Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka layanan Pojok Pajak di Lobby Menara Bank Mega pada Selasa (16/12).

Layanan yang dibuka pada pukul 09.00-17.00 WIB ini untuk memudahkan aktivasi akun Coretax bagi karyawan CT Corp dan wajib pajak sekitar.

Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 tanpa harus datang jauh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Di Pojok Pajak ini kami berusaha menjelaskan kepada wajib pajak, menjelaskan kenapa wajib pajak harus melakukan aktivasi Coretax, serta kami membuka layanan agar wajib pajak tidak perlu datang jauh-jauh ke KPP ketika mengalami kendala," ujar Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I Sugiarti saat meninjau layanan Pojok Pajak di Menara Bank Mega, Selasa (16/12).

Layanan dan manfaat Pojok Pajak menawarkan asistensi langsung dari penyuluh pajak. Layanan utama mencakup aktivasi akun coretax, aktivasi kode otoritas atau sertifikat elektronik, pembaruan data sederhana dan konsultasi singkat.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan CT Corp, sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada karyawan dan wajib pajak sekitar.

"Acara ini adalah hasil kerja sama Kanwil DJP Jakarta Selatan I DJP, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta dukungan penuh dari CT Corp. Sehingga pegawai CT Corp sangat antusias datang ke sini untuk melakukan aktivasi Coretax dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," ujar Sugiarti.

Program Pojok Pajak ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan wajib pajak sekitar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kami sangat berharap ini dapat membantu memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk memperoleh pelayanan. Dengan demikian wajib pajak, masyarakat, ketika akan melaksanakan kewajiban perpajakan tentu menjadi lebih mudah, menjadi lebih biayanya lebih rendahlah, enggak perlu cuti, enggak perlu jauh-jauh meninggalkan kantor, dan tetap tepat waktu karena layanannya dekat dan bisa diakses," harap Sugiarti.

Lebih lanjut, DJP mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal, terutama bagi yang belum melakukan pemutakhiran data maupun aktivasi akun Coretax.

"Penting sekali agar wajib pajak melakukan aktivasi sekarang. Agar ketika nanti Januari kita mau melaporkan SPT atau wajib pajak mungkin nanti akan dibuatkan bukti potong dari perusahaannya, datanya sudah valid, sudah dipastikan terhubung dengan sistem DJP," jelas Sugiarti.

Selain di Lobby Menara Bank Mega, layanan Pojok Pajak juga akan kembali dibuka di Lobby Gedung Transmedia, Rabu (17/12), mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memprediksi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan semakin kencang pada tahun mendatang. Hal itu didasarkan padashortfallpenerimaan pajak yang diprediksi kian melebar.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menilai bahwa potensi defisit APBN yang melebar di bawah 3% memberikan sinyal awal yang kuat terhadap penerbitan SBN pada 2026.

“Sehingga jika penerimaan pajaknya turun, bisa jadi kebutuhan pembiayaan anggaran pemerintah akan dipenuhi lewat SBN juga,” kata dia dalam Media Forum Pefindo, Selasa (16/12/2025).

Meskipun begitu, Suhindarto menilai bahwa permintaan domestik terhadap produk surat utang negara masih cenderung solid. Dus, penerbitan SBN yang lebih besar akan membawayieldsurat utang negara itu ke level yang lebih rendah karenasupplymasih dapat diimbangi oleh permintaan pasar.

Pefindo memprediksi lajuyieldSBN bertenor 10 tahun bakal berada di level 5,6–6,2% pada 2026. Hal itu berartiyielddiprediksi bakal menyentuh level tertinggi barunya pada tahun mendatang.Yieldtertinggi SBN bertenor 10 tahun sempat menyentuh level 5,9% beberapa bulan lalu.

Namun, selain permintaan domestik yang kuat, ekspektasi penurunan suku bunga acuan dinilai bakal menjadi salah satu pendorong kian menguatnyayieldpada tahun mendatang.

