Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau (Kepri) Sinar Danandjaya memberikan sejumlah tips rasio pengeluaran ideal bulanan bagi masyarakat agar lebih melek dalam hal pengelolaan keuangan.

"Kami punya rasio pengelolaan keuangan pendapatan yang ideal, yakni 10-20-30-40," kata Sinar di Tanjungpinang, Selasa.

Sinar mencontohkan ketika masyarakat mendapatkan penghasilan Rp10 juta per bulan, maka rasio pengeluaran sebesar 10 persen atau Rp1 juta dialokasikan untuk kebutuhan sosial, seperti membayar zakat, sedekah hingga membantu keluarga.

Kemudian, 20 persennya atau Rp2 juta dipakai untuk menabung dan investasi masa depan, misalnya investasi pendidikan.

Berikutnya, 30 persen atau Rp3 juta digunakan untuk keperluan pembayaran angsuran pinjaman. Makanya, masyarakat harus memastikan kemampuan melunasi angsuran pinjaman tidak boleh melebihi Rp3 juta.

Terakhir, 40 persen atau Rp4 juta dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan bulanan rumah tangga, seperti makan-minum, belanja, transportasi sampai listrik.

"Dari sini, masyarakat benar-benar bisa mengatur gaya hidupnya. Kalau penghasilan 10 juta, gaya hidup maksimal Rp4 juta," ujar Sinar.

Selain itu, lanjut Sinar, OJK Kepri turut mengimbau masyarakat lebih bijak ketika mengajukan pinjaman dana di era digital, yang menyediakan beragam kemudahan akses pinjaman daring (Pindar).

Ia menekankan masyarakat harus memanfaatkan pinjaman tersebut untuk kebutuhan produktif, mulai dari pengembangan usaha, investasi pendidikan serta kebutuhan mendesak.

Masyarakat diminta menghindari berhutang untuk gaya hidup berlebih, konsumsi yang tak perlu, apalagi judi online atau judol.

"Ada fenomena menarik, masyarakat menggunakan pinjaman daring untuk judol. Kondisi ini turut berdampak terhadap angka perceraian di Batam, di mana 60 persen faktor pemicunya ialah ekonomi, hutang dan judol," ungkap Sinar.

Dia menambahkan OJK Kepri terus berupaya meningkatkan literasi keuangan supaya masyarakat benar-benar memahami bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Baru-baru ini, OJK berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kepri telah menggelar talkshow kepada pustakawan dan budayawan terkait pengelolaan keuangan.

OJK pun telah membuat sistem Learning Management System (LMS) yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis tentang bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

"Intinya, masyarakat harus bijak meminjam uang sesuai kemampuan, dan memanfaatkannya untuk hal-hal produktif," demikian Kepala OJK Kepri.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Industri gadai di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan yang semakin agresif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan cepat dan legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau menilai sektor gadai kini menjadi salah satu motor penting penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro dan ekonomi kerakyatan.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan industri pergadaian memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

“Industri gadai memiliki peran sangat penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama sebagai solusi pendanaan cepat bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Sinar, Rabu.

Data OJK menunjukkan kinerja industri pergadaian swasta di Kepulauan Riau terus bertumbuh positif. Hingga September 2025, jumlah perusahaan pergadaian swasta mencapai 19 perusahaan dengan total aset sebesar Rp311 miliar atau tumbuh 16,21% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, total penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp230 miliar, meningkat 17,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis gadai di tengah dinamika ekonomi regional.

“Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri pergadaian terus meningkat,” katanya.

Menurut OJK, pertumbuhan industri pergadaian juga menjadi indikator semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi segmen usaha mikro yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses perbankan.

OJK menegaskan akan terus mengawal pertumbuhan industri pergadaian agar tetap berada dalam koridor yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku usaha diyakini menjadi fondasi penting dalam memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di Kepulauan Riau.

Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Iwan Gunawan, menilai kolaborasi antar pelaku industri menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan sektor pergadaian tetap sehat dan kompetitif.

“Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan menjaga kekompakan untuk memajukan industri pergadaian di wilayah ini,” ujarnya.

Batam (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau (DPK Kepri) untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Melayu.

