Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara China dan Jepang mencapai titik didih terpanas dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan potensi intervensi militer Jepang jika China menyerang Taiwan. Komentar Takaichi tersebut langsung memicu kemarahan Beijing, yang merespons dengan menggunakan tekanan ekonomi, sanksi budaya, dan retorika diplomatik yang sangat agresif.

Eskalasi ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran serius di pasar global dan di antara para pemimpin bisnis kedua negara. Dampak negatifnya kini merembet ke berbagai sektor, mengancam pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur.

Berikut adalah lima dampak utama yang muncul akibat meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang:

1. 500.000 Wisman China Batal ke Jepang

Dampak paling nyata dari ketegangan politik ini adalah keruntuhan mendadak pada sektor pariwisata Jepang. China, yang merupakan sumber turis terbesar kedua bagi Jepang, merespons dengan sanksi tidak resmi yang menargetkan perjalanan dan visa.

Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras kepada warganya, yang memicu pembatalan massal. Diperkirakan sebanyak 500.000 penerbangan dari China menuju Jepang telah dibatalkan hanya dalam periode 15 hingga 17 November. Angka pembatalan ini merupakan yang terbesar sejak awal pandemi Covid-19, dan merupakan pukulan telak bagi industri perhotelan dan ritel Jepang.

Selain pembatalan penerbangan, setidaknya tujuh maskapai China, termasuk tiga maskapai milik negara, kompak menawarkan pengembalian uang penuh dan pembatalan gratis bagi penumpang yang memiliki penerbangan ke Jepang. Lebih jauh lagi, agen-agen perjalanan di China dilaporkan menghentikan pemrosesan aplikasi visa individu untuk perjalanan ke Jepang, secara efektif membekukan arus wisatawan baru dan mengancam pemulihan sektor pariwisata Jepang yang sangat bergantung pada belanja wisatawan dari China.

2. Kejatuhan Saham Ritel dan Pariwisata di Bursa Tokyo

Konsekuensi dari krisis pariwisata ini langsung tercermin di pasar modal Jepang. Investor bereaksi negatif terhadap prospek kehilangan turis China, yang dikenal sebagai pembelanja terbesar (high-spending).

Saham perusahaan-perusahaan yang terkait erat dengan sektor ritel, perjalanan, dan maskapai penerbangan di Jepang mencatat penurunan tajam di Bursa Saham Tokyo. Kejatuhan saham ini mencerminkan kecemasan pasar bahwa sanksi tidak resmi berupa boikot oleh wisatawan China akan memukul laporan pendapatan perusahaan-perusahaan Jepang secara signifikan.

Kelompok bisnis terbesar Jepang, Keidanren, langsung menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah. Ketua Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, menekankan bahwa stabilitas politik adalah fondasi yang mutlak diperlukan untuk pertukaran ekonomi. Kekhawatiran ini menggarisbawahi bagaimana isu geopolitik dapat dengan cepat merusak sentimen investor dan stabilitas keuangan sektor terkait.

3. Retorika "Potong Leher"

Konflik diplomatik ini ditandai dengan intensitas retorika yang tidak biasa. Pemicunya adalah komentar PM Takaichi, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan Jepang dalam konflik Taiwan akan diperbolehkan jika hal itu dianggap sebagai "ancaman eksistensial."

Pernyataan Takaichi tersebut memicu kemarahan mendalam di Beijing, hingga salah satu diplomat senior China, Konsul Jenderal China di Osaka, dilaporkan mengunggah retorika yang sangat agresif di media sosial. Unggahan itu telah dihapus, tetapi diplomat tersebut sempat menyerukan dengan metafora kekerasan agar para pengkritik China "memotong leher mereka" jika tidak setuju dengan kebijakan Beijing.

Retorika diplomatik yang menyudutkan Jepang dengan metafora "gorok leher" ini menunjukkan betapa parahnya situasi diplomatik saat ini, melampaui batas-batas perbedaan kebijakan biasa dan memasuki wilayah ancaman terselubung. Sebagai respons, Tokyo dan Beijing saling memanggil duta besar masing-masing untuk mengajukan protes keras. Jepang bahkan terpaksa mengirim seorang diplomat seniornya ke Beijing dalam upaya mendesak untuk meredakan ketegangan.

4. Pembekuan Pertukaran Budaya dan Penundaan Film

China menggunakan kekuatan lunaknya (soft power) sebagai senjata ekonomi, memperluas sanksi tak tertulis ke sektor budaya. Media pemerintah China memanfaatkan sentimen nasionalis untuk memboikot konten Jepang.

Sejumlah distributor film di China telah menunda tanpa batas waktu penayangan film-film Jepang yang telah dijadwalkan rilis. Film Jepang yang sudah tayang pun dilaporkan mengalami penurunan tajam dalam penjualan box office karena adanya "ketidakpuasan yang kuat dari penonton China" terhadap sikap politik PM Takaichi.

Selain film, laporan juga menunjukkan adanya pembatalan acara dan pertukaran budaya tingkat lokal antara China dan Jepang. Langkah ini mencerminkan penggunaan sentimen nasionalis di China untuk menghukum Jepang secara ekonomi dan budaya, menjadikan ketegangan ini meluas dari politik murni ke ranah konsumsi publik dan media.

