Kementerian ESDM mengumumkan sebanyak 100 ribu tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (Kg) bakal diimpor dari China. Langkah tersebut dilakukan lantaran industri dalam negeri belum mampu memproduksi tabung CNG 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan langkah impor tersebut menjadi awal dari implementasi CNG pada tabung 3 kg yang ditujukan untuk menekan impor LPG yang saat ini tinggi sekaligus pengganti LPG 3 kg.

"Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5) melansir dari Detik.com.

"(Impor dari China?) Iya, seperti itu. Tahap awal ya," sambungnya.

Sebelumnya dalam Podcast yang ditayangkan di YouTube Kementerian ESDM, Laode mengatakan nantinya jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia.

"(Impor dari China?) Iya, seperti itu. Tahap awal ya," sambungnya.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya dalam Podcast yang ditayangkan di YouTube Kementerian ESDM, Laode mengatakan nantinya jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia

"Kalau sudah sangat masif yang di luar kita suruh masuk. Kamu kalau mau pasar ya datang ke sini. Cuma di awal kita ini dulu," ujarnya.

Laode mengatakan setelah proses pemesanan tabung dilakukan, pemerintah menargetkan dalam waktu 1-2 bulan berikutnya tabung CNG sudah dilakukan pengujian.

"Lalu dalam 1-2 bulan setelah itu kita sudah ada tabung yang bisa kita uji dulu. Jadi tabung ini kan kita bikin tipe (C) 4. Ini memang belum ada di dunia untuk setara LPG 3 kilo ya. Yang ada yang setara LPG 12 kilo yang sudah dipakai sekarang itu," jelas Laode.

Dari aspek keamanan, Laode menambahkan pemerintah akan memastikan tabung CNG ini dibuat seaman mungkin. Bahkan diklaim akan lebih aman dibandingkan LPG 3 kg.

"Bisa seperti itu kalau kita siapkan. Sebenarnya kuncinya kalau CNG ini adalah bagaimana menyiapkan tabung dan valve-nya ini benar-benar kuat, aman gitu. Kuncinya ada di situ," terang Laode.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel. Angka ini naik 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang berada di level 102,26 dolar AS per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 203.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan April 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menjelaskan, kenaikan harga minyak dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz,” kata Laode di Jakarta, dikutip Selasa (19/5/2026).

Laode menerangkan perkembangan sepanjang April 2026 turut memberi tekanan terhadap pasar minyak global, mulai dari gejolak di Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, hingga serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2026 yang mencapai 5 persen secara tahunan turut memberi sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.

Laode menambahkan harga minyak global masih berpotensi menghadapi tekanan akibat dinamika geopolitik. Namun terdapat sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menahan kenaikan harga minyak.

Faktor tersebut antara lain proyeksi penurunan permintaan minyak global pada triwulan II 2026 sebesar 5 juta barel per hari secara tahunan serta peluang terbukanya kembali jalur diplomasi damai antara Iran dan Amerika Serikat.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri,” ujar Laode.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada April 2026 dibandingkan Maret 2026 menunjukkan perubahan sebagai berikut, ICP meningkat 15,05 dolar AS per barel dari 102,26 dolar AS menjadi 117,31 dolar AS per barel. Brent (ICE) naik 2,86 dolar AS menjadi 102,46 dolar AS per barel dari sebelumnya 99,60 dolar AS per barel.

Kemudian, WTI (Nymex) meningkat 7,06 dolar AS dari 91,00 dolar AS menjadi 98,06 dolar AS per barel. Dated Brent melonjak 16,66 dolar AS dari 103,89 dolar AS menjadi 120,55 dolar AS per barel. Sementara Basket OPEC turun 7,81 dolar AS dari 116,36 dolar AS menjadi 108,55 dolar AS per barel per 29 April 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan menteri terkait, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas dampak pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS hari ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/5).

"Kebetulan Pak Menteri sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja," ujar Laode ditemui.

Mengenai imbas pelemahan rupiah ke harga bahan bakar minyak (BBM) ke depan, ia menyebutkan juga ikut dalam pembahasan. Namun, sampai saat ini belum ada wacana untuk menaikkan harga terutama BBM subsidi.

"Itu masih (dibahas), kan belum ada info-info lain lagi kan selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," katanya.

Pemerintah sebelumnya berkali-kali menekankan harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun meski minyak dunia tembus US$100 per barel. Kala itu rupiah memang masih di kisaran Rp17.100 an per dolar AS.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kala itu menyampaikan keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil usai menghadap Prabowo di Istana Negara pada Kamis (16/4).

