JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji merespons pernyataan Ketua Barisan Rakyat Nusantara, Relly Reagen yang mempertanyakan Bonatua Silalahi tidak meneliti ijazah presiden selain Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam penelitian terkait keabsahan ijazah Jokowi tidak dilakukan begitu saja, tapi berangkat dari adanya indikasi ketidakvalidan.

"Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi, tidak mungkin ada api kalau gak ada asap," kata Gafur dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, Hingga Isu Daulat Rakyat' di iNewsTV pada Kamis (12/2/2026).

"Jadi harus dilihat dulu apakah mantan mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu gak," sambungnya.

Ia menjelaskan, semua presiden mempunyai track record yang jelas terkait pendidikan yang ditempuh.

"Kita urut dari Pak Karno, Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto, Pak Harto jelas ijazahnya cuman SD dan dia bangga dengan itu, kemudian beralih kepada Pak Habibie, Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman, kemudian beralih kepada Pak Gus Dur, Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri," ujarnya.

"Kemudian Bu Mega pernah berkuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA, itu jelas. Kemudian Pak SBY, ijazahnya dari Akmil, Pak Prabowo Ijazahnya dari Akmil," tambah dia.

Menurutnya, yang patut diteliti terkait keabsahan ijazah adalah Jokowi.

"Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan," tuturnya.

Sebelumnya, Relly Reagen menyoroti sikap Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi yang fokus meneliti ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Menurutnya, Bonatua seharusnya meneliti seluruh ijazah mantan presiden lainnya.

Hal itu dia sampaikan dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, hingga Isu Daulat Rakyat' yang disiarkan di iNews, Kamis (12/2/2026). Awalnya, Relly menilai yang dilakukan oleh Bonatua sudah sesuai, mulai dari memberikan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga melakukan gugatan.

“Ini sudah sesuai dengan rel, beliau sudah melakukan memberikan surat kepada KPU, kemudian melakukan gugatan untuk keterbukaan di publik,” ucap Relly, Kamis (12/2/2026).

Namun, dia menyayangkan sikap Bonatua. Menurutnya, akan lebih adil, jika Bonatua turut meneliti ijazah-ijazah milik mantan Presiden hingga kepala daerah.

“Tapi yang sangat saya sayangkan kenapa bang Bona, kenapa Bang Bona selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden atau mantan kepala daerah lainnya. Akan lebih fair dong ketika melakukan hal seperti itu,” sebutnya.

JAKARTA - Salah satu tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mempertanyakan salinan ijazah yang didapatkan Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, ada perbedaan antara salinan ijazah Jokowi di tahun 2014 dan tahun 2019.

"Catatan saya, kedua salinan ijazah yang beda tahun ini, 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini, ini pantas dipertanyakan," ujar Roy Suryo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, dengan kualitas Universitas Gadjah Mada (UGM) bagaimana bisa penandatanganan legalisasinya tanpa disertai tempus, yang mana tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Catatan kedua, seharusnya KPU tidak dengan mudahnya menerima salinan ijazah Jokowi itu tanpa dilakukan identifikasi dan autentifikasi.

"Ijazah (Jokowi) tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Artinya, ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4, ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi," tuturnya.

Roy pun memberikan catatan pada kepolisian, seharusnya Kader PSI, Dian Sandi juga dijadikan sebagai tersangka, bukan sekedar saksi. Pasalnya, postingan Dian Sandi tentang ijazah Jokowi itu menjadi titik awal ijazah Jokowi.

"Tidak hanya menjadi saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi causa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami, memposting pada tanggal 1 April 2022 dan itulah postingan berwarna pertama," tandas Roy Suryo.

JAKARTA - Saksi ahli kubu Roy Suryo Cs, Bonatua Silalahi dan Leony Lidya selesai diperiksa polisi pasca diperiksa selama 5 jam lebih di Polda Metro Jaya pada Rabu (11/2/2026) atas kasus dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bonatua dicecar 27 pertanyaan seputar salinan ijazah Jokowi yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Cukup lama ya, ada 27 pertanyaan, intinya terkait saya sebagai ahli kebijakan publik dan sebagai peneliti yang sudah berempiris, menemukan fotokopi ijazah terlegalisir berwarna dari KPU secara resmi, menjadi satu-satunya sumber resmi, data resmi, untuk yang beredar saat ini," ujar Bonatua pada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, data tentang ijazah Jokowi sebagaimana diupload Kader PSI, Dian Sandi sangat identik dengan salinan ijazah Jokowi yang didapatkannya dari KPU. Mulai dari tandatangan, blanko, hingga nomor ijazahnya.