5. Risiko Jangka Panjang pada Hubungan Ekonomi dan Rantai Pasokan

Meskipun dampak langsung terlihat di pariwisata, para pengamat memperingatkan risiko jangka panjang pada hubungan ekonomi dan perdagangan vital kedua negara. China dan Jepang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang sangat terintegrasi, memainkan peran signifikan dalam rantai pasokan Asia Timur.

Takakage Fujita, Sekretaris Jenderal Asosiasi untuk Mewarisi dan Menyebarkan Pernyataan Murayama, sebuah kelompok masyarakat sipil Jepang yang berdedikasi pada pengakuan kesalahan perang Jepang, mengkritik keras tindakan PM Takaichi.Fujita menyebut pernyataan Takaichi baru-baru ini sebagai "tindakan sembrono yang merusak hubungan ekonomi penting Jepang-China."

Fujita menekankan bahwa pentingnya pertukaran ekonomi dan perdagangan Jepang-China sudah jelas, karena keduanya memainkan peran yang sangat signifikan dalam ekonomi Jepang. Ia menambahkan bahwa ke depannya, Asia Timur yang berpusat pada China, dipastikan akan menjadi inti ekonomi global.

"Bagi Jepang, hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China oleh karena itu akan menjadi semakin penting," pungkasnya, menunjukkan kekhawatiran bahwa ketegangan politik saat ini dapat merusak prospek jangka panjang Jepang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak bak roller-coaster pada perdagangan hari ini, Selasa (18/11/2025). Setelah dibuka menguat tipis, IHSG melanjutkan penguatan di awal sesi sebelum balik arah tertekan dalam, memangkas koreksi hingga turun lagi di akhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, IHSG terkoreksi 54,96 poin atau melemah 0,65% ke level 8.361,92. Sebanyak 230 saham naik, 418 turun, dan 162 tidak bergerak.

Nilai transaksi mencapai Rp 19,56 triliun yang melibatkan 40,85 miliar saham dalam 2,52 juta kali transaksi.

Nyaris seluruh sektor perdagangan melemah dengan koreksi terbesar dicatatkan sektor kesehatan energi dan industri. Sedangkan sektor properti menjadi satu-satunya yang mengalami penguatan hari ini.

Saham Bank Central Asia (BBCA) mencatatkan pelemahan terbesar hingga 10,76 indeks poin dan diikuti oleh saham Barito Pacific (BRPT)

Kemudian ada juga saham-saham ekstraksi dan energi tercatat menjadi beban utama IHSG hari ini.

Saham emiten tambang lain yang ikut terkoreksi dalam termasuk Bayan Resources (BYAN), Merdeka Copper Gold (MDKA), Adaro Andalan Indonesia (AADI), United Tractors (UNTR) dan Petrindo Jaya Kreasi (CUAN).

Sementara itu sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masuk dalam penopang IHSG untuk tidak jatuh lebih dalam di zona merah.

Sementara itu, perdagangan pasar saham negara-negara Asia masih dipengaruhi oleh sentimen ketegangan antara China dan Jepang yang makin meningkat. Para investor menyoroti kedua negara tersebut setelah Beijing memperingatkan warganya tentang rencana perjalanan dan studi di Jepang.

Indeks acuan Jepang, Nikkei 225, turun 3,22%. Sedangkan Kospi Korea Selatan turun 3,32%.

Kemudian, Kontrak berjangka untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 25.930 atau turun 1,72%.

Begitu juga Indeks acuan Australia S&P/ASX 200 turun 1,94%.

Dari dalam negeri, perekonomian Indonesia pada pertengahan November 2025 tengah menghadapi anomali yang menantang logika siklus bisnis konvensional. Di permukaan, indikator stabilitas makro terlihat solid dengan penurunan utang luar negeri dan likuiditas perbankan yang melimpah ruah.

Namun, jika dibedah hingga ke level mikro dan sektor riil, terdapat tekanan nyata berupa perlambatan konsumsi, keengganan korporasi untuk berekspansi, serta langkah agresif pemerintah dalam memperketat kebijakan fiskal.

Kondisi ini menciptakan "Paradoks Likuiditas". Sistem keuangan nasional sedang kebanjiran uang, namun aliran dana tersebut tersumbat dan gagal memacu mesin pertumbuhan ekonomi secara optimal. Situasi ini menciptakan divergensi tajam antara sektor keuangan yang sangat cair dan sektor riil yang cenderung kering.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Asia bergerak bervariasi dengan mayoritas mengalami penurunan. Perdagangan pasar saham negara-negara Asia masih dipengaruhi oleh sentimen ketegangan antara China dan Jepang yang makin meningkat. Para investor menyoroti kedua negara tersebut setelah Beijing memperingatkan warganya tentang rencana perjalanan dan studi di Jepang.

Indeks acuan Jepang, Nikkei 225, turun 0,92%, sementara Topix turun 0,6%. Sedangkan Kospi Korea Selatan turun 0,64% sementara Kosdaq yang berkapitalisasi kecil turun 0,58%.

