OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat proses penyaringan (screening) dan edukasi publik sebagai langkah preventif atau pencegahan praktik investasi ilegal.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengawasan yang aktif dan sistematis penting untuk memastikan aktivitas investasi yang beredar di masyarakat tidak dimiliki, dipromosikan, atau didukung oleh pihak-pihak yang dapat memberi kesan legitimasi, termasuk pejabat maupun figur publik.

Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari investasi ilegal yang kerap memanfaatkan popularitas tokoh tertentu untuk meyakinkan calon investor.

Pasalnya, publik figur memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dia berpendapat ada kecenderungan sebagian masyarakat mudah percaya tanpa melakukan pengecekan legalitas lebih lanjut bila suatu produk dipromosikan oleh tokoh yang dikenal luas.

“OJK tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan,” kata Elvi.

Ia mengatakan pengawasan preventif menjadi kunci penting agar potensi kerugian masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Deteksi awal terhadap aktivitas investasi yang tidak sesuai ketentuan dinilai perlu dilakukan secara berkala agar masyarakat semakin terlindungi.

“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif dan sistematis,” tambahnya.

Elvi mendorong penguatan koordinasi antara OJK, aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan platform digital untuk mendeteksi lebih awal pola promosi investasi ilegal yang menggunakan nama besar tokoh tertentu.

Selain pengawasan, Elvi juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat. Ia menilai publik perlu terus didorong untuk memeriksa legalitas investasi secara mandiri, memahami risiko produk keuangan, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dia menyebut literasi keuangan tetap menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

Batam (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau (DPK Kepri) untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Melayu.

Asisten Direktur Bagian Pelindungan Konsumen OJK Kepri Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa pemikiran ulama dan sejarawan Melayu, Raja Ali Haji, memiliki relevansi yang kuat dengan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat.

"Literasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Masyarakat yang cerdas keuangan akan mampu mengelola keuangan secara bijak, terhindar dari jeratan utang yang tidak produktif, serta semakin inklusif dalam memanfaatkan layanan keuangan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Batam, Kamis.

OJK Kepri menyelenggarakan Seminar Literasi Keuangan bertajuk ‘Konsep Keuangan dalam Pemikiran Raja Ali Haji’ dan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pustakawan, mahasiswa, akademisi, pegiat literasi dan budaya melayu, serta masyarakat umum.

“Seminar menghadirkan pembahasan mengenai pemikiran Raja Ali terkait tata kelola kehidupan sosial dan ekonomi, etika, amanah, serta nilai-nilai kebijaksanaan dalam mengelola keuangan yang dinilai tetap relevan dengan perkembangan sistem ekonomi modern saat ini,” kata dia.

Upaya peningkatan literasi ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang telah dicanangkan oleh OJK.

Kepala DPK Kepri Moh. Bisri turut menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali nilai dan pemikiran Raja Ali Haji melalui penguatan budaya literasi keuangan di masyarakat.

Dalam seminar ini turut menghadirkan narasumber Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kepulauan Riau Anastasia Wiwik Swastiwi yang membahas relevansi pemikiran Raja Ali Haji terhadap tata kelola ekonomi modern dan sistem keuangan yang berkembang saat ini, pentingnya perencanaan keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Pada kesempatan ini, OJK Kepri juga menyerahkan 17 buku literasi keuangan dengan beberapa topik seperti perencanaan keuangan keluarga, Literasi Keuangan untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Selain itu, pihaknya juga memberikan buku literasi keuangan bagi calon pengantin, Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta buku Perempuan Cerdas Keuangan.

OJK Kepri juga tengah mengembangkan Pojok Literasi di Perpustakaan dan Pustakawan sebagai OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) guna mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing di Kepri.

Melalui kegiatan ini, OJK Kepri bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030.

Tahapan tersebut sudah dimulai sejak Selasa (12/5/2026), dengan agenda fit and proper test untuk calon Direktur Utama BEI.

