Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan militer Israel terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenlu RI pada Kamis (21/5/2026).

Dalam keterangannya, Kemenlu menilai tindakan terhadap armada kemanusiaan dan para relawan yang tergabung di dalamnya sebagai tindakan tidak manusiawi serta bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan berbagai langkah diplomatik guna membebaskan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dalam insiden tersebut. Kemenlu bersama perwakilan Indonesia di sejumlah negara terkait disebut telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para WNI.

“Kami akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air,” demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi tersebut.

Kemenlu juga menegaskan perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik kemanusiaan di Gaza.

“Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya,” pungkas Kemenlu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan diplomatik kembali membayangi konflik Gaza setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman internasional akibat unggahan video yang memperlihatkan perlakuan terhadap peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

Rekaman yang dipublikasikan melalui media sosial X pada Rabu (20/5/2026) menampilkan sejumlah aktivis internasional dalam posisi berlutut di atas kapal dengan tangan terikat. Dalam video tersebut, para peserta misi terlihat dipaksa menundukkan kepala di dek kapal sementara lagu kebangsaan Israel diperdengarkan.

Ben-Gvir tampak berjalan di sekitar para tahanan sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan ejekan kepada rombongan aktivis yang sebelumnya berlayar menuju Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Aksi tersebut langsung memantik reaksi keras dari berbagai negara dan kelompok hak asasi manusia. Sejumlah pihak menilai tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap warga sipil yang terlibat dalam misi bantuan internasional.

Peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Penahanan para relawan asal Indonesia itu menambah perhatian publik di dalam negeri terhadap eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan warga sipil dan pekerja kemanusiaan internasional yang terlibat dalam misi bantuan ke Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah Malaysia tengah melakukan koordinasi intensif dengan negara-negara sahabat untuk memastikan para aktivis kemanusiaan yang ditahan terkait misi Global Sumud Flotilla segera dibebaskan.

Pernyataan itu disampaikan Anwar melalui akun Instagram resminya, Selasa (19/5/2026), di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap nasib para aktivis yang terlibat dalam misi solidaritas untuk Palestina.

“Saya sedang bekerja sama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan semua aktivis yang ditahan rezim Zionis dibebaskan segera,” tulis Anwar dalam unggahannya.

Dalam pernyataan yang sama, Anwar menegaskan Malaysia menuntut agar para aktivis tidak mengalami tindakan represif maupun perlakuan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

“Malaysia menuntut agar mereka tidak dizalimi, dihalang hak kemanusiaan atau dikenakan sebarang tindakan tidak berperikemanusiaan hanya kerana membawa suara keamanan dan bantuan kemanusiaan buat rakyat Palestina,” lanjutnya.

Unggahan tersebut juga disertai seruan doa bagi para aktivis yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Doakan agar segala usaha ini dipermudahkan. Hasbunallah wa ni‘mal wakil,” ujar Anwar.

Dalam poster yang dibagikan, terlihat iring-iringan kapal bertuliskan Flotilla Global Sumud dengan bendera Palestina berkibar di sejumlah kapal. Pemerintah Malaysia melalui pernyataan tersebut menunjukkan dukungan terbuka terhadap misi kemanusiaan bagi warga Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung di Jalur Gaza.

Sikap Kuala Lumpur menambah daftar negara yang meningkatkan tekanan diplomatik terkait perlindungan aktivis kemanusiaan serta akses bantuan bagi warga sipil Palestina.

Sejak konflik kembali memanas, Malaysia termasuk salah satu negara yang vokal mengkritik tindakan Israel dan menyerukan penghentian kekerasan di Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara rinci strategi dan posisi Indonesia dalam merespons konflik Gaza, termasuk keterlibatan dalam forum internasional yang disebutnya sebagai Board of Peace (BOP).

Penjelasan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023 antara Hamas dan Israel, Indonesia aktif mendorong upaya perdamaian melalui berbagai jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan.

Dia menggambarkan dampak konflik tersebut sangat besar, dengan kehancuran luas di Gaza serta korban jiwa yang didominasi warga sipil.

“Bisa dikatakan 80% wilayah Gaza hancur dan puluhan ribu korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Dalam upaya menghentikan konflik, Prabowo menyebut Indonesia bersama negara-negara lain, khususnya dari kawasan Timur Tengah, mendorong tekanan kepada Amerika Serikat agar menahan langkah Israel.

Dia juga mengungkap perannya dalam forum internasional seperti Sidang Umum PBB, di mana dia menyampaikan kritik terhadap negara-negara Barat terkait standar ganda dalam isu hak asasi manusia.

