Jakarta (ANTARA) - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan profesi konsultan pajak saat ini membutuhkan payung hukum berupa undang-undang untuk menjalankan profesi agar terlindungi dari kriminalisasi.

"Kami terus suarakan perlindungan terhadap konsultan pajak, dan kami sudah ke Komisi 11 DPR RI sebagai aspirasi asosiasi," kata Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld saat menghadiri ujian terbuka promosi doktor anggota IKPI di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, IKPI berperan aktif dalam mendorong penerbitan undang-undang konsultan pajak karena selama ini, setiap kali ada masalah hukum, para konsultan mengikuti KUHP secara umum.

Untuk itu, IKPI mendorong anggotanya mengambil pendidikan formal dalam rangka memperkuat asosiasi agar dapat berkontribusi dalam penyusunan peraturan.

Sementara itu, Anggota IKPI Faryanti Tjandra yang resmi menyandang gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) menilai saat ini, konsultan pajak tidak memiliki payung hukum yang "lex specialis".

Sehingga, kata dia, selama ini, para konsultan pajak dalam menjalankan profesi mereka, hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang hanya mengatur mengenai administrasi dan tata cara menjadi konsultan pajak, namun tidak ada perlindungan profesi.

"Selama ini, kalau sampai ada kasus di konsultan pajak itu menggunakan KUHP secara umum, lex generalis, tapi secara lex specialis, kita belum ada," tutur Faryanti.

Untuk itu, dalam disertasi berjudul “Konstruksi Hukum Pidana bagi Perlindungan Konsultan Pajak dari Tindakan Kriminalisasi melalui Kebijakan Regulasi dalam Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak di Indonesia", Faryanti mengaku ingin menegaskan profesi tersebut membutuhkan payung hukum.

Faryanti yang juga menjabat Sekretaris IKPI cabang Jakarta Selatan itu pun menceritakan alasannya memilih tema disertasi tersebut karena kegelisahannya sebagai praktisi konsultan pajak yang melihat profesi tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang kuat.

"Saya mengambil tema ini karena profesi saya sendiri. Saya sangat mencintai profesi konsultan pajak dan merasa masih ada kekurangan, yaitu belum adanya payung hukum yang jelas," ujar Faryanti.

Dia juga memandang posisi konsultan pajak saat ini cukup rentan karena kerap terseret persoalan pidana ketika menjalankan jasa profesional bagi wajib pajak.

Padahal, sambung dia, konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu kepatuhan perpajakan dan mendukung penerimaan negara.

"Banyak kasus konsultan pajak terseret perkara pidana saat memberikan jasa profesional. Itu yang menjadi perhatian saya ketika mengambil konsentrasi hukum pidana," ungkap Faryanti.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan diperlukan terobosan besar untuk mencapai realisasi target pajak 2026 yang meningkat 22 persen dibandingkan realisasi 2025.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld di Jakarta, Kamis menegaskan tanpa terobosan kebijakan yang signifikan maka risiko shortfall penerimaan pajak sangat terbuka.

Menurut dia, secara teoritis pertumbuhan penerimaan pajak sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, pertumbuhan alami penerimaan pajak umumnya hanya berada pada kisaran satu digit.

“Ketika target dipatok tumbuh di atas 20 persen, maka terdapat kesenjangan struktural yang sulit dijembatani tanpa kebijakan yang luar biasa,” ujar dia dalam keterangannya.

Hingga saat ini, lanjutnya, belum terlihat adanya instrumen fiskal baru yang cukup kuat untuk mendorong lonjakan penerimaan tersebut, tidak ada perluasan basis pajak yang bersifat radikal, tidak ada kebijakan perpajakan baru yang menjadi game changer, sementara reformasi administrasi masih dalam fase transisi.

Vaudy juga menyinggung implementasi sistem Coretax yang masih memerlukan waktu untuk benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

"Reformasi administrasi berjalan, tetapi masih dalam tahap transisi. Dampaknya belum bisa langsung mendorong penerimaan secara signifikan," katanya.

Selain itu, ia menyatakan masih adanya persoalan compliance gap yang besar dalam sistem perpajakan Indonesia, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, tingkat pelaporan dan pembayaran pajak belum menunjukkan peningkatan yang sebanding.

"Ini menunjukkan masalah utama bukan pada jumlah wajib pajak, tetapi pada kualitas kepatuhan dan efektivitas pengawasan," katanya.

