JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah langkah fiskal untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana alam, mulai dari penyederhanaan penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga evaluasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan itu diberikan kepada 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

"Karena itu kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat. Dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

Kebijakan ini diambil, kata Suahasil, karena pemerintah daerah dinilai tengah menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan asesmen terhadap pinjaman PEN yang dimiliki sejumlah pemerintah daerah.

Pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur.

“Asesmen akan dilakukan untuk melihat sejauh mana infrastruktur yang dibiayai pinjaman PEN masih dapat dimanfaatkan setelah terdampak bencana, seperti banjir atau longsor,” ujar Suahasil.

Jika infrastruktur tersebut masih dapat digunakan, pemerintah akan mempertimbangkan opsi restrukturisasi pinjaman.

Namun, apabila infrastruktur mengalami kerusakan berat dan tidak lagi bisa difungsikan, Kemenkeu membuka kemungkinan penyederhanaan kewajiban hingga pemutihan pinjaman, khususnya untuk proyek yang dikelola melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Di sisi lain, Kemenkeu juga mulai menyiapkan anggaran tahun 2026 untuk mendukung pembangunan kembali infrastruktur di daerah terdampak bencana.

Anggaran tersebut akan dihimpun dari berbagai pos belanja pemerintah, termasuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Terkait penanganan awal bencana, Suahasil menyebut pemerintah telah menyalurkan bantuan dari APBN kepada 52 kabupaten/kota, masing-masing sebesar Rp 4 miliar, serta kepada tiga pemerintah provinsi.

Bantuan tersebut telah dicairkan untuk mendukung kebutuhan mendesak di daerah terdampak.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka layanan Pojok Pajak di Lobby Menara Bank Mega pada Selasa (16/12).

Layanan yang dibuka pada pukul 09.00-17.00 WIB ini untuk memudahkan aktivasi akun Coretax bagi karyawan CT Corp dan wajib pajak sekitar.

Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 tanpa harus datang jauh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Di Pojok Pajak ini kami berusaha menjelaskan kepada wajib pajak, menjelaskan kenapa wajib pajak harus melakukan aktivasi Coretax, serta kami membuka layanan agar wajib pajak tidak perlu datang jauh-jauh ke KPP ketika mengalami kendala," ujar Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I Sugiarti saat meninjau layanan Pojok Pajak di Menara Bank Mega, Selasa (16/12).

Layanan dan manfaat Pojok Pajak menawarkan asistensi langsung dari penyuluh pajak. Layanan utama mencakup aktivasi akun coretax, aktivasi kode otoritas atau sertifikat elektronik, pembaruan data sederhana dan konsultasi singkat.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan CT Corp, sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada karyawan dan wajib pajak sekitar.

"Acara ini adalah hasil kerja sama Kanwil DJP Jakarta Selatan I DJP, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta dukungan penuh dari CT Corp. Sehingga pegawai CT Corp sangat antusias datang ke sini untuk melakukan aktivasi Coretax dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," ujar Sugiarti.

Program Pojok Pajak ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan wajib pajak sekitar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kami sangat berharap ini dapat membantu memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk memperoleh pelayanan. Dengan demikian wajib pajak, masyarakat, ketika akan melaksanakan kewajiban perpajakan tentu menjadi lebih mudah, menjadi lebih biayanya lebih rendahlah, enggak perlu cuti, enggak perlu jauh-jauh meninggalkan kantor, dan tetap tepat waktu karena layanannya dekat dan bisa diakses," harap Sugiarti.

Lebih lanjut, DJP mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal, terutama bagi yang belum melakukan pemutakhiran data maupun aktivasi akun Coretax.

"Penting sekali agar wajib pajak melakukan aktivasi sekarang. Agar ketika nanti Januari kita mau melaporkan SPT atau wajib pajak mungkin nanti akan dibuatkan bukti potong dari perusahaannya, datanya sudah valid, sudah dipastikan terhubung dengan sistem DJP," jelas Sugiarti.