"Saya terangkan ke penyidik, selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini data copy dari data primer yang diakui KPU. KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya," tuturnya.

Dia menerangkan, dari hasil pemeriksaannya sebagai ahli, diketahui dari penyidik, sampel ijazah yang digunakan Roy Suryo Cs untuk diteliti berasal dari Dina Sandi. Maka itu, analisa yang dilakukan Roy Suryo Cs pun dinilai telah tepat.

"Berarti yang dianalisa mereka ini informasinya sudah tepat. Semua informasi itu ada di ijazah yang diupload Dian Sandi di Medsos X, dengan informasi yang ada di KPU, ijazah yang dari KPU, itu sama semua," jelasnya.

"Jadi, sepanjang itu yang dianalisis sampel yang mirip, sampel yang sama di Dian Sandi dengan informasi yang sama di KPU, maka saya bilang itu penelitian yang sah. Tinggal masalahnya, tantangannya adalah, apakah analisisnya, apakah pembahasannya, apakah kesimpulannya itu berbeda, itu kan tergantung metodologi penelitinya," kata Bona lagi.

Dia menambahkan, terpenting sampel yang digunakan itu benar adanya sehingga berujung pada hasil penelitian yang jujur. Adapun soal dasar identiknya ijazah yang diupload Dian Sandi dengan dari KPU karena nomor ijazah, logo, tanda tangan, hingga fotonya sama.

JAKARTA - Setelah mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dilegalisir tanpa ada elemen yang ditutupi, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi berjanji bakal mengunggah dokumen tersebut ke media sosial (medsos). Adapun salinan itu ia dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Nah, untuk itu ya sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, saya memutuskan membagikan ini (dokumen ijazah Jokowi) di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya," kata Bonatua di kantor KPU RI kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Dokumen yang ia unggahan itu terbuka untuk publik yang ingin melakukan penelitian secara langsung. Ia menyarankan publik menggunakan salinan ijazah Jokowi miliknya, sebab dokumen tersebut berasal dari institusi resmi.

"Artinya kalau kalian mau meneliti jangan pakai teliti yang dibikin orang lain," katanya.

Sebab jika menggunakan dokumen yang belum jelas asal usulnya, khawatirnya ada elemen yang tertera di ijazah tersebut telah diubah.

"Takut saya nanti karena ada kebencian tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan, tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya seperti itu," sambungnya.

Ia berjanji akan mengunggah salinan ijazah Jokowi yang baru diterima malam nanti. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai diskursus publik yang sehat dengan pendekatan ilmiah.

"Jadi nanti silakan nanti nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia kita jadikan ini diskursus publik semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu," sambungnya.

Untuk diketahui, Bonatua Silalahi akhirnya menerima dokumen tanpa ada elemen yang ditutupi sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Bonatua sebelumnya memang telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, namun ada sembilan elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih di sensor, ia lantas menggugat ke KIP.

Dalam gugatan itu, KIP memerintahkan KPU RI untuk membuka sembilan elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU RI pada Senin (9/2) guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor.

Dari pantauan SindoNews, setibanya di kantor KPU RI Bonatua lansung bergegas ke sebuah ruangan untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup.

Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua nampak memegang salinan ijazah, yang digunakan Jokowi untuk pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Nampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tak ada elemen dalam ijazah yang ditutupi.

"Yang atas salinan ijazah 2019, yang bawah 2014," kata Bonatua usai menerima salinan.

Berikut ini 9 elemen informasi yang sebelumnya ditutup dalam salinan ijazah Jokowi, namun kini telah dibuka oleh KPU RI.

1. Nomor Kertas Ijazah

2. Nomor Ijazah

3. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

4. Tanggal Lahir

5. Tempat Lahir

6. Tanda Tangan Pejabat Legalisir

7. Tanggal Legalisasi

8. Tanda Tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)

9. Tanda Tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kedatangannya sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, namun ada sembilan elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih di sensor, Bonatua lantas menggugat ke KIP.

Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU RI untuk membuka sembilan elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU RI guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor.

Dari pantauan di lokasi, setibanya di Kantor KPU RI Bonatua lansung bergegas ke sebuah ruangan untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup.

Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua nampak memegang salinan ijazah, yang digunakan Jokowi untuk pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Nampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tak ada elemen dalam ijazah yang ditutupi.

"Yang atas salinan ijazah 2019, yang bawah 2014," kata Bonatua usai menerima Salinan, pada Senin (9/2/2026).

