Bisnis.com, JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung sebagai relawan flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza kini telah dibebaskan dari penjara Israel.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa relawan tersebut akan segera pulang ke Indonesia dengan selamat.

Kesembilan WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tersebut telah keluar dari Israel dan tiba di Istanbul, Turkiye, pada Kamis waktu setempat, menjelang kepulangan mereka ke tanah air.

“Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar,” kata Sugiono dalam pernyataannya via akun media sosial X @menlu_ri, yang dipantau Jumat (22/5).

Ia pun berharap bahwa WNI akan segera kembali dengan selamat dan sesegera mungkin. Dirinya juga
menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan personel Zionis yang melakukan tindakan kekerasan kepada para WNI yang mereka culik saat menyergap kapal mereka dalam konvoi pelayaran GSF 2.0 awal pekan ini.

“Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat penahanan,” kata dia.

Penyiksaan terhadap aktivis kemanusiaan seperti kesembilan WNI tersebut, ucap Sugiono, merupakan tindakan yang tidak manusiawi serta merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Diketahui, seluruh relawan GSF dari berbagai negara dikonfirmasi telah dibebaskan dari penjara di Israel. Mereka telah dideportasi dan diterbangkan keluar dari wilayah Israel menuju Turkiye.

Setelah tiba di Istanbul, kesembilan WNI peserta flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza tersebut akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu sebelum dapat terbang pulang ke tanah air.

“Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turkiye,” ucap Duta Besar Indonesia untuk Turkiye, Achmad Rizal Purnama merespons pertanyaan terkait proses pemulangan para WNI tersebut.

Kesembilan WNI itu ternyata tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personel Zionis Israel.

Menurut Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono usai menyambut ketibaan para WNI, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia masih terus berupaya menegosiasikan nasib dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang hingga kini belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Kedua kapal tersebut, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di kawasan Teluk Arab di tengah dinamika keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa proses diplomasi terus dilakukan melalui Kedutaan Besar RI di Teheran.

“Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan,” kata Sugiono di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah situasi internal di Iran yang turut memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan.

“Permasalahnya jadi semakin kompleks dengan situasi internal di Iran sendiri, karena kadang-kadang apa yang menjadi kebijakan dari atas tidak serta merta bisa diimplementasi di lapangan. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz,” ujar Sugiono.

Pernyataan serupa juga disampaikan dalam konferensi pers lain, di mana ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar kapal Indonesia segera memperoleh izin melintas.

Negosiasi menyentuh isu blokade hingga syarat pelayaran

Sugiono juga menyebutkan bahwa pembahasan tidak hanya terbatas pada izin lintas kapal, tetapi juga mencakup dinamika blokade Selat Hormuz serta syarat-syarat pelayaran yang masih dinegosiasikan.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” tutur dia.

Selain itu, muncul pula wacana terkait pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah negara.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan prinsip freedom of navigation yang menjadi dasar hukum pelayaran internasional.

Dampak kapal tertahan dan posisi energi nasional

Dari sisi operasional, dua kapal Pertamina yang tertahan tersebut membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah. Namun, pemerintah menilai jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan energi nasional.

“Kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” ujar Sugiono.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan energi nasional jauh lebih besar dibanding dampak keterlambatan dua kapal tersebut.

“Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional,” imbuhnya.

Sugiono juga memastikan bahwa kondisi energi nasional saat ini berada dalam keadaan aman.

“Yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus mencari sumber pasokan alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia menyebut Pertamina telah memiliki berbagai sumber pasokan dari negara lain di luar Timur Tengah.

“Negara-negara lain yang dituju tentu saja kemarin Rusia, dan saya kira juga merupakan satu alternatif yang strategis ya,” tuturnya.

“Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” tambah Sugiono.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis yang melibatkan beberapa negara di sekitarnya, termasuk Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UAE).

Kondisi ini membuat setiap dinamika politik di kawasan tersebut berdampak langsung pada arus perdagangan energi global.

Kapal masih di Teluk Arab, koordinasi terus dilakukan

Di sisi lain, Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan perusahaan terus memantau situasi secara intensif.

“Dua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz,” ujar Vega.

Ia menambahkan, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran sebelum kapal melanjutkan perjalanan.