Kementerian ESDM masih dalam tahap uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dalam tabung gas 3 kg agar bisa menggantikan LPG melon. Diharapkan selesai tahun ini dan target utama akan disalurkan di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan target distribusi di Pulau Jawa lebih dulu untuk mempermudah pengawasan distribusi. Jika lancar, maka akan secara bertahap ke seluruh wilayah.

"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa. Roadmap-nya adalah tentu kita ada karena ini belum diumumkan oleh Pak Menteri, tapi intinya ke depan kita akan mereduksi LPG kita, kita gantikan dengan CNG," jelas Laode dalam diskusi energi yang digelar ASPEBINDO di Jakarta, Selasa (5/5) dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Dengan mengganti LPG ke CNG, maka pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen. Sebab, sumber gas yang digunakan untuk CNG berasal dari dalam negeri, bukan impor.

"Dengan konten yang sama, dengan harga yang sama dengan LPG 3 kilogram kita bisa menghemat 30 persen subsidi-nya lebih rendah daripada subsidi LPG, nah ini memang masih bisa disimulasikan lagi nanti ya, tapi hitung-hitungan awal seperti itu," ujarnya.

Menurut Laode, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan bahwa nantinya harga CNG harus bisa lebih murah atau setidaknya setara. Begitu juga dengan kualitas tak boleh menurun.

[Gambas:Youtube]

"Ada peluang bisa juga lebih rendah (lebih murah dari harga LPG), tergantung simulasinya," imbuhnya.

Laode menekankan apabila kebijakan sudah final dan hasil ujicoba sudah selesai, nantinya akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM. Pihaknya belum bisa menyampaikan lebih detail sebelum seluruh proses selesai.

"Nanti pada waktunya Pak Menteri akan mengumumkan yang sudah lebih fix lagi. Kira-kira roadmap-nya, tahapannya seperti apa. Sekarang belum bisa kita sampaikan," pungkasnya.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen. Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu (19/4), harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana harga LPG 12 kg, penyesuaian harga LPG 5,5 kg juga mengalami penyesuaian harga di wilayah lainnya berdasarkan biaya distribusi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut merupakan kali pertamanya sejak November 2023. Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192 ribu per tabung atau turun sebesar Rp12 ribu per tabungnya.

Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menyampaikan penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren contract price aramco (CPA) pada periode November 2023, di mana harga satuan rupiah per kilogram mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak yang kian meroket. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS per barel dibandingkan Februari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kondisi kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dengan mendorong skema kerja sama business to business (B2B) antar pelaku usaha.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu dalam distribusi energi, melainkan memastikan seluruh kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Silakan B to B. Saya tidak bicara orang per orang ya. Negara itu hadir bukan mengurus satu kelompok. Negara itu hadir untuk mengurus semuanya," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (17/3).

Ia menyebut, bagi badan usaha yang ingin menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan ketersediaan stok BBM, dapat menjalin kolaborasi dengan badan usaha lain.

"Bagi kelompok-kelompok yang pengin untuk tetap survive dan punya stok, ya silakan berkolaborasi dengan badan-badan usaha lain," lanjutnya.

Stok BBM Shell sampai saat ini masih kosong hampir di seluruh SPBU. Sedangkan, SPBU BP di beberapa lokasi masih tersedia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan masih mengevaluasi izin impor BBM untuk SPBU Shell.

"Kan Shell itu terakhir kan menyetujui untuk proses pembelian. Jadi ya kita evaluasi, sedang dievaluasi," ujar Loade ditemui di Kantornya, Jumat (6/2).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan energi selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 berada dalam kondisi aman. Pemerintah juga mengapresiasi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bagi masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, saat meninjau kesiapan operasional di kilang Refinery Unit (RU) VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/3).

Dalam kunjungan itu, Laode didampingi Ketua Posko Nasional Ramadan dan Idulfitri 2026 Erika Retnowati, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, serta Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga Didik Bahagia.

Laode menjelaskan, Pertamina juga telah mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri guna mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM & LPG, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyediaan sejumlah layanan, seperti motoris, serta fasilitas pendukung lainnya.

