Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memusnahkan 14 jam tangan mewah palsu milik terpidana kasus korupsi Asabri Jimmy Sutopo.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemusnahan barang rampasan palsu ini merupakan standar internasional dalam menangani produk tiruan.

"Telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti kurang lebih 14 jam yang dalam kasus perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Jimmy Sutopo," ujar Anang di Kantor BPA, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan barang palsu ini harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jam tangan asli. Oleh sebab itu, pemusnahan ini juga dilakukan sebagaimana upaya korps Adhyaksa melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI.

Di samping itu, Anang menyatakan pemusnahan ini juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial terkait penggelapan baramg rampasan jam tangan mewah milik Jimmy Sutopo.

"Jadi yang selama ini narasi-narasi yang beredar di media sosial bahwa katanya digelapkan, ini terjawab. Dan ini semua sejak awal penyitaan dititipkan di Pegadaian, kemudian diteliti oleh verifikator yang memang kompeten di bidangnya. Itu saja," pungkasnya

Sekadar informasi, belas jam tangan mewah palsu ini bermerek Cartier, Audemars, Pathek-Philippe, Breguet, Vacheron, Antonie Preziuso hingga Hublot.

Seluruh barang palsu itu ditampilkan dalam serangkaian acara BPA Fair, Rabu (20/5/2026). Jam tangan premium tiruan itu dihancurkan menggunakan palu hingga rusak total agar tidak dapat dipergunakan kembali.

Jakarta: Pendapatan industri animasi Indonesia berbasis karya animasi orisinal intellectual property (IP) melonjak signifikan hingga melampaui pendapatan penyediaan jasa (service) yang diekspor. Tercatat pada tahun 2025 kenaikan pendapat animasi berbasis IP sebesar 279,53% dibanding 2015.

Saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif yang telah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform global. Catatan tersebut berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI). Indonesia Animation Report 2026 merupakan studi komprehensif yang memetakan kondisi, potensi, serta tantangan industri animasi nasional.

"Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global.” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dalam launching Indonesia Animation Report 2026.

Berdasarkan riset terhadap 262 studio animasi dengan 3.448 tenaga kerja, industri animasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan nilai industri mencapai Rp 798,15 miliar pada 2025, meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 12,86% per tahun.

“Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro, dan menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya (2015–2020),” jelasnya.

Ketua Umum AINAKI, Daryl Wilson menambahkan, salah satu temuan penting dalam laporan ini adalah bahwa sektor jasa animasi memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun selama ini belum sepenuhnya dipetakan secara optimal dalam kerangka ekonomi nasional, meskipun berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja berbasis talenta kreatif.

“Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya. Berdasarkan data pemetaan Studio Indonesia didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka,” ujarnya.

Riset ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh industri animasi nasional mulai dari pembiayaan studio untuk ekspansi global, belum ter-HKI karya animasi lokal, dan banyak tenaga kerja berstatus freelance/kontrak. Laporan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan_ hexahelix_, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan, dalam membangun ekosistem industri animasi yang terintegrasi.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, mengatakan Indonesia Animation Report 2026 sebagai sebuah tonggak penting dalam proses perjalanan industri animasi nasional. Laporan ini merupakan suatu hal komprehensif yang pertama, untuk memetakan secara simultan seluruh dimensi strategis dari industri animasi yang ada di Indonesia mulai dari struktur industrinya.

“Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end to end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan, tentunya di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia termasuk melalui animasi,” jelasnya.

Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Pulung mengungkapkan, Indonesia Animation Report 2026 menjadi bukti bahwa animasi Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual.

“UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global,” ujar.

Sebagai tindak lanjut, laporan ini merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, termasuk reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur distribusi global, transformasi ekosistem talenta, serta penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri. Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus Rp 1 triliun pada tahun 2030, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan terobosan baru dalam revisi Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri dengan membuka peluang hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi objek jaminan fidusia untuk pembiayaan pelaku industri dan UMKM.

