Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), usai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Untuk diketahui, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Namun, Malaysia kini telah membatalkan perjanjian itu setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

“Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

“Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS.

“Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS.

Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya.

Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026. Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menyebabkan Indonesia tidak boleh membuat aturan yang melarang atau membatasi perusahaan asuransi AS memproses atau menyimpan data di luar wilayah Indonesia.

Ketentuan itu tercantum dalam Article 2.30: Other Services Commitments pada poin keempat dalam dokumen negosiasi dagang antara Indonesia dan AS, bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian antara Amerika Serikat dan Indonesia atas Perdagangan Resiprokal yang diunggah oleh United States Trade Representative (USTR).

“Indonesia harus menahan diri dari menetapkan atau memberlakukan aturan apapun yang membatasi kemampuan perusahaan asuransi Amerika Serikat untuk mengolah atau menyimpan data di luar wilayah Indonesia,” bunyi Article 2.30: Other Services Commitments poin keempat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpendapat ketentuan itu menjadi sensitif dan isu krusial bagi Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan data, akses pengawasan regulator, dan perlindungan data pribadi.

“Terutama setelah Indonesia memiliki UU Pelindungan Data Pribadi, karena berpotensi membatasi ruang Indonesia menerapkan data governance requirement, terutama jika frasa ‘tidak boleh membatasi’ ditafsirkan tanpa prudential carve-out, padahal dalam praktik global sektor keuangan, standar yang digunakan adalah free flow of dataplus regulatory access guarantee,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Oleh karena itu, Dody menekankan apabila ketentuan tersebut tidak disertai klausul prudential yang kuat, maka regulator bisa kehilangan akses langsung terhadap data klaim, audit sistem underwriting dan investigasi fraud.

Dody menjelaskan, Article 2.30 tentang Komitmen Jasa Lainnya dalam perjanjian dagang RI–AS pada dasarnya berkaitan dengan prinsip cross-border data flow dan data localization dalam sektor jasa, termasuk jasa keuangan. Menurutnya, ketentuan ini sangat strategis karena menyentuh kedaulatan data, pengawasan prudential, dan arsitektur operasional industri asuransi.

Baginya, ketentuan tersebut secara substansi mengikuti tren dalam perjanjian perdagangan modern seperti digital trade chapter dan financial services liberalization, yang tujuannya adalah menghindari data localization barrier serta meningkatkan efisiensi operasi global.

“Namun dalam sektor keuangan, pendekatan yang lazim secara internasional adalah ‘Free flow with prudential carve-out’ yang artinya data boleh mengalir lintas negara, tetapi regulator tetap boleh mengatur untuk tujuan stabilitas sistem keuangan,” tegasnya.

Dia menambahkan, pendekatan ini juga digunakan dalam standar World Trade Organization (WTO Financial Services Annex) serta praktik pengawasan di berbagai yurisdiksi.

Dalam praktik global, lanjutnya, praktik pemrosesan atau penyimpanan data lintas negara dalam industri asuransi sudah menjadi standar operasional, terutama bagi perusahaan multinasional.

Adapun bentuk praktik yang umum terjadi seperti Regional Data Center terkait data polis, klaim, underwriting, dan aktuaria disimpan pada regional hub, misalnya di Singapura atau Hong Kong.

“Biasanya ini dilakukan oleh grup asuransi global untuk efisiensi IT. Contoh data yang diproses adalah underwriting analytics, fraud detection, catastrophe modeling, risk aggregation global,” ucapnya.

Kemudian, bentuk kedua adalah Cloud-based processing yang menggunakan cloud global seperti AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Dalam model ini data tetap milik perusahaan lokal, tetapi infrastruktur fisik berada di luar Indonesia, dan processing dilakukan secara real-time lintas negara.

Selanjutnya bentuk ketiga adalah Group-level risk management system atau data dikirim ke kantor pusat untuk konsolidasi solvabilitas grup, capital modeling (RBC/economic capital) ataupun compliance global.

Dody menekankan praktik tersebut tidak hanya terjadi pada reasuransi, tetapi pada semua lini usaha dan yang membedakan adalah intensitasnya. Pada reasuransi, hampir selalu terjadi lintas negara karena sifat bisnisnya global, terkait pengiriman data bordereaux, treaty exposure, loss statistics.

