JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menilai kondisi geopolitik yang sedang panas menuntut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus kuat. Bahkan, jika perlu Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Luar Negeri ( Menlu ).

"Kalau perlu ganti Menteri Luar Negerinya, cari yang kapabel, cakap, memang dia background-nya diplomat, begitu. Jaringannya kuat, harus seperti itu," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Ginting menambahkan, kita pernah punya Menlu yang cukup dipandang di dunia internasional seperti Adam Malik, Ali Alatas, dan Retno Marsudi. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki Menlu sekelas Mochtar Kusumaatmadja.

"Jadi, kalau nggak dikenal di komunitas, elu siape? Sama kayak kita di kalangan wartawan, tiba-tiba ada orang ngaku wartawan, lo wartawan di mana, nggak kenal, males juga (ngomong)," kata Ginting.

Selain itu, lanjut pengamat berlatar belakang wartawan ini, kementerian yang juga perlu dievaluasi adalah di bidang ekonomi, termasuk energi.

"Saya sebenarnya kecewa kemarin ketika Presiden mengumpulkan para menteri dan eselon I, yang dimunculkan di media massa hanya taklimat Presiden. Kenapa tidak diungkapkan laporan para menteri itu. Kalau laporan menteri-menteri itu diungkapkan, jadi kami orang-orang kampus, pengamat, bisa menilai, membandingkan, kita memberikan opsi," ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) ini.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara mengenai isu kerja sama ruang udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang belakangan menjadi sorotan. Sugiono menegaskan bahwa terminologi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sugiono menyatakan bahwa usulan kerja sama tersebut bukanlah blanket overflight, melainkan overflight access. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki makna serta mekanisme yang sangat berbeda dalam diplomasi udara.

“Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access,” kata Sugiono kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sugiono menjelaskan bahwa wacana ini merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan kajian mendalam melalui mekanisme internal yang berlaku. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan tetap berlandaskan pada konstitusi dan kedaulatan negara.

“Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa kerja sama semacam ini bukanlah hal baru. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terbuka untuk menjalin perjanjian serupa dengan negara mana pun, selama mekanisme dan implementasinya memberikan keuntungan bagi nasional.

Lihat video: Kapal Perang AS Terdeteksi di Selat Malaka, Sedang Berburu Tanker Iran?



“Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa,” paparnya.

Sugiono juga menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap kebijakan ini akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik global. Sugiono menilai, dalam dunia yang saling terhubung, Indonesia pasti akan merasakan dampak dinamika global, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini,” ucapnya.

Sugiono menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga amanat rakyat. Menurutnya, pemerintah bertindak di bawah sumpah konstitusi untuk melindungi kepentingan bangsa dan menjaga stabilitas kedaulatan.

“Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua Undang-Undang,” ujarnya.

“Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global,” pungkas Sugiono.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (4/4/2026).

Selain tiga personel gugur, Sugiono juga mengungkapkan terdapat tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka. “Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya.

Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat. Menurut Sugiono, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Lihat video: Tangis Pecah di Bandara Soetta, Tiga Prajurit TNI Gugur Disambut Haru Keluarga

Sugiono menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sugiono pun menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para personel penjaga perdamaian.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBBpeacekeeping ini,” kata Menlu.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya berduka tetapi juga memimpin upaya perubahan. Pengorbanan para prajurit tidak boleh sia-sia.

Di tengah kehilangan, satu pesan menggema kuat dari pemerintah bahwa negara hadir, menghormati, dan akan terus melindungi setiap prajuritnya di mana pun mereka bertugas, demi dunia yang lebih damai.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan bahwa sebanyak 15 Warga Negara Indonesia (WNI) segera dievakuasi dari Teheran, Iran. Hal ini dilakukan menyusul eskalasi di Iran yang semakin memanas usai serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Menlu Sugiono memastikan saat ini sudah memerintahkan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran evakuasi WNI.

"Tadi siang saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah evakuasi segera," kata Sugiono," di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2025), malam.

Namun, dia mengatakan proses evakuasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan masing-masing WNI. Pasalnya, tidak semua WNI yang berada di wilayah terdampak menyatakan ingin dievakuasi.

"Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut," tutur Sugiono.

Adapun jumlah WNI yang telah menyampaikan kesediaan untuk dievakuasi dari Teheran mencapai 15 orang.

Meski demikian, Menlu Sugiono belum dapat memastikan waktu pelaksanaan evakuasi. Ia menjelaskan bahwa proses dan perjalanan yang harus ditempuh cukup panjang, terlebih ruang udara di sejumlah negara sekitar masih ditutup.

