JAKARTA - Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mengecam keras tindakan militer Israel yang menghadang, melakukan pembajakan bersenjata, penangkapan, dan penahanan paksa armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan internasional Laut Mediterania. Diketahui, 9 WNI ikut dalan misi kemanusiaan tersebut.

Ketua Badan Pengurus PFI M Rizal Algamar mengatakan, filantropi adalah cinta kasih kepada sesama manusia yang melampaui batas bangsa, agama, dan negara. Karenanya, tindakan tersebut bukan sekadar isu politik, tetapi merupakan serangan terhadap kepercayaan jutaan donatur Indonesia yang telah mempercayakan amanah kepada para pegiat filantropi.

"Menyerang misi kemanusiaan yang membawa bantuan untuk warga sipil yang menderita adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan paling mendasar," ujar Rizal, Kamis (21/5/2026).

GSF 2.0 merupakan manifestasi nyata dengan kekuatan 50 kapal yang membawa 337 aktivis dari berbagai negara, termasuk pegiat filantropi dan jurnalis asal Indonesia. Armada bantuan kemanusiaan itu juga membawa logistik, obat-obatan, dan bahan pangan untuk warga Gaza, Palestina.

PFI menegaskan tindakan Israel melanggar berbagai instrumen hukum internasional, yakni Konvensi Jenewa IV dan protokol tambahan I; UNCLOS 1982; Resolusi DK PBB 2417 serta Duham. Selain itu, tindakan tersebut juga mencederai fondasi etika filantropi global sebagaimana dirumuskan dalam Principles for Good Philanthropy OECD dan WINGS.

"Sphere Standards yang menjamin hak setiap manusia atas bantuan kemanusiaan; serta Code of Conduct for Disaster Relief ICRC (1994) yang melarang misi kemanusiaan dijadikan sandera kepentingan militer atau politik apa pun,” kata Rizal.

Atas insiden ini, PFI mendesak Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Yordania, Mesir, serta Turki, untuk segera mengambil langkah diplomatik darurat yang tegas dan terukur. "Melindungi warga negara yang menjalankan misi kemanusiaan adalah kewajiban konstitusional, bukan pilihan," ujarnya.

PFI juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB, OCHA, Dewan Keamanan, dan Dewan HAM PBB untuk segera bertindak demi menghentikan intimidasi terhadap misi kemanusiaan ini. Di sisi lain, PFI akan terus mendampingi keluarga 9 WNI yang ditahan dalam misi kemanusiaan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam aksi pencegatan sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Diduga aksi tersebut dilakukan militer Israel.

"Kementerian Luar Negeri mengecam keras," kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, Senin (18/5/2026).

Sejauh ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI Rumah Zakat.

Terhadap kapal yang membawa jurnalis asal Indonesia, Bambang Noroyono alias Abeng masih terus dihubungi untuk mengetahui kondisi terkini kapal dan penumpangnya.

Menurut dia, situasi di lapangan masih sangat dinamis dan kemungkinan perkembangan tetap perlu diantisipasi. "Kemlu mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," ujar Yvonne.

GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam tindakan pasukan Israel yang mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Beredar gambar spanduk disertai narasi Batalyon 9208 Brigade Negev bersiap untuk Hari Peringatan dan Hari Kemerdekaan di Rumah Sakit Indonesia, Jabalia.

"Indonesia mengecam keras dan memprotes pemasangan spanduk bertuliskan Rising Lion oleh pasukan Israel di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza," tulis Kemlu RI melalui akun X dilihat Kamis (23/4/2026).

Kemlu menilai tindakan pemasangan spanduk Rising Lion di atas reruntuhan RS Indonesia merupakan aksi provokatif dan tidak dibenarkan.

"Penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit yang telah dihancurkan, terlebih dengan mengaitkannya pada operasi militer tertentu merupakan tindakan yang sangat provokatif dan tidak dapat dibenarkan," katanya.