Menurutnya, momentum diplomasi menguat ketika sejumlah negara Eropa mulai mengakui Palestina sebagai negara. Dia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) merupakan satu-satunya jalan damai yang realistis.

“Di situ juga saya tegaskan lagi bahwa The only solution is two state solution,” ucapnya.

Prabowo turut menyoroti peran Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang dinilai memiliki posisi kunci dalam memengaruhi kebijakan Israel.

Dalam pertemuan yang melibatkan sejumlah negara Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, Qatar, dan Yordania, Prabowo menyebut adanya pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump.

Dia mengungkap bahwa dalam forum tersebut, para pemimpin negara Muslim sepakat memberikan dukungan bersyarat terhadap rencana tersebut, sambil menekankan bahwa kunci utama tetap berada pada sikap pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu.

“Trump menyatakan akan meyakinkan Netanyahu. Dan setelah itu memang terjadi perkembangan menuju gencatan senjata,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa gencatan senjata yang sempat tercapai berdampak signifikan dalam menurunkan jumlah korban dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Indonesia sendiri disebut berperan aktif dalam pengiriman bantuan, termasuk melalui pesawat Hercules dan kapal rumah sakit. Bantuan tersebut juga didukung oleh lembaga seperti BAZNAS serta partisipasi masyarakat Indonesia.

“Ribuan truk bantuan kini bisa masuk setiap minggu. Ini menyelamatkan banyak nyawa,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada legitimasi dari PBB, termasuk melalui resolusi Dewan Keamanan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia hanya bersedia terlibat jika mendapat persetujuan semua pihak terkait, termasuk negara-negara kawasan dan pihak Palestina.

Namun, Indonesia menetapkan sejumlah batasan tegas (national caveats), antara lain tidak terlibat dalam operasi militer terhadap Hamas, tidak ikut dalam pelucutan senjata dan fokus pada perlindungan warga sipil

“Kita ingin jadi pasukan penjaga perdamaian, bukan bagian dari konflik,” tegasnya.

Rencana Keterlibatan Indonesia di BOP

Kendati demikian, Prabowo menyatakan bahwa situasi terbaru yang kembali memanas membuat seluruh rencana keterlibatan Indonesia dalam BOP untuk sementara ditangguhkan.

“Sekarang semuanya kita on hold. Kalau tidak ada suasana damai, bagaimana kita bisa terlibat,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengevaluasi langkahnya berdasarkan kepentingan nasional dan efektivitas dalam membantu rakyat Palestina. Bahkan, ia menyatakan siap menarik Indonesia dari forum tersebut jika dinilai tidak lagi memberikan manfaat.

“Setelah terjadi perang begini. Kami konsultasi tapi The facto-nya adalah everythingon hold. Ya saya sudah umumkan Menteri luar negeri sudah umumkan bahwa sekarang kita tangguhkan on hold Kita tangguhkan semua [pengiriman pasukan],” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan soal “leverage” atau daya tawar Indonesia, Prabowo mengakui pentingnya posisi strategis dalam diplomasi global. Ia menilai Indonesia dilibatkan karena posisinya sebagai negara Muslim besar dengan komitmen historis terhadap perjuangan Palestina.

“Kita harus punya posisi tawar. Tapi kita juga harus realistis, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu,” ujarnya.

Sebagai penutup, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berhati-hati dalam mengambil langkah, sembari tetap konsisten pada prinsip mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.

“Sekali lagi kita harus Hitung-hitung benar apa yang bisa kita buat bantu rakyat palestina. Karena kita memang sangat diharapkan rakyat Indonesia bangsa Indonesia sangat diharapkan oleh orang palestina. Akhirnya sekarang kita harus bertindak dengan sangat hati-hati,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto menanggapi santai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut-sebut mengaku “tak ingin berkelahi” kepadanya.

Candaan tersebut mencuat usai pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait pernyataan Trump, Prabowo langsung membantah dengan nada ringan.

“Enggak, enggak. Bercanda itu, bercanda, haha,” ujar Prabowo sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Presiden RI memberikan pidato singkat dalam forum BoP yang membahas upaya mendorong perdamaian, khususnya terkait konflik di Gaza dan Palestina.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi yang hadir dalam forum yang berfokus pada stabilitas dan perdamaian Gaza.

Dalam sambutannya, Trump menggambarkan Prabowo sebagai sosok pemimpin yang kuat dan dihormati di dunia internasional.