Langkah tersebut dinilai menjadi upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif yang selama ini terkendala keterbatasan aset konvensional seperti tanah dan bangunan untuk mengakses kredit perbankan.

Pembahasan itu mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Desain Industri di DPR, Selasa (19/6/2026). Pemerintah menilai regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan perlindungan HKI sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen ekonomi.

“Seluruh hak kekayaan intelektual itu nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” ujar Supratman dalam rapat Pansus RUU Desain Industri.

Menurutnya, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan yang mulai mengakui HKI sebagai aset tidak berwujud yang dapat dijadikan kolateral pembiayaan.

“Di peraturan OJK sudah berubah, hak kekayaan intelektual sebagai hak yang tidak berwujud sekarang sudah diakui sebagai bagian untuk bisa dijadikan sebagai kolateral dalam pinjaman,” katanya.

Dalam praktiknya, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Skema ini lazim digunakan dalam pembiayaan atau kredit berbasis jaminan benda bergerak.

Pemerintah berharap pengakuan HKI sebagai objek fidusia dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi industri kreatif dan UMKM yang selama ini memiliki aset berbasis ide, desain, merek, atau karya intelektual, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh modal usaha.

Revisi UU Desain Industri juga menjadi bagian dari reformasi besar sistem perlindungan HKI nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR akhirnya mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 31/2000 tentang Desain Industri setelah regulasi tersebut dinilai tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pembaruan aturan desain industri menjadi kebutuhan mendesak lantaran undang-undang yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari dua dekade dan memunculkan berbagai persoalan hukum dalam praktiknya.

Menurutnya, perkembangan digitalisasi, artificial intelligence (AI), hingga teknologi 3D printing menuntut hadirnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pendesain.

“Undang-undang ini sudah hampir 26 tahun. Karena itu kita mau memformulasi kembali penyesuaian terhadap mekanisme pendaftaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, digitalisasi, kemudian artificial intelligence,” ujar Supratman usai rapat pembahasan RUU Desain Industri di Gedung DPR, Selasa (19/5/2026).

Dalam pembahasan awal bersama DPR, pemerintah menyiapkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi beleid tersebut. Salah satunya yaitu percepatan proses pendaftaran desain industri melalui sistem digital berbasis AI.

Jika sebelumnya proses pendaftaran dapat memakan waktu hingga 11 bulan, pemerintah menargetkan proses tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 33 hari. “Di undang-undang ini akan kita ubah jadi 33 hari,” tegasnya.

Menurut Supratman, penggunaan AI akan mengurangi pemeriksaan manual sekaligus meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan administrasi. Adapun reformasi layanan digital yang mulai diterapkan pemerintah sejak 2025, diketahui telah menekan jumlah keberatan terhadap keputusan administrasi desain industri secara signifikan.

Dia menyebut jumlah perkara yang masuk ke komisi banding turun dari sekitar 1.200 kasus pada 2024 menjadi sekitar 500 kasus pada 2025.

Selain percepatan layanan, pemerintah juga mengusulkan penghapusan komisi banding desain industri. Nantinya, pihak yang keberatan terhadap hasil keputusan dapat langsung menggugat ke pengadilan niaga.

Pemerintah bahkan membuka opsi agar putusan pengadilan niaga bersifat tingkat pertama dan terakhir guna mempercepat kepastian hukum. “Orang yang tidak puas silahkan lari ke pengadilan niaga. Dan nanti pengadilan itu tidak perlu lagi banding sampai kasasi,” jelas Supratman.

Pokok pembahasan lain dalam revisi aturan tersebut mencakup pembaruan definisi desain industri dan penyempurnaan ruang lingkup perlindungan hak desain industri.

Pemerintah juga mengatur perlindungan desain industri tanpa pendaftaran, penguatan hak eksklusif pemegang hak desain industri, hingga penerapan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap pelanggaran desain. Lalu, revisi beleid juga memuat perlindungan bagi pihak yang telah lebih dulu menggunakan suatu desain industri sebelum desain yang sama didaftarkan pihak lain.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah memasukkan pengakuan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan. Menurut Supratman, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat komersialisasi HKI, khususnya bagi UMKM dan pelaku industri kreatif.