“Pada asuransi langsung juga terjadi, terutama pada perusahaan multinasional, produk retail digital, health analytics, motor telematics. Namun regulator biasanya mewajibkan data copy local dan akses audit regulator. Di Indonesia, praktik ini sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui ketentuan outsourcing IT dan manajemen risiko TI,” jelasnya.

Dengan demikian, tegasnya, Indonesia tidak melarang data ke luar negeri, tetapi mensyaratkan kontrol hukum dan prudensial. Dalam hukum positif Indonesia, pembatasan transfer data sektor asuransi berasal dari tiga layer regulasi yakni perlindungan data dalam UU PDP memberikan batasan harus ada perlindungan setara atau consent.

“Kemudian, sistem elektronik dalam PP 71/2019 memberikan batasan harus menjamin akses pengawasan dan prudensial sektor keuangan dalam POJK serta SEOJK TI, memberikan batasan bahwa harus menjamin pengawasan,” tutur Dody.

Untung-Rugi Larangan Asuransi AS Simpan dan Olah Data di Luar Negeri

Penerapan kebijakan tersebut tentu menuai untung dan ruginya bagi Indonesia. Dody menyebut kelebihan kebijakan itu adalah mengefisiensikan biaya operasional industri, sehingga perusahaan asuransi tidak perlu membangun data center lokal mahal, serta dapat menggunakan infrastruktur global. Hal ini dapat menurunkan expense ratio dan meningkatkan daya saing industri.

“Kemudian, transfer teknologi dan analytics dengan integrasi sistem global, yaitu penggunaan AI underwriting, catastrophe modeling global, juga fraud detection yang lebih kuat. Hal ini relevan untuk asuransi kredit, marine cargo, dan asuransi bencana,” ucapnya.

Kelebihan terakhir adalah dapat meningkatkan minat investasi perusahaan global, yang mana liberalisasi data biasanya menjadi salah satu syarat untuk entry market perusahaan asuransi multinasional.

Sementara itu, kekurangan atau risiko dari kebijakan tersebut adalah risiko pengawasan (supervisory risk) karena jika data berada di luar negeri maka regulator domestik akan bergantung pada cooperation agreement. Kondisi ini dapat memperlemah market conduct supervision, juga solvency monitoring real-time.

“Ada potensi risiko kebocoran data dan yurisdiksi hulu jika terjadi cyber breach dan sengketa data, sehingga pertanyaan utama nanti adalah hukum negara mana yang berlaku? Kondisi ini akan menjadi kompleks jika tanpa perjanjian bilateral data governance,” sebutnya.

Dody meneruskan, kekurangan ketiga adalah ketergantungan pada infrastruktur global dalam kondisi geopolitical risk, sanctions, dan cloud outage global, yang mana operasional industri domestik bisa terdampak.

“Terakhir, ada potensi melemahkan pengembangan data center nasional, dimana kebijakan data keluar bebas dapat mengurangi investasi domestik di sektor digital infrastructure,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia resmi memperoleh pembebasan tarif 0 persen di pasar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dagang resiprokal Indonesia–AS. Pembebasan tersebut mencakup 173 pos tarif (HS Code) sektor pertanian dan turunannya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, capaian itu merupakan hasil negosiasi strategis yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

“Pembebasan tarif pada puluhan komoditas pertanian ini benar-benar hasil negosiasi yang berpihak pada petani kita. Bapak Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat. Produk pertanian kita bisa masuk pasar global dengan akses yang lebih adil dan kompetitif," kata Amran dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurut Amran, akses tarif nol persen ke pasar AS yang bernilai besar akan meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia secara signifikan.

“Dengan tarif nol persen, produk kita punya ruang bersaing yang lebih besar. Dari sisi harga jadi lebih kompetitif. Ini peluang bagus untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian akan memastikan peningkatan kualitas, pemenuhan standar, dan kesinambungan pasokan agar peluang ekspor tersebut dapat dimanfaatkan optimal.

“Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal kita pastikan produksinya cukup dan mutunya terjaga, supaya petani bisa benar-benar merasakan manfaatnya," ucap Amran.

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perjanjian itu menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian, komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas serupa.

Sebelumnya, dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat implementasi kesepakatan dagang resiprokal tersebut.

Dengan dibebaskannya 173 pos tarif sektor pertanian menjadi 0 persen, pemerintah optimistis ekspor komoditas unggulan nasional akan meningkat seiring meningkatnya daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses.

“Ya nanti kita tunggu saja ya [negosiasi tarif Trump], itu kan lagi diproses,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun, Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupalegal scrubbinguntuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi.

“Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Kanlegal scrubbingsekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/2/2026).

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Wijayanto menyebut, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peacehingga memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS menginginkan akses penuh terhadapcritical mineralsIndonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepadaBisnis.

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuhcritical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Di samping itu, Faisal juga menyoroti perbedaan pendekatan dengan China yang memilih berinvestasi pada pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih pada tahap awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi, langkah tersebut setidaknya telah mendorong tumbuhnya industri serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Negosasi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bakal segera memasuki babak baru seiring dengan bakal digelarnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026.

Sejumlah pengusaha pun menyampaikan sederet catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah menjelang ditekennya kesepakatan dagang dengan AS. Pasalnya, kebijakan terbaru tarif AS terhadap Indonesia ke depannya bakal berdampak pada sektor industri di Tanah Air.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) masih menaruh harapan agar pemerintah mampu menegosiasikan tarif yang lebih rendah dengan AS.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berharap tarif resiprokal yang saat ini berada di level 19% bisa ditekan lebih rendah agar daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam kembali pulih.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasar Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor tekstil Indonesia. Namun, beban tarif dinilai membuat produk nasional sulit bersaing dengan negara lain yang mendapatkan perlakuan lebih kompetitif.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (17/2/2026).

Dalam negosiasi tersebut, AS disebut meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai salah satu syarat penurunan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Permintaan itu menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi industri pemintalan yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Redma, peningkatan impor kapas dari AS sulit direalisasikan apabila tingkat utilisasi industri pemintalan masih berada di bawah 50%. Dengan kapasitas produksi yang belum optimal, kebutuhan bahan baku otomatis ikut menurun.

“Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” terangnya.

Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19 total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan sekitar 300.000 ton berasal dari Amerika Serikat. Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan signifikan.

Pada 2025, total impor kapas Indonesia tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari Amerika Serikat tinggal sekitar 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” jelasnya.

Dia menambahkan, rendahnya utilisasi industri tidak lepas dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini membuat pasar domestik tertekan dan menggerus permintaan terhadap produk dalam negeri.

“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping baik kain maupun benang masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” ujarnya.

Melindungi Industri Padat Karya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai prioritas perlindungan dalam negosiasi tarif AS. Pesan ini disampaikan menjelang finalisasi kesepakatan dagang yang bakal oleh Prabowo dan Trump.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS. Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Posisi Tawar Indonesia

Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama terkait perundingan tarif dengan AS.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

Daya Saing Industri

Sementara itu, Peneliti CSIS Yoshe Rizal Damuri mengatakan tekanan tarif AS dapat memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketatnya persaingan pasar global, terutama di pasar utama seperti AS dan Uni Eropa.

Menurut Yoshe, risiko terhadap rantai pasok dan ketergantungan pada komoditas impor juga meningkat seiring kebijakan proteksionis yang ditempuh sejumlah negara. Dia menilai kondisi ini membuat pelaku industri harus lebih cermat membaca dinamika pasar dan arah kebijakan perdagangan global.

“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” ujar Yoshe kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan, negara seperti Vietnam memang belum tentu memiliki biaya produksi lebih rendah dari Indonesia. Namun, keunggulan Vietnam terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang yang memberikan tarif lebih kompetitif serta kepastian regulasi. Dalam konteks pasar Uni Eropa, misalnya, Vietnam telah lebih dulu menikmati tarif 0% melalui perjanjian dagang bebas.

