Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) atau Bank Ina berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebagai bagian dari strategi penguatan permodalan dan langkah menuju kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI 2).

Wakil Direktur Utama Bank Ina, Yulius Purnama Junaedi mengatakan untuk penambahan modal saat ini pihaknya sedang memantau permintaan ataupun timeline yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tapi, di sisi lain kita sudah melakukan koordinasi dengan kita punya pemegang saham dan sampai saat ini kita masih menyusun action plan untuk mengarah ke sana,” ujarnya dalam acara Public Expose 2026 PT Bank Ina Perdana Tbk, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Yulius menekankan bahwa yang pasti Bank Ina akan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan yang dicanangkan OJK mengenai KBMI 2. Dia meneruskan, kemungkinan besar pemenuhan itu akan dilakukan secara organik.

Dia meneruskan pengumuman penambahan modal itu sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi di BEI pada 28 April 2026. Bank Ina akan melakukan penambahan modal melalui RUPS, yang akan diselenggarakan pada Juli 2026.

“Jadi kami sudah punya rencana untuk penambahan modal juga, itu bagian daripada co-protection yang kita lakukan,” bebernya.

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada Rabu (13/5/2026), Bank Ina berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80 juta saham biasa tanpa HMETD. Penerbitan itu dilakukan sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015.

“Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen [“RUPS Independen”] yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026,” tulis keterbukaan tersebut.

Untuk diketahui, OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Bisnis.com, MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Penggabungan ini guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri.

PT BPR Harta Swadiri berkedudukan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

“Penggabungan usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha BPR sehingga mampu memperluas akses layanan kepada Masyarakat,” katanya dikutip, Kamis (8/5/2026).

Melalui penggabungan usaha, kata dia, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Sampai dengan 31 Maret 2026, aset BPR/S di wilayah kerja OJK Malang tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau turun 9,20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30 persen yoy, sedangkan kredit/pembiayaan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau turun 12,37 persen yoy.

Menurutnya, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026.

Dia menegaskan, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

“Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” ucapnya,

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai merger BPR menjadi salah satu kunci untuk lebih menyehatkan kedua BPR tersebut untuk terus dapat kompetitif di pasar.

Selain itu, merger tersebut dapat mendorong BPR lebih resilien terhadap potensi risiko-risiko perbankan seiring dengan tekanan dan kompetisi antar pelaku usaha di sektor industri jasa keuangan.

Menurutnya, mitigasi risiko dan peningkatan pengawasan terhadap industri jasa keuangan harus terus dilakukan oleh OJK secara berkelanjutan, karena situasi global yang masih penuh ketidakpastian dapat berimbas pada industri jasa keuangan nasional.

Merger pada perbankan syariah plat merah yang sudah dilakukan pemerintah dapat menjadi rujukan bahwa merger menjadi salah satu solusi didalam memperkuat industri jasa keuangan.

“Bagi BPR-BPR yang sudah melakukan merger dan perfomace kesehatan keunganya baik dapat diberikan afirmatif kebijakan, misalnya dapat diberikan dukungan untuk dapat berpartisipasi dalam penyaluran kredit murah seperti KUR,” ucapnya, Minggu (10/5/2026).

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan mengikutsertakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) dalam pembentukan holding BUMD Sangga Buana.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan dari 37 BUMD dengan komposisi 28 BUMD keuangan dan 9 BUMD nonkeuangan, rencana pembentukan holding tidak akan melibatkan bank bjb.

“Ada holding keuangan, yang jelas bjb tidak masuk ke holding ini,” katanya dikutip Senin (2/3/2026).

Menurutnya keputusan tidak memasukan Bjb karena bank tersebut masuk dalam kategori sistemik juga sudah merupakan perusahaan terbuka yang sudah melantai di bursa.

“Jadi prosedurnya kan tidak sesederhana yang dibayangkan, Bjb clear tidak masuk holding, jadi sudah tersendiri,” ujarnya.

