Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengalihkan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama terkait skema teknis dan mekanisme harga yang akan diterapkan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar mengatakan, perubahan tata niaga tersebut berlangsung cukup mendadak. Sementara, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai aturan turunan maupun skema implementasinya.
“Perubahan tata niaga ini cukup mendadak. Pemerintah juga belum menjelaskan teknis dan kebijakan turunannya,” ujar Bisman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pengalihan kewajiban DMO kepada PT DSI berpotensi memicu penyesuaian pada mekanisme harga batu bara DMO yang selama ini ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan domestik, terutama sektor kelistrikan.
Harga DMO tercatat belum pernah naik sejak 2018. Adapun harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.
Bisman menilai apabila PT DSI benar-benar bakal berperan sebagai agregator tunggal ekspor sekaligus pihak yang memikul kewajiban DMO, maka pemerintah perlu menyiapkan formula harga baru agar keseimbangan antara kepentingan negara dan keekonomian perusahaan tambang tetap terjaga.
“Jika DSI menjadi agregator tunggal, sebaiknya pemerintah memberikan formula baru DMO, baik untuk kepentingan kelistrikan nasional dan tetap menjaga keekonomian perusahaan tambang,” katanya.
Selain persoalan harga, Bisman menilai bahwa ketidakjelasan juga masih membayangi aspek volume dan distribusi kewajiban DMO di tengah transisi tata kelola baru tersebut. Hingga kini, pelaku usaha disebut belum memperoleh gambaran memadai mengenai skema operasional yang akan diterapkan pemerintah.
“Termasuk juga soal volume, kami belum dapat informasi yang cukup. Skema teknisnya masih akan sangat bergantung pada aturan turunan yang belum dipublikasikan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan akan ada masa transisi sebelum PT DSI menjadi agregator tunggal ekspor sekaligus pihak yang memikul kewajiban DMO.
Adapun, terkait aturan detil mengenai skema baru DMO itu, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.
"Sampai saat ini yang kami pahami akan ada masa transisi lebih dulu. Untuk detailnya kami masih pelajari," kata Gita.
Dia pun mengaku sejauh ini telah melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut Gita, terkait harga DMO, tidak akan naik.
"Harga DMO tidak ada perubahan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban pemenuhan pasar domestik untuk komoditas strategis nantinya akan sepenuhnya dialihkan kepada PT DSI. Hal ini seiring dengan penunjukan perusahaan tersebut sebagai eksportir tunggal mulai Juni 2026.
Menurut Budi, pengalihan itu merupakan konsekuensi dari perubahan status eksportir dalam tata niaga baru yang sedang disiapkan pemerintah.
“Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya,” kata Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah menargetkan PT DSI menjadi instrumen utama pengendalian ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy (paduan besi).
Sentralisasi ekspor itu diklaim bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pembentukan harga global sekaligus menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Kementerian Perdagangan tengah merampungkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang akan menjadi dasar hukum tata niaga ekspor komoditas strategis. Pemerintah menargetkan beleid itu rampung sebelum masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah bakal dijalankan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) setelah badan ekspor baru itu beroperasi penuh.

Selama ini, kewajiban DMO dijalankan langsung oleh eksportir atau produsen sawit. Melalui skema tersebut, pelaku usaha diwajibkan memasok sebagian CPO ke kebutuhan dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor, terutama untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng domestik.

Namun, pemerintah kini tengah menyiapkan skema baru setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Nanti kalau sudah berjalan (PT DSI) ya, sudah berjalan penuh ya DMO (akan beralih ke) PT DSI otomatis. Kan eksportirnya (di) aturannya, eksportir (yang menjalankan kewajiban DMO)," kata Budi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Budi menjelaskan pembahasan teknis mengenai badan ekspor baru tersebut masih berlangsung. Ia juga tengah menyiapkan peraturan menteri perdagangan (Permendag) untuk mengatur pelaksanaan ekspor tiga komoditas strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.

"Otomatis (akan ada Permendag baru), ini ya harus selesai, hari ini harus selesai (penyusunan aturan barunya). Hari ini, paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengatakan nantinya peran eksportir akan dialihkan ke BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap posisi tawar Indonesia dalam menentukan harga komoditas global bisa lebih kuat.

"Sebenarnya kan maksudnya ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita ya, kita yang ekspor," kata Budi.

Menurut dia, selama ini Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk sejumlah komoditas seperti CPO. Karena itu, pemerintah ingin Indonesia memiliki daya tawar lebih besar dalam pembentukan harga internasional.