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tarif yang lebih tinggi sehingga posisi kompetitifnya relatif tertinggal. “Dalam situasi saat ini, semakin penting bagi kita untuk melakukan diversifikasi pasar,” tuturnya.

Yoshe menekankan bahwa ketergantungan yang besar pada satu pasar, seperti AS, membuat industri nasional lebih rentan ketika terjadi perubahan kebijakan seperti tarif resiprokal. Diversifikasi dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekspor.

Selain soal tarif, ia juga menyoroti tren regulasi keberlanjutan yang semakin ketat di berbagai negara tujuan ekspor. Industri alas kaki Indonesia perlu bersiap menghadapi tuntutan standar lingkungan dan ketertelusuran rantai pasok yang lebih tinggi.

“Kita juga perlu bersiap menghadapi aturan keberlanjutan yang lebih ketat dan tuntutan ketertelusuran rantai pasok,” tuturnya.

Kejutan Pemerintah

Sementara itu, pemerintah menyiratkan bahwa akan ada 'kejutan' terkait dengan penandatanganan kesepakatan dagang atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Sekadar catatan, pemerintah Indonesia dan AS telah menyelesaikan seluruh proses negosiasi dan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting) terkait dengan perjanjian dagang yang diawali dengan pengenaan tarif impor terhadap produk Indonesia 2025 lalu.

Dari awalnya diancam dengan tarif 32%, Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu menyepakati dengan Presiden Donald Trump agar tarif bea masuk terhadap produk Indonesia diturunkan ke 19%. Sebaliknya, sebagian besar produk AS akan dikenai bea masuk 0%.

Menjelang penandatanganan kesepakatan dagang pada 19 Februari 2026, keseluruhan hasil negosiasi dan penyusunan dokumen hukum perjanjian dagang itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin tim negosiator, turut menyampaikan hasil dimaksud sehari sebelum Prabowo bertolak ke AS.

"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang [kediaman pribadi Prabowo] sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).

Haryo lalu menuturkan bahwa negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

Selain tarif turun menjadi 19%, pemerintah AS turut mengecualikan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia termasuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), kopi dan kakao.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mematangkan kesiapan untuk kesepakatan tarif resiprokal dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan terbang ke AS pada 19 Februari 2026 mendatang untuk menghadiri perundingan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, Presiden telah menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, pada Ahad (15/2/2026), guna memastikan kesiapan mematangkan strategi negosiasi.

“Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di AS pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatangan agreement on reciprocal trade (ART),” kata Haryo dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Haryo menerangkan, kegiatan di Negeri Paman Sam juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia dan AS, sebagai bagian dari rangkaian acara Penandatanganan ART antara kedua pimpinan negara.

Adapun, dalam pertemuan di Hambalang, ia menyampaikan, Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat.

Prabowo mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam global supply chain. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Prabowo turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting). Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah perlu mengupayakan keringanan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Selain itu, Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peace, serta memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Reformasi tersebut mencakup deregulasi, penurunan hambatan dagang, peningkatan kepastian hukum bagi investor, hingga penataan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia menilai, tuntutan tersebut sejatinya sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional untuk mendongkrak daya saing.

Di sisi lain, Wijayanto melihat Indonesia juga memiliki peluang memperoleh keuntungan dari perundingan tarif dengan AS. Peluang tersebut terbuka pada sektor-sektor yang tidak diproduksi oleh AS dan dibutuhkan oleh pasar Negeri Paman Sam.

“Sektor-sektor di mana AS tidak memproduksi produk kita berpotensi mendapatkan keringanan pajak hingga jauh di bawah 19%,” ujarnya.

Produk tersebut meliputicrude palm oil(CPO) dan turunannya, kopi, karet dan produk karet, cokelat, serta berbagai mineral strategis. Kendati demikian, Wijayanto menegaskan pemerintah tetap perlu berupaya keras agar produk padat karya seperti sepatu dan TPT juga memperoleh keringanan tarif.

Berdasarkan unggahan di akun resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet pada Senin (16/2/2026), Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis @sekretariat.kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut negosiasi dagang dengan sejumlah negara mitra serta reformasi pasar modal menjadi andalan untuk meyakinkan peluang investasi di Indonesia kepada para investor hingga tingkat global.