Pihaknya saat ini tengah berdiskusi dengan OJK guna membahas nasib penyaturan 27 lembaga keuangan yang berbentuk BPR dan LKM.

“Kami konsultasi dengan OJK apakah bisa bersatu holding atau konsolidasi perbankan karena di dalamnya ada lembaga keuangan mikro,” katanya.

Pembentukan holding BUMD Sangga Buana ini menurutnya akan dibahas bersama DPRD Jabar karena harus melahirkan payung hukum berupa peraturan daerah. Setidaknya ada dua perda yang diajukan yakni Perda Pembentukan Sangga Buana dan Perda tentang Penyertaan Modal.

Sementara itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan proses pembahasan dan pembentukan holding BUMD tinggal menunggu surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Holding lagi nunggu rekomendasi dari pak Mendagri, saya sudah berkirim surat,” katanya.

Dedi juga memastikan dirinya menetapkan nama Sangga Buana sebagai nama holding BUMD tersebut. “Sangga Buana, Sangga itu penyangga, Buana itu dunia."

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Priangan Timur ke dalam PT BPR Nusamba Tanjungsari.

Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi industri perbankan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR, sekaligus meningkatkan dukungan terhadap pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-15/D.03/2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang penggabungan PT BPR Nusamba Sukaraja, PT BPR Nusamba Plered, PT BPR Nusamba Singaparna, dan PT BPR Mitra Harmoni Indramayu ke dalam PT BPR Nusamba Tanjungsari sebagai entitas penerima penggabungan.

Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, mengatakan seluruh proses penggabungan telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penilaian aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

“Penggabungan ini diharapkan menghasilkan entitas BPR yang lebih kuat, sehat, dan mampu menghadirkan produk serta layanan yang lebih inovatif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Nofa dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Dengan efektifnya penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban masing-masing BPR yang melebur beralih kepada PT BPR Nusamba Tanjungsari. Nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan perbankan seperti biasa tanpa perubahan terhadap hak dan kewajibannya.

OJK mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menegaskan komitmennya mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan nasional.

Secara umum, kinerja BPR/BPR Syariah di wilayah Priangan Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Aset tumbuh 3,81% secara tahunan (yoy) menjadi Rp3,56 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 2,71% yoy menjadi Rp2,51 triliun, sementara penyaluran kredit naik 5,62% yoy mencapai Rp2,81 triliun. Fungsi intermediasi tetap berjalan baik dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang terjaga dalam batas terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank penghuni Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 masih bersikap hati-hati dalam merespons dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar naik kelas ke KBMI 4.

Kendati sama-sama membuka peluang untuk meningkatkan status, sejumlah bank besar memilih untuk menghitung secara cermat kesiapan permodalan, profitabilitas, hingga momentum yang tepat sebelum mengambil langkah tersebut.

Sebagai salah satu bank penghuni KBMI 3, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan bahwa CIMB Niaga selalu menargetkan pertumbuhan bisnis, termasuk dari sisi aset.

Menurutnya jika CIMB Niaga memiliki peluang dan kesempatan, pihaknya siap untuk naik kelas ke KBMI 4. “Jadi jika ada peluang dan kesempatan CIMB Niaga siap, [naik kelas ke KBMI 4]” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memilih tidak terburu-buru meski memiliki keinginan untuk naik kelas ke KBMI 4. Sebab, perseroan saat ini memprioritaskan menjaga imbal hasil ekuitas (return on equity/ROE) pada kisaran 12%—14% tahun ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penambahan modal secara agresif justru berpotensi menekan ROE dan kurang diminati investor. “Nanti capital banyak juga return-nya malah turun, investor malah enggak suka. Kan modal ini kan hati-hati melihatnya ya. Kalau kita enggak terlalu pengen ekspansi internasional, kayak BTN ngapain, kita liquidity market-nya di Indonesia gede juga,” tutur Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Nixon menuturkan, struktur aset BTN membuat kebutuhan modal perseroan relatif lebih efisien dibanding bank lain, tercermin dari rasio aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah.