Kemudian, Kontrak berjangka untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 26.178, lebih rendah dari penutupan terakhirnya di 26.384,28.

Begitu juga Indeks acuan Australia S&P/ASX 200 turun 0,76%.

Semalam di Amerika Serikat, saham-sahamnya juga terpantau melemah. Pasar AS terbebani oleh penurunan di sektor teknologi, karena Wall Street menantikan rilis data-data penting minggu ini, termasuk pendapatan Nvidia dan laporan pekerjaan bulan September.

Dow Jones Industrial Average kehilangan 557,24 poin, atau 1,18%, menjadi ditutup pada 46.590,24, karena kerugian pada chip kecerdasan buatan (artificial intelligence), bersama dengan Salesforce dan Apple, mendorong indeks blue-chip lebih rendah.

S&P 500 merosot 0,92% untuk mengakhiri hari di 6.672,41, sementara Nasdaq Composite turun 0,84% menjadi 22.708,07.

Sementara Nvidia turun hampir 2% menjelang laporan keuangan kuartal ketiga perusahaan, yang dijadwalkan setelah bel penutupan pasar pada hari Rabu.

Mengutip CNBC Internasional, selain meningkatnya gesekan antara Jepang dan China, para trader juga mengamati PDB kuartal ketiga Thailand dan neraca perdagangan Singapura di kemudian hari.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di perbatasan Suriah-Israel kembali memuncak setelah lima kendaraan militer Israel dilaporkan menembus sebuah desa di wilayah pedesaan Quneitra pada Minggu (16/11/2025), dalam salah satu pelanggaran terbaru terhadap kedaulatan Suriah.

Berdasarkan laporan kantor berita resmi Suriah, Syrian Arab News Agency (SANA), konvoi tersebut memasuki kota Saida al-Golan di wilayah selatan Quneitra pada dini hari sebelum kemudian mundur kembali ke arah perbatasan. Insiden itu bukan satu-satunya, karena pasukan Israel juga disebut melakukan penggerebekan di pinggiran desa Ma'riya, yang berada di sebelah barat provinsi Daraa.

SANA menyebut bahwa serangkaian infiltrasi dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan di daerah perbatasan tersebut. Warga lokal mengeluhkan makin seringnya pasukan Israel bergerak masuk ke lahan pertanian mereka, disertai laporan penghancuran ratusan hektare hutan, penangkapan penduduk, serta pendirian pos pemeriksaan militer baru oleh Israel.

Pelanggaran berulang ini terjadi di tengah catatan agresi lintas batas yang meningkat tajam.

Data pemerintah Suriah menunjukkan bahwa sejak Desember 2024, militer Israel telah melakukan lebih dari 1.000 serangan udara dan lebih dari 400 serangan lintas batas ke provinsi-provinsi selatan negara tersebut.

Situasi makin kompleks setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, yang membuka ruang bagi Israel untuk memperluas kontrolnya di Dataran Tinggi Golan. Israel disebut menduduki zona penyangga demiliterisasi, wilayah yang seharusnya netral berdasarkan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974 antara kedua negara.

Langkah itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap kesepakatan yang telah lama menjadi acuan stabilitas di area sensitif tersebut.

Baik Israel maupun pihak internasional belum memberikan pernyataan lanjutan terkait insiden infiltrasi terbaru ini, namun meningkatnya frekuensi operasi militer Israel di kawasan menunjukkan eskalasi yang terus berjalan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Jepang dan China kembali berada di titik rawan setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini memicu ketegangan diplomatik dan serangkaian respons keras dari Beijing.

Pernyataan itu menyentuh isu paling sensitif di kawasan: kemungkinan keterlibatan Jepang dalam konflik jika China mencoba menginvasi Taiwan.

Ketegangan ini memunculkan kembali bayang-bayang kompetisi strategis dua kekuatan Asia Timur sekaligus menguji stabilitas ekonomi dan politik yang selama ini menopang hubungan kedua negara.

Pernyataan Takaichi yang Memicu Polemik

Perselisihan bermula dari pidato parlemen pertama Takaichi sejak menjabat pada Oktober, di mana ia menyatakan bahwa Jepang"dapat terlibat secara militer"jika terjadi konflik antara China dan Taiwan.

Ia menegaskan bahwa ancaman terhadap Taiwan tidak bisa lagi dianggap jauh dari kepentingan nasional Tokyo.

"Kontinjensi Taiwan yang disebut-sebut itu kini menjadi begitu serius sehingga kita harus mengantisipasi skenario terburuk,"kata Takaichi.

Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa serangan China terhadap Taiwan bisa memicu pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang jika konflik tersebut"menimbulkan ancaman eksistensial bagi Jepang", terutama karena beberapa wilayah Jepang berada hanya sekitar 110 kilometer dari pulau utama Taiwan.

Secara hukum, posisi Jepang memang berubah sejak undang-undang keamanan 2015 yang disahkan pada masa Shinzo Abe, mentor politik Takaichi, memungkinkan Jepang menggunakan "pertahanan diri kolektif"meski tidak diserang langsung.