Lihat video: Bonatua Silalahi Ungkap Salinan Ijazah Jokowi 2019!



Diberitakan sebelumnya, KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua yang meminta ijazah Jokowi ke KPU RI. Keputusan ini tertuang dalam sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang digelar di KIP, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026.

"Memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Handoko Agung Saputro saat membacakan amar putusan.

KIP menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Untuk itu, dia meminta pada pihak termohon KPU memberikan ijazah Jokowi pada pemohon.

"Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," ujar Handoko.

Berikut ini 9 elemen informasi yang masih sebelumnya ditutup dalam salinan ijazah Jokowi:

1. Nomor Kertas Ijazah

2. Nomor Ijazah

3. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

4. Tanggal Lahir

5. Tempat Lahir

6. Tanda Tangan Pejabat Legalisir

7. Tanggal Legalisasi

8. Tanda Tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)

9. Tanda Tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Yulianto Widirahardjo menyebutkan, aneh KPU menyembunyikan 9 item informasi kaitannya ijazah Presiden ke 7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Terlebih, hal itu demi kepentingan penelitian.

"Masih ada sembilan item yang ditutup, hanya boleh diperlihatkan, itu menjadi hal yang aneh. Karena kalau berdasarkan undang-undang keadministrasi negara mengenai sahnya satu legalisasi surat yang kemudian sah ataupun salinan untuk kopi. Itu harus ada tanda tangan basah daripada yang mengesahkan, yang melegalisasi salinan kopi tersebut," ujarnya di KIP, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, begitu juga nomor ijazah yang disembunyikan, yang mana nomor itu sejatinya berkaitan dengan kesesuaian antara di buku besarnya dengan nama. Sebabnya, dengan nomor ijazah dapat diketahui pemilik ijazah tersebut.

"Bisa aja nomor ijasanya tertara 1, 2, 3, ternyata pemiliknya bukan A, tetapi bukan B. Makanya hal itu tidak wajar kalau itu kemudian ditutup. Kemudian kalau tanda tangan pejabat yang berwenang seperti rektor maupun itu, itu sudah pasti," tuturnya.

Dia menambahkan, KPU berlindung dari UU Perlindungan Data Pribadi terkait penyembunyian 9 item informasi tersebut, tapi dalam UU serupa di pasal 15 dan pasal 18 ayat 2 UU KIP menyebutkan, sesuatu berkaitan kepentingan penelitian itu menjadi terbuka.

"Hari ini kita berada pada satu rezim keterbukaan., beerkaitan yang sifatnya pribadi tetapi berkaitan dengan kepentingan umum, maka itu harus dibuka untuk publik," katanya.

JAKARTA - Bonatua Silalahi mengaku,telah menerima dokumen verifikasi terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Bonatua menemukan jika KPU tak pernah melakukan autentikasi terhadap ijazah Jokowi tersebut.

"Ada kabar bagusnya tadi, KPU sudah memenuhi janjinya memberikan dokumen yang saya minta yaitu verifikasi terhadap ijazah, fotokopi legalisir tahun 2014 milik calon Presiden Joko Widodo waktu itu yah," ujarnya sebelum sidang di KIP, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurut Bonatua, dokumen itu penting karena berisi tentang validasi fotokopi ijazah legalisir yang diberikan padanya waktu itu, yang mana tanpa dokumen itu ijazah fotokopi tersebut hanya selembar kertas yang tidak punya arti. Menariknya, berita acara verifikasi 2019 ternyata sama-sama tidak ada keterangan sudah dilakukan klarifikasi atau autentikasi ijazah fotokopi legalisir terhadap aslinya.

"Artinya ini masih misteri nih, belum ada yang pernah melihat ijazah asli ini. Tadi seperti ini, ada lembar verifikasinya, ini waktu itu dikasih unjuk ke saya, yang dikasih ke saya itu fotokopian, tapi saya lihat isinya sama persis," tuturnya.

"Di sini ada disebut di angka 13 fotokopi ijazah yang terlegalisir, memang ada diserahkan nomor 13 dan di sini ada memenuhi syarat. Nah memenuhi syarat ini tentunya sesuai dengan PKPU yang menceritakan bahwa calon presiden itu cukup menyerahkan fotokopi terlegalisir dari kampusnya," jelas Bonatua lagi.

Bonatua mengungkap, dalam PKPU itu, ada kalimat dapat, yang artinya KPU dapat mengklarifikasi kecocokan ijazah aslinya jika mencurigakan, tapi itu tidak dilakukan. Kalau seandainya dilakukan, pasti ada dibuat keterangan sesuai dengan aslinya dalam dokumen yang diterimanya itu.