Selanjutnya, proses serupa akan dilakukan terhadap para kandidat direksi untuk masing-masing bidang.

Pada 13 Mei 2026, OJK menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan untuk kandidat Direktur Penilaian Perusahaan BEI.

Lalu, pada 18 Mei 2026, proses serupa akan dilaksanakan untuk calon Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan tahapan awal fit and proper test saat ini masih difokuskan pada pemeriksaan administrasi dan evaluasi terhadap para kandidat.

Pengumuman nama-nama kandidat baru akan dilakukan setelah proses seleksi selesai dan kandidat terpilih sudah diputuskan secara resmi.

Langkah tersebut untuk menjaga objektivitas proses seleksi.

“Kita tunggu ya, yang terpilih saja nanti kita akan umumkan. Artinya, untuk menjaga objektivitas prosesnya dan tidak semakin mempengaruhi aspek lain,” ujar Hasan usai konferensi pers di Gedung BEI, Rabu (13/5/2026).

Meski proses seleksi sudah berjalan, OJK masih belum membuka identitas 28 nama kandidat calon Direksi BEI yang mengikuti tahapan seleksi tersebut.

"Nanti pasti kami akan umumkan pada saat tujuh nama tersebut dinyatakan terpilih dan diputuskan oleh OJK. Itu paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan RUPS," paparnya.

Adapun, terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026.

Dengan demikian, pengumuman susunan Direksi baru BEI paling lambat akan disampaikan kepada publik pada 22 Juni tahun ini.

Salah satu kandidat Direktur Utama BEI, Iding Pardi, mengungkapkan dirinya telah menjalani fit and proper test di kantor OJK pada 12 Mei 2026.

Ia menyebut proses ujian berlangsung lancar.

“Iya sudah fit and proper test kemarin. Alhamdulillah lancar,” ujar Iding kepada Kontan, Rabu.

IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

menegaskan bahwa perdagangan saham domestik masih berlangsung secara terkendali tanpa indikasi panic selling usai pengumuman Rebalancing Indeks MSCI.

Dikutip dari keterangan pers Kamis (14/5/2026), stabilitas tercermin dari frekuensi dan volume transaksi yang relatif terjaga di tengah dinamika pasar global. Pelemahan pasar yang terjadi dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian portofolio investor global yang telah diantisipasi, sebelumnya, sekaligus membuka peluang karena valuasi saham menjadi lebih menarik dibandingkan

awal tahun.

Di sisi lain, keluarnya sejumlah perusahaan tercatat dari indeks MSCI Global Small Cap mencerminkan potensi peningkatan kapitalisasi pasar, meski kenaikan ke indeks yang lebih tinggi masih tertunda seiring kebijakan freeze MSCI terhadap penambahan konstituen baru dari Indonesia.

"Meski demikian, regulator dan pelaku pasar menegaskan komitmen untuk terus memperkuat transparansi, tata kelola, dan integritas pasar agar perusahaan tercatat Indonesia tetap kompetitif di indeks global," ujar Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik.

Dia juga menyampaikan bahwa pernyataan terbaru dari MSCI dipandang sebagai perkembangan positif karena dapat mengurangi salah satu unsur ketidakpastian di pasar, terutama di tengah tingginya volatilitas global akibat gejolak geopolitik, fluktuasi harga

komoditas, dan pergerakan mata uang.

Menurutnya, kepastian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia ke depan bersama seluruh pelaku pasar dan emiten.

Terkait hasil MSCI Review May 2026 dan metodologi free float, Jeffrey menegaskan bahwa setiap global index provider memiliki metodologi masing-masing yang berbasis faktor kuantitatif dan harus dihormati.

BEI menekankan fokus pada penguatan reformasi dan mekanisme pasar yang teratur, wajar, dan efisien, bukan melakukan engineering terhadap penilaian indeks, agar mendorong pemenuhan ketentuan indeks secara alami melalui penguatan fundamental pasar.