"Ini lagi diatur kapan, kan ruang udara juga lagi ditutup kalau misalnya evakuasi dari Teheran, itu mereka harus di bawa ke Baku (Alzerbaijan), dari Teheran ke Baku itu 10 jam, perjalanan itu perlu dihitung logistik, orangnya sehat atau tidak, segala macem. Jadi gak bisa hari ini mau evakuasi langsung detik itu juga," katanya.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan hingga saat ini belum ada WNI di negara tetangga Iran seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain yang meminta untuk dievakuasi.

"Belum ada yang mau di evakuasi, Ini 15 yang sudah menyatakan kesediaan, karena logistik dan perjalanan panjang," ujar Menlu Sugiono.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swis.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rabu (25/2/2026), pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan proses perdamaian Palestina serta memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF),” dalam keterangannya.

Sugiono juga menyambut baik dibentuknya Liaison Office oleh Otoritas Palestina dalam rangka penguatan koordinasi dengan Board of Peace.

Sugiono menyampaikan Indonesia akan berupaya keras memastikan proses transisi yang sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju Solusi Dua Negara.

Lihat video: Menlu Sugiono: Amerika Harus Bantu Segera Akhiri Genosida di Gaza!



“Fokus utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono soal rencana kontribusi pasukan Indonesia di ISF.

Menutup pertemuan, Sugiono menyampaikan Indonesia akan terus memanfaatkan berbagai forum internasional untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Indonesia juga berencana menyelenggarakan Sesi Khusus mengenai Palestina di Jakarta pada 15 April 2026, di sela-sela rangkaian KTT D-8, sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan dukungan internasional. Sugiono juga menyatakan harapan untuk menyambut kunjungan Menlu Palestina di Jakarta dalam waktu mendatang.

Sementara, Menlu Palestina secara khusus mengapresiasi upaya-upaya politis Indonesia yang terus konsisten dalam memperjuangkan kepentingan Palestina dan juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada rakyat Palestina.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16 – 18 Februari 2026. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) “The situation in the Middle East, including the Palestinian question (MEPQ).”

Kehadiran Sugiono pada pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

"Selain itu, Menlu RI juga akan mengangkat mengenai partisipasi Indonesia di Board of Peace, yang merupakan wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai Solusi Dua Negara, serta keberpihakan yang nyata terhadap rakyat Palestina," ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Sugiono juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB. Pertemuan akan membahas langkah-langkah ke depan dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina, termasuk mengundang kehadiran pada KTT D-8 yang akan dilaksanakan pada April 2026 di Jakarta.

Rencananya, Sugiono juga akan melakukan pertemuan dengan Menlu Inggris, selaku Presiden DK PBB bulan Februari 2026.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memerintahkan KBRI Phnon Penh Kamboja untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Kamboja. Apalagi, kata Sugiono, Pemerintah Kamboja telah melakuka penindakan terhadap perusahaan scamming.

Hal ini dilontarkan Sugiono, sekaligus merespons pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar yang menyebut, sebagian WNI di Kamboja bukanlah korban TPPO, melainkan ada juga yang scammer.

"Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya kan, verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak. Karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas-aktivitas online scamming," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Untuk itu, ia berkata, Pemerintah masih mendata para WNI di sana. Ia pun menyerahkan proses penegakan hukum para WNI yang terindikasi berbuat kriminal pada otoritas Kamboja.

"Tapi kita, yang penting bagi Kemlu adalah bisa memverifikasi warga negara Indonesia yang terdampak, kemudian memberikan pelayanan kepada mereka, konsuler kepada mereka, sekaligus ada beberapa di antara yang sudah pulang secara mandiri dan juga yang mungkin nanti perlu dipulangkan," ucapnya.

Lihat video: Kamboja Tangkap 106 WNI, Diduga Terlibat Sindikat Penipuan Daring



Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menilai tak semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan penipuan atau scam di luar negeri, tidak melulu disebut sebagai korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra dalam rapat kerja (raker) OJK bersama DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026). Untuk itu, Mahendra menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa seluruh WNI yang berada di pusat-pusat operasi penipuan merupakan korban perdagangan orang.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut disampaikan untuk menegaskan posisi BoP dalam arsitektur diplomasi internasional, menyusul bergabungnya Indonesia sebagai salah satu founding member badan tersebut.

"Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB," ujar Menlu Sugiono di Davos, Swiss, Jumat (23/1/2026).

Sugiono menjelaskan, Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza dan Palestina. Badan ini memiliki mandat untuk memonitor administrasi stabilisasi serta upaya rehabilitasi pascakonflik.

"Ini adalah satu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza."

Menlu menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian didasarkan pada komitmen konsisten Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, kehadiran Indonesia di dalam Dewan Perdamaian bertujuan memastikan arah kebijakan lembaga tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dan solusi jangka panjang.

"Kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara," katanya.

Dewan Perdamaian dibentuk sebagai badan internasional hasil kesepakatan sejumlah negara yang sejak awal terlibat dalam pembahasan situasi di Palestina. Inisiatif ini lahir dari rangkaian pertemuan negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang sepakat melibatkan komunitas internasional secara lebih luas untuk mendorong perdamaian permanen di Gaza.

Pembentukan badan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan lanjutan di Mesir, yang kemudian bermuara pada penandatanganan piagam pendirian badan tersebut. Dewan ini dirancang untuk menjalankan fungsi pemantauan stabilisasi, administrasi transisi, serta rehabilitasi pascakonflik secara terukur dan berkelanjutan.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 20 negara founding members Board of Peace, bersama antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir.

Piagam pendirian Dewan Perdamaian tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berada di dalam proses perdamaian dan memastikan upaya internasional tetap mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.

Pragmatis dan Strategis, Bukan Ideologis

Sementara, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu dibaca secara pragmatis dan strategis, bukan ideologis.

Menurut Umam, dalam lanskap politik internasional yang semakin transaksional dan berorientasi pada politik kekuatan, forum apa pun yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan besar patut dimanfaatkan oleh Indonesia, sepanjang tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri nasional.

"Keikutsertaan Indonesia tidak bisa dibaca sebagai legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan sebagai upaya membuka ruang pengaruh dari dalam (influence from within)," ujar Umam.

Umam menjelaskan, langkah tersebut menjadi relevan karena isu Palestina selama ini mengalami deadlock struktural. Berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dijalankan secara efektif, mekanisme multilateral kian melemah, dan kekuatan besar justru sering kali menjadi bagian dari persoalan. Dalam kondisi itu, kehadiran Indonesia di Board of Peace setidaknya membuka peluang, meski terbatas, untuk membawa perspektif Global South, menegaskan dimensi kemanusiaan, serta mencegah agar persoalan Palestina tidak direduksi semata-mata sebagai isu keamanan Israel.

Namun demikian, Umam menekankan bahwa posisi tersebut hanya akan bermakna jika Indonesia bersikap aktif dan substantif, bukan sekadar simbolik. Indonesia, kata dia, harus secara konsisten menjadikan kerangka hukum internasional sebagai basis utama diskusi, termasuk hak penentuan nasib sendiri (self-determination), penghentian pendudukan, dan perlindungan warga sipil.

"Tanpa pijakan hukum internasional yang tegas, forum perdamaian hanya akan menjadi ruang retorika moral tanpa dampak nyata," ujar doktor alumnus School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia, tersebut.

Selain itu, Indonesia juga perlu membangun koalisi negara-negara middle power, baik di dalam maupun di sekitar forum tersebut, agar tekanan terhadap proses perdamaian tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Langkah berikutnya adalah mendorong agenda yang konkret dan terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan, akses kemanusiaan tanpa syarat, serta mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter, bukan sekadar mengulang narasi peace process yang stagnan.

Dalam kerangka politik luar negeri bebas dan aktif, Umam menilai langkah Indonesia tersebut relatif konsisten. Bebas dan aktif, menurutnya, tidak berarti menjauhi forum yang tidak ideal, melainkan hadir secara aktif untuk membela prinsip, sambil tetap menjaga jarak dari ikatan blok dan agenda sempit kekuatan besar.

"Indonesia tidak mengikatkan diri pada desain politik Trump, tetapi memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan internasional," katanya.

Ia menegaskan, Indonesia tetap harus menarik garis merah yang jelas. Partisipasi dalam Board of Peace tidak boleh mengaburkan sikap tegas Indonesia terhadap pendudukan, pelanggaran hukum humaniter, dan ketimpangan struktural yang menjadi akar konflik Palestina. Selama prinsip tersebut dijaga, keikutsertaan Indonesia justru memperkuat identitasnya sebagai middle power yang bermoral sekaligus strategis.

"Artinya, keikutsertaan Indonesia hanya akan bermakna jika digunakan sebagai alat diplomasi aktif, bukan panggung simbolik," kata Umam.

