Perusahaan transportasi Grab akan menaikkan tarif taksi bermeter (GrabCab) secara sementara di Singapura mulai 30 Maret hingga 31 Mei 2026 seiring kenaikan harga bahan bakar.

Kebijakan ini berlaku untuk semua perjalanan taksi bermeter, baik yang dipesan melalui aplikasi maupun yang dihentikan langsung di jalan.

Grab menyebut penyesuaian tarif ini dilakukan untuk membantu pengemudi menghadapi kenaikan biaya operasional, khususnya bahan bakar.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pengemudi tetap bisa beroperasi secara berkelanjutan di tengah harga bahan bakar yang masih bergejolak," ujar pihak Grab, melansir CNA.

Penyesuaian tarif dilakukan pada komponen jarak dan waktu tunggu. Tarif per unit dinaikkan dari sebelumnya 0,26 dolar Singapura menjadi 0,27 dolar Singapura

Tarif tersebut dikenakan setiap 400 meter perjalanan untuk jarak 1-10 km, setiap 350 meter setelah 10 km, atau setiap 45 detik waktu tunggu.

Sementara itu, tarif awal (flag-down fare) tidak berubah, yakni tetap 4,60 dolar Singapura untuk taksi empat penumpang dan 4,80 dolar Singapura untuk enam penumpang.

Dampak kenaikan tarif bervariasi tergantung jarak perjalanan. Untuk perjalanan pendek sekitar 4 km, tarif diperkirakan naik sekitar 0,08 dolar Singapura.

Untuk perjalanan menengah sekitar 12 km, kenaikan sekitar 0,28 dolar Singapura, sedangkan perjalanan jauh sekitar 30 km bisa naik sekitar 0,80 dolar Singapura.

Pihak Grab menyatakan kenaikan ini merupakan lanjutan dari bantuan sebelumnya berupa voucher bahan bakar bagi pengemudi.

"Perhitungan biaya bagi pengemudi berubah cepat seiring kenaikan harga bahan bakar. Penyesuaian ini diperlukan agar sebagian biaya tambahan bisa tertutupi dari setiap perjalanan," kata juru bicara GrabCab.

Grab menambahkan akan terus memantau kondisi dan membuka kemungkinan langkah tambahan untuk mendukung mitra pengemudi di tengah kondisi biaya operasional yang meningkat. Hingga Januari 2026, tercatat sekitar 345 unit GrabCab yang beroperasi di Singapura.

Kenaikan tarif ini juga sejalan dengan langkah operator taksi lain di Singapura yang mulai mengenakan biaya tambahan sementara untuk membantu pengemudi menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga bahan bakar.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset dan konsultansi Prognosa Research & Consulting mengungkapkan Kebijakan tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Amerika Serikat (AS) dinilai bisa menempatkan Indonesia pada posisi strategis di antara negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

"Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air," ujar Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adanya kebijakan ini berpotensi membuka ruang kompetitif yang signifikan bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya.

Penilaian ini merupakan temuan dari hasil kajian strategis Prognosa Research & Consulting. Garda menjelaskan pada kajian ini pihaknya membahas dampak penuh hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen, disertai komitmen pembelian produk AS senilai 38,4 miliar dolar AS.

Kemudian dibahas juga mengenai penyesuaian kebijakan non-tarif, termasuk implikasinya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, dan agenda hilirisasi.

Kondisi itu membuka ruang kompetitif yang signifikan, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Ia melanjutkan, kewajiban pembelian produk AS senilai 38,4 miliar dolar AS yang mencakup sektor energi, dirgantara, dan pertanian justru berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional secara fundamental jika tidak dikelola dengan kebijakan mitigasi yang tepat.

"Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer pengetahuan dan transfer teknologi, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi," kata Garda.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengambil langkah strategis guna menjaga daya saing industri nasional.

"Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi," ujar Garda.

