Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai daya beli masyarakat kian membaik dan Indonesia masih jauh dari krisis ekonomi.

Keterangan tersebut disampaikan Purbaya setelah ia meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi daya beli masyarakat di tengah berbagai pandangan yang menyebut ekonomi Indonesia sedang melemah.

Purbaya ingin melihat langsung kondisi di lapangan setelah sejumlah ekonom menilai daya beli masyarakat melemah dan pasar tradisional tampak sepi. Padahal, berdasarkan data yang dimilikinya, kondisi yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya.

Hal itu juga terlihat dari pengunjung pasar yang tampak ramai awal pekan ini.

"Kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tradisional hancur gak ada yang datang. Saya pengen cek karena kalau data-data kita (menunjukkan) ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu saja, betul atau enggak," ujar Purbaya di sela kunjungannya itu.

Eks Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menyimpulkan perekonomian Indonesia masih tahan terhadap krisis.

"Artinya, sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja, artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik, dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis. Kita jauh dari krisis. Jadi, ekonomi sedang bagus, teman-teman gak usah takut," ucap Purbaya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Purbaya tiba di Pasar Tanah Abang pukul 13.02 WIB. Ia tiba mengenakan kemeja putih yang merupakan seragam Kementerian Keuangan.

Setibanya di lokasi, ia langsung disapa sejumlah pengunjung pasar, bahkan ada yang memberinya makanan kecil.

Di salah satu toko yang ia kunjungi, Purbaya membeli tiga potong celana dengan total harga Rp300 ribu. Di toko tersebut, ia sempat ditanya oleh seorang pengunjung mengenai kondisi ekonomi yang dinilai sedang menurun.

Purbaya mengatakan ia baru lima bulan menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan pada akhir tahun akan ada perubahan.

"Makanya bapak dukung saya. Kita akan dorong terus ekonomi. Kita dorong ekonomi biar bawahnya makin maju, makin maju. Saya baru lima bulan, jadi jangan takut. Setahun pasti berbeda," ujar Purbaya.

Ia kemudian melanjutkan kunjungan ke sejumlah toko lainnya, termasuk toko busana muslim dan toko batik. Beberapa barang sempat dibeli, sementara beberapa lainnya hanya dilihat.

Seorang penjaga toko bernama Melvi juga sempat menyampaikan keluhan kepada Purbaya terkait penurunan omzet menjelang Lebaran akibat persaingan penjualan daring yang semakin masif.

Namun, ada pula pedagang lain yang menyebut omzet tahun ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama berkeliling pasar, Purbaya juga beberapa kali menanyakan asal barang yang dijual pedagang. Para pedagang yang ditemuinya menyebut produk yang dijual merupakan barang produksi lokal.

Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kami jaga mati-matian. Boro-boro krisis, resesi aja belum, melambat saja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah lantaran perekonomian nasional yang masih ekspansif.

“Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kami jaga mati-matian. Boro-boro krisis, resesi aja belum, melambat saja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kami jaga terus dalam beberapa minggu ke depan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Sebagai catatan, IHSG pada perdagangan Senin sore ditutup melemah 248,32 poin atau 3,27 persen ke posisi 7.337,37.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 25,47 poin atau 3,28 persen ke posisi 750,57.

Adapun rupiah ditutup melemah 24 poin ke level Rp16.949 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya Rp16.925 per dolar AS. Sepanjang perdagangan, rupiah sempat melemah hingga 70 poin.

Purbaya mengatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman yang cukup memadai dengan beberapa krisis yang terjadi sebelumnya, yakni krisis moneter 1998, krisis keuangan 2008, dan krisis akibat pandemi COVID-19 pada 2020.

Dengan berbagai pengalaman itu, Purbaya yakin pemerintah mampu menyiapkan langkah mitigasi atas segala potensi gejolak yang mungkin terjadi.

“Jadi, investor di pasar saham nggak usah takut. Fondasi kami jaga betul. Pengalaman 2008, 2020, kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan daya beli masyarakat masih tetap aman dan perekonomian masih jauh dari krisis.

Purbaya melakukan inspeksi dadakan (sidak) di Pasar Tanah Abang, Jakarta, lantaran mendengar spekulasi bahwa perekonomian nasional sedang menuju resesi.

Sementara, menurut Purbaya, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian nasional dalam kondisi yang baik.

Terkait potensi tekanan ekonomi akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, Purbaya memastikan bakal mengambil kebijakan yang bisa meredam dampak lonjakan harga minyak ketika harga sudah di luar kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya.

APBN, kata dia, akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menjadi peredam atas gejolak ekonomi (shock absorber).