"Kondisi sampai dengan pemenuhan kebutuhan baik untuk BBM, LPG dan minyak mentah, semuanya dapat tersedia dengan baik. Masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi saat ini," ujar Laode.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Posko Nasional Ramadan & Idulfitri 2026, Erika Retnowati. Menurutnya, Pertamina telah melakukan beragam upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya apresiasi tentunya pada Pertamina, yang dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini tetap berusaha maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa pasokan energi berada dalam kondisi aman. Pertamina juga berupaya memastikan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026 tersedia dengan baik.

Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri, lanjut Ega, Pertamina juga menyiapkan berbagai layanan tambahan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Pertamina hadir dengan pelayanan yang lebih ramah dan lebih hangat kepada masyarakat. Di SPBU juga akan tersedia berbagai fasilitas tambahan, termasuk beberapa layanan gratis bagi masyarakat yang melakukan perjalanan," terang Ega.

Selain mengaktifkan kembali Tim Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Pertamina juga melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan Satgas berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

"Pertamina juga telah membentuk Satuan Tugas yang siaga selama periode Ramadan dan Idulfitri, baik di wilayah operasional maupun di kilang. Setiap provinsi memiliki posko dan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat apabila terjadi kendala terkait distribusi energi," pungkas Mars Ega.

Refinery Unit VI Balongan merupakan kilang Pertamina dengan kompleksitas tertinggi yang ditunjukkan oleh Nelson Complexity Index sekitar 11,9. Sehingga kilang Balongan mampu memproduksi produk bahan bakar minyak dan juga petrokimia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh SPBU swasta harus membeli bahan bakar diesel (solar) dari PT Pertamina (Persero) mulai April 2026.

Pembelian yang diatur dengan skema business to business (B2B) itu sejalan dengan target pemerintah menghentikan impor solar tahun ini.

"Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam unggahan podcast kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2).

Hingga kini, Laode mengklaim pihaknya belum menerima penolakan dari pihak swasta. Namun, Kementerian ESDM mendapat permintaan dari swasta untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

"Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.

Pada Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor bahan BBM jenissolarmulai awal tahun ini. Karenanya, perusahaan swasta yang membutuhkan wajib beli ke PT Pertamina (Persero).

Kebijakan ini sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1) lalu.

Dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk melakukan impor.

"(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM sejak bulan lalu. Salah satu badan usaha yang mengalami hal tersebut adalah Shell.

President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.

"Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ungkap Ingrid, dikutip Detikoto, Kamis (29/1).

Kementerian ESDM menargetkan uji coba pembatasan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga mulai dilakukan tahun ini.

Pada tahap awal, dua wilayah menjadi lokasi uji coba tersebut yakni Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan dalam aturan baru yang disusun mengenai LPG tepat sasaran, salah satunya ada penerapan satu harga per wilayah. Harapannya, agar tak terjadi kekacauan apabila kebijakan langsung dilakukan serentak.

"Kita akan menggunakan piloting area. (Dari) piloting area itu kita belajar pada kasus Februari kemarin. Ada satu aturan yang baru muncul, langsung berlaku seluruh Indonesia terus chaos," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Oleh sebab itu, dalam aturan disusun agar pemberlakuan secara bertahap sangat penting. Namun, pelaksanaannya dipastikan tetap tahun ini.

"Nanti begitu (uji coba) dimulai, kita ada enam bulan latihan dulu nih di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Sebelum kita masuk ke daerah-daerah yang lain," katanya.

Kebijakan LPG 3 Kg satu harga ini nantinya diikuti dengan kewajiban pembelian menggunakan KTP. Saat ini, sudah ada datanya di Pertamina dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai siapa saja yang berhak.

Dengan pemberlakuan bertahap ini, Kementerian ESDM akan sembari melakukan evaluasi apa saja kekurangan dari kebijakan tersebut. Sampai nantinya semua daerah bisa menikmati gas melon satu harga di seluruh Indonesia.

"Kita melakukan (uji coba) itu sambil kita pelajari. Kita lihat apa tantangannya begitu kita jalankan. Piloting itu penting. Jadi harus ada tahapannya," pungkas Laode.

Kementerian ESDM bakal memberlakukan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga pada tahun ini. Pembelian nantinya wajib menggunakan KTP.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 Kg ini agar tepat sasaran.

"Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Dalam aturan terbaru yang tengah disusun, Laode menegaskan pemerintah akan membatasi pembeli LPG 3kg hanya bisa masyarakat desil 1-4. Di mana hal ini tidak diatur sebelumnya.

"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya.

Wacana ini pun kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya menciptakan keadilan harga bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menyimpan tantangan besar, terutama terkait mekanisme penyaluran dan ketepatan sasaran.

LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi memiliki sensitivitas tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai persoalan mendasar LPG subsidi bukan semata harga, melainkan sistem pendataan penerima. Menurutnya, akurasi data masih menjadi titik lemah utama pemerintah dalam mengelola subsidi energi.

"Yang menjadi permasalahan saat ini kita ketahui bahwa penentuan Desil 1-4 ini masih sulit untuk diukur dengan daya akurasi Proxy Mean Testing dengan menggunakan data SUSENAS hanya 50-70 persen," kata Yayan kepada CNNIndonesia.com.

Akurasi yang belum optimal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam kebijakan LPG satu harga. Jika basis datanya rapuh, kebijakan apa pun berisiko menimbulkan gejolak di lapangan.

Yayan menyebut penetapan klasifikasi rumah tangga berdasarkan desil secara nasional bukan perkara mudah. Keragaman kondisi sosial dan ekonomi antarwilayah membuat pendekatan tunggal menjadi tidak efektif.

"Menetapkan setiap rumah tangga di seluruh Indonesia berdasarkan Desil agak repot. Mungkin sebagai data awal, klasifikasi PKH atau Kartu Miskin menjadi titik tolok awal, seiring dengan perbaikannya," katanya.

Ia juga mengingatkan penggunaan basis data baru harus dilakukan secara hati-hati. Terlebih jika pendekatan yang digunakan bersifat self report, yang rawan manipulasi maupun bias data.

"Andaikan dengan DTSEN saat ini self report berdasarkan basis data BPS untuk mengklasifikasikan status Desil dengan menggunakan pendekatan konsumsi harus hati-hati," jelasnya.

Menurut Yayan, sebelum melangkah lebih jauh pada pembatasan atau penyeragaman harga, pemerintah seharusnya fokus membenahi fondasi kebijakan. Fondasi tersebut adalah database pengguna LPG 3 kilogram.

"Saya kira saya masih konsisten dengan pendapat saya sebelumnya. Bahwa sistem database-nya agar diperbaiki terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menilai problem distribusi LPG subsidi selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan pendataan pengguna akhir. Hal ini membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran.

"Karena kalau kita lihat ya disini yang menjadi permasalahan dari pemerintah itu sistem database untuk pemasaran dari pengguna LPG 3 kilo, itu yang masalahnya," kata Yayan.

Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti LPG berpotensi memicu keresahan. Yayan menilai langkah pembatasan tanpa data kuat justru berisiko kontraproduktif.

"Nah, kemudian ketika misalkan sekarang pemerintah ingin membatasi kalau misalkan databasenya tidak baik, saya kira itu nggak bijak," ucapnya

Ia menekankan LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, tetapi penopang kehidupan rumah tangga kecil. Karena itu, perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial secara matang.

"Kenapa? Karena komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, terutama bagi isu-isu yang sekarang ini mungkin akan lebih sensitif dibandingkan dengan isu-isu tahun-tahun sebelumnya."

Atas dasar itu, Yayan menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan besar seperti LPG satu harga. Menurutnya, penundaan justru menjadi langkah yang lebih rasional.

Ia menilai tahun ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendataan nasional. Dengan database yang solid, kebijakan lanjutan akan lebih presisi dan minim risiko.

"Jadi saya kira mungkin langkah baiknya menunda dulu deh isu-isu seperti ini. Kalau misalkan ingin membatasi pun, mungkin alangkah baiknya jika tahun ini untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu."tandasnya.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda. Ia menilai penggunaan desil sebagai dasar kebijakan memerlukan validitas data yang sangat kuat.

"Jika menggunakan kelas desil, maka pendataan haruslah kuat validitasnya," tegasnya.

Nailul mempertanyakan metode pengukuran berbasis pengeluaran yang kerap digunakan. Menurutnya, rendahnya pengeluaran tidak selalu mencerminkan ketidakmampuan ekonomi.

"Bagaimana mereka mengukur validitas berdasarkan pengeluaran? Apakah yang pengeluarannya rendah digolongkan tidak mampu? Bagaimana jika memang kebutuhannya memang sedikit?," tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan desil sangat rentan memunculkan kesalahan inklusi dan eksklusi. Kondisi ini berisiko membuat kelompok berhak justru tersingkir dari subsidi.

"Makanya pendataan ketika menggunakan instrumen desil pengeluaran harus kuat. Sangat rentan terdapat adanya inclusion dan exclusion error," ujarnya.