Terkait hal itu, dia menyatakan peran konsultan pajak menjadi sangat penting sebagai bagian dari solusi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Konsultan pajak, menurut dia berfungsi sebagai intermediaries yang menjembatani hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Melalui peran ini, konsultan dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

“Konsultan pajak bukan hanya pendamping, tetapi juga agen peningkatan kepatuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam banyak praktik internasional, konsultan pajak menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan, terutama dalam membantu wajib pajak memahami kewajiban yang semakin kompleks.

Selain itu, konsultan pajak juga berperan sebagai edukator yang memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak, sekaligus membantu mereka memenuhi hak dan kewajibannya secara benar.

Vaudy menegaskan peningkatan penerimaan pajak ke depan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal semata, tetapi harus didukung oleh pendekatan berbasis ekosistem.

Pendekatan ini mencakup integrasi data, sinergi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi yang optimal dalam sistem perpajakan.

“Ke depan, yang dibutuhkan adalah ekosistem perpajakan yang terintegrasi. Semua pihak harus terlibat, termasuk konsultan pajak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan arsitektur ekosistem perpajakan menjadi agenda strategis yang harus segera didorong pemerintah.

Tanpa langkah tersebut, tambahnya, target penerimaan pajak yang tinggi berpotensi tidak tercapai dan justru memperbesar tekanan terhadap APBN.

"Kalau tidak ada terobosan besar, target tinggi ini akan sulit dicapai. Risiko shortfall itu nyata," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas Konsultan Pajak yang tergabung dalam Kopijatigota Pro Bono Tax Advisory mendampingi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax Dirjen Pajak Kemenkeu.

Antusiasme wajib pajak terlihat tinggi dalam kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono (Posbapao) yang digelar komunitas konsultan pajak Kopijatigota di kawasan Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Layanan ini memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Konsultan Pajak Kopijatigota Rahmad Adam mengatakan minat masyarakat untuk berkonsultasi cukup tinggi. Bahkan sebelum layanan dimulai, sejumlah wajib pajak sudah datang dan menunggu untuk mendapatkan bantuan pelaporan pajak.

“Kami baru datang saja sudah ada yang menunggu. Artinya kebutuhan pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax memang cukup besar,” ujar Adam, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Tercatat 52 wajib pajak datang langsung untuk berkonsultasi terkait pelaporan pajak mereka.

Sebagian besar peserta yang datang merupakan pegawai ASN dan karyawan swasta yang bekerja di lingkungan Gedung Smesco. Selain itu, terdapat pula beberapa wajib pajak orang pribadi dari kalangan pelaku UMKM yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi.

Dalam proses pendampingan, tim Kopijatigota menemukan sejumlah kendala yang masih banyak dialami wajib pajak terkait penggunaan sistem Coretax. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah belum melakukan aktivasi akun Coretax, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pelaporan pajak secara digital.

Selain itu, terdapat pula wajib pajak yang sudah mencoba melakukan aktivasi namun mengalami kendala teknis, sehingga membutuhkan bantuan langsung dari konsultan pajak anggota kopijatigota agar proses aktivasi dapat berjalan dengan benar.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax. Banyak peserta yang mengaku masih bingung mengenai alur pengisian maupun dokumen yang perlu disiapkan.

Adam juga menyoroti kasus yang cukup sering terjadi, yaitu wajib pajak perempuan yang sudah menikah namun memiliki bukti potong pajak sendiri, tetapi belum memahami bagaimana cara melaporkannya dalam SPT melalui sistem Coretax.

“Kami membantu menjelaskan cara melaporkan bukti potong tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono ini, Kopijatigota berharap masyarakat semakin memahami penggunaan sistem Coretax dan dapat melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan 31 Maret.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026) bersama Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran Pengurus Pusat.

Dalam audiensi itu, IKPI menekankan urgensi kehadiran payung hukum setingkat undang-undang untuk memperjelas posisi, tanggung jawab, dan standar profesi konsultan pajak di Indonesia. Wapres Gibran menilai penguatan regulasi profesi akan berdampak positif terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan nasional.

“Profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Penguatan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme,” demikian pandangan Wapres Gibran dalam forum tersebut.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyambut baik dukungan Wakil Presiden terhadap wacana UU Konsultan Pajak. Ia menegaskan bahwa lahirnya UU Konsultan Pajak bukan semata untuk kepentingan organisasi, melainkan demi kepentingan sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

“Sudah saatnya profesi konsultan pajak memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini penting untuk memastikan standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi berjalan lebih terstruktur,” ujar Vaudy.