“Dia seorang pria yang sangat saya sukai. Dia benar-benar tangguh. Saya tidak ingin berkelahi dengannya. Presiden Prabowo Indonesia, terima kasih banyak. Tolong, beliau orang yang hebat, saya beritahu Anda,” ujar Trump disambut perhatian para hadirin.

Trump juga menyinggung besarnya populasi Indonesia sebagai cerminan pentingnya peran negara tersebut di panggung global.

Dia mengaku sempat menanyakan jumlah penduduk Indonesia kepada Prabowo dalam percakapan mereka.

“Saya bertanya, berapa jumlah penduduk Indonesia? Beliau menjawab, sekitar 240 juta. Saya berkata, tidak, tidak, ulangi lagi, berapa banyak? Indonesia adalah negara yang besar, dan Anda melakukan pekerjaan yang hebat dan dihormati oleh semua orang,” kata Trump.

Oleh sebab itu, Trump menegaskan apresiasinya atas kehadiran Indonesia dalam forum BoP yang bertujuan mengawal implementasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Menurutnya, partisipasi Indonesia memperkuat legitimasi dan dukungan internasional terhadap upaya perdamaian.

“Terima kasih banyak telah hadir di sini. Terima kasih banyak, Bapak Presiden,” tandas Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat menyelesaikan perang Israel vs Palestina di Gaza.

Macro awalnya menyampaikan bahwa PBB memiliki kekuatan untuk memberikan perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik. Namun, menurutnya, PBB justru mengabaikan tugas tersebut.

Bahkan, dia menyampaikan bahwa PBB tidak memiliki solusi agar negara yang berkonflik dapat segera melaksanakan gencatan senjata secara permanen sehingga konflik tidak lagi terjadi.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa masih memiliki potensi luar biasa untuk menjadi alat kebaikan di dunia. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan praktis tidak memainkan peran apa pun," katanya, dikutip dari laman resmi Pemerintah Amerika Serikat, Minggu (15/2/2026).

Dia mencontohkan salah satunya adalah tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza, Palestina.

"PBB tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza," ujarnya.

Baginya, Amerika Serikat berkontribusi dalam hal yang pernah tersebut seperti membebaskan tawanan dari pihak yang disebut kaum barbar. Selain itu, dia menilai AS berperan mewujudkan gencatan senjata.

Tak hanya di Gaza, dia juga menyoroti ketidakmampuan PBB menyelesaikan perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

"PBB juga tidak menyelesaikan perang di Ukraina. Dibutuhkan kepemimpinan Amerika dan kemitraan dengan banyak negara yang hadir di sini hari ini hanya untuk membawa kedua pihak ke meja perundingan dalam upaya mencari perdamaian yang masih sulit dicapai," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan militer Israel kembali menewaskan puluhan warga Palestina di Jalur Gaza pada Rabu (4/2/2026). Peristiwa ini menjadi salah satu hari paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober lalu.

Eskalasi terbaru ini kembali mempertanyakan efektivitas kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Mengutip laporan Al Jazeera Kamis (5/2/2026) sebanyak 23 warga Palestina tewas akibat tembakan artileri dan serangan udara Israel yang menghantam wilayah Gaza utara dan selatan. Otoritas kesehatan setempat menyebutkan korban termasuk anak-anak, perempuan, serta petugas medis yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan.

Di Gaza City, serangan artileri Israel menghantam kawasan permukiman Tuffah dan Zeitoun, menewaskan sedikitnya 14 orang. Sementara itu, di wilayah selatan Gaza, serangan udara menghantam tenda-tenda pengungsi di Khan Younis, Qizan Abu Rashwan, dan kawasan pesisir Al-Mawasi, yang menampung ribuan warga sipil yang mengungsi akibat konflik berkepanjangan.

Salah satu korban tewas adalah Hussein Hasan Hussein al-Sumairy, seorang petugas medis Bulan Sabit Merah Palestina, yang dilaporkan gugur setelah menjadi sasaran serangan saat memberikan pertolongan kepada korban luka.

Juru bicara Bulan Sabit Merah Palestina, Raed Al-Nims, mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang melindungi paramedis dan tenaga kesehatan,” ujar Al Nims, seperti yang dilansir dari CBC.

Al-Nims menambahkan bahwa sejak Oktober 2023, setidaknya 57 petugas medis Palestina telah tewas, dengan sebagian besar korban gugur saat menjalankan tugas evakuasi dan pertolongan di lapangan.

Dari lapangan, koresponden Al Jazeera di Khan Younis, Tareq Abu Azzoum, melaporkan bahwa serangan terjadi tanpa peringatan dan menyasar rumah-rumah penduduk sipil, meskipun gencatan senjata secara formal masih berlaku.

