Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik seiring dengan pertumbuhan kredit yang berjalan sehat dan perusahaan asuransi menerapkan disiplinunderwriting. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

“Sehingga secaramonth-to-monthtidak mengalami peningkatan, melainkan penurunan yang mengindikasikan perbaikan kinerja klaim pada periode tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Di sisi lain, Ogi turut menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor properti berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja asuransi kredit, khususnya melalui peningkatan frekuensi klaim seiring dengan menurunnya kemampuan bayar debitur.

Kendati demikian, menurutnya, dampak itu tidak selalu bersifat langsung karena masih dipengaruhi oleh kualitasunderwriting, skema penjaminan, serta manajemen risiko yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi.

“Sebagai langkah antisipasi, industri asuransi umumnya memperkuat proses seleksi risiko [underwriting], melakukan penyesuaianpricingpremi agar mencerminkan profil risiko yang meningkat, serta meningkatkan koordinasi dengan perbankan dalam pemantauan kualitas kredit,” ujar Ogi.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan juga perlu memperkuat pencadangan teknis dan strategi reasuransi guna menjaga ketahanan keuangan dalam menghadapi potensi lonjakan klaim.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97,00% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Budi, beberapa faktor yang mendorong penurunan rasio klaim antara lain perbaikan proses seleksi risiko, penyesuaianunderwriting, penguatanmonitoringportofolio kredit, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta koordinasi yang lebih intensif antara perusahaan asuransi dengan perbankan atau lembaga pembiayaan.

Selain itu, perusahaan juga mulai lebih berhati-hati dalam menerima risiko, terutama pada segmen kredit yang memiliki kecenderungan kenaikan NPL atau NPF.

Adapun, untuk menjaga rasio klaim pada level yang sehat, perusahaan asuransi perlu memperkuat beberapa hal sepertipertama, menerapkanrisk-based underwriting, yaitu seleksi risiko berdasarkan profil debitur, jenis kredit, tenor, sektor usaha, agunan, dan kualitas pemberi kredit.Kedua, memastikan tarif premi sudah mencerminkan profil risiko yang ditanggung.

“Ketiga, memperkuat kerja sama data dengan bank atau multifinance agar perusahaan asuransi memilikiearly warning systemterhadap kenaikan tunggakan.Keempat, meningkatkan manajemen klaim,recovery, subrogasi, pencadangan teknis, dan program reasuransi,” beber Budi.

Prospek Profitabilitas Asuransi Kredit Masih Baik

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menilai profitabilitas asuransi kredit masih memiliki prospek, sepanjang pertumbuhan kredit berjalan sehat dan perusahaan menerapkan disiplinunderwriting.

Namun, imbuhnya, perusahaan perlu mewaspadai kenaikan NPL/NPF, pelemahan daya beli, konsentrasi portofolio pada sektor tertentu, moralhazard, kecukupan premi, serta potensi kenaikan klaim dari segmen properti, UMKM, dan pembiayaan konsumtif.

“Dengan demikian, fokus industri tidak hanya mengejar pertumbuhan premi, tetapi memastikan kualitas portofolio tetap sehat,” tegasnya.

Sependapat, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpandangan profitabilitas lini asuransi kredit masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh karena permintaan perlindungan kredit dari sektor perbankan dan pembiayaan masih cukup besar.

“Terutama seiring pertumbuhan UMKM, kredit konsumtif, dan pembiayaan produktif. Namun, keberlanjutan profitabilitas akan sangat bergantung pada disiplinunderwritingdan kualitas pertumbuhan bisnis,” katanya kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Adapun, tantangan yang menurutnya perlu diwaspadai adalah potensi kenaikan risiko gagal bayar akibat perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, pelemahan daya beli masyarakat, serta volatilitas suku bunga dan nilai tukar.

Selain itu, imbuhnya, kompetisi tarif premi yang terlalu agresif di industri juga dapat menekan kualitas bisnis karena perusahaan berpotensi mengambil risiko yang tidak sebanding dengan premi yang diterima.

“Sebab itu, implementasi manajemen risiko yang lebih ketat dari regulator, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi analitik diharapkan dapat membantu industri menjaga kesehatan lini asuransi kredit secara lebih berkelanjutan,” ungkap Dody.

Lebih jauh, Dody berpandangan rasio klaim dengan rentang 60%—80% masih memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk menutup biaya operasional, komisi, biaya reasuransi, pembentukan cadangan, serta menghasilkan marginunderwritingyang sehat.

Baginya, karakteristik asuransi kredit memang lebihvolatiledibanding lini asuransi umum lain seperti properti atau kendaraan. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh kualitas kredit perbankan atau multifinance, kondisi ekonomi makro, tingkat NPL, suku bunga,dan daya bayar debitur.