Menurutnya, regulasi yang jelas akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan standar yang tegas dan pengawasan yang akuntabel, kualitas pendampingan kepada wajib pajak akan semakin baik.

Vaudy juga menekankan bahwa konsultan pajak memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga penerimaan negara.

“Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan membantu optimalisasi penerimaan pajak. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peran itu akan semakin efektif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, IKPI turut memaparkan pentingnya penguatan literasi perpajakan serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi profesi. Vaudy menyampaikan bahwa IKPI siap terlibat aktif dalam berbagai program edukasi dan pendampingan wajib pajak.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan profesi konsultan pajak. Dengan dukungan Wapres dan komitmen IKPI, wacana pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan dapat segera masuk dalam agenda pembahasan lebih lanjut, sebagai bagian dari penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, dan berintegritas.

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026). Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran Pengurus Pusat.

Dalam audiensi itu, IKPI menekankan urgensi kehadiran payung hukum setingkat undang-undang untuk memperjelas posisi, tanggung jawab, dan standar profesi konsultan pajak di Indonesia.

Wapres Gibran menilai penguatan regulasi profesi akan berdampak positif terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan nasional. “Profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Penguatan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme,” ujarnya.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyambut baik dukungan wapres terhadap wacana tersebut. Lahirnya UU Konsultan Pajak bukan semata untuk kepentingan organisasi, melainkan demi kepentingan sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

“Sudah saatnya profesi konsultan pajak memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini penting untuk memastikan standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi berjalan lebih terstruktur,” katanya.

Menurut dia, regulasi yang jelas akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan standar yang tegas dan pengawasan akuntabel, kualitas pendampingan kepada wajib pajak akan semakin baik.

Vaudy juga menekankan konsultan pajak memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga penerimaan negara.

Dalam pertemuan tersebut, IKPI turut memaparkan pentingnya penguatan literasi perpajakan serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi profesi.

IKPI siap terlibat aktif dalam berbagai program edukasi dan pendampingan wajib pajak. Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan profesi konsultan pajak.

Dengan dukungan wapres dan komitmen IKPI, wacana pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan segera masuk agenda pembahasan lebih lanjut sebagai bagian dari penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, serta berintegritas.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi terkait kasus dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK membagi tiga klaster yakni wajib pajak, konsultan, dan petugas pajak. Mereka berasal dari petugas KPP Jakarta Utara, konsultan pajak dari PT Niogayo Bisnis (PT NB), dan PT Wanatiara Persada (PT WP) Masing-masing klaster di dalami dengan materi yang berbeda.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan untuk klaster PT WP atau pihak wajib pajak, penyidik mendalami proses pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara dalam menentukan tarif nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT WP.

Lalu, klaster dari KPP Madya Jakarta Utara, KPK mendalami alur proses pemeriksaan sehingga nominal kekurangan wajib pajak dapat ditekan.

"Ini didalami terkait dengan alur proses dari pemeriksaan termasuk penentuan tarif angka dari PBB untuk PT WP tersebut, sehingga nanti kita bisa melihat peran-peran dari para pihak ini seperti apa dalam konstruksi dugaan tindak penyuapan untuk pengaturan nilai pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara kepada PT WP," kata Budi, Selasa (27/1/2026).

Kemudian klaster konsultan diperiksa mengenai perannya dalam proses negosiasi. Sebab, klaster konsultan menjadi pihak perantara pemberian uang, di mana PT WP melakukan kerja sama fiktif agar fee Rp4 miliar dapat disalurkan ke pihak KPP Madya Jakarta Utara, sebagai imbalan telah menurunkan kekurangan wajib pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Budi menyampaikan bahwa penelusuran aliran uang akan membantu tim lembaga antirasuah mendeteksi pihak-pihak yang terlibat.

"Termasuk nanti jika ada dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya, tentu KPK akan melacak, menelusuri pihak-pihak siapa saja yang diduga mendapatkan aliran dari perkara ini," jelas Budi.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan.

Vaudy mengatakan keberadaan UU Konsultan Pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai penyedia jasa profesional.

“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta.

Menurutnya, RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI, dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.

Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.

Dengan adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.

IKPI sendiri telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut, sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.

Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya

JAKARTA - Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan. Keberadaan UU Konsultan Pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai penyedia jasa profesional.

“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta, 24-25 Januari 2026.

RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.

Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.

Adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.

IKPI telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.

Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengebut pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) strategis sebagai solusi sistemik mencegah berulangnya kasus korupsi dan suap di sektor perpajakan.

