Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan revisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) terbit pada kuartal III 2026. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan revisi aturan tersebut ditujukan agar perbankan memiliki perencanaan bisnis yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk dalam penyaluran kredit.

"Rencana akan keluar kuartal III di mana revisi aturan RBB, ditujukan agar bank itu punya perencanaan terarah dan berkelanjutan," ujar Friderica dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5).

Selain itu, revisi ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah.

Friderica menjelaskan OJK memandang berbagai program prioritas pemerintah dapat menjadi peluang bisnis bagi industri perbankan, salah satunya program pembangunan 3 juta rumah.

Menurutnya, program tersebut berpotensi mendorong penyaluran kredit perbankan, namun tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

"Ini sangat bisa untuk menyalurkan kredit, tapi harus mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola yang baik," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan revisi aturan RBB tidak akan mewajibkan bank membiayai program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, perbankan tetap memiliki keleluasaan menentukan strategi penyaluran kredit sesuai profil risiko masing-masing.

Friderica juga menekankan keputusan pemberian kredit sepenuhnya tetap berada di tangan bank melalui mekanisme penilaian bisnis (business judgement).

"Kami tekankan dalam pengambilan keputusan kredit, perbankan tetap memiliki business judgement karena mengelola masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kemenkeu, termasuk special mission vehicle (SMV), guna menjaga stabilitas pasar surat utang domestik.

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis.

Purbaya menegaskan bahwa pembentukan dana stabilisasi obligasi bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan yield secara cepat.

Menurutnya, volume arus keluar tersebut tidak terlalu besar, namun telah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau cuma Rp1-2 triliun seharusnya kita bisa kendalikan dengan mudah. Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah," kata dia.

Purbaya menambahkan bahwa implementasi dana stabilisasi obligasi masih akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas terkait, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaannya, serta diharapkan mulai berjalan dalam waktu dekat.

Sebelumnya pada Rabu (6/5/2026), Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara," kata Purbaya.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF), yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami 'inflow' yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan 'outflow'

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Secara tahun kalender berjalan (year to date/ytd), ia menyebutkan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami inflow yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan outflow.

“Inflow dari SRBI year to date itu Rp78,1 triliun, outflow di saham Rp38,6 triliun. SBN, meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tapi year to date-nya Rp11,7 triliun outflow,” kata Perry.

Untuk diketahui, BI tengah menjalankan strategi untuk memperkuat struktur suku bunga SBRI agar menarik inflow asing. Upaya ini ditempuh dalam rangka mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Perry menegaskan bahwa bank sentral all out dalam menjaga nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

“Intervensinya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai dan DNDF, tapi around the world, around the clock. Kami intervensi di pasar luar negeri (offshore) NDF. Di Hong Kong, Singapura, London, New York, kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” kata Perry.

Tak hanya itu, bank sentral juga melonggarkan larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar offshore bagi dealer atau bank-bank tertentu.

Perry memastikan cadangan devisa juga lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi rupiah dengan posisi sebesar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

“Tolong diingat cadangan devisa itu dikumpulkan pada saat ‘panen’ inflow besar. Makanya kita gunakan pada saat ‘paceklik’, pada saat outflow. Jumlahnya (cadangan devisa) besar,” kata dia.

Perry pun menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia melainkan juga negara-negara emerging market lainnya seiring dengan tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kenaikan harga minyak dunia.

“Demikian juga suku bunga AS meningkat tinggi, 4,41 persen. Dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global terkait pelemahan rupiah,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami 'inflow' yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan 'outflow'

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Secara tahun kalender berjalan (year to date/ytd), ia menyebutkan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami inflow yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan outflow.

“Inflow dari SRBI year to date itu Rp78,1 triliun, outflow di saham Rp38,6 triliun. SBN, meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tapi year to date-nya Rp11,7 triliun outflow,” kata Perry.

Untuk diketahui, BI tengah menjalankan strategi untuk memperkuat struktur suku bunga SBRI agar menarik inflow asing. Upaya ini ditempuh dalam rangka mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Perry menegaskan bahwa bank sentral all out dalam menjaga nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

“Intervensinya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai dan DNDF, tapi around the world, around the clock. Kami intervensi di pasar luar negeri (offshore) NDF. Di Hong Kong, Singapura, London, New York, kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” kata Perry.

