Bisnis.com, BANDUNG — Peluang bisnis makan bergizi gratis (MBG) yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo terbuka lebar di Jawa Barat. Pasalnya, pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) kader Partai Gerindra, yang juga partai Presiden Prabowo, tengah mempercepat terselenggaranya program MBG.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut bahwa peran Pemprov Jabar dalam percepatan MBG difokuskan pada dukungan infrastruktur dan koordinasi lintas pemerintah daerah.

“Tugas utama Pemprov adalah memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skemanya melalui perjanjian pinjam pakai dengan Badan Gizi Nasional maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan,” kata Herman kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Selain penyediaan lahan, Pemprov Jabar juga telah membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah. Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 526/Kep.465-DKPP/2025 tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Agustus 2025.

“Satgas ini menjadi motor koordinasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan MBG di seluruh wilayah Jawa Barat,” ujarnya.

Hingga 1 Desember 2025 pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jawa Barat telah memiliki Surat Keputusan kepala daerah tentang Satgas MBG. Sementara itu, enam daerah masih dalam proses, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bandung.

“Kami terus mendorong kabupaten/kota yang masih berproses agar segera menuntaskan pembentukan satgas, karena ini sangat menentukan kecepatan implementasi di lapangan,” kata Herman.

Dia menyebut berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 21 November 2025, total potensi penerima manfaat Program MBG di Jawa Barat mencapai 14.007.142 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 11,3 juta siswa, 2,58 juta balita, 68 ribu ibu hamil, dan 4 ribu ibu menyusui.“Ini angka yang sangat besar, sehingga kesiapan SPPG menjadi kunci agar pelayanan MBG benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Herman.

Pada tahun 2025, Jawa Barat ditargetkan memiliki 4.683 SPPG. Hingga saat ini, SPPG yang telah aktif mencapai 3.603 unit. Pemprov Jabar juga memberi perhatian khusus pada pengembangan SPPG di wilayah terpencil dan 3T.

Pada tahap pertama Oktober 2025, BGN telah menetapkan 7 SPPG untuk wilayah terdepan di lima kabupaten, yakni Sumedang, Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Purwakarta. Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah selesai dibangun dan sedang menunggu penilaian tim appraisal untuk penetapan biaya sewa empat tahun ke depan.

Tahap kedua yang dimulai Desember 2025 mencakup 50 titik SPPG terpencil di tujuh kabupaten, yaitu Garut, Pangandaran, Sukabumi, Majalengka, Bandung, Sumedang, dan Tasikmalaya. Saat ini, proses koordinasi antara satgas kabupaten/kota dengan calon investor masih berlangsung.“Untuk wilayah terpencil, pendekatannya berbeda. Kita pastikan investor, kesiapan lokasi, dan operasionalnya benar-benar matang,” kata Herman.

Dari rekapitulasi Kementerian Kesehatan per 13 Desember 2025, tercatat 3.539 SPPG telah operasional di Jawa Barat. Sebanyak 2.286 SPPG (64,60 persen) telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dengan 2.003 di antaranya memenuhi syarat.

Selain itu, 1.575 SPPG (44,50%) telah menjalani pemeriksaan laboratorium. Dari sisi sumber daya manusia, 74.858 penjamah pangan telah mendapatkan pelatihan. Untuk sertifikasi, 1.548 SPPG (57,27%) telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 836 SPPG (23,62%) telah resmi mengantongi sertifikat tersebut.

“Keamanan pangan tidak bisa ditawar. MBG bukan sekadar soal jumlah, tapi juga mutu, higienitas, dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat,” tegas Herman.

Pemprov Jawa Barat menargetkan percepatan MBG terus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, agar program nasional ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Peluang bisnis makan bergizi gratis (MBG) yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo terbuka lebar di Jawa Barat. Pasalnya, pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) kader Partai Gerindra, yang juga partai Presiden Prabowo, tengah mempercepat terselenggaranya program MBG.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut bahwa peran Pemprov Jabar dalam percepatan MBG difokuskan pada dukungan infrastruktur dan koordinasi lintas pemerintah daerah.