Dengan karakteristik tersebut, BTN menilai pertumbuhan aset dan kredit masih dapat dilakukan tanpa harus segera menambah modal besar, sehingga kenaikan kelas ke KBMI 4 akan ditempuh secara alami seiring kebutuhan bisnis.

“Jadi, apakah kita akan jadi KBMI 4? Kalau ditanya, pengen, ya pengen pasti, tapi enggak diniatin amat lah. Nanti natural aja tumbuhnya kesana. Ngapain saya minta hari ini modal kita naik, kalau ATMR-nya juga masih rendah,” ungkapnya.

Ambisi BRIS Naik Kelas

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Perseroan) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo menuturkan, keinginan agar BSI naik ke KBMI 4 sebetulnya tidak hanya datang dari manajemen, tetapi juga dari para pemegang saham.

Setelah menyandang status sebagai perusahaan terbuka, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memperkuat skala dan jangkauan bisnisnya agar setara dengan bank-bank besar lainnya.

Namun, Anggoro menyebut bahwa rencana untuk masuk ke KBMI 4 bukan target jangka pendek, melainkan rencana jangka menengah sehingga BSI tidak terburu-buru naik kelas. Meski begitu, mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini mengatakan bahwa persiapan ke arah tersebut akan mulai dilakukan paling lambat tahun ini.

“Tentu ini rencana yang sifatnya mid-term ya, bukan short-term, mid-term. Tetapi kami akan mulai persiapkannya paling tidak mulai tahun ini dan tahun depan. Tapi itu menjadi satu goals yang mulai kita set dari sekarang,” tutur Anggoro di sela-sela agenda Milad BSI ke-5 pada Senin (2/2/2026).

Sebelumnya, OJK mengharapkan agar penghuni bank KBMI 4 dapat bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Dalam catatan Bisnis, saat ini hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun sebagai penghuni KBMI 4.

Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menuturkan, upaya konsolidasi perbankan tidak hanya dilakukan terhadap bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank pembangunan daerah (BPD), tetapi juga mencakup bank-bank umum.

“KBMI 4 itu kan hanya ada empat bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2—3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan enam bank yang bergeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4,” katanya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Adapun, CIMB Niaga, BTN, dan BSI masuk dalam KBMI 3 dengan modal inti di kisaran Rp14 triliun—Rp70 triliun. Tercatat hingga kuartal III/2025, modal inti CIMB Niaga (bank only) mencapai Rp51,13 triliun, meningkat 10,26% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46,37 triliun.

Untuk BTN, modal inti perseroan hingga kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp30,63 triliun, tumbuh 5,35% YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp29,07 triliun. Sementara, total modal inti BSI hingga September 2025 mencapai Rp46,20 triliun, meningkat 13,15% YoY dari September 2024 yang sebesar Rp40,83 triliun.

Butuh Waktu

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang bahwa harapan OJK agar jumlah KBMI 4 bertambah dalam beberapa tahun ke depan cukup realistis.

“Cukup realistis namun belum dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, kemungkinan butuh waktu 3—5 tahun mendatang bagi bank-bank lain agar bisa naik kelas ke KBMI 4. Kendati begitu, hal ini tentunya sangat tergantung pada komitmen pemegang saham dan pertumbuhan organik laba perusahaan.

Di sisi lain, dia memandang CIMB Niaga, Danamon, Permata Bank, dan Bank Mega paling berpeluang naik ke KBMI 4. Sebab, keempat bank tersebut didukung oleh grup usaha yang besar.

“Dengan bertambahnya [penghuni] KBMI 4, persaingan bank akan semakin menarik, terutama di segmen korporasi,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memberikan izin kepada 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bergabung dalam empat Kelompok Usaha Bank (KUB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bergabungnya BPD-BPD tersebut dalam KUB diharapkan bisa menguatkan permodalan bank.