Sementara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan tekanan tarif AS dan menetapkan angka maksimal 10 persen, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia/API sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo mengatakan sebagai negara merdeka Indonesia tidak dalam posisi mengomentari keputusan tersebut.

"Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi," ujarnya.

Sofyan menegaskan secara positioning, komunitas Public Affairs (PAFI) ingin memaksimalkan keputusan tarif ini dapat sebesar-besarnya memberikan keuntungan untuk kepentingan bangsa, industri dalam negeri, dan masyarakat.

"Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) bakal mulai menaikkan tarif impor umum dari 10% menjadi 15% dalam waktu dekat. Rencananya tarif global ini bakal diberlakukan mulai pekan ini.

Kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu diperkirakan mulai berlaku pada pekan ini dan berpotensi memengaruhi arus perdagangan global, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (5/3/2026), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kenaikan tarif tersebut kemungkinan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

“Itu kemungkinan terjadi suatu waktu minggu ini,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling jelas mengenai rencana pemerintah AS untuk merealisasikan janji Trump menaikkan tarif impor.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar rezim tarif sebelumnya. Tak lama kemudian, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Meski begitu, pemerintah AS sempat tetap menerapkan tarif 10% tanpa langsung menaikkannya. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga sempat mengisyaratkan bahwa tarif 15% tersebut kemungkinan tidak akan berlaku secara universal untuk semua negara mitra dagang.

Uni Eropa, misalnya, diperkirakan tidak akan dikenakan tarif tambahan tersebut karena telah memiliki kerangka perjanjian perdagangan dengan Washington, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Sayangnya, Bessent tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa kewenangan kebijakan tersebut memungkinkan tarif diberlakukan selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres AS.

Selama periode tersebut, pemerintah AS disebut akan menyiapkan dasar hukum lain untuk menghidupkan kembali rezim tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Saya sangat yakin tarif akan kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Dia menjelaskan pemerintah AS berencana menggunakan instrumen tarif lain seperti kebijakan berdasarkan Section 301 dan Section 232 yang dinilai memiliki landasan hukum lebih kuat meskipun proses penerapannya cenderung lebih lambat.

Kebijakan tarif tersebut juga langsung memicu reaksi pasar. Kontrak berjangka saham AS sempat melemah setelah pernyataan Bessent mengenai kenaikan tarif itu. Namun, indeks S&P 500 kembali menguat setelah perdagangan dibuka di New York.

Nasib Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA - Arogansi dan tindakan me­­­­nekan dengan kebijakan tarif yang selama ini diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, secara me­­­nge­­­jutkan dibatalkan Mahkamah Agung AS. Berbagai negara yang sebelumnya sudah me­­­nandatangani perjanjian per­­dagangan resiprokal de­­­­ngan AS, kini bisa bernapas sedikit lega. Besaran tarif yang ditetapkan sepihak oleh Trump, kini tidak lagi berlaku karena dalam keputusan 6-3 Mahkamah Agung AS ini di­­­te­­gaskan bahwa penggunaan wewenang darurat untuk me­­­­­­mungut tarif secara se­­­pi­­­hak adalah tindakan inkonsti­tusional.

Donald Trump bisa dipastikan mencak-mencak dengan keputusan itu. Ia pasti ma­­­rah, kecewa dan merasa ditelikung. Namun, Trump tentu tidak bisa menolak keputusan Mahkamah Agung AS. Kebijakan tarif global yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, yang didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dinilai melanggar konstitusi. Untuk itu, keputusan Trump harus dibatalkan demi hukum.

Mahkamah Agung AS, di luar dugaan ternyata berani mengeluarkan keputusan yang membatasi dan membatalkan wewenang Trump dalam mengenakan tarif. Presiden AS tidak bisa lagi semena-mena menetapkan tarif tanpa ada persetujuan dari Kongres. Penetapan tarif yang ditentukan sesuka Trump sudah tidak bisa dijadikan amunisi dalam perang dagang yang belakangan ini banyak meresahkan negara lain, tak terkecuali negara sa­­­habat AS sendiri. Sikap Trump yang terkesan arogan dan mendominasi tampaknya mulai mengkhawatirkan banyak pihak karena bukan tidak mungkin hasilnya akan kontra-produktif.