Beijing langsung mengecam komentar tersebut dan menyebutnya sebagai"ancaman militer"terhadap China.

Mengapa Takaichi Mengambil Sikap Keras?

Takaichi berasal dari faksi konservatif kanan dalam Partai Demokratik Liberal (LDP) yang lama mendorong kebijakan pertahanan lebih tegas terhadap China.

Sejak awal masa jabatannya, ia menjadikan peningkatan kemampuan militer sebagai prioritas, terutama untuk menjaga pulau-pulau terpencil termasuk wilayah dekat Kepulauan Senkaku.

Dalam pidatonya, ia juga menegaskan komitmen untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB pada akhir Maret 2026 atau 2 tahun lebih cepat dari jadwal. Kebijakan ini selaras dengan desakan Presiden AS Donald Trump yang meminta sekutu-sekutu di Asia Timur memperbesar anggaran keamanan mereka.

Respons Beijing

Respons China langsung datang dalam berbagai bentuk-dari komentar diplomatik hingga aksi militer.

Awalnya, kontroversi meletus setelah Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, menulis ancaman di X (yang kini telah dihapus):"memotong leher kotor tanpa ragu sedetik pun", komentar yang ditafsirkan sebagai serangan langsung kepada Takaichi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, melakukan pembelaan atas pernyataan itu dan mendesak Jepang untuk"menghentikan pengiriman sinyal yang salah kepada kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan".

Pemerintah kedua negara kemudian saling memanggil duta besar masing-masing, sementara Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga dan mahasiswa China agar menghindari Jepang.

China mengeklaim bahwa keamanan publik di Jepang memburuk dan warga China menjadi target"tindakan kriminal". Media pemerintah juga menyorot isu tersebut di halaman depan, menuding pernyataan Takaichi sebagai"sangat provokatif".

Dari sisi militer, China mengirim kapal penjaga pantai ke perairan Kepulauan Senkaku pada Minggu dan menerbangkan drone militer melewati Yonaguni, pulau terbarat Jepang.

Beijing juga menegaskan kembali posisinya di media sosial: mereka belum pernah meninggalkan opsi penggunaan kekuatan untuk mengambil Taiwan, dan keterlibatan Jepang akan dianggap sebagai tindakan agresi yang akan"dilawan secara tegas".

Peringatan Perjalanan

Seiring dengan eskalasi ketegangan antarkedua negara, Presiden Xi Jinping mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menahan diri dan tidak bepergian ke Jepang.

China mengeluarkan pernyataan yang menyebut Jepang telah memberikan "komentar provokatif yang terang-terangan baru-baru ini mengenai Taiwan". Hal itu telah merusak suasana pertukaran antar-masyarakat dan "menciptakan risiko tambahan terhadap keselamatan dan keamanan warga negara China di Jepang".

"Maka itu, kami mengingatkan warga negara China untuk menahan diri mengunjungi Jepang untuk sementara waktu," tambah pernyataan itu.

Sejarah Panjang Sengketa Jepang-China di Taiwan

Taiwan pernah berada di bawah pendudukan Jepang selama sekitar setengah abad hingga Tokyo menyerah pada Perang Dunia II dan menyerahkan kendali kepada Republik China (ROC). ROC kemudian kalah perang saudara dari Partai Komunis dan mundur ke Taiwan, sementara RRC (PRC) berdiri di daratan.

Hingga kini, PRC bersikukuh bahwa Taiwan adalah provinsi mereka, meski tidak pernah memerintahnya. Tokyo menolak melihat Taiwan jatuh ke tangan China, terutama karena posisi strategis pulau itu dalam "First Island Chain"dan keberadaan fasilitas militer AS yang besar di Jepang.

Jika China memaksa aneksasi, dan AS turun tangan membela Taiwan, Jepang hampir pasti terseret masuk ke konflik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menyampaikan pernyataan paling terang sejauh ini mengenai nasib program nuklirnya setelah serangan Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengayaan uranium di Iran saat ini terhenti karena fasilitas-fasilitas utama negara itu hancur dalam serangan tersebut.

"Kami tidak memiliki pengayaan nuklir yang tidak diumumkan di Iran. Semua fasilitas kami berada di bawah perlindungan dan pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)," kata Araghchi kepada The Associated Press (AP) dalam forum konferensi bersama para wartawan, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia menekankan bahwa penghentian pengayaan bukanlah keputusan politik, tetapi akibat kerusakan fisik. "Tidak ada pengayaan sekarang karena fasilitas kami, fasilitas pengayaan kami, telah diserang."

Ketika ditanya apa yang dibutuhkan Iran untuk kembali bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan pihak lain, Araghchi menegaskan bahwa posisi Iran terkait hak nuklirnya tidak berubah.

"Hak Iran untuk melakukan pengayaan, untuk penggunaan teknologi nuklir secara damai, termasuk pengayaan, tidak dapat disangkal," tuturnya.

"Kami memiliki hak ini dan kami akan terus menjalankannya, dan kami berharap komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, mengakui hak kami dan memahami bahwa ini adalah hak yang tidak dapat dicabut dari Iran dan kami tidak akan pernah menyerahkan hak kami."