“Karena itu, dalam kondisi ekonomi melemah, rasio klaim asuransi kredit di level 80%–90% kadang masih dianggapmanageable, terutama jika perusahaan masih memperoleh dukungan dari hasil investasi,recoveryklaim, dan proteksi reasuransi yang kuat,” bebernya.

Sebaliknya, imbuh Dody, jika rasio klaim sudah mendekati atau di atas 100% dalam periode panjang, maka kondisi tersebut biasanya menunjukkan tarif premi tidak memadai,underwritingterlalu agresif, kualitas portofolio memburuk, atau terjadi tekanan ekonomi yang signifikan.

“Di industri asuransi, regulator dan pelaku usaha biasanya tidak hanya melihat rasio klaim secara standalone, tetapi juga combined ratio, RBC, kualitas cadangan teknis, recoveries, dan profitabilitas underwriting secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan lini usaha harta benda (properti), kendaraan bermotor, dan kredit adalah tiga produk yang jadi penopang utama pada industri asuransi umum per Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merincikan pada periode itu, asuransi harta benda (properti) mencatatkan pendapatan premi Rp8,47 triliun atau 25,18% dari total premi industri asuransi umum.

Kemudian, pendapatan premi dari asuransi kendaraan bermotor senilai Rp5,84 triliun atau setara dengan 17,37% dari total premi industri asuransi umum.

Selanjutnya, pendapatan premi dari asuransi kredit sebesar Rp4,73 triliun atau 14,05% dari total premi industri asuransi umum.

“Secara prospek, 3 lini usaha tersebut [ditambah lini usaha kesehatan] memang menjadi tulang punggung industri asuransi umum dalam beberapa waktu terakhir, sehingga diproyeksikan ke depannya lini usaha tersebut tetap akan menjadi penopang utama industri asuransi umum,” ucap Ogi dalam lembar jawaban RDK OJK april 2026, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, Ogi turut menyampaikan bahwa kinerja profitabilitas industri asuransi secara umum menunjukkan perbaikan.

Laba setelah pajak industri asuransi umum dan reasuransi tumbuh sekitar Rp0,08 triliun menjadi Rp4,22 triliun pada kuartal I/2026.

Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya hasil investasi, pertumbuhan premi pada beberapa lini usaha, serta penguatan efisiensi dan manajemen risiko perusahaan.

“Ke depan, prospek industri perasuransian masih cukup positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan dan penguatan transformasi industri,” tegasnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan industri tetap perlu mewaspadai berbagai tantangan seperti tekanan klaim, volatilitas pasar keuangan, dan kondisi ekonomi global.

“Sehingga penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko tetap menjadi perhatian utama,” pungkas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar dalam kondisi PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok.

“Sehingga polis asuransi berisiko lapse, sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” jelasnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Pada asuransi jiwa kredit (AJK), meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial.

“Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, perusahaan asuransi perlu memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh,” sebut Ogi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, dan memastikan adanya skema risk sharing dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

Selain itu, imbuhnya, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability menjadi penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri dapat tetap menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika ekonomi,” tegas Ogi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) melihat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemunculan virus, mulai dari Covid-19 hingga Hantavirus dapat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.

Bahkan, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan kondisi saat pandemi Covid-19 terjadi turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis asuransi kesehatan syariah di perusahaannya.

Iskandar menuturkan sepanjang 2025 Prudential Syariah mencatat pertumbuhan kontribusi bisnis baru sebesar 31% atau Rp1 triliun. Padahal, secaramarketpertumbuhan keseluruhan hanya 13%.

“Dan sebagian besar pertumbuhan itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan medis karena Covid, juga karena ketidakpastian seputar layanan medis. Kita berbicara tentang Covid, tentang Hantavirus, tetapi seringkali sekarang orang merasa bahwa situasinya sedikit lebih mengkhawatirkan. Jadi, ada kebutuhan akan semacam perlindungan,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Dia menyampaikan, Prudential Syariah optimistis menghadapi hal itu karena memiliki rangkaian produk asuransi syariah yang lengkap dan termasuk sebagai perusahaan asuransi syariah yang terbesar di Indonesia.

Kendati demikian, Iskandar tidak menampik bahwa inovasi berkelanjutan adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan perusahaan, mengingat kebutuhan banyak orang yang juga terus meningkat.

“Namun salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di industri ini adalah, dengan meningkatnya permintaan akan masalah medis, inflasi medis juga meningkat secara signifikan. Saya pikir mengelola inflasi medis akan menjadi kunci bagi industri ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Prudential Syariah akan ikut berkontribusi membuat industri ini berkelanjutan ke depannya. Sebab itu, pihaknya sangat mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan perubahan arah pengembangan produk kesehatan demi memperkuat industri asuransi nasional.

