PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Pembentukan PT DSI usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan PT DSI memiliki sejumlah peran di antaranya memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan serta memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar.

Lalu, PT DSI juga mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor.

"Kita akan menjalankan ini protap secara baik dan terbuka dan semoga dengan mekanisme yang baru ini kita bisa membuat hal yang jauh lebih baik lagi," kata Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan PT DSI merupakan BUMN, anak usaha Danantara. PT DSI merupakan BUMN karena ada 1 persen sahamnya milik Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Jadi dia akan berstatus resmi BUMN dan dia akan menjadi pihak yang di tengah antara proses ekspor ke luar negeri untuk beberapa komoditas," ujar Rohan.

Pada awal-awal ini, Rohan mengatakan fungsi PT DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2026.

Selama kurang lebih enam bulan, PT DSI akan menjadi fungsi penilai dan perantara di antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

PT DSI akan lebih fokus melihat apakah ini transaksi sudah normal dengan harga yang sudah mencerminkan harga pasar atau belum.

"Di sini fungsi PT DSI tidak ada di pihak penjual, tidak ada di pihak pembeli, dia adanya di pihak pemerintah. Dia menjaga traffic penjual dan pembeli, tidak terjadi under invoicing, under pricing, under invoicing," ujar Rohan.

Kemudian di tahap kedua PT DSI akan menjadi perusahaan trader. Mereka akan langsung melakukan pembelian, bukan memeriksa atau melihat dokumen dan sebagainya untuk ekspor.

PT DSI akan menjual barang-barang ekspor ini ke pasar internasional.

"PT DSI ini jadi buyer. Jadi ada orang jual sawit, jual komoditas batu bara ataupun yang lain, itu dibeli. (Lalu) PT DSI akan menjual ke market bebas, ke luar negeri, dan akan menerima penghasilannya dalam bentuk mata uang tertentu, mata uang asing, tergantung negara mana yang jual beli," ujar Rohan.

"Kemudian dana itu akan kembali ke Indonesia secara full untuk hasil penjualannya," jelasnya.

Pemerintah resmi menunjuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis seperti kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (fero alloy).

Kebijakan ini bertujuan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

Namun, sejumlah ekonom menilai efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung besar pada tata kelola lembaga baru yang dibentuk pemerintah.

Analis ekonomi politik Transparancy International (TI) Danang Widoyoko menilai persoalan under invoicing sebenarnya merupakan masalah lama yang tidak serta merta selesai hanya dengan membentuk badan ekspor baru. Akar persoalan sebenarnya soal lemahnya pengawasan perdagangan lintas negara, khususnya dalam pencatatan ekspor-impor dan pengawasan kepabeanan.

"Problemnya kan ada di pencatatan ini, di bea cukai. Jadi kalau bikin BUMN baru, ini semacam menambah badan baru, menambah panjang lagi prosedurnya. Tidak menyelesaikan masalah karena tetap harus melalui bea cukai," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Ia menilai pembentukan eksportir tunggal justru berisiko menciptakan birokrasi baru dan mengurangi fleksibilitas pelaku usaha. Sebab, seluruh proses ekspor menjadi lebih tersentralisasi. Danang juga mempertanyakan kapasitas dan integritas lembaga baru tersebut apabila nantinya diisi berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi profesional.

"Saya khawatir nanti yang isi kalau enggak lulusan Taruna Nusantara atau pensiunan jenderal atau pendukung Gerindra. Nah kapasitasnya seperti apa, ini pertanyaan kita semua," katanya.

Ia menilai pembentukan eksportir tunggal tanpa reformasi tata kelola justru berpotensi menambah biaya ekonomi baru.

"Kalau ada persoalan integritas tidak diselesaikan, ini justru menambah ongkos," katanya.

Menurutnya, sentralisasi ekspor sebenarnya tidak perlu dilakukan pada transaksi perdagangan, melainkan pada sistem dokumentasi dan sinkronisasi data perdagangan lintas negara. Kalau datanya berbeda, hal itu yang harus diperbaiki.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat pemerintah memang sedang mencoba merespons persoalan nyata terkait kebocoran devisa dan lemahnya pengawasan ekspor komoditas SDA. Secara konsep model eksportir tunggal memang memiliki potensi memperkuat pengawasan transaksi ekspor.

"Ketika ekspor komoditas strategis dipusatkan melalui satu pintu, pemerintah akan lebih mudah memantau volume, harga, dan arus devisa. Ruang manipulasi nilai transaksi otomatis menjadi lebih sempit," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai kebijakan tersebut secara teori dapat membantu meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Namun, ia mengingatkan efektivitas kebijakan itu tak otomatis tercapai tanpa tata kelola yang kuat dan transparan.

"Model satu pintu bisa menjadi alat pengawasan yang kuat, tetapi di saat yang sama juga bisa menciptakan konsentrasi kekuasaan dan rente baru kalau mekanismenya tidak transparan," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, pertanyaan utama bukan sekadar perlu atau tidaknya eksportir tunggal, melainkan apakah badan yang dibentuk benar-benar akuntabel dan terbuka.

"Tanpa itu, risiko kebocoran lama justru bisa berpindah menjadi kebocoran baru dalam skala yang lebih terpusat," katanya.