Jika dikelola secara cermat, langkah ini dinilai dapat memperluas kanal perjuangan Palestina di tengah melemahnya multilateralisme global, sekaligus menegaskan relevansi politik luar negeri bebas aktif Indonesia di dunia yang semakin keras dan tidak ideal.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Turki menggelar pertemuan 2+2 perdana, Jumat, 9 Januari 2026. Pertemuan tersebut sebagai wujud penguatan kemitraan strategis di bidang politik,pertahanan, dan keamanan.

Pertemuan ini dihadiri delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, serta delegasi Turki yang dipimpin Menlu Turki Hakan Fidan dan Menhan Nasional Turki Yaşar Güler.

Pertemuan 2+2 ini merupakan tindak lanjut langsung dari kesepakatan para Kepala Negara Indonesia dan Turki dalam Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi sebelumnya, serta menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global.

Dalam pertemuan ini, kedua negara membahas perkembangan hubungan bilateral, isu-isu strategis regional dan global, serta arah penguatan kerja sama pertahanan dan industri pertahanan.

Indonesia dan Turki menegaskan komitmen bersama untuk mendorong kemandirian pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan kerja sama industri pertahanan yang saling menguntungkan.

Sjafrie menekankan sinergi antara diplomasi dan pertahanan merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas regional dan global.

Lihat video: Terungkap! Menhan Indikasikan Pelaku 'Musuh Dalam Selimut' Adalah Oligarki Hitam



"Kerja sama pertahanan Indonesia–Turki diarahkan untuk meningkatkan interoperabilitas, kesiapan operasional, serta kontribusi aktif kedua negara dalam misi perdamaian dunia dan upaya kemanusiaan," katanya, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, kedua negara juga menegaskan kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional, termasuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, penguatan peran negara-negara berkembang melalui forum multilateral, serta pentingnya dialog dan kerja sama sebagai dasar penyelesaian konflik global.

Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kemitraan, serta mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Turki untuk menjadikan format dialog 2+2 sebagai mekanisme strategis berkelanjutan.

Selanjutnya kedua pihak sepakat pertemuan 2+2 berikutnya akan diselenggarakan di Jakarta sebagai bagian dari kesinambungan dialog tingkat tinggi Indonesia–Turki.

JAKARTA - Dino Patti Djalal memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi. Ia pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri hingga Dubes RI untuk Amerika Serikat .

Nama Dino Patti Djalal menjadi sorotan publik setelah mengunggah video berisi saran dan masukan konstruktif kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Dino mendorong Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono agar lebih meluangkan waktu memimpin Kementerian Luar Negeri hingga membuka ruang kolaborasi dengan komunitas akar rumput hubungan internasional.

Riwayat Pendidikan Dino Patti Djalal

Mengutip laman resmi dinopattidjalal.com, Dino Patti Djalal lahir di Beograd, Yugoslavia, pada 10 September 1965 dari keluarga diplomat Indonesia. Sejak kecil, Dino telah terbiasa hidup berpindah-pindah negara mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan dasar Dino ditempuh di Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Untuk pendidikan tinggi, Dino Patti Djalal menempuh studi di sejumlah universitas ternama dunia. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

Tak berhenti di situ, Dino kemudian menyelesaikan gelar Doktor (Ph.D) Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris—salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Jejak Karier Diplomasi

Dino Patti Djalal bergabung dengan Departemen Luar Negeri RI pada 1987. Kariernya terbilang melesat, dengan penugasan di London, Dili, dan Washington DC. Namanya dikenal luas publik nasional saat menjadi juru bicara Pemerintah Indonesia dalam referendum PBB di Timor Timur pada 1999.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino dipercaya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional sekaligus juru bicara presiden selama enam tahun, menjadikannya yang terlama dalam sejarah Indonesia modern.

Ia juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013) dan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014.

Aktivitas Pasca Pemerintahan

Setelah pensiun dari pemerintahan pada 2015, Dino tetap aktif di berbagai forum nasional dan internasional. Ia mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang kini memiliki lebih dari 100 ribu anggota dan menjadi penggagas Conference on Indonesian Foreign Policy, salah satu konferensi kebijakan luar negeri terbesar di dunia.

Dino Patti Djalal juga dikenal sebagai “Bapak Diaspora Indonesia”, penulis 11 buku—termasuk bestseller nasional Harus Bisa—serta aktif dalam berbagai inisiatif perdamaian dan dialog lintas iman di tingkat global.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai. Dino mengucapkan terima kasih atas kritik yang disampaikan Natalius Pigai.

