JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahannya. Menurut Dasco, apresiasi yang disampaikan Prabowo kepada partai berlambang banteng moncong putih itu adalah bentuk penghargaan atas komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan demokrasi .

"Apa yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah ungkapan yang tulus," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai fungsi pengawasan sangat krusial untuk menghidupkan iklim demokrasi di Indonesia. Dasco menekankan bahwa kritik membangun yang selama ini diberikan oleh anggota PDIP di parlemen sangat dihargai oleh pemerintahan Prabowo.

"Kritik yang membangun dari teman-teman PDIP di parlemen, yang sudah berjalan dengan baik selama pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku melihat dan membaca kritik yang disampaikan para politikus PDIP. Prabowo merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Prabowo mengaku kerap membaca kritikan-kritikan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut saat malam sebelum tidur. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat.

"Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, "Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?"

Prabowo juga menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melihat dan membaca kritik yang disampaikan para politikus PDI Perjuangan ( PDIP ). Prabowo merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Prabowo mengaku kerap membaca kritikan-kritikan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut saat malam sebelum tidur. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat.

"Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, "Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?"

Prabowo juga menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

"Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita."

Prabowo mengutarakan keinginannya untuk bergotong royong. Ia berharap seluruh partai dapat masuk di pemerintahan. Namun, Prabowo menyadari pentingnya check and balances. "Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik media internasional terhadap sejumlah program pemerintah seperti Kopdes dan MBG yang dinilai berpotensi membebani kondisi fiskal Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Prabowo Subianto dalam seremoni penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Saat ditanya wartawan mengenai kritik dari media internasional The Economist terhadap kebijakan pemerintah, Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman dan terkendali.

“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

Ia mengatakan pemerintah terus menghitung secara cermat besaran defisit anggaran agar tetap berada dalam koridor yang sehat sesuai ketentuan fiskal nasional.

“Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” katanya.

Purbaya juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan sejumlah negara di Eropa yang menurutnya memiliki tingkat utang dan defisit jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.

“Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya. Hutangnya berapa?” ucapnya.

Menurut dia, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh lebih rendah dibanding banyak negara maju.

“Itu mendekati 100 persen semua dari PDB, hutang kita masih 40. Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mendampingi Presiden Prabowo dalam penyerahan sejumlah alutsista strategis untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Alutsista yang diterima antara lain enam pesawat tempur Dassault Rafale, enam pesawat Dassault Falcon 8X, dua unit Airbus A400M MRTT, serta sistem radar GM403 Ground Control Intercept Radar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendongeng Agus Nur Amal alias PM Toh menilai tradisi lisan Indonesia menghadapi tantangan serius seiring perkembangan media digital. Minimnya regenerasi menjadi persoalan utama yang mengancam keberlanjutan praktik tersebut.

Menurut dia, banyak pelaku seni tutur saat ini sudah berusia lanjut. Di sisi lain, generasi muda semakin jauh dari kampung dan cerita-cerita lokal. “Banyak sekali cerita dari orang-orang tua. Cerita-cerita yang tidak terceritakan itu bukan main luar biasa,” katanya.

Dia mendorong anak muda untuk kembali mendekati kampung, bukan sekadar untuk nostalgia. Interaksi dengan generasi tua dinilai penting untuk memahami pengalaman yang tidak terdokumentasi.

Dalam pandangannya, sastra tutur juga memiliki fungsi lebih dari sekadar hiburan. Tradisi ini menjadi cara masyarakat memahami dunia dan membangun cara pandang hidup.

Tanpa upaya regenerasi, tradisi tersebut berisiko hilang bersama para pelakunya. Hal ini membuat cerita-cerita lokal yang kaya makna tidak lagi memiliki ruang untuk diwariskan.

TV Eng Ong Jadi Medium Kritik

Dalam mendongeng, PM Toh kerap menggunakan replika televisi bernama TV Eng Ong sebagai medium kritik terhadap informasi yang dinilai tidak akurat pada masa konflik Aceh hingga sekarang.