Hal tersebut di antaranya disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari pertama Indonesia Economic Summit (IES) yang diselenggarakan Indonesia Business Council (IBC), Selasa (3/2/2026).

Di depan para pengusaha nasional maupun global yang hadir pada forum tersebut, Airlangga memaparkan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia maupun kemajuan dalam negosiasi perdagangan. Dia menyebut sebagian besar free trade agreement ini sudah diselesaikan, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) yang mana sejumlah barang dari Indonesia dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu 19%.

"Sebagian besar negosiasi perdagangan telah diselesaikan, dengan Kanada, dengan UE, dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), dan kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat," ungkap Airlangga di Hotel Shangri-La, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Tidak hanya itu, Menko Perekonomian sejak 2019 tersebut memaparkan bahwa bersama negara-negara G20, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$21,4 miliar. Sebesar US$3,5 miliar di antaranya sudah dimanfaatkan.

Australia, lanjut Airlangga, juga menyatakan rencananya berinvestasi di Indonesia. Mitra investasi dari negara tetangga lain di tingkat regional, seperti Sarawak Air Malaysia juga diajak untuk berkolaborasi dalam membuka konektivitas transportasi guna mendukung destinasi pariwisata di luar Jakarta dan Bali.

Selain itu, Indonesia dengan Singapura bekerja sama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan program digital. “Ini berarti ada banyak modal dalam pipeline yang siap untuk diinvestasikan di Indonesia," terang mantan Menteri Perindustrian itu.

Selain negosiasi dagang, Airlangga turut memaparkan agenda reformasi pasar modal yang baru saja diluncurkan Indonesia. Hal ini dilakukan usai ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) terhadap penurunan (downgrade) rating pasar saham RI yang memicu trading halt dua kali berturut-turut.

Agenda reformasi pasar modal itu, tuturnya, fokus pada empat pilar, yaitu efisiensi, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. "Hingga pagi ini, pasar modal telah kembali ke zona hijau, yang menandakan respons pasar yang positif," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid dalam sambutannya menekankan kehadiran IES 2026 menjadi platform strategis untuk membangun kepercayaan investor di tengah dunia yang penuh dengan 'multiple layers of unknowns' (ketidakpastian yang berlapis).

“Tujuan kami adalah memastikan Indonesia tetap atraktif, kompetitif, dan produktif. Fokus kami tertuju pada tiga pilar utama yakni Kepastian (Certainty), Kapabilitas (Capability), dan Modal (Capital),” tegas Arsjad.

Terdapat berbagai inisiatif yang dilakukan dalam IES 2026, salah satunya peluncuran Business 57+ (B57+) Asia-Pacific Regional Chapter. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara Islam dan mitra strategisnya, dengan Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) Abdullah Saleh Kamel dalam sambutannya menyampaikan, peluncuran B57+ merupakan inisiatif kolektif yang didedikasikan untuk masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

”Dunia usaha, investasi, perdagangan, dan keuangan, dapat memainkan peran utama dalam memajukan masyarakat kita. Visi ini sejalan dengan komitmen para pemimpin politik di negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan yang secara aktif berupaya memberdayakan sektor swasta melalui reformasi legislatif dan infrastruktur digital,” kata Abdullah.

Adapun Chief Economist IBC Denni Purbasari mengatakan, Indonesia menjadi daya tarik untuk meraih investasi global lantaran merupakan negara demokrasi dengan penduduk muda yang besar. Posisi itu diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5,1% sampai 5,2%.

“Komitmen pemerintah terhadap openness dan reform, kestabilan ekonomi makro dan politik, menjadi faktor yang menarik bagi investor asing untuk masuk, baik melalui direct investment maupun portofolio,” kata Denni.

Sejumlah program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesehatan, menambah peluang kemitraan antara pelaku bisnis dalam negeri dengan investor global.

Menurut Denni, sektor yang menarik tidak hanya terkait rantai pasok kendaraan listrik. Sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan, energi terbarukan, kesehatan, jasa keuangan bahkan pendidikan turut dinilai menjadi sektor yang menarik.