Dia juga belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, anggaran fiskal masih cukup untuk menampung gejolak saat ini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MBG nggak kami potong anggarannya, tapi kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya akan dilakukan terhadap belanja non-produktif, sedangkan belanja untuk makanan tak akan diganggu.

“MBG nggak akan dipotong, kecuali yang nggak produktif,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Bendahara Negara itu mengatakan, pihaknya akan terus memantau realisasi belanja Program MBG secara berkala.

Namun, kebijakan yang akan dia ambil nantinya bukan memotong anggaran, melainkan memastikan anggaran dibelanjakan dengan efektif dan efisien.

“MBG nggak kami potong anggarannya, tapi kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan salah satu opsi yang tersedia untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia adalah realokasi belanja negara.

Sejumlah anggaran program yang memiliki tingkat urgensi rendah bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fiskal.

Dia mencontohkan program yang masih memiliki ruang realokasi anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pergeseran anggaran tidak terjadi pada fungsi inti program dalam penyediaan makanan, melainkan pada kegiatan pendukung, seperti penyediaan kendaraan bermotor bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” jelas Menkeu dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/3).

Realokasi belanja juga menjadi salah satu rekomendasi Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Bhima berpendapat dalam situasi saat ini, realokasi belanja menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.

Dia pun menyarankan agar pemerintah menyesuaikan belanja tiga program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan food estate.

Khusus terkait MBG, menurut Bhima, sorotan dari lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service (Moody’s) bisa menjadi justifikasi untuk memangkas anggaran program tersebut.

Sebagai catatan, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022, sebagaimana yang diberitakan oleh Sputnik.

Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan mencoret yang tidak produktif.

Menurut Purbaya, anggaran yang dianggap tidak produktif adalah belanja yang tidak berhubungan dengan kebutuhan utama program tersebut. Ia mencontohkan, usulan pengadaan kendaraan yang diajukan berulang kali akan dicoret.

"MBG enggak akan dipotong kecuali yang tidak produktif. Itu bagaimana? Kita lihat saja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. (Kebutuhan) yang enggak perlu, yang enggak berhubungan dengan makanan (akan dicoret, red)," katanya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ia menegaskan pemerintah ingin program MBG dijalankan secara efektif dan efisien.

"MBG enggak kita potong anggarannya, tapi kita pastikan yang belanjakan betul-betul efektif dan efisien," ujar Purbaya.

Keterangan tersebut disampaikan Purbaya setelah ia meninjau Pasar Tanah Abang. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi daya beli masyarakat di tengah berbagai pandangan yang menyebut ekonomi Indonesia sedang melemah.

Purbaya ingin melihat langsung kondisi di lapangan setelah sejumlah ekonom menilai daya beli masyarakat melemah dan pasar tradisional tampak sepi. Padahal, berdasarkan data yang dimilikinya, kondisi yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya.

"Jadi kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tradisional hancur gak ada yang datang. Saya ingin cek karena kalau data-data kita (menunjukkan) ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu saja, betul atau enggak," ujarnya.

Setelah kunjungan dia, Purbaya menyimpulkan daya beli masyarakat masih kuat. 

Dengan begitu, eks Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyimpulkan bahwa Indonesia masih jauh dari krisis maupun resesi.

Artinya, daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi krisis. Kita jauh dari krisis. Jadi, ekonomi kita sedang bagus,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, daya beli masyarakat masih tetap aman dan perekonomian masih jauh dari krisis usai melakukan inspeksi dadakan (sidak) di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin mengaku, mengunjungi Pasar Tanah Abang lantaran mendengar spekulasi bahwa perekonomian nasional sedang menuju resesi, yang salah satu indikasi terduga adalah pasar yang makin sepi.

Sementara, menurut Purbaya, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian nasional dalam kondisi yang baik.

“Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, dan pasar masih ramai. Saya datang ke sana, tiba-tiba banyak orang ngumpul. Artinya, di sekeliling kita kan masih banyak orang yang lagi belanja,” ujarnya.

Bendahara negara menerjemahkan kerumunan orang yang belanja di pasar itu sebagai sinyal bahwa ekonomi masih dalam kondisi yang terjaga.

Maka dari itu, dia optimistis perekonomian Indonesia jauh dari potensi resesi.

“Artinya, daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi krisis. Kita jauh dari krisis. Jadi, ekonomi kita sedang bagus,” tambahnya.

Dia pun memastikan bakal mengambil kebijakan yang bisa meredam dampak lonjakan harga minyak ketika harga sudah di luar kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya.

APBN, kata dia, akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menjadi peredam atas gejolak ekonomi (shock absorber).

Terkait kenaikan harga minyak, Purbaya memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian APBN.