Di forum yang sama, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami mengungkapkan bahwa Iran mendapat ancaman terkait kemungkinan akses ke lokasi-lokasi pengayaan yang telah hancur. Situasi keamanan disebutnya belum berubah sejak serangan tersebut.

"Situasi keamanan kami belum berubah. Jika Anda menonton berita, Anda melihat bahwa setiap hari kami diancam dengan serangan lain," ujar Eslami. "Setiap hari kami diberi tahu bahwa jika kami menyentuh apa pun, kami akan diserang."

Adapun analisis citra satelit oleh AP menunjukkan belum ada pekerjaan besar di fasilitas Fordo, Isfahan, dan Natanz setelah serangan itu.

Ketegangan Nuklir

Sebelum serangan, Iran sempat memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, tinggal selangkah dari tingkat senjata nuklir. Lonjakan pengayaan itu terjadi setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian nuklir 2015 pada tahun 2018.

Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meski negara-negara Barat dan IAEA menyebut bahwa Iran memiliki program senjata nuklir terorganisasi hingga 2003.

Pada September lalu, negara-negara Eropa mendorong pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya. Pekan ini, Dewan Gubernur IAEA dijadwalkan bersidang dan dapat memutuskan resolusi baru yang menegur Iran atas kegagalannya bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut.

Araghchi sendiri membuka kemungkinan negosiasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat, namun menyatakan bahwa pendekatan Washington selama ini tidak mencerminkan kesiapan mereka untuk dialog yang setara.

"Apa yang kami lihat dari pihak Amerika sejauh ini sebenarnya merupakan upaya untuk mendikte tuntutan mereka, yang bersifat maksimalis dan berlebihan. Kami tidak melihat peluang dialog jika menghadapi tuntutan seperti itu," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal perang Amerika Serikat (AS), kapal induk USS Gerald R. Ford, dilaporkan kini berada di Laut Karibia. Ini menjadi eskalasi baru dari pertikaian AS dan sejumlah negara Amerika Latin, salah satunya Venezuela.

AS sendiri melalui pemerintahan Presiden Donald Trump tegang dengan sejumlah negara Amerika Latin setelah mengumumkan memperkuat kampanye antinarkoba. Drone AS kerap menyerang sejumlah kapal yang diyakini terkait transaksi haram itu, dengan puluhan korban tewas berjatuhan, kebanyakan warga Venezuela.

Pengumuman merapatnya USS Gerald R. Ford diumumkan militer AS Minggu. Meski Trump telah menegaskan penambahan pasukan di Karibia sebagai bagian dari inisiatif antiperdagangan manusia, tetapi spekulasi telah berkembang bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer ke pemimpin kuat Venezuela, Nicolas Maduro.

"Grup Serang Kapal Induk USS Gerald R. Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya," kata Komando Selatan AS (SOUTHCOM), yang mengawasi pasukan Amerika di Amerika Latin dan Karibia, dikutip AFP, Senin (17/11/2025).

"Gugus tugas tempur telah memasuki Laut Karibia... mengikuti arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela Tanah Air," tegasnya.

"Gugus tugas tempur tersebut terdiri dari kapal induk AS tercanggih, dua kapal perusak berpeluru kendali, serta kapal dan pesawat pendukung lainnya."

Secara rinci sejak meluncurkan kampanye militer pada bulan September, pasukan AS telah menewaskan setidaknya 83 orang yang dituduh mengangkut narkoba di perairan internasional. AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target dalam lebih dari 20 serangan tersebut.

Para ahli mengatakan kematian tersebut merupakan pembunuhan di luar hukum. Meskipun, targetnya adalah para pengedar narkoba yang sudah dikenal.

Sementara itu, Caracas memandang pengerahan militer sebagai ancaman nyata. Apalagi, sudah lama diketahui bahwa AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela dan telah mengeluarkan hadiah US$50 juta (sekitar Rp 834 miliar) untuk penangkapannya agar ia dapat menghadapi tuduhan memimpin kartel narkoba.

"Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa itu, tetapi kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba," kata Trump di atas Air Force One.

Sebelumnya, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara CBS News bahwa ia ragu Amerika akan berperang dengan Venezuela. Tetapi ia yakin masa jabatan Maduro sudah bisa "dihitung".

Militer AS juga telah meningkatkan kehadirannya di Trinidad dan Tobago, sebuah kepulauan di lepas pantai Venezuela. Pasukan AS dan Trinidad memulai latihan gabungan pada hari Minggu untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik berlarut-larut terjadi antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara tetangga Indonesia tersebut saling melontarkan tuduhan terkait kawasan perbatasan baru. Malaysia turun tangan dan bersedia menengahi kedua negara tersebut untuk melakukan perundingan perdamaian.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan para pemimpin kedua negara berkomitmen pada resolusi damai. Pembicaraan antara kedua negara diharapkan akan segera dilaksanakan di Kuala Lumpur.

Mengutip Channel News Asia, usulan tersebut, dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan pada Kamis (13/11) lalu.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan, pemerintahnya akan bertindak semata-mata demi kepentingan Thailand tanpa harus berunding atau meminta izin dari siapa pun.