Nailul juga menyoroti potensi praktik tidak adil dalam pendataan. Ia menilai masalah serupa telah berulang kali muncul dalam berbagai program bantuan sosial.

Selain pendataan, aspek distribusi juga menjadi tantangan besar dalam kebijakan LPG satu harga. Menurut Nailul, memastikan barang sampai ke tangan yang tepat tidak semudah di atas kertas.

"Orang yang dapat jatah hanya yang dekat dengan petugas pendataan. Contoh kasusnya sudah banyak di berbagai pemberian bansos. Kemudian, bagaimana distribusi hingga ke tangan yang tepat?," tanyanya lagi.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, ia menilai ada opsi kebijakan yang lebih realistis untuk jangka pendek. Pembatasan jumlah pembelian per rumah tangga dinilai lebih sederhana dibandingkan klasifikasi berbasis desil.

"Saya rasa memang lebih gampang pembatasan pembelian tabung per KK dibandingkan menggunakan batasan desil," pungkasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memberlakukan aturan LPG 3 Kilogram (Kg) satu harga mulai tahun ini. Tahap awal, uji coba dimulai di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan dalam aturan baru yang disusun mengenai LPG tepat sasaran, salah satunya penerapan satu harga per wilayah.

Uji coba dilakukan agar tak terjadi kekacauan apabila kebijakan langsung dilakukan serentak.

"Kita akan menggunakan piloting area. Piloting area itu kita belajar pada kasus Februari kemarin. Ada satu aturan yang baru muncul, langsung berlaku seluruh Indonesia terus chaos," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Oleh sebab itu, beleid baru akan mengatur agar pemberlakuan secara bertahap sangat penting. Namun, pelaksanaannya dipastikan tetap tahun ini.

"Nah, sekarang kita nanti begitu dimulai, kita ada enam bulan latihan dulu nih di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Sebelum kita masuk ke daerah-daerah yang lain," ujarnya.

Kebijakan LPG 3 Kg satu harga ini nantinya diikuti dengan kewajiban pembelian menggunakan KTP. Saat ini, Laode mengungkapkan PT Pertamina (Persero) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengantongi data kelompok masyarakat yang berhak.

Dengan pemberlakuan bertahap ini, Kementerian ESDM akan sembari melakukan evaluasi apa saja kekurangan dari kebijakan tersebut. Sampai nantinya semua daerah bisa menikmati gas melon satu harga di seluruh Indonesia.

"Jadi kita melakukan itu sambil kita pelajari. Kita lihat apa tantangannya begitu kita jalankan. Piloting itu penting. Jadi harus ada tahapannya," pungkas Laode.

Kementerian ESDM bakal memberlakukan program LPG 3 kilogram (Kg) satu harga tahun ini. Pembeliannya wajib menggunakan KTP.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 kg ini agar tepat sasaran.

"Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Laode menjelaskan pemerintah akan menerbitkan aturan baru khusus untuk mengatur LPG satu harga ini. Pasalnya, aturan lama yang terbit pada 2009 sudah tidak relevan.

"Setelah dibahas ternyata banyak hal yang harus diubah. Jadi, namanya bukan sekadar revisi (aturan) lagi, tapi ketentuan atau regulasi bahan yang ada dengan LPG," ujarnya.

Laode membocorkan ketentuan lain yang akan ada di aturan baru adalah mengenai pengaturan kelompok masyarakat atau desil yang boleh menikmati LPG subsidi. Tidak ada pasal yang menegaskan kelompok tertentu tidak boleh membeli.

"Kalau diregulasi sebelumnya, kita itu sebenarnya tidak pernah melakukan pembatasan khusus siapa yang membeli itu, dan siapa yang berhak. Jadi desilnya itu masih belum diatur. Dari ketentuan sebelumnya kita cuma menghimbau bahwa kalau sudah menengah ke atas harusnya beli tabung yang bukan 3 kilo lagi," ujarnya.

Pada aturan baru, pemerintah akan menegaskan kelompok masyarakat menengah ke atas dilarang menggunakan LPG 3 kg.

Caranya, dengan pendataan KTP yang sudah dilakukan dan masyarakat wajib membawa identitas tersebut saat membeli.

"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya.

Begitu juga dengan kelompok penyalurannya. Dalam hal ini, pemerintah akan mentertibkan agar kelompok yang bisa membeli LPG 3 kg benar-benar kelompok yang berhak.

"Dulu itu agen, pangkalan, langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub-pangkalan. Jadi urutannya agen, pangkalan, sub-pangkalan," pungkasnya.