“Konsolidasi bank umum bertujuan untuk mendorong penguatan permodalan bank dalam rangka mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkelanjutan. Penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional juga diperlukan dalam menghadapi dinamika perekonomian serta perkembangan teknologi informasi domestik dan global,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (25/1/2026).

Dian menuturkan, melalui pembentukan KUB, terdapat manfaat berupa sinergi kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional bagi para pihak yang melakukan kerja sama dalam KUB.

“Bagi bank yang memilih skema konsolidasi melalui pembentukan KUB, dan bukan merupakan perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB, wajib memenuhi modal inti minimum yakni paling sedikit Rp 1 triliun,” ujarnya.

Berikut rincian empat KUB yang meliputi 10 BPD:

1. Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

2. Grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi.

3. Grup KUB Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo.

4. Grup KUB Bank DKI selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank milik konglomerat Tanah Air dengan modal inti di bawah Rp6 triliun beberkan sederet strategi perseroan untuk mengerek modal, di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus klasifikasi kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1.

Merujuk Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank yang masuk dalam kategori KBMI 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menyampaikan nantinya hanya akan ada tiga klasifikasi KBMI. Langkah itu ditempuh sebagai upaya regulator untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Menyusul wacana tersebut, sejumlah bank milik konglomerat Indonesia memberikan penjelasannya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (23/12/2025).

Salah satunya yakni PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS). Sebagai informasi, Panin Syariah merupakan anak usaha Bank Panin (PNBN) yang dikendalikan oleh konglomerat Mu'min Ali Gunawan (Lie Mo Ming) dan keluarganya.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut. Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Sementara itu, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) menilai, rencana tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri perbankan nasional.

“Bank memahami arah kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang lebih sehat,” ujar Sekretaris Perusahaan Rumi Kreshna Wibowo.

Namun dalam implementasinya, perseroan mengharapkan agar regulator dapat merancang roadmap dan linimasa yang terstruktur sehingga bank dapat membuat perencanaan strategis yang tepat dan terstruktur untuk penambahan modal dan penyaluran dana (kredit) secara prudent dalam kondisi ekonomi saat ini.

Karyawati melayani nasabah di kantor Bank Panin Dubai Syariah di Jakarta./JIBI-Dwi Prasetya

Selain itu, Bank Artha Graha Internasional, anak usaha dari Artha Graha Network perusahaan milik konglomerat Tomy Winata ini, meminta adanya masa transisi untuk pemenuhan secara bertahap, atau opsi lain terutama untuk bank dengan kondisi keuangan yang kuat dan pangsa pasar yang bagus.

Perseroan juga mengharapkan agar komunikasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak dan kepanikan di masyarakat dan tetap dapat menjaga stabilitas perbankan. “Selama bank berada dalam kategori sehat, bank tidak perlu dipaksakan untuk melakukan merger,” ujar Rumi.

Terkait dampak yang dapat terjadi atas rencana tersebut, Rumi menuturkan bahwa kegiatan operasional dan kondisi keuangan saat ini belum berdampak. Rumi mengatakan perseroan akan memprioritaskan peningkatan kinerja di setiap lini dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Lebih lanjut, Rumi memastikan bahwa perseroan akan menggenjot keunggulan kompetitif dalam melakukan penguatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi.

Mengingat belum adanya ketentuan resmi yang mengatur rencana kebijakan tersebut, perseroan akan menyesuaikan linimasa setelah adanya arahan resmi dari OJK.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

MNC Bank

PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seiring adanya rencana penghapusan klasifikasi KBMI 1.

Namun, bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo ini mengaku belum memiliki timeline pelaksanaan dalam mengantisipasi rencana OJK tersebut. Perseroan juga memastikan tidak terdampak terhadap rencana OJK dalam menghapus kategori KBMI 1 tersebut.

“Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal,” jelas Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna Siahaan.

Berbeda dengan bank KBMI 1 lainnya, PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) mengaku tidak mengetahui adanya wacana penghapusan kategori KBMI 1.

Menyusul hal tersebut, bank yang sahamnya digenggam oleh Hanwha Life dan beberapa entitas milik James Riady ini belum dapat mengetahui dampak dari wacana ini terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, dan kondisi keuangan perseroan.

“Perseroan tidak mengetahui ketentuan tersebut. Dengan demikian, saat ini Perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun,” ungkap Corporate Secretary Bank Nobu Mario Satrio.

Batal Merger

Jika menilik ke belakang, Bank Nobu dan MNC Bank sempat berencana melakukan penggabungan usaha. Rencana merger Bank Nobu dan MNC Bank ini muncul pada akhir 2022 saat OJK memberikan sinyal akan ada dua bank yang merger. Nama kedua bank baru terkuak pada awal 2023.

Pada awalnya, kedua bank yang saat itu masih dikuasai oleh dua konglomerat Tanah Air, menargetkan proses merger akan rampung pada Agustus 2023.

Kendati begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kedua bank telah memutuskan untuk mengakhiri rencana penggabungan usaha sebagaimana laporan yang disampaikan kepada pihak regulator.

“Harapannya agar masing-masing bank dapat lebih fokus pada target-target pertumbuhan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian dalam keterangannya pada Sabtu (22/11/2025).

Adapun sebagai pengganti komitmen merger, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing serta sejalan dengan kebijakan strategis pengembangan industri perbankan, OJK telah meminta pemegang saham pengendali (PSP) kedua untuk tetap melakukan penguatan permodalan bank secara berkelanjutan melalui tambahan setoran modal dan/atau mengundang masuknya investor strategis.

“Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan daya saing masing-masing bank guna mendukung pengembangan bisnis bank ke depan secara sehat dan berkelanjutan,” lanjut Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Seabank Indonesia (Seabank) menyampaikan perseroan telah resmi naik kelas ke kelompok bank bermodal inti (KBMI) 2.

Wakil Direktur Utama Seabank Junedy Liu menjelaskan posisi modal inti bank telah menembus Rp6 triliun pada Oktober 2025. “Per Oktober tahun ini, modal inti SeaBank sudah mencapai Rp6 triliun sehingga kami resmi masuk kategori KBMI 2,” ujar Junedy disela-sela Peluncuran UMKM Pintar pada Kamis (20/11/2025).

Seiring dengan hal itu, Junedy menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus kategori KBMI 1 tidak menimbulkan dampak signifikan bagi Seabank. “Tidak terlalu berpengaruh terhadap kami. Kami mendukung langkah konsolidasi perbankan yang didorong regulator,” katanya.

Terkait rencana naik kelas ke KBMI 3, Seabank menargetkan evaluasi dilakukan pada akhir tahun. Junedy menekankan bahwa kenaikan ke KBMI 2 sejauh ini terjadi tanpa tambahan modal dari pemegang saham.

“Yang unik adalah kami naik ke KBMI 2 bukan karena suntikan modal, tetapi murni dari upaya organik. Kami berharap dapat melanjutkan pertumbuhan organik untuk menuju KBMI 3,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sumber peningkatan modal ke depan akan berasal dari laba ditahan. “Kenaikan ke KBMI 2 itu dari retained earnings, bukan injeksi. Kami ingin menunjukkan bahwa Seabank juga bisa beroperasi secara berkelanjutan dan kami sudah menghasilkan profit,” ujar Junedy.

Soal kemungkinan penawaran umum perdana (IPO) untuk memperkuat modal, Junedy menegaskan belum ada rencana dalam waktu dekat.

“Kami belum ada rencana IPO. Pekerjaan rumah kami masih banyak, jadi fokus kami saat ini adalah melayani masyarakat. Soal itu kita pikirkan nanti,” tuturnya.