“Seluruh hak kekayaan intelektual nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” sebutnya.

RUU Desain Industri turut membuka mekanisme pendaftaran internasional melalui kerja sama dengan World Intellectual Property Organization sehingga pendesain domestik dapat mendaftarkan perlindungan desain ke sejumlah negara sekaligus melalui Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan keberpihakan terhadap UMKM tetap menjadi perhatian dalam pembahasan revisi aturan tersebut. Saat ini, tarif pendaftaran desain industri untuk UMKM dipatok Rp200.000, lebih rendah dibandingkan tarif umum sebesar Rp800.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong industri ekonomi kreatif sebagai kontributor penting terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 mendatang.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar menyampaikan bahwa ekonomi kreatif mestinya tak dipandang sebagai aktivitas hobi semata, melainkan sebagai kegiatan yang memiliki dampak ekonomi yang dapat diukur.

“Karena [ekonomi kreatif] itu butuh ekosistem, kan? Kita tidak boleh membiarkan orang berkarya tetapi tidak ada yang beli, tidak ada support, tidak ada regulasi,” kata Irene dalam pergelaran IP Expo Indonesia di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, upaya tersebut salah satunya ditempuh dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif di Asia Tenggara melalui pengembangan kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

Irene menyebut bahwa pengembangan IP di Indonesia memerlukan ketegasan regulasi, keberadaan komunitas, hingga penerapan yang terstruktur.

Oleh karena itu, dia menyebut pelaku industri kreatif antara lain dapat dapat meningkatkan kolaborasi untuk menghadirkan karya berbasis nilai lokal, sementara pemerintah dapat berperan menjadi fasilitator untuk memasarkan karya tersebut di kancah global.

“Yang kita fokuskan ada dua hal, distribusi dan marketing. Distribusi dan marketing itu bukan hanya di lokal, tapi di seluruh dunia,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, target pengembangan ekonomi kreatif Tanah Air tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini memuat sejumlah indikator kinerja utama (IKU) dari program strategis ekonomi kreatif yang dijalankan pemerintah pada 2026.

Target investasi ekraf dicanangkan pada rentang Rp131 triliun—Rp146,5 triliun, sementara target nilai ekspor ekraf diharapkan dapat menyentuh US$27,85 juta.

Selain itu, terdapat pula target penyerapan tenaga kerja sebanyak 28,06 juta jiwa, serta laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,66%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyusul kesuksesan besar pada debutnya tahun lalu, IP Expo Indonesia kembali hadir di tahun ini.

Mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual (IP) di Asia Tenggara, ajang ini akan mempertemukan pemilik IP paling berpengaruh di dunia, pemilik brand, dan para kreator dalam satu tempat.

Diselenggarakan GDP Venture dan dentsu Indonesia, acara dua hari ini akan berlangsung pada 7-8 Mei 2026 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Jangan Sampai Tertinggal

Melanjutkan momentum kesuksesan pada 2025 yang melampaui ekspektasi, IP Expo Indonesia 2026 hadir dengan skala yang lebih besar dan konten lebih mendalam.

Bagi mereka yang melewatkan gelaran tahun lalu, ini kesempatan emas bergabung dalam platform di mana ide bertransformasi menjadi kemitraan nyata. Acara ini dirancang khusus bagi brand dan pemasar yang ingin memahami strategi aktivasi IP demi pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Dua Pilar, Satu Ekosistem

Acara ini menggabungkan dua pilar utama: exhibition dari para pemilik IP dan conference area sebagai marketplace.

•EXhibition: Menampilkan 52 eksibitor dari sektor entertainment, sports hingga gaming. Memberikan akses langsung bagi brand kepada IP paling diburu di pasar untuk kebutuhan lisensi dan kolaborasi.

