekerja yang mengambil Jaminan Hari Tua.

“Sehingga yang mendekati validitas itu ya datanya serikat buruh dalam hal ini Litbang KSPI dan Partai Buruh atau datanya BP Jamsostek,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi bagi perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya sebesar 30.000 ton, jauh menurun dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha karena tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India 100.000 ton, dari Brasil 75.000 ton, belum lagi dari negara lain,” ujar Teguh.

Menurutnya, kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya sekitar 16% dari kuota tahun lalu dan harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan. Kondisi ini, kata Teguh, membuat operasional perusahaan menjadi sangat terbatas. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam penetapan kebijakan tersebut.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu bagaimana dasar angka tersebut,” ungkapnya.

Atas kebijakan itu, APPDI bersama sejumlah asosiasi lain telah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk meminta peninjauan ulang kuota impor.

Harga Daging Meroket hingga PHK Mengintai

Keterbatasan kuota impor daging sapi dinilai berpotensi berdampak langsung pada kelangsungan usaha dan tenaga kerja. Teguh memperingatkan, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Enggak mungkin lah pengusaha dipaksakan tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK,” tegasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna D.K. Ia mengaku kecewa dengan pemangkasan kuota impor daging sapi yang dilakukan tanpa sosialisasi.

“Selama ini kami telah menyerap tenaga kerja ribuan orang dan pembayar pajak serta memenuhi penyuplai horeka dan manufaktur, membantu pemerintah menjalankan roda ekonomi,” ujarnya.

Marina juga mengingatkan pemangkasan kuota berpotensi membuat harga daging sapi dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha.

“Pastinya harga daging akan menjadi tinggi, yang kami takuti akan merembet ke PHK,” katanya.

Dari sisi pedagang, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat harga daging sapi terus mengalami kenaikan sejak momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan pedagang saat ini menjual daging sapi di kisaran Rp125.000–Rp130.000 per kilogram.

“Sekarang pedagang menjual di harga Rp125.000–130.000 per kilogram akibat setiap satu minggu ada kenaikan dua kali di angka Rp2.000 per potong,” ujarnya.

Ikappi bahkan memperkirakan harga daging sapi berpotensi menembus Rp150.000 per kilogram menjelang Lebaran 2026 jika pasokan tidak membaik dan kebijakan kuota impor tidak ditinjau ulang.

Respons Kemendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal kuota impor daging sapi yang dipangkas menjadi 30.000 ton untuk pengusaha swasta pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kuota impor daging sapi untuk 2026 telah ditetapkan sesuai dengan keputusan neraca komoditas. Adapun, setelah kuota tersebut ditetapkan, Kemendag akan menerbitkan perizinan impor (PI).

“Itu [kuota impor daging sapi] berdasarkan keputusan neraca komoditas ya, kan kita kalau sudah diputuskan, tinggal kita menerbitkan [perizinan impor],” kata Budi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, para pengusaha daging sapi mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebanyak 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” ujar Teguh saat dihubungi Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 dan membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu. Karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pengusaha.

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Rendahnya kuota impor ini membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Pasalnya, Teguh mengungkap kuota impor tersebut harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan swasta, sehingga masing-masing perusahaan hanya memperoleh porsi yang sangat terbatas.

Alhasil, APPDI bersama dengan asosiasi lain membuat surat resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

PHK Massal Mengancam

Lebih lanjut, Teguh memperingatkan bahwa keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan. Bahkan, berpotensi berujung pada PHK.

“Enggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” tuturnya.

Selain dampak terhadap tenaga kerja, APPDI menilai pemangkasan kuota juga dikhawatirkan dapat memengaruhi harga daging di tingkat konsumen.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Importir Daging Indonesia (APPHI) Marina Ratna D.K. membenarkan adanya pemangkasan kuota impor daging sapi tahun ini menjadi 30.000 ton tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan dari pemerintah.

APPHI mengaku sangat kecewa atas pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut, mengingat anggotanya terdiri dari perusahaan yang telah beroperasi mulai dari 1–40 tahun.