Tak hanya itu, bank sentral juga melonggarkan larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar offshore bagi dealer atau bank-bank tertentu.

Perry memastikan cadangan devisa juga lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi rupiah dengan posisi sebesar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

“Tolong diingat cadangan devisa itu dikumpulkan pada saat ‘panen’ inflow besar. Makanya kita gunakan pada saat ‘paceklik’, pada saat outflow. Jumlahnya (cadangan devisa) besar,” kata dia.

Perry pun menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia melainkan juga negara-negara emerging market lainnya seiring dengan tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kenaikan harga minyak dunia.

“Demikian juga suku bunga AS meningkat tinggi, 4,41 persen. Dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global terkait pelemahan rupiah,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel– Bank Indonesia (BI) melaporkan telah menggelontorkan Rp427,9 triliun Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga pekan pertama April 2026.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyebut langkah ini bertujuan untuk memacu penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas serta mendukung percepatan penurunan suku bunga pinjaman di tengah dinamika ekonomi global.

“BI memberikan insentif KLM sampai April Rp427,9 triliun disalurkan BUMN Rp20,24 triliun. Insentif makro disalurkan ke pemerintah lewat Asta Cita termasuk sektor pertanian, perumahan, koperasi. Kebijakan makro juga longgar untuk pertumbuhan kredit," kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Sebagai langkah strategis untuk mempercepat dampak kebijakan tersebut, BI meluncurkan inisiatif Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April lalu.

PINISI dirancang sebagai platform kolaborasi yang menghubungkan KSSK, regulator, investor, hingga perbankan demi mengoptimalkan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku UMKM.

Dalam kerangka ini, BI menetapkan insentif khusus guna memastikan pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.

"Koordinasi dengan KSSK menjaga kredit melalui PINISI. Kebijakan diarahkan untuk UMKM antara lain insentif KLM 1 persen dari DPK (dana pihak ketiga)," tutur Perry.

Keberhasilan penyaluran insentif ini didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang sangat memadai. Data per Maret 2026 menunjukkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tetap stabil di level 27,85 persen.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melesat hingga 13,55 persen secara tahunan (year-on-year).

Dengan modalitas likuiditas yang kuat ini, perbankan diharapkan terus aktif mendukung program strategis pemerintah seperti sektor pertanian dan perumahan melalui skema Asta Cita.

(kunthi fahmar sandy)

Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi besar-besaran demi menjaga stabilitas rupiah yang sempat babak belur hingga menembus level psikologis Rp17.400 per dolar AS pekan ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan intervensi dilakukan secara all out dengan mengandalkan cadangan devisa (cadev) hingga operasi di pasar global.

"Itu bukan business as usual, itu all out. Intervensi dalam jumlah besar dengan cadev yang ditunjukkan turun menjadi US$148,2 miliar," ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5).

Posisi cadev Indonesia tercatat turun dari US$151,9 miliar pada Februari 2026 menjadi US$148,2 miliar pada Maret 2026. Meski turun, Perry memastikan jumlah tersebut masih lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan eksternal Indonesia.

Menurut dia, posisi cadev saat ini setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional.

Perry mengatakan BI juga melakukan intervensi pasar secara agresif di berbagai pusat keuangan dunia, mulai dari Hong Kong, Singapura, London, hingga New York melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

"Kebijakan moneter tersebut juga didukung berbagai kebijakan 7 langkah stabilisasi rupiah diantaranya intervensi spot, NDF, DNDF di berbagai pusat dunia Singapura, Hong Kong, London, New York dan perkuat SRBI untuk perkuat aliran modal asing," katanya.

Selain intervensi valas, BI juga memperkuat struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik aliran modal asing serta membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Perry mencatat hingga 4 Mei 2026, bank sentral telah membeli SBN senilai Rp123,8 triliun sebagai bagian dari koordinasi moneter dan fiskal.

Ia juga mengklaim kondisi rupiah masih relatif stabil dibandingkan mata uang negara lain di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.

"Nilai tukar rupiah juga stabil dengan langkah-langkah Bank Indonesia. Tingkat pelemahan rupiah juga terjaga sebanding dengan negara-negara lain," ujarnya.