Melalui TV Eng Ong, PM Toh menghadirkan pendekatan berbeda dalam menyampaikan kritik. Dia tidak menggunakan pidato atau narasi politik, melainkan cerita jenaka yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Replika televisi itu dibuat dari kayu dan kardus dalam ukuran besar. Masyarakat dapat masuk ke dalamnya dan menyampaikan cerita versi mereka sendiri.

“Lalu saya berpikir apa yang bisa menghibur warga kala itu. Kemudian terpikirlah oleh saya kalau begitu saya buat televisi yang cukup besar sehingga masyarakat bisa masuk ke dalam TV itu dan ngomong sendiri," katanya.

Gagasan ini muncul dari situasi ketika warga kehilangan kepercayaan terhadap pemberitaan televisi. Informasi yang disiarkan dinilai tidak mencerminkan kondisi lapangan yang mereka alami.

TV Eng Ong kemudian berkembang menjadi ruang ekspresi kolektif. Warga dapat berbicara, menangis, hingga membuat siaran versi mereka sendiri.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa seni tutur dapat berfungsi sebagai medium kritik sosial. Cerita menjadi alat untuk mengembalikan suara masyarakat yang tidak terwakili dalam media arus utama.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada program Sekolah Rakyat mendapatkan sorotan dari masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan tersebut bermula dari pengadaan barang berupa sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ditaksir mencapai Rp700.000 per pasang.

Awalnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Foto itu lantas beredar luas di media sosial hingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait pengadaan sepatu untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian pada program tersebut sebagai upaya memitigasi tindakan korupsi.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Secara khusus, dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori Waspada.

Kemudian pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, komponen Ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.

"Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing, termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," tambah Budi.

Terlebih, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Budi menegaskan agar pemangku kepentingan memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa PBJ program Sekolah Rakyat dilakukan secara hati-hati. Kemensos juga melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi kegiatan lelang tersebut.

Termasuk Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bahwa tahapan PBJ dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan, hingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

"Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Gus Ipul menilai kritik dan saran masyarakat sangat berarti agar program Sekolah Rakyat sejalan dengan tepat sasaran.

Rawan Korupsi

Kritik terhadap potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, menilai KPK perlu melakukan kajian mendalam karena besarnya anggaran pengadaan dalam program tersebut berpotensi membuka celah korupsi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.

Berdasarkan catatan ICW melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kata kunci Sekolah Rakyat, total rencana belanja pada 2026 mencapai Rp3,8 triliun dengan 1.013 paket pengadaan.

Dari jumlah tersebut, belanja terbesar berasal dari pekerjaan konstruksi yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun atau setara 80,5% dari total rencana belanja.

"Besarnya rencana belanja untuk Sekolah Rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Wana, besarnya nilai pengadaan tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama karena skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos berada pada kategori “waspada”.

Dia menyoroti dua indikator turunan, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas dan trading influence, yang menunjukkan adanya kewaspadaan dari internal Kemensos sendiri terhadap potensi penyimpangan.

ICW juga mendesak agar mekanisme pengadaan lebih mengutamakan metode tender dibandingkan dengan e-purchasing karena dinilai memiliki potensi kecurangan yang lebih besar.

Menurut ICW, mekanisme e-purchasing perlu mendapat perhatian karena proses pengadaan melalui katalog elektronik dinilai masih memiliki celah pengaturan spesifikasi barang maupun penentuan penyedia tertentu.

Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila tidak bersamaan dengan pengawasan yang ketat dan transparansi pada setiap tahapan pengadaan.

Selain itu, ICW meminta pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap berbasis kebutuhan wilayah agar pengawasan lebih terfokus.

ICW juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring dan supervisi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam program Sekolah Rakyat guna meminimalisir potensi penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

"KPK harus melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh anggaran yang digunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Dengan besarnya anggaran yang disiapkan dan banyaknya paket pengadaan yang akan dijalankan, pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat diperkirakan akan menjadi sorotan publik.