(kunthi fahmar sandy)

Saham PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) kini masuk dalam kategori daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Padahal, emiten itu baru sebulan melakukan initial public offering (IPO) alias melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

HSC adalah daftar emiten di BEI yang sebagian besar sahamnya terkonsentrasi pada sedikit pihak atau kelompok afiliasi tertentu. Data HSC dirilis BEI untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko praktik spekulatif, serta memenuhi standar investor global.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, dalam kasus WBSA, pihak regulator bukan berarti kebobolan dalam meloloskan emiten HSC untuk melantai di pasar modal. Ia menegaskan hal ini tidak ada kaitannya dengan prospektus perusahaan.

“Ini kan tidak ada kaitannya dengan prospektus, ini kan kaitannya dengan kepemilikan yang terkonsentrasi,” kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (13/5).

Bahkan ia juga mempertanyakan emiten baru IPO yang naiknya atau auto reject atas (ARA) berhari-hari justu bisa masuk daftar merah itu. Jeffrey menegaskan, pengawas akan menindaklanjuti temuan terkait proses distribusi saham saat IPO maupun transaksi di pasar sekunder.

Menurut dia, regulator bakal melihat bagaimana distribusi saham kala IPO hingga pola transaksi setelah saham diperdagangkan di pasar sekunder.

“Kami akan selalu tegas. Apabila ditemukan ada indikasi terkonsentrasi, akan kami umumkan ke publik. Salah satu konsekuensinya adalah tidak akan bisa masuk ke dalam indeks utama di BEI,” ucap Jeffrey.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, metode penghitungan HSC dilakukan setelah WBSA melantai di BEI.

Bila menilik prosesnya, Hasan pun menyebut WBSA telah memenuhi ketentuan IPO mencakup batas minimum free float terbaru sebesar 15%. Hasan juga mengaku masuknya emiten ke daftar HSC tidak tergolong pelanggaran di pasar modal.

“Kenapa kok enggak disanksi misalnya? Ya memang karena enggak melanggar. Tapi kita ingin itu menjadi informasi yang dipegang oleh para investor. Setidaknya sebagai early warning,” kata Hasan dalam kesempatan yang sama.

Dia menuturkan, investor perlu hati-hati melihat saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi. Menurutnya, kondisi itu membuat saham menjadi lebih rentan terhadap volatilitas karena pergerakan harga dapat lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok pemegang saham tertentu.

Sebelumnya, BEI memasukkan WBSA dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA diketahui dikuasai sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham beredar.

Meskipun begitu, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S Manullang, menyatakan pengumuman tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.

“Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” kata Kristian dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/5).

PT Sompo Insurance Indonesia ("Sompo Indonesia") mencatatkan kinerja keuangan (audited) yang kuat di 2025, dengan tetap menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat fundamental perusahaan.

Aset tumbuh 13% menjadi Rp4 triliun, laba bersih tumbuh 10% YoY menjadi Rp135,3 miliar, net written premiums tumbuh 12% menjadi Rp1,87 triliun, didukung tingkat solvabilitas yang kuat di level 240% untuk asuransi konvensional; berada jauh di atas ketentuan minimum regulasi yang sebesar 120%.

Asuransi kendaraan, properti, dan kesehatan masih menjadi lini bisnis terbesar dengan kontribusi 79% dari total premi dan mendorong pencapaian premi bruto keseluruhan sebesar Rp2,7 triliun.

Dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah, Sompo Indonesia telah membayarkan klaim dengan total mencapai Rp853 miliar, tumbuh 25% YoY.

Angka tersebut setara dengan sekitar Rp71,1 miliar per bulan, Rp2,3 miliar per hari, dan Rp98,7 juta per jam. Pencapaian ini menegaskan dedikasi perusahaan dalam melindungi kesehatan, kesejahteraan, serta keamanan finansial para nasabahnya.

Eric Nemitz, President Director & CEO of Sompo Indonesia, menyampaikan, "Tahun 2025 menjadi tahun yang sukses bagi kami di tengah tantangan yang harus dihadapi oleh industri.