Sebagai informasi, IES adalah forum ekonomi tahunan yang diselenggarakan IBC untuk membedah tren ekonomi, prioritas strategis, dan arah masa depan Indonesia dalam rantai pasok global.

IES 2026 menghadirkan delegasi dari lebih dari 50 negara untuk mendiskusikan peluang investasi dan tantangan ekonomi struktural Indonesia di tengah dinamika pasar global.

Forum yang diselenggarakan pada 3 dan 4 Februari 2026 itu mempertemukan pemimpin pemerintahan, dunia usaha, investor global, dan organisasi internasional dari berbagai negara seperti Singapura, Australia, Jepang, Inggris, China hingga negara-negara Eropa dan Asia Tengah.

IBC melihat bahwa kehadiran delegasi internasional yang luas menunjukkan bahwa minat investor global terhadap pasar Indonesia tetap ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa depan perdagangan pertanian antara Amerika Serikat dan Indonesia berada di meja perundingan.

Di tengah tekanan rantai pasok global dan perubahan selera konsumen, pemerintah Amerika Serikat menilai negosiasi perjanjian dagang menjadi jalur utama untuk membuka kembali hambatan tarif dan regulasi yang selama ini membatasi masuknya produk pertanian Amerika Serikat ke pasar Indonesia.

Agricultural Counselor USDA Foreign Agricultural Service di Jakarta, Lisa Ahramjian, menyebut proses perundingan yang saat ini berjalan diarahkan untuk merapikan berbagai kendala struktural dalam perdagangan pertanian kedua negara.

“Negosiasi perjanjian perdagangan yang sedang berlangsung memang ditujukan untuk mengatasi tarif, serta berbagai isu regulasi yang bermasalah dan faktor lain yang saat ini membatasi akses pasar bagi produk pertanian AS, sehingga akses tersebut dapat ditingkatkan di masa mendatang,” ujar Lisa saat Press Briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan kehati-hatian.

Karena itu, ia meminta semua pemangku kepentingan bersabar hingga negosiasi rampung.

Untuk perkembangan teknis dan arah kebijakan yang lebih perinci, USDA merujuk pada Gedung Putih dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat.

“Kami perlu bersabar hingga proses tersebut sepenuhnya selesai, dan untuk pertanyaan yang lebih perinci, kami menyarankan untuk merujuk ke Gedung Putih atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat,” paparnya.

Dalam konteks negosiasi dagang, isu halal juga menjadi perhatian penting.

Lisa menegaskan USDA bekerja erat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan kepatuhan produk AS terhadap standar halal Indonesia.

Lebih jauh, kerja sama pertanian AS-Indonesia juga menyentuh aspek transfer pengetahuan.

Industri pertanian Amerika Serikat aktif memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada mitra di Indonesia, mulai dari sektor unggas, gandum, hingga kedelai.

Di sektor unggas, misalnya, penggunaan bahan pakan asal AS disertai pelatihan intensif untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Sementara di sektor kedelai, pelaku industri AS bekerja sama dengan produsen tempe lokal untuk menyempurnakan teknik produksi.

Di luar meja perundingan, Amerika Serikat juga mengandalkan strategi pendukung untuk menjaga momentum hubungan dagang, salah satunya melalui gelaran pameran “Rasa Amerika” dan pengiriman delegasi dagang agribisnis ke Indonesia.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan perdagangan sekaligus menangkap peluang pasar di luar jalur negosiasi formal.

USDA yang mewakili seluruh spektrum produk pertanian Amerika Serikat, mulai dari sapi hidup, produk daging, hingga makanan laut beku dan kebutuhan ritel.

Dalam misi dagang, perwakilan dari berbagai sektor tersebut dibawa langsung ke Indonesia untuk menjajaki peluang bisnis.

Selain memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik, produk pertanian AS juga dinilai memperkaya pilihan konsumen Indonesia.

Dengan semakin beragamnya produk di ritel, konsumen memiliki alternatif yang lebih luas sesuai preferensi dan daya beli.