Transparansi pelaksanaan pengadaan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sistem inti administrasi perpajakan atau coretax terus menunjukkan perbaikan meski masih menuai kritik dari sejumlah pihak.

Perbaikan tersebut, menurutnya, turut berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, termasuk dari sisi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Purbaya mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan telah mencapai sekitar 13 juta wajib pajak, dengan sekitar 10 juta di antaranya merupakan wajib pajak orang pribadi.

"Ini menunjukkan selain perbaikan ekonomi ada dampak positif dari coretax dan orang pribadi naiknya 83 persen," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5).

Ia mengakui sistem tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan, namun perbaikan terus dilakukan agar kinerjanya semakin optimal.

"Jadi coretax ini menunjukkan perbaikan walaupun ada kelemahan," ujarnya.

Purbaya pun berkelakar bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pajak layak diapresiasi seiring perkembangan sistem tersebut.

"Pak Bimo, boleh dikasih bonus sedikit lah," ujarnya disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui terdapat penurunan jumlah pelaporan SPT tahunan sejak implementasi coretax.

Menurutnya, hal itu dipengaruhi perubahan mekanisme pelaporan, termasuk penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan istri dalam satu entitas keluarga.

"Ini karena pada prinsipnya keluarga satu kesatuan family unit sehingga satu SPT cukup," ujarnya.

Selain itu, kebijakan relaksasi pelaporan SPT wajib pajak badan juga turut memengaruhi jumlah laporan.

Meski demikian, Bimo menekankan kualitas pelaporan justru mengalami peningkatan, seiring perbaikan sistem yang mampu merekam data secara lebih akurat.

"Jumlah kualitas pelaporan SPT meningkat seiring dengan perbaikan sistem coretax kami," tegasnya.

JAKARTA - Pernyataan politikus Amien Rais yang menyerang pribadi Seskab Teddy dan menyeret Presiden Prabowo Subianto patut dicermati dengan kepala dingin. Sebab respons emosional dan reaktif bisa memicu narasi bahwa pemerintah antikritik.

Tokoh Aktivis Perempuan Mubha Kahar Muang menilai, ada indikasi kuat jika serangan tersebut bukan sekadar ekspresi spontan, tapi upaya terukur untuk memancing reaksi, baik dari Seskab Teddy, Presiden Prabowo, pemerintah, maupun para pendukungnya, agar merespons secara emosional atau bahkan menempuh langkah hukum.

“Reaksi semacam itu berisiko dibingkai sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memicu keresahan publik dan membangun narasi seolah-olah pemerintah antikritik,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Hal ini menjadi semakin janggal mengingat posisi Amien Rais sebagai tokoh senior yang pernah memegang peran penting di tingkat nasional. Pernyataan yang keluar tidak mencerminkan kelaziman seorang negarawan, sehingga sulit untuk tidak melihatnya sebagai bagian dari strategi menciptakan kegaduhan.

Terlebih, rekam jejak digital menunjukkan bahwa sebelumnya Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut juga kerap menyuarakan desakan agar Seskab Teddy diberhentikan dari jabatannya.

Lihat video: Komdigi Soroti Video Amien Rais Terkait Prabowo-Teddy: Mengandung Hoaks?



”Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menahan diri. Pemerintah, Seskab Teddy, Presiden Prabowo, dan seluruh pihak terkait tidak perlu terpancing untuk melakukan tindakan balasan yang justru memperkeruh suasana dan menguatkan skenario yang diharapkan,” katanya.

Kepada para pendukung, kata dia, penting untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak bertindak berlebihan. Menjaga kewarasan publik jauh lebih penting daripada memenangkan polemik sesaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan kritik terhadap pola komunikasi dan struktur sumber daya manusia perusahaan teknologi raksasa atau hyperscaler yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Pemerintah menilai selama ini terjadi ketimpangan informasi terkait realisasi investasi infrastruktur digital dengan koordinasi di tingkat kementerian sektoral.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan Google telah menyatakan komitmen investasi pada sektor data center dan cloud sejak 2019. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai kurang melibatkan kementeriannya secara langsung.