“Tugas utama Pemprov adalah memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skemanya melalui perjanjian pinjam pakai dengan Badan Gizi Nasional maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan,” kata Herman kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Selain penyediaan lahan, Pemprov Jabar juga telah membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah. Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 526/Kep.465-DKPP/2025 tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Agustus 2025.

“Satgas ini menjadi motor koordinasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan MBG di seluruh wilayah Jawa Barat,” ujarnya.

Hingga 1 Desember 2025 pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jawa Barat telah memiliki Surat Keputusan kepala daerah tentang Satgas MBG. Sementara itu, enam daerah masih dalam proses, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bandung.

“Kami terus mendorong kabupaten/kota yang masih berproses agar segera menuntaskan pembentukan satgas, karena ini sangat menentukan kecepatan implementasi di lapangan,” kata Herman.

Dia menyebut berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 21 November 2025, total potensi penerima manfaat Program MBG di Jawa Barat mencapai 14.007.142 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 11,3 juta siswa, 2,58 juta balita, 68 ribu ibu hamil, dan 4 ribu ibu menyusui.“Ini angka yang sangat besar, sehingga kesiapan SPPG menjadi kunci agar pelayanan MBG benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Herman.

Pada tahun 2025, Jawa Barat ditargetkan memiliki 4.683 SPPG. Hingga saat ini, SPPG yang telah aktif mencapai 3.603 unit. Pemprov Jabar juga memberi perhatian khusus pada pengembangan SPPG di wilayah terpencil dan 3T.

Pada tahap pertama Oktober 2025, BGN telah menetapkan 7 SPPG untuk wilayah terdepan di lima kabupaten, yakni Sumedang, Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Purwakarta. Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah selesai dibangun dan sedang menunggu penilaian tim appraisal untuk penetapan biaya sewa empat tahun ke depan.

Tahap kedua yang dimulai Desember 2025 mencakup 50 titik SPPG terpencil di tujuh kabupaten, yaitu Garut, Pangandaran, Sukabumi, Majalengka, Bandung, Sumedang, dan Tasikmalaya. Saat ini, proses koordinasi antara satgas kabupaten/kota dengan calon investor masih berlangsung.“Untuk wilayah terpencil, pendekatannya berbeda. Kita pastikan investor, kesiapan lokasi, dan operasionalnya benar-benar matang,” kata Herman.

Dari rekapitulasi Kementerian Kesehatan per 13 Desember 2025, tercatat 3.539 SPPG telah operasional di Jawa Barat. Sebanyak 2.286 SPPG (64,60 persen) telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dengan 2.003 di antaranya memenuhi syarat.

Selain itu, 1.575 SPPG (44,50%) telah menjalani pemeriksaan laboratorium. Dari sisi sumber daya manusia, 74.858 penjamah pangan telah mendapatkan pelatihan. Untuk sertifikasi, 1.548 SPPG (57,27%) telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 836 SPPG (23,62%) telah resmi mengantongi sertifikat tersebut.

“Keamanan pangan tidak bisa ditawar. MBG bukan sekadar soal jumlah, tapi juga mutu, higienitas, dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat,” tegas Herman.

Pemprov Jawa Barat menargetkan percepatan MBG terus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, agar program nasional ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Prancis akan memperkuat kerja sama dengan Indonesia pada 2026. Sejumlah sektor sudah dibidik untuk dijadikan fokus utama, mulai dari agronomi hingga teknologi. Sejumlah sektor itu dipilih untuk dapat mendukung program-program prioritas Pemerintah Indonesia seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean, Fabien Penone menuturkan fokus kerja sama dengan tema inovasi dan kreasi (innovation and creation) itu sejalan dengan komitmen kedua negara dalam memperluas kemitraan strategis di tengah tantangan global dan transformasi ekonomi.