•Sesi Konferensi: Sebanyak 21 sesi selama dua hari akan mengupas tuntas peran IP dalam bisnis modern. Mulai dari ekosistem konten hingga strategi monetisasi. Pembicara yang hadir mencakup nama besar global dan lokal seperti Sanrio dan Toei Animation, Infia, Provaliant, dan Sony Music Publishing Indonesia.

Fokus pada Business Impact

IP EXPO 2026 menyediakan wadah interaksi bisnis langsung melalui Structured Business Meeting. Sesi ini memfasilitasi pertemuan one-on-one antara pemilik IP dan pemasar untuk mengeksplorasi peluang kemitraan dan lisensi secara lebih terfokus.

Eva Soputan, VP Business Development GDP Venture, menyatakan saat ini, brand tidak hanya bersaing untuk mendapatkan perhatian melainkan pula menjadi relevan bagi audiensnya.

Mengingat, audiens kini memiliki kebebasan memilih brand yang paling relevan bagi mereka. Secara alami, mereka akan tertarik pada hal-hal yang memiliki makna, yaitu pada cerita dan budaya yang sudah mereka cintai.

IP mendekatkan hubungan tersebut dengan menciptakan ikatan emosional yang membawa nilai sejarah dan komunitas. Di sinilah kreativitas dapat terhubung, tumbuh, dan berkelanjutan.

‘’IP Expo Indonesia hadir sebagai wadah yang menyatukan elemen-elemen tersebut, sekaligus menjadi langkah menuju ekosistem IP yang lebih terkoneksi dan kolaboratif di Indonesia,” katanya dalam keterangan yang dikutip Kamis (7/5/2026).

Menurut Elvira Jakub, Country CEO, dentsu Indonesia, Indonesia punya potensi besar di ekonomi IP, kuncinya bagaimana kreativitas terhubung dan berkelanjutan. Dentsu membantu brand menavigasi kompleksitas ini untuk hasil bisnis yang nyata.

Saat brand dan IP bertemu, maka tak sekadar mengejar tren juga sedang menciptkan gelombang pertumbuhan yang membawa brand menjadi relevan dan tak tergantikan.

‘’Di saat brand semakin mengandalkan budaya dan fandom untuk menonjol, IP Expo Indonesia 2026 -hasil kemitraan kami dengan GDP Venture- hadir sebagai titik temu krusial di mana IP bertransformasi dari aset menjadi keunggulan kompetitif," katanya.

Informasi Tiket

Tiket IP Expo Indonesia 2026 kini tersedia di ipexpo.id, dengan promo khusus 20 persen bagi pemegang kartu BCA. Ikuti perkembangan terbaru melalui situs yang sama atau Instagram @ipexpo.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

info@ipexpo.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkembangan ekonomi digital dan industri kesehatan mendorong kebutuhan pembaruan regulasi kekayaan intelektual di Indonesia. Isu pelindungan pencipta musik digital hingga tata kelola paten farmasi menjadi perhatian dalam forum akademik yang digelar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan melalui Program Studi Doktor Hukum menggelar Uji Publik Hasil Penelitian Disertasi di Kampus Pascasarjana UPH Semanggi, Jakarta, akhir April. Kegiatan ini menjadi bagian rangkaian Dies Natalis ke-30 Fakultas Hukum UPH yang mengangkat tema “Berakar pada Keadilan, Bertumbuh dengan Kepastian Hukum, dan Berbuah untuk Kemanfaatan Manusia.”

Forum ilmiah terbuka tersebut diikuti 140 peserta dari kalangan akademisi, regulator, praktisi hukum, industri musik, hingga sektor farmasi. Kehadiran lintas sektor menunjukkan tingginya perhatian terhadap pembaruan hukum kekayaan intelektual yang mampu menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum UPH Velliana Tanaya mengatakan, disertasi merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik tertinggi. “Sebuah disertasi adalah pernyataan akademik yang paling serius, sebuah argumen yang dibangun bertahun-tahun, diuji berkali-kali, dan dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas ilmiah,” ujarnya.