ANTISIPASI

Keputusan Mahkamah Agung AS yang ingin memastikan perdagangan dunia ber­jalan institusional dan berbasis aturan, tentu menjadi angin segar bagi para eksportir berbagai negara —tak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk memperoleh kesepakatan tarif baru yang mengubah hasil negosiasi per­­­dagangan yang baru saja disepakati. Penetapan tarif agresif yang sempat mengancam produk unggulan kita—se­­­perti tekstil, kopi, dan ka­­­­kao—berpotensi batal atau seti­­­daknya dinegosiasikan ulang. Rupiah bahkan dilapor­kan menguat menyusul berita ini.

Meski sedikit melegakan, tetapi keputusan Mahkamah Agung AS seyogianya terbu­­­ru-buru dipersepsi sebagai jalan keluar menghindari si­­­kap Trump yang menekan soal tarif. Putusan MA AS tidak berarti tarif impor AS akan nol begitu saja. Faktanya, tak lama setelah putusan tersebut, pemerintahan Trump dilaporkan langsung memutar otak dan mengumumkan potensi pe­­ne­tapan tarif baru sebesar 10%—15%, yang bertujuan menggantikan tarif lama yang dianulir.

Kita tahu bahwa Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan dagang bilateral yang menjanjikan, di mana tarif 0% sempat disepakati untuk produk-produk strategis. Putusan MA ini membuat komitmen tersebut bukan tidak mungkin terancam ba­tal atau setidaknya membutuhkan renegosiasi ulang. Walaupun Menko Airlangga Hartarto menegaskan komitmen untuk mempertahankan tarif 0%, tetapi bisa dipastikan hal ini akan menjadi negosiasi alot dengan United States Trade Representative (USTR).

AS di bawah pemerintahan Trump bisa dipastikan akan berjuang keras agar tidak terjebak pada risiko harus mengembalikan dana (refund) yang sudah terlanjur masuk dari kebijakan tarif yang diputuskan sebelumnya. Secara kasar diperhitungkan AS kemungkinan harus mengembalikan dana sekitar Rp2.955,4 triliun atau US$175 miliar kepada para importir yang sudah terlanjur membayar tarif resiprosikal yang diputuskan Trump sebelumnya.

Terlepas bagaimana nanti hasil negosiasi ulang yang dilakukan Pemerintah In­­­do­­­nesia, satu hal yang pasca-dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung AS, bagi Indonesia keputusan itu untuk jangka pendek menguntungkan. Bagi Indonesia, berbagai produk ekspor ke AS, terutama manufaktur dan komoditas, berpotensi terhindar dari tarif tambahan (reciprocal tariffs) yang direncanakan pemerintahan Trump. Ini akan meningkatkan daya saing barang Indonesia di pasar AS dan ada juga potensi refund bagi importir AS yang menggunakan barang Indonesia.

Satu hal yang perlu diantisipasi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan hasil Perjanjian Dagang Resiprokal (ART) yang menyepakati pe­­­netapan tarif rendah atau 0% pada produk tertentu. Ke­­­se­­­pakatan ini bukan tidak mung­­­kin batal dan harus meng­­­hadapi kerumitan hukum baru pascaputusan Mahkamah Agung AS. Indonesia niscaya harus melakukan negosiasi ulang untuk memastikan kesepakatan ART tetap relevan dan menguntungkan, terutama dalam membuka akses pasar sektor manufaktur dan digital, sambil menavigasi ketidakpastian tarif 10% yang baru.

Dalam jangka panjang, perlu disadari meskipun tarif IEEPA dibatalkan, Presiden Trump langsung merespons dengan mengumumkan tarif global 10% baru di bawah Section 122 Trade Act 1974. Ini artinya, perdagangan Indonesia tetap akan berada dalam si­­­tu­­asi ketidakpastian tinggi. Kebijakan “America First” yang agresif besar kemungkinan tetap akan dijalankan Trump melalui berbagai cara.