"Namun ini blank tidak ada sesuai dengan aslinya. Artinya tidak dilakukan klarifikasi. Belum juga tidak ada berita acara autentikasi, autentikasi ini lebih detil lagi, apakah fotokopi yang diserahkan itu autentik dengan aslinya. Ini tidak dilakukan KPU juga, berarti kan ada levelnya verifikasi, klarifikasi, autentikasi, KPU hanya melakukan satu saja yaitu verifikasi yang sifatnya administratif. Misalnya tanya UGM, benar enggak ada nama mahasiswa ini, benar misalnya, ya sudah itu saja, enggak pernah dicek fisiknya," kata Bonatua.

JAKARTA - Pengamat kebijakan, Bonatua Silalahi mengaku mendapatkan tawaran ekslusif melihat langsung salinan ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa ada item yang ditutupi. Namun tawaran itu ia tolak secara tegas.

Hal ini terjadi ketika Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang lanjutan perkara nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang beragendakan mediasi antara pemohon, Bonatua dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor KIP, Jakarta Pusat pada Senin (1/12/2025). Bonatua menolak lantaran, informasi soal ijazah Jokowi merupakan dokumen publik.

"Nah, tadi juga berusaha tim KPU berusaha kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini," kata Bonatua usai mediasi dengan KPU RI.

"Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda, kenapa? Tawaran itu saya menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Nah, tapi saya tidak mau ini kan dari awal juga ini untuk publik," sambungnya.

Sekedar informasi, perkara nomor 074/X/KIP-PSI/2025 diajukan Bonatua lantaran adanya 3 objek permohonannya yang tidak bisa dipenuhi KPU.

Permintaan pertama yakni, salinan Ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden RI periode 2014–2019 dan 2019–2024. Kedua soal berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan/atau daftar verifikasi dokumen ijazah.

Lalu terkahir, sembilan elemen informasi yang masih ditutup dari ijazah Jokowi. Dari tiga permintaan tersebut, baru satu yang dipenuhi oleh KPU RI, yakni salinan ijazah Jokowi periode 2014–2019 serta 2019–2024.

Objek berita acara penerimaan dokumen ijazah, akan diberikan KPU kepada Bonatua Silalahi atas kesepakatan mendiasi pagi ini. Sementara 9 item yang ditutup dalam ijazah Jokowi, dilanjutkan ke proses adjudikasi atau sidang pembuktian.

9Elemen Informasi Masih Ditutup Dalam Salinan Ijazah Jokowi:

a. Nomor Kertas Ijazah

b. Nomor Ijazah

c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

d. Tanggal Lahir

e. Tempat Lahir

f. Tanda Tangan Pejabat Legalisir

g. Tanggal Legalisasi

h. Tanda Tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)

i. Tanda Tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM

JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyebut tiga ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah Ketua KPU Solo, Ketua KPU DKI Jakarta, dan Ketua KPU Pusat.

Selain KPU, pemilik ijazah palsu tersebut juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Oegroseno saat menjadi narasumber Podcast SindoNews “To The Po!nt Aja!” dikutip Selasa (18/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Oegroseno mengungkap perbedaan antara ijazah palsu dengan uang palsu. Termasuk dengan undang-undang yang mengatur soal itu.

“Kita menyimpan uang palsu kalau ketahuan bisa diproses. Apalagi menggunakan. Sekarang saya punya ijazah palsu dan saya sembunyikan atau saya bakar nih, apakah saya tidak bisa diproses? Saya tidak bisa diproses menyimpan ijazah palsu kalau tidak bisa saya digunakan,” ujarnya.

“Karena ijazah palsu digunakan berarti kan ini ayat 2 nya bermain di sini menggunakan ijazah palsu di KPU kan. KPU juga bisa jadi tersangka juga. Nanti kalau sudah dibuktikan di ayat 2 bahwa pengguna kena, berarti nanti pengguna ditanya, ini dari mana? Oh dari pemiliknya, pemilik kena di situ. Ditarik semua,” sambungnya.

Oegro menyebut, kalau ijazah palsu itu milik Jokowi kemudian dimusnahkan, hal itu tidak menyelesaikan masalah. “Contohlah, kalau ijazah itu milik Jokowi, sudah dibakar saja apakah itu menyelesaikan masalah? Belum, karena sudah digunakan di KPU. Ini beratnya di situ,” katanya.