Junedy juga menyampaikan bahwa Seabank terus berinovasi untuk bisa memberikan kredit dan juga akses yang mudah dengan bunga yang lebih bersahabat. Namun demikian, dia bilang hal tersebut membutuhkan waktu, terutama juga disipli dari pada UMKM. Sebab, Seabank ingin agar memberikan penyaluran kepada UMKM.

"Kami berharap kami bisa terus-menerus mengambil peran aktif untuk mengedukasi UMKM, agar dengan pembukuan yang lebih baik, mereka dapat mengakses layanan finansial yang formal," sebutnya.

Adapun, Seabank meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp408,49 miliar hingga September 2025. Angka itu meningkat 40,12% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp291,52 miliar.

Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyampaikan kinerja positif ini tak lepas dari terus meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap SeaBank.

“Selain karena strategi bisnis yang tepat dan aman, tumbuhnya bisnis SeaBank juga didukung oleh semakin meningkatnya kepercayaan nasabah,” kata Sasmaya dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, SeaBank membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp5,80 triliun, tumbuh 47,82% YoY dari kuartal III/2024 yang mencapai Rp3,92 triliun.

Capaian itu didorong oleh raihan pendapatan bunga hingga September 2025 yang mencapai Rp6,75 triliun, meningkat 41,88% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp4,75 triliun. Beban bunga juga meningkat 13,76% YoY dari Rp830,62 miliar menjadi Rp944,93 miliar pada kuartal III/2025.

Bank digital milik Sea Group itu mencatatkan peningkatan pada beban operasional lainnya yakni 47,81% YoY menjadi Rp5,28 triliun. Pada kuartal III/2025, perseroan mencatat beban operasional lainnya sebesar Rp3,57 triliun.

Salah satu komponen yang membengkak yakni impairment yang naik 59,49% YoY menjadi Rp4,37 triliun hingga September 2025. Beban lainnya dan beban promosi juga meningkat, masing-masing sebesar 17,01% dan 30,09% YoY.

Dari sisi intermediasi, kredit yang disalurkan oleh SeaBank hingga September 2025, mencapai Rp28,58 triliun. Angka itu meningkat 44,83% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp19,73 triliun.

Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK) meningkat 20,00% YoY menjadi Rp30,52 triliun, ditopang oleh pertumbuhan giro korporasi dan tabungan ritel, yang berdampak pada kenaikan rasio CASA menjadi 68% dari 65% pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun pada kuartal III/2025, total aset Bank mencapai Rp39,6 triliun, meningkat sebesar 20% yoy, dengan tingkat pengembalian aset (ROA) tetap tumbuh menjadi 1,9%.

Kenaikan aset secara tahunan ini terutama berasal dari optimalisasi penyaluran kredit untuk joint financing, channeling dengan P2P lending, serta direct lending.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank digital SeaBank Indonesia mencatatkan modal inti mencapai Rp 6 triliun per Oktober 2025. Dengan demikian, SeaBank telah masuk Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama SeaBank, Junedy Liu, saat ditanya mengenai tanggapannya soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus KBMI 1 sebagai langkah untuk mendorong perbankan nasional melakukan konsolidasi dan memperkuat permodalan.

“Per Oktober tahun ini, jadi bulan lalu, modal inti SeaBank sudah mencapai Rp 6 triliun. Kami sudah resmi menjadi KBMI 2. Jadi tidak terlalu berpengaruh (rencana penghapusan KBMI 1) terhadap kami,” ungkap Junedy kepada wartawan usai acara Peluncuran UMKM Pintar di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurut Junedy, upaya SeaBank naik kelas ke KBMI 2 dilakukan secara organik, yakni melaluiretained earningatau laba ditahan.