Untuk sejauh ini, Purbaya berpendapat rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.

“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu. Hitungan berubah terus sesuai keadaan, sekarang belum 100 dolar AS kan rata-ratanya. Masih di bawah itu, jadi tenang dulu,” jelas Menkeu.

Dia juga belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, anggaran fiskal masih cukup untuk menampung gejolak saat ini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$100 per barel masih terlalu dini untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan BBM bersubsidi.

Harga minyak mentah acuan jenis Brent tercatat melonjak 12,63 persen ke level US$104 per barel.

Menurut Purbaya, kenaikan tersebut baru terjadi dalam waktu singkat.

Sementara, pemerintah menghitung asumsi harga minyak dalam APBN berdasarkan rata-rata dalam satu tahun penuh.

"Kan baru satu hari, hitungan kita kan setahun penuh," ujar Purbaya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ia menegaskan lonjakan sesaat belum tentu mencerminkan tren tahunan karena harga minyak masih bisa kembali turun.

"Asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang US$100 (per barel), habis itu jatuh ke US$50 (per barel), bisa sama dengan yang kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat adjust ini, adjust itu," ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum memutuskan kebijakan baru.

Menurut dia, pemerintah akan melihat perkembangan dalam satu bulan ke depan untuk menilai arah pergerakan harga minyak dunia.

"Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi, harga minyak seperti apa, sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas," ucap Purbaya.

Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak harga minyak dunia.

Ia mengatakan, sekarang ekonomi Indonesia masih ekspansi. Purbaya mengaku belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi akibat kenaikan harga minyak dunia.

Ia pun meminta agar jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga minyak dunia akan dibanderol US$100 terus menerus.

Purbaya mengatakan ada sejumlah prediksi yang bahkan menyebut harga minyak bisa mencapai US$150 per barel.

"Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya enggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," ucap Purbaya.

Sejauh ini, Purbaya memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah kebijakan subsidi BBM yang akan berdampak pada kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah saat ini belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel vs Iran.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Purbaya mengatakan pasokan minyak di dalam negeri masih cukup aman, sebagaimana pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Purbaya menyebut rerata perkembangan harga minyak dunia masih di bawah kapasitas maksimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, kata Menkeu, APBN masih memadai untuk menahan dampak volatilitas harga minyak.

Meski begitu, dia memastikan akan memantau perkembangan dalam sebulan ke depan dan mengambil keputusan ketika dibutuhkan.

“Sekarang belum saatnya mengambil keputusan, karena uangnya masih cukup,” tambahnya.

Bendahara negara pun berharap masyarakat tetap tenang dan meyakini kebijakan pemerintah dalam menavigasi gejolak dunia. Terlebih, Indonesia sudah pernah mengalami lonjakan harga minyak sebelumnya.

“Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas. Anda percaya saja, saya cukup pintar, kok. Kita sudah mengalami harga minyak tinggi beberapa kali, nggak hancur negaranya, kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Bahlil menegaskan bahwa pasokan BBM masih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode puasa dan Idul Fitri. Dia pun menjamin harga BBM bersubsidi, Pertalite, tidak akan naik meskipun harga minyak dunia menembus 118 dolar AS per barel.

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022.

Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu. Hitungan berubah terus sesuai keadaan, sekarang belum 100 dolar AS kan rata-ratanya. Masih di bawah itu, jadi tenang dulu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat harga minyak dunia yang melonjak.

“Saya akan evaluasi selama satu bulan ke depan apa yang terjadi dan kami akan lakukan penyesuaian seperlunya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022.

Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu oleh eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Purbaya memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak dan mengambil keputusan yang diperlukan pada waktu yang tepat.

Untuk sejauh ini, Purbaya berpendapat rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.

“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu. Hitungan berubah terus sesuai keadaan, sekarang belum 100 dolar AS kan rata-ratanya. Masih di bawah itu, jadi tenang dulu,” jelas Menkeu.

“Kami monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan,” ujarnya menambahkan.

Purbaya pun menilai dampak lonjakan harga minyak dunia belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi domestik. Menurutnya, perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang ekspansif.

“Yang jelas kami cukup pintar. Penyesuaian yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sebagai catatan, analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi menghitung setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Adapun dalam APBN 2026, asumsi ICP berada pada level 70 dolar AS per barel.

Perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bila harga minyak bertahan pada level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Tetapi, Purbaya memastikan bakal mengambil langkah mitigasi agar tekanan harga minyak dunia tidak memperlebar defisit APBN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menembus kisaran Rp 17.000 pada perdagangan Senin (9/3/2026). Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah tajam di tengah lonjakan harga minyak dunia yang melampaui 100 dolar AS per barel.