“Sebenarnya tadi bisa jadi akhirnya mendorong kondisi ini kalau akhirnya ekonominya bisa bergerak lebih baik lagi dan investor asing melihat bahwa prospek di pasar akan lebih baik, bukan tidak mungkin sebenarnyayieldbisa terus mengalami penurunan di bawah 5,9%,” katanya.

Sebelumnya, Bisnis memberitakan bahwa kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun atau 93,7% dari outlook APBN 2025. Terjadi pelebaranshortfalldibanding simulasi awal pemerintah yang menempatkan outlook penerimaan pajak 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

Komitmen ini disampaikan dalam rapat pimpinan di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun.

“Ini bukan sekadar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

Penerimaan pajak pada 2025 terancam mengalami shortfall, yaitu kondisi ketika realisasi atau pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran lebih besar daripada penerimaan.

Sejumlah ekonom melihat shortfall penerimaan pajak sebagai hasil dari pertemuan dua arus besar yakni normalisasi harga komoditas di level global dan pelemahan aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memproyeksikan shortfall penerimaan pajak tahun ini berpotensi melebar. Namun pemerintah memastikan defisit APBN tidak akan melebar dari 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi (shortfall) melebar, tapi tidak melebar lebih parah,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12) dikutip dari Antara.

Koreksi Harga Batu Bara

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Maniletmengatakan penyebab shortfall pajak tahun ini tidak bisa menunjuk satu faktor tunggal. Menurutnya ini merupakan pengaruh kombinasi dari normalisasi harga komoditas dan pelemahan aktivitas ekonomi.

Yusuf mengatakan, penyebab utamanya adalah Indonesia benar-benar kehilangan momentum commodity windfall. “Tahun lalu kita dimanjakan oleh harga komoditas yang melambung tinggi, namun tahun ini harga batu bara dan CPO terkoreksi cukup dalam,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Selasa (16/12).

Akibatnya, setoran pajak penghasilan badan (PPh) dari sektor berbasis sumber daya alam tersebut menyusut drastis. Hal ini diperparah dengan kondisi manufaktur yang sedang ekspansif namun lambat, serta daya beli masyarakat kelas menengah yang tergerus.

“Sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri tidak sekuat yang diharapkan. Intinya, basis pajak kita sedang tertekan dari dua sisi eksternal dan domestik,” ujar Yusuf.

Lonjakan Klaim Restitusi

Begitu juga dengan restitusi pajak batu bara. Yusuf mengatakan ketika harga komoditas jatuh, profitabilitas perusahaan batu bara menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, para pengusaha ini sudah membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 dengan asumsi profit tinggi seperti tahun lalu.

“Ketika realisasi profitnya ternyata lebih rendah, terjadi lebih bayar. Hak perusahaan untuk meminta kembali kelebihan itu (restitusi) meningkat drastis tahun ini,” kata Yusuf.

Lonjakan klaim restitusi ini secara teknis langsung memotong penerimaan pajak neto negara. Jadi, menurut Yusuf, seolah-olah uang yang sudah masuk ke kas negara harus keluar lagi dalam jumlah besar.

Namun, fenomena ini alamiah dalam siklus bisnis komoditas. Hal ini dikarenakan volumenya besar dan terjadi saat penerimaan sektor lain juga lesu.

“Efeknya terhadap shortfall pajak jadi sangat terasa,” ujarnya.

Basis Pajak Sempit

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan tekanan shortfall penerimaan pajak tahun ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi faktor siklikal dan struktural.

“Pelemahan aktivitas ekonomi dan normalisasi harga komoditas, khususnya batu bara, secara langsung menekan PPh badan dan penerimaan sektor berbasis sumber daya alam,” kata Rizal.

Lalu pada saat yang sama, upaya intensifikasi pajak menghadapi keterbatasan karena basis pajak yang sempit. Selain itu juga tingkat kepatuhan yang belum optimal, sementara ruang ekstensifikasi relatif terbatas.

“Kondisi ini membuat target penerimaan menjadi semakin sulit dicapai di tengah kebutuhan belanja negara yang tetap tinggi,” ujar Rizal.