"Tahun inovasi ini dirancang untuk membuka dan mengoptimalkan potensi kerja sama kedua negara. Program tersebut akan mencakup berbagai sektor, mulai dari teknologi baru, pertanian, kesehatan, pertahanan, desain, ekonomi maritim, hingga industri budaya dan kreatif, serta sektor-sektor strategis lainnya," jelas Penone dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

Penone mengatakan salah satu fokus kerja sama yang didorong adalah dari sektor agronomi. Dia menegaskan, bidang tersebut menjadi prioritas bersama, sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis (MBG).

Penone menuturkan, Prancis dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama pertanian saat kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia. Dia menuturkan, salah satu bentuk implementasi nota tersebut adalah peluncuran program FortRiz bersama Lembaga Penelitian Pembangunan Prancis (IRD) pada Februari 2026 mendatang.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu nutrisi program MBG melalui penggunaan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral," jelas Penone.

Selain itu, Prancis juga siap mengembangkan kerja sama dengan Indonesia pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Penone menuturkan, Prancis akan fokus pada penguatan ekosistem perusahaan rintisan (startup) dan teknologi.

Menurutnya, Prancis dan Indonesia tengah menata kolaborasi yang lebih terstruktur antara ekosistem teknologi kedua negara. Dia menuturkan, Prancis akan menggelar French Tech Summit di Bali pada Oktober mendatang untuk mempertemukan wirausaha dan investor dari kedua negara guna mendorong proyek konkret.

Kemudian, kerja sama kemaritiman juga menjadi prioritas. Penone menuturkan, Prancis dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan strategis di sektor laut dan telah meluncurkan dialog maritim bilateral.

"Kerja sama diarahkan pada pengembangan teknologi kelautan, penguatan armada riset oseanografi, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan," kata Penone.

Selain itu, sektor kesehatan juga masuk agenda utama kerja sama Prancis-Indonesia pada 2026. Penone menuturkan, kedua negara telah menandatangani MoU terkait peningkatan kerja sama pada bidang kesehatan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Penone mengatakan Prancis akan menggelar French Healthcare Days pada September mendatang. Dia menuturkan, gelaran tersebut dilakukan untuk membuka peluang kerja sama di bidang farmasi, teknologi kesehatan, dan alat medis.

Sementara itu, kerja sama di sektor antariksa juga dinilai memiliki potensi besar. Penone menyebut, Prancis akan menyelenggarakan French Space Days pada September 2026 guna mempertemukan pelaku industri dan lembaga kedua negara untuk membahas teknologi antariksa dan peluang kolaborasi.

Pada ranah industri kreatif dan kebudayaan, kedua negara sepakat menjalankan strategi budaya bersama sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Borobudur yang disepakati Macron dan Prabowo pada Mei lalu.

Penone menuturkan, kerja sama tersebut mencakup pertukaran seniman dan kreator, pengembangan industri kreatif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, Prancis juga akan meluncurkan ICC Immersion Program pada April 2026. Dia mengatakan, program ini melibatkan 12 perusahaan Prancis dan mitra Indonesia untuk mengembangkan proyek di bidang virtual reality dan augmented reality, arsitektur, serta inovasi kreatif lainnya.

Dia melanjutkan, pada sektor fesyen, inkubator Pintu yang telah berjalan sejak 2022 akan memperluas dukungan bagi desainer muda Indonesia agar dapat menembus pasar Prancis. Selanjutnya, di bidang perfilman, Prancis mendorong kerja sama produksi bersama melalui pertemuan ko-produksi Prancis–Asean yang akan mempertemukan puluhan produser dari kawasan, termasuk Indonesia.

Penone melanjutkan, fokus kerja sama pada 2026 juga merambah sastra dan literasi. Dia menuturkan, Indonesia akan bergabung dalam jaringan global Choix Goncourt (Goncourt Choices) mulai tahun depan.

Penone memaparkan, program Goncourt Choices memberi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia berbahasa Prancis untuk memberikan penghargaan pada salah satu finalis Hadiah Sastra Goncourt.

