Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengoperasikan kanal pengaduan digital yang didedikasikan untuk mengurai sumbatan (debottlenecking) masalah yang dihadapi pelaku usaha dan investor. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, model hotline ini sebelumnya digunakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan akun Lapor Pak Purbaya pada Oktober lalu.

Kanal resmi pemerintah terbaru akan dioperasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dunia usaha secara cepat dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

"[Laporan] akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa Kementerian Keuangan terintegrasi penuh dalam sistem pengaduan ini. Artinya, pelaku usaha yang menghadapi kendala terkait insentif fiskal, aturan perpajakan, maupun kepabeanan dapat memanfaatkan kanal ini untuk mencari solusi.

"Kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti," ungkap Suahasil.

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha, seperti lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Adapun Satgas Percepatan Program Pemerintah diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).

Selain isu debottlenecking, Airlangga juga memaparkan perkembangan Pokja I yang fokus pada monitoring anggaran. Per 12 Desember 2025, sambungnya, realisasi anggaran program strategis tercatat mencapai Rp1.223,67 triliun.

Serapan tertinggi yang mencapai 99% dari pagu efektif ada di Program Keluarga Harapan (PKH). Di urutan kedua, ada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatatkan realisasi sebesar 93,43%.

Di sisi regulasi (Pokja III), Airlangga menyatakan pemerintah terus memperkuat payung hukum program strategis, salah satunya lewat penerbitan PP 28/2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan tumpukan sampah yang menggunung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, akan hilang dalam dua tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan program waste to energy (WTE) berupa mengubah sampah menjadi energi listrik.

Ia menegaskan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan sebagai payung hukum program WTE.

"Jadi Bantargebang itu insyaallah dua tahun lagi nggak ada lagi, dua tahun lagi. Bandung, yang di mana-mana itu (sampah), dua tahun lagi," kata Zulhas dalam Sosialisasi Anti Korupsi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Zulhas menuturkan Perpres Nomor 109/2025 terbit untuk memangkas perizinan yang panjang terkait pengelolaan sampah. Ia lantas bercerita hanya tiga proyek WTE yang bisa berjalan dalam 11 tahun terakhir, karena sulitnya proses perizinan. Kasus itu sebelum Pepres terbit.

Zulhas menjelaskan berlapisnya pengajuan izin pengolahan sampah, mulai dari izin ke DPRD, bupati, gubernur, menteri keuangan, menteri ESDM, sampai negosiasi dengan PLN. Ribetnya proses perizinan tersebut membuat para investor mundur.

"Semua orang tidak mau ambil risiko. Jadi kalau kita mau, (misal) saya pengusaha mau mengolah sampah itu, maka saya harus izin ke DPRD kabupaten, izin bupati. Kalau dua kabupaten, izin DPRD provinsi, izin gubernur. Sampai situ sudah stroke usahanya, Pak. Nanti izin lagi sama Menteri Keuangan, negosiasi, subsidi. Negosiasi lagi nanti dengan Menteri ESDM, terakhir dengan Menteri Lingkungan. Baru nanti dengan PLN, Pak. 11 tahun, tiga (proyek). Ini kita pangkas," jelasnya.

Menurutnya, Perpres Nomor 109/2025 membuat alur perizinan menjadi lebih ringkas. Pemda akan menyiapkan lahan dan perizinan diajukan ke Kementerian ESDM, lalu Danantara akan menentukan teknologi mana yang cocok, sampai penandatanganan kesepakatan dengan PLN.

Zulhas juga membeberkan terdapat tujuh proyek WTE yang telah beres dibicarakan. Dalam dua tahun pemerintah menargetkan 34 proyek WTE akan selesai.

"Kami sudah 7, besok kita akan rapat, kita akan selesaikan mungkin sampai 20 (proyek WTE). Target 34 dalam dua tahun, sampai pelaksanaannya sampai jadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirimkan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Revisi beleid tersebut nantinya akan mewajibkan eksportir untuk memarkirkan devisa hasil kegiatan ekspor mereka secara terpusat di bank himbara.

"Saya baru kirim [ke] Mensesneg itu. Nanti sebentar lagi keluar, efektif Januari," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat dimintai konfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya PP No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri. Tidak ada ketentuan spesifik untuk memarkirkan dana itu ke himbara saja. Saat PP itu berlaku, maka devisa akan terpusat di himbara.

Saat ditanya mengenai potensi dampak revisi aturan itu, Purbaya menyebut prioritas utama pemerintah yakni untuk mengendalikan devisa. Dia menilai penerapan PP No.8/2025 yang berlaku sejak Maret 2025 itu tidak berdampak sama sekali terhadap suplai valas dalam negeri maupun cadev.