Menurut Oegro,tiga ketua KPU harus diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. “Diperiksa, KPU Solo, Jakarta, dan Pusat. Karena ada penggunaan. Harusnya KPU sebagai penyelenggara untuk pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden, atau kepala daerah tadi harus teliti sebenar-benarnya bagaimana ijazah. Jangan dianggap wah ini calon presiden cukup sini foto copy, enggak bisa. Mungkin dibutuhkan anggota intelijen di situ yang bisa mencari informasi seperti itu,” tegasnya.

Mantan Kabaharkam Polri ini menambahkan, jika terbukti palsu maka yang harus diadili adalah KPU dan bersama-sama pemilik ijazah tersebut.

“Pasal 55 bersama-sama dengan pemilik tadi, yang menyerahkan tadi, kemudian yang menggunakan untuk persyaratan, kan kena semua itu, bukan yang mempersoalkan. Yang mempertanyakan harusnya enggak kena, itukan sebagai masukan,” katanya

JAKARTA - Nama Mochammad Afifuddin , Ketua KPU baru-baru ini menjadi sorotan publik, tengah menghadapi gelombang kritik setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepadanya bersama lima penyelenggara pemilu lainnya.

Dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (21/10/2025), mereka dinilai telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) lantaran menggunakan pesawat jet pribadi senilai sekitar Rp90 miliar dalam tahapan Pemilu 2024.

DKPP menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu.

Meski kini tersandung persoalan etik, Mochammad Afifuddin dikenal sebagai sosok dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan perjalanan panjang di dunia kepemiluan.

Riwayat Pendidikan Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 1 Februari 1980. Afifuddin lahir dan tumbuh di lingkungan sederhana di Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara, dengan ayah dan ibu yang berprofesi sebagai pedagang kelontong serta petani.

Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan santri kampung, di mana ia menempuh pendidikan dasar di sekolah negeri pada pagi hari dan madrasah ibtidaiyah (MI) pada sore hari.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Afifuddin melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan meraih gelar Sarjana Tafsir Hadits pada tahun 2004.

Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2000 – 2001. Selain itu, ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)—mulai dari Komisariat UIN Syarif Hidayatullah, kemudian dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum PB PMII.

Tidak berhenti di situ, Afifuddin melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan berhasil meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi dengan fokus pada Komunikasi Politik pada 2007.

Karier Politik Mochammad Afifuddin

Kariernya di dunia kepemiluan dimulai sejak muda, yakni saat menjadi relawan pemantau tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 1999.

Setelah menamatkan studi magisternya, ia bergabung dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Syarif Hidayatullah, khususnya dalam isu-isu Islam dan demokrasi.

Ia kemudian aktif di Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan meniti karier di sana mulai dari Manajer Riset (2009–2011) hingga menjadi Koordinator Nasional (2013–2015), sebelum akhirnya menjabat sebagai Dewan Pengarah JPPR (2015–2017).

Pada tahun yang sama, ia juga berperan sebagai Program Advisor General Election Network for Disability Access, lembaga yang fokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Demikian riwayat Pendidikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Semoga bermanfaat.

M/G Shofwatuzzahro

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menepis tudingan Pakar Telematika, Roy Suryo yang menyampaikan lembaga pemilu telah menyelundupkan aturan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Aturan persyaratan peserta pilpres telah dibuat sesuai mekanisme hukum.

"Proses legal drafting peraturan teknis Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berdasarkan prinsip berkepastian hukum (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan terbuka (melibatkan publik secara luas)," ujar anggota KPU RI Idham Holik, Sabtu (18/10/2025).

Idham menegaskan untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU), lembaganya mempedomani aturan sesuai Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017. PKPU akan ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada pembentuk Undang-Undang dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR RI.

"Pascarapat konsultasi tersebut, KPU juga mengikuti Rapat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu," katanya.

Seperti diketahui, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Roy Suryo menuding KPU membuat aturan yang dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Roy Suryo menyoroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di Pasal 18 ayat (3). Menurutnya, pasal itu menjadi celah yang sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa mencalonkan diri menjadi cawapres meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

"Di situ disebutkan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Ini pasal selundupan, sengaja untuk Gibran,” ucap Roy, Jumat 17 Oktober 2025.

Roy menambahkan, aturan tersebut menjadi bukti kuat dugaan pemufakatan jahat antara KPU dengan pihak tertentu guna menyamarkan riwayat pendidikan Gibran untuk pemberkasan administrasi Pilpres 2024. "Apa yang dilakukan oleh saudara Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah penipuan atau pemufakatan jahat,” kata dia.