STRATEGI UTAMA

Putusan Mahkamah Agung AS memang membu­­at Indonesia memilki jeda waktu untuk menakar risiko dan melangkah lebih baik. Indonesia harus siap dengan taktik jangka pendek yang lincah, tetapi tidak meninggalkan strategi diversifikasi jangka panjang. Kita tidak boleh hanya bernapas lega, tetapi harus bersiap melangkah lebih cepat dalam menentukan perguliran arah perdagangan ekspor kita.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk mengatur ulang hubungan dagang dengan Washington, tetapi sekaligus peringatan bahwa volatilitas kebijakan di negara adidaya tersebut akan tetap tinggi. Secara garis besar, masa depan perdagangan Indonesia ke AS pasca-putusan ini menuntut dua pendekatan.

Pertama, pendekatan jangka pendek yang responsif. Indonesia harus memaksimalkan peluang di balik dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung AS untuk memastikan produk ekspor unggulan, terutama manufaktur dan pertanian, mendapatkan tarif serendah mungkin, yakni berusaha mempertahankan 0% melalui negosiasi intensif.

Kedua, pendekatan jangka panjang yang lebih taktis dan strategis. Putusan Mahkamah Agung AS ini membuktikan bahwa kebijakan AS dapat berubah drastis karena dinamika politik internal (Supreme Court vs President). Indonesia di sini perlu menyadari bahwa perdagangan tidak mungkin survive bila hanya mengandalkan satu kesepakatan bilateral. Diversifikasi pasar ke Uni Eropa, Asia Selatan, dan Afrika adalah hal yang wajib dan perlu segera dijajaki. Ini bukan sekadar opsi, tetapi keharusan yang perlu segera dieksekusi agar ketergantungan pada pasar AS tidak berakhir merugikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis (26/2/2026), bergerak menguat 56 poin atau 0,33 persen menjadi Rp 16.744 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.800 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis juga diprediksi bergerak naik.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah dipicu komitmen Presiden AS Donald Trump dalam mempertahankan kebijakan tarif. “Penguatan ini terkait erat dengan penegasan kembali komitmen Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif, yang meningkatkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan perdagangan AS di masa depan dan meredam permintaan terhadap dolar AS,” ujarnya, Kamis.

Trump disebut tidak memberikan sinyal pelonggaran kebijakan tarif AS. Ia menegaskan kembali keyakinannya bahwa mitra asing akan mematuhi perjanjian perdagangan yang ada dan mengindikasikan bahwa tarif pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pengganti pajak penghasilan.

Seperti diketahui, AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dan Gedung Putih dilaporkan berupaya meningkatkan tarif tersebut menjadi 15 persen, menyusul keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan langkah-langkah tarif resiprokal Trump.

Di hadapan Kongres AS, Trump menyampaikan bahwa hampir semua negara dan perusahaan ingin mempertahankan kesepakatan tarif yang telah mereka buat sebelum keputusan Mahkamah Agung (MA) AS terkait tarif dikeluarkan.

“Pernyataan tersebut mendorong investor untuk mengalihkan aset berdenominasi dolar AS,” kata Josua. Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diproyeksikan berkisar Rp 16.700–Rp 16.800 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 29 poin ke level Rp 16.800 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (25/2/2026). Penguatan mata uang Garuda terjadi seiring ketidakpastian kebijakan tarif AS.

“AS mulai memberlakukan tarif impor global sementara sebesar 10 persen pada Selasa, dengan pemerintahan Trump berupaya meningkatkan tarif tersebut menjadi 15 persen. Langkah itu memicu ketidakpastian atas perdagangan global dan inflasi,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Selasa (25/2/2026).