"Selama ini impact-nya hampir zero ke cadangan devisa. Kalau kami ikuti terus itu [dengan] langkah yang sama dan berdoa, hasilnya nol terus. Jadi kami ubah kebijakannya untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu. Saya pikir sih ya ini yang terbaik," terangnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan ekonomi mengkhawatirkan dampak pemusatan devisa itu di himbara. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual misalnya, yang turut menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampung banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu.

"Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya," terang David kepada Bisnis.

Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri.

Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkanDHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya.

"Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita," paparnya.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengakui pengawasan yang lebih ketat terhadap DHE SDA sebagaimana diinginkan pemerintah bisa terwujud dengan pemusatan di himbara. Akan tetapi, risikonya juga tidak kalah besar.

Wijayanto menyinggung seolah-olah adanya sentralisasi industri keuangan, apalagi setelah injeksi Rp276 triliun bersumber dari kas pemerintah ke himbara, BSI dan Bank Jakarta. Hal itu kendati pemindahan kas pemerintah itu bukan dengan valas, melainkan denominasi rupiah.

"Seolah pemerintah sedang mendorong sentralisasi industri keuangan, setelah beberapa program besar hanya melibatkan Himbara, seperti: gelontoran dana Rp276 triliun, program 3 juta rumah dan KDMP; kini penempatan DHE harus di Himbara," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sentralisasi devisa hasil ekspor alias DHE sektor sumber daya alam (SDA) ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara memicu polemik. Sentralisasi DHE SDA ke Himbara dikhawatirkan akan menekan kinerja bank non-Himbara dan memperkuat kendali negara terhadap sektor keuangan.

Apalagi saat ini, bank-bank Himbara juga sedang memperoleh limpahan likuditas imbas suntikan dana yang berasal dari saldo lebih anggaran alias SAL. Totalnya menembus angka Rp275 triliun. Limpahan likuiditas itu telah memicu persaingan yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

“Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan.

Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

Pengetatan Pengawasan

Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Dia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Komentar Perbanas

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

“Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

“Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6 persen harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan. Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Hitung Ulang Tarif PPN

Di sisi lain, Purbaya pernah mengemukakan sedang menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini berada di level 11%.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga Rp70 triliun.

“Waktu di luar saya enaknya ngomong, turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah, rugi juga nih,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menuturkan, meski sempat berpikir PPN idealnya di bawah 10%, kini ia harus berhitung realistis terhadap kapasitas fiskal negara. Ia ingin memastikan dampak kebijakan itu tidak menekan defisit anggaran yang berpotensi tembus di atas 3% terhadap PDB.

Tarif PPN 11% saat ini berlaku setelah pemerintah membatalkan rencana kenaikan menjadi 12% di akhir 2024. Kenaikan itu hanya diterapkan secara terbatas pada barang-barang mewah, setelah gelombang penolakan publik yang cukup besar.

Purbaya menyebut keputusan terkait revisi tarif PPN baru akan diambil setelah pemerintah menilai kemampuan otoritas fiskal dalam memungut pajak, bea, dan cukai. Ia menargetkan, evaluasi tersebut bisa dilakukan setelah dua kuartal mendatang, seiring dengan perbaikan ekonomi yang mulai terlihat.

“Mungkin akhir triwulan tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur potensi penerimaan kalau pajak saya turunkan, kekurangannya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi semua sudah direncanakan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah hingga kini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau tidak," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret. Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian dapat dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam situasi itu PPN bisa saja dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan ekonomi. "Kalau di atas 6 persen, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi tidak menebak. Kalau tidak menurunkan, menaikkan," ujarnya.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif PPN karena berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu akan memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem berjalan hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah melihat. Dari situ, saya bisa mengukur potensi riil yang ada, kekurangannya berapa, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Purbaya menyatakan rencana tersebut telah tertuang secara hitam di atas putih. Namun, ia menggarisbawahi bahwa sebagai Menteri Keuangan, dirinya perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah terdampak.

"Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menjelaskan aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, terdapat tambahan dana yang dibelanjakan di setiap daerah sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.

Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.

"Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan," jelasnya.

Purbaya juga memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak, telah tersedia.

Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.

BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang masih dapat digunakan.

"Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) mengingatkan potensi dampak serius apabila kebijakan pembatasan kuota penjualan domestik bagi perusahaan kawasan berikat (KB) dipangkas terlalu ketat.

Ketua Umum APKB Iwa Koswara mengatakan, pembahasan terkait dengan kebijakan kuota tersebut sudah mulai dilakukan pemerintah melalui forum resmi bersama para pelaku usaha.