“Saya pikir itulah mengapa kami sepenuhnya mendukung langkah OJK dalam melakukan beberapa perubahan tentang bagaimana produk asuransi seharusnya dipasarkan ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus hantavirus ramai disorot usai adanya laporan infeksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Kepulauan Canary, dengan persinggahan di Antartika, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, Pulau Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension, dan Cape Verde pada (1/5/2026).

Dalam kapal yang membawa sekitar 150 penumpang ini, terdapat satu orang penumpang pertama asal Belanda yang diyakini terinfeksi hantavirus dan meninggal dunia pada 11 April 2026.

Hantavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, yang menular ke manusia melalui penghirupan partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang telah mengering. Virus ini disebut dapat hidup secara alami di tubuh hewan tanpa menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius saat menginfeksi manusia.

Hantavirus di Indonesia

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia justru merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Namun demikian, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar Andi Saguni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri kondisi industriPerasuransian, Dana Pensiun dan Penjaminan (PPDP)dinyatakan stabil dan terjaga, didukung oleh tingkat solvabilitas agregat yang baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan LainnyaOgi Prastomiyono membeberkan total aset industri asuransi per Maret 2026 mencapai Rp1.195,75 triliun atau tumbuh 4,38% secara tahunan (year on year/YoY). Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp977,53 triliun, meningkat 5,64% YoY.

“Adapun kinerja asuransi komersil, berupa akumulasi pendapatan premi, pada periode Maret 2026 mencapai Rp88,36 triliun atau tumbuh 0,74% YoY. [Hal ini] terdiri dari premi asuransi jiwa yang turun 0,14% YoY dengan nilai sebesar Rp47,12 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun,” jelasnya dalam rapat daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi permodalan, industri asuransi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang kuat. Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkanRisk Based Capital(RBC) masing-masing sebesar 474,26% dan 316,32%, masih di atasthresholdsebesar 120%.

Adapun pada asuransi non-komersial, yang mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan bagi ASN, TNI, dan Polri, total aset tercatat sebesar Rp218,23 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 0,92% YoY.

Industri dana pensiun juga mencatatkan pertumbuhan yang positif. Ogi menjelaskan bahwa industri ini tumbuh cukup signifikan sebesar 10,49% YoY dengan total aset mencapai Rp1.684,89 triliun per Maret 2026.

Secara lebih rinci, untuk program pensiun sukarela, total aset tercatat tumbuh sebesar 6,71% YoY menjadi Rp408,82 triliun. Sementara itu, program pensiun wajib, yang mencakup program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun bagi ASN, TNI, dan Polri, mencatatkan total aset sebesar Rp1.276,07 triliun atau tumbuh 11,76% YoY.

Di sisi lain, pada perusahaan penjaminan, nilai aset per akhir Maret 2026 tercatat tumbuh sebesar 0,77% YoY menjadi Rp47,48 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan industri PPDP, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis serta melaksanakan berbagai inisiatif,” ujarnya.

Ogi membeberkan bahwa OJK terus melakukan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan tahun 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dari semula 30 April 2026 menjadi 30 Juni 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kualitas pelaporan seiring dengan implementasi PSAK 117 tentang kontrak asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Selain itu, OJK menetapkan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor dalam sisi pelayanan informasi keuangan atau SLIK bagi perusahaan asuransi umum dan asuransi umum syariah serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah, dari semula paling lama 31 Juli 2025 menjadi paling lama 31 Desember 2027.

“Perpanjangan ini berlaku sejak tanggal penetapan kebijakan yaitu 22 April 2026 sehingga kewajiban dan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya tetap mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Lebih lanjut, OJK juga tengah menyusun RP OJK tentang integritas pelaporan keuangan serta peta jalan pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP 2026-2030. Ogi mengatakan hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi industri yaitu transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

OJK, sambungnya, meluncurkan implementasi QR Code pada surat tanda terdaftar STTD Pialang Asuransi atau Broker dan Pialang Reasuransi pada tanggal 4 Mei 2026 sebagai bagian dari transformasi digital di sektor perasuransian.

Di sisi penegakan ketentuan, berdasarkan pemantauan terhadap kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama pada tahun 2026, hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 116 perusahaan asuransi dan reasuransi, dari total 144 perusahaan atau sekitar 80,56% telah memenuhi ketentuan jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan.