Kemlu menegaskan RS tersebut merupakan fasilitas sipil untuk pelayanan kesehatan di Gaza, bukan untuk propaganda militer. Sehingga, tindakan pasukan Israel merupakan penghinaan terhadap kemanusiaan.

"Rumah Sakit Indonesia adalah fasilitas sipil yang didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan yang dibangun dari solidaritas rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina," ungkapnya.

Kemlu mengingatkan agar RS dan seluruh fasilitas medis dihormati dan mendesak Israel menghentikan segala tindakan pelanggaran terhadap infrastruktur sipil.

"Indonesia menegaskan bahwa rumah sakit dan seluruh fasilitas medis harus dihormati dan dilindungi sesuai hukum humaniter internasional. Indonesia mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang melanggar perlindungan terhadap infrastruktur sipil serta memastikan akuntabilitas atas serangan terhadap fasilitas medis di Gaza," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ide pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina bukan untuk melucuti senjata Hamas. Meski saat ini rencana pengiriman pasukan perdamaian tengah ditangguhkan (on hold) karena situasi antara Iran dan Israel-AS, Prabowo menjelaskan sejumlah hal mendasar terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut.

Hal pertama adalah perjuangan Indonesia sejak dulu, yakni membela kemerdekaan Palestina. “Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).

Penegasan itu dikemukakan dalam acara Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara berformat diskusi terbuka tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan jurnalis senior dan tayang Kamis 19 Maret 2026.

Persetujuan terpenting terkait pengiriman pasukan perdamaian Indonesia, lanjut Prabowo, adalah dari para tokoh Palestina. Dan kedua, persetujuan dari semua negara mayoritas muslim di BoP, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Prabowo juga menegaskan, syarat utama lain dari pengiriman pasukan perdamaian ini adalah persetujuan dari Hamas. “Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.

Penegasan tersebut sebagai sebuah pilihan yang memang diberikan untuk setiap anggota BoP. Prabowo menjelaskan, BoP memberikan kesempatan kepada setiap negara sesuai dengan batasan nasional (national caveats). Artinya, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati.

Mengenai national caveats ini, Prabowo mencontohkan, setiap negara berhak ikut maupun tidak ikut terhadap agenda BoP. Dalam kaitan ini, Indonesia memilih untuk berkontribusi pada pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Dan dalam pilihan ini, Prabowo menegaskan Indonesia tak akan berkonfrontasi dengan Hamas. “National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.

Indonesia juga menegaskan tidak mau terlibat dalam pengambilan atau pelucutan senjata Hamas. “Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tegas Presiden.

Namun, karena terjadi perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, maka rencana pengiriman pasukan perdamaian itu ditangguhkan (on hold). Penangguhan tersebut juga dilakukan setelah melakukan sejumlah konsultasi dengan banyak pihak.

“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” katanya.

Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, untuk misi perdamaian dan stabilisasi kemanusiaan. Pasukan ini dipersiapkan untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan sudah dilakukan oleh TNI AD, pengiriman masih menunggu mandat resmi PBB dan situasi yang kondusif.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dibawah naungan Board of Piece (BoP) Presiden AS, Donald Trump ke Gaza, Palestina. Di mana saat ini pengiriman pasukan itu ditunda.

"Kalau kirim pasukan perdamaian selalu ada payungnya, aturannya. Selama ini kita berada di bawah suatu ketetapan PBB. Nah, apakah ini juga bisa seperti itu?" ujar Jusuf Kalla atau JK kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, pengiriman pasukan ke area konflik tersebut memiliki konsekuensi hukum dan keamanan pasukan. Terlebih pengiriman itu di bawah BoP. Berbeda jika pengiriman pasukan itu dilakukan di bawah bendera PBB.

"Karena punya konsekuensi hukum dan keamanan pasukan sendiri. Jadi, apakah ini di bawah Board of Peace atau bagaimana. Tapi menurut saya secara pribadi, itu lebih baik kalau berada di bawah ketetapan PBB," tuturnya.