“Produk lainnya memberikan pilihan tambahan bagi konsumen, sehingga ketika masyarakat berbelanja di toko, mereka memiliki pilihan produk yang lebih beragam. Untuk semua produk tersebut, kami berupaya meningkatkan peluang ekspor pertanian AS ke Indonesia,” beber Lisa.

“Kami melihat acara Rasa Amerika dan delegasi perdagangan mendatang sebagai cara yang sangat baik untuk mencapainya, selain melalui negosiasi yang sedang berlangsung,” lanjutnya.

Pada 2024 ekspor produk pertanian Amerika Serikat ke Indonesia tercatat sekitar 3 miliar dollar AS.

Namun pada periode yang sama, ekspor produk pertanian Indonesia ke Amerika Serikat lebih besar sekitar 1,1 miliar dollar AS, sehingga Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan di sektor pertanian.

Meski demikian, USDA menilai kondisi tersebut justru menegaskan besarnya ruang ekspansi bagi produk pertanian AS.

Indonesia dipandang sebagai pasar strategis karena memiliki populasi terbesar keempat di dunia, kelas menengah yang terus tumbuh, serta budaya konsumsi dan “ngemil” yang kuat.

Permintaan terhadap produk pertanian Amerika Serikat dinilai relatif tinggi, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha tengah menunggu hasil kesepakatan final dalam perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal. Tantangan terbesar kini adalah untuk memastikan produk minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) bisa bebas dari tarif impor 19%.

Tim negosiator nantinya dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang rencananya terbang ke Negara Paman Sam itu, Kamis (18/12/2025). Salah satu agendanya adalah pertemuan bilateral dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Salah satu fokusnya nanti adalah untuk memastikan minyak kelapa sawit dikecualikan dari tarif impor 19%. Sebab, tidak seperti kakao dan lain-lain, produk pertanian asli Indonesia itu belum bersifat final untuk dikecualikan sebelum selesainya kesepakatan dagang kedua negara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut pelaku usaha tentu menginginkan agar tarif ekspor ke AS bisa serendah mungkin. Tidak hanya sawit, namun juga pada sebanyak mungkin komoditas ekspor Indonesia.

"Namun, realitanya dalam perundingan mungkin ada banyak berbagai trade off yang diperlukan. Jadi idealnya, kita bisa memperoleh pengecualian dari tarif resiprokal dan bahkan tarif 0% pada top 10-top 20 komoditas ekspor Indonesia ke AS," terang Shinta kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Shinta menggarisbawahi produk-produk yang memiliki nilai perdagangan tinggi antara Indonesia dan AS. Contohnya, produk garmen Indonesia yang diproduksi dengan kapas (cotton) dari AS.

"Atau memiliki local value content yang memadai di Indonesia sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai produk ekspor circumvention atau transhipment dari China seperti yang dikhawatirkan AS," lanjut CEO Sintesa Group itu.

Langkah Ofensif Negara

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap agar proses finalisasi kesepakatan dagang dengan AS bukan sekadar langkah simbolis dan normatif, melainkan menghasilkan pengecualian yang konkret, tertulis jelas dan berkepastian hukum secara jangka panjang.

Khusus untuk sawit, Anggawira menyebut produk itu bukan sekadar komoditas dagang, tetapi tulang punggung ekspor, lapangan kerja, dan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia.

Dia mewanti-wanti, apabila sawit masih dikenakan tarif tinggi atau hanya diperlakukan sebagai isu negosiasi lanjutan tanpa kepastian, maka daya saing Indonesia akan tergerus, sementara itu negara pesaing justru mendapatkan ruang lebih besar.

Untuk itu, Anggawira menyebut pengusaha berharap pemerintah bersikap lebih ofensif, bukan defensif, dalam isu sawit. Harapannya, pemerintah memosisikan sawit sebagai produk unggulan nasional yang layak mendapat perlakuan khusus, bukan sekadar dimasukkan sebagai 'agenda pembahasan berikutnya' dalam perjanjian bilateral.

"Lebih luas, dunia usaha berharap pengecualian tarif tidak hanya menyasar komoditas mentah, tetapi juga produk bernilai tambah dan hilirisasi, seperti produk turunan sawit, produk manufaktur berbasis sumber daya lokal, serta industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja," terang Anggawira kepada Bisnis.