Asisten Direktur Bagian Pelindungan Konsumen OJK Kepri Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa pemikiran ulama dan sejarawan Melayu, Raja Ali Haji, memiliki relevansi yang kuat dengan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat.

"Literasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Masyarakat yang cerdas keuangan akan mampu mengelola keuangan secara bijak, terhindar dari jeratan utang yang tidak produktif, serta semakin inklusif dalam memanfaatkan layanan keuangan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Batam, Kamis.

OJK Kepri menyelenggarakan Seminar Literasi Keuangan bertajuk ‘Konsep Keuangan dalam Pemikiran Raja Ali Haji’ dan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pustakawan, mahasiswa, akademisi, pegiat literasi dan budaya melayu, serta masyarakat umum.

“Seminar menghadirkan pembahasan mengenai pemikiran Raja Ali terkait tata kelola kehidupan sosial dan ekonomi, etika, amanah, serta nilai-nilai kebijaksanaan dalam mengelola keuangan yang dinilai tetap relevan dengan perkembangan sistem ekonomi modern saat ini,” kata dia.

Upaya peningkatan literasi ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang telah dicanangkan oleh OJK.

Kepala DPK Kepri Moh. Bisri turut menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali nilai dan pemikiran Raja Ali Haji melalui penguatan budaya literasi keuangan di masyarakat.

Dalam seminar ini turut menghadirkan narasumber Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kepulauan Riau Anastasia Wiwik Swastiwi yang membahas relevansi pemikiran Raja Ali Haji terhadap tata kelola ekonomi modern dan sistem keuangan yang berkembang saat ini, pentingnya perencanaan keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Pada kesempatan ini, OJK Kepri juga menyerahkan 17 buku literasi keuangan dengan beberapa topik seperti perencanaan keuangan keluarga, Literasi Keuangan untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Selain itu, pihaknya juga memberikan buku literasi keuangan bagi calon pengantin, Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta buku Perempuan Cerdas Keuangan.

OJK Kepri juga tengah mengembangkan Pojok Literasi di Perpustakaan dan Pustakawan sebagai OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) guna mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing di Kepri.

Melalui kegiatan ini, OJK Kepri bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Batam — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan mengawasi ketat rencana penutupan Kantor Cabang PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di Tanjungpinang guna menjamin hak dan layanan nasabah tetap terpenuhi.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen Bank OCBC terkait rencana tersebut. Berdasarkan keterangan bank, penutupan Kantor Cabang Tanjungpinang akan efektif pada 11 Mei 2026.

“OJK telah melakukan komunikasi dengan pihak bank untuk memastikan proses penyesuaian ini berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, penyesuaian jaringan kantor merupakan bagian dari kebijakan bisnis perbankan. Meski demikian, OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam aspek pelindungan konsumen.

Terkait layanan, OJK menyampaikan bahwa nasabah tetap dapat mengakses layanan perbankan melalui Kantor Cabang OCBC di Batam, serta memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking dan jaringan ATM.

“OJK meminta agar kebutuhan dan kepentingan nasabah tetap menjadi prioritas selama masa transisi, termasuk penyampaian informasi yang jelas dan memadai,” kata Sinar.

Selain itu, OJK juga mengingatkan pihak bank untuk memberikan informasi resmi secara transparan kepada nasabah, mulai dari status rekening hingga mekanisme layanan pascapenutupan cabang.

Lebih lanjut, OJK menegaskan bahwa penyesuaian jaringan kantor merupakan bagian dari dinamika industri perbankan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan, sehingga tidak dapat dijadikan indikator tunggal kondisi ekonomi suatu daerah.

“OJK akan terus melakukan pemantauan ketat hingga proses transisi selesai, untuk memastikan tidak ada hak nasabah yang terabaikan,” ujarnya.

OJK juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan dapat menghubungi layanan konsumen OJK melalui Kontak 157 apabila mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut.

Kabar penutupan Bank OCBC cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memicu keluhan nasabah yang mengaku mengalami kesulitan saat melakukan penarikan dana.

Sejumlah nasabah menyebut akses penarikan uang, khususnya dalam mata uang asing, dibatasi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan beredarnya informasi bahwa bank tersebut akan menghentikan operasional di Tanjungpinang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bank tersebut akan menghentikan layanan di Tanjungpinang dan hanya menyisakan operasional di Batam.