Sebelumnya, pada Senin (10/11), Thailand menangguhkan pelaksanaan perjanjian damai dengan Kamboja setelah sebuah ledakan ranjau darat melukai dua tentara Thailand di dekat perbatasan.

Konflik memanas pada pekan ini. Kamboja telah mengevakuasi ratusan orang dari sebuah desa di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Thailand pada kamis lalu setelah salah satu warganya dilaporkan terbunuh saat baku tembak.

Selanjutnya, ledakan ranjau tersebut akan diselidiki oleh para pengamat ASEAN, setelah menteri luar negeri Malaysia mengatakan bahwa sebuah tim regional telah melaporkan bahwa ranjau-ranjau yang ditemukan di lokasi kejadian adalah ranjau-ranjau baru.

Tim pengamat ini terdiri dari para pejabat militer dari ASEAN untuk memastikan Thailand dan Kamboja menindaklanjuti dan meredakan ketegangan.

Tim pengamat melakukan investigasi dilokasi kejadian setelah usai satu orang di Kamboja terbunuh dan tiga orang lainnya terluka.

Kamboja mengklaim, pasukan Thailand telah melepaskan tembakan terlebih dahulu, sementara militer Thailand mengatakan bahwa Kamboja yang pertama kali melepaskan tembakan dan tentara Thailand melepaskan tembakan peringatan sebagai balasannya.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun Facebook-nya, mengatakan bahwa ia telah berbicara lewat telepon dengan Anutin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

"Kedua pemimpin ... menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengejar resolusi damai, sejalan dengan pemahaman yang disepakati di bawah Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur," tulis Anwar, tanpa menyebutkan kapan dia berbicara dengan rekan-rekannya dari Thailand dan Kamboja.

Kesepakatan Damai Kuala Lumpur, yang juga disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kuala Lumpur bulan lalu, bertujuan untuk mengakhiri permusuhan setelah bentrokan di perbatasan sejak bulan Juli lalu yang menewaskan sedikitnya 43 orang dan membuat lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi dari kedua belah pihak.

"Saya menegaskan kembali posisi Malaysia bahwa persahabatan dan gencatan senjata antara kedua negara harus lebih diperkuat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di Kuala Lumpur bulan lalu," tambah Anwar.

Ia juga menyampaikan terkait kesiapan Malaysia untuk terus memainkan peran sebagai fasilitator dalam memetakan jalan menuju perdamaian.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan mengatakan bahwa pembicaraan antara kedua negara diharapkan akan segera diadakan, yang kemungkinan besar dilaksanakan di Kuala Lumpur.

"Mereka telah menghubungi kami. Kamboja telah meminta agar pembicaraan diadakan di Kuala Lumpur dan demikian pula dengan Thailand, yang telah meminta agar kami melanjutkan upaya kami untuk mempertahankan gencatan senjata," kata Mohamad pada hari Kamis, seperti dikutip oleh kantor berita Bernama.

Sementara Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan bahwa meskipun berbagai tindakan provokatif selama beberapa hari memicu konfrontasi, Kamboja akan tetap menghormati gencatan senjata.

Di sisi lain, Anutin mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintahnya tidak takut dengan kemungkinan tindakan pembalasan dari AS, dan akan memprioritaskan kepentingan nasional dan keselamatan publik di atas masalah perdagangan, bahkan jika AS menaikkan tarif hukuman atas barang-barang Thailand.

"Saya tidak lagi peduli dengan perdagangan dan negosiasi tarif," katanya, seperti dikutip oleh The Nation.

"Jika kita tidak bisa menjual barang-barang kita ke satu negara, kita akan beralih ke negara lain. Sektor swasta harus bekerja sama. Bagaimana kita bisa menggantungkan masa depan kita hanya pada satu negara?," imbuhnya.

Sebagai informasi, kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini telah memperebutkan kedaulatan selama lebih dari satu abad atas titik-titik yang tidak jelas di sepanjang perbatasan darat sepanjang 817 km, yang pertama kali dipetakan pada tahun 1907 oleh Prancis ketika mereka memerintah Kamboja sebagai negara jajahan.

Ketegangan di perbatasan meletus menjadi pertempuran selama lima hari pada bulan Juli, ketika sedikitnya 48 orang terbunuh dan sekitar 300.000 orang mengungsi untuk sementara waktu.

Ledakan ranjau darat di sepanjang wilayah perbatasan yang disengketakan merupakan salah satu katalisator bentrokan, dengan setidaknya tujuh tentara Thailand terluka parah dalam insiden terkait ranjau sejak 16 Juli.

Beberapa ranjau tersebut kemungkinan baru saja dipasang. Namun, Thailand dan Kamboja telah menyepakati gencatan senjata awal pada akhir Juli setelah intervensi dari Trump, serta diplomat Cina dan Anwar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah kapal militer Rusia kembali memicu kewaspadaan Amerika Serikat setelah Penjaga Pantai AS pada Kamis (13/11/2025) waktu setempat mengonfirmasi telah memantau keberadaan kapal tersebut yang beroperasi sekitar 15 mil laut di selatan Oahu, Hawaii, pada 29 Oktober.