Terbaru, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada (WP), perusahaan smelter nikel di Maluku Utara.

Tersangka yang terlibat kongkalikong yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan oknum konsultan pajak dan pegawai pajak itu menambahkan daftar panjang kasus korupsi perpajakan di Indonesia.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld pun menekankan berulangnya kasus seperti itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap individu saja tidak cukup. Menurutnya, diperlukan penguatan regulasi untuk menutup celah transaksional.

"Pencegahan praktik penyimpangan memerlukan pendekatan sistemik. Kami mendorong penguatan regulasi melalui beberapa peraturan perundangan yang bersifat strategis," ujarnya, Senin (12/1/2026).

Pertama, IKPI mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah.

Vaudy menyoroti barang bukti uang tunai sekitar Rp4 miliar dalam kasus OTT PT Wanatiara Persada sebagai bukti nyata masih leluasanya penggunaan uang tunai dalam jumlah besar untuk aktivitas ilegal.

"RUU ini perlu disahkan untuk membatasi penggunaan uang tunai jumbo agar dana terlacak dalam sistem keuangan formal. Ini penting untuk menutup ruang praktik korupsi, pencucian uang, serta transaksi gelap yang sulit diawasi," katanya.

Kedua, IKPI mendukung RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi. Penyederhanaan nominal rupiah dinilai akan memodernisasi sistem pembayaran dan memaksa uang tunai di masyarakat masuk ke dalam sistem perbankan nasional.

Menurut Vaudy, redenominasi akan meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi peredaran uang, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai yang tercatat sistem.

Ketiga, dan yang paling mendesak menurut IKPI, adalah penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Vaudy menyayangkan hingga usia IKPI yang ke-60 tahun, profesi konsultan pajak belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang, berbeda dengan profesi advokat, dokter, dan notaris.

Padahal, sambungnya, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) telah mengakui konsultan pajak sebagai profesi penunjang sektor keuangan. Vaudy menekankan bahwa UU Konsultan Pajak bukan semata-mata untuk melindungi profesi, melainkan instrumen perlindungan bagi wajib pajak (WP) dari praktik nakal, baik yang dilakukan oleh konsultan maupun pihak lain.

"Jangan hanya melihat UU Konsultan Pajak itu melindungi profesi, tidak. Yang diutamakan adalah melindungi wajib pajak. Mengapa? Karena lebih dari 80% sumber penerimaan negara berasal dari setoran wajib pajak," katanya.

Lebih lanjut, Vaudy mengaitkan urgensi UU Konsultan Pajak dengan peningkatan rasio pajak (tax ratio). Dia mencatat negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman yang memiliki undang-undang khusus konsultan pajak, rata-rata memiliki tax ratio di atas 15% hingga 20%.

Dia menilai posisi konsultan pajak sebagai intermediaris antara fiskus (otoritas pajak) dan wajib pajak sangat strategis dalam mengamankan penerimaan negara. Dengan jumlah konsultan pajak berizin yang mencapai 7.899 orang, pengaturan standar kompetensi, kode etik, dan sanksi yang tegas melalui undang-undang menjadi mutlak.

"Negara harus hadir di situ. Jangan hanya tingkat Peraturan Menteri Keuangan [PMK], harus lebih tinggi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor," ucap Vaudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan permohonan maaf atas adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara (KPP Jakut). DJP berjanji melakukan pembenahan atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan pegawainya.

“DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus melakukan pembenahan secara nyata dan tegas, sekaligus memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangannya, dikutip Senin (12/1/2026) lalu.

Ia mengatakan, atas insiden tersebut, DJP mengajak seluruh pegawai DJP di mana pun berada untuk menjadikan peristiwa itu sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta menjaga marwah institusi. Tak hanya bagi pegawai pajak, masyarakat juga diimbau tidak melakukan kongkalikong dengan pegawai pajak.

“DJP juga mengimbau wajib pajak (WP) untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun dan melapor melalui kanal resmi bila menemukan indikasi pelanggaran,” terangnya.

Rosmauli menyampaikan pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada toleransi dalam praktik korupsi.

“DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Rosmauli menekankan DJP bersikap kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK, serta akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun menindaklanjuti pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023. DJP akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat dan jika terbukti bersalah akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, Rosmauli memastikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal, serta memastikan penanganan perkara tersebut tidak mengganggu hak dan layanan WP.

DJP juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal pada unit terkait, termasuk penguatan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Adapun terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai konsultan pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK/01/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014.