Selain itu, OJK saat ini juga sedang melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 dana pensiun sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pelindungan konsumen di sektor PPDP.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 41 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan dari total tersebut, sebanyak 28 perusahaan menyatakan akan melakukan spin-off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

“13 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain,” ujar Hernawan dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan hingga 27 April 2026, OJK mencatat realisasi pemisahan unit syariah terus berjalan. Sebanyak tiga perusahaan telah melakukan spin-off dengan mendirikan entitas baru, sedangkan enam perusahaan lainnya melakukan spin-off melalui pengalihan portofolio ke perusahaan lain.

Selain itu, proses pemisahan masih berlangsung pada sejumlah perusahaan. Terdapat sembilan perusahaan yang tengah menjalani spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan tiga perusahaan lainnya dalam proses pengalihan portofolio.

Dia juga menjelaskan, selain pemenuhan regulasi bisnis pihaknya juga memfasilitasi peningkatan literasi. Terbaru OJK hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Asuransi Indonesia dan Universitas Paramadina yang mencakup pengembangan literasi, penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, riset dan co-creation produk, pengembangan platform digital, serta rekrutmen tenaga pemasar asuransi syariah melalui program Amanahpreneur.

Bisnis.com, JAKARTA — Musim haji 2026 dapat menjadi momentum emas bagi industri asuransi umum untuk mengerek kinerja premi. Lonjakan jumlah jemaah dan meningkatnya mobilitas perjalanan ke Tanah Suci mendorong kebutuhan perlindungan, khususnya dari produk asuransi perjalanan dan kecelakaan diri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penetapan awal pemberangkatan jemaah Haji Indonesia mulai April 2026 menjadi sentimen positif bagi kinerja asuransi perjalanan dan kecelakaan diri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peningkatan mobilitas jemaah dalam periode yang cukup panjang mendorong kebutuhan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kesehatan, kecelakaan, dan gangguan perjalanan.

“Secara historis, periode haji dan umrah memang berkontribusi terhadap peningkatan premi pada lini asuransi perjalanan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Ogi menuturkan saat ini perusahaan asuransi umum ataupun asuransi jiwa berbasis syariah sudah banyak memiliki produk perlindungan untuk haji dan umrah.

“OJK melihat bahwa peluang pengembangan pasar pada segmen ini masih terbuka luas, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan selama perjalanan ibadah,” tegasnya.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengungkapkan yang dapat mengerek atau mendulang pendapatan kontribusi dari jemaah Haji adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang menang melalui mekanisme tender, yang diselenggarakan oleh Kementerian terkait.

Ketua Bidang Kanal Distribusi Asuransi Jiwa Syariah Fauzi Arfan menjelaskan ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) yang menjadi Peraturan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (PMHU) dan tercantum dalam Pasal 84 bahwa pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk asuransi; dan/atau penanganan jemaah dan petugas haji sakit setelah melaksanakan Ibadah Haji.

“Sebab itu, kami yakini bahwa asuransi jiwa yang mendapatkan tender tersebut akan mendulang kontribusi pada tahun ini dan pastinya akan berpengaruh sedikit banyak terhadap kinerja kontribusi brutonya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, lanjutnya, kontribusi dari pelaksanaan Haji sebenarnya tidak lebih besar daripada kontribusi yang berasal dari Jemaah Umrah dalam satu tahun. Menilik data AASI pada 2025, setidaknya terdapat 130.000 sampai 150.000 jemaah umrah tiap bulan.

“Untuk itu, sebagaimana usulan kami kepada Kementerian haji dan umrah, juga sebagaimana penyampaian kami kepada seluruh Anggota AASI, bahwa untuk mekanisme perlindungan Jemaah Haji pada tahun depan sebaiknya dapat dilakukan secara bersama-sama yakni berupa konsorsium,” bebernya.

Menurutnya, pendekatan tersebut membuat risiko dapat ditanggung secara bersama oleh beberapa perusahaan asuransi jiwa dan umum syariah. Dengan demikian, dari sisi kapasitas menjadi lebih kuat, cakupan perlindungan lebih luas, serta manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh industri.

Risiko yang Dominan Diklaim Jemaah Haji

Fauzi turut mengungkapkan bahwa dari sisi profil risiko, klaim yang paling dominan pada penyelenggaraan ibadah Haji adalah risiko meninggal dunia, yang sebagian besar terjadi pada jemaah lanjut usia dengan kondisi kesehatan tertentu.

Menilik historis, jumlah jemaah yang wafat di Tanah Suci berada di kisaran lebih dari 300 orang setiap tahunnya. Untuk mengantisipasinya, AASI menilai perlu pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi asuransi syariahnya, tetapi juga dari sisi kebijakan penyelenggaraan Haji ke depannya.

“Salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah mendorong peningkatan proporsi jemaah usia produktif melalui program seperti kampanye ‘Haji Usia Muda’. Dengan demikian, risiko kesehatan yang tinggi dapat ditekan dan profil risiko jemaah menjadi lebih seimbang,” sebutnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia ini mengatakan untuk mengantisipasi potensi lonjakan klaim, perusahaan asuransi syariah perlu memperkuat manajemen risiko.

“Melalui seleksi risiko yang lebih baik, peningkatan edukasi kepada jemaah, optimalisasi layanan bantuan, serta pemanfaatan data historis dalam penetapan kontribusi dan cadangan teknis,” ucapnya.

Lebih jauh, Fauzi menyarankan perusahaan asuransi syariah perlu mengedepankan integrasi dengan ekosistem penyelenggaraan Haji seperti travel, platform digital, serta sistem milik pemerintah untuk memperkuat pemasaran produk.

Selain itu, imbuhnya, edukasi kepada jemaah mengenai pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah perlu terus diperkuat, dengan menekankan aspek tolong-menolong (ta’awun) dan keberkahan dalam perlindungan risiko.

“Ke depan, dengan dukungan produk yang terstandarisasi seperti Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU), serta peningkatan sinergi antara pelaku industri dan regulator, pemasaran asuransi perjalanan dan kecelakaan diri bagi jemaah haji dan umrah diyakini dapat tumbuh lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menjalankan tiga strategi untuk mendongkrak pemasaran produk asuransi perjalanan dan kecelakaan diri untuk jemaah haji. Pertama, mengoptimalisasikan kanal bancassurance dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kedua, memperkuat literasi dan edukasi keuangan syariah melalui komunitas dan ekosistem syariah. Ketiga, memperkuat komunikasi produk PRUSafar Plan sebagai solusi perlindungan haji yang menyeluruh dan relevan.

“Melalui strategi ini, Prudential Syariah berharap dapat mendukung semakin banyak masyarakat Indonesia dalam merencanakan dan menjalankan ibadah Haji dengan perlindungan yang sesuai prinsip syariah,” ujar Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama kepadaBisnis, Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Vivin mengungkapkan bahwa lini perlindungan haji saat ini masih berada pada tahap awal. Namun, lini ini akan menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi perusahaan, karena dinilai potensi pertumbuhannya cukup besar seiring dengan minat jemaah Haji Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Selain itu, jumlah jemaah Haji asal Indonesia juga merupakan yang terbesar dibandingkan negara lain, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar dengan potensi sangat besar untuk pengembangan ekosistem keuangan dan perlindungan berbasis syariah,” jelasnya.

Lebih jauh, Vivin membeberkan risiko yang berpotensi banyak diklaim jemaah adalah penyakit penyerta (komorbid) seperti diabetes melitus, penyakit jantung, dan penyakit paru. Hal ini merujuk pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes) tahun 2025.

Pada tahun yang sama, lanjutnya, tercatat hampir 500 jemaah Haji Indonesia meninggal dunia dan lebih dari 1.000 jemaah harus menjalani perawatan di Arab Saudi. Risiko ini semakin tinggi mengingat sebagian besar jemaah Haji Indonesia berada pada kelompok usia lanjut.

“Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah Haji memiliki risiko kesehatan dan risiko kematian yang cukup signifikan. Di sisi lain, calon jemaah juga perlu mempersiapkan tidak hanya kebutuhan finansial ibadah, tetapi juga perlindungan terhadap berbagai risiko tersebut,” ucap Vivin.

Bisnis.com, JAKARTA — Edukasi dan literasi menjadi tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengasuransikan properti miliknya.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan belum banyak orang yang mengasuransikan properti miliknya karena soal kesadaran dan pengetahuan.

"Ketidaktahuan itu sering disebut edukasi dan literasi. Terbukti pengeluaran masyarakat untuk rokok cukup tinggi yang harganya lebih tinggi dari premi asuransi," kata Irvan dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selain itu, masalah selanjutnya adalah harga rumah yang mahal. Di sisi lain, Rivan menyebut seharusnya kendala-kendala yang ada bisa diatasi dengan subsidi bunga atau subsidi Premi seperti iuran BPJS bagi golongan miskin yg ditanggung pemerintah yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya 123 juta penduduk.

Menurutnya, pemerintah perlu makin gencar soal edukasi dan literasi asuransi properti. Terlebih, saat ini asuransi wajib seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Tarif Premi Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor. Adapun PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menilai kebijakan ini berpotensi memperkuat tata kelola risiko di industri asuransi umum.

Corporate Secretary Jasindo, Brellian Gema mengatakan pihaknya percaya regulator akan menyusun aturan yang terbaik bagi semua pihak.

“Apabila penyesuaian ini dilakukan maka kami berharap dapat mencerminkan profil risiko yang aktual, mendorong praktik underwriting yang lebih prudent, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri asuransi umum,” ujar Brellian.