Kombinasi Perlambatan Ekonomi dan Ekspor Melemah

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, proyeksi shortfall penerimaan pajak yang disampaikan mencerminkan kombinasi tekanan global dan kelemahan domestik.

“Perlambatan ekonomi, koreksi harga komoditas, pelemahan kinerja ekspor, dan maraknya insentif perpajakan otomatis menekan basis PPh dan PPN,: kata Syafruddin.

Di dalam negeri, penurunan laba perusahaan, konsumsi yang tidak terlalu ekspansif, serta ekonomi informal yang tetap besar menggerus potensi penerimaan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjalankan berbagai fasilitas pajak untuk menjaga daya saing dan menarik investasi seperti tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN komoditas tertentu, serta berbagai skema insentif sektoral.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons kecemburuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal penerimaan pajak yang lebih rendah dari DKI Jakarta.

"Ya, itu (keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) nanti kita akan diskusikan itu," ujar Tito usai Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Akan tetapi, Tito tidak menjawab tegas apakah keluhan Dedi akan didorong untuk disuarakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau tidak. Sang mendagri hanya menekankan semua pihak sekarang sudah membacanya di media massa.

"Kan sudah ada, sudah ada di media. Semua juga sudah mendengar (keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi)," tegasnya.

Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menilai sentralisasi pajak berujung ketimpangan.

Beban lingkungan dan infrastruktur sepenuhnya ditanggung daerah penghasil, sedangkan penerimaan pajak mengalir deras ke wilayah kantor pusat perusahaan tersebut berdiri.

Ia mencontohkan bagi hasil pajak untuk Jawa Barat hanya sekitar Rp140 triliun, jauh tertinggal dari DKI Jakarta yang sanggup mengumpulkan Rp1.000 triliun lebih. Oleh karena itu, KDM mendesak adanya reformasi pajak.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima; pencemaran lingkungan kami yang terima; mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," ujar Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12) lalu.

Menurut Dedi, daerah akan memiliki kecukupan fiskal tanpa harus bergantung pada anggaran pusat, andai pemerintah menerapkan pola pembagian pajak yang lebih adil.

"Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada," tuntut Kang Dedi Mulyadi.

"Pajak, ada PPh (pajak penghasilan), ada PPN (pajak pertambahan nilai). Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Bagaimana kasih saja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik dari adik Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo ihwal sistem pajak dan bea cukai Indonesia yang lemah.

Sebelumnya, Hashim mengkritik sistem pajak dan bea cukai Indonesia yang dinilai olehnya lemah. Hal itu disampaikan olehnya pada suatu acara yang diselenggarakan di Universitas Indonesia (UI) pada pekan lalu.

Saat dimintai tanggapan mengenai kritik tersebut di Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025), Purbaya mengakui bahwa lemahnya sistem pajak dan bea cukai Indonesia ditunjukkan melalui adanya kebocoran penerimaan.

"Ya betul. Kami enggak tahu, yang jelas pasti ada yang bocor kan di sana-sini," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (16/12/2025).

Purbaya pun sudah bertemu dengan Hashim. Dia menyebut adik Presiden Prabowo itu setidaknya mengusulkan otomatisasi dua sistem penerimaan yakni cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok dan pajak perdagangan luar negeri.

Otomatisasi CHT itu melalui pengawasan atau monitoring produksi rokok secara digital. Purbaya mengakui sudah melihat sistem digitalisasi yang akan digunakan olehnya. Dia menyebut sistem tersebut bakal diadakan dari pihak ketiga alias vendor dan masih dinegosiasi untuk harganya.

"Tinggal masalah negosiasi harganya, jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah. Jadi nanti rokok langsung dimonitor sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai," ungkapnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengungkap nantinya sistem itu akan dibekali kode khusus untuk pengenaan cukai rokok tersebut. Kode itu akan memungkinkan pengawasan secara digital dan lebih mudah bahkan melalui aplikasi ponse.

"Yang saya harapkan dengan itu berjalan, nanti pendapatan cukai rokoknya akan naik, dan pada saat yang sama kami berhasil juga di lapangannya. Lebih gampang. Itu sedang dalam tahap negosiasi harganya," terang Purbaya.

Adapun mengenai otomatisasi pajak, mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu juga sedang memelajari peluang untuk mendigitalisasi pajak perdagangan luar negeri. Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik terkiat dengan digitalisasi dimaksud.

Hanya saja, dia mengakui sistem pengawasan secara digital untuk pajak ini lebih sulit diterapkan apabila dibandingkan dengan pengawasan produksi rokok.

"Digitalisasi pajak yang perdagangan ke luar negeri, itu sedang kami pelajari. Cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya," ujar Menkeu lulusan ITB itu.

Kritik Hasyim

Pada acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Jumat (12/12/2025), Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyoroti penerimaan negara di Indonesia yang masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga yakni Kamboja dengan torehan 18%.

Apalagi, Hashim menyebut persentase penerimaan negara terhadap PDB Indonesia tidak bergerak dari angka 12%. Dia menyebut kondisi itu tidak lepas dari lemahnya sistem penerimaan negara baik pajak, bea cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Parah, sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai dan semuanya parah, sangat sangat parah, parah sekali. Indonesia betul, kita termasuk yang paling lemah dan rendah di dunia, sistem perpajakan kita," ungkapnya di acara tersebut, dikutip dari YouTube Universitas Indonesia (UI).

Hashim kemudian mengaku bahwa telah menyampaikan kritik ini kepada Purbaya. Dia menyinggung temuan Bank Dunia bahwa sejak dulu realisasi penerimaan pajak, bea cukai maupun PNBP tidak meningkat signifikan.

Pemilik Arsari Group, yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan pertambangan itu menuturkan, Kamboja yang ekonominya tidak sebesar Indonesia berhasil meningkatkan persentase penerimaan negaranya dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari 9% ke 18% terhadap PDB. Ini berbeda dengan Indonesia yang diklaim olehnya masih tetap berada di 12%.

Hal ini, terangnya, turut berdampak pada keseimbangan fiskal. Dia mengeklaim harusnya penerimaan negara bisa menambal defisit APBN, bahkan mencetak surplus.

"Kalau memang aparat pajak, bea cukai, bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara defisit [APBN], Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya, Indonesia super power. Tinggal kita benahi aparat kita," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa penerimaan negara berada dibawah target (shortfall) hingga akhir tahun 2025. Target Penerimaan Pajak dalam outlook laporan semester sebesar Rp2.076,9 triliun.

Ia meyakini defisit APBN pada akhir tahun tidak akan melebar dari proyeksi laporan semester I 2025 sebesar 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi (shortfall) melebar, tapi tidak melebar lebih parah,” kata Purbaya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia memastikan defisit APBN 2025 tetap berada di bawah ambang batas maksimal 3% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurutnya, posisi defisit tersebut masih aman dan terjaga meski tekanan penerimaan cukup besar.

“Udah kita monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan,” tambah Purbaya.

Target awal penerimaan pajak dalam APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.189,31 triliun. Berdasarkan catatan realisasi per akhir Oktober 2025, penerimaan pajak baru Rp1.459,02 triliun atau 70,2% dari target. Sehingga masih membutuhkan penerimaan pajak Rp617,9 triliun hingga akhir tahun 2025.

Purbaya juga menyampaikan bahwa hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah belum dapat memastikan besaran pasti shortfall penerimaan pajak. Hal itu disebabkan pergerakan angka penerimaan yang masih dinamis seiring berlangsungnya dua bulan terakhir tahun anggaran.

“Saya nggak tahu, saya akan cek lagi. Ini kan masih bergerak angkanya. Kelihatan sih tekanannya cukup besar, tapi kita jaga di level yang aman,” tuturnya.

Ke depan, Purbaya menegaskan akan ada perubahan dalam pengelolaan perpajakan untuk memperkuat basis penerimaan negara. Ia menyatakan akan terlibat langsung dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan pajak agar penerimaan negara lebih optimal pada tahun anggaran berikutnya.

“Yang jelas tahun depan akan berubah. Saya akan lihat betul pajak seperti apa dan akan hands on,” terangnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan memanggil wajib pajak konglomerat (High Wealth Individual) selama beberapa waktu terakhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pemanggilan bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan data dari beberapa sumber yang dimiliki oleh DJP.

"Tujuannya adalah memastikan kesesuaian pelaporan dan memperkuat kepatuhan sukarela, khususnya pada kelompok wajib pajak strategis," jelas Rosmauli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Rosmauli menjelaskan pemanggilan wajib pajak adalah bagian dari pengawasan dan komunikasi kepatuhan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor wilayah, hingga kantor pusat. Pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif.

"Pendekatan yang kami lakukan bersifat persuasif dan berbasis data, bukan tindakan represif," tegasnya.

Adapun kesesuaian data yang dipastikan meliputi penghasilan, perbedaan nilai aset, atau transaksi dalam SPT dengan pihak ketiga, seperti properti, perbankan, kepemilikan saham, dan informasi lain yang didapatkan melalui pengawasan berbasis risiko dan pertukaran data.

Rosmauli pun menyampaikan DJP dalam pemanggilan tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu serta proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu, dan seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rosmauli.

Bisnis.com, JAKARTA —Pemilik kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara rutin.

Kepatuhan membayar pajak tidak hanya menjaga legalitas kendaraan, tetapi juga membantu pemilik terhindar dari denda dan sanksi administrasi. Berikut panduan lengkap cara cek pajak kendaraan bermotor.

Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online

Dilansir dari laman resmi Samsat, Selasa (16/12/2025), terdapat beberapa kanal resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek status pajak kendaraan.

1. Melalui Situs Resmi Bapenda

Pemilik kendaraan dapat mengakses situs resmi Bapenda sesuai domisili kendaraan. Masukkan nomor polisi kendaraan pada kolom yang tersedia. Sistem akan menampilkan status pajak, tanggal jatuh tempo, serta estimasi nominal yang harus dibayarkan.

2. Melalui Website E-Samsat

Pengecekan pajak juga dapat dilakukan melalui layanan ini juga tersedia melalui laman web https://e-samsat.id

Pemilik kendaraan bermotor cukup memilih menu cek pajak dan memasukkan nomor polisi kendaraan.

3. Melalui Layanan SMS E-Samsat

Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, pengecekan pajak kendaraan dapat dilakukan melalui layanan SMS. Setiap provinsi memiliki nomor layanan tersendiri.

Berikut daftar nomor layanan SMS E-Samsat berdasarkan provinsi:

• DKI Jakarta: 1717
• Jawa Barat & Banten: 0811-211-9211
• Jawa Tengah: 9600
• DI Yogyakarta: 9600
• Jawa Timur: 7070
• Bali: 8893
• Sumatra Utara: 0811-211-9211

Balasan SMS akan berisi informasi jatuh tempo pajak dan estimasi nominal pajak kendaraan.

Sebagai catatan, layanan SMS ini umumnya hanya menyediakan informasi pajak tahunan. Untuk informasi lebih lengkap, pemilik kendaraan dapat mendatangi kantor Samsat setempat.

4. Menggunakan Aplikasi Samsat Online Nasional

Selain E-Samsat daerah, masyarakat juga dapat menggunakan Aplikasi Samsat Online Nasional (SIGNAL) yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia dengan mengikuti petunjuk yang tersedia di dalam aplikasi.

5. Kiosk Samsat

Kiosk layanan Samsat juga tersedia di kantor-kantor Samsat. Pemilik kendaraan cukup memasukkan nomor polisi kendaraan pada layar kiosk untuk mengetahui informasi pajak secara langsung.

Layanan Pemberitahuan Jatuh Tempo Pajak

Bapenda Provinsi juga menyediakan layanan pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor secara otomatis melalui SMS. Notifikasi akan dikirimkan 15 hari sebelum jatuh tempo, selama nomor ponsel wajib pajak telah terdaftar dalam sistem E-Samsat. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penerimaan pajak terseok-seok. Shortfall atau selisih realisasi dari target penerimaan pajak dipastikan melebar. Tingginya restitusi atau pengembalian pajak atas lebih bayar yang disetor wajib pajak, khususnya dari sektor batu bara, menjadi salah satu biang keladi merosotnya performa penerimaan pajak tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulangkali mengeluhkan hal itu. Kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara, khususnya pajak masih sangat minim. Dia bahkan menyebut bahwa net income dari batu bara bukannya positif malahan negatif.

“Jadi kita seperti sedang memberikan subsidi yang sudah untungnya banyak,” ujar Purbaya dalam rapat di Komisi XI DPR pada tanggal 8 Desember 2025 lalu.

Sekadar ilustrasi, sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, penerimaan pajak bruto, belum memangkas restitusi, tercatat sebesar Rp1.799,55 triliun. Namun demikian, setelah dikurangi restitusi pajak dan implikasi dari faktor lain yang mempengaruhi kinerja setoran pajak seperti volatilitas harga komoditas, penerimaan pajak netto hanya tersisa sebesar Rp1.459,03 triliun.

Artinya terjadi gap alias kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp340,52 triliun akibat penarikan restitusi dan berbagai bentuk kebijakan lainnya. Khusus batu bara, income loss-nya akibat restitusi maupun pengembalian pendahuluan mencapai Rp25 triliun per tahun.

Tingginya restitusi dari sektor batu bara tidak bisa dilepaskan dari implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4A dalam UU ini secara eksplisit memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak. Tarifnya pun hanya 0%.

Sumber: BPK, dalam triliun, data sampai Oktober 2024.

Karena berstatus sebagai barang kena pajak (BKP), maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Mereka bisa memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sementara PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait penerapan kebijakan perpajakan yang dokumennya diperoleh Bisnis, telah secara detail menggambarkan betapa besarnya lonjakan restitusi maupun pengembalian pendahuluan pasca perubahan status batu bara dari non BKP menjadi BKP.

Hasil analisis BPK mencatat sejak pengaturan batu bara sebagai BKP sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 berdampak pada peningkatan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN secara signifikan tahun 2021 sebesar 5.376,83% dari tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, total pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN selama empat tahun (2021 - 2024) adalah sebesar Rp168,5 triliun, dimana Rp22,4 triliun atau 13,31% di antaranya dilakukan melalui pengembalian pendahuluan. “Kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara yang untungnya lebih banyak.”

Kompensasi Hilangnya Pajak

Sementara untuk mengompensasi hilangnya penerimaan pajak karena status batu bara sebagai barang kena pajak, pemerintah pun akan menarik bea keluar terhadap komoditas tersebut pada tahun 2026.

Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin memberikan subsidi kepada pengusaha batu bara dengan menerapkan bea keluar ke ekspor komoditas tersebut.

Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan soal penetapan tarif bea ekspor batu bara dengan Kementerian ESDM.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara pada 2026, dengan target penerimaan senilai Rp20 triliun. Akan tetapi, berbeda dengan bea keluar emas yang ditargetkan menyumbang Rp3 triliun, asumsi penerimaan dari bea keluar batu bara belum masuk ke APBN 2026.

Saat ditanya lebih lanjut, Purbaya menilai Kementerian ESDM harusnya menyetujui soal tarif bea ekspor batu bara yang rencananya juga berkisar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor.

"[Tarif ekspor batu bara] sudah didiskusikan oleh ESDM. Seharusnya mereka setuju karena saya enggak mau subsidi industri orang-orang kaya itu, kan rugi, jadi itu yang harus kami kejar," ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya tak merinci lebih lanjut saat ditanya asal usul penghitungan asumsi penerimaan Rp20 triliun dari bea keluar batu bara. Dia hanya menyebut nantinya akan dikenakan rentang tarif 1% sampai dengan 5% terhadap nilai ekspornya. "Harusnya [berdasarkan] nilai kan karena per ton bisa beda-beda. Mungkin nanti bisa kalori sekian, dapat tarif sekian, tetapi pada akhirnya per value kan," ujarnya.

Berbeda dengan bea keluar emas, komoditas itu akan dikenakan bea keluar dalam rentang 7,5% sampai dengan 15%. Prinsip pengenaan bea keluar emas, terangnya, adalah dengan menetapkan tarif lebih tinggi bagi produk hulu dibandingkan produk hilir.

"Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas kadar di bawah 99%, sementara emas dengan kadar lebih seperti casted bars, granule, hanya dapat diekspor terlebih dahulu menyampaikan laporan surveyor," terangnya pada saat rapat berlangsung.

Respons Pengusaha

Adapun sebelumnya, pengusaha menilai wacana pengenaan bea keluar untuk batu bara yang rencananya berlaku 2026 kurang tepat.

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia pun menyebut, sejatinya kebijakan bea keluar bukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

Hendra menjelaskan, dalam PP tersebut pengenaan bea keluar bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, hingga mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional.

Artinya, jika pemerintah ingin menambah pendapatan negara caranya bukan dengan pengenaan bea keluar.

"Harusnya bea keluar itu bukan untuk penerimaan negara. Kalau penerimaan negara kan ada royalti apa segala, sudah ada PNBP [penerimaan negara bukan pajak]. Jadi kurang tepat sih, enggak tepat itu bea keluar diterapkan," jelas Hendra di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, bea keluar untuk batu bara akan berlaku saat harga emas hitam sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan.

Hendra pun menilai wacana itu juga tetap tidak tepat. Sebab, apapun bentuknya pengenaan bea keluar tidak bertujuan untuk menambah penerimaan negara. "Intinya adalah itu sebenarnya kurang tepat. Kalau instrumen penerimaan negara harus mengacu ke PP Nomor 55 Tahun 2008," kata Hendra.

Dia menyebut, saat ini pengusaha juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Misalnya, biaya produksi yang tinggi. Oleh karena itu, wacana pengenaan bea keluar berpotensi menambah beban tersebut. Apalagi, harga batu bara sedang lesu. "Ya pasti harus dihitung ulang lagi cost-nya. Ini kan beban biayanya sudah tinggi, harga rendah," tutur Hendra.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menuntut reformasi sistem perpajakan Indonesia usai 'cemburu' dengan penerimaan pajak DKI Jakarta yang lebih besar.

Ia menilai sentralisasi sistem pajak melahirkan ketimpangan. Beban lingkungan dan infrastruktur sepenuhnya ditanggung daerah penghasil, sedangkan penerimaan pajak mengalir deras ke wilayah kantor pusat perusahaan tersebut berdiri.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima; pencemaran lingkungan kami yang terima; mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," jelasnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12).

Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut Jawa Barat menampung ribuan industri, sekaligus menanggung dampak operasionalnya. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta.

Akibatnya, bagi hasil pajak untuk Jabar hanya sekitar Rp140 triliun. Penerimaan tersebut jauh tertinggal dari DKI Jakarta yang sanggup mengumpulkan lebih dari Rp1.000 triliun hanya dari duit pajak.

"Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada," tuntut KDM.

"Pajak, ada PPh (pajak penghasilan), ada PPN (pajak pertambahan nilai). Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Bagaimana kasih saja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai," jelasnya.

Jika pemerintah menerapkan pola pembagian pajak yang lebih adil, menurut Kang Dedi Mulyadi, daerah akan memiliki kecukupan fiskal tanpa harus bergantung pada anggaran pusat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai tuntutan KDM valid. Namun, tidak bisa dijawab dengan desentralisasi pajak secara penuh.

Rizal mengamini kontribusi ekonomi Jawa Barat besar, tapi tidak sepenuhnya tercermin dalam penerimaan yang kembali ke daerah. Persepsi ketidakadilan juga diperparah kerangka UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi pemda memungut pajak baru.

"Namun, struktur perpajakan yang terpusat bukan tanpa alasan, dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan mencegah persaingan pajak antar-daerah yang berisiko menciptakan distorsi," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

"Bagi daerah dengan kapasitas ekonomi tinggi, seperti Jawa Barat, skema ini (UU HKPD) terasa menahan potensi PAD (pendapatan asli daerah). Dari perspektif nasional, pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian usaha, efisiensi ekonomi, serta integrasi pasar domestik agar tidak terfragmentasi oleh berbagai pungutan daerah," tuturnya.

Isu reformasi perpajakan, menurut Rizal, juga tak terlepas dari pengetatan fiskal pusat dan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Transfer yang melambat membuat daerah mulai merasakan tekanan likuiditas yang selama ini tertutup dana pusat. Kondisi itu menyingkap lemahnya struktur PAD dan memicu kesadaran bahwa ketergantungan TKD membuat fiskal daerah rentan.

"Tuntutan reformasi muncul sebagai respons atas shock fiskal tersebut. Ke depan, arah reformasi perpajakan sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan mekanisme bagi hasil dan insentif fiskal yang lebih mencerminkan kontribusi ekonomi daerah, bukan pada penambahan jenis pajak daerah," tuturnya.

"Pemerintah pusat dapat memperluas skema revenue sharing dan memperkuat peran opsen secara lebih proporsional. Sementara, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas fiskal agar tuntutan keadilan di sisi penerimaan sejalan dengan efektivitas penggunaan anggaran," pungkas Rizal.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut teriakan dari Jawa Barat jelas menguat setelah pemerintah pusat memotong dana TKD. Bukan cuma Jabar, sejumlah kepala daerah bahkan mengaku tidak bisa bergerak karena ruang fiskal menyempit drastis.

Ia kemudian menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui TKD 2026 turun sekitar Rp226 triliun, yakni dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693 triliun. Alasan pemerintah pusat memangkas duit tersebut adalah efisiensi dan dugaan penyimpangan belanja di daerah.

"Kejutan pemotongan ini membuat banyak pemerintah daerah tersadar bahwa ketergantungan berlebihan pada dana pusat sangat berisiko. Satu keputusan politik di Jakarta langsung mengguncang APBD. Suara KDM mencerminkan kebangkitan kesadaran fiskal daerah," ucap Syafruddin.

"Selama ini, provinsi penghasil merasa cukup diam karena transfer masih deras. Begitu keran TKD disempitkan, ketimpangan antara kontribusi dan penerimaan muncul ke permukaan. Artinya, pemotongan TKD memang menjadi pemicu yang mengeraskan nada protes, tetapi sumber kekecewaan terhadap desain perpajakan yang sentralistik sudah lama terakumulasi," tegasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Jika Indonesia mau memperbaiki keadilan fiskal dan memberi perlakuan yang lebih adil kepada daerah, Syafruddin menyarankan reformasi sistem perpajakan di beberapa titik kunci.

Pertama, pemerintah pusat perlu meninjau ulang formula bagi hasil PPh dan PPN dengan memasukkan faktor lokasi produksi, tenaga kerja, dan dampak lingkungan. Kedua, UU HKPD perlu disempurnakan agar ruang local taxing power benar-benar memperkuat PAD berbasis pajak berkualitas.

Ketiga, desain transfer harus memberikan insentif bagi daerah penghasil yang mampu menjaga lingkungan dan menyediakan infrastruktur bagi aktivitas industri nasional. Keempat, memperkuat kapasitas administrasi pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data agar kewenangan yang diberikan UU HKPD benar-benar dapat dimanfaatkan.

"Dengan paket perubahan seperti ini, reformasi pajak tidak hanya memperbaiki angka di neraca negara, tetapi juga memulihkan rasa keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menetapkan tarif bea keluar atau pajak eksporbatu bara berkisar antara 1% hingga 5% mulai 1 Januari 2026.