"Google seolah tidak melihat keberadaan kami karena investasi tersebut tidak melalui kami," ujar Denny dalam sebuah pertemuan industri di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, ketiadaan koordinasi satu pintu ini menyebabkan peta jalan pembangunan infrastruktur digital nasional menjadi kabur. Komdigi mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai urgensi dan arah pengembangan bisnis para pemain global tersebut di Tanah Air.

"Tanpa penjelasan langsung, kami sulit memahami peta jalannya," kata Denny.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar Google, tetapi juga menyentuh para pemain hyperscaler lain yang terlibat dalam proyek strategis, seperti pembangunan kabel bawah laut. Denny meyakini perusahaan-perusahaan global ini menjalin kemitraan dengan pemain lokal, namun informasi tersebut sering kali tidak sampai ke meja regulator.

Ketertutupan informasi ini berisiko menyulitkan posisi perusahaan di mata pemerintah. Denny mengatakansulit bagi kementerian untuk memberikan dukungan atau pembelaan regulasi jika keberadaan serta kontribusi nyata perusahaan tersebut tidak terlihat secara formal di Komdigi.

Selain masalah koordinasi, Denny menyoroti komposisi tenaga kerja pada kantor representasi hyperscaler di Indonesia. Dia memandang jumlah talenta lokal yang menempati posisi strategis masih sangat minim.

Baginya, kehadiran orang Indonesia asli dalam jajaran manajemen merupakan prasyarat mutlak bagi setiap perusahaan global yang ingin serius menggarap pasar domestik. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan memahami konteks lokal dan kelancaran komunikasi dalam bahasa ibu.

Ke depan, Komdigi berharap ada perbaikan pola relasi antara pemilik teknologi global dengan pemerintah. Keterlibatan tenaga kerja lokal dipandang sebagai jembatan penting untuk memastikan investasi digital tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak nyata bagi ekosistem talenta nasional.

"Saat ini, Google Indonesia hanya memiliki sedikit representasi orang lokal. Saya meminta keseriusan dari setiap hyperscaler yang masuk ke negara ini. Komitmen ini harus lebih dari sekadar angka," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Principal Architect Google Indonesia Yun Pang hanya mengangguk. “Understand, pak,” kata Pang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengunduran dirinya sebagai CEO Apple pada September mendatang, Tim Cook mulai membuka refleksi atas perjalanan panjang 14 tahun 8 builan memimpin raksasa teknologi tersebut.

Dalam sebuah pertemuan internal bersama karyawan, Cook mengungkapkan kesalahan terbesar sekaligus pencapaian yang paling ia banggakan selama menjabat.

Melansir laman Phone Arena pada Minggu (26/4/2025) Cook mengakui peluncuran Apple Maps pada 2012 menjadi kesalahan besar pertamanya sebagai CEO. Aplikasi peta tersebut menuai kritik luas karena memberikan arah yang keliru hingga menampilkan penamaan lokasi yang tidak akurat. Saat itu, kualitasnya dinilai jauh tertinggal dibandingkan Google Maps.

Dia menyebut produk tersebut sebenarnya belum siap diluncurkan. Namun, perusahaan kala itu merasa cukup percaya diri karena pengujian dilakukan secara terbatas di wilayah tertentu.

Meski menjadi kegagalan besar, Cook menilai pengalaman tersebut justru menjadi titik pembelajaran penting bagi Apple untuk berbenah. Kini, ia meyakini Apple Maps telah berkembang menjadi salah satu aplikasi peta terbaik.

Di sisi lain, Cook menempatkan Apple Watch sebagai pencapaian paling membanggakan selama masa kepemimpinannya. Awalnya diperkenalkan pada 2014 sebagai perangkat fesyen dengan fitur kesehatan yang masih sederhana, Apple Watch kemudian berkembang menjadi perangkat yang berfokus pada kesehatan pengguna.