"Bekerja bersama mitra dan sekutu, kru kami memantau dan merespons aktivitas kapal militer asing di dekat perairan teritorial kami untuk melindungi perbatasan maritim dan mempertahankan kepentingan kedaulatan kami," kata pernyataan resmi penjaga pantai, dilansir Newsweek.

Penjaga Pantai AS menjelaskan bahwa pesawat HC-130 Hercules dan kapal patroli William Hart telah melakukan pengintaian udara dan pelayaran dekat terhadap kapal tersebut, yang diidentifikasi sebagaiKareliya, kapal intelijen Rusia kelasVishnya.

Pemantauan dilakukan sesuai hukum internasional untuk memastikan keamanan maritim dan mendukung upaya pertahanan dalam negeri AS.

Secara hukum, kapal militer asing diizinkan beroperasi di luar batas wilayah teritorial 12 mil laut sebuah negara. Namun, pejabat Penjaga Pantai menegaskan bahwa mereka secara rutin mengawasi aktivitas tersebut demi melindungi kepentingan AS di kawasan Pasifik.

"Bertindak sesuai hukum internasional, personel Penjaga Pantai memantau aktivitas kapal Rusia di dekat perairan teritorial AS untuk menyediakan keamanan maritim bagi kapal-kapal AS yang beroperasi di kawasan tersebut dan untuk mendukung upaya pertahanan dalam negeri AS."

Kemunculan kapal intelijen Rusia terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Washington dan Moskow. Kedua negara gagal mencapai terobosan terkait perang Rusia-Ukraina, sebuah janji kampanye besar Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengatakan perdamaian akan tercapai segera setelah ia kembali menjabat.

Trump kemudian mengakui prosesnya jauh lebih sulit dan kompleks daripada perkiraannya.

Situasi makin memanas ketika Trump mengumumkan niatnya memulai kembali pengujian senjata nuklir AS. Ia mengatakan telah menginstruksikan Pentagon untuk melanjutkan uji coba nuklir, sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan kepada wartawan bahwa komitmen itu sejalan dengan langkah "negara-negara lain di seluruh dunia."

Ketegangan juga muncul di Eropa, di mana beberapa pemimpin menuduh Rusia melanggar kedaulatan mereka dengan meluncurkan drone dan balon ke wilayah udara negara-negara anggota NATO. Insiden tersebut bahkan mendorong sejumlah negara memicu Pasal 4 NATO, yang mewajibkan negara anggota berkonsultasi ketika merasa terancam oleh tindakan provokatif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Baidu meluncurkan dua semikonduktor baru untuk kecerdasan buatan (AI). Perusahaan asal China itu menyatakan bahwa produk tersebut dapat menyediakan daya komputasi yang kuat, berbiaya rendah, dan sepenuhnya dikendalikan di dalam negeri.

Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah memicu pembatasan ekspor chip AI canggih buatan AS ke perusahaan di China. Hal ini kemudian mendorong banyak perusahaan di negara itu untuk mengembangkan prosesor sendiri atau mencari alternatif domestik.

Dalam konferensi teknologi tahunan Baidu World, perusahaan tersebut mengatakan bahwa M100, chip yang berfokus pada tugas inferensi, akan diluncurkan pada awal 2026. Sementara itu, M300, chip yang mampu melakukan pelatihan dan inferensi, dijadwalkan hadir pada awal 2027, demikian dikutip dari Reuters, Jumat (14/11/2025).

Pelatihan merupakan proses membangun model AI dengan mempelajari pola dari kumpulan data besar, sementara inferensi menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi dan memproses permintaan pengguna.

Baidu, yang telah mengembangkan chip internal sejak 2011, juga mengumumkan dua produk "supernode". Produk seperti ini memanfaatkan kemampuan jaringan tingkat lanjut untuk menghubungkan banyak chip sekaligus, sehingga dapat menutupi keterbatasan performa dari chip individual.

Sementara perusahaan domestik lain seperti Huawei telah mengimplementasikan produk serupa bernama CloudMatrix 384, yang terdiri dari 384 chip Ascend 910C.

Para pengamat industri menilai sistem tersebut lebih bertenaga daripada Nvidia GB200 NVL72, salah satu produk sistem-level tercanggih dari perusahaan AS tersebut. Pada September lalu, Huawei juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan produk supernode yang lebih kuat dalam beberapa tahun mendatang.

Tianchi 256 milik Baidu, yang akan terdiri dari 256 chip P800, akan tersedia pada paruh pertama tahun depan. Versi yang lebih bertenaga, menggunakan 512 chip, akan dirilis pada paruh kedua tahun depan.

Perusahaan itu juga memperkenalkan versi terbaru dari model bahasa besar Ernie, yang diklaim unggul tidak hanya dalam pemrosesan teks, tetapi juga analisis gambar dan video.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, diduga terlibat dalam rencana rahasia untuk memprovokasi Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un melalui penerbangan drone ke jantung Pyongyang.

Jaksa Korsel merilis detail plot tersebut, yang diklaim mendahului upaya Yoon mendeklarasikan undang-undang darurat militer yang gagal pada Desember tahun lalu.