Tindakan tarif tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung AS pekan lalu yang membatalkan bea masuk besar-besaran yang sebelumnya diberlakukan berdasarkan kewenangan darurat. Putusan itu mendorong Washington memperkenalkan kembali tarif berdasarkan otoritas hukum alternatif.

Ibrahim menuturkan ketegangan geopolitik juga tetap menjadi perhatian. Wakil Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Teheran siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan AS. Kedua pihak akan menggelar putaran ketiga pembicaraan pada Kamis di Jenewa di tengah meningkatnya ketegangan atas potensi bentrokan militer antara Washington dan Teheran.

Namun, Ibrahim melanjutkan, ekspektasi menunjukkan suku bunga AS akan tetap tinggi. Presiden Federal Reserve Boston, Susan Collins, pada Selasa mengatakan suku bunga kemungkinan tetap tidak berubah untuk beberapa waktu. Hal itu karena data ekonomi terbaru menunjukkan perbaikan di pasar tenaga kerja, sementara risiko inflasi tetap ada, menurut Bloomberg.

“Ketua Federal Reserve Chicago, Austin Goolsbee, menolak ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter dengan alasan suku bunga harus tetap tidak berubah karena inflasi masih di atas mandat 2 persen The Fed. Ketua Federal Reserve Atlanta, Raphael Bostic, menggemakan sikap tersebut dan menegaskan perlunya menjaga inflasi tetap menjadi fokus utama,” terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian dengan persoalan yang kompleks. Meski demikian, ia menilai perekonomian dunia masih menunjukkan daya tahan yang ditopang pertumbuhan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sebaiknya, ia menyebut negara-negara maju tengah menghadapi tekanan. Amerika Serikat (AS), misalnya, dihadapkan dengan polemik kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Selain itu, pasar juga mencermati isu independensi bank sentral AS setelah muncul nominasi Kevin Warsh sebagai calon pimpinan baru Federal Reserve.

"Perkembangan terbaru menunjukkan MA AS membatalkan tarif resiprokal Presiden Trump. Pasar juga mencermati isu independensi The Fed pasca nominasi Kevin Warsh," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menambahkan, ketidakpastian di negara dengan kapasitas ekonomi besar juga tercermin dari kebijakan suku bunga The Fed. Pada Januari 2026, bank sentral AS itu menahan suku bunga acuan di level 3,5 persen hingga 3,75 persen setelah tiga kali memangkas suku bunga pada periode sebelumnya.

Di samping itu, Purbaya mengatakan kondisi ekonomi global turut dibayangi pelambatan pertumbuhan ekonomi di China, akibat lemahnya konsumsi domestik.

"Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi tantangan perlambatan pertumbuhan di China akibat lemahnya konsumsi domestik," tegasnya.

Di tengah gejolak tersebut, ia memastikan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen, yang disebutnya menjadi salah satu yang tertinggi dibanding negara dengan kapasitas ekonomi setara.

"Di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit terendah di 2025," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan terpengaruh oleh kebijakan tarif Trump yang dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan dampak kebijakan tarif AS terhadap IHSG umumnya terjadi melalui dua jalur utama, yakni sentimen global dan transmisi makroekonomi.

“Ketika pasar membaca pembatalan sebagai pengurangan tail risk, dengan volatilitas global tidak serta merta mereda. Tetapi, aset berisiko bisa saja terangkat,” kata Liza, Senin (23/2/2026).

Namun, lanjutnya, karena pemerintah AS tetap mempertahankan stance proteksionisme, ketidakpastian kebijakan belum sepenuhnya hilang. Kondisi ini berpotensi menahan rerating valuasi, serta membuat arus dana asing ke IHSG menjadi lebih selektif.

Di pasar modal, lanjutnya, akan ada volatilitas dan selektivitas. Menurut Liza investor akan membayar mahal untuk kepastian dan menghukum ketidakjelasan kebijakan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung AS diketahui menganulir sebagian tarif yang dipasang dengan dasar hukum IEEPA.