"Buku yang menjadi pemenang kemudian akan diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, sehingga akan mempromosikan sastra kontemporer berbahasa Prancis serta mendorong proyek penerjemahan dan ko-kreasi sastra," kata Penone.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan arah kebijakan Kementerian Pertanian pada 2026 bergeser ke penguatan nilai tambah dan pemenuhan protein nasional. Fokus tersebut ditempuh setelah target swasembada beras dan jagung diproyeksikan tercapai pada akhir 2025.

Sudaryono, yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyampaikan pemerintah tidak lagi membuka impor beras dan jagung pada tahun berjalan. Capaian tersebut menjadi landasan untuk melompat ke dua agenda besar pada tahun depan.

“Tahun ini kita fokus pada swasembada beras dan jagung, insya Allah kita akan capai di akhir tahun karena tak mungkin impor lagi,” kata Sudaryono.

Ia memerinci dua target utama 2026 mencakup hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan nasional. Hilirisasi ditempatkan sebagai upaya menaikkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat struktur industri berbasis pertanian.

“Nah, tahun depan itu ada dua program utama besar, yaitu hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan kita,” ujarnya.

Pada program hilirisasi, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 triliun lebih yang digelontorkan selama tiga tahun untuk peremajaan 11 komoditas perkebunan. Komoditas tersebut meliputi tebu, kopi, kakao, pala, lada, gambir, serta sejumlah tanaman perkebunan lain yang telah dipetakan lokasinya.

“Hilirisasi perkebunan itu ada peremajaan beberapa komoditas, sudah ada anggarannya Rp 9 koma sekian triliun yang terbagi dalam tiga tahun,” ucap Sudaryono.

Ia menjelaskan program tersebut tidak berhenti pada peremajaan kebun, tetapi berlanjut ke pembangunan industri pengolahan seperti pabrik gula, pabrik cokelat, dan pengolahan kelapa. Skema pelaksanaannya melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), petani, serta pihak swasta yang telah diidentifikasi di berbagai daerah.

Target kedua menyasar peningkatan produksi peternakan untuk menopang kebutuhan protein nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan dana investasi Rp 20 triliun dari Danantara untuk mendukung pakan, indukan, bibit, obat-obatan, hingga vaksin yang disalurkan ke seluruh Indonesia.

“Sudah ada dana Rp 20 triliun dari Danantara yang nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan, indukan, bibit, obat-obatan, vaksin, dan lain-lain,” kata Sudaryono.

Ia menambahkan pengembangan peternakan akan melibatkan Kopdes Merah Putih dan peternak lokal, dengan dukungan asosiasi termasuk HKTI. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah agar naik kelas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan Menteri Pertanian.

Melalui dua agenda tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan transformasi sektor pertanian dari hulu ke hilir berjalan lebih merata dan inklusif. Pemerintah berharap petani, peternak, dan pelaku usaha lokal mendapat manfaat langsung dari akselerasi kebijakan pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendorong penggunaan kedelai lokal untuk program prioritas Makanan Bergizi Gratis atau MBG.

Sekjen Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo menuturkan dalam penyediaan pasokan tempe dan tahu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya akan menyiapkan pabrik-pabrik yang layak dan memenuhi standar untuk masuk ke rantai pasok MBG.

Sejalan dengan itu, program difokuskan pada dukungan terhadap penggunaan kedelai lokal untuk MBG guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kedelai lokal itu non-GMO. Oleh karenanya, bahan baku tempe dan tahu untuk MBG harus yang terbaik. Saat ini pilihannya adalah kedelai lokal,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa produksi kedelai lokal saat ini belum mencukupi. Dalam setahun, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,9 juta ton, sementara serapan dari kedelai lokal tidak sampai 100.00 ton.

“Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin kita menutup keran impor. Itu hal yang tidak realistis,” tegasnya.

Perlu Segmentasi Pasar Kedelai Lokal dan Impor

Meskipun saat ini pemerintah tengah menggalakkan swasembada pangan, di antaranya kacang kedelai, Indonesia masih membutuhkan kedelai impor untuk menjaga stabilitas harga, mencegah inflasi dan memastikan pasokan pangan berbasis kedelai tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

Wibowo mengungkapkan, di beberapa daerah sudah mulai terjadi kenaikan harga tahu tempe, serta kesulitan pasokan.