“Yang unik adalah kami naik ke KBMI 2 bukan karena suntikan, tetapi benar-benar dari upaya organik kami sendiri. Dariretained earning, pertumbuhan organik, karena kami ada profit, kami injeksikan sebagai kapital, bukan karena injeksi dari pemegang saham, tetapi benar-benar dari upaya kami untuk bertumbuh secara organik,” jelasnya.

Ia berharap ke depan SeaBank dapat naik kelas menuju KBMI 3, seiring perkembangan bisnis yang bergerak positif dari waktu ke waktu.

“Kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa bank digital danbusiness model-nya jugasustainable. Bahwa kami sudah men-generateprofit, kami bisa tumbuh secara organik mencapai KBMI 2. Impian kami ke KBMI 3,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa OJK tengah mengkaji penghapusan kategori KBMI 1. Langkah tersebut diambil untuk mendorong perbankan nasional melakukan konsolidasi dan memperkuat permodalan.

“Saya sekarang sedang mendorong bank-bank KBMI untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger di antara mereka. Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI 1,” ujar Dian usai menghadiri Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025, yang merupakan bagian dari rangkaianIndonesia Islamic Finance Summit(IIFS) 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/11/2025).

Sebagai informasi, KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan besaran modal inti (core capital) yang berfungsi sebagai bantalan pertama dalam menyerap risiko serta menentukan kapasitas bank untuk tumbuh dan berinovasi.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, pengelompokan KBMI terdiri atas empat kategori, yaitu KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun; KBMI 2 dengan modal inti antara Rp 6—14 triliun; KBMI 3 dengan modal inti Rp 14—70 triliun; dan KBMI 4 dengan modal inti di atas Rp 70 triliun.

Pengelompokan ini berlaku bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI), kantor cabang bank asing (KCBLN), bank umum syariah, dan unit usaha syariah (UUS) milik bank BHI.

Dian menjelaskan, dengan dihapuskannya KBMI 1, klasifikasi akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. KBMI 2 akan menjadi KBMI 1, KBMI 3 menjadi KBMI 2, dan KBMI 4 menjadi KBMI 3.

“Jadi yang ada cuma (KBMI) 1, 2, 3, tidak ada (KBMI) 4. Karena terus terang, di negara sebesar kita ini sekarang, dalam segala hal terkait skala ekonomi dan lain sebagainya, tidak mungkin kalau tidak dilakukan itu. Jadi merger harus dilakukan,” kata Dian.

Langkah ini, lanjut Dian, diharapkan mampu memperkuat daya saing perbankan nasional di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan kapasitas pembiayaan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC hingga PT Bank BCA Syariah menanggapi rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1.

Direktur Utama BNC Eri Budiono menyampaikan BNC masih mempelajari dan berdiskusi dengan OJK untuk rencana konsolidasi ini, mengingat rencana tersebut masih dalam tahap awal.

“Tentunya kita akan berdiskusi dengan pemegang saham pengendali untuk melihat opsi-opsi yang ada untuk pemenuhan terhadap peraturan tersebut,” kata Eri kepada Bisnis, dikutip Kamis (13/11/2025).

Komentar senada juga disampaikan oleh PT Bank BCA Syariah. Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan perseroan masih akan mempelajari wacana tersebut sembari menunggu surat resmi dari OJK.

Dia juga menambahkan bahwa BCA Syariah sejauh ini belum berencana melakukan aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. “Kami belum menerima surat tersebut dan sejauh ini belum ada rencana korporasi terkait merger dan akuisisi,” ujar Pranata.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menuturkan bahwa Krom Bank secara berkesinambungan melakukan kajian terhadap peluang kolaborasi dan sinergi strategis, baik dengan sesama industri maupun dengan pihak lain dalam ekosistem keuangan dan digital.

Krom Bank juga telah menjalankan berbagai strategi seperti kolaborasi dan sinergi bisnis kolaborasi dengan mitra strategis di sektor teknologi finansial (fintech), e-commerce dan lembaga keuangan lain dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan memperkuat portofolio produk, khususnya pada segmen kredit digital dan loan channeling.

