Warta Ekonomi, Jakarta -

Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama Telkomsel menghadirkan AI Innovation Hub sebagai pusat inovasi kecerdasan artifisial (AI) yang dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mengintegrasikan potensi sains, teknologi, dan industri guna mendorong transformasi ekonomi mencapai Indonesia Emas 2045.

“Kami mendorong fokus AI Innovation Hub untuk menyukseskan program-program prioritas Presiden dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Meutya dalam acara Peresmian AI Innovation Hub yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Lewat AI Innovation Hub, pemerintah berharap lahir berbagai inovasi AI yang aplikatif, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional.

Meutya mendorong agar AI Innovation Hub berfokus pada sektor-sektor yang dekat dengan kehidupan publik, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta layanan pemerintah.

Menurut Meutya, percepatan pengembangan AI hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya antara akademisi dan industri, guna memperkuat ekosistem kecerdasan artifisial nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap sekali ada inovasi-inovasi yang lahir dari teknologi kecerdasan artificial ini,” tuturnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi akan menerapkan pembatasan akses media sosial atau medsos untuk anak 13–16 tahun mulai Maret 2026. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak alias PP Tunas. Berikut rincian aturannya.

PP TUNAS ditetapkan Presiden pada 28 Maret dan mulai berlaku efektif Maret 2026. Regulasi ini merupakan aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi, dan bagian dari strategi nasional Komdigi untuk membangun ruang digital ramah anak, sehat, dan berkeadilan.

“Semoga, Maret 2026, sudah mulai bisa kami laksanakan untuk melindungi anak-anak, dengan melakukan penundaan akses akun(media sosial) untuk anak usia 13 – 16 tahun, bergantung pada risiko dan profil masing-masing platform,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, pekan lalu (10/12).

PP Tunas mewajibkan PSE menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk melindungi anak, sejak tahap pengembangan hingga penyelenggaraan layanan.

PP Tunas menekankan perlunya verifikasi usia, fitur dan konten yang disesuaikan dengan usia pengguna, pembatasan akun, serta fitur kontrol orang tua oleh PSE.

Daftar kewajiban PSE yang diatur dalam PP Tunas, di antaranya:

• Menyediakan mekanisme pelindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memastikan pelindungan anak menjadi bagian dari tata kelola dan desain sistem (safety by design)
• Mengimplementasikan fitur persetujuan orang tua/wali yang kuat dan verifikasi persetujuan yang sah dalam hal pemrosesan data anak, terutama untuk layanan berisiko tinggi
• Mengatur pengaturan privasi tertinggi secara default (high privacy setting) bagi pengguna anak, dengan implementasi privacy by default secara teknis dan membatasi pengumpulan data secara otomatis
• Memberikan notifikasi yang jelas kepada anak saat dipantau atau dilacak oleh orang tua/wali
• Memberikan pilihan fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia
• Saat menyediakan mainan atau perangkat yang terhubung dengan internet untuk memproses data pribadi anak, PSE wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan
• Menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak, yakni 3 - 5 tahun; 6 – 9 tahun; 10 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun
• Fitur wajib mengikuti batasan minimum usia anak sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. 13 tahun: dapat memiliki akun pada produk, layanan, dan fitur yang secara khusus dirancang untuk anak, serta memiliki profil risiko rendah
2. 13 – 16 tahun: dapat memiliki akun pada produk, layanan, dan fitur yang memiliki profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua
3. 16 – 18 tahun: dapat memiliki akun pada produk, layanan, dan fitur, dengan persetujuan orang tua

Terkait gim dalam implementasi PP Tunas, Indonesia menggunakan acuan kategori usia yang sudah dipakai dalam Indonesia Game Rating System (IGRS). Batasannya yakni:

3+: Semua Usia

• Konten aman untuk anak kecil
• Tanpa rokok, narkoba, kekerasan, darah, bahasa kasar
• Tidak ada pornografi, humor dewasa, perjudian, atau horor
• Tidak boleh ada fitur interaksi online