Dia menerangkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Sebabnya, dari sisi biaya pun pengiriman pasukan yang besar itu ditanggung oleh PBB.

"Karena memang sejak kita laksanakan 50 tahun lalu itu, selalu di bawah PBB. Indonesia termasuk negara yang paling sering mengirim pasukan, tapi di bawah atas nama PBB. Karena itu baret biru kan, atau topi biru. Bukan seperti ini, ini tidak jelas urusannya. Dan juga biayanya itu besar. Kalau dulu dibiayai oleh PBB," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah pemerintah Indonesia yang menunda pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian merupakan langkah diplomatis realistis. Penundaan pengiriman pasukan itu bukan bentuk pengurangan komitmen Indonesia dalan mendukung perdamaian dunia.

Menurut dia, Indonesia sejak awal konsisten mendukung misi perdamaian dunia. Namun, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, dinamika keamanan di lapangan, serta kesiapan logistik dan diplomasi.

"Penundaan ini bukan berarti melemahkan komitmen, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional," ujar Dave, Rabu (18/3/2026).

Dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, Indonesia tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Dave meyakini pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional agar kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan keamanan dan stabilitas di Gaza.

"Dengan demikian, keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen. Komisi I DPR RI bersama pemerintah tetap berdiri tegak dalam mendukung misi perdamaian dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Penundaan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Semua di-hold. Di-hold," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo mengaku belum tahu hingga kapan penundaan pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian itu. "Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucapnya.

Saat disinggung penundaan pengiriman pasukan perdamaian itu akibat konflik di Timur Tengah, Prasetyo mengamini.

GAZA - Juru bicara Hamas , Hazem Qassem, mengatakan kepada AFP pada hari Jumat bahwa kelompok Palestina tersebut terbuka terhadap pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza, tetapi menolak campur tangan apa pun dalam “urusan internal” wilayah tersebut.

Pada pertemuan perdana “Dewan Perdamaian” Presiden AS Donald Trump di Washington pada hari Kamis, diumumkan bahwa sejumlah negara akan mengirimkan pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk untuk Gaza.

Maroko mengumumkan kesediaannya untuk mengirim polisi serta tentara ke Pasukan Keamanan Dalam Negeri (ISF), sementara komandan pasukan Amerika, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, mengatakan bahwa Albania, Indonesia, Kazakhstan, dan Kosovo juga berkomitmen untuk mengirim pasukan.

“Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas,” kata juru bicara Hamas, Qassem, kepada AFP.

“Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza.”

ISF bertujuan untuk memiliki 20.000 tentara, serta pasukan polisi baru. Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk mengirim hingga 8.000 tentara.

Nickolay Mladenov, yang ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza oleh Amerika Serikat, mengumumkan pada pertemuan Dewan Perdamaian dimulainya perekrutan untuk pasukan polisi pasca-Hamas di Gaza.

“Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya,” tambah Qassem.

Dewan Perdamaian dibentuk setelah pemerintahan Trump, dengan mediator lama Qatar dan Mesir, menegosiasikan gencatan senjata pada bulan Oktober untuk menghentikan perang dahsyat selama dua tahun antara Israel dan Hamas di Gaza.

Sementara, itu, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat pertama Ramadan tahun ini di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, tanpa insiden berarti yang dilaporkan oleh polisi Israel.

Banyak orang memasuki Kota Tua Yerusalem melalui Gerbang Damaskus untuk mencapai masjid, situs tersuci ketiga dalam Islam, dengan ratusan orang menuju ke arah yang sama di bawah pengawasan ketat polisi Israel.

Ribuan orang berdiri berdesakan di kompleks masjid saat lantunan doa bergema melalui pengeras suara, bersujud di atas sajadah di bawah langit cerah dengan punggung menghadap kubah emas ikonik masjid.