Rupiah sempat menyentuh level Rp17.424 per dolar AS pada perdagangan Selasa (5/5), yang menjadi titik terlemah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Namun, mata uang Garuda mulai menunjukkan penguatan dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data Refinitiv, rupiah ditutup menguat 0,29 persen ke level Rp17.330 per dolar AS pada perdagangan Kamis (7/5).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisamendekati 6% sampai akhir tahun 2026. Iamengungkapkan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia mampu berakselerasi lebih tinggi hingga akhir tahun.

Meski kondisi global masih dibayangi gejolak pasar keuangan dan tensi geopolitik, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui angka yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Purbaya menegaskan, komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas permintaan domestik sebagai mesin utama penggerak ekonomi sepanjang tahun ini.

“Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal yang ekspansif serta pemberian stimulus ekonomi, khususnya memasuki kuartal II 2026. Fokus utama pemerintah adalah mempertahankan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen, seperti bantuan sosial dan program makanan bergizi gratis.

Langkah ini diambil untuk memastikan konsumsi dalam negeri tetap kokoh di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia. “Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” jelasnya.

Wamenkeu Klaim Ekonomi Tumbuh 5,61% Bukan Autopilot, Ini Buktinya



Selain perlindungan sosial, Purbaya membocorkan bahwa pemerintah tengah merancang tambahan insentif bagi dunia usaha untuk memperkuat aktivitas ekonomi pada periode April-Juni tahun ini. “Pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” tambah Purbaya.

Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 5,61%.

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Capaian ini menunjukkan tren penguatan yang konsisten jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39%, maupun posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada di angka 4,87%.

Dengan fondasi awal tahun yang kuat, pemerintah percaya diri bahwa sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional menuju level 6% pada penutupan tahun anggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 bisa mendekati level 6 persen meski situasi global masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan gejolak pasar keuangan dunia.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga permintaan domestik agar aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak sepanjang tahun ini. “Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi, terutama pada kuartal II 2026.

Purbaya mengatakan konsumsi dalam negeri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, program makanan bergizi gratis, serta berbagai belanja negara lainnya.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” katanya.

Selain menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk menopang aktivitas ekonomi pada kuartal kedua tahun ini.

“Pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” ujar Purbaya.

Optimisme pemerintah tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang tercatat cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Angka itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

JAKARTA - Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, bahwa sistem keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi yang baik sepanjang kuartal I 2026. Meskipun pasar keuangan global sedang mengalami volatilitas tinggi akibat ketegangan geopolitik, stabilitas domestik dilaporkan tetap dalam kondisi yang terjaga.

“Stabilitas sistem keuangan kuartal I dalam kondisi terjaga. Dengan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global serta eskalasi konflik geopolitik, kami terus mencermati perkembangan yang ada,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin (27/4) melibatkan jajaran pimpinan otoritas keuangan, yakni Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memitigasi dampak risiko eksternal terhadap ekonomi nasional. 4 Program Stimulus 2025 Bakal Lanjut Tahun Ini, Purbaya Umumkan Daftarnya



Purbaya menyoroti bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Hal tersebut berdampak langsung pada fluktuasi pasar modal dan potensi lonjakan harga energi internasional yang perlu diantisipasi secara cermat.

“Dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi,” kata dia.

Memasuki bulan April 2026, KSSK berkomitmen untuk terus menjalankan penilaian berorientasi masa depan (forward looking) guna memastikan sektor keuangan nasional tetap mampu merespons berbagai dinamika yang muncul secara efektif.

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Akhir 2025, KSSK Proyeksi Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4%



Meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama dinilai memuaskan, pemerintah tidak ingin lengah. Purbaya menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga akan terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di kuartal kedua tahun ini.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan mewaspadai ini terus. Untuk domestik, kita lihat kuartal pertama pertumbuhan cukup bagus, tapi kita akan melihat seperti apa di kuartal II tahun ini,” jelas Purbaya.

Sebagai langkah proaktif, pemerintah berencana untuk menyuntikkan stimulus tambahan guna memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan terlindungi dari hambatan variabel makroekonomi.

“Kita waspadai segala kendala yang mungkin timbul dan melihat semua variabel makro yang ada. Kelihatannya pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan untuk perekonomian kuartal II 2026,” pungkasnya.

Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen

Jakarta (ANTARA) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjagadi tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, imbuh Purbaya, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Di samping itu, KSSK juga melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen,” kata Menkeu yang juga selaku Koordinator KSSK.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap akan meninjau kondisi perekonomian lebih lanjut pada triwulan kedua tahun ini, dengan tetap mewaspadai risiko yang mungkin muncul dan variabel makro yang ada.

“Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan kepada perekonomian di triwulan kedua tahun 2026,” ujar Purbaya.

Dari sisi fiskal, ia menegaskan bahwa percepatan belanja cukup kuat, didukung pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, belanja barang melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta bansos lainnya.

Selain itu, belanja modal juga dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan serta mesin.

Purbaya menambahkan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN (pertumbuhan ekonomi) targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah pun menyiapkan stimulus tambahan untuk memastikan ekonomi tumbuh kencang hingga akhir tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua KSSK berdasarkan rapat berkala kuartal I-2026, dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Friederica Widyasanti, dan Ketua Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko global yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik, khususnya memasuki kuartal II 2026.

“Global masih penuh ketidakpastian, kami akan waspadai itu terus. Untuk ekonomi domestik, kami lihat kuartal pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61%. Tapi kami akan melihat seperti apa di kuartal kedua tahun ini,” kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus melakukan asesmen forward-looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Ia menuturkan, langkah mitigasi juga akan dilakukan secara terkoordinasi antaranggota KSSK dan kementerian/lembaga terkait.

Stimulus Ekonomi Tambahan

Purbaya mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan tambahan stimulus ekonomi pada kuartal II 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik.

“Kelihatannya pemerintah akan masih memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian pada kuartal kedua tahun 2026 ini,” katanya.

Purbaya mengatakan, pemerintah juga memperkuat iklim investasi melalui pembentukan Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan Sargas ini memiliki kanal debottlenecking 24 jam untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi dan perizinan. Hingga Mei 2026, tambah Purbaya, satgas telah menggelar delapan sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis lintas sektor, mulai dari proyek LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus, sertifikasi SNI, hingga perizinan usaha.

Sementara itu, dari sisi fiskal Purbaya menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global, termasuk gejolak harga minyak dunia.

“APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber terhadap bergejolaknya harga minyak bumi dan dunia, sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini,” ujarnya.

KSSK menilai belanja negara telah menopang konsumsi dan aktivitas ekonomi melalui penyaluran tunjangan hari raya (THR) ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, program makan bergizi gratis (MBG), bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat terus didorong mendekati 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%.

“Kalau kita lihat di APBN targetnya 5,4% tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah pun menyiapkan stimulus tambahan untuk memastikan ekonomi tumbuh kencang hingga akhir tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua KSSK berdasarkan rapat berkala kuartal I-2026, dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Friederica Widyasanti, dan Ketua Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko global yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik, khususnya memasuki kuartal II 2026.

“Global masih penuh ketidakpastian, kami akan waspadai itu terus. Untuk ekonomi domestik, kami lihat kuartal pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61%. Tapi kami akan melihat seperti apa di kuartal kedua tahun ini,” kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus melakukan asesmen forward-looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Ia menuturkan, langkah mitigasi juga akan dilakukan secara terkoordinasi antaranggota KSSK dan kementerian/lembaga terkait.

Stimulus Ekonomi Tambahan

Purbaya mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan tambahan stimulus ekonomi pada kuartal II 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik.

“Kelihatannya pemerintah akan masih memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian pada kuartal kedua tahun 2026 ini,” katanya.

Purbaya mengatakan, pemerintah juga memperkuat iklim investasi melalui pembentukan Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan Sargas ini memiliki kanal debottlenecking 24 jam untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi dan perizinan. Hingga Mei 2026, tambah Purbaya, satgas telah menggelar delapan sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis lintas sektor, mulai dari proyek LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus, sertifikasi SNI, hingga perizinan usaha.

Sementara itu, dari sisi fiskal Purbaya menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global, termasuk gejolak harga minyak dunia.

“APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber terhadap bergejolaknya harga minyak bumi dan dunia, sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini,” ujarnya.

KSSK menilai belanja negara telah menopang konsumsi dan aktivitas ekonomi melalui penyaluran tunjangan hari raya (THR) ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, program makan bergizi gratis (MBG), bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat terus didorong mendekati 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%.

“Kalau kita lihat di APBN targetnya 5,4% tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun,” kata Purbaya.