“Dalam beberapa jam terakhir, terjadi lonjakan aktivitas militer Israel di seluruh wilayah Gaza,” jelas Azzoum.

Menurut keterangannya, suara drone Israel terus terdengar di udara, menciptakan ketakutan di kalangan warga sipil yang merasa tidak memiliki ruang aman, bahkan selama masa gencatan senjata. Ia juga melaporkan bahwa militer Israel diduga menggeser posisi ‘yellow line’, batas wilayah kendali militer Israel di Gaza timur, yang semakin meningkatkan kecemasan warga.

Pihak militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas tembakan dari kelompok bersenjata Palestina yang melukai seorang perwira cadangan Israel di dekat garis demarkasi tersebut. Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Namun, klaim tersebut dibantah oleh warga Gaza yang menyatakan serangan justru menghantam wilayah sipil yang jauh dari zona operasi militer.

Di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan, proses evakuasi medis warga Palestina melalui perbatasan Rafah ke Mesir juga sempat mengalami gangguan. Bulan Sabit Merah Palestina menyebut Israel sempat membatalkan koordinasi evakuasi pasien pada Rabu pagi, sebelum akhirnya proses tersebut dilanjutkan kembali.

“Kami diberi tahu bahwa proses evakuasi pasien pada hari ini dibatalkan,” katanya.

Hingga kini, otoritas kesehatan Gaza mencatat lebih dari 18.000 pasien masih menunggu evakuasi medis, termasuk sekitar 440 kasus kritis yang membutuhkan perawatan segera di luar Jalur Gaza.

Menurut otoritas kesehatan setempat, sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 71.000 warga Palestina tewas, sementara hampir seluruh populasi Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa terpaksa mengungsi.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali terjadinya serangan Israel ke Gaza pada Sabtu (31/1/2026), meski sebelumnya telah ada kesepakatan dalam forum internasional terkait situasi Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi menjelang agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait respons Presiden atas eskalasi konflik di Gaza.

“Ya, tentu kan kita prihatin ya, masih terjadi serangan. Tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina tidak berubah, termasuk melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan.

Terkait apakah Presiden menyampaikan sikap Indonesia secara langsung kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Internasional bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga melibatkan Israel, Prasetyo membenarkan adanya komunikasi tersebut.

“Ada, tapi kan melalui jalur-jalur tertutup,” katanya.

Saat ditanya mengenai kepastian besaran iuran atau komitmen pendanaan yang disebut mencapai Rp16,7 triliun, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia.

“Oh itu bagian dari komitmen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) mempertanyakan kewenangan luas Presiden AS Donald Trump dalam inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Mereka menilai piagam badan tersebut berpotensi melanggar prinsip hukum UE dan menyimpang dari mandat PBB.

Menurut dokumen internal yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (24/1/2026), analisis rahasia bertanggal 19 Januari yang dibagikan kepada negara-negara anggota Uni Eropa itu mencatat, Dinas Aksi Luar Negeri Eropa (European External Action Service/EEAS) menyatakan kekhawatiran atas terkonsentrasinya kekuasaan di tangan Trump.

"Piagam Board of Peace dinilai menimbulkan kekhawatiran berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional Uni Eropa, serta bertentangan dengan otonomi tatanan hukum UE yang tidak mendukung konsentrasi kekuasaan di tangan ketua,” tulis layanan diplomatik blok tersebut.

Dokumen itu juga menyebut Board of Peace yang baru menyimpang secara signifikan dari mandat yang sebelumnya disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November lalu, yang semata-mata difokuskan pada konflik Gaza.

Mandat Diperluas

Dewan baru yang diluncurkan Presiden AS pada Kamis itu dipimpin seumur hidup oleh Trump. Board of Peace direncanakan memulai tugasnya dengan menangani konflik Gaza, sebelum diperluas ke konflik lain di berbagai kawasan.

Masa keanggotaan negara-negara peserta dibatasi tiga tahun, kecuali jika masing-masing negara membayar kontribusi sebesar US$1 miliar untuk mendanai aktivitas dewan tersebut, yang akan memberi mereka status keanggotaan permanen.

“Begitu dewan ini terbentuk sepenuhnya, kami bisa melakukan hampir apa pun yang kami inginkan. Dan kami akan melakukannya bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Trump.

Dia menambahkan bahwa PBB memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Usai pertemuan para pemimpin Eropa yang membahas hubungan transatlantik pada Kamis malam, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pihaknya memiliki keraguan serius terhadap sejumlah elemen dalam piagam Board of Peace, terutama terkait ruang lingkup, tata kelola, dan kesesuaiannya dengan Piagam PBB.

Costa menegaskan UE siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif untuk Gaza, dengan Board of Peace menjalankan perannya sebagai administrasi transisi, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Sejumlah negara anggota UE, termasuk Prancis dan Spanyol, sebelumnya telah menyatakan tidak akan bergabung dalam Board of Peace.

Dalam analisisnya, layanan diplomatik UE juga menyoroti ketentuan yang mensyaratkan persetujuan ketua dewan atas pilihan tingkat partisipasi suatu negara anggota. Ketentuan tersebut dinilai sebagai intervensi yang tidak semestinya terhadap otonomi organisasi masing-masing anggota.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini Indonesia membuka peluang untuk bergabung dalam dewan perdamaian internasional yang bertujuan mempercepat proses perdamaian di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan dewan perdamaian yang disebut-sebut diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan, hingga saat ini posisi Indonesia secara formal masih akan dicek lebih lanjut. Namun, secara prinsip, pemerintah memiliki kehendak untuk mempertimbangkan keterlibatan tersebut apabila Indonesia diminta secara resmi.

“Kita akan bergabung kalau memang diminta untuk bergabung. Untuk posisi formilnya apakah sudah atau belum, nanti kami cek. Tapi secara kehendak, tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung,” ujar Prasetyo.

Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, pertimbangan utama Presiden Prabowo adalah tujuan dari pembentukan dewan tersebut, yakni mendorong dan mempercepat tercapainya perdamaian, khususnya di wilayah Gaza yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan.

“Yang paling penting kan tujuannya, yaitu mempercepat proses perdamaian di Gaza,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 8 negara dengan mayoritas penduduk beragama islam resmi bergabung ke Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satunya Indonesia.

Tujuh negara lainnya ialah Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Persetujuan disampaikan melalui menteri luar negeri di setiap negara dan akan menandatangani dokumen ketersediaan bergabung Dewan Perdamaian.

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan di negara masing-masing," tulis Kemenlu RI melalui akun X, Kamis (22/1/2026).

Bergabungnya delapan negara itu sebagai upaya mengakhiri konflik Gaza dan menyatakan gencatan senjata Gaza secara permanen.

Sekaligus mengembalikan hak Palestina untuk menjalankan sistem pemerintahan sesuai hukum internasional sehingga memberikan keamanan dan stabilitas bagi negara maupun rakyat Palestina.

"Mendukung rekonstruksi Gaza dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional," sambung pernyataan Kemenlu RI.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan tidak lama setelah disepakatinya pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pascaperang.

Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menetapkan tarif ratusan persen terhadap produk Prancis apabila Presiden Emmanuel Macron benar menolak undangannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza guna mengakhiri konflik di wilayah tersebut.

Dalam konferensi pers usai menghadiri kompetisi olahraga perguruan tinggi di Miami, Florida, Senin (19/1/2026), Trump pada awalnya berupaya menepis pernyataan yang disebut berasal dari Macron tersebut. “Apakah benar ia berkata demikian?” kata Trump saat ditanya tanggapannya terkait laporan bahwa Macron menolak bergabung dengan badan yang diinisiasi Amerika Serikat itu.

“Tapi tidak ada yang menginginkan dia juga, karena dia akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat,” ucap Presiden AS tersebut dilansir dari laman Anadolu Agency.

Trump kemudian menyatakan jika laporan itu benar, ia mungkin “akan menetapkan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis”, dan Macron “akan bergabung”. Ia menegaskan ancaman tersebut hanya akan dilakukan jika Macron benar-benar menyatakan menolak bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. “Namun, ia tidak harus bergabung,” kata Trump menambahkan.

Laporan televisi Prancis BFM mengungkapkan, menurut sumber, Presiden Macron berencana tidak menerima tawaran Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. Macron dilaporkan khawatir badan tersebut akan merambah isu di luar Gaza dan justru dapat merongrong dasar serta struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Gedung Putih, dalam pernyataan pada Jumat (16/1/2026), mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk memainkan peran penting dalam mewujudkan 20 poin rencana Trump guna mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen dan membangun kembali wilayah tersebut.

Dewan Perdamaian tersebut juga disebut akan memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas saat Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.

Amerika Serikat juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza guna melaksanakan fase kedua Rencana Komprehensif Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Selain itu, dibentuk pula Dewan Eksekutif pendiri serta Dewan Eksekutif Gaza untuk mendukung kerangka kerja transisi.

Trump turut mengundang para kepala negara dan pemerintahan lainnya untuk bergabung dalam dewan Gaza tersebut, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.