Meskipun sebagian besar jamaah tinggal di Yerusalem timur atau Israel, beberapa orang melewati pos pemeriksaan Israel untuk mencapai masjid dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Qalandia, titik jalur utama antara Yerusalem dan Ramallah.

Waqf Islam, badan yang dikelola Yordania yang mengelola situs tersebut, melaporkan bahwa 80.000 jamaah datang ke kompleks tersebut untuk salat.

Israel mengerahkan ribuan petugas polisi tambahan di Yerusalem untuk mengawasi kota suci tersebut selama bulan Ramadan, dan memberlakukan pembatasan perjalanan yang sama seperti tahun lalu untuk warga Palestina di Tepi Barat – yang telah diduduki Israel sejak 1967.

Israel mengumumkan bahwa mereka hanya akan mengeluarkan 10.000 izin untuk warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki yang ingin menghadiri salat Jumat mingguan di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan, hanya tersedia untuk wanita di atas 50 tahun, pria di atas 55 tahun, dan anak-anak di bawah 12 tahun.

Um Awad, seorang wanita Palestina di Tepi Barat yang mengajukan izin tetapi ditolak, tidak diizinkan melewati pos pemeriksaan menuju Yerusalem.

“Mereka hanya mengizinkan sejumlah kecil orang untuk mendapatkan izin. Kami mencoba dan mengajukan permohonan, beberapa mendapatkan izin, sementara yang lain ditolak. Salah bagi mereka untuk mencegah kami salat,” katanya kepada AFP.

“Sekalipun mereka mencegah kami pergi hari ini, saya akan datang Jumat depan dan Jumat setelahnya, insya Allah, karena tidak ada seorang pun kecuali Allah yang dapat mencegah kami pergi ke Al-Aqsa,” kata Jihad Bisharat, seorang pria Palestina yang ditolak masuk ke Yerusalem di pos pemeriksaan Qalandia.

Juru bicara kepolisian Yerusalem mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “salat berakhir tanpa insiden.”

WASHINGTON DC - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza tidak mencakup operasi militer maupun agenda demiliterisasi. Penugasan Indonesia sebagai Deputy Commander ISF tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut dia, mandat ISF semata-mata untuk menjaga perdamaian. “Karena ini bukan kaitannya dengan pengakuan atau ada tidaknya hubungan diplomatik. Ini adalah pasukan yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian terdiri dari berbagai unsur yang tugas intinya menjaga situasi,” ujar Sugiono di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Dalam petunjuk pelaksanaan dari mandat ISF, setiap negara yang berpartisipasi memiliki ruang untuk menyampaikan batasan atau national caveat. Indonesia telah menegaskan batasan tersebut secara jelas.

“National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, kalau kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi,” ungkapnya.

Sugiono menambahkan pasukan perdamaian di Gaza bertugas menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak.

“Yang kita lakukan menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana. Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam Board of Peace. Gagasan itu sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan Gaza, Palestina.

"Indonesia, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini," ungkap Prabowo dalam pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026).

Diketahui, pertemuan tersebut menjadi momentum resmi peluncuran mekanisme internasional Board of Peace sebagai platform kolaborasi global untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik dan pemulihan pascakonflik terutama di Gaza, Palestina.

Pertemuan perdana ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui potensi kontribusi finansial maupun operasional.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia mempelajari rencana tersebut, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesepahaman sekaligus komitmen kuat untuk berkontribusi aktif dalam implementasinya.

“Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Kami memahami bahwa akan ada banyak hambatan dan berbagai kesulitan, namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap agenda rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza yang berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Sikap tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Indonesia dalam mendorong terwujudnya visi Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Da?am pengantarnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di jalur Gaza, kawasan Timur Tengah, serta dunia secara luas. Presiden Trump menilai pembentukan Board of Peace sebagai langkah strategis karena melibatkan para pemimpin negara dan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kawasan yang memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian.