Selain di Lobby Menara Bank Mega, layanan Pojok Pajak juga akan kembali dibuka di Lobby Gedung Transmedia, Rabu (17/12), mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirimkan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Revisi beleid tersebut nantinya akan mewajibkan eksportir untuk memarkirkan devisa hasil kegiatan ekspor mereka secara terpusat di bank himbara.

"Saya baru kirim [ke] Mensesneg itu. Nanti sebentar lagi keluar, efektif Januari," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat dimintai konfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya PP No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri. Tidak ada ketentuan spesifik untuk memarkirkan dana itu ke himbara saja. Saat PP itu berlaku, maka devisa akan terpusat di himbara.

Saat ditanya mengenai potensi dampak revisi aturan itu, Purbaya menyebut prioritas utama pemerintah yakni untuk mengendalikan devisa. Dia menilai penerapan PP No.8/2025 yang berlaku sejak Maret 2025 itu tidak berdampak sama sekali terhadap suplai valas dalam negeri maupun cadev.

"Selama ini impact-nya hampir zero ke cadangan devisa. Kalau kami ikuti terus itu [dengan] langkah yang sama dan berdoa, hasilnya nol terus. Jadi kami ubah kebijakannya untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu. Saya pikir sih ya ini yang terbaik," terangnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan ekonomi mengkhawatirkan dampak pemusatan devisa itu di himbara. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual misalnya, yang turut menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampung banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu.

"Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya," terang David kepada Bisnis.

Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri.

Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkanDHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya.

"Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita," paparnya.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengakui pengawasan yang lebih ketat terhadap DHE SDA sebagaimana diinginkan pemerintah bisa terwujud dengan pemusatan di himbara. Akan tetapi, risikonya juga tidak kalah besar.

Wijayanto menyinggung seolah-olah adanya sentralisasi industri keuangan, apalagi setelah injeksi Rp276 triliun bersumber dari kas pemerintah ke himbara, BSI dan Bank Jakarta. Hal itu kendati pemindahan kas pemerintah itu bukan dengan valas, melainkan denominasi rupiah.

"Seolah pemerintah sedang mendorong sentralisasi industri keuangan, setelah beberapa program besar hanya melibatkan Himbara, seperti: gelontoran dana Rp276 triliun, program 3 juta rumah dan KDMP; kini penempatan DHE harus di Himbara," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sentralisasi devisa hasil ekspor alias DHE sektor sumber daya alam (SDA) ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara memicu polemik. Sentralisasi DHE SDA ke Himbara dikhawatirkan akan menekan kinerja bank non-Himbara dan memperkuat kendali negara terhadap sektor keuangan.

Apalagi saat ini, bank-bank Himbara juga sedang memperoleh limpahan likuditas imbas suntikan dana yang berasal dari saldo lebih anggaran alias SAL. Totalnya menembus angka Rp275 triliun. Limpahan likuiditas itu telah memicu persaingan yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

“Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan.

Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

Pengetatan Pengawasan

Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Dia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Komentar Perbanas

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

“Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

“Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan dalam menghadapi tahun buku 2026, seiring dinamika regulasi dan agenda transformasi jangka menengah.

RUPSLB yang diselenggarakan secara daring tersebut dipimpin Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar dan dihadiri jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

Putrama menjelaskan, bahwa seluruh keputusan RUPSLB dirancang untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perkembangan regulasi sekaligus mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

"RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Pada agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Agenda kedua, RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

"Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," kata Putrama.

Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB selanjutnya menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto. Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kinerja Keuangan Solid

Di tengah dinamika ekonomi global, BNI menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid, ditopang penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital yang berkelanjutan.

Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan pertumbuhan kredit yang lebih seimbang dan sehat di semua segmen bisnis.