Salah seorang nasabah, Afui, mengaku telah mengetahui kabar tersebut sejak beberapa waktu lalu. Namun saat hendak menarik dana, ia menghadapi kendala.

“Beberapa hari lalu kami mau menarik uang, tetapi alasannya dolar tidak tersedia. Selain itu, jumlah penarikan juga dibatasi,” ujar Afui, Senin (6/4).

Ia menyebut pihak bank menawarkan alternatif penarikan di cabang Batam atau memindahkan dana ke bank lain melalui transfer.

“Daripada harus ke Batam, kami memilih transfer ke bank lain sekaligus menutup rekening di OCBC,” katanya.

Afui berharap pihak bank memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan nasabah, mengingat cukup banyak masyarakat Tanjungpinang yang menyimpan dana di bank tersebut.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tumbuh signifikan sepanjang 2025, dengan aset meningkat jauh di atas rata-rata nasional.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya menyebutkan total aset BPR dan BPRS di Kepri tumbuh 17,07% menjadi Rp13,88 triliun per Desember 2025. Angka tersebut melampaui pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5%.

“Pertumbuhan ini menunjukkan peran BPR dan BPRS di Kepri semakin kuat dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah,” kata Sinar di Batam.

Dari sisi intermediasi, kredit BPR dan BPRS tumbuh 14,67%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,1%. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 99%, masih lebih baik dibandingkan angka nasional yang mencapai 104%.

Kualitas kredit juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR di Kepri sebesar 5,12% pada 2025, lebih rendah dibandingkan NPL industri BPR nasional yang mencapai 12,44%.

Selain mencatat pertumbuhan positif, OJK juga menyiapkan kebijakan konsolidasi bagi BPR yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama. Sebanyak 14 BPR yang tergabung dalam delapan grup direncanakan melakukan merger.

“Dengan konsolidasi ini diharapkan BPR menjadi lebih besar dan efisien sehingga mampu menyalurkan kredit dengan bunga lebih kompetitif serta memiliki likuiditas yang lebih kuat,” ujar Sinar.

Setelah proses konsolidasi, jumlah BPR di Kepri diperkirakan berkurang dari sekitar 45 menjadi 38 BPR.

Dalam penyaluran kredit, sektor produktif masih mendominasi. Sekitar 71% kredit bank umum di Kepri mengalir ke sektor produktif, sedangkan pada BPR dan BPRS mencapai 68%.

Sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan menjadi penerima kredit terbesar, sejalan dengan struktur ekonomi Kepri yang ditopang aktivitas industri dan logistik, khususnya di Batam.

Di sisi lain, kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kepri tumbuh 11,55% secara tahunan (year-on-year), berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang mencatat kontraksi sebesar 0,3%.

Untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan memberikan kemudahan akses layanan bagi pelaku UMKM.

“Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan didorong menyederhanakan proses pembiayaan, menyediakan produk khusus, serta memanfaatkan teknologi guna memperluas akses UMKM,” kata Sinar.

OJK berharap penguatan BPR dan BPRS serta dukungan pembiayaan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif ditopang stabilitas ekonomi daerah dan fungsi intermediasi perbankan yang berjalan baik.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan sektor perbankan masih menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. “Secara umum kinerja industri jasa keuangan di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang baik. Ini didukung kondisi ekonomi daerah yang stabil serta fungsi intermediasi perbankan yang optimal,” ujar Sinar di Batam, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan OJK berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar sektor jasa keuangan tetap menjadi pilar utama dalam mengakselerasi potensi ekonomi Kepri, termasuk pembiayaan bagi UMKM dan nelayan.

Dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat 43 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta 18 lembaga jasa keuangan lainnya yang berada dalam pengawasan OJK di wilayah Kepri.

Secara kinerja, aset perbankan di Kepri tumbuh 13,74%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 13,44% YoY.

Sementara itu, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 25,85% atau hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan kredit nasional. Menurut Sinar, capaian tersebut menunjukkan perbankan di Kepri berkontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap sektor perbankan,” katanya.