Gejolak di pasar keuangan ini memicu kekhawatiran akan kondisi ekonomi nasional. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi ekonomi domestik masih kuat dan belum menunjukkan tanda perlambatan.

“Ekonomi sedang ekspansi. Resesi saja belum, melambat pun belum,” kata Purbaya saat ditemui di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Menurut dia, pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar, termasuk kekhawatiran atas konflik geopolitik global dan kenaikan harga energi.

Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia karena lonjakan harga energi berpotensi memengaruhi kondisi fiskal, terutama terkait subsidi energi. Namun, ia menegaskan pemerintah belum akan mengambil keputusan terburu-buru.

“Kita lihat dulu sebulan ini seperti apa keadaannya. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menjelaskan perhitungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggunakan rata-rata harga minyak dalam satu tahun. Karena itu, lonjakan harga dalam waktu singkat belum otomatis memengaruhi kebijakan fiskal.

“Kalau sekarang 100 dolar AS, belum tentu setahun rata-ratanya 100 dolar AS. Bisa saja nanti turun lagi,” kata dia.

Purbaya juga memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, ruang fiskal masih cukup untuk menahan dampak lonjakan harga minyak dalam jangka pendek.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM atau menaikkan harga BBM,” ujarnya.

Ia meminta pelaku pasar dan masyarakat tidak terlalu cepat menyimpulkan kondisi ekonomi sedang menuju krisis. Pemerintah, kata dia, memiliki pengalaman menghadapi berbagai gejolak ekonomi global.

“Teman-teman tidak usah takut. Kita sudah punya pengalaman menghadapi berbagai krisis dan tahu bagaimana menjaganya,” kata Purbaya.

Sementara itu, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah dan IHSG tidak terlepas dari meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Menurut dia, konflik di kawasan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia karena terganggunya pasokan energi global.

“Ketegangan di Timur Tengah membuat harga minyak melonjak, bahkan saat ini sudah di kisaran 117 dolar AS per barel,” ujar Ibrahim.

Lonjakan harga minyak tersebut, kata dia, dapat berdampak terhadap kondisi fiskal dalam negeri jika berlangsung dalam waktu lama.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih terjaga. Aktivitas konsumsi masyarakat juga dinilai tetap berjalan.

Purbaya bahkan mengaku sempat memantau langsung aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang untuk melihat kondisi daya beli masyarakat.

“Katanya daya beli hancur, pasar sepi. Ternyata orang masih belanja dan pasar masih ramai,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak pasar global.

“Pondasi ekonomi kita jaga betul,” kata Purbaya.

Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6.691.081 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) telah dilaporkan melalui sistem Coretax DJP.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.685.865 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya dilaporkan melalui Coretax Form.

Berdasarkan wajib pajak yang menyampaikan laporan, untuk tahun buku Januari-Desember 2025, DJP merinci jumlahnya sebanyak 5.947.665 wajib pajak orang pribadi karyawan, 595.835 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, 141.055 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 116 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat 1.173 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 21 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, DJP melaporkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 15.616.605 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri atas 14.594.724 wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

DJP juga menyediakan Coretax Form bagi wajib pajak orang pribadi dengan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Nihil.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan serius pemerintah karena sampai dengan Minggu (8/3/2026) pukul 24.00 WIB jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan alias SPT Pajak tahun 2025 baru sebanyak 6,69 juta.

Jumlah itu setara dengan 47,78% dari target kepatuhan wajib pajak sebanyak 14 juta SPT pada tahun ini. Sebagian besar pelaporan SPT itu dilakukan melalui Coretax sebanyak 6,68 juta. Sedangkan Coretax Form 5.216 SPT.

Adapun wajib pajak orang pribadi karyawan masih mendominasi pelaporan SPT. Jumlahnya mencapai 5,94 juta. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang hanya 595.835 SPT.

Sementara itu wajib pajak badan masih di kisaran 141.055 untuk dalam negeri. Sementara itu wajib pajak asing di kisaran 116. Otoritas pajak juga mencatat adanya laporan SPT yang berbeda tahun buku sebanyak 1.194. Semuanya wajib pajak badan baik asing maupun domestik.

Selain pelaporan SPT, Ditjen Pajak juga mencatat sebanyak 15,61 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi Coretax. Sama dengan SPT, WP orang pribadi mendominasi aktivasi akun di sistem inti perpajakan dengan jumlah sebesar 14,59 juta. Sebaliknya WP Badan tercatat sebanyak 931.532, WP Instansi Pemerintah 90.124 dan WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 225.

Strategi DJP

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Coretax Mobile

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.