Jaksa merilis bukti tersebut pada Senin (10/11/2025), yang tampaknya mengonfirmasi klaim Korut bahwa Korsel mengirim drone terselubung untuk menjatuhkan selebaran anti-rezim pada Oktober tahun lalu. Penerbangan tersebut memicu pernyataan keras dari adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang mengancam akan memutuskan semua koneksi ke Selatan.

Di antara catatan yang ditemukan, terdapat referensi untuk menciptakan situasi yang tidak stabil. Hal ini untuk melanggengkan darurat militer

"Harus mencari dan memanfaatkan peluang sekali seumur hidup yang dapat menghasilkan efek jangka pendek. Untuk melakukan itu, kita harus menciptakan situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang telah tercipta," tulis memo itu.

Memo lain bahkan secara spesifik menargetkan lokasi sensitif Korut Lokasi yang didaftar termasuk ibu kota, dua fasilitas nuklir, rumah liburan Kim, serta situs suci Samjiyon dan kawasan wisata Wonsan.

"Menargetkan di mana (Korea Utara) kehilangan muka sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain merespons."

Rencana tersebut tampak bertujuan untuk menciptakan kondisi perang. Hal ini diketahui dari memo lain tertanggal 5 November.

"Tindakan musuh harus datang lebih dulu. Harus ada situasi perang atau situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh pasukan polisi. Ciptakan kondisi musuh... kita harus menunggu kesempatan yang menentukan," tambahnya.

Kim Byung-joo, pensiunan jenderal Tentara Korea dan anggota parlemen, mengatakan kepada CNN bahwa drone tersebut terbang setidaknya pada tiga kesempatan dan bertujuan untuk memprovokasi respons militer dari Utara.

"Itu seperti menodongkan pisau ke leher (Korea Utara)," ujarnya.

Para analis mengatakan pengiriman drone ke Korut dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang yang dapat memicu konflik. Victor Cha, Ketua Korea di Center for Strategic and International Studies, mencatat bahwa penerbangan drone ke Korut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang membagi Semenanjung Korea sejak tahun 1953.

Meskipun darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada Desember lalu dicabut dalam hitungan jam setelah parlemen membatalkannya, tindakannya memicu protes massa, tantangan hukum, dan akhirnya pemakzulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia merespons ketegangan terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. Hal ini terjadi saat Moskow terus menjalin hubungan baik dengan Caracas.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan pada hari Selasa (11/11/2025) bahwa Kremlin "siap bertindak sepenuhnya dalam kerangka kewajiban" dari perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani Moskow dan Caracas pada bulan Mei. Aliansi ini semakin menguat di tengah peningkatan jejak militer AS yang signifikan di dekat Venezuela.

Seorang pejabat senior Rusia bahkan mengisyaratkan bahwa Moskow dapat memasok Venezuela dengan rudal balistik jarak menengah eksperimental Oreshnik, rudal yang baru diperkenalkan Rusia ke dunia dalam serangan di Ukraina tengah setahun yang lalu.

"Kami memasok negara itu dengan hampir seluruh jajaran senjata, mulai dari senjata ringan hingga pesawat terbang," kata Alexei Zhuravlev, anggota komite pertahanan Duma Negara Rusia.

"Meskipun rincian senjata bersifat rahasia, tidak ada hambatan untuk memasok negara sahabat dengan pengembangan baru seperti Oreshnik atau rudal jelajah Kalibr, yang telah digunakan secara ekstensif terhadap target Ukraina. Orang Amerika bisa mendapatkan beberapa kejutan," tambah Zhuravlev.

Pengerahan kekuatan militer AS, yang diperkuat oleh kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, bersama tiga kapal perang lainnya yang tiba di perairan dekat Venezuela pada hari Selasa, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Presiden Donald Trump berharap untuk menggulingkan pemimpin otoriter Venezuela, Nicolás Maduro.

Merespons unjuk kekuatan ini, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino López, memerintahkan mobilisasi 200.000 tentara di seluruh negeri pada hari Selasa sebagai tindakan melawan "ancaman yang ditimbulkan oleh AS." Pemerintah Caracas memprotes keras pengerahan militer AS di dekat garis pantainya, secara bersamaan menyerukan perdamaian dan bersikeras bahwa Venezuela siap merespons setiap serangan Amerika.

Ketegangan militer ini terjadi di tengah kampanye keras Trump terhadap penyelundupan narkoba dari Amerika Latin, di mana serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia selatan dan Pasifik Timur telah menewaskan sedikitnya 75 orang sejak September.

Aksi militer AS ini telah merusak hubungan dengan sekutu-sekutu utama AS di kawasan tersebut. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, memerintahkan pasukan keamanan dan intelijen Bogotá untuk menghentikan pembagian komunikasi dengan AS selama Washington menyerang kapal-kapal di Karibia.

Sementara itu, Laporan terpisah juga mengonfirmasi bahwa Inggris telah menangguhkan pembagian intelijen dengan AS atas kekhawatiran hukum internasional, menambah tekanan diplomatik pada operasi militer AS tersebut.