7+: Anak Sekolah Dasar

• Boleh mengandung elemen fantasi ringan
• Masih tanpa darah, rokok, alkohol, narkoba, atau kekerasan berlebih
• Tidak mengandung humor dewasa atau horor
• Tanpa interaksi online langsung

13+: Remaja Awal

• Boleh menampilkan darah ringan dan kekerasan animasi terbatas
• Memungkinkan humor dewasa ringan
• Dapat memiliki fitur percakapan online dengan filter bahasa

15+: Remaja Menengah

• Kekerasan moderat dan interaksi online dengan filter diperbolehkan
• Humor dewasa non-seksual diizinkan
• Masih dilarang menampilkan pornografi, ketelanjangan, perjudian, atau horor ekstrem

18+: Dewasa

• Boleh mengandung unsur rokok, alkohol, narkoba, dan kekerasan berat
• Humor dewasa atau tema seksual ringan diperbolehkan (tanpa pornografi eksplisit)
• Fitur percakapan online bebas

Kategori itu menjadi dasar PSE menentukan akses konten untuk pengguna di bawah umur. Roblox menjadi salah satu platform pertama yang menyatakan siap menyesuaikan diri dengan PP Tunas, termasuk meninjau klasifikasi konten bersama IGRS.

Sementara itu, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PSE sebagai berikut:

• Menerapkan cara, teknik, atau praktik terselubung dalam pengembangan atau produk, layanan, dan fitur yang mendorong anak mengungkapkan data pribadi lebih dari yang diperlukan dalam mengakses, mengurangi fungsi pelindungan privasi, atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kesejahteraan anak.
• Mengumpulkan informasi geolokasi yang tepat dari anak
• Melakukan pemrofilan anak dengan cara atau metode apapun, seperti untuk tujuan penawaran produk atau layanan atau tujuan lain

Lalu, jenis sanksi yang diterapkan sebagai berikut:

Jenis Sanksi (Pasal 38)	Kondisi Utama Penerapan Sanksi	Faktor Pertimbangan Kunci (Pasal 40)
Teguran Tertulis	Pelanggaran ringan dan PSE kooperatif (maksimal 2 kali)	Jangka waktu pelanggaran singkat; jumlah Anak terdampak sedikit; faktor meringankan dominan
Denda Administratif	Tidak memenuhi Teguran ke-2; Pelanggaran kategori berat; PSE tidak kooperatif	Jangka waktu pelanggaran lama; jumlah anak terdampak masif; riwayat pelanggaran memberatkan
Penghentian Sementara	Tidak memenuhi kewajiban denda	Pelanggaran kategori berat yang berlanjut dan tidak kooperatif
Pemutusan Akses	Tidak memenuhi perintah Penghentian Sementara	Pelanggaran sangat berat dan sistemik; dampak merugikan anak masif

“Platform digital harus menyediakan filter konten, verifikasi usia, dan kontrol orang tua. Anak-anak berhak tumbuh aman, sehat, dan terlindungi,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid saat menghadiri pertunjukan budaya di Pura Mangkunegaran Solo Jawa Tengah, pada Oktober (4/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah memfokuskan upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh. Ia menyampaikan sebanyak 87 persen base transceiver station (BTS) telah pulih di provinsi tersebut.

"Di Aceh itu total BTS terdampak pada 26 November ada 3.735, untuk BTS yang sudah recover 3.283 atau 87,89 persen. Nah teman-teman ini adalah BTS-nya sudah tercover," kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun, Meutya mengatakan tidak seluruh BTS yang telah pulih dapat langsung beroperasi karena masih bergantung pada ketersediaan aliran listrik yang stabil atau dukungan genset.

Dia menyebutkan BTS yang belum sepenuhnya pulih berjumlah 452 unit atau sekitar 12 persen, baik karena belum diperbaiki maupun akses jalur yang belum dapat ditembus.

Sementara itu, BTS yang sudah benar-benar beroperasi saat ini tercatat sekitar 2.194 unit atau mendekati 50 persen dari total BTS terdampak di Aceh.