Cook mengenang momen ketika seorang pengguna mengirim pesan kepadanya, menyatakan bahwa Apple Watch telah menyelamatkan nyawanya. Pengalaman itu disebut sangat membekas hingga membuatnya terdiam sejenak, menyadari dampak nyata teknologi terhadap kehidupan manusia.

Tim Cook dijadwalkan mundur dari jabatannya pada 1 September 2026, setelah memimpin Apple sejak Agustus 2011. Posisi CEO selanjutnya akan diisi oleh kepala divisi rekayasa perangkat keras Apple saat ini, John Ternus.

Dalam kesempatan yang sama, Ternus menyampaikan Apple telah menyiapkan sejumlah inovasi baru yang diyakini akan kembali mengubah industri teknologi. Beberapa produk yang dinantikan antara lain seri iPhone terbaru hingga perangkat lipat pertama Apple yang diperkirakan meluncur dalam waktu dekat.

Ada banyak hal yang patut dikagumi dari kisah ekonomi Indonesia belakangan ini. Seorang presiden yang menepati janji kampanye. Program makan bergizi yang berjalan mekanis seperti jarum jam, menjangkau jutaan anak. Bank sentral yang siap menjaga nilai tukar rupiah. Dan menteri keuangan yang berbicara penuh percaya diri di panggung global, meyakinkan mitra internasional bahwa semuanya baik-baik saja.

Namun, kekaguman dan analisis adalah dua hal yang berbeda. Di balik permukaan berbagai pencapaian ini, seorang pengamat yang prihatin mungkin melihat pola yang patut direnungkan secara jernih.

Perhatikan rupiah. Nilainya menyentuh titik terendah sepanjang masa terhadap dolar AS, namun sikap fiskal dan moneter kita tetap ekspansif—bahkan terasa sengaja. Belanja pemerintah makin mendominasi ekonomi, menyisakan ruang lebih sempit bagi ekspansi swasta. Program makan bergizi gratis, terlepas dari manfaat sosialnya, tampak diprioritaskan hingga mengorbankan belanja penting lainnya.

Sementara itu, Bank Indonesia mengambil peran yang kian aktif di pasar obligasi, membeli surat berharga negara dengan cara yang menurut sejumlah analis dapat mengaburkan batas antara operasi moneter dan intervensi pasar. Hasilnya, disengaja atau tidak, adalah pasar obligasi di mana harga dan imbal hasil sangat dipengaruhi oleh satu pembeli dominan—sehingga menyisakan ruang yang kecil bagi proses penemuan harga yang sesungguhnya.

Seiring waktu, ini berisiko menciptakan jebakan likuiditas, ketika pelaku swasta mundur, dan pasar tak lagi mencerminkan penawaran serta permintaan riil. Ini bukan tuduhan kesalahan. Ini sekadar pengamatan halus bahwa ketika bank sentral menjadi pembeli terakhir secara rutin, kemampuan pasar untuk mengirimkan sinyal jujur bisa menjadi terdistorsi.

Ini bukanlah tuduhan. Ini adalah pengamatan. Dan hal ini layak dibahas secara terbuka, karena perdebatan kebijakan itu sehat dan rakyat Indonesia mencintai kebebasan mereka. Namun iklim saat ini memberi sinyal berbeda.

Saat rupiah melemah, komentar yang muncul menekankan stabilitas. Saat defisit fiskal melebar, ia disebut sementara. Saat seorang analis asing mempertanyakan apakah defisit bisa melampaui tiga persen PDB, responsnya cepat dan personal, mempertanyakan kredibilitas alih-alih berdebat dengan angka. Pesannya, disengaja atau tidak, adalah bahwa skeptisisme tak selalu disambut baik.