“Apabila dipaksakan pemberian kuota hanya 25% bisa menyebabkan pengurangan kapasitas produksi,” kata Iwa kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, maka bukan tidak mungkin terjadi pengurangan karyawan bagi perusahaan kawasan berikat yang membutuhkan penjualan atas hasil produksi mereka ke pasar lokal lebih dari 25%.

Menurut Iwa, persoalan utama yang dihadapi pengusaha kawasan berikat saat ini adalah ketidakpastian dalam memperoleh kuota penjualan domestik yang sesuai dengan kebutuhan riil perusahaan.

“Yang kami perlukan kepastian berapa kuota ini bisa didapatkan. Menurut pemaparan maksimal bisa sampai 100% dari realisasi ekspor, hanya saja kami masih menghadapi permasalahan dengan pasar ekspor kami yang masih belum kembali normal,” tuturnya.

Kondisi pasar ekspor yang belum pulih sepenuhnya tersebut, lanjut Iwa, membuat kebijakan kuota menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan usaha di dalam negeri.

“Ini membuat ketidakpastian dan sangat merugikan bagi kami apabila pemberian rekomendasi tidak sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.

APKB pun mengusulkan agar pemerintah tidak terburu-buru menurunkan kuota penjualan domestik, setidaknya sampai kondisi pasar global benar-benar stabil.

“Saran kami perhitungan kuota tetap di 50% dengan dibuka rekomendasi sesuai kebutuhan pemohon ini diperlukan paling tidak 2–3 tahun ke depan sampai kondisi pasar ekspor benar-benar stabil,” jelas Iwa.

Selain itu, APKB juga menyoroti perlakuan terhadap penjualan produk ke pasar lokal yang menggunakan bahan baku dalam negeri.

Iwa mengusulkan agar penjualan hasil produksi ke dalam negeri dengan dokumen BC 41, yang berasal dari bahan baku lokal nonfasilitas, dikecualikan dari perhitungan kuota.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban industri kawasan berikat, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal.

“Pemanfaatan bahan baku asal lokal juga bisa membantu industri dalam negeri untuk terus bisa bertahan dan berkembang,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk memangkas kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25%.

Secara regulasi, selama ini PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat membuka ruang penjualan ke dalam negeri sampai 50% dari akumulasi ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain di tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

“Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

“Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

“Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mampu menyelamatkan kondisi fiskal tahun 2025. Penerimaan pajak sudah dipastikan shortfall, belanja tidak optimal, dan yang terburuk adalah defisit anggaran terkerek ke angka 3% dari produk domestik bruto alias PDB.

Sebuah simulasi yang terdapat dalam maklumat Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak pada 6 Desember 2026 lalu, mengungkap bahwa risiko pelebaran shortfall pajak tahun ini sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. Kalau selisih tersebut tidak mampu teratasi, kredibilitas anggaran-pun menjadi taruhan.

“Ini bukan sekedar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat yang dikutip Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Dalam catatan Bisnis, pengelolaan fiskal tahun 2025 memang penuh tantangan. Realokasi anggaran besar-besaran yang dilakukan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak begitu berdampak positif ke perekonomian. Yang terjadi justru proses penyerapan seret, sampai sejumlah kementerian menggembalikan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Padahal, pemerintah dalam berbagai kesempatan telah sesumbar tentang target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, 6%, atau bahkan 8% untuk capaian jangka panjangnya.

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, sejak awal tahun hingga Oktober lalu, pertumbuhannya tidak berangsur ke level positif. Tingginya restitusi ditambah kondisi perekonomian yang memang jauh dari ekspekasi, mengakibatkan pergerakan penerimaan pajak sulit beranjak dari zona kontraksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," kata Purbaya.

Orang Kaya, Sawit, dan Batu Bara

Di tengah tingginnya risiko pelebaran defisit anggaran, pemerintah mulai menyusun daftar sasaran pajak yang berpotensi bisa menutup gap penerimaan pajak pada tahun 2025.

Tunggakan pajak orang kaya, sektor batu bara, hingga praktik misinvoicing ekspor sawit menjadi sasarannya. Oritas pajak bahkan telah memanggil sejumlah

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Ijon Pajak Lagi?

Di balik langkah agresif pemerintah dalam mengejar pajak, terdapat informasi bahwa otoritas pajak sedang melakukan ijon pajak. Istilah ijon pajak sebelumnya lazim digunakan, namun karena ada tendensi negatif, istilah ini kemudian diganti dengan dinamisasi.

Dinamisasi sendiri menjadi salah satu strategi dari otoritas pajak untuk menutup penerimaan pajak tahun ini. Strategi ini bahkan pernah diungkapkan ke DPR beberapa pekan lalu.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menyebutkan bahwa kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu, saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga, kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Adapun Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

JAKARTA - Anggota FraksiPartai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Hal itu dilakukan melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat.