Adapun kredit korporasi tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp451 triliun, sementara segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3% YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9% YoY menjadi Rp46 triliun.

Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.

Di sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan solid pada Giro sebesar 14,0% YoY dan Tabungan sebesar 12,6% YoY.

Sementara pertumbuhan deposito mencapai 40,4% YoY menjadi Rp320,9 triliun termasuk faktor adanya injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Akumulasi total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun di akhir September 2025.

Transformasi digital juga terus menjadi pendorong utama kinerja. Aplikasi mobile banking wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna dengan 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, platform BNIdirect pada segmen wholesale banking membukukan nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume lebih dari satu miliar transaksi.

"Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tutup Putrama.

Dengan penguatan tata kelola melalui RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026.

Penyesuaian struktur dan kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan Perseroan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sepanjang 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian tersebut tecermin dari percepatan layanan ekspor, impor, dan logistik berbasis elektronik serta peningkatan integrasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

Saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Senin​​​​​, Susiwijono menjelaskan Dewan Pengarah INSW saat ini sudah melibatkan 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, atau meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 18 K/L.

Penambahan tersebut dinilai memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sistem nasional.

"Tugas Rakor Dewan Pengarah INSW selama ini untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga. Evaluasi berbagai kegiatan juga dilakukan bersama-sama," kata dia.

Dalam rakor tersebut, diusulkan lima isu strategis untuk dikejar pada 2026, yakni penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management.

Sesmenko menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan kegiatan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (lartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui Sistem INSW.

"Seluruh K/L agar menyesuaikan regulasinya sejalan dengan PP 28/2025," pesan Sesmenko.

Selain itu, Susiwijono menyebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor.

Sebab, STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Susiwijono turut mengapresiasi capaian INSW setahun belakangan yang sudah memenuhi target.

Dia berharap seluruh anggota Dewan Pengarah INSW dapat menyampaikan masukan atas isu-isu strategis yang diusulkan serta menindaklanjuti melalui pembahasan teknis.

Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut isu-isu strategis yang telah disepakati pada rapat semester I 2025, antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW.

Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia melaporkan sejumlah capaian kinerja INSW sepanjang 2025.

Ia menyebutkan sistem INSW kini menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

Sebelumnya, pelaku usaha harus berhubungan dengan seluruh K/L. Namun, dengan adanya sistem INSW, interaksi pelaku usaha dengan pemerintah cukup diwakili melalui satu aplikasi sebagai pintu masuk yang telah terintegrasi dengan sistem K/L terkait.

"Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data & information, single & synchronous processing data & information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik," jelas Oza.

Adapun LNSW mencatat, hingga November 2025 rata-rata service level agreement (SLA) layanan INSW mencapai 1,24 hari.

Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor juga menghasilkan efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya 63,39 persen berdasarkan survei 2024.

Selain itu, pengembangan sistem sepanjang 2025 melampaui target, dengan 549 ruang lingkup perubahan yang telah diselesaikan dari target awal 249 perubahan.

Di sisi lain, INSW juga berperan sebagai hub pertukaran data elektronik dengan negara mitra, baik di tingkat regional melalui ASEAN Single Window maupun secara bilateral dengan sejumlah negara.

Rata-rata waktu pengiriman dokumen perdagangan ASEAN pada 2025 tercatat hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga belasan jam.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan pembaruan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 423,9 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi ULN pada September 2025 yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Denny menuturkan ULN Pemerintah tetap terjaga. Per Oktober 2025, ULN Pemerintah tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen (yoy). “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya pun terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN Pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,6 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Posisi ULN Pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN Pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar 192,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy).

“Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy),” terangnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN,” ungkap Denny.