“Namun kita bekerja bersama untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Gaza, kawasan Timur Tengah, dan seluruh dunia. Saya meyakini bahwa Board of Peace, karena sebagian besar beranggotakan para pemimpin serta tokoh-tokoh yang sangat dihormati, terutama para pemimpin negara-negara Timur Tengah, juga negara-negara dari berbagai belahan dunia,” ujar Presiden Trump.

Pertemuan perdana Board of Peace ini menjadi tonggak awal koordinasi global yang lebih terstruktur dalam merespons konflik internasional. Keterlibatan aktif Indonesia memperlihatkan transformasi peran nasional dari kekuatan regional menjadi kontributor utama stabilitas global.

Melalui kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini, Indonesia kembali menegaskan jati dirinya sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, menjembatani dialog, dan menghadirkan solusi nyata bagi kemanusiaan.

JAKARTA - Pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat, diputuskan bahwa Indonesia akan menjadi Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) atau pasukan stabilisasi Gaza. ISF dibentuk dengan tujuan menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina. Indonesia bergabung dalam ISF bersama Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania.

Hal ini disampaikan langsung oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers.

"Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng," kata Jasper.

Ia menambahkan, ISF akan fokus untuk menstabilkan keadaan di Gaza sehingga memungkinkan pemerintahan sipil berjalan. ISF diberi mandat untuk mengawasi gencatan senjata dan stabilitas keamanan, bukan konfrontasi.

Indonesia bakal mengirimkan 8.000 personel TNI sebagai bagian dari ISF di Gaza. Pasukan TNI yang berpartisipasi dalam ISF akan ditugaskan untuk misi non-tempur, kemanusiaan, medis, dan rekonstruksi.

Dalam rapat perdana BoP ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza Palestina.

"Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil," tegas Prabowo.

Ia juga menegaskan, niat inti Indonesia bergabung dengan Board of Peace yaitu untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini menjadi komitmen awal Indonesia yang terus digaungkan kepada negara-negara di dunia.

"Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis," tegas Prabowo.

GAZA - Saat senja menyelimuti Gaza pada hari Selasa, barisan jamaah berdiri untuk salat bukan di dalam masjid, tetapi di atas reruntuhannya.

Untuk pertama kalinya sejak perang Israel selama dua tahun di wilayah tersebut berakhir, warga Palestina menandai awal bulan suci Ramadhan di bawah gencatan senjata yang rapuh, melaksanakan salat Tarawih di halaman-halaman yang dipenuhi puing-puing dan di tempat-tempat salat darurat yang terbuat dari lembaran nilon dan papan kayu.

5 Fakta Salat Tarawih di Gaza, dari Masjid yang Hancur hingga hingga Drone Israel yang Terus Beterbangan

1. Ribuan Masjid Hancur

Banyak masjid di seluruh wilayah tersebut sudah tidak ada lagi.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, lebih dari 1.015 masjid hancur atau rusak selama perang. Setidaknya 835 masjid rata dengan tanah, sementara puluhan lainnya masih berdiri sebagian sebagai reruntuhan dari apa yang dulunya merupakan pusat berkumpul bagi lingkungan mereka.

Sebagai pengganti kubah dan menara, kini tergantung terpal plastik. Sebagai pengganti lantai marmer, para jamaah berlutut di atas beton dan pasir yang tidak rata.

2. Drone Berputar-putar saat Jemaah Sedang Salat

Drone pengintai Israel terus berputar-putar di atas beberapa bagian wilayah tersebut saat salat dimulai, lapor seorang koresponden Anadolu, yang menggarisbawahi ketenangan rapuh yang terjadi setelah berbulan-bulan pemboman.

Kembali ke Masjid Al-Omari yang Bersejarah di Gaza

Di Kota Tua Gaza, warga kembali ke Masjid Al-Omari yang bersejarah, salah satu masjid terbesar dan tertua di Palestina. Pertama kali didirikan lebih dari 14 abad yang lalu, masjid tersebut mengalami kehancuran hampir total dalam pemboman yang didokumentasikan pada Desember 2023.