Menurut Meutya, sejumlah wilayah seperti Bener Meriah, Takengon, dan Aceh Tamiang masih memerlukan penanganan lanjutan karena tantangan pemulihan jaringan yang cukup besar.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong operator telekomunikasi untuk menambah pengiriman genset sebagai solusi sementara.

"Kami juga sudah mendorong operator untuk mengirim lebih banyak lagi genset. Jadi solusi sementaranya adalah kita dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi," ujar dia.

Meutya menambahkan secara teknis sekitar 87 persen BTS yang telah dipulihkan dapat langsung beroperasi apabila pasokan listrik kembali stabil.

Pemerintah bersama operator juga telah menyatukan data dan terus mengimbau percepatan pemulihan jaringan di tengah kondisi lapangan yang masih sulit. Terkait target pemulihan, hal itu masih sangat bergantung pada pemulihan infrastruktur pendukung, terutama kelistrikan.

"Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kita sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik," ucap Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

“Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan.

Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

“Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak.

Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek.

Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex).

Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur.

“Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun.

PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

“Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan.

Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

“Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak.

Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek.

Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex).

Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur.

“Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun.

PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah meningkatkan pengamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap awal pencarian lapangan kerja di dunia digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menutup peluang penipuan kerja daring yang sering membelitkan calon PMI.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi pintu utama pencarian kerja, sehingga negara harus hadir sejak awal untuk mencegah warga terjebak informasi palsu.

“Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tapi didampingi sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya,” kata Meutya dalam acara Pendatanganan Nota Kerjasama Kementerian Komdigi dengan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan lowongan kerja fiktif dan praktik ilegal yang menyasar PMI.

"Kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita," tutur Meutya Hafid.

Meutya mengatakan pencegahan penipuan sejak awal menjaga penghasilan PMI tetap sampai ke keluarga dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

Pemerintah juga menyiapkan literasi digital yang praktis bagi PMI dan keluarga di tanah air untuk membantu mengenali ciri penipuan online, menjaga data pribadi, dan memilih kanal informasi resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung.

Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih dalam penilaian oleh BSSN. Terdapat beberapa hal yang harus diperiksa BSSN sebelum PDN dinyatakan siap untuk beroperasi.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Diketahui dengan pernyataan Mira, maka proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang oleh BSSN sudah berjalan lebih dari 9 bulan. Sebelum PDN rampung pada Maret 2025, pusat data nasional ini menjadi perhatian BSSN imbas kebocoran yang terjadi di PDNS.
PDN kemudian harus melewati sejumlah penilaian terlebih dahulu sebelum proyek tersebut dinyatakan siap untuk beroperasi. Namun, menjelang akhir 2025 PDN tak kunjung beroperasi karena belum lolos penilaian. Belum diketahui penyebab proses penilaian berjalan sangat panjang.

Sekadar informasi, PDN adalah fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat dan saling terhubung, sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan government cloud.

Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang sekitar Rp2 triliun – Rp2,7 triliun, yang dibiayai kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai intens memeriksa dan menginvestigasi PDN/PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware yang terjadi pada 20 Juni 2024, dengan jejak aktivitas berbahaya yang terpantau sejak 17 Juni 2024.

Sementara itu pada Juli 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan telah menyelesaikan proses uji kelaikan keamanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Hasil dari uji tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ditindaklanjuti sebelum PDN mulai dioperasikan.

Juru Bicara BSSN, Arif Rahman Hakim mengatakan lembaganya telah menjalankan tugas sesuai kewenangan untuk melakukan pengujian aspek keamanan PDN.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi, BSSN telah melaksanakan proses uji kelaikan keamanan PDN-1, serta menyampaikan hasilnya yang mencakup rekomendasi aspek keamanan PDN-1 kepada Komdigi,” kata Arif kepada Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

Berdasarkan hasil tersebut, sambungnya, Komdigi sedang menindaklanjuti untuk melaksanakan pemenuhan rekomendasi hasil uji kelaikan keamanan. Selain itu, dia menekankan proses operasionalisasi PDN sepenuhnya menjadi kewenangan Komdigi. “Adapun perihal kapan PDN akan dioperasikan sepenuhnya ditentukan oleh Komdigi,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung.

Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih dalam penilaian oleh BSSN. Terdapat beberapa hal yang harus diperiksa BSSN sebelum PDN dinyatakan siap untuk beroperasi.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Diketahui dengan pernyataan Mira, maka proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang oleh BSSN sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Belum diketahui penyebab proses penilaian berjalan sangat panjang.

Sekadar informasi, PDN adalah fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat dan saling terhubung, sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan government cloud.

Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang sekitar Rp2 triliun – Rp2,7 triliun, yang dibiayai kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai intens memeriksa dan menginvestigasi PDN/PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware yang terjadi pada 20 Juni 2024, dengan jejak aktivitas berbahaya yang terpantau sejak 17 Juni 2024.

Sementara itu pada Juli 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan telah menyelesaikan proses uji kelaikan keamanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Hasil dari uji tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ditindaklanjuti sebelum PDN mulai dioperasikan.

Juru Bicara BSSN, Arif Rahman Hakim mengatakan lembaganya telah menjalankan tugas sesuai kewenangan untuk melakukan pengujian aspek keamanan PDN.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi, BSSN telah melaksanakan proses uji kelaikan keamanan PDN-1, serta menyampaikan hasilnya yang mencakup rekomendasi aspek keamanan PDN-1 kepada Komdigi,” kata Arif kepada Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

Berdasarkan hasil tersebut, sambungnya, Komdigi sedang menindaklanjuti untuk melaksanakan pemenuhan rekomendasi hasil uji kelaikan keamanan. Selain itu, dia menekankan proses operasionalisasi PDN sepenuhnya menjadi kewenangan Komdigi. “Adapun perihal kapan PDN akan dioperasikan sepenuhnya ditentukan oleh Komdigi,” ujarnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigit) menyatakan, platform X telah membayarkan denda administratif sebesar hampir Rp 80 juta atas keterlambatan pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

“Pembayaran denda administratif telah dilakukan oleh X tanggal 12 Desember 2025 setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, Platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik yang menginformasikan penunjukan perwakilan secara resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumny ssetelah dilakukan komunikasi intensif. Pihaknya pun menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.” ujar Dirjen Alexander.

Menurut dia, seluruh denda administratif tersebut telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” kata Alexander.

Adapun denda ini merupakan penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi yang ditemukan dalam hasil pengawasan ruang digital Komdigi pada 12 September 2025. Platfom X telah menindaklanjuti perintah pemutusan akses (take down) terhadap konten tersebut setelah surat teguran kedua diterbitkan, tetapi pemerintah tetap mengenakan denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA - Platform media sosial X telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini terjadi imbas keterlambatan X dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar mengatakan pembayaran denda tersebut dilakukan pada 12 Desember 2025. Langkah itu merupakan lanjutan usai pemerintah menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi dengan Platform X.

“Pembayaran denda administratif telah dilakukan oleh X tanggal 12 Desember 2025 setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Sabar dalam keterangannya Minggu (14/12/2025).

Alex menjelaskan, setelah dilakukan komunikasi intensif, platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik yang menginformasikan penunjukan perwakilan secara resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemenkomdigi pun menyambut baik itikad X dalam memenuhi kewajiban tersebut.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif,” ujar dia.

Dia menambahkan, seluruh denda administratif itu telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” jelasnya.

Australia menjadi negara pertama yang secara resmi melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial alias medsos per Rabu (10/12). Berikut perbedaannya dengan aturan di Indonesia.

Larangan anak bermain medsos diberlakukan Canberra, Australia. Kebijakan ini menyasar 10 platform utama, yakni YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, dan Kick.

Platform itu harus mengambil ‘cara-cara yang wajar’, untuk mencegah anak di bawah 16 tahun mengakses medsos, misalnya menggunakan metode verifikasi usia seperti inferensi dari aktivitas online, pindai wajah melalui swafoto, kartu identitas yang diunggah, atau rincian rekening bank yang terhubung.