Ia melanjutkan, sebagai upaya menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah relaksasi pembiayaan bagi pemerintah daerah terdampak bencana, terutama terkait kewajiban pinjaman infrastruktur, sembari menunggu pendataan kerusakan di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stimulus yang berada dalam kewenangan Kemenkeu difokuskan pada penyesuaian kewajiban pinjaman pemerintah daerah, khususnya pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

“Kalau di Kemenkeu kita hapusin apa ya, yang ada kan pinjaman pemda ke SMI misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain. Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin,” ujar Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kendati demikian, Purbaya menegaskan penghapusan kewajiban pinjaman tidak dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin. Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa,” katanya.

Purbaya menambahkan pemerintah siap untuk meniadakan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur yang rusak total akibat bencana. “Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan,” ujarnya.

Terkait perhitungan awal jumlah infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan, Purbaya menyebut proses pendataan masih berlangsung. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut bersama PT SMI.

“Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa,” tandas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku perlu Rp45 miliar untuk mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) canggih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) demi mencegah penyelundupan.

"Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup," ujar Purbaya dalam Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

Upaya perubahan Bea Cukai dilakukan melalui implementasi alat pemindai peti kemas alias X-Ray serta dua inovasi digital, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI.

Purbaya menjelaskan X-Ray baru sanggup mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer. Bahkan, pemeriksaan diklaim bisa dilakukan secara cepat dan akurat tanpa membuka peti kemas.

Sang Bendahara Negara mengakui teknologi itu belum betul-betul siap untuk diterapkan di seluruh Indonesia, terlebih dananya masih dari internal.

Purbaya mengatakan uji coba juga baru dilakukan pada 145 pemberitahuan impor barang (PIB).

"Untuk ke depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi, supaya lebih canggih di seluruh Indonesia kita perkirakan kita perlu investasi sekitar Rp45 miliar lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya," jelasnya.

"Kemarin kita sudah ngecek 145 PIB, dari situ dicek dengan cepat dapat tambahan, kalau di AI-nya besar, mungkin lebih dari sekian miliar. Tapi ketika double check lagi di lapangan segala macam, kita dapat Rp1,2 miliar tambahan," imbuh Purbaya.

Dirinya menyebut potensi pendapatan dari alat pemindai tersebut bakal menguntungkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menunjukkan perbaikan usai diingatkan untuk membenahi masalah di dalam tubuh instansi.

“Kami minta waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu saja sudah lumayan, artinya mereka mampu. Memang perlu didorong saja,” kata Purbaya saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ia mengatakan kementeriannya belum berkoordinasi dengan pihak lain terkait wacana merumahkan pegawai Bea Cukai lantaran teguran sebelumnya bersifat sebagai pengingat. Lebih lanjut ia mengatakan baru akan mematangkan wacana tersebut bila Bea Cukai tidak berhasil menunjukkan kemajuan dalam setahun ke depan.

“Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi? Jadi masih terlalu dini untuk ngomong dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya,” ujar Purbaya.

Saat ini, ia mengatakan berfokus memperbaiki Bea Cukai semaksimal mungkin, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Ia meyakini langkah itu telah menunjukkan hasil yang terlihat pada peluncuran tiga teknologi baru di Bea Cukai, yakni alat pemindai peti kemas (X-ray) dengan fitur radiation portal monitor (RPM), Self Service Report Mobile (SSR-Mobile), dan Trade AI.

“Jadi, kami sudah melatih cukup banyak orang. Itu yang mesti kami pertahankan dan jaga, karena kalau membangun yang baru mungkin enggak segampang itu,” katanya.

Wacana merumahkan karyawan Bea Cukai muncul pada akhir November lalu. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11), Purbaya memberikan tenggat waktu setahun untuk DJBC memperbaiki kinerja.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” ujar dia.

Namun, menurut dia, petinggi maupun staf Bea Cukai memahami masalah yang mereka hadapi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan berkomitmen untuk memperbaiki kinerja, pelayanan, serta menghapus citra negatif instansi yang dipimpinnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tersinggung alat dan sistem kecerdasan buatan (AI) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disamakan dengan punya Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Itu dijelaskan ketika dirinya meresmikan alat pemindai peti kemas (X-Ray) beserta inovasi digital bernama Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. Menurutnya, akurasi alat baru milik Bea Cukai itu sudah tembus 90 persen.