“Kalau ini tidak kita kendalikan sejak awal, dan program-program MBG ini terus berjalan hingga 2045, kita bisa kekurangan kedelai dan memicu inflasi,” katanya.

Untuk itu, Gakoptindo mendorong strategi segmentasi pasar kedelai. Kedelai impor diarahkan untuk konsumsi masyarakat umum agar harga tetap terjangkau, sementara kedelai lokal difokuskan untuk program MBG, termasuk produksi susu kedelai non-GMO.

“Segmentasinya harus jelas supaya tidak saling mengganggu. Susu kedelai untuk MBG pakai lokal, sedangkan kedelai impor untuk pasar umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi dengan para importir sejauh ini berjalan baik. Gakoptindo, kata dia, berada di posisi menjaga stabilisasi rantai pasok, baik dari serapan kedelai lokal maupun impor.

“Kami mendukung program pemerintah karena itu perintah negara, dan di sisi lain kami juga menjaga hubungan baik dengan importir. Kebijakan impor seperti apa nanti, itu ranah pemerintah,” tuturnya.

Di tengah kebutuhan yang terus meningkat, Wibowo mengingatkan bahwa tempe dan tahu merupakan sumber protein yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Rata-rata konsumsi tempe di setiap rumah tangga mencapai 1,5 kilogram per bulan, sementara tahu sekitar 1,7 hingga 1,8 kilogram per bulan. Stabilitas pasokan kedelai menjadi kunci ketahanan pangan nasional.

“Intinya, kami ingin semua pihak aman dan nyaman. Kedelai lokal kita fokuskan pada segmen tertentu, impor tetap berjalan untuk menjaga harga dan pasokan. Dengan strategi ini, inflasi bisa ditekan dan kebutuhan dalam negeri tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya.

KEPALA Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual mengatakan konsolidasi pemerintah dan realokasi anggaran ke Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara belum terlihat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada semester I tidak sesuai harapan.

“Pertumbuhan kita relatif tidak sesuai harapan,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

David mengatakan peran Danantara pada tahun pertama ini belum menunjukkan hasil optimal karena masih tahap penyesuaian dan perbaikan internal. Di sisi lain, lembaga yang dibentuk pada Februari 2025 ini baru menyusun rencana investasi. “Kami berharap tahun depan optimal, bisa menggerakan ekonomi 2026,” katanya.

Rencana investasi itu, kata David, terlihat dari berbagai program, seperti waste to-energy yang bernilai investasi Rp 66-99 triliun, kilang minyak Tuban Rp 168 triliun, 18 proyek tambang hilirisasi US$ 38,6 miliar, konsolidasi BUMN Rp 50 triliun, dan infrastruktur digital Rp 15 triliun.

Di samping itu, Danantara juga telah menerbitkan Patriot Bonds atau surat utang senilai Rp 51,75 triliun untuk membiayai investasi. “Danantara akan mendorong investasi pada 2026, tetapi masih dibayangi potensi crowding out,” ujarnya.

Pada kuartal IV 2025, David mengatakan Indonesia berpotensi kehilangan 0,32 persen atau Rp 18,58 triliun peluang pertumbuhan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi itu terjadi karena masyarakat terdampak bencana otomatis menurunkan daya beli. “Efek konsumsi pasca-bencana berpotensi menurunkan sebesar 0,31 persen,” katanya.

David merincikan, konsumsi wilayah Sumatera Barat diproyeksikan menurun 25,53 persen atau Rp 3,8 triliun, Sumatera Utara turun 22,31 persen atau Rp 11,8 triliun, dan Aceh turun 23,92 persen atau Rp 2,8 triliun. Pada kuartal III 2025, David mengatakan aceh menyumbang 1,16 persen terhadap PDB, Sumatera Utara 4,85 persen, dan Sumatera Barat 1,49 persen. “Dengan asumsi belanja masyarakat terus terpuruk hingga Desember 2025,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membangun sistem informasi pemenuhan gizi nasional senilai Rp600 miliar untuk tujuan digitalisasi Proram MBG. Dana diambil dari APBN 2025 dengan metode pengadaan penunjukan langsung.