Di sisi lain, Gedung Putih menegaskan tetap mempertahankan kebijakan tarif dengan membuka opsi penggunaan dasar hukum lain, termasuk kemungkinan penerapan tarif global 15%. Sementara itu, tarif lain seperti Section 232 dan Section 301 tetap berjalan.

Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan dampak dari pembatalan tarif dagang Trump oleh Mahkamah Agung (MA) akan memberikan dampak positif terhadap IHSG dan pasar global. Hal ini terbukti dengan IHSG yang mengalami kenaikan 1,5% hari ini.

“Hal ini tentu memberikan sentimen positif, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang,” ujar Nico, Senin (23/2/2026).

Dia melanjutkan secara jangka pendek hal ini akan memberikan sentimen positif, sementara secara jangka panjang kepastian akan perekonomian untuk pulih semakin terlihat lebar.

Meskipun demikian, lanjutnya, investor harus tetap memperhatikan apa yang AS akan lakukan selanjutnya terkait dengan proses pembatalan tarif tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memastikan kontrak dagang antara pelaku usaha Indonesia dan AS dalam The Agreement Reciprocal Trade (ART) tetap berlanjut meskipun Mahkamah Agung AS telah membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kontrak bisnis antar perusahaan pada dasarnya tetap berlaku, kecuali terdapat klausul yang memungkinkan penyesuaian akibat perubahan regulasi atau tarif.

“Yang lebih mungkin terjadi adalah renegosiasi harga, volume, atau skema distribusi, bukan pembatalan otomatis,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dalam situasi ini, Saleh menilai pengusaha Indonesia perlu melakukan reviu kontrak, memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, serta memperkuat efisiensi dan daya saing agar tidak terlalu bergantung pada preferensi tarif tertentu.

Dia menerangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian dagang yang telah diratifikasi secara sah melalui mekanisme legislatif.

Menurut Saleh, yang terdampak terutama adalah kebijakan tarif yang diberlakukan melalui kewenangan eksekutif dan dinilai melampaui mandat undang-undang. Oleh karena itu, perdagangan formal tetap berlaku sepanjang memiliki dasar hukum yang kuat.

“Namun, dinamika ini menimbulkan ketidakpastian jangka pendek terhadap skema tarif yang bersifat unilateral,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh menilai kondisi ini menunjukkan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam setiap kebijakan perdagangan internasional. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap komitmen dagang memiliki legitimasi legislatif yang jelas agar tidak rentan digugat atau dibatalkan.

Tak hanya itu, dia mendorong langkah diplomatik untuk memastikan kepastian akses pasar dan menjaga stabilitas hubungan dagang.

“Bagi Indonesia, momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dan konsistensi kebijakan industri nasional,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Mengutip Bloomberg, Jumat (20/2/2026) kebijakan Tarif Trumpdibatalkan lantaran dipandang melampaui kewenangan.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

Sekadar catatan, dalam perjanjian antara AS dan RI, tarif yang ditetapkan ialah sebesar 19%. Namun, sebanyak 1.819 produk RI mendapatkan bebas mea masuk atau tarif 0% untuk masuk ke AS. Produk-produk tersebut di antaranya, sawit, kakao, kopi, tekstil dan garmen bersyarat kuota, hingga semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China menanggapi putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China menyebut, pihaknya akan memantau ketat langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang berencana melanjutkan kebijakan tarif melalui instrumen lain. Kementerian Perdagangan China juga mengatakan Beijing saat ini melakukan evaluasi komprehensif atas implikasi putusan tersebut.

“Kami juga mencatat bahwa pihak AS sedang menyiapkan langkah alternatif, seperti investigasi perdagangan, dalam upaya mempertahankan tarif terhadap mitra dagang. China akan memantau perkembangan ini secara saksama dan dengan tegas melindungi kepentingannya sendiri,” ujarnya dalam pernyataan resmi sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Senin (23//2/2026).