Penelitian pertama dipresentasikan Riyo Hanggoro Prasetyo yang menyoroti distorsi pelindungan hukum pencipta dalam pelaksanaan hak mekanikal lagu pada era streaming di Indonesia. Penelitian tersebut menilai pertumbuhan industri musik digital belum diikuti peningkatan kesejahteraan pencipta.

"Pertumbuhan industri musik digital tidak otomatis berarti kesejahteraan pencipta. Kerangka hukum kita tertinggal dan belum menyelaraskan diri dengan ontologi reproduksi digital,” kata Riyo.

Melalui konsep Keadilan Ekosistem Musik, penelitian tersebut menawarkan pembaruan hukum berbasis empat dimensi keadilan, yakni distributif, struktural, institusional, dan relasional. Usulan yang diajukan mencakup reformulasi definisi penggandaan digital, penguatan tata kelola hak mekanikal, serta optimalisasi kelembagaan pengelolaan royalti agar lebih transparan dan berpihak pada pencipta.

Penelitian kedua dipaparkan Raymond Rubianto Tjandrawinata yang mengusulkan Model Paten Farmasi Progresif Berkeadilan dalam sistem hukum kekayaan intelektual nasional. Ia menilai paten farmasi tidak dapat diposisikan sebagai hak eksklusif absolut, tetapi harus tunduk pada fungsi sosial dan kepentingan kesehatan publik. “Norma untuk mematenkan menurut hukum tidak perlu diubah, tetapi bagaimana paten digunakan harus benar-benar diarahkan bagi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Raymond.

Melalui konsep innovation steward, Raymond mendorong negara berperan aktif mengelola ekosistem inovasi melalui integrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, BPOM, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan LKPP guna mempercepat akses masyarakat terhadap obat modern tanpa menghambat inovasi farmasi nasional.

Ketua Program Studi Doktor Hukum FH UPH sekaligus promotor kedua kandidat, Henry Soelistyo Budi mengatakan forum ini merupakan bentuk akuntabilitas akademik. “Mari kita sama-sama menguji apakah metodologi yang digunakan benar-benar sahih dan apakah temuan penelitian yang dihasilkan valid secara ilmiah,” ujarnya.

Forum berlangsung dinamis dengan tanggapan substantif dari akademisi, regulator, dan praktisi. Diskusi menunjukkan persoalan hak cipta digital dan paten farmasi berada pada fase penting pembaruan regulasi nasional.

Melalui kegiatan Dies Natalis ke-30 ini, Fakultas Hukum UPH menegaskan peran kampus sebagai ruang dialektika antara teori dan praktik hukum sekaligus mendorong lahirnya gagasan hukum yang relevan, progresif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PT Winn Appliance menegaskan posisinya sebagai pemegang lisensi resmi merek AIWA di Indonesia melalui surat pemberitahuan tertanggal 30 April 2026. Pernyataan ini ditujukan untuk memperjelas status hukum penggunaan merek tersebut di pasar nasional.

Dalam keterangan tertulisnya, PT Winn Appliance menyampaikan bahwa hak lisensi tunggal atas AIWA berada di bawah kendalinya. Kepastian ini merujuk pada perjanjian lisensi bernomor Ref 26041401 yang berlaku di Indonesia.

"PT Winn Appliance merupakan pemegang lisensi tunggal yang sah atas merek AIWA di Indonesia berdasarkan perjanjian resmi yang berlaku," tegas pernyataan tersebut.

Perusahaan juga meminta seluruh pihak, mulai dari produsen, agen, importir, hingga individu, untuk tidak lagi menggunakan merek AIWA tanpa izin resmi. Larangan ini berlaku untuk semua jenis produk, baik elektronik maupun non-elektronik.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepastian hukum serta menghindari potensi sengketa yang dapat muncul akibat penggunaan merek tanpa dasar hukum yang jelas. PT Winn Appliance menilai penggunaan ilegal dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen.

"Kami meminta seluruh pihak yang masih menggunakan merek AIWA tanpa izin untuk segera menghentikan kegiatan tersebut dan menarik produk dari peredaran," lanjut pernyataan itu.