“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulMenlu Ungkap Kendala Negosiasi Kapal Pertamina yang Tertahan di Selat Hormuzdan Menlu Pastikan Pasokan Energi Aman meski Kapal Pertamina Tertahan di Hormuz

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menilai kondisi geopolitik yang sedang panas menuntut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus kuat. Bahkan, jika perlu Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Luar Negeri ( Menlu ).

"Kalau perlu ganti Menteri Luar Negerinya, cari yang kapabel, cakap, memang dia background-nya diplomat, begitu. Jaringannya kuat, harus seperti itu," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Ginting menambahkan, kita pernah punya Menlu yang cukup dipandang di dunia internasional seperti Adam Malik, Ali Alatas, dan Retno Marsudi. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki Menlu sekelas Mochtar Kusumaatmadja.

"Jadi, kalau nggak dikenal di komunitas, elu siape? Sama kayak kita di kalangan wartawan, tiba-tiba ada orang ngaku wartawan, lo wartawan di mana, nggak kenal, males juga (ngomong)," kata Ginting.

Selain itu, lanjut pengamat berlatar belakang wartawan ini, kementerian yang juga perlu dievaluasi adalah di bidang ekonomi, termasuk energi.

"Saya sebenarnya kecewa kemarin ketika Presiden mengumpulkan para menteri dan eselon I, yang dimunculkan di media massa hanya taklimat Presiden. Kenapa tidak diungkapkan laporan para menteri itu. Kalau laporan menteri-menteri itu diungkapkan, jadi kami orang-orang kampus, pengamat, bisa menilai, membandingkan, kita memberikan opsi," ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) ini.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara mengenai isu kerja sama ruang udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang belakangan menjadi sorotan. Sugiono menegaskan bahwa terminologi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sugiono menyatakan bahwa usulan kerja sama tersebut bukanlah blanket overflight, melainkan overflight access. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki makna serta mekanisme yang sangat berbeda dalam diplomasi udara.

“Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access,” kata Sugiono kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sugiono menjelaskan bahwa wacana ini merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan kajian mendalam melalui mekanisme internal yang berlaku. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan tetap berlandaskan pada konstitusi dan kedaulatan negara.

“Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa kerja sama semacam ini bukanlah hal baru. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terbuka untuk menjalin perjanjian serupa dengan negara mana pun, selama mekanisme dan implementasinya memberikan keuntungan bagi nasional.

Lihat video: Kapal Perang AS Terdeteksi di Selat Malaka, Sedang Berburu Tanker Iran?



“Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa,” paparnya.

Sugiono juga menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap kebijakan ini akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik global. Sugiono menilai, dalam dunia yang saling terhubung, Indonesia pasti akan merasakan dampak dinamika global, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini,” ucapnya.

Sugiono menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga amanat rakyat. Menurutnya, pemerintah bertindak di bawah sumpah konstitusi untuk melindungi kepentingan bangsa dan menjaga stabilitas kedaulatan.

“Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua Undang-Undang,” ujarnya.

“Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026-2030 dalam Musyawarah Nasional XVI IPSI Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu malam (11/4/2026).

Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan penghormatan mendalam kepada Ketua Umum sebelumnya, yaitu Prabowo Subianto, yang kini menjabat Presiden RI, atas dedikasi panjang dalam membina pencak silat nasional.

"Ada satu rasa haru yang begitu besar karena beliau [Prabowo Subianto] mengatakan mulai dari tahun 1988 sampai 2026, kurang lebih 38 tahun mengurus pencak silat. Satu waktu yang sangat panjang yang jika tidak berasal dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin tidak mungkin bisa tercapai," katanya, dilansir dari Antara, Minggu (12/4/2026).

Sugiono, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PB IPSI periode 2021-2025, menegaskan siap melanjutkan estafet kepemimpinan dan penguatan peran pencak silat sebagai olahraga sekaligus warisan budaya bangsa.

Ia menegaskan bahwa amanah yang diembannya bukanlah tugas ringan, melainkan tanggung jawab besar untuk melanjutkan capaian dan cita-cita besar organisasi.