“DJP akan menyampaikan perkembangan secara terukur dan menghormati proses hukum yang berjalan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sudah sekian tahun reformasi pajak digulirkan, akan tetapi pejabat atau petugas pajak yang berurusan dengan lembaga penegak hukum terus saja terjadi. Padahal, salah satu pilar reformasi pajak adalah perbaikan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak alias DJP.

Perbaikan governance ini diharapkan bisa mendorong proses bisnis di otoritas pajak bisa berlangsung secara transparan, akuntabel dan yang paling penting bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun demikian peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat dan fiskus di Jakarta Utara mengindikasikan masih adanya celah dalam reformasi perpajakan. Perbaikan proses bisnis yang selama ini digembar-gemborkan belum mampu menekan praktik koruptif di lingkaran petugas pajak.

Sekadar catatan, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap WP badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Konstruksi Perkara

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uang tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus Terus Berulang

Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan 'penindakan' terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin, sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

"Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan," ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak.

Handang ditangkap KPK seusai menerima 'angpao' dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

"Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan," ungkapnya.

Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

Sementara sebelum terungkapnya kasus di Jakarta Utara, petugas Kejaksaan Agung juga sedang menelisik dugaan pidana dalam perkara pajak di Group Djarum. Nama eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi bahkan terseret dalam lingkaran kasus tersebut.

DJP Janji Kooperatif

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta maaf dan berjanji untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh usai tiga orang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah penegakan hukum KPK.

"DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," terang Rosmauli melalui siaran pers, Minggu (11/1/2026).

Untuk itu, DJP Kemenkeu disebut akan kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK. Otoritas pajak juga berjanji memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penyidikan.

Adapun secara administrasi kepegawaian, DJP sesuai pasal 53 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.20/2023 memberhentikan sementara tiga orang pejabat dan pegawai yang kini mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK itu.

Salah satu unit Kemenkeu itu pun bakal berkoordinasi dengan lembaga antirasuah guna mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yang terlibat. Apabila terbukti bersalah, maka mereka akan dijatuhi sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal pada unit terkait, termasuk penguatan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang," lanjut Rosmauli.

Di sisi lain, DJP turut mendukung pula penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif kepada pihak eksternal yakni konsultan pajak berupa pencabutan izin praktik oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Pencabutan izin itu dilakukan dengan berkoordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g PMK No.175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK No.111/PMK.03/2014.

Bagi para petugas pajak, kantor pusat DJP mengimbau agar memperkuat integritas, profesionalisme, akuntabilitas serta marwah institusi. Sementara itu, kepada publik, DJP memastikan proses hukum di KPK tidak mengganggu layanan terhadap wajib pajak.

"DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus melakukan pembenahan secara nyata dan tegas, sekaligus memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," tutur Rosmauli.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mencabut izin praktik konsultan pajak. Pencabutan itu terkait keterlibatan konsultan pajak dalam kasus dugaan korupsi di Kantor PelayananPajak(KPP) Madya Jakarta Utara.

Saat ini KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. “Terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai Konsultan Pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, Minggu (11/1/2026).

Rosmauli menuturkan, tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang ditetapkan tersangka juga telah mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara. “Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ujarnya.

Rosmauli mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat.

“DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” jelas dia.

Sebelumnya, tiga pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara terjerat kasus dugaan korupsi terkait diskon nilai pajak terhadap PT. Wanatiara Persada (WP). Mereka juga melakukan modus yang sama kepada perusahaan atau wajib pajak lainnya.

Lihat video: Tampang 5 Tersangka Kasus Korupsi Pajak yang Seret Kepala KPP Madya Jakut

Kelimanya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Staf PT. Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, hal ini terdeteksi dari barang bukti yang berhasil diamankan KPK dalam perkara korupsi diskon pajak terhadap PT. Wanatiara Persada. KPK menemukan barang bukti hasil korupsi yang nilainya berbeda dari pemberian awal.

"Tadi kan pemberiannya (dalam kasus PT. Wanatiara Persada) Rp4 miliar, tapi yang kita amankan (Barbuk) Rp6,3 miliar lebih. Itu yang diakui oleh para terduga pelaku memang itu diperoleh dari hal yang sama, hal yang sama dari waktu yang lalu," ujar Asep, Minggu (11/1/2026).

Namun Asep tidak merinci perusahaan mana yang telah mendapatkan diskon pajak tidak sesuai ketentuan peraturan yang ada.

“Jadi tidak hanya dari PT. WP saja, dari beberapa wajib pajak lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana lain dan kami kemudian mengamankannya," ucapnya.