Kami tetap berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhan perlindungan aset dan kesehatan para nasabah serta mitra bisnis, melalui penerapan strategi bisnis yang adaptif dan berlandaskan integritas, sekaligus memperkuat ketahanan perusahaan dalam aspek permodalan dan manajemen risiko. Kami akan terus bertumbuh dengan makna, berinovasi dengan ketangkasan, serta menciptakan perlindungan yang bermakna bagi nasabah kami.

Dari lini usaha syariah, Sompo Indonesia mencatat surplus underwriting dana tabarru' sebesar Rp31,9 miliar. Sementara itu, Risk Based Capital (RBC) tercatat sebesar 572% untuk tabarru' dan 10768% untuk ujrah, jauh melampaui ketentuan minimum yang diwajibkan regulator.

Sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS), Sompo Indonesia saat ini tengah dalam proses penyelesaian spinoff dan berkomitmen untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

"Untuk merespons kebutuhan pasar yang semakin dinamis," lanjut Eric, "Sompo Indonesia berkomitmen kuat untuk menghadirkan solusi perlindungan yang inovatif dan relevan melalui pengembangan produk dan layanan, termasuk penawaran berbasis syariah.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis kami dalam memperkuat diferensiasi di tengah kompetisi yang semakin ketat di industri asuransi umum, sekaligus memastikan kami tetap responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berkembang.

"Dengan fundamental keuangan yang solid, kami optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tutup Eric.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan.

Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik fraud, sekaligus memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada kegiatan Sarasehan Industri Perbankan dengan tema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet Di Bank” di Jakarta, Selasa (12/05).

“Konsep Business Judgement Rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Dian dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menekankan pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras.

Upaya ini bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga bisnis bank dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan harapan terciptanya kesepahaman yang sama dan lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan mengenai penerapan konsep Business

Judgement Rule dalam sektor perbankan

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Jupriyadi, menyampaikan perlunya kesamaan penafsiran atas pandangan penerapan norma pidana dalam perkara di bidang perbankan guna menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan subtantif (subtantive justice) bagi pelaku industri perbankan.

Lebih lanjut, Jupriyandi memaparkan bahwa Business Judgement Rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, ketiadaan benturan kepentingan, serta adanya upaya yang maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Jupriyadi juga menegaskan bahwa diperlukan keseragaman penafsiran hukum dalam penerapan Business Judgement Rule guna mencapai keadilan substantif sekaligus mencegah munculnya chilling effect yang dapat menghambat bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Lebih lanjut, Jupriyadi menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan terkait mekanisme penanganan tindak pidana oleh Kejaksaan Agung RI serta proses penanganan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan khususnya terkait kasus pemberian kredit di sektor Perbankan.

Business Judgement Rule menurutnya, merupakan instrumen anti-kriminalisasi yang menyatakan bahwa pejabat bank dapat dibebaskan dari jerat pidana meskipun terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian finansial dan kegagalan bisnis bagi bank, sepanjang lima elemen telah terpenuhi.

Lima elemen itu yaitu keputusan diambil dengan itikad yang baik, didasari dengan informasi yang cukup dan benar, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, bebas dari benturan kepentingan, dan dilakukan sesuai dalam batas kewenangan.

Lebih lanjut, Didik menambahkan bahwa terjadinya manipulasi dan kolusi akan membatalkan perlindungan Business Judgement Rule, seperti adanya pengabaian kehati-hatian, penyimpangan dari tujuan awal, dan penyampaian informasi palsu.

Sehingga kerugian yang terjadi tidak lagi diperhitungkan sebagai risiko bisnis melainkan menjadi sebuah akibat dari kejahatan.

Selain itu, Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries menjelaskan bagaimana pembuktian mens rea pada tindak pidana di bidang perbankan khususnya dalam konteks korporasi ditinjau dari hukum yang berlaku.

Albert menyampaikan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

"Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," kata dia.