"Kami merasa begitu terhormat. Namun di sisi lain terbersit harapan besar yang diletakkan di pundak kami untuk bisa melanjutkan semua prestasi yang telah beliau (Prabowo Subianto) torehkan," ujarnya.

Ke depan, dia mendorong pencak silat menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional serta terus diperjuangkan agar masuk ke panggung Olimpiade.

"Pencak silat harus menjadi warna pembangunan manusia Indonesia dan cita-cita kita untuk melihat pencak silat menjadi bagian dari Olimpiade harus diwujudkan," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya saat membuka Munas PB IPSI menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI, seiring dengan tanggung jawab yang diembannya sebagai Kepala Negara.

“Hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak melanjutkan sebagai Ketua Umum PB IPSI. Karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PB IPSI," kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan panjang bersama pencak silat. Ia memastikan komitmennya untuk tetap mendukung pengembangan pencak silat dari posisinya sebagai Presiden RI.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (4/4/2026).

Selain tiga personel gugur, Sugiono juga mengungkapkan terdapat tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka. “Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya.

Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat. Menurut Sugiono, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Lihat video: Tangis Pecah di Bandara Soetta, Tiga Prajurit TNI Gugur Disambut Haru Keluarga

Sugiono menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sugiono pun menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para personel penjaga perdamaian.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBBpeacekeeping ini,” kata Menlu.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya berduka tetapi juga memimpin upaya perubahan. Pengorbanan para prajurit tidak boleh sia-sia.

Di tengah kehilangan, satu pesan menggema kuat dari pemerintah bahwa negara hadir, menghormati, dan akan terus melindungi setiap prajuritnya di mana pun mereka bertugas, demi dunia yang lebih damai.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya tiga Prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) juga pada kemarin, Senin (30/3/2026) pemerintah telah menyampaikan sikap, termasuk menyayangkan kejadian ini sekaligus meminta kepada otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi.

"Kami juga sebagai Mensesneg telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur," kata Prasetyo kepada wartawan pada Selasa (31/3/2026).

Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah pun telah memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan

Adapun, melalui pernyataan resmi di akun X Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (@Kemlu_RI) pada Senin (30/3/2026), pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap insiden tersebut. Indonesia juga mengecam keras insiden tersebut dan mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami mengutuk keras kejadian ini dan menyerukan investigasi yang komprehensif serta transparan,” tulis Kemlu.

Indonesia kini berkoordinasi erat dengan UNIFIL untuk proses pemulangan jenazah serta penanganan medis terbaik bagi korban luka. Pemerintah memastikan seluruh langkah dilakukan secara cepat dan optimal. Lebih jauh, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian sesuai hukum internasional.

“Keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus dihormati setiap saat. Serangan terhadap mereka tidak dapat diterima dan merusak upaya kolektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas,” tegas Kemlu.

Dalam pernyataannya, Indonesia juga kembali mengutuk serangan Israel di Lebanon selatan serta mendesak semua pihak untuk menahan diri. Pemerintah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur, serta kembali ke jalur dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas terkait, serta memantau secara ketat perkembangan situasi di kawasan tersebut.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memantau dan melakukan negosiasi terkait dinamika di Selat Hormuz yang berdampak pada kepentingan pelayaran nasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa proses pembicaraan masih berlangsung, namun sudah terdapat indikasi awal yang dinilai konstruktif.

“Ini masih dibicarakan, masih dalam tahap negosiasi,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Meskipun belum merinci substansi pembahasan, tetapi Sugiono mengakui adanya perkembangan positif dalam komunikasi yang dilakukan.

“Ada sinyal positif, tetapi kita lihat nanti bagaimana implementasinya di lapangan,” katanya.

Negosiasi tersebut berkaitan dengan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia. Stabilitas kawasan ini menjadi krusial bagi Indonesia, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi energi dan aktivitas ekspor-impor.

Pemerintah belum memberikan detail lebih lanjut mengenai bentuk kesepakatan yang tengah dibahas, termasuk kaitannya dengan kapal berbendera Indonesia yang melintas di kawasan tersebut. Namun, diplomasi intensif terus dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Sugiono menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan jalur diplomasi dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang, sembari memastikan keselamatan pelayaran dan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga.