"CPO aja kita ekspor nomor satu, seharusnya harga juga dari kita yang paling menentukan," ujarnya.

Budi juga memastikan nantinya PT DSI tetap akan memperoleh margin dalam menjalankan fungsi ekspor tersebut. Hanya saja, skema ekspornya berubah dari sebelumnya dilakukan oleh eksportir swasta menjadi melalui BUMN.

"Seperti biasa juga kan, cuma diganti aja eksportirnya ke BUMN ekspor, nah dengan harapan justru akan lebih, harganya akan lebih bagus," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) kemudian ditunjuk sebagai BUMN baru yang akan menjalankan fungsi tersebut. Pada tahap awal, perusahaan akan menangani ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys.

Pemerintah menyebut pembentukan PT DSI bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor masuk penuh ke dalam negeri.

Dalam tahap awal mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, PT DSI akan berfungsi sebagai pengawas dan perantara transaksi ekspor.

Selanjutnya, pada tahap implementasi penuh, perusahaan akan bertindak langsung sebagai pembeli dan eksportir komoditas SDA ke pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas strategis akan sepenuhnya dialihkan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini sejalan dengan mandat DSI sebagai pengekspor tunggal mulai Juni 2026.

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul langkah pemerintah meresmikan PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengawal tata kelola ekspor. Pembentukan entitas ini dimaksudkan untuk menutup praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer (transfer pricing).

Budi menjelaskan, peralihan kewajiban DMO dari produsen ke PT DSI merupakan konsekuensi logis dari regulasi tata niaga yang berlaku.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya," ungkap Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Terkait teknis pelaksanaan dan nasib kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli di luar negeri selama masa transisi, Budi menyebut bahwa secara bertahap seluruh kendali akan diambil alih oleh BUMN.

Dia menekankan bahwa sentralisasi ekspor melalui PT DSI bukan sekadar perkara administratif, melainkan strategi besar pemerintah untuk merebut kendali atas pembentukan harga di pasar global.

"Ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita. Katakanlah CPO saja, kita nomor satu ekspornya di dunia. Maksudnya, biar kita itu mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai margin keuntungan bagi PT DSI sebagai pelaksana ekspor, Budi menyatakan bahwa mekanisme bisnis akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, pergantian eksportir ke BUMN diharapkan mampu memangkas inefisiensi rantai pasok dan memaksimalkan nilai jual.

Demi memberikan kepastian dan landasan hukum bagi operasional PT DSI, Kementerian Perdagangan kini tengah memacu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Regulasi ini akan mengatur secara komprehensif tata niaga ekspor untuk tiga komoditas awal, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Mendag memastikan bahwa beleid tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat untuk mengejar target implementasi transisi pada 1 Juni 2026.

"Otomatis ada Permendag baru. Ini harus selesai, hari ini paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.

"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adapun pasokan DMO dari PKP2B generasi I dan BUMN itu lantaran perusahaan-perusahaan itu tak mendapat pemotongan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Oleh karena itu, PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30%. Dalam kesempatan lain, Tri mengatakan bahwa hal tersebut demi mengantisipasi kebutuhan PLN seiring belum terbitnya RKAB 2026 perusahaan-perusahaan lain.

"Jadi gini. Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%. Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," ucap Tri di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan tersebut.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana menaikkan porsi DMO batu bara menjadi di atas 30% pada 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

"Kami akan perhatikan. Range-nya itu [kenaikan DMO] mungkin bisa lebih dari 30%," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Adapun, saat ini kewajiban DMO batu bara oleh pelaku usaha adalah 25% dari total produksi tahunan. Harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Terkait harga, Yuliot juga memberi sinyal bahwa kelak harga DMO batu bara akan mengikuti harga pasar.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, produksi batu bara 2026 bakal dipangkas ke level di atas 600 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya.

Pemangkasan produksi tersebut juga terbilang signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi produksi batu bara 2025 mencapai 790 juta ton. Dia menuturkan, angka pemangkasan produksi batu bara pada 2026 itu merujuk pada proyeksi permintaan industri dalam negeri dan kebutuhan PLTU PLN.

"Jadi, berdasarkan perhitungan dari dirjen minerba dan juga ini berdasarkan permintaan dari PLN dan juga industri dalam negeri, jadi perkiraan sekitar lebih dari 600 juta ton per tahun," ucap Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.
Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.
Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.
"Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain," kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).
Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.
Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara.
Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah.
Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.
Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.
"Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara," kata Irwandi.
Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.
"Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang 'bermain-main', tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.
"Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main," kata Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta.
Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%.
"Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang," kata Ramson.