Dari sisi likuiditas, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,2%, sedikit di bawah angka nasional sebesar 13,83%. Meski demikian, kondisi likuiditas dinilai tetap sehat, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Kepri sebesar 94,07% atau masih di bawah ambang batas 100%.

Kualitas kredit juga menunjukkan tren perbaikan. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank umum turun dari 2,84% pada 2024 menjadi 2,34% pada 2025.

“Penurunan NPL ini menunjukkan kualitas kredit tetap terjaga dan pengelolaan risiko oleh perbankan berjalan dengan baik,” ujar Sinar.

OJK berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut sehingga sektor jasa keuangan di Kepri semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor pegadaian, perusahaan pembiayaan, asuransi, hingga pasar modal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2025.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan di sektor pegadaian, aset tumbuh 12,8% menjadi Rp312 miliar, sementara pinjaman meningkat 10% menjadi Rp231 miliar. Jumlah perusahaan gadai di Kepri juga bertambah dari 17 perusahaan pada 2024 menjadi 18 perusahaan pada 2025.

“OJK menargetkan pada 2026 akan menerbitkan lebih banyak izin perusahaan gadai serta mendorong usaha gadai yang belum berizin agar segera menjadi perusahaan gadai legal,” ujar Sinar di Batam.

Di sektor perusahaan pembiayaan, kinerja juga tumbuh 11,03% dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-PerformingFinancing/NPF) yang tetap rendah, yakni 1,08%.

Sementara itu, pada sektor asuransi, premi asuransi jiwa tercatat Rp1,55 triliun atau naik tipis 0,02%. Nilai klaim justru turun signifikan sebesar 23,82%.

Pada asuransi umum, premi meningkat dari Rp884 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau tumbuh 27,76%. Di saat yang sama, nilai klaim turun 44% menjadi Rp228 miliar.

Menurut Sinar, penurunan klaim dan pertumbuhan premi mencerminkan kondisi industri asuransi yang relatif stabil dengan tingkat risiko yang terjaga.

Di sektor pasar modal, pertumbuhan tercatat paling signifikan. Nilai transaksi saham di Kepri melonjak 256 persen dari sekitar Rp2 triliun pada 2024 menjadi Rp7,39 triliun pada 2025. Jumlah investor pasar modal juga meningkat menjadi 483 ribu investor atau naik 38,39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mayoritas investor berasal dari Batam sebanyak 334.801 investor, disusul Tanjungpinang dan Karimun.

“Lonjakan transaksi dan jumlah investor menunjukkan minat masyarakat Kepri terhadap investasi pasar modal terus meningkat,” kata Sinar.

OJK berharap tren positif di seluruh sektor jasa keuangan tersebut dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih tingginya laporan masyarakat terkait pinjaman online alias pinjol ilegal dan investasi bodong di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2025.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan pihaknya menerima 280 laporan terkait pinjol ilegal serta 88 laporan investasi ilegal dari masyarakat Kepri.

“Laporan ini menunjukkan masih adanya aktivitas pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang merugikan masyarakat,” kata Sinar di Batam.

Selain itu, melalui sistem Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), OJK juga menerima berbagai laporan penipuan keuangan, mulai dari penipuan belanja daring, penipuan telepon, investasi fiktif, hingga penipuan lowongan kerja.

Secara nasional, tercatat sekitar 417.000 laporan penipuan keuangan yang masuk ke OJK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 416.000 rekening berhasil diblokir dengan total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp511 miliar.

“Melalui Indonesia Anti-Scam Centre, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan keuangan agar rekening pelaku segera diblokir dan dana yang masih tersisa berpeluang diselamatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan dapat melapor melalui situs resmi IASC dengan melampirkan data diri, bukti kepemilikan rekening, kronologi kejadian, serta bukti transfer.

Program ini merupakan bagian dari Satgas PASTI yang melibatkan berbagai lembaga, antara lain Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, serta sejumlah instansi pemerintah lainnya.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas jasa keuangan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi serta tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Batam (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya utama memperkuat perlindungan konsumen.

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan bahwa OJK Kepri konsisten mengedepankan perlindungan konsumen yang berintegritas.