"Jangan bandingkan dengan Kementerian Kesehatan dong, tersinggung gue!" kata Purbaya dalam Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

"Akurasinya emang enggak mungkin 100 persen karena dia akan belajar. Kan dari result-result yang dibandingkan lagi ke lapangan, nanti dimasukkan masukan tambahan sehingga AI-nya bisa belajar. Kalau sekarang mereka bilang sih 90 persen akurasinya," jelasnya.

Purbaya optimistis penggunaan alat pemindai serta pengembangan teknologi AI bisa memperkuat transparansi dan keamanan arus barang, hingga menutup celah-celah kecurangan.

Selain itu, ia memamerkan kecanggihan Trade AI yang diklaim mampu membandingkan langsung barang ekspor dan impor dengan harga asli di lokapasar (marketplace) sehingga dapat mencegah praktik underinvoicing.

"Peluangnya untuk setiap pelabuhan yang memakai sistem ini, peluangnya akan semakin kecil impor-ekspor ilegal lagi," tegas Purbaya percaya diri.

"Tapi kalau masuk pelabuhan tikus, ya kita mesti pasang 'kucing' di situ kelihatannya, itu belum tentu bisa dijaga. Tapi saya yakin sebagian besar barang selundupan, yang besar-besar, itu masuknya lewat pelabuhan-pelabuhan besar," tambahnya.

Sang Bendahara Negara menyebut uji coba alat dan sistem baru Bea Cukai sudah dilakukan terhadap 145 pemberitahuan impor barang (PIB).

Hasilnya, Kementerian Keuangan bisa mencegah kebocoran senilai Rp1,2 miliar.

"Untuk ke depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi, supaya lebih canggih di seluruh Indonesia kita perkirakan kita perlu investasi sekitar Rp45 miliar lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya," pungkas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi memperkenalkan tampilan baru situs web www.beacukai.go.id sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital layanan kepabeanan dan cukai.

Pembaruan tersebut menghadirkan pengalaman akses yang lebih cepat, ringan, dan responsif.

Dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan perombakan situs dilakukan untuk memastikan informasi dan layanan publik lebih mudah dijangkau masyarakat.

Nirwala tidak menampik bahwa pembaruan platform digital ini juga menjadi salah satu langkah awal DJBC dalam membenahi diri setelah mendapat peringatan keras dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Menkeu sempat menyoroti kinerja DJBC serta berbagai praktik penyimpangan di lapangan, termasuk undervoicing yang dinilai merugikan negara.

Purbaya bahkan memberikan ultimatum bahwa jika dalam satu tahun perbaikan internal tidak menunjukkan hasil, seluruh pegawai Bea Cukai berpotensi dirumahkan.

"Bisa dikatakan seperti itu (perbaikan internal), jadi kita mengubah wajah yang baru. Dan, kita dukung karena peringatan dari Pak Purbaya itu merupakan tantangan dan cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik," tambah Nirwala.

Dalam pembaruan situs web kali ini, seluruh fitur pada situs web Bea Cukai didesain ulang agar lebih mobile-friendly, menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat seluler.

Integrasi berbagai layanan kepabeanan dan cukai juga dipusatkan dalam satu portal untuk memudahkan navigasi pengguna, mulai dari regulasi, prosedur pelayanan, fasilitas kepabeanan, hingga kanal pengaduan.

"Akses layanan kepabeanan dan cukai kini lebih praktis, cepat, dan mobile-friendly. Semua layanan resmi Bea Cukai dalam satu portal digital," katanya.

Selain penyempurnaan antarmuka, DJBC juga memperkuat struktur konten dengan penerapan search engine optimization (SEO) agar informasi terkait kepabeanan dan cukai lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025