Dia menilai faktor utama yang mendorong perlunya penyesuaian tarif adalah adanya peningkatan profil risiko yang menyebabkan potensi klaim lebih besar.

“Penyesuaian tarif perlu dilihat secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan perusahaan asuransi dapat lebih berkelanjutan dalam memberikan perlindungan,” tambahnya.

Dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ini, Jasindo juga telah menyiapkan strategi adaptasi. Langkah-langkah tersebut antara lain memperkuat kebijakan underwriting berbasis risiko dan meningkatkan kualitas analisa risiko agar sejalan dengan ekspektasi regulator.

Perusahaan juga terus melakukan edukasi kepada nasabah maupun publik terkait pentingnya proteksi yang sesuai nilai dan risiko aktual, demi menciptakan ekosistem asuransi yang berdaya tahan. Adapun, asuransi properti menjadi solusi yang sangat penting di tengah ancaman cuaca ekstrem.

“Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” ujar Brellian.

Asuransi properti melindungi pemilik dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Dengan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, memiliki perlindungan ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar para manajer investasi menyiapkan skema guaranteed return dinilai berpotensi menciptakan konsekuensi ekonomi yang tidak sederhana bagi investor institusi. Skema yang memberikan rasa aman melalui imbal hasil minimum, namun di sisi lain mengharuskan adanya pembagian keuntungan tambahan kepada pihak penjamin sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung.

Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan ketika otoritas meminta adanya imbal hasil terjamin, maka pihak penerbit produk investasi pada dasarnya menanggung risiko penurunan kinerja investasi.

Menurut dia, jika terdapat guaranteed return setara tingkat bebas risiko, misalnya 5%, maka secara ekonomi pihak penerbit harus memperoleh kompensasi dari kelebihan imbal hasil (excess return) di atas tingkat tersebut.

“Porsi sekitar 30% hingga 40% dari excess return di atas 5% itu masuk akal secara struktur, karena pihak penerbit menanggung downside risk,” ujar Budi kepada Bisnis dikutip Senin (20/4/2026).

Namun demikian, ia menilai skema tersebut menciptakan trade-off yang perlu dipahami investor secara utuh. Di satu sisi, investor memperoleh perlindungan berupa batas bawah imbal hasil (floor return). Di sisi lain, potensi keuntungan maksimal yang bisa diraih menjadi lebih terbatas karena sebagian harus dibagikan kepada pihak penjamin.

Budi mengingatkan bahwa tanpa penjelasan yang transparan, investor dapat memiliki persepsi yang keliru terhadap karakter produk investasi tersebut. Produk dengan skema imbal hasil terjamin berpotensi dianggap serupa dengan instrumen pendapatan tetap seperti sukuk ritel, padahal secara ekonomi memiliki struktur risiko dan imbal hasil yang berbeda.

Ia menegaskan, dalam skema tersebut terjadi dua mekanisme ekonomi sekaligus, yakni transfer risiko dari investor kepada penerbit dan transfer sebagian potensi keuntungan dari investor kepada penerbit melalui pembagian excess return.

“Tanpa skema pembagian return yang cukup besar, tidak akan ada pihak yang mau menjadi penjamin. Tapi dengan skema itu, produknya juga harus jujur diposisikan: bukan sekadar imbal hasil minimal, melainkan structured product dengan proteksi terbatas dan upside yang sudah dikompromikan,” kata Budi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menjajaki pengembangan produk investasi pasar modal dengan skema imbal hasil terjamin (guaranteed return) bagi industri asuransi dan dana pensiun. Produk ini didasarkan kepada kebutuhan perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk mendapatkan produk lebih terjaga dan menghindari gagal bayar kewajiban.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan inisiatif tersebut masih dalam tahap diskusi dengan pelaku industri, termasuk manajer investasi, guna memperkuat mitigasi risiko investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan premi industri asuransi berada pada kisaran 3%—6% (year on year/YoY) pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berujar proyeksi itu berpotensi meningkat seiring penguatan permintaan proteksi masyarakat dan dukungan terhadap program strategis pemerintah.

“Pertumbuhan premi yang masih moderat mencerminkan proses konsolidasi industri melalui penyesuaian model bisnis serta penguatan tata kelola pascareformasi regulasi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Selain memproyeksikan pertumbuhan premi, OJK pun memberikan outlook untuk aset industri asuransi tumbuh sekitar 5%—7% (YoY) pada 2026. Apabila menilik data 2025, aset industri asuransi komersial tumbuh 7,42% (YoY) menjadi Rp981,05 triliun.

