Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

...konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri.

Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu, CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

CORE juga mengidentifikasi empat subsektor manufaktur yang paling rentan terhadap tekanan biaya, yakni tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, elektronik dan komputer, serta kimia dan farmasi.

Industri tekstil dan pakaian jadi tercatat menyerap sekitar 3,76 juta tenaga kerja atau sekitar 19 persen dari total tenaga kerja manufaktur nasional.

Sementara itu, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja. Adapun sektor elektronik dan komputer memiliki ketergantungan impor tinggi, sedangkan industri kimia dan farmasi bergantung hingga 85 persen pada bahan baku impor.

Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2026, dengan sekitar 59 persen terjadi di daerah industri.

Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, CORE menilai tekanan pada kuartal II berpotensi mendorong kenaikan jumlah PHK.

Untuk merespons kondisi tersebut, CORE mendorong agar investasi, termasuk yang dikelola oleh Danantara, diarahkan ke sektor-sektor strategis yang paling rentan, seperti industri tekstil dan produk tekstil, petrokimia berbasis nafta, serta besi dan baja.

“Industri ini berada di titik paling rentan dalam struktur manufaktur Indonesia saat ini,” tulis laporan tersebut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya menyampaikan langsung pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menegaskan dunia saat ini tengah menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia.

“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian,” ujar Prabowo.

Dia menyoroti berbagai peperangan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, yang menurutnya tetap memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia meskipun secara geografis jauh.

“Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan kondisi global yang tidak menentu membuat kepala negara perlu hadir langsung di hadapan parlemen untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan fiskal negara.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas penyelenggaraan rapat paripurna yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini,” katanya.

Menurut Prabowo, penyampaian langsung KEM dan PPKF RAPBN 2027 merupakan bagian dari pembicaraan pendahuluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Moskow: Konflik global yang terus memanas mulai memberi tekanan besar terhadap kondisi pekerja di berbagai negara.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperingatkan pendapatan riil buruh dunia berpotensi menyusut hingga USD3 triliun atau sekitar Rp53 kuadriliun pada 2027 jika harga minyak melonjak tajam.

Dalam laporan terbaru yang dilansir Antara, Selasa, 19 Mei 2026, ILO menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang semakin memengaruhi lapangan kerja, pendapatan pekerja, hingga stabilitas ekonomi global.

Dalam laporan yang dirilis Senin, ILO menyebut situasi di Timur Tengah semakin memengaruhi lapangan kerja, kondisi kerja, dan pendapatan di berbagai kawasan dunia.

Tekanan tersebut dipicu oleh gangguan rantai pasok, hambatan jalur transportasi, pelemahan sektor pariwisata, hingga pembatasan migrasi tenaga kerja di sejumlah kawasan.

Di bawah skenario kenaikan harga minyak sebesar 50 persen, jam kerja global diperkirakan turun 0,5 persen pada 2026 dan 1,1 persen pada 2027.

Penurunan itu setara dengan hilangnya sekitar 14 juta pekerjaan penuh waktu pada 2026 dan 38 juta pekerjaan pada 2027, menurut laporan tersebut.

ILO juga memperkirakan pendapatan riil pekerja akan turun 1,1 persen atau sekitar 1,1 triliun dolar AS pada 2026 dan mencapai 3 persen atau sekitar 3 triliun dolar AS pada 2027.

Sementara itu, tingkat pengangguran global diproyeksikan meningkat lebih bertahap, masing-masing sebesar 0,1 persen tahun ini dan 0,5 persen pada 2027.

Badan PBB tersebut juga mencatat arus remitansi, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga di Asia Selatan dan Asia Tenggara, mulai melemah dan menunjukkan tanda-tanda penurunan di sejumlah negara.

Menurut ILO, kawasan yang paling terdampak adalah Timur Tengah dan Asia-Pasifik.

Krisis tersebut juga menekan pekerja migran, terutama di negara-negara Teluk, akibat menurunnya permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, perhotelan, dan transportasi.

(ANN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kondisi ekonomi Indonesia mulai disorot karena dinilai tertinggal dari tren pemulihan global pasca gejolak geopolitik awal 2026. Tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan justru masih berlanjut ketika banyak negara lain mulai bangkit.

Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh level terlemah di kisaran Rp17.700 per dolar AS pada Senin (18/5/2026). Pelemahan ini terjadi di tengah tekanan global yang sebelumnya juga dirasakan oleh banyak negara berkembang.

Namun, berbeda dengan negara lain yang mulai pulih, Indonesia disebut belum menunjukkan tanda rebound yang kuat. Hal ini memicu kritik terhadap kebijakan stabilisasi yang dijalankan otoritas moneter.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio, menilai kondisi tersebut sebagai anomali dalam perekonomian nasional. Ia menyebut ada ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.