Yusuf juga menyoroti potensi gangguan terhadap iklim usaha, terutama bagi komoditas yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga global seperti CPO dan batu bara.

"Ketika seluruh ekspor harus melewati satu entitas, ada risiko proses menjadi lebih birokratis, negosiasi lebih lambat, dan arus kas eksportir terganggu kalau mekanisme pembayaran tidak efisien," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai penguatan pengawasan devisa ekspor memang sudah lama dibutuhkan pemerintah.

"Yang sebenarnya terlambat adalah penguatan pengawasan perdagangan dan devisa ekspor kita," katanya.

Menurut Yusuf, pemerintah sebenarnya memiliki alternatif lain untuk mempersempit kebocoran tanpa harus memusatkan transaksi ekspor pada satu badan.

"Digitalisasi dokumen ekspor, audit berbasis data, penguatan verifikasi harga, atau pengetatan kewajiban repatriasi devisa sebenarnya juga bisa mempersempit kebocoran," ujarnya.

Ia menyebut model eksportir tunggal sebenarnya pernah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, hingga Selandia Baru. Pada awalnya model seperti ini memang bisa membantu konsolidasi pasar dan memperkuat posisi tawar nasional. Namun, pengalaman internasional juga menunjukkan risiko besar ketika transparansi melemah.

"Beberapa akhirnya direstrukturisasi atau dibubarkan karena dianggap terlalu membebani pasar dan membuka ruang penyalahgunaan," ujar Yusuf.

Karena itu, menurutnya keberhasilan PT DSI nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pengawasan independen terhadap lembaga tersebut.

"Kalau pemerintah mampu menjaga transparansi harga, membuka audit independen, memastikan pengelolaan devisa dapat dilacak, dan mencegah konflik kepentingan, model ini bisa membantu memperkuat pengawasan ekspor SDA," katanya.

"Tetapi kalau badan ini berubah menjadi kotak hitam yang terlalu tertutup, maka risiko ekonomi dan reputasinya justru bisa lebih besar dibanding manfaat yang ingin dicapai," pungkas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memperjelas keberlanjutan kontrak ekspor yang telah berjalan menyusul rencana penerapan tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan para eksportir selama ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri, termasuk kesepakatan terkait jadwal pengiriman dan harga dalam periode tertentu.

“Para eksportir sudah punya kontrak ekspor jangka panjang atau waktudeliverydan harga tertentu dalam masa tertentu,” ujar Benny kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Selain kontrak jangka panjang, kata dia, sebagian transaksi ekspor juga dilakukan secara instan berdasarkan harga pasar saat itu (trading spot) sesuai kebutuhan pasar.

“Ada juga yang sifatnyaspotsaja. Apakah kontrak tersebut nanti bisa diwakili lebih lanjut oleh badan ekspor tersebut? Termasuk cara bayarnya,” katanya.

Menurut Benny, kepastian mengenai mekanisme pengalihan transaksi dan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan gangguan dalam hubungan dagang antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia mulai 1 September 2026.

Komoditas awal yang akan ikut dalam kebijakan ini adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloys).

Hal ini diumumkan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Lalu bagaimana tahapan transisinya?

Berdasarkan slide paparan Prabowo, ada dua tahapan sebelum akhirnya BUMN menjadi eksportir tunggal komoditas strategis.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan BUMN menjadi eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis RI mulai 1 September 2026.

Ketentuan ini diungkap Prabowo usai mengumumkan pembentukan badan usaha khusus ekspor. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Komoditas strategis yang wajib diekspor melalui BUMN antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

Dalam paparan pembentukan badan khusus ekspor, implementasi kebijakan ini dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini, eksportir mulai mengalihkan transaksinya ke BUMN. Proses transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri perlahan-lahan berpindah ke BUMN.

Tahap kedua merupakan masa implementasi penuh. Mulai 1 September 2026, seluruh transaksi dagang baik ekspor maupun impor dengan buyer luar negeri sepenuhnya dilakukan oleh BUMN.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini.

Pemerintah disebut akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin lagi ‘dibohongi’ dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.

Kebijakan tersebut diumumkan Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujar Prabowo.

Melalui beleid tersebut, pemerintah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA dengan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pengekspor tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

“Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara, kita hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” katanya.

Prabowo menjelaskan pemerintah akan mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujarnya.

Menurut Prabowo, skema tersebut akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan berada dalam pengawasan pemerintah. Meski demikian, hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

“Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” terangnya.

Presiden ke-8 RI itu mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA sekaligus menekan praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini dinilai merugikan negara.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atauunder invoicing, praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo menyebut praktik fraud yang terjadi selama ini mencakupunder invoicing,under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal.

Dia memperkirakan potensi kebocoran yang dapat diselamatkan dari perbaikan tata kelola SDA mencapai US$150 miliar per tahun.

“Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah US$150 miliar satu tahun,” katanya.

Prabowo menilai akar persoalan ekonomi Indonesia selama ini berasal dari kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri akibat lemahnya pengawasan.

Dia juga mengutip Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penguatan peran negara dalam pengelolaan SDA dan cabang produksi strategis.

Menurutnya, negara harus mengetahui secara terperinci volume dan nilai kekayaan alam yang dijual ke luar negeri.

“Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya mereka untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.