OJK, kata Ogi, berharap industri asuransi bisa terus memperkuat inovasi produk, mengoptimalkan kanal distribusi digital dan keagenan, serta meningkatkan literasi asuransi guna memperluas penetrasi pasar.

“OJK tetap optimistis prospek industri asuransi akan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di lain sisi, dia juga memperkirakan persaingan industri asuransi ke depannya akan semakin berbasis pada inovasi, efisiensi, dan kualitas layanan. Pemanfaatan teknologi, termasuk AI, pun dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

“Seperti dalam underwriting dan deteksi fraud. Namun, tetap memerlukan peran manusia dalam aspek pengambilan keputusan dan perlindungan konsumen,” ucapnya.

Target Realistis, tapi Fokus Bukan Sekadar Kejar Pertumbuhan Nominal

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai target OJK tersebut cukup realistis. Namun, dia mengingatkan fokus industri saat ini sebaiknya bukan hanya mengejar pertumbuhan nominal, tetapi pertumbuhan yang sehat dan profitable.

“Didukung dengan tata kelola yang baik, inovasi produk, distribusi yang lebih luas, serta penguatan literasi agar penetrasi asuransi terus meningkat,” ucap Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Budi kembali menegaskan, target itu mencerminkan kondisi industri yang sedang bergerak ke arah pertumbuhan yang lebih sehat dan berkualitas, sehingga bukan sekadar mengejar volume.

Dia mengingatkan bahwa realisasi pertumbuhan premi 3%—6% tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi riil, ekspansi pembiayaan, efektivitas distribusi, dan kemampuan perusahaan menjaga disiplin underwriting di tengah penguatan tata kelola dan penyesuaian terhadap regulasi yang terus berkembang.

Adapun, beberapa lini usaha yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan premi pada 2026 dari perspektif AAUI adalah asuransi properti, engineering, asuransi kesehatan, serta lini yang terkait dengan aktivitas perdagangan, logistik, dan proyek infrastruktur.

“Selain itu, peluang juga terbuka pada bisnis yang terkait ekosistem pembiayaan, perlindungan UMKM, serta risiko-risiko baru yang muncul akibat digitalisasi dan perubahan iklim. Secara umum, lini yang dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha akan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan premi,” tegas Budi.

Lebih lanjut, untuk mendorong pertumbuhan premi, Budi mendorong perusahaan untuk mengombinasikan inovasi produk, perluasan distribusi, dan penguatan literasi pasar. Dari sisi produk, pengembangan skema parametric insurance dapat menjadi salah satu opsi menarik, khususnya untuk risiko-risiko yang membutuhkan proses klaim lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Produk seperti itu, lanjutnya, berpotensi relevan untuk risiko cuaca, bencana, maupun kebutuhan proteksi tertentu yang membutuhkan kepastian trigger pembayaran. Selain itu, industri juga perlu semakin serius mengembangkan embedded insurance, yaitu proteksi yang terintegrasi langsung dalam ekosistem transaksi atau layanan utama.

“Misalnya pada pembelian tiket, perjalanan, pembiayaan, logistik, e-commerce, kendaraan, hingga layanan digital lainnya. Model ini penting karena dapat memperluas akses masyarakat terhadap asuransi secara lebih praktis, sederhana, dan sesuai kebutuhan,” tutur Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Kendati demikian, Budi mengingatkan seluruh upaya itu tetap perlu diiringi dengan prinsip kehati-hatian, kecukupan tarif, kualitas underwriting, kesiapan infrastruktur klaim, dan edukasi yang memadai. Dengan begitu, pertumbuhan premi yang tercipta benar-benar sehat dan berkelanjutan.

Tantangan Dongkrak Pertumbuhan Premi pada 2026

Lebih jauh, dia turut membeberkan tantangan utama yang akan dihadapi industri dalam merealisasikan target itu adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas bisnis.

“Industri masih menghadapi tekanan daya beli pada sebagian segmen, persaingan tarif yang ketat di beberapa lini, kenaikan biaya klaim khususnya pada produk-produk tertentu, serta kebutuhan penyesuaian terhadap penguatan regulasi dan tata kelola,” ungkap Budi.

Di samping itu, risiko global dan domestik juga dapat memengaruhi minat masyarakat dan dunia usaha untuk membeli proteksi. Tantangan lain adalah bagaimana memperluas penetrasi ke pasar yang masih besar, tetapi tetap menjaga disiplin underwriting dan kesehatan keuangan perusahaan.

“Karena itu, pertumbuhan premi yang berkelanjutan memerlukan efisiensi, inovasi, tata kelola yang kuat, dan strategi distribusi yang tepat sasaran,” tegas Budi.