Menurut Anggawira, tarif 19% yang diterapkan secara merata tanpa pengecualian bisa memengaruhi agenda hilirisasi pemerintah. Dia turut mengingatkan bahwa negosiasi tarif harus dibaca sebagai strategi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar kompromi dagang jangka pendek.

"Tanpa pengecualian yang jelas, dunia usaha akan menghadapi tekanan biaya, penurunan volume ekspor, serta risiko relokasi industri ke negara dengan akses pasar yang lebih kompetitif," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan update proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Tim dari Indonesia akan segera berangkat ke AS dalam waktu dekat dan finalisasi negosiasi tarif dipastikan bakal rampung pada akhir 2025.

“Update AS, tim akan berangkat minggu depan dan akan memfinalisasi sesuai dengan joint statement yang tertanggal 22 Juli,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Airlangga menyebut dirinya juga akan ikut serta dalam tim yang berangkat ke AS. Setelah proses negosiasi mencapai deal, ia menyampaikan ada rencana Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

“Sesudah semua selesai, antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump sudah selesai. Dan itu sudah bagian dari joint statement kemarin,” terangnya.

Airlangga menekankan bahwa perundingan legal drafting dalam dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) diharapkan segera rampung pada akhir 2025.

“Pokoknya harapannya kita bisa selesaikan perundingan legal drafting-nya di bulan Desember ini,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Airlangga telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (11/12/2025) malam untuk membahas perihal tarif resiprokal. Hasil pembicaraan dalam pertemuan dengan Greer disebut sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto tadi pagi.

Airlangga menekankan bahwa Presiden meminta negosiasi tarif dengan AS dapat diselesaikan pada akhir 2025, selagi tetap mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara.

Menurut penuturannya, AS mengapresiasi Indonesia karena Indonesia merupakan negara ketiga yang telah sepakat dengan AS soal tarif resiprokal. Sampai akhir tahun ini, hal yang sudah dijanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, dapat dituangkan dalam draft agreement.

Dalam kesepakatan dengan AS, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam akan mendapatkan tarif 0 persen. Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara itu, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan.

AS diketahui telah menurunkan tarif ke Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen. Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menambah impor dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS dengan nilai hingga 15 miliar dolar AS, sementara impor produk pertanian dari AS ditargetkan mencapai 4,5 miliar dolar AS.

Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS, serta investasi lainnya untuk proyek-proyek di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan Indonesia dapat merampungkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun 2025. Ia menyampaikan telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (11/12) malam untuk membahas perihal tarif resiprokal.

“Kita sepakat untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati oleh Leaders Declaration pada tanggal 22 Juli. Dengan demikian, dalam waktu singkat (pekan depan), delegasi Indonesia akan berangkat lagi ke Washington, dan harapannya di akhir tahun kita bisa selesaikan apa yang sudah kita mulai,” ungkapnya dalam agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ke-37 di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Hasil pembicaraan dalam pertemuan dengan Greer disebut sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto tadi pagi.

Airlangga menekankan bahwa Presiden meminta negosiasi tarif dengan AS dapat diselesaikan di akhir tahun 2025, selagi tetap mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara.

“Tadi pagi saya juga sudah melaporkan ke Bapak Presiden mengenai hasil pembicaraan tadi malam, dan ini adalah satu hal yang sangat positif karena Indonesia merupakan negara ketiga yang sudah sepakat dengan Amerika Serikat. Jadi, Amerika mengapresiasi Indonesia,” kata Airlangga.

“Harapannya sampai dengan akhir tahun ini, apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, bisa dituangkan di dalam draft agreement,” ujar Menko Ekonomi.

Dalam kesepakatan dengan AS, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam akan mendapatkan tarif 0 persen. Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara itu, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan.

Diberitakan sebelumnya, AS telah menurunkan tarif ke Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menambah impor dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS dengan nilai hingga 15 miliar dolar AS, sementara impor produk pertanian dari AS ditargetkan mencapai 4,5 miliar dolar AS.

Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS, serta investasi lainnya untuk proyek-proyek di Indonesia.