Kesepuluh platform disebut setuju untuk mematuhi kebijakan itu. X milik Elon Musk merupakan salah satu yang terakhir menolak, tetapi memberi sinyal pada Rabu (10/12) bahwa mereka akan mematuhi.

Media lokal di Australia menunjukkan banyak anak berhasil mengakali larangan itu. Caranya menggunakan VPN atau Virtual Private Network. VPN bekerja dengan cara ‘tunneling’ data melalui server jarak jauh, sehingga memberikan anonimitas dan memungkinkan akses ke konten yang dibatasi.

Namun, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berupaya mengantisipasi masalahitu. Ia mengakui kebijakan itu tidak akan langsung berjalan, seperti halnya undang-undang minuman keras.

Today, under-16s across Australia woke up to this message.

For kids, it means a safer start online. For parents, it's one less thing to worry about.

We're proud Australia's the first country in the world to make it happen. pic.twitter.com/wXwALJCuzu— Anthony Albanese (@AlboMP) December 10, 2025

Aturan Anak Dilarang Main Medsos di Australia

Pemerintah Australia mengesahkan UU Amandemen Keamanan Daring pada 28 November 2024. UU ini memperkenalkan usia minimum wajib 16 tahun untuk akun di media sosial atau medsos.

UU itu akan berlaku efektif pada tanggal 10 Desember 2025. Orang tua tidak dapat memberikan izin kepada anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan platform medsos.

Dikutip dari Unicef Australia, platform yang akan ditargetkan yakni YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, dan Kick.

Tidak ada penjelasan mengenai sanksi bagi anak di bawah 16 tahun jika berhasil membuat akun medsos. Justru kesepuluh perusahaan teknologi itu yang akan dikenakan denda hingga 50 juta dolar Australia atau Rp 550,75 miliar (kurs Rp 11.051 per dolar Australia), jika tidak mengambil ‘cara-cara yang wajar’ untuk mencegah anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun medsos.

Aplikasi seperti Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom, dan YouTube Kids diperkirakan tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Platform media sosial akan menawarkan sejumlah opsi untuk mengetahui usia pengguna, termasuk memperkirakan umur berdasarkan foto atau video. Perusahaan juga mungkin memberi pilihan untuk menggunakan kartu identitas, dengan tetap menawarkan alternatif lain.

Hal itu dikritik beberapa pakar keamanan data, terkait pengumpulan dan penyimpanan data skala besar untuk memverifikasi usia pengguna.

Para kritikus di Australia juga menyoroti aplikasi kencan dan chatbot AI seperti ChatGPT tidak dikenakan kebijakan yang sama. Padahal, media lokal mencatat ada beberapa kasus anak bunuh diri setelah menggunakan platform-platform ini.

Sebagian berpendapat bahwa mendidik anak-anak tentang cara menggunakan media sosial akan lebih efektif.

Aturan Anak Bermain Medsos di Indonesia

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Selain itu, memfinalisasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dengan prinsip tata kelola AI berbasis manusia.

PP TUNAS ditetapkan Presiden pada 28 Maret dan mulai berlaku efektif Maret 2026. Regulasi ini merupakan aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi, dan bagian dari strategi nasional Komdigi untuk membangun ruang digital ramah anak, sehat, dan berkeadilan.

Regulasi itu mewajibkan PSE menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk melindungi anak, sejak tahap pengembangan hingga penyelenggaraan layanan.

PP Tunas menekankan perlunya verifikasi usia, fitur dan konten yang disesuaikan dengan usia pengguna, pembatasan akun, serta fitur kontrol orang tua oleh PSE.

