Bisnis.com, JAKARTA -- Krisis keamanan di kawasan Teluk Persia, telah mengerek harga minyak global dan berpotensi menekan kinerja anggaran, khususnya alokasi untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah perlu merasionalisasi belanja negara untuk menjaga stabilitas anggaran saat tekanan dari luar terus meningkat.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mensimulasi, jika harga minyak mentah menembus angka US$92 per barel, subsidi BBM jebol, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa menembus angka 3,6% - 3,7% dari produk domestik bruto. Kalau itu terjadi, pemerintah akan melanggar komitmen yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara bahwa defisit APBN harus di bawah 3% PDB.

Persoalannya, data terbaru yang dipaparkan Kemenkeu menunjukkan defisit anggaran pada Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB atau melebar dibandingkan Februari tahun lalu yang hanya 0,13% dari PDB. Pelebaran defisit APBN Februari 2026 itu dipicu oleh realisasi belanja negara yang telah menembus angka Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9%. Jauh lebih cepat dari Februari 2025.

Kecepatan penyerapan belanja negara ini terakselerasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7% yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp155 triliun atau tumbuh 85,5% dan belanja non K/L senilai Rp191 triliun atau tumbuh 49,4%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik besarnya risiko pelebaran defisit jika harga minyak melonjak dan tidak ada intervensi terhadap kebijakan belanja pemerintah. Meski demikian, dia cukup yakin skenario terburuk melonjaknya harga minyak di angka US$92 per barel masih bisa dimitigasi. Apalagi, pemerintah pernah mengalami kondisi serupa pada tahun-tahun 2012-2013 ketika Arab Spring berkecamuk. Saat itu harga minyak menembus US$150 per barel.

Purbaya menekankan bahwa berbekal pengalaman 13 tahun lalu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika global. Rasionalisasi belanja negara menjadi opsi, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang angkanya cukup fantastis.

"Bisa penghematan misalnya di MBG. Yang jelas MBG bagus, tetapi kami akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung [ke] makanan," ujarnya.

Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis harga minyak tidak akan melonjak ke level US$150 per barel. Dia menceritakan, ketika konflik geopolitik pada 2012-2013 lalu, harga minyak sempat diprediksi mencapai US$200 per barel. Akan tetapi, hal itu pada akhirnya tidak sampai terjadi.

Purbaya memastikan dehgan asumsi tersebut, pemerintah belum membahas soal rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi. "Belum [dibahas]," tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Namun demikian, opsi menaikkan harga BBM ini tidak sepenuhnya tertutup. Apalagi, jika harga minyak pada akhirnya nanti melambung tinggi sehingga menekan belanja subsidi pemerintah. "Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau emang harganya tinggi sekali," ujar Menkeu berlatar belakang insinyur lulusan ITB itu.

Empat Masukan Pengamat

Sementara itu, pemerintah RI dinilai perlu menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ekonomi dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak global.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Hakam Naja mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah dapat meningkat tajam apabila terjadi penutupan Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi titik kritis distribusi energi dunia. Menurutnya, Indonesia perlu mewaspadai kenaikan harga minyak yang telah mencapai sekitar US$92 per barel, level tertinggi sejak 2020. Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar US$70 per barel.

Dia menjelaskan bahwa setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara sekitar Rp6,8 triliun. Apabila harga minyak mendekati US$100 per barel, defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) berisiko meningkat hingga mendekati 4%, melampaui batas 3% yang diatur dalam Undang‑Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Karena itu pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif apabila konflik terus berlanjut dan harga minyak terus meningkat,” ujarnya dalam rilis media yang diterima pada Minggu (8/3/2026).

Dia memaparkan sedikitnya empat langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan dengan memprioritaskan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Belanja negara, menurutnya, perlu difokuskan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, serta infrastruktur dasar.

Kedua, mempercepat pengurangan konsumsi minyak melalui konversi energi menuju energi baru dan terbarukan. Program tersebut mencakup pemanfaatan energi surya melalui PLTS, energi air melalui PLTA, serta energi angin melalui PLTB sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperluas insentif untuk kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil, termasuk penyediaan infrastruktur pengisian listrik umum (SPKLU).