Ini jadi masalah bukan karena para pejabat tidak jujur, tetapi karena pengambilan keputusan ekonomi membutuhkan informasi yang akurat. Jika setiap laporan mengatakan pasien baik-baik saja, tak ada yang akan meresepkan obat sampai demamnya tak terbantahkan. Saat itu tiba, obatnya akan lebih menyakitkan. Pasar sebenarnya sudah mulai membunyikan alarm—bukan dalam catatan riset, tetapi dalam harga harian mata uang kita dan keengganan modal swasta untuk berkomitmen.

Dan di situlah kekhawatiran yang lebih dalam berada. Sektor swasta tidak akan tertipu. Ia akan terus mencari keuntungan yang dibutuhkan. Jika tak ada keuntungan yang bisa ditemukan—jika belanja pemerintah memadati ruang peluang, jika pasar obligasi terasa artifisial, jika arah kebijakan tampak terputus dari fundamental—investor hanya akan menahan diri. Mereka akan menunggu.

Pada saat mereka menunggu, ekonomi tak akan ambruk. Ia hanya akan mandek. Pertumbuhan melambat. Lapangan kerja sulit didapat. Dan kemajuan yang telah kita raih selama dua puluh tahun terakhir akan mulai, perlahan dan senyap, berbalik arah.

Ini bukan ramalan malapetaka. Ini adalah seruan untuk berefleksi. Kita perlu menelisik kesadaran kolektif kita dan bertanya: apakah kita benar-benar melihat dengan jernih? Ataukah kita telah merasa nyaman dengan sebuah versi realitas yang melayani tujuan politik jangka pendek, namun merusak kemakmuran jangka panjang?

Parabel tentang kaisar yang telanjang sudah tua, tetapi ajarannya abadi. Rasa malu bukanlah muncul karena anak kecil yang meneriakkan kebenaran. Ia muncul karena keheningan sebelumnya—para orang dewasa yang melihat segalanya namun tak berkata apa-apa, takut memecah sugesti.

Kita belum sampai di sana. Namun kita lebih dekat daripada yang nyaman. Rupiah telah bersuara. Sektor swasta mulai ragu-ragu. Pasar obligasi menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ini bukan bisikan para pesimis. Ini adalah peringatan dini dari sebuah sistem yang perlahan, dengan lembut, meminta koreksi.

Kita tak perlu menunggu teriakan anak kecil. Saat itu tiba, akan terlambat. Kemelut ekonomi akan menimpa kita, bukan sebagai kehancuran mendadak melainkan sebagai penguraian yang senyap—yang membalikkan kemajuan keras yang telah kita raih selama dua dekade. Marilah kita memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan jujur sekarang, selagi masih ada waktu untuk membetulkan arah. Itu bukan pesimisme. Itulah arti sebenarnya dari tanggung jawab.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti banyaknya kritik yang justru dibalas dengan laporan ke polisi.Hasto menegaskan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil.

Mulanya, Hasto menegaskan bahwa tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun di Indonesia. "Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," kata Hasto saat menyampaikan sambutan pembukaan acara Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Salah satu yang harus dipastikan, kata dia, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hasto lantas menyinggung banyaknya kritik yang berujung kepada pelaporan balik ke polisi.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Hasto mengatakan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil. Kritik merupakan bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan baik.

"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.

Maka dari itu, kata dia, dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Hasto meminta seluruh kader tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tapi juga menjadi sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi.

"Semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara. Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah pengamat yang dikenal kritis terhadap pemerintah dilaporkan ke polisi. Mereka antara lain Ubedilah Badrun, Islah Bahrawi, Saiful Mujani, dan Feri Amsari.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk meminta maaf setelah dia mengeluarkan kata-kata yang menyerang Paus Leo XIV. Trump ogah menyampaikan maaf meskipun banyak pihak yang mengecam ucapannya, termasuk sekutu dan pendukungnya.

Trump berkata pada para wartawan pada Senin (13/4/2026) waktu AS bahwa dia hanya memberikan respons kepada pemimpin Gereja Katolik di dunia tersebut dan tidak akan meminta maaf.