Melalui forum sarasehan ini, OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep Business Judgement Rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) atau Bank Ina berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebagai bagian dari strategi penguatan permodalan dan langkah menuju kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI 2).

Wakil Direktur Utama Bank Ina, Yulius Purnama Junaedi mengatakan untuk penambahan modal saat ini pihaknya sedang memantau permintaan ataupun timeline yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tapi, di sisi lain kita sudah melakukan koordinasi dengan kita punya pemegang saham dan sampai saat ini kita masih menyusun action plan untuk mengarah ke sana,” ujarnya dalam acara Public Expose 2026 PT Bank Ina Perdana Tbk, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Yulius menekankan bahwa yang pasti Bank Ina akan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan yang dicanangkan OJK mengenai KBMI 2. Dia meneruskan, kemungkinan besar pemenuhan itu akan dilakukan secara organik.

Dia meneruskan pengumuman penambahan modal itu sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi di BEI pada 28 April 2026. Bank Ina akan melakukan penambahan modal melalui RUPS, yang akan diselenggarakan pada Juli 2026.

“Jadi kami sudah punya rencana untuk penambahan modal juga, itu bagian daripada co-protection yang kita lakukan,” bebernya.

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada Rabu (13/5/2026), Bank Ina berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80 juta saham biasa tanpa HMETD. Penerbitan itu dilakukan sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015.

“Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen [“RUPS Independen”] yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026,” tulis keterbukaan tersebut.

Untuk diketahui, OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, pelaku industri perbankan memerlukan kepastian hukum dalam penanganan kredit macet guna mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

“Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan, pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras.

Upaya ini bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga bisnis bank dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan harapan terciptanya kesepahaman yang sama dan lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam sektor perbankan.

Pada Selasa (12/5), OJK telah menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Industri Perbankan dengan tema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet Di Bank”.

Melalui forum ini, OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep business judgement rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Jupriyadi menyampaikan perlunya kesamaan penafsiran atas pandangan penerapan norma pidana dalam perkara di bidang perbankan guna menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan subtantif (subtantive justice) bagi pelaku industri perbankan.

Ia memaparkan bahwa business judgement rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, ketiadaan benturan kepentingan, serta adanya upaya yang maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Jupriyadi juga menegaskan bahwa diperlukan keseragaman penafsiran hukum dalam penerapan business judgement rule guna mencapai keadilan substantif sekaligus mencegah munculnya chilling effect yang dapat menghambat bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan harga saham Indonesia relatif murah dibandingkan bursa di kawasan.

Rata-rata Price to Earning Ratio (PER) saham-saham Indonesia saat ini berada di bawah rerata bursa regional kawasan Asia dan Asia Tenggara.

PER adalah rasio keuangan yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih per saham (Earnings Per Share/EPS) perusahaan. PER sebagai metrik untuk menilai apakah harga saham tergolong mahal (overvalued) atau murah (undervalued)

"PER IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) sekarang berada di level 16 kali. Ini sudah jauh di bawah posisi pada saat terjadi all time high di pertengahan Januari 2026, bahkan di bawa rata-rata bursa lainnya,” kata Hasan dikutip dari Kontan, Rabu (13/5/2026).

Momentum ini diharapkan jangan sampai terlewat bagi investor masuk ke pasar modal Indonesia.

Mereka bisa memilih saham-saham terbaik yang prospek di masa depan.

"Investor dapat memanfaatkan momentum ini untuk masuk di pasar dan memilih saham-saham terbaik, yang secara prospektif dapat terus melakukan katakanlah perbaikan kinerja dari waktu-waktu ke depannya," jelasnya.

Mengacu data Bursa Efek Indonesia per 12 Mei 2026, PER pasar saham Indonesia mencapai 14,98 kali. Sementara itu, rasio Price Book Value (PBV) IHSG berada di level 1,90 kali. Namun, investor masih mencermati beberapa emiten apakah menguntungkan di masa mendatang atau tidak.