“OJK akan terus hadir memastikan masyarakat terlindungi, paham risiko, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan aman,” katanya di Batam, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dan memproses 817 pengaduan masyarakat sepanjang 2025.

“Mayoritas laporan berasal dari sektor financial technology (fintech). Seluruhnya kami tindak lanjuti melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital,” ujarnya.

Selain itu, OJK Kepri juga mencatat maraknya laporan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang periode 2025, terdapat 280 laporan pinjaman online ilegal dan 88 laporan investasi ilegal.

“Melalui kanal Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), tercatat 6.316 laporan korban penipuan, mulai dari penipuan transaksi belanja, fake call atau impersonation, penipuan kerja, hingga penipuan melalui media sosial,” kata dia.

Meski demikian, kontribusi laporan dari Kepri secara nasional hanya sebesar 1,54 persen dan tidak masuk dalam sepuluh provinsi tertinggi dalam pelaporan.

“Mudah-mudahan ini menunjukkan masyarakat Kepri sudah memiliki literasi yang semakin baik,” kata dia.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi pengaduan, termasuk melalui situs iasc.ojk.go.id sebagai bagian dari sistem penanganan penipuan keuangan.

Sebagai upaya untuk melindungi konsumen, OJK Kepri melaporkan capaian kegiatan edukasi literasi keuangan dan penguatan inklusi keuangan bagi masyarakat.

“Di 2025 kami melakukan sebanyak 87 kegiatan edukasi keuangan dengan total 145.397 peserta dari berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Dalam rangka memperkuat inklusi keuangan, OJK Kepri juga aktif menjalankan kegiatan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.

“Bekerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), inklusi keuangan diperluas melalui 648 kegiatan di seluruh kabupaten/kota di Kepri yang melibatkan 266.368 peserta,” katanya.

Ke depan, OJK Kepri menegaskan ingin memperluas jangkauan layanan perbankan guna mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi keuangan baik, serta memperkuat perlindungan konsumen.

Memasuki 2026, OJK Kepri juga menginisiasi kampanye nasional Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 di bulan Maret ini.

Terdapat armada SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi Keuangan) di Batam dan Tanjungpinang pada 2-9 Maret, serta kegiatan literasi ekonomi syariah untuk segmen ibu rumah tangga pada 11 Maret.

"Program ini bertujuan mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kegiatan seperti layanan edukasi keuangan jemput bola, dan edukasi ekonomi syariah dalam momentum Ramadhan," tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mencatat 6.316 laporan penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp41,17 miliar hingga 31 Agustus 2025.

Angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, khususnya saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan peningkatan likuiditas masyarakat setiap menjelang Lebaran kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menawarkan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

"Momentum Idulfitri identik dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk mencari korban," kata Sinar Danandjaya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melalui kanal Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI), tercatat 88 pengaduan investasi ilegal dan 280 pengaduan pinjaman online ilegal di Kepri hingga 31 Desember 2025.

Sementara itu, data dari Indonesia Anti-Scam Center menunjukkan sejak November 2024 hingga 31 Desember 2025 terdapat 6.316 laporan penipuan keuangan di wilayah tersebut, dengan nilai kerugian mencapai Rp41.174.977.884.

Sinar menegaskan, THR seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan, berbagi dengan keluarga, dan mempererat silaturahmi, bukan justru hilang akibat kurangnya kewaspadaan.

OJK Kepri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur pinjaman online dengan proses instan tanpa legalitas jelas, menghindari investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi tanpa risiko, serta selalu memeriksa legalitas lembaga melalui kanal resmi sebelum bertransaksi.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, serta mengendalikan perilaku konsumtif akibat promosi selama Ramadan.

"Jangan sampai kelengahan menimbulkan kerugian finansial yang mengganggu kenyamanan hingga perayaan Idulfitri," kata Sinar.

OJK mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan investasi dan pinjaman online ilegal melalui SIPASTI, serta melaporkan penipuan keuangan melalui kanal Indonesia Anti-Scam Center guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan di daerah tersebut.

Bisnis.com, BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri mencatat sektor pergadaian menunjukkan kinerja paling menonjol dan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan Industri Jasa Keuangan (IJK) daerah hingga posisi September 2025. Pertumbuhan bisnis gadai di Kepri mencapai 34,16%, menjadikannya yang tertinggi kedua di wilayah Sumatra bagian utara.