Selain itu, DPRD diminta menjadi ujung tombak siasat fiskal yang mampu membuat daerah semakin berdaya dalam memperbaiki iklim investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat sesi Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia mengangkat persoalan kebocoran anggaran daerah yang menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.

“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.

“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” ucapnya.

Dia memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. “Saya bilang gini, kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden. Minta anggaran Anda direvisi. Kita mampu, uang kita cukup harusnya. Jadi, berharap supaya saya berhasil, sehingga triwulan ke-2 saya bisa ngomong, sehingga triwulan ke-3 dan ke-4 bisa berubah,” tuturnya.

“Tapi tanpa perbaikan ekonomi maupun cara Anda membelanjakan uang, tidak pasti uang saya dikeluarkan,” lanjutnya.

Dalam konteks inilah Purbaya menempatkan peran anggota Fraksi Partai Golkar DPRD sebagai mitra strategis Kementerian Keuangan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

“Jadi, teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten di daerah yang punya Pemdanya, tolong diawasi. Jadi, bantu saya untuk membantu Bapak-Bapak semua,” katanya.

Penekanan peran DPRD ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun fiscal discipline, meningkatkan efektivitas belanja daerah, dan memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Selain pengelolaan anggaran, dia juga menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Ia memberi penekanan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan bagian integral dari siasat fiskal yang cerdas.

“Jadi kalau sekarang lagi lesu, kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai jalan lagi lebih cepat. Pasti banyak yang bisnis di tempat Anda. Kalau bagus, maka mereka akan cepat-cepat mengimplementasikan rencana bisnisnya,” ucapnya.

Purbaya juga memberi peringatan terhadap kebiasaan sebagian daerah yang meminta keuntungan di awal ketika investor datang.

“Jadi, teman-teman daerah (Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten), yang pertama itu, kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya bagi-bagi gitu. Kalau daerah kan sukanya seperti itu kan, minta di depan sehingga investornya mundur,” jelasnya.

Dia menyebut kompetisi antardaerah dalam menarik investasi yang bersih dan efisien. “Jadi ini daerah dengan satu yang lain akan berkompetisi. Siapa yang bisa menciptakan iklim investasi lebih bagus, infrastrukturnya lebih bagus, dia akan menarik lebih banyak dibanding yang lain, termasuk sumber daya manusia yang bagus juga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh kantor wilayah alias kanwil Direktorat Jenderal alias DJP hanya mampu berkomitmen untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp1.947,2 triliun atau 93,7% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, batas aman target penerimaan pajak supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), berada di angka Rp2.005 triliun.

Kendati otoritas pajak termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah melakukan sejumlah strategi untuk menutup celah penerimaan pajak, namun adanya komitmen dari para kanwil pajak itu membuktikan bahwa outlook penerimaan pajak di angka Rp2.076,9 triliun sangat sulit untuk dicapai.

Adapun sampai dengan 31 Oktober 2025 baru Rp1.459 triliun. Sementara itu, outlook penerimaan pajak pada laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun.

Outlook penerimaan pajak pada laporan semester I/2025 itu sudah turun lebih dari Rp100 triliun apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak sebagaimana UU APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Dengan tekanan besar terhadap penerimaan pajak, yang memiliki porsi terbesar kepada penerimaan negara secara keseluruhan, ada peluang defisit APBN akhir tahun semakin melebar. Padahal, outlook defisit pun sudah melebar ke 2,78% terhadap PDB dari awalnya 2,53% terhadap PDB pada UU APBN.

Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN 2025 bisa melebar hingga ke 4,4% terhadap PDB akibat penerimaan pajak yang memburuk.

Misbakhun mengaku sudah melakukan simulasi realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2025 dan pengaruhnya terhadap defisit fiskal. Dia masih memakai data acuan laporan semester I/2025 yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Juli lalu.

Hasilnya, jika penerimaan perpajakan mencapai Rp2.241,82 pada akhir tahun atau setara 90% dari target (Rp2.490,91 triliun) maka defisit APBN 2025 akan mencapai 3,39% terhadap PDB.

Sementara jika penerimaan perpajakan sebesar Rp2.241,82 triliun pada akhir tahun atau setara 85% dari target maka defisit bisa mencapai 3,92%.

Lebih buruk lagi, jika penerimaan perpajakan Rp1.992,73 triliun pada akhir tahun atau hanya setara 80% dari target maka defisit melebar ke 4,44% dari PDB.

"Ini mengkhawatirkan. Sementara tadi penerimaan [pajak] kita baru 70,2% [per akhir Oktober 2025]. Saya mengkhawatirkan di paling ujung, yaitu defisit," ujar Misbakhun dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).