MSCI depak saham Indonesia

Namun, di tengah valuasi yang dinilai murah tersebut, pasar saham Indonesia masih menghadapi tekanan dari perubahan komposisi indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI)..

Meski valuasi saham Indonesia tercatat murah, nyatanya 19 emiten di IHSG didepak dari indeks global MSCI.

Hal ini membuat Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi angkat suara.

Menurutnya, bukan hanya emiten Indonesia saja yang ditendang MSCI, ada dari Korea Selatan, China, dan Jepang.

"Fenomena ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di hampir seluruh pasar Asia Pasifik pada review kali ini," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (13/5/2026).

Perubahan komposisi indeks MSCI wajar terjadi, mereka memiliki parameter untuk memastikan emiten yang masuk indeks memenuhi standar kapitalisasi pasar, likuiditas, dan free float.

"Perubahan komposisi indeks MSCI merupakan bagian dari mekanisme review berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter objektif seperti market capitalization, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham," jelasnya.

Meski demikian, keluarnya 19 emiten Indonesia dari indeks MSCI dinilai menjadi pengingat bagi pelaku pasar dan regulator untuk terus memperkuat daya saing pasar modal domestik.

OJK berusaha mendorong penguatan emiten Indonesia yang siap saing ke kancah global.

"OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong penguatan integritas pasar, peningkatan free float dan likuiditas, perluasan basis investor, serta penguatan tata kelola emiten agar daya saing pasar modal Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "OJK Nilai Valuasi Saham Indonesia Sudah Murah, Saatnya Investor Masuk?" dan "Saham RI Didepak MSCI, OJK: Jepang, Korea dan China Juga Kena"

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong emiten-emiten potensial untuk masuk ke dalam indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya tengah menginventarisasi sejumlah saham yang berpotensi masuk ke dalam konstituen indeks MSCI pada rebalancing berikutnya.

“Jadi kita tidak ingin kehilangan potensi saham-saham terbaik itu untuk bisa mengisi kelompok indeks karena secara kuantitatif sudah memenuhi kriteria,” ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Pada rebalancing MSCI per 13 Mei 2026, terdapat 13 emiten Indonesia yang dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Indexes.

Menurutnya, saham-saham tersebut telah memenuhi persyaratan untuk naik kelas dari small cap menuju indeks standar, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun free float. Namun, MSCI masih membekukan penyesuaian indeks saham Indonesia.

OJK menilai, agenda transformasi dan penguatan integritas pasar modal yang saat ini dijalankan regulator sejalan dengan standar indeks global, khususnya terkait transparansi dan tata kelola emiten.

Karena itu, emiten yang secara kuantitatif memenuhi persyaratan juga diharapkan mampu menjaga kualitas transparansi dan struktur kepemilikan saham yang sehat.

“Ke depan kami akan mengawal beberapa saham yang terbukti berpotensi untuk pada kesempatan berikutnya menjadi bagian dari indeks global,” kata Hasan.

Dia mencontohkan, terdapat emiten yang secara ukuran kapitalisasi pasar dan free float telah memenuhi syarat, tetapi dalam implementasinya dinilai belum mencerminkan kepemilikan publik yang sesungguhnya. Kondisi tersebut dapat menghambat peluang saham masuk ke indeks MSCI.

Untuk mendukung pengawasan, OJK mengaku telah memiliki perangkat monitoring yang memungkinkan regulator memantau struktur kepemilikan saham secara lebih rinci, termasuk kepemilikan di atas satu persen.

Hasan menambahkan, identifikasi saham-saham potensial tersebut sebenarnya telah mulai dilakukan dan hasilnya juga sudah disampaikan kepada asosiasi terkait untuk diteruskan kepada emiten.

“Kita lakukan perencanaan untuk mendorong saham-saham tersebut agar pada waktunya memenuhi kriteria yang diharapkan dan masuk dalam indeks provider global,” ujarnya.

(DESI ANGRIANI)