Kepala OJK Kepulauan Riau (Kepri) Sinar Danandjaya mengatakan bahwa lonjakan tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang bersifat cepat, fleksibel, dan mudah diakses.

"Pergadaian dinilai semakin relevan, terutama bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan likuiditas jangka pendek," katanya di Batam, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Pertumbuhan yang kuat ini tidak terlepas dari peran pergadaian sebagai alternatif pembiayaan inklusif di tengah dinamika ekonomi daerah. OJK menilai, karakteristik pembiayaan berbasis agunan dengan proses yang sederhana membuat bisnis gadai mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan.

Meski tumbuh tinggi, OJK memastikan kualitas pembiayaan sektor pergadaian di Kepri tetap terjaga. Tingkat risiko berada pada level sehat dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten oleh pelaku usaha pergadaian.

Kinerja positif pergadaian turut memperkuat performa industri jasa keuangan Kepri secara keseluruhan. Hingga September 2025, total aset IJK tumbuh 13,50% secara tahunan. Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 20,68%, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera Bagian Utara.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kepri juga mencatat pertumbuhan 14,20%.

"Capaian ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk sektor non-bank seperti pegadaian, tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi," ungkapnya.

OJK juga mencatat kualitas pembiayaan di Kepri secara umum berada dalam kondisi sangat baik. Rasio non-performing financing (NPF) tercatat sebesar 1,30%, terendah di wilayah Sumatera Bagian Utara, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp5,916 miliar. Kondisi ini memperkuat fondasi stabilitas sektor keuangan daerah.

Selain pergadaian, sektor non-bank lainnya seperti perusahaan modal ventura (PMV) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga September 2025, pembiayaan PMV tumbuh 350,85% dengan tingkat risiko yang tetap rendah.

"Meski demikian, OJK menilai pergadaian masih menjadi sektor paling konsisten dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat luas," tuturnya.

Ke depan, OJK Kepri akan terus mendorong penguatan sektor pergadaian agar pertumbuhannya tetap sehat, transparan, dan berkelanjutan.

"Regulator menilai sektor ini memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan menopang aktivitas ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah," pungkasnya. (239)

Bisnis.com, BATAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau memaparkan bahwa kinerja industri jasa keuangan Kepri hingga September 2025 menunjukkan pertumbuhan paling kuat di Sumatera bagian utara.

"Total aset tumbuh 13,50% dan penyaluran kredit meningkat 20,68%, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 14,20%. Pencapaian ini mencerminkan kapasitas sektor keuangan Kepri dalam menopang pembiayaan produktif," kata Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya di Batam, Jumat (12/12/2025).

Dari sisi risiko, Sinar menegaskan bahwa Kepri mencatat tingkat kesehatan pembiayaan terbaik di kawasan, dengan Non-Performing Financing (NPF) hanya 1,30% dari total pembiayaan Rp5,916 miliar.

"Kinerja pergadaian dan modal ventura juga menunjukkan percepatan signifikan, masing-masing tumbuh 34,16% dan 350,85% dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga," katanya lagi.

Meski demikian, OJK mencatat adanya tekanan pada industri asuransi jiwa yang mengalami kontraksi 8,26% secara tahunan. Namun sektor asuransi umum justru tumbuh 13%, menjadikan Kepri satu-satunya wilayah di Sumatera bagian utara dengan kinerja positif pada segmen tersebut.

"Ini menjadi dinamika ini perlu menjadi perhatian seluruh pelaku industri untuk memperkuat ketahanan sektor perasuransian," ungkapnya.

Sinar juga menyoroti sejumlah tantangan utama, seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah kepulauan.

"Kondisi geografis Kepri membutuhkan strategi edukasi yang lebih adaptif agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal," ujarnya.

Empat sektor prioritas yang akan terus didorong mencakup perikanan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta UMKM.

"Sejumlah program unggulan, termasuk Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, business matching, dan penguatan literasi keuangan, akan terus diperluas untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal serta melindungi konsumen dari praktik ilegal," pungkasnya.