“Tidak ada yang perlu dimintakan maaf. Dia salah,” ujar Trump, dikutip dari The New York Times, Selasa (14/4/2026).

Trump menyebut bahwa Leo XIV telah mengatakan kata-kata yang salah. Melansir BBC News, Trump menilai bahwa sang Paus memiliki pandangan yang sangat berlawanan dengan apa yang dilakukannya terhadap Iran.

AS dan Israel memang melakukan serangan terhadap Iran pada akhir Februari 2026 lalu yang menyebabkan instabilitas energi dunia. Konflik yang hingga kini belum selesai tersebut telah menjalar di kawasan Asia Barat dan telah menghasilkan suatu gencatan senjata, satu negosiasi tatap muka yang gagal membuahkan hasil, dan blokade Selat Hormuz oleh Iran dan AS secara bergantian.

Trump mengatakan bahwa Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklir, yang juga menjadi salah satu tujuan dari serangan awalnya. Menurutnya, sang Paus tidak akan senang apabila AS menghilangkan kemampuan nuklir Iran.

Sebelumnya, pada Senin pagi waktu Indonesia (13/4/2026), Trump menulis di media sosialnya bahwa Leo XIV merupakan sosok yang “LEMAH terhadap aksi kriminal” dan juga “buruk dalam Kebijakan Luar Negeri”. Dia menulis bahwa sang Paus sebaiknya memperbaiki perilakunya, menggunakan akal sehatnya, berhenti memuaskan kaum sayap kiri radikal, dan memfokuskan dirinya sebagai seorang Paus.

“Saya tidak mau seorang Paus yang berpikir bahwa itu adalah hal yang OK bagi Iran untuk mempunyai sebuah Senjata Nuklir. Saya tidak mau seorang Paus yang berpikir itu adalah hal buruk jika Amerika menyerang Venezuela, sebuah Negara yang mengirimkan Narkoba dalam jumlah besar ke AS,” tulis Trump di media Truth Social.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan bahwa seharusnya sang Paus bersyukur karena dia tidak akan menjadi Paus seandainya Trump tidak menjadi Presiden AS.

Setelah mengeluarkan komentar itu, banyak pihak yang mengecam Trump. Uskup Robert Barron, seorang uskup dengan pandangan konservatif yang menjabat di Komisi Kebebasan Beragama Pemerintah AS mendorong Trump untuk meminta maaf. Menurutnya, kata-kata Trump tidak sopan dan tidak pantas karena Leo XIV hanya menyuarakan prinsip-prinsip Katolik.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang memiliki pandangan mirip dan memiliki hubungan baik dengan Trump, mengatakan bahwa kata-kata Trump “tidak bisa diterima”. Kemudian, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, yang merupakan pendukung kuat Trump, juga menyayangkan ucapan Trump terhadap sang Paus, yang dia nilai sedang mencoba menyelesaikan masalah-masalah dengan perdamaian.

Paus Leo XIV Tolak Peperangan

Komentar terbaru Trump tersebut datang setelah Leo XIV mengisyaratkan pada sebuah ibadah pada Sabtu malam waktu Vatikan (11/4/2026) bahwa “delusi kemahakuasaan” memicu perang antara Iran dan AS-Israel, seperti dilaporkan oleh The Guardian. Itu merupakan hari yang sama ketika AS dan Iran memulai negosiasi secara langsung di Pakistan selama masa gencatan senjata selama 2 pekan.

Walau tidak menyebutkan nama Trump secara langsung, nada dan pesannya dinilai ditujukan kepada Trump dan anggota pemerintahannya, setelah mereka menyombongkan keunggulan militer AS dan membenarkan perang Iran dengan dalih agama.

Kritik Leo XIV terhadap perang telah meningkat sejak serangan AS-Israel ke Iran dimulai. Sebelumnya, dalam salah satu kecamannya yang paling keras, dia mengatakan dalam homili Minggu Palmanya (29/3/2026) bahwa Tuhan “tidak mendengarkan doa-doa mereka yang memulai perang, tetapi menolaknya.”