“Selama ini kami telah menyerap tenaga kerja ribuan orang dan pembayar pajak dan memenuhi penyuplai horeka dan manufacturing, membantu pemerintah menjalankan roda ekonomi,” ujar Marina kepada Bisnis.

Dia juga mengingatkan pemangkasan kuota tersebut berpotensi membuat harga daging sapi dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha.

Menurutnya, pemangkasan kuota impor daging sapi membuat pembentukan harga daging tidak lagi berjalan sesuai mekanisme pasar.

Pasalnya, kuota impor berpotensi terkonsentrasi pada satu perusahaan yang menggunakan kuota BUMN, padahal sebelumnya kuota reguler dijalankan oleh banyak pelaku usaha sehingga harga terbentuk secara kompetitif. Bahkan, kondisi ini membuat harga daging sapi di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.

“Pastinya harga daging akan menjadi tinggi, yang kami takuti akan merembet ke PHK,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Barang impor murah asal China diproyeksikan masih akan mendominasi peredaran di pasar Indonesia pada 2026, terutama melalui platform e-commerce.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelumnya mengakui daya saing produk asal China masih lebih kuat dibandingkan produk UMKM dalam negeri, terutama dari sisi harga dan kualitas.

Kondisi ini dinilai mendorong pelaku UMKM lokal semakin memilih menjadi pedagang produk impor dibandingkan memproduksi barang sendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dominasi produk China masih akan berlanjut pada tahun depan.

“Masih akan ada [proyeksi barang impor China tahun depan] dan tetap mendominasi peredaran barang, terutama di e-commerce,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Ke depan, Huda memperkirakan dominasi barang impor China akan semakin kuat, terutama jika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat masih tertekan.

“Jika kondisi tersebut berlanjut, maka tahun depan pun masih akan sama terkait barang dari China yang semakin banyak. Bahkan dengan kondisi ekonomi yang masih belum membaik daya belinya, saya rasa masyarakat akan mempertimbangkan barang impor dari China sebagai alternatif utama pembelian barang,” tuturnya.

Menurut Huda, derasnya arus barang impor tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dinilai masih terlalu longgar dalam mengatur masuknya produk luar negeri. Kondisi tersebut berdampak langsung pada perbedaan harga yang signifikan antara produk impor dan barang lokal.

“Karena kebijakan pemerintah terlalu melonggarkan kebijakan terkait dengan barang impor yang pada akhirnya membuat harga barang impor lebih murah. Maka permintaan barang impor tidak mampu dibendung, mengalir deras termasuk barang yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri,” ujarnya.

Huda menilai, karakter konsumen Indonesia yang masih sangat berorientasi pada harga turut memperkuat dominasi produk impor. Dalam situasi daya beli yang terbatas, harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian.

Menurutnya, ketika konsumen lebih memilih barang yang paling murah, maka permintaan terhadap barang berharga rendah, termasuk produk impor menjadi tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pedagang atau pelaku usaha akan mengikuti arah permintaan pasar.

Alhasil, sambung dia, tingginya permintaan terhadap barang impor akhirnya menciptakan insentif kuat bagi pedagang, termasuk UMKM, untuk menjual produk luar negeri ketimbang produk lokal.

“Apalagi memproduksi barang sendiri yang tentu butuh modal besar, tapi jikalau tidak dilindungi dari ancaman barang impor, ya UMKM produsen akan rugi lebih tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Huda juga mengungkap sejumlah faktor struktural yang membuat produk China jauh lebih murah. Salah satunya adalah skala industri di China yang sangat besar sehingga mampu menekan biaya produksi secara signifikan.

Di samping itu, tambah dia, efisiensi logistik juga menjadi keunggulan produk China. Biaya pengiriman dari China ke Indonesia dinilai lebih murah dibandingkan distribusi logistik antarwilayah di dalam negeri, terutama ke pusat konsumsi di Pulau Jawa.

Namun, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa kebijakan proteksi yang memadai, Indonesia berisiko kehilangan basis produksi domestik dan hanya berperan sebagai pasar konsumsi.