Komentar resmi pertama China itu disampaikan beberapa hari setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif global besar-besaran yang diterapkan Trump. Presiden AS tersebut kemudian menyatakan akan kembali memberlakukan tarif global 15% serta menjanjikan investigasi perdagangan baru.

Indikator utama saham perusahaan China yang tercatat di Hong Kong sempat melonjak hingga 2,6% pada perdagangan Senin pagi. Meski Trump mengumumkan pungutan baru, Bloomberg Economics menghitung tarif efektif rata-rata yang berlaku akan berada di kisaran 12% — terendah sejak kebijakan tarif “Liberation Day” diumumkan pada April lalu.

Sebelumnya, investigasi berdasarkan Section 301 dan Section 232 telah digunakan untuk mengenakan bea masuk atas ekspor China, termasuk produk otomotif dan logam. Otoritas hukum alternatif tersebut dinilai dapat memberi Gedung Putih ruang untuk tetap menerapkan pajak impor tambahan meskipun ada putusan pengadilan.

Namun demikian, bagi China — yang juga melihat tarif 10% terkait fentanyl dibatalkan oleh pengadilan — tekanan terhadap ekspor kini relatif berkurang. Beijing kembali menyerukan agar AS mencabut tarif sepihak karena dinilai tidak menguntungkan pihak mana pun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini, berpandangan masih ada ruang negosiasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia soal tarif resiprokal. Hal itu seiring dengan keputusan Supreme Court of the United States (SCOTUS) atau Mahkamah Agung AS yang membatalkan penerapan tarif besar-besaran yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

“Pemerintah memiliki peluang dan ruang untuk bernegosiasi kembali dengan menggunakan dasar keputusan US Supreme Court yang membatalkan tarif resiprokal untuk dapat memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan masyarakat Indonesia,” kata Eisha dalam keterangan yang diterima Republika, Ahad (22/2/2026).

Pemerintah Indonesia dinilai akan lebih bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk ketahanan dan kemandirian pangan, kesejahteraan petani dan UMKM, ekosistem industri halal, perlindungan konsumen halal, serta perlindungan data dan privasi pengguna jasa digital, sekaligus membangun ekosistem digital di Indonesia untuk peningkatan produktivitas.

Secara umum, Eisha mencatat beberapa poin penting dari kesimpulannya tersebut. Ia menjelaskan, dalam kesepakatan perdagangan atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Indonesia-AS, kedua negara telah menyepakati tarif untuk produk Indonesia menjadi 19 persen.

Dengan beberapa kesepakatan perdagangan di antaranya menghapus 99 persen hambatan tarif bagi produk-produk AS, komitmen impor AS ke Indonesia untuk barang industri, pertanian, dan energi, pelonggaran TKDN, transfer data secara cross border ke AS, pelonggaran kebijakan restriksi ekspor Indonesia untuk komoditas mineral kritis ke AS, serta pengecualian sertifikasi dan syarat label halal untuk produk-produk impor AS, seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang industri.

Eisha menuturkan, di satu sisi, kesepakatan perdagangan tersebut memberikan fasilitas tarif nol persen untuk 1.819 produk ekspor Indonesia ke AS untuk komoditas pertanian seperti CPO, kopi, kakao, dan teh, serta komoditas manufaktur dan teknologi, seperti komponen elektronik, semikonduktor, komponen pesawat terbang, komoditas kayu dan olahannya, tariff rate quota untuk produk tekstil dan pakaian jadi, serta komitmen investasi sebesar 38,4 miliar dolar AS.

“Kesepakatan timbal balik tersebut terlihat tidak setara antara kedua pihak, di mana produk Indonesia yang diimpor oleh AS mendapatkan tarif 19 persen, walaupun memang terdapat beberapa produk yang mendapat tarif nol persen, seperti produk tekstil, kopi, dan kakao, yang mana ini akan menguntungkan sisi konsumen AS (harga terjangkau untuk produk retail), serta barang komponen industri yang menjadi input atau barang intermediate murah bagi manufaktur AS,” terangnya.