Ketiga, pemerintah perlu menggencarkan stimulus ekonomi agar aktivitas ekonomi domestik tidak tertekan oleh gejolak global. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui deregulasi dan debirokratisasi guna memangkas aturan yang menghambat dunia usaha. Menurutnya, langkah tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi domestik, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat, Hakam Naja menyarankan Pemerintah RI untuk meninjau kembali perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, yakni Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Hakam menilai perjanjian tersebut berpotensi menambah tekanan fiskal di tengah lonjakan harga energi global. Pemerintah dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut kepada pemerintah AS atau melalui jalur parlemen dengan menolak ratifikasi di DPR.

Menurutnya, jika perjanjian baru diperlukan, proses negosiasi perlu dimulai kembali dengan tim perunding yang mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara setara dan berprinsip saling menguntungkan. “Setiap krisis selalu menghadirkan peluang. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia justru dapat memperkuat fondasi ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.

CNNIndonesia menggelar Economic Forum bertajuk Global In Flux and The Road Ahead di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin 2 Maret 2026 mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Forum membahas sejumlah topik. Salah satunya, sejumlah tantangan perekonomian Indonesia di tengah gejolak global dan masalah di internal, terutama di tengah konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Forum dilaksanakan dalam dua sesi.

Sesi 1 bertajuk Global In Flux and The Road Ahead.

Sesi membedah arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dengan fokus pada stabilitas makro, ketahanan fiskal, pengelolaan APBN serta strategi menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah.

Sesi diisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Kepala Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.

Dalam speechnya saat forum, Airlangga mengatakan pemerintah selalu menyiapkan mitigasi untuk menjaga ekonomi dari segala tekanan baik yang datang dari sisi global maupun nasional.

Berkaitan dengan konflik antara AS-Israel dengan Iran yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi dalam negeri Airlangga mengatakan pemerintah mempunyai mekanisme bernama anti-dumping duty atau injury untuk memitigasi impor di tengah kondisi tersebut.

Terlebih lagi agar impor tidak hanya dibanjiri dari negara tertentu.

Sesi 2 bertajuk Indonesia's Banking Sector and The Challenge of Sustainability Growth.

Sesi mengupas peran strategis sektor perbankan nasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat intermediasi serta mendorong pembiayaan sektor produktif dan UMKM.

Sesi diisi oleh Direktur Treasury dan International Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Farida Thamrin, Direktur Group Analisis Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ahmad Subhan Irani, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Alexander Lubis dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti.

Untuk melihat isi forum selengkapnya, saksikan tayangan CNN Indonesia Economic Forum melalui CNN Indonesia TV dan livestreaming di cnnindonesia.com pada Rabu (4/3) dan Kamis (5/3) jam 20.30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan bergerak sedikit melambat dari target semula akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, ia menargetkan pertumbuhan berada pada rentang 5,6–5,7 persen karena tekanan ekonomi dinilai sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, setelah bencana terjadi, ia menurunkan proyeksi menjadi 5,5 persen.

“Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi sistem keuangan dan menyiapkan opsi injeksi dana tambahan ke perbankan apabila dibutuhkan untuk menjaga daya dorong perekonomian.

“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

Secara bersamaan, pemerintah juga bersiap menambah anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila kebutuhan di lapangan melampaui alokasi yang tersedia saat ini. Purbaya menyebut BNPB masih memiliki dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup untuk tahap tanggap darurat.

“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih yang siap dipakai,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin malam (1/12).

Kendati demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran mengingat cakupan bencana yang terjadi cukup luas, meliputi tiga provinsi. Mekanisme penambahan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) disebutnya siap diaktifkan kapan saja.

Purbaya meminta BNPB tidak ragu mengajukan permintaan apabila dana mulai menipis dan memastikan pencairan ABT akan segera diproses begitu diperlukan. Ia menuturkan dana tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang telah disiapkan dalam APBN.

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

Ia menegaskan kapasitas fiskal negara memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana, termasuk jika diperlukan pendanaan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi korban.