Sementara itu, PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan saat ini ada dua tantangan utama di industri asuransi umum. Tantangan pertama berkenaan pengimplementasian PSAK 117, sehingga manajemen asuransi umum saat ini konsentrasinya terletak pada penyelesaian laporan keuangan.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menjelaskan PSAK 117 memberikan dampak bagi perusahaan asuransi untuk memilih lini bisnis yang bagus dan berdampak kepada hasil underwriting. Sebab itu, sekarang asuransi umum tidak lagi harus dengan premi bruto (gross), tetapi langsung kepada profitability.

Oleh karena itu, akibat PSAK 117, Dody melihat kemungkinan pada 2026 fokus perusahaan asuransi umum akan sedikit berbeda dibandingkan tahun kemarin.

“Jadi akan fokus kepada bisnis yang berkualitas. Jadi tidak harus dengan premi gross. Maksud saya adalah kalau patokannya pertumbuhan premi gross sepertinya tidak relevan sekarang. Karena patokannya itu adalah langsung kepada result. Ini yang berbeda dengan implementasi PSAK 117,” tegasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tantangan kedua adalah implementasi dari ketentuan OJK soal kewajiban minimum ekuitas tahap pertama pada 2026. Menurut Dody, ini sebetulnya melanjutkan dari penerapan PSAK 117.

“Begitu nanti laporan tahun 2026 implementasi PSAK ternyata ada masalah dengan permodalan minimal, nanti perusahaan ini kan harus segera melakukan negosiasi dengan pemegang saham. Apakah pemegang saham masih ingin tetap lanjut? Nanti dia menambah permodalan. Atau mungkin ada cara-cara lain? Apakah mungkin mencari partner? Atau mungkin berhenti? Saya tidak tahu tergantung pemegang saham,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia turut melihat hingga sejauh ini premi asuransi umum tetap mengalami pertumbuhan, yang tidak lepas dari tiga produk utamanya yakni asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit.

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life menilai tantangan utama saat ini meliputi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingkat literasi asuransi yang masih rendah sehingga asuransi belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan keuangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Direktur & CEO BCA Life Eva Agrayani mengatakan BCA Life menghadirkan beragam produk proteksi yang terjangkau dan fleksibel, memperkuat edukasi kepada masyarakat, dan mengoptimalkan digitalisasi layanan agar lebih mudah diakses.

“Sinergi dalam ekosistem BCA juga dimanfaatkan untuk menjangkau nasabah secara lebih luas dan tepat sasaran,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Meski demikian, Eva memandang proteksi pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 3%—6% pada 2026 adalah hal yang realistis karena proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih pada kisaran yang sama.

Sebagai gambaran, lanjutnya, sepanjang 2025 Perseroan membukukan pendapatan premi lebih dari Rp2,00 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1,51 triliun, atau tumbuh sekitar 32,9% (YoY).

“Perseroan akan terus fokus pada penguatan kanal distribusi melalui sinergi ekosistem BCA, pengembangan produk yang relevan dan menjangkau target market yang lebih luas, serta peningkatan layanan berbasis digital,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jemaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada 21 April 2026. Momentum ini menjadi sentimen positif bagi kinerja industri asuransi, khususnya pada lini asuransi perjalanan dan kecelakaan diri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat peluang pengembangan pasar pada segmen ini masih terbuka luas, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan selama perjalanan ibadah.

“Peningkatan mobilitas jemaah dalam periode yang cukup panjang mendorong kebutuhan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kesehatan, kecelakaan, dan gangguan perjalanan,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Ogi melanjutkan, secara historis periode haji dan umrah memang berkontribusi terhadap peningkatan premi, khususnya pada lini asuransi perjalanan

Selain itu, Ogi menjelaskan produk perlindungan untuk haji dan umrah saat ini telah tersedia, baik dari asuransi umum maupun asuransi jiwa berbasis syariah, meskipun jumlah penyedianya masih relatif terbatas.

Untuk diketahui, selain produk perlindungan dari perusahaan asuransi, pemerintah juga menyiapkan dua jenis asuransi bagi jemaah haji. Perlindungan ini berlaku sejak keberangkatan, selama beribadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.

Pertama, asuransi kematian atau asuransi jiwa yang disiapkan dari Indonesia, yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila jemaah haji meninggal dunia saat beribadah di Tanah Suci.

Kedua, asuransi kesehatan yang melindungi jemaah haji apabila mengalami sakit dan memerlukan penanganan medis di Arab Saudi. Premi asuransi ini telah termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan jemaah, sementara proteksi disediakan oleh pemberi layanan dari Arab Saudi.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ramadhan Harisman. Dia menekankan pentingnya perlindungan asuransi bagi jemaah haji untuk memitigasi risiko finansial jika terjadi gangguan kesehatan, sehingga jemaah dapat memperoleh perawatan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.