Mengutip data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (16/12/2025), rencana pengadaan dengan kode RUP 60685000 itu dibuat pada tanggal 22 Oktober 2025.

BGN menunjuk langsung perusahaan yang akan menggarap proyek dengan nilai jumbo.

Mengenai proyek tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung digitalisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Peruri [perusahaan yang ditunjuk] tujuannya untuk digitalisasi Program MBG,” kata Dadan singkat kepada Bisnis.

Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan akan mengedepankan digitalisasi demi mencegah penyelewengan anggaran. Selain itu, kata Dadan, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

"Yang pasti kami lakukan digitalisasi, pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan per 5 Desember 2025, MBG telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari.

“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo.

Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

“Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdiri di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Dapur-dapur MBG ini telah melayani 50,39 juta pelajar dan membuka lapangan kerja langsung untuk 741.985 orang.

"Sampai hari ini sudah ada 17.555 SPPG yang sudah melayani 50.390.880 pelajar di 38 provinsi. Jumlah tenaga kerja yang sudah terlibat langsung di SPPG ada 741.985 orang," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) malam.

Efek berganda yang dihasilkan program MBG sangat besar. Selain meningkatkan gizi para pelajar sekolah dan membuka lapangan kerja langsung untuk masyarakat, program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok.

"Para pemasok terdiri dari koperasi ada 5.000, BUMDes 629, UMKM ini terbanyak ada sekitar 19.246 supplier, perorangan itu 16.351. Koperasi Desa Merah Putih sudah ada 22 yang terlibat menjadi supplier di program MBG," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, serapan anggaran program MBG per 15 Desember 2025 mencapai Rp58 triliun atau 81 persen dari pagu.

Dadan menargetkan 19 ribu SPPG berdiri hingga akhir Desember 2025. Hal itu menyangkut 70 persen penerima manfaat.

"Insyaallah akan menggunakan seluruh anggaran yang ada yang sudah diberikan kepada BGN," ujar Dadan.

(Dhera Arizona)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait insiden mobil mitra pengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12).

Dadan mengungkapkan kecelakaan terjadi akibat kondisi sopir yang tidak prima.

"Saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit kemudian jam 3.00 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani dan timbul kejadian," ujar Dadan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).

Dadan menjelaskan total terdapat 22 korban yang mengalami cedera. Setelah dilakukan observasi selama enam jam pada hari kejadian, sebagian korban diperbolehkan pulang, sementara lainnya menjalani perawatan lanjutan.

"Ada 10 siswa yang sudah kembali kemudian ada delapan siswa dan satu guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat dan tiga siswa di Rumah Sakit Cilincing," katanya.

Ia menambahkan, hingga Senin kemarin, jumlah korban yang masih menjalani perawatan terus berkurang. Tercatat empat korban masih dirawat di RSUD Koja dan satu korban lainnya dirawat di RSUD Cilincing dengan kondisi baik.

Sementara itu, satu korban masih menjalani perawatan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) setelah mengalami fraktur pada wajah dan telah menjalani operasi selama lima jam dua hari lalu. Saat ini korban tersebut masih dalam proses pemulihan.

Menurutnya, korban yang masih menjalani perawatan intensif ditangani oleh tim medis lintas spesialis.

"Ditangani oleh tiga orang dokter spesialis dari dokter spesialis anak, bedah saraf dan termasuk juga bedah plastik," katanya.

Kepolisian sendiri telah menetapkan sopir berinisial AI sebagai tersangka atas dugaan kelalaian yang menyebabkan korban luka.

Dadan menyampaikan jumlah kejadian keracunan menunjukkan tren penurunan signifikan menjelang akhir tahun.