Perusahaan memberikan tenggat waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan untuk menghentikan penggunaan merek dan menarik produk terkait. Batas waktu ini disebut sebagai kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, PT Winn Appliance menyatakan akan mengambil langkah hukum. Tindakan ini akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Apabila tidak dipatuhi, kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," tegas keterangan resmi.

Pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan merek terdaftar tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

PT Winn Appliance menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola merek yang tertib di Indonesia. Selain itu, perusahaan ingin memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara konsisten.

Perusahaan juga menegaskan bahwa pemberitahuan ini bersifat resmi dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha. Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat mencegah risiko hukum yang lebih besar di kemudian hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini seiring dominasi perempuan yang mencapai 64,5 persen dari total pelaku UMKM di Indonesia.

Ratusan perempuan pelaku usaha mengikuti pelatihan kekayaan intelektual (KI) dan pemasaran digital yang digelar Tokopedia dan Tiktok Shop dalam rangka Hari Kartini di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Program ini melibatkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna memperkuat daya saing UMKM di era digital.

Inisiatif tersebut muncul karena dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 88,95 persen belum memiliki KI dan 68 persen belum memanfaatkan ruang digital. Padahal, kepemilikan KI dan kemampuan pemasaran digital dinilai penting untuk menciptakan usaha berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

"Sementara 64,5% dari total pelaku UMKM adalah perempuan. Kepemilikan KI dan kemampuan membuat konten makin krusial bagi perempuan pelaku usaha untuk #JualanNyaman di era digital. Dua hal tersebut bisa menciptakan bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto melalui keterangan, Kamis (23/4/2026).

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan perempuan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, penguatan kapasitas melalui digitalisasi dan perlindungan KI perlu terus didorong.

“Perempuan pelaku usaha berperan besar bagi ekonomi nasional. Penguatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi serta perlindungan KI sangat penting agar pelaku usaha naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.

Kepemilikan KI tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga membuka akses pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI yang memungkinkan merek terdaftar dan hak cipta digunakan sebagai agunan tambahan, dengan plafon pinjaman hingga Rp 500 juta.

IDXChannel - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mengakui nilai ekonomi dari karya intelektual.

Dalam skema tersebut, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan kredit perbankan. Langkah ini menjadi terobosan, mengingat sebelumnya aset KI belum dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

“Dulu sertifikat kekayaan intelektual kita belum bisa dijaminkan ke bank sebagai pinjaman. Sekarang sudah bisa, meskipun belum menjadi jaminan utama, tetapi dapat digunakan sebagai pendukung,” ujar Teuku dalam acara Halal bi Halal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasific B57+ di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp10 triliun pada 2026. Program ini menyasar pelaku usaha kreatif berbasis inovasi agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal.

Setiap wirausaha dalam sektor ini nantinya dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp500 juta. Plafon tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.

Teuku menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong sistem pembiayaan yang lebih inklusif di sektor ekonomi kreatif. Pemerintah pun optimistis langkah ini akan mempercepat pertumbuhan industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri film nasional kian menunjukkan dinamika baru, tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, tetapi juga dalam model pembiayaan. Pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pendanaan untuk memperluas akses permodalan bagi rumah produksi sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem investasi yang lebih berkelanjutan.

Direktur Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Anggara Hayun Anujuprana mengatakan, pemerintah saat ini mengembangkan dua skema utama untuk memperkuat pembiayaan film lokal. Skema tersebut meliputi pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual serta pembiayaan melalui secured grant funding.

Menurut Anggara, pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan KUR berbasis kekayaan intelektual yang menyasar rumah produksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singasari, Malang. Skema ini dirancang untuk menghubungkan sektor penerbitan, produksi film, hingga platform distribusi digital.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menggandeng Mizan Publishing untuk menyeleksi buku-buku dengan jumlah pembaca tinggi yang berpotensi diadaptasi menjadi film. Dari proses kurasi tersebut akan dipilih sekitar 10 judul yang kemudian diproduksi oleh rumah produksi di KEK Singasari.