Daftar kewajiban PSE yang diatur dalam PP Tunas, di antaranya:

• Menyediakan mekanisme pelindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memastikan pelindungan anak menjadi bagian dari tata kelola dan desain sistem (safety by design)
• Mengimplementasikan fitur persetujuan orang tua/wali yang kuat dan verifikasi persetujuan yang sah dalam hal pemrosesan data anak, terutama untuk layanan berisiko tinggi
• Mengatur pengaturan privasi tertinggi secara default (high privacy setting) bagi pengguna anak, dengan implementasi privacy by default secara teknis dan membatasi pengumpulan data secara otomatis
• Memberikan notifikasi yang jelas kepada anak saat dipantau atau dilacak oleh orang tua/wali
• Memberikan pilihan fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia
• Saat menyediakan mainan atau perangkat yang terhubung dengan internet untuk memproses data pribadi anak, PSE wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan
• Menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak, yakni 3 - 5 tahun; 6 – 9 tahun; 10 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun
• Fitur wajib mengikuti batasan minimum usia anak sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. 13 tahun: dapat memiliki akun pada produk, layanan, dan fitur yang secara khusus dirancang untuk anak, serta memiliki profil risiko rendah
2. 13 – 16 tahun: dapat memiliki akun pada produk, layanan, dan fitur yang memiliki profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua
3. 16 – 18 tahun: dapat memiliki akun pada produk, layanan, dan fitur, dengan persetujuan orang tua

Sementara itu, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PSE sebagai berikut:

• Menerapkan cara, teknik, atau praktik terselubung dalam pengembangan atau produk, layanan, dan fitur yang mendorong anak mengungkapkan data pribadi lebih dari yang diperlukan dalam mengakses, mengurangi fungsi pelindungan privasi, atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kesejahteraan anak.
• Mengumpulkan informasi geolokasi yang tepat dari anak
• Melakukan pemrofilan anak dengan cara atau metode apapun, seperti untuk tujuan penawaran produk atau layanan atau tujuan lain

Lalu, jenis sanksi yang diterapkan sebagai berikut:

Jenis Sanksi (Pasal 38)	Kondisi Utama Penerapan Sanksi	Faktor Pertimbangan Kunci (Pasal 40)
Teguran Tertulis	Pelanggaran ringan dan PSE kooperatif (maksimal 2 kali)	Jangka waktu pelanggaran singkat; jumlah Anak terdampak sedikit; faktor meringankan dominan
Denda Administratif	Tidak memenuhi Teguran ke-2; Pelanggaran kategori berat; PSE tidak kooperatif	Jangka waktu pelanggaran lama; jumlah anak terdampak masif; riwayat pelanggaran memberatkan
Penghentian Sementara	Tidak memenuhi kewajiban denda	Pelanggaran kategori berat yang berlanjut dan tidak kooperatif
Pemutusan Akses	Tidak memenuhi perintah Penghentian Sementara	Pelanggaran sangat berat dan sistemik; dampak merugikan anak masif

“Platform digital harus menyediakan filter konten, verifikasi usia, dan kontrol orang tua. Anak-anak berhak tumbuh aman, sehat, dan terlindungi,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid saat menghadiri pertunjukan budaya di Pura Mangkunegaran Solo Jawa Tengah, pada Oktober (4/10).

Malaysia Ikut Cara Australia, Eropa Kaji Aturan Indonesia

Meutya Hafid menyampaikan PP Tunas menjadi salah satu yang dikaji oleh negara-negara lain.

"Ini (PP Tunas) diikuti oleh banyak negara lain, termasuk Malaysia, yang baru akan memulai menyusun draf dan juga di negara-negara Eropa yang saat ini mulai memperkenalkan aturan (seperti) ini kepada publik," kata Meutya dalam acara peluncuran Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Rabu (10/12).

Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang tidak mengikat pada November, yang mendorong platform media sosial meminta persetujuan orang tua jika anak berusia 13 hingga 15 tahun mau membuat akun.

Kebijakan itu mirip dengan PP Tunas.

Sedangkan Malaysia dan Selandia Baru telah mengajukan proposal untuk melarang anak di bawah usia 16 tahun bermain media sosial.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah meninjau mekanisme yang digunakan untuk memberlakukan pembatasan usia penggunaan media sosial di Australia dan negara lain. Alasannya, mereka ingin melindungi kaum muda dari bahaya di medsos seperti perundungan siber, penipuan keuangan, dan pelecehan seksual anak.