Sebagian struktur sejak itu ditutupi dengan material sementara untuk memungkinkan akses terbatas bagi para jamaah.

Meskipun kerusakannya luas, ratusan orang berkumpul di sana untuk salat Maghrib.

“Bahkan setelah semua yang terjadi, orang-orang lebih memilih untuk salat di sini,” kata Muawiya Kashko, seorang jamaah dari lingkungan Zeitoun. “Selama perang, kami mati setiap hari. Tapi ini tetap masjid kami.”

Jamaah lain, Abu Abdullah Khalaf, mengatakan kembali ke tempat itu memiliki makna simbolis yang mendalam. “Kami berdiri di sini meskipun ada kehancuran,” katanya. “Kami menginginkan bantuan. Kami menginginkan stabilitas.”

3. Salat di Bawah Tenda

Di seluruh Gaza, pemandangan serupa terjadi. Tenda-tenda doa yang didirikan di atas reruntuhan dengan cepat terisi. Beberapa diterangi sebentar oleh generator kecil yang beroperasi selama beberapa jam terbatas. Yang lain mengandalkan cahaya redup yang menembus kain yang robek.

Sheikh Rami Al-Jarousha, imam Masjid Al-Amin Mohammed yang rusak parah di Gaza barat, mengatakan Ramadan terasa sangat berbeda tahun ini.

“Ramadan ini membawa nuansa yang berbeda,” katanya. “Orang-orang lelah, karena perang, karena kehilangan, karena pengungsian.”

4. Berdoa di Mana Saja

Namun tekad untuk tetap berdoa tetap teguh.

“Kami akan berdoa di mana saja,” tambahnya. “Bahkan jika itu di atas reruntuhan.”

Bagi Ramiz Al-Mashharawi yang berusia 65 tahun, bulan ini datang dengan rasa kehilangan yang mendalam. Ia kehilangan kedua putranya dan seorang cucu beberapa bulan yang lalu, sahabat-sahabat yang dulu berdiri di sampingnya dalam doa di malam-malam Ramadan.

“Tahun ini, saya merasa sendirian,” katanya pelan. Namun, ia tetap menghadiri salat malam di lokasi sementara yang dibangun di atas reruntuhan Masjid Al-Kanz di distrik Rimal.

5. Tak Ada Kegembiraan

Ketika Mufti Agung Yerusalem mengumumkan bahwa hari Rabu akan menandai hari pertama Ramadan, banyak orang di Gaza menggambarkan momen itu sebagai momen yang kurang menggembirakan.

Dua Ramadan sebelumnya berlangsung di bawah bombardir dan kelaparan akut, dengan keluarga seringkali tidak mampu menyiapkan makanan dasar sekalipun untuk iftar – makanan berbuka puasa tradisional – atau sahur – makanan sebelum subuh sebelum puasa dimulai selama bulan suci.

Sekarang, meskipun pertempuran skala besar telah mereda, pengungsian tetap meluas dan rekonstruksi masih belum pasti. Listrik masih sebagian besar terputus, dan ribuan keluarga terus tinggal di tenda-tenda yang didirikan di tengah reruntuhan.

Namun, ketika para jamaah berbaris di antara dinding yang rusak dan terpal sementara, tindakan salat itu sendiri membawa perlawanan yang tenang.

Bagi banyak orang di Gaza, Ramadan kali ini bukanlah kembalinya keadaan normal. Meskipun pertempuran skala besar telah mereda, pengungsian, kehancuran, dan ketidakpastian tetap ada, membuat warga harus menjalani bulan suci Ramadan di tengah kehilangan yang mendalam dan harapan yang rapuh.

Perjanjian gencatan senjata yang didukung AS telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober 2025, menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.

Sejak perjanjian tersebut berlaku pada 10 Oktober, pasukan Israel telah melakukan ratusan pelanggaran melalui penembakan dan tembakan, menewaskan 603 warga Palestina dan melukai 1.618 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.