“Kita tunggu hasil akhirnya, terutama bagaimana eksekusi dari sinyal positif yang sudah ada,” tandas Sugiono.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan bahwa sebanyak 15 Warga Negara Indonesia (WNI) segera dievakuasi dari Teheran, Iran. Hal ini dilakukan menyusul eskalasi di Iran yang semakin memanas usai serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Menlu Sugiono memastikan saat ini sudah memerintahkan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran evakuasi WNI.

"Tadi siang saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah evakuasi segera," kata Sugiono," di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2025), malam.

Namun, dia mengatakan proses evakuasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan masing-masing WNI. Pasalnya, tidak semua WNI yang berada di wilayah terdampak menyatakan ingin dievakuasi.

"Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut," tutur Sugiono.

Adapun jumlah WNI yang telah menyampaikan kesediaan untuk dievakuasi dari Teheran mencapai 15 orang.

Meski demikian, Menlu Sugiono belum dapat memastikan waktu pelaksanaan evakuasi. Ia menjelaskan bahwa proses dan perjalanan yang harus ditempuh cukup panjang, terlebih ruang udara di sejumlah negara sekitar masih ditutup.

"Ini lagi diatur kapan, kan ruang udara juga lagi ditutup kalau misalnya evakuasi dari Teheran, itu mereka harus di bawa ke Baku (Alzerbaijan), dari Teheran ke Baku itu 10 jam, perjalanan itu perlu dihitung logistik, orangnya sehat atau tidak, segala macem. Jadi gak bisa hari ini mau evakuasi langsung detik itu juga," katanya.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan hingga saat ini belum ada WNI di negara tetangga Iran seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain yang meminta untuk dievakuasi.

"Belum ada yang mau di evakuasi, Ini 15 yang sudah menyatakan kesediaan, karena logistik dan perjalanan panjang," ujar Menlu Sugiono.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swis.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rabu (25/2/2026), pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan proses perdamaian Palestina serta memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF),” dalam keterangannya.

Sugiono juga menyambut baik dibentuknya Liaison Office oleh Otoritas Palestina dalam rangka penguatan koordinasi dengan Board of Peace.

Sugiono menyampaikan Indonesia akan berupaya keras memastikan proses transisi yang sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju Solusi Dua Negara.

Lihat video: Menlu Sugiono: Amerika Harus Bantu Segera Akhiri Genosida di Gaza!



“Fokus utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono soal rencana kontribusi pasukan Indonesia di ISF.

Menutup pertemuan, Sugiono menyampaikan Indonesia akan terus memanfaatkan berbagai forum internasional untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Indonesia juga berencana menyelenggarakan Sesi Khusus mengenai Palestina di Jakarta pada 15 April 2026, di sela-sela rangkaian KTT D-8, sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan dukungan internasional. Sugiono juga menyatakan harapan untuk menyambut kunjungan Menlu Palestina di Jakarta dalam waktu mendatang.

Sementara, Menlu Palestina secara khusus mengapresiasi upaya-upaya politis Indonesia yang terus konsisten dalam memperjuangkan kepentingan Palestina dan juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada rakyat Palestina.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16 – 18 Februari 2026. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) “The situation in the Middle East, including the Palestinian question (MEPQ).”

Kehadiran Sugiono pada pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

"Selain itu, Menlu RI juga akan mengangkat mengenai partisipasi Indonesia di Board of Peace, yang merupakan wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai Solusi Dua Negara, serta keberpihakan yang nyata terhadap rakyat Palestina," ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Sugiono juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB. Pertemuan akan membahas langkah-langkah ke depan dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina, termasuk mengundang kehadiran pada KTT D-8 yang akan dilaksanakan pada April 2026 di Jakarta.

Rencananya, Sugiono juga akan melakukan pertemuan dengan Menlu Inggris, selaku Presiden DK PBB bulan Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.

Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu (4/2/2026).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, China, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” kata Seskab Teddy pada Kamis (5/2/2026).

Selain itu, Teddy menjabarkan capaian strategis lainnya, seperti keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Capaian konkret lainnya, kata dia, termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang dinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Teddy.

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Seskab Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu. Sementara untuk dana sebesar US$1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.

Dia memerinci saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjutnya.

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.

“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.