Film yang dihasilkan nantinya akan dipasarkan melalui platform over-the-top (OTT), seperti Netflix maupun Vidio. Dengan adanya potensi pembeli konten atau off-taker dari platform digital, diharapkan proyek percontohan ini dapat memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat kelayakan finansial proyek film.

“Pendanaan yang diberikan sifatnya itu hybrid. KUR maksimal Rp500 juta, sisanya akan dihimpun oleh rumah produksi maupun pengelola kawasan ekonomi khusus Singasari-Malang,” ujar Anggara kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Untuk mengakses KUR, rumah produksi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mengacu pada regulasi pemerintah. Salah satu syarat tambahan yang diterapkan adalah kemampuan finansial perusahaan, yang tercermin dari omzet minimal sekitar Rp50 juta per bulan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan rumah produksi memiliki kapasitas pembayaran kembali pinjaman kepada perbankan.

Dalam skema pembiayaan, kekayaan intelektual juga mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari jaminan tambahan. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam regulasi yang memungkinkan aset nonfisik, termasuk hak kekayaan intelektual, digunakan sebagai agunan bagi pelaku usaha kreatif.

Kendati demikian, Anggara menegaskan bahwa lembaga keuangan tetap menilai kelayakan usaha secara menyeluruh. Faktor utama yang dilihat tetap pada kemampuan pelaku usaha dalam mengembalikan pinjaman atau repayment capacity.

Selain skema KUR, pemerintah juga mendorong pembiayaan film melalui secured grant funding. Skema ini menyasar kebutuhan pendanaan yang lebih besar, yakni mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Hingga saat ini, sudah terdapat lima film yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui platform tersebut.

Anggara menyebut, berdasarkan diskusi dengan komunitas perfilman, tingkat keberhasilan film mendapatkan pendanaan dinilai relatif kecil dibandingkan jumlah proyek yang diproduksi.

“Secara umum ada perbandingan sekitar 10 banding 1. Dari sepuluh film yang didanai, biasanya hanya satu yang benar-benar berhasil secara komersial,” sebutnya.

Karena itu, tahap awal pendanaan biasanya datang dari lingkaran komunitas industri film sendiri, termasuk angel investor yang memahami potensi proyek. Setelah memperoleh dukungan awal, produser kemudian mencari tambahan dana dari sumber lain seperti investor eksternal, lembaga keuangan, maupun skema pemerintah.

Selain memperkuat skema pembiayaan, pemerintah juga mendorong pengembangan proyek film yang memiliki potensi komersialisasi lebih luas. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mencari proyek-proyek unggulan yang berpeluang menjadi champion di pasar.

Keberhasilan film animasi Jumbo yang mampu menarik lebih dari 10 juta penonton menjadi salah satu contoh potensi industri film Indonesia. Kesuksesan tersebut juga membuka peluang diversifikasi produk turunan, mulai dari buku hingga berbagai produk merchandise.

“Ketika satu film berhasil, ini tentunya akan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian, juga membuka peluang komersialisasi kekayaan intelektual dalam bentuk produk lain,” kata Anggara.

Ke depan, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah inisiatif kebijakan baru untuk memperkuat pembiayaan industri film nasional. Hasil kajian tersebut nantinya akan didiskusikan bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, guna merumuskan skema insentif yang lebih komprehensif bagi sektor perfilman.

JAKARTA - Arc’teryx Equipment, suatu divisi dari Amer Sports Canada Inc. (Arc’teryx) dan perusahaan desain global dengan spesialisasi pada pakaian dan perlengkapan berkualitas tinggi, menyampaikan apresiasinya atas putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan oleh Arc’teryx di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek Logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Menilik Keaslian Brand Produk Outdoor Arc’teryx di Indonesia



Putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx. Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal Tiongkok yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek. Hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan. Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia,” ucap Vice President of Legal, Arc’teryx, Cameron Clark.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun. Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.