"Kami berharap tahun depan platform media sosial akan mematuhi keputusan pemerintah untuk melarang pengguna di bawah 16 tahun membuka akun ," ujar dia kepada wartawan, menurut video pernyataannya yang diunggah daring oleh harian lokal The Star, dikutip dari CNA, bulan lalu (24/11).

Sedangkan Denmark telah mengumumkan rencana untuk melarang media sosial bagi anak-anak di bawah 15 tahun. Sedangkan Norwegia sedang mempertimbangkan proposal serupa.

Dikutip dari BBC, bagian penyelidikan di parlemen Prancis merekomendasikan pelarangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun. Selain itu, memberlakukan jam malam bermain media sosial untuk anak berusia 15 hingga 18 tahun.

Lalu, Pemerintah Spanyol menyusun rancangan UU yang mewajibkan izin dari wali sah seperti orang tua, jika anak di bawah usia 16 tahun ingin membuat akun medsos. Di Inggris, aturan yang diperkenalkan pada Juli 2025 menetapkan denda bagi perusahaan teknologi jika gagal menerapkan langkah-langkah untuk melindungi generasi muda dari konten ilegal dan berbahaya.

Sementara itu, upaya di negara bagian Utah, Amerika Serikat, untuk melarang anak di bawah 18 tahun mengakses media sosial tanpa izin orang tua, diblokir oleh seorang hakim federal pada 2024.

“Harapan saya negara-negara yang mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan serupa akan memantau apa yang tidak berhasil di Australia dan belajar dari kesalahan kami,” kata Profesor di Departemen Studi Internet di Universitas Curtin dan Peneliti Utama di Pusat Keunggulan ARC untuk Anak Digital Tama Leaver, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (10/12).

“Saya rasa platform dan perusahaan teknologi mulai menyadari bahwa jika mereka tidak menginginkan kebijakan pembatasan usia di mana-mana, mereka harus berbuat jauh lebih baik dalam menyediakan pengalaman yang lebih aman dan sesuai bagi pengguna muda,” Tama Leaver menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan fasilitas pertukaran data untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan target penyaluran bansos yang dikabarkan di atas 45%, seperti yang terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan program ini menjadi bagian dari rencana 5 tahun ke depan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.

Komdigi memiliki banyak program yang ingin dicapai mulai dari meningkatkan kecepatan infrastruktur hingga mengelola sistem pemerintahan, termasuk soal bansos.

“Caranya adalah kita menyediakan fasilitas pertukaran data. Pertukaran data SPLP (Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah),” ujar Mira kepada Bisnis dikutip Kamis (11/12/2025).

Menurut Mira, masalah utama selama ini adalah inkonsistensi data yang tersimpan di berbagai tempat, menyebabkan sebagian data tidak ter-update, sehingga penyaluran bansos kurang tepat.

Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asalnya, tetapi bisa diverifikasi dan dipadankan secara real-time.

“Jadi datanya diharapkan konsisten karena hanya ada satu. Sehingga pentargetannya menjadi lebih tepat. Kan kalau selama ini kita dengar bansos itu ada yang terima, ada yang enggak," kata Mira.

Dia menekankan fasilitas ini berbeda dari Pusat Data Nasional (PDN), karena melibatkan semua data pemerintah yang dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milik Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS.

Tujuannya untuk memastikan hanya penerima yang benar-benar berhak yang mendapatkan bansos, sehingga menghindari tumpang tindih dan miss target.

“Miss targetnya itu tinggi. Jadi, itu, Dewan Ekonomi Nasional itu ada suatu kajiannya targetnya itu miss target yang dulu itu sampai 45% dari total bansos,” kata Mira.

Implementasi SPLP sudah dimulai dengan pilot project di Banyuwangi. Tahun depan, program ini akan diperluas ke sekitar 32 kabupaten/kota, sebelum akhirnya diterapkan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, terkait kelanjutan PDN, Mira menyatakan bahwa prosesnya masih menunggu penilaian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian infrastruktur penyimpan data nasional itu tak kunjung rampung.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” candanya.