"Total kejadian (keracunan) per bulan yang terjadi pada program MBG di mana mulai September meningkat 67 kejadian kemudian Oktober puncaknya 85 (kejadian) dan kemudian menurun drastis di November ke 40 (kejadian) dan sampai hari ini 15 hari di bulan Desember itu hanya terjadi empat kejadian, alhamdulillah sudah jauh menurun," ujar Dadan.

Ia mengatakan BGN menargetkan tidak ada lagi kejadian nahas serupa pada tahun mendatang. Upaya pencegahan dilakukan melalui sertifikasi keamanan pangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan sebanyak 3.000 SPPG bekerja sama dengan ID Survey, dan nanti hasilnya kita akan menghasilkan SPPG yang unggul sangat baik dan baik mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian yang akan dialami untuk program Makan Bergizi tahun 2026," jelasnya.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) bakal menambah populasi sapi perah dalam rangka memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul pasokan susu nasional yang masih defisit.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, mengatakan saat ini sekitar 80% persenkebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut menurutnya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

"Sehingga strategi besar yang dirancang atau dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan menambah populasi," kata Ketut dalam acara perayaan 50 tahun kemitraan Nestle Indonesia dengan peternak sapi perah yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan penambahan populasi sapi perah dilakukan dengan memperbanyak unit usaha atau pabrik pengolahan susu yang terintegrasi dengan kepemilikan ternak. Dengan demikian, produksi susu dalam negeri diharapkan dapat meningkat.

"Nanti produksi di dalam negeri meningkat, sedikit demi sedikit ketergantungan kepada impor (berkurang), sampai pada posisi produksi di dalam negeri sudah mencapai di atas 80 persen atau 90 persen, kita sudah swasembada," lanjutnya.

Selain susu, Ketut menyebut bahwa pemerintah juga akan membangun sentra produksi terintegrasi telur-daging ayam. Langkah ini diambil sebagai solusi dari terbatasnya pasokan telur dan daging ayam di wilayah luar Pulau Jawa.

"Di pulau-pulau luar lainnya seperti di Papua, Maluku, itu ketersediaannya terbatas. Sehingga pemerintah rencananya akan membangun sentra produksi terintegrasi ayam-daging ayam," ujar Ketut.

Sentra produksi tersebut akan dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir di sekitar 30 provinsi di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat mempermudah akses pasokan daging ayam dan telur di seluruh wilayah, termasuk bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan operasional program MBG.

"Sehingga dimanapun harapannya akan ada satu harga. Jadi mau di Jawa, mau di luar Jawa, mau di daerah yang agak terpencil, harga untuk daging ayam atau telur itu hampir sama. Insyaallah kalau tidak ada kendala, Januari sudah akan dilakukan groundbreaking di beberapa tempat," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) mendatangkan indukan ayam alias Grand Parent Stock (GPS) dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan ayam dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

GPS dengan strain ROSS dari AS tiba di Indonesia pada 8 Desember 2025. Selanjutnya, indukan ayam ini akan dipelihara di fasilitas breeding farm milik perseroan di Sukabumi, Jawa Barat.

Selain melakukan breeding GPS, perseroan juga mengoperasikan fasilitas Rumah Potong Ayam (RPA) modern berkapasitas hingga 12 ribu ekor per jam. Fasilitas ini dilengkapi teknologi mutakhir, biosecurity tinggi, dan penerapan prinsip keamanan pangan yang ketat.

“Dengan dukungan kapasitas tersebut, kami siap memastikan ketersediaan pasokan ayam berkualitas guna mendukung keberhasilan Program MBG di seluruh Indonesia,” kata Direktur Utama WMUU, Ali Mas'adi melalui keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Ali menjelaskan, dengan berbagai langkah yang akan dilakukan, perseroan berkomitmen untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, memberdayakan rantai pasok lokal, dan menghadirkankontribusi nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

"Perseroan percaya bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing global," katanya.

Ali berharap kedatangan GPS ini bisa mendongkrak kinerja keuangan WMUU. Upaya ini juga didukung oleh selesainya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan seluruh kreditur yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Majelis Mahkamah Agung (MA).