Anton mengatakan, Krom Bank terus berkoordinasi dengan pemegang saham untuk memastikan dukungan permodalan yang memadai, sekaligus mengupayakan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses, optimalisasi struktur biaya dan pemanfaatan sinergi antar-unit usaha.

“Dalam menjalankan strategi bisnisnya, Krom Bank terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan untuk setiap potensi konsolidasi atau kolaborasi yang akan dilakukan,” tutur Anton.

Sebagaimana diketahui, OJK berencana menghapus KMBI 1 dari sistem pengelompokan bank guna mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Adapun bank yang masuk dalam kategori KBMI 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Sejumlah bank yang masuk dalam kategori ini di antaranya BNC, BCA Syariah, dan Krom Bank. Hingga September 2025, modal inti BNC tercatat sebesar Rp3,94 triliun, BCA Syariah mencapai Rp3,24 triliun, dan Krom Bank sebesar Rp3,31 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank yang masuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 angkat bicara terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok ini dari sistem pengelompokan bank.

Compliance Division Head PT Bank Mega Syariah Yudi Dharma Nugraha menyampaikan perseroan pada prinsipnya akan mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan serta kebijakan yang diterapkan oleh regulator.

“Saat ini, Bank Mega Syariah memiliki fundamental yang sehat dan masih fokus memperkuat permodalan, tata kelola, dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” kata Yudi dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sementara itu Direktur PT Bank BCA Syariah Pranata mengaku masih akan mempelajari wacana tersebut. Apalagi, kata dia, BCA Syariah sejauh ini belum menerima surat imbauan dari OJK mengenai rencana penghapusan KBMI 1.

“Sejauh ini kami belum menerima surat tersebut dan secara group masih mempelajari hal tersebut sambil menunggu suratnya,” ujar Pranata kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Pranata juga menegaskan bahwa sejauh ini BCA Syariah belum memiliki rencana korporasi terkait merger dan akuisisi.

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyebut bahwa Krom Bank secara berkesinambungan melakukan kajian terhadap peluang kolaborasi dan sinergi strategis, baik dengan sesama industri maupun dengan pihak lain dalam ekosistem keuangan dan digital.

Dia menuturkan, Krom Bank telah menjalankan berbagai strategi seperti kolaborasi dan sinergi bisnis kolaborasi dengan mitra strategis di sektor teknologi finansial (fintech), e-commerce, dan lembaga keuangan lain dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan memperkuat portofolio produk, khususnya pada segmen kredit digital dan loan channeling.

“Krom Bank terus berkoordinasi dengan pemegang saham untuk memastikan dukungan permodalan yang memadai, sekaligus mengupayakan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses, optimalisasi struktur biaya dan pemanfaatan sinergi antar-unit usaha,” tutur Anton kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Adapun dalam menjalankan strategi bisnis, Anton memastikan perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan untuk setiap potensi konsolidasi atau kolaborasi yang akan dilakukan, dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menghapus KBMI 1 dari sistem pengelompokan bank. Langkah ini diambil untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memberikan paparan saat Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Dian dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Dian menyebut bahwa OJK telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI 1 untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari.

Dian juga mengatakan bahwa OJK telah menyampaikan imbauan secara formal kepada bank-bank KBMI 1 melalui surat yang dikirim pada akhir Oktober 2025.

Kendati begitu, kata Dian, OJK tidak memaksakan proses konsolidasi berlangsung cepat. Dalam hal ini, pihaknya memberikan waktu yang cukup agar seluruh proses berjalan hati-hati dan berkesinambungan demi menciptakan struktur perbankan yang lebih sehat.

Sebagai informasi, OJK melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengelompokkan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti.

Perinciannya, KBMI 1 bagi bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun dan KBMI 2 dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun.

Kemudian, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun. Sementara KBMI 4 dihuni oleh bank-bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Seiring adanya rencana tersebut, maka pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.