“Jika terus dibiarkan, bangsa kita hanya menjadi konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kebijakan pemerintah yang belum merestui imporberas industri pada 2026 dinilai berpotensi menekan kinerja sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeka).

Seperti diketahui, pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut diambil lantaran produksi beras dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memandang belum ada urgensi untuk membuka keran impor beras industri di tengah kondisi pasokan beras nasional yang dinilai melimpah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan tanpa impor beras industri berisiko mengganggu bisnis horeka yang menyajikan menu khas negara lain.

Menurut Eliza, apabila impor dipaksakan untuk dihentikan, pelaku usaha berpotensi kesulitan menjaga cita rasa makanan, yang pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen.

“Jika dipaksakan tidak impor, ini akan mengganggu bisnis horeka yang memasak sajian khas negara lain, sehingga konsumen akan kecewa karena rasanya tidak sesuai seperti biasanya,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Eliza menjelaskan beras untuk kebutuhan industri makanan atau horeka, khususnya yang menyajikan menu asing dan bukan menu nusantara, tidak seluruhnya dapat digantikan oleh beras produksi dalam negeri.

“Karena memang setiap jenis beras itu ada varietas khususnya yang itu tidak akan sama jika dipaksakan di produksi di dalam negeri,” imbuhnya.

Artinya, setiap jenis beras memiliki varietas khusus dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat.

“Misalkan basmati atau japonica itu nggak akan sama seperti yang dihasilkan di Indonesia karena kondisi agroklimatnya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kebijakan tanpa impor beras industri tidak dapat serta-merta diterapkan bagi sektor horeka. Eliza menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor beras industri secara lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha horeka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menata ulang aturan impor dengan fokus membatasi masuknya barang-barang yang sudah mampu diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan pembatasan impor tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut Maman, perlu adanya ketegasan regulasi impor agar tidak merugikan produk lokal.

“Kami lagi mau tata bahwa kalau misalkan barang-barang yang sudah bsia diproduksi oleh UMKM kita, ya barang-barang impor itu kita batasi. Tapi kalau yang memang belum kita mampu memproduksi barang-barang itu ya nggak apa-apa kita impor, gitu lho,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam hal ini, Maman menyatakan pemerintah ingin memastikan barang-barang yang sudah dapat diproduksi UMKM lokal tidak lagi dibanjiri produk serupa dari luar negeri.

“Yang menjadi masalah sekarang, UMKM kita sudah mampu bikin baju, produksi jilbab, produksi baju batik, bikin celana, sepatu segala macam, sendal, tetapi kita biarkan itu barang-barang masuk itu dari luar, begitu mengerikan sekali,” tuturnya.

Kendati demikian, Maman menegaskan pemerintah tidak bersikap antiimpor, melainkan pembatasan tersebut diperlukan untuk kategori barang yang kapasitas produksinya sudah kuat di dalam negeri.

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menindak barang impor ilegal belum diperlukan. Sebab, yang diperlukan saat ini adalah langkah tegas terhadap praktik impor yang melibatkan perusahaan kargo dan ekspedisi.

Politisi dari fraksi Golongan Karya (Golkar) itu menilai pembukaan keran impor tetap diperlukan untuk komoditas yang belum mampu diproduksi industri lokal, namun untuk produk-produk yang sudah mapan, kebijakan harus lebih selektif.

“Misalnya kita sudah bisa bikin baju, bikin industri tekstil, itu kan dampaknya industri kecil menengah kita akhirnya layoff karyawan karena dihantam dengan produk-produk itu,” ujarnya.

Maman juga menyoroti regulasi impor barang yang selama ini berada dalam area abu-abu. Dia menilai, barang-barang tersebut sering kali tidak jelas status legalitasnya, sehingga sulit diawasi dan rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Secara legalitasnya ini mau kita atur dulu nih, ini nggak bisa kayak begitu, karena keberpihakan kita, perlindungan kita terhadap UMKM dalam negeri itu jauh lebih penting,” imbuhnya.

Padahal, Maman menyebut sektor UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90–95% tenaga kerja nasional.