Hal itu disampaikan Dino merespons pernyataan Natalius Pigai di portal media nasional SindoNews.com. Dalam pernyataannya, Natalius menyebut kritik yang disampaikan Dino terhadap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono isinya semua zonk dan tidak sesuai kenyataan.

”Terima kasih MenHAM @NataliusPigai2, atas kritik anda terhadap saya. Sukses selalu,” tulis Dino diakunnya @dinopattidjalal, Selasa (23/12/2025).

Seperti diketahui, Dino Patti Djalal menyampaikan kritik atas kinerja Menlu Sugiono setelah satu tahun menjabat. Dino menyoroti transparansi, komunikasi publik, dan kejelasan strategi politik luar negeri Indonesia. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram @dinopattidjalal.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengkritik sejumlah hal kepada Menlu Sugiono. Di antaranya menilai kebijakan penangguhan visa pelajar AS sebagai ujian kepemimpinan diplomatik dan mendorong langkah yang lebih tegas untuk melindungi mahasiswa Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Selain isu Laut China Selatan yang menyangkut kedaulatan, Dino juga menyoroti perlunya penanganan serius dan transparan atas kasus kematian diplomat muda Kemlu, sebagai bagian dari evaluasi arah dan kualitas diplomasi Indonesia.

Menurut Dino, idealnya Menlu Sugiono dapat mencurahkan waktu penuh untuk memimpin Kemlu, atau setidaknya 50% hingga 80% dari waktu kerja. Dino bahkan menggambarkan Kemlu sebagai mobil Ferrari yang memiliki talenta diplomat luar biasa, namun membutuhkan pengemudi yang fokus agar dapat berjalan optimal.

Pernyataan Dino kemudian mendapat tanggapan dari Menham Natalius Pigai yang membela Menlu Sugiono.

"Saya hargai kritik, namun kritik Pak Dino Patti Jalal kepada Menlu Sugiono, itu isinya semua ZONK karena saat ini Indonesia on going to high performance, level, class then previous, when Dino led!," cuit Natalius Pigai dalam akun X @NataliusPigai2, dikutip Senin, 22 Desember 2025.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono terkait kritikan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal. Dia menyebut kritikan tersebut isinya semua zonk dan tidak sesuai kenyataan.

"Saya hargai kritik, namun kritik Pak Dino Patti Jalal kepada Menlu Sugiono, itu isinya semua ZONK karena saat ini Indonesia on going to high performance, level, class then previous, when Dino led!," cuit Natalius Pigai dalam akun X @NataliusPigai2, dikutip Senin (22/12/2025).

Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang berada di Doha, Qatar di mana banyak yang memuji peran Indonesia di dunia.

"Jujur semua Dubes & Diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan Pak Menteri, baru kali ini Indonesia dipandang dunia, sebelumnya kami dipinggiran. Artinya Menlu Sugiono Berprestasi dan Luar Biasa dibandingkan waktu Kemlu dipimpin Pak Dino Patti Jalal,” tulis Natalius Pigai.

"Pak Dino you never thought about where you are come from, they (world leaders) don’t care, and this is not give you a warranty that you a the right person, diplomacy just a game’s. Pak Dino sedang tunjukkan perilaku dan arogansi kaum elit Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan kritik atas kinerja Menlu Sugiono setelah satu tahun menjabat. Ia menyoroti transparansi, komunikasi publik, dan kejelasan strategi politik luar negeri Indonesia. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram @dinopattidjalal.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengkritik sejumlah hal kepada Menlu Sugiono. Di antaranya menilai kebijakan penangguhan visa pelajar AS sebagai ujian kepemimpinan diplomatik dan mendorong langkah yang lebih tegas untuk melindungi mahasiswa Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Selain isu Laut China Selatan yang menyangkut kedaulatan, Dino juga menyoroti perlunya penanganan serius dan transparan atas kasus kematian diplomat muda Kemlu, sebagai bagian dari evaluasi arah dan kualitas diplomasi Indonesia.

Menurut Dino, idealnya Menlu Sugiono dapat mencurahkan waktu penuh untuk memimpin Kemlu, atau setidaknya 50 persen hingga 80 persen dari waktu kerja. Dia bahkan menggambarkan Kemlu sebagai mobil Ferrari yang memiliki talenta diplomat luar biasa, namun membutuhkan pengemudi yang fokus agar dapat berjalan optimal.