Sementara di sisi lain, penghapusan 99 persen hambatan tarif bagi produk-produk impor dari AS menunjukkan ekspansi pasar bagi AS ke Indonesia yang sangat menguntungkan bagi AS. Impor produk pertanian, seperti gandum, kedelai, dan daging sapi dari AS akan meningkat dan dapat memengaruhi keseimbangan harga di pasar domestik, serta berdampak pada petani dan peternak lokal.

“Hal ini kontradiktif dengan upaya pemerintah (Asta Cita) dalam mendorong ketahanan dan kemandirian pangan nasional dan sangat berisiko pada defisit neraca perdagangan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) memastikan kesepakatan bisnis antara pengusaha Indonesia dan AS di sektor furnitur akan berjalan meski dihadapi ketidakpastian setelah putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan industri furnitur dan kerajinan memandang keputusan tersebut sebagai dinamika kebijakan yang perlu dicermati, tetapi belum mengubah fundamental hubungan dagang yang sudah berjalan.

"Secara praktik, keputusan ini tidak otomatis membatalkan seluruh hubungan dagang atau kontrak bisnis yang sudah berjalan," kata Sobur kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Dia memandang tarif perdagangan internasional tidak hanya bersumber dari kebijakan eksekutif semata. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan regulasi perdagangan, peran Kongres, hingga perjanjian bilateral yang cakupannya lebih luas.

Oleh karena itu, Himki menilai perkembangan ini secara proporsional. Selama kontrak komersial masih berlaku, maka kesepakatan bisnis antarperusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Situasi saat ini lebih tepat dipandang sebagai fase ketidakpastian kebijakan sementara, bukan penghentian perdagangan. Bagi kami, kesepakatan bisnis antar perusahaan tetap berlaku sepanjang kontrak komersialnya masih berjalan," tuturnya.

Sejauh ini, pelaku usaha furnitur dan kerajinan mengambil pendekatan wait and see yang terukur sambil tetap menjalankan kontrak ekspor yang telah disepakati.

Menurutnya, negosiasi bisnis umumnya tidak langsung batal hanya karena keputusan pengadilan, sebab buyer di AS tetap membutuhkan suplai produk secara berkelanjutan.

Bagi industri furnitur, AS merupakan pasar ekspor terbesar. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2025, ekspor furnitur RI ke AS mencapai US$1,42 miliar, turun tipis dari tahun sebelumnya US$1,43 miliar.

Namun, dia tak memungkiri kondisi ini akan berdampak pada penyesuaian harga sementara, penundaan keputusan order baru, atau renegosiasi klausul tarif hingga ada kepastian kebijakan.

“Dalam praktik perdagangan global, stabilitas supply chain seringkali lebih penting bagi buyer dibanding perubahan kebijakan jangka pendek," terangnya.

Dari perspektif industri, kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah, seperti memperkuat diplomasi perdagangan berbasis sektor agar produk furnitur dan kerajinan tetap kompetitif di pasar AS, serta mendorong kepastian tarif jangka menengah mengingat kontrak produksi berlangsung 6–12 bulan.

Tak kalah penting yaitu mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan emerging markets, hingga memberikan dukungan pembiayaan serta stabilitas biaya logistik agar eksportir tetap kompetitif.

"Bagi Himki, yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan buyer internasional bahwa Indonesia tetap menjadi mitra produksi yang stabil, andal, dan berorientasi jangka panjang," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Hal itu menjadi pukulan telak terhadap agenda ekonomi utama Trump sekaligus menjadi kekalahan hukum terbesar sejak ia kembali ke Gedung Putih.

Dilansir Bloomberg, Jumat (20/2/2026) malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump lantaran dipandang melampaui kewenangan.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

"Pengadilan menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif ‘resiprokal’ di seluruh dunia serta pajak impor terarah yang menurut pemerintah ditujukan untuk mengatasi perdagangan fentanil," demikian laporan Bloomberg.