Di luar perang, sang Paus juga pernah mengkritik kebijakan Trump yang keras terhadap imigrasi AS. Dia mempertanyakan gerakan “prokehidupan” (pro-life) yang ada di AS apabila Pemerintah AS masih memberlakukan imigran dengan tidak manusiawi.

Setelah unggahan Trump tersebut, Leo XIV menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berdebat dengan Trump. Dia pun tidak melihat dirinya sebagai seorang politikus, melainkan sebagai seorang pewarta perdamaian.

“Saya tidak memiliki ketakutan terhadap pemerintahan Trump atau berbicara dengan lantang mengenai pesan dari kabar baik, yang menurut saya adalah tujuan dari yang saya lakukan di sini, tujuan dari yang dilakukan Gereja di sini,” kata Paus kepada awak media dalam perjalanannya ke Aljazair dalam Perjalanan Apostolik terbaru.

Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan terus mempromosikan dialog dan multilateralisme di antara negara-negara untuk menemukan berbagai penyelesaian dari masalah-masalah yang ada. Saat ini, menurutnya, telah ada terlalu banyak orang yang menderita dan kehilangan nyawa akibat konflik-konflik di dunia.

Dia mengatakan bahwa pesan Injil tidak seharusnya disalahgunakan “seperti yang dilakukan beberapa orang”.

“Hal-hal yang saya katakan tentunya tidak dimaksudkan sebagai serangan-serangan terhadap siapa pun. Pesan dari Injil sangat jelas: ‘Berbahagialah orang yang membawa damai,’” ungkapnya kepada jurnalis Associated Press (AP).

Gambar AI Trump tuai banyak kecaman

Setelah menulis kecamannya di internet, Trump kemudian lanjut mengunggah sebuah gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang menampilkan dirinya sebagai sosok mirip Yesus, yang tampak sedang menyembuhkan seseorang. Lagi-lagi, unggahan Trump tersebut menuai banyak kritik, terutama dengan tuduhan penistaan.

Diunggah tanpa ada tulisan (caption) apa pun, gambar tersebut memperlihatkan Trump mengenakan jubah putih dan merah, dengan tangannya yang memancarkan cahaya yang bersinar. Tangan kanannya menyentuh dahi seorang pria yang terbaring di tempat tidur dengan mengenakan baju rumah sakit. Gambar tersebut memiliki kemiripan dengan gambar-gambar Yesus menyembuhkan orang sakit.

Kini, unggahan tersebut telah dihapus oleh Trump. Namun, sejumlah akun media sosial telah menyimpan dan mendokumentasikan unggahan tersebut, seperti di media sosial X (Twitter).

Setelah menghapusnya, Trump mengaku bahwa dia secara sadar memang mengunggah foto tersebut di akun resmi sosial medianya. Meski begitu, dia beralasan bahwa dia mengira bahwa foto itu mengilustrasikan dirinya sebagai seorang dokter yang berada di sebelah seseorang dari Palang Merah.

“Itu seharusnya adalah saya sebagai seorang dokter, membuat orang lain merasa lebih baik, dan saya memang membuat orang merasa lebih baik,” katanya.

Kepada CBS News, Trump mengatakan bahwa dia menghapus unggahannya karena tidak ingin membuat orang-orang menjadi kebingungan. Menurutnya, orang-orang merasa bingung tentang gambar tersebut.

Kecaman pun langsung muncul dari berbagai pihak, mulai dari aktivis konservatif, media-media keagamaan, politikus AS, hingga kardinal Gereja Katolik.

“Eksploitasi penggambaran suci secara vulgar sangat menyinggung dan merendahkan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada hal-hal yang paling dihargai oleh umat beriman,” ujar Kardinal Joseph William Tobin dalam sebuah wawancara. (Laurensius Katon Kandela)