Pasca penyelesaian PKPU tersebut, WMUU akan menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk terus mendorong keberlanjutan bisnis. Selain melakukan langkah-langkah efisiensi pada sejumlah area operasional, Perseroan juga memfokuskan upaya pada peningkatan utilisasi fasilitas produksi.

"Upaya tersebut ditempuh melalui optimalisasi penggunaan kas perseroan serta menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis guna memperkuat stabilitas dan keberlanjutan operasional dalam penyediaan protein hewani," pungkas Ali.

Sepanjang Januari-September 2025, WMUU membukukan penjualan neto Rp506 miliar, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp239 miliar.

Kendati demikian, perseroan masih mencatat rugi bersih Rp69,6 miliar di periode yang sama. Angka tersebut berkurang dibandingkan rugi bersih yang tercatat sepanjang Januari-September 2024 sebesar Rp101,5 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

Binis.com, BANDUNG-- Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melibatkan 40.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kelompok masyarakat pemasok utama bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Nantinya para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang sudah terverifikasi dan terstandarisasi akan dilibatkan dalam program tersebut. Sehingga nantinya perekonomian akan semakin terpacu.

Kegiatan ini juga dinilai merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.

Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Dr Gunalan menjelaskan pihaknya pun menggelar Pelatihan Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Supplier dalam Mendukung Program MBG di Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Gelaran ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam mendukung program MBG yang skalanya semakin masif.

Saat ini, program tersebut telah melibatkan sekitar 17.000 dapur dengan penerima manfaat lebih dari 44 juta orang. Untuk itu, sesuai dengan Perpres Nomor 115 Pasal 38 Ayat 1, penggunaan produk dalam program MBG harus berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal menjadi pihak yang diprioritaskan.

Secara nasional, saat ini tercatat sekitar 40.000 UMKM telah terlibat dalam program MBG. Para UMKM tersebut didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan bermerek besar. Komoditas yang dipasok mencakup berbagai olahan yang didorong untuk diambil dari produksi masyarakat langsung.

Contohnya, olahan roti yang dibuat oleh orang tua siswa sekolah, dikelola dengan baik dan dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga memastikan perputaran uang kembali kepada masyarakat.

Dalam skema pendanaan, dijelaskan bahwa dana dialirkan oleh pihak pengelola kepada rekening yayasan atau mitra (SPPG) secara langsung, di mana sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk pemberdayaan bahan baku. Dari alokasi tersebut, mitra bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengatur menu.

Terkait rantai pasok dan jarak geografis, Direktorat menyatakan bahwa tidak ada batasan jarak yang ketat. Bahkan mitra didorong untuk membangun kerja sama antar daerah, terutama jika terdapat kelangkaan bahan baku di satu wilayah.

Adapun mengenai kualitas produk (Quality Control) dan sertifikasi, hal ini ditegaskan sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lintas sektor. Perpres Nomor 115 mengatur tata kelola MBG yang bersifat lintas sektor, melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, hingga perguruan tinggi dan petani, menggunakan konsep pentahelix.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan pangan bergizi di tengah risiko dan dampak bencana.

Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat disebut memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi pangan, memicu kelangkaan, hingga mendorong kenaikan harga.

“Bencana tidak hanya soal korban dan kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap rantai pasok pangan. Karena itu, UMKM dan kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis negara,” tegasnya.

Melalui sinergi Program MBG yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional mendorong penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, SPPG telah berfungsi ganda sebagai dapur umum saat bencana, sekaligus menjadi simpul distribusi pangan bergizi berbasis bahan lokal.

Saat ini, lebih dari 3.000 SPPG, khususnya di Jawa Barat, terus diperkuat agar mampu menyerap produk pangan lokal, menjaga stabilitas pasok, serta membangun ketangguhan daerah secara berkelanjutan.

"Upaya ini diharapkan menjadi bantalan nasional dalam menghadapi risiko krisis pangan akibat bencana dan dinamika global," ungkapnya.