Menurut Primus, secara makro ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Namun, kondisi rupiah yang melemah tajam justru bertolak belakang dengan capaian tersebut.

“Yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%, tetapi nilai tukar Rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” kata Primus dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan bahwa tekanan tidak hanya terjadi pada nilai tukar rupiah. Kondisi pasar keuangan domestik juga dinilai mengalami penurunan yang cukup dalam.

“Indeks kita juga habislah, merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%,” ujar dia.

Pernyataan tersebut merujuk pada kondisi pasar global setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Saat itu, banyak negara mengalami tekanan serupa sebelum akhirnya mulai menunjukkan pemulihan.

Di sejumlah negara, indeks saham dan indikator keuangan lain sudah kembali ke zona positif dalam beberapa pekan terakhir. Pemulihan ini didorong oleh stabilisasi pasar dan ekspektasi kebijakan yang lebih adaptif.

Sementara itu, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam proses pemulihan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait daya tahan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, pelemahan rupiah yang terjadi secara konsisten juga dinilai memperburuk persepsi investor global. Ketika mata uang negara lain mulai stabil, rupiah justru terus mengalami tekanan.

Situasi ini dinilai berpotensi memicu capital outflow dan memperbesar tekanan pada sektor keuangan. Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ke sektor riil dan harga kebutuhan masyarakat.

Primus menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai fluktuasi biasa. Ia meminta otoritas terkait untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, ketertinggalan dari tren global harus segera direspons agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar ke depan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPR RI Puan Maharani mengungkap peluang untuk memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya setelah rupiah anjlok ke level Rp17.500 per dolar AS, rekor terendah sepanjang sejarah.

Puan mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah beserta stakeholder terkait untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," ujar Puan usai melakukan rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

Kemudian, Puan mengemukakan bahwa pada sidang selanjutnya, legislator bakal mulai membahas soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Ditambahkan Puan, saat ini dampak daripada eskalasi konflik global telah berdampak secara meluas, termasuk juga di Indonesia.

"Dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KEM-PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Puan meminta agar pemerintah termasuk BI bisa mengambil kebijakan yang tepat agar Indonesia tidak semakin terpuruk

"Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027," pungkasnya.

Rupiah Tembus Rp17.500

Sekadar informasi, merujuk pada id.investing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp17.503 pada perdagangan Selasa (12/5/2026) per 11.26 WIB.

Berdasarkan data Investing, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah ke level Rp17.503 pada perdagangan Selasa (12/5/2026) per 11.26 WIB.

Adapun pada pukul 09.15 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,48% atau 84 poin ke Rp17.498 pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,16% ke 98,11.

Pada perdagangan Senin (11/5/2026), rupiah ditutup melemah 32 poin ke Rp17.414 dolar AS, sedangkan indeks dolar AS menguat 0,09% ke 97,98.

Untuk hari ini, Selasa (12/5/2026), Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi akan ditutup melemah di rentang Rp17.410 sampai Rp17.460 per dolar AS.

Dia menuturkan, penguatan dolar AS dipicu ketegangan konflik AS-Iran yang terus berkembang. Terbaru, Presiden AS Donald Trump menolak proposal perdamaian terbaru dari Iran. Sikap Trump tersebut langsung meredam harapan pasar akan deeskalasi di kawasan Teluk.

“Komentar tersebut meningkatkan risiko geopolitik. Fokus pasar tetap tertuju pada Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup sejak konflik dimulai,” kata Ibrahim, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengumumkan penghentian sementara atau moratorium seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan imbas dari meningkatkan biaya relokasi akibat gejolak global yang tak kunjung mereda.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan isu mengenai biaya relokasi yang besar perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pihaknya berharap muncul skema pembiayaan baru guna meringankan beban industri dalam menata infrastruktur kabel nasional.

Dia menjelaskan untuk setiap meter relokasi kabel dari udara ke bawah tanah memakan ongkos kisaran Rp65.000 hingga Rp75.000. Biaya yang dipikul kini makin mahal karena biaya bahan baku kabel pelindung di bawah tanah harganya meningkat seiring dengan krisis plastik imbas konflik global yang memanas.

“Harapan kami agar hal mengenai biaya relokasi yang besar juga mendapat perhatian dari pemerintah. Semoga ada skema pembiayaan baru mengenai ini,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Jerry mengatakan kondisi ekonomi global yang fluktuatif berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator penyelenggara jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) saat ini menjadi tantangan utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Jerry menjelaskan saat ini, total relokasi kabel mencapai sekitar 600 kilometer dan seluruhnya dilakukan tanpa dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.

Apjatel tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Meski demikian, Jerry memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengambil langkah moratorium atau penghentian sementara seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan ke depan atau hingga 11 Juni 2026.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang membebani kemampuan finansial para operator.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan kondisi ekonomi global saat ini terus berfluktuasi. Hal tersebut berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional (Operating Expenditure/Opex) serta biaya modal (Capital Expenditure/Capex) yang harus ditanggung oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara percepatan penataan estetika kota dengan keberlangsungan usaha operator.

“Freeze ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak 11 Mei 2026/ Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional,” kata Jerry, Senin (11/5/2026).

Jerry menambahkan saat ini, Apjatel juga tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Apjatel memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Negara-negara ASEAN mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik global yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi kawasan. Ancaman gangguan pasokan energi, lonjakan harga komoditas, hingga perlambatan ekonomi kini menjadi perhatian utama para menteri ekonomi ASEAN.

Di tengah situasi tersebut, Airlangga Hartarto mendorong penguatan ketahanan energi regional sebagai langkah antisipasi menghadapi disrupsi global. Hal itu disampaikan Airlangga saat mewakili pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council di Cebu, Filipina.

Menurut Airlangga, kawasan ASEAN perlu memperkuat kerja sama energi, pangan, dan rantai pasok agar mampu menjaga stabilitas ekonomi regional. Ia menilai situasi global saat ini menuntut respons bersama antarnegara ASEAN.

“Untuk mengatasi disrupsi, diperlukan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, dan fokus pada penguatan perdagangan antar anggota ASEAN,” kata Airlangga dikutip dari ANTARA.

Ia juga menyinggung pentingnya memanfaatkan kerja sama strategis seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dan jaringan energi ASEAN.

Selain itu, Airlangga mendorong diversifikasi sumber serta jalur pasokan energi di kawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan distribusi akibat konflik geopolitik dunia.

“Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” tambahnya.

Penguatan rantai pasok dinilai menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi ASEAN.

Keketuaan ASEAN tahun 2026 yang dipegang Filipina disebut menghadapi tantangan berat akibat memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Situasi tersebut mulai memicu keterbatasan pasokan energi serta kenaikan harga pangan dan komoditas di kawasan.

Untuk pertama kalinya sejak pandemi, ASEAN juga mulai menghadapi ancaman perlambatan ekonomi regional. Tekanan global disebut semakin memengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara.

Kepala Ekonomi ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Dong He mengingatkan adanya risiko gangguan pasokan energi dan pestisida akibat kebijakan global. Kondisi itu dinilai dapat memicu inflasi tinggi hingga depresiasi nilai tukar di kawasan ASEAN.

AMRO bahkan mengindikasikan ancaman stagflasi mulai menghantui kawasan. Tekanan tersebut disebut menjadi yang terkuat sejak tahun 2011.

Di tengah situasi tersebut, berbagai lembaga regional mulai mengusulkan langkah mitigasi bersama. Mulai dari penguatan koordinasi industri hingga pembiayaan untuk menjaga stabilitas pasar dan ketahanan energi.

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank juga menyatakan kesiapan membantu penguatan ketahanan energi dan pangan ASEAN. Langkah itu diharapkan mampu menahan gejolak ekonomi kawasan di tengah tekanan global yang terus meningkat.

Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, ASEAN kini didorong untuk memperkuat solidaritas ekonomi regional. Ketahanan energi dinilai menjadi salah satu kunci utama agar kawasan mampu bertahan menghadapi tekanan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean di Cebu, Filipina, pada 7–9 Mei 2026. KTT Asean kali ini akan berfokus pada pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama isu ketahanan energi.

Sebelum mengikuti KTT Asean, Prabowo akan terlebih dahulu mengikuti KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) pada 7 Mei 2026. Pada hari berikutnya, KTT ke-48 Asean akan berlangsung dalam dua sesi yaitu sesi pleno dan sesi retreat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa terdapat sejumlah isu yang diangkat dalam KTT kali ini.

“KTT ASEAN ke-48 ini akan fokus pada pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/5/2026).

Dalam keketuaanya pada tahun ini, Filipina sendiri mengusung tema “Navigating Our Future Together’. Tema tersebut mencerminkan upaya bersama dalam memperkuat kawasan Asean yang berlandaskan persatuan, kejelasan arah kebijakan, serta tujuan bersama yang terukur.

Adapun, Airlangga menjelaskan bahwa dalam KTT Asean terdapat agenda Asean Economic Community (AEC) Council atau AECC Meeting. Agenda tersebut akan berlangsung pada 7 Mei 2026 di Dusit Thani, Cebu, Filipina.

AECC Meeting merupakan pertemuan tahunan para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada tahun ini, Filipina selaku Ketua Asean yang akan memimpin pertemuan tersebut.

Sementara, delegasi Indonesia akan dipimpin langsung oleh Airlangga selaku AEC Council Minister Indonesia.

Beberapa agenda yang dibahas dalam AECC Meeting:

1. Current Global Landscape and Challenges
2. Priority Economic Deliverables
3. AEC Blueprint 2025
4. ACV 2045 and AEC Strategic Plan 2026-20230
5. AEC Works on Cross-Cutting Agenda
6. Timor Leste’s Membership in ASEAN
7. ASEAN DEFA Negotiations – Critical Issue for Guidance and Updated Work Plan for a Full Conclusion of DEFA
8. ADB Concept Note
9. Preparation for the 48th ASEAN Summit

Airlangga menjelaskan bahwa Asean telah menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat pada 2025, dengan pertumbuhan mencapai 4,9%, melampaui dari proyeksi awal.

“Kinerja ekonomi Asean ini mencerminkan fundamental kawasan Asia Tenggara yang cukup solid di tengah tekanan global,” terang Menko Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap sektor manufaktur yang tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026.

PMI manufaktur merupakan indikator yang menggambarkan kondisi aktivitas industri manufaktur berdasarkan survei terhadap pelaku usaha. Angka PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur sedang mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Sebaliknya, angka di bawah 50 menandakan kontraksi atau perlambatan aktivitas manufaktur.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan tekanan terhadap manufaktur tidak lepas dari dampak konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ia menjelaskan sebelum konflik memanas, kondisi manufaktur Indonesia sebenarnya masih cukup baik, dari sisi kinerja industri maupun permintaan domestik.

Namun, ia menyebut konflik di Timur Tengah kemudian memicu kenaikan biaya energi, biaya produksi, serta gangguan rantai pasok global yang berdampak pada industri dalam negeri.

Kondisi tersebut tercermin dari PMI manufaktur yang turun dari level 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026, lalu masuk zona kontraksi di level 49,1 pada April 2026.

“Tekanannya sudah begitu besar dari biaya produksi dan saya rasa juga karena faktor permintaan,” ujarnya.

Faisal menuturkan selama semester II 2025 hingga Maret 2026, sektor manufaktur masih mampu bertahan karena ditopang permintaan domestik yang kuat meskipun permintaan ekspor melemah.

Namun, menurut dia, tekanan global saat ini tidak hanya memukul sisi produksi, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat melalui inflasi impor (imported inflation) yang menyebabkan kenaikan harga barang dan bahan baku.

“Imported inflation kemudian juga menggerus daya beli, mempengaruhi permintaan pada April 2026, dan itu tentu saja mengurangi permintaan terhadap barang-barang yang diolah oleh industri manufaktur,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu fokus menjaga konsumsi domestik agar minat dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja tetap kuat sehingga dapat menopang permintaan terhadap produk manufaktur.

Selain itu, pemerintah juga disebut perlu menjaga biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan logistik agar tetap kompetitif dan tidak membebani industri.

“Itu yang mesti menjadi fokus karena tekanan manufaktur ini tidak terlepas dari tekanan global. Berarti kebijakan pemerintah memang harus betul-betul menjadi shock absorber dari dampak buruk perang,” ujar Faisal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri petrokimia dan plastik.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan PHK dari anggota asosiasi, meskipun kinerja industri sempat tertekan akibat gejolak global dan penurunan aktivitas manufaktur.

“Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik’, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menjelaskan bahwa karakter industri petrokimia yang bersifat siklikal membuat pelaku usaha lebih memilih bertahan melalui penyesuaian operasional ketimbang melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, struktur biaya industri yang didominasi bahan baku juga membuat efisiensi lebih difokuskan pada aspek produksi, bukan tenaga kerja.

“Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK,” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa sepanjang pengalamannya di industri kimia dan plastik, belum pernah terjadi PHK secara masif, bahkan hingga saat ini. Menurutnya, fluktuasi kinerja merupakan hal yang lazim terjadi dalam industri tersebut.

Kendati demikian, dia mengakui tekanan terhadap industri saat ini cukup besar, terutama dari sisi pasokan dan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk mencari solusi strategis guna menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Edi yang juga Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk., diperlukan waktu untuk keluar dari tekanan yang ada, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, mulai dari faktor global hingga domestik.

“Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi krusial, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hulu. Pasalnya, selama ini industri hilir relatif lebih fleksibel karena terbiasa mengakses bahan baku impor dengan tarif yang kompetitif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, dalam situasi krisis, ketergantungan terhadap impor justru menjadi tantangan. Edi menilai ketahanan industri nasional menjadi faktor penting, terutama ketika pasokan global terganggu.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok domestik, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Kepastian suplai dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri di tengah gejolak.

Di sisi lain, Edy menyebut bahwa pelaku industri mulai mengamankan pasokan bahan baku melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya pasokan baru pada periode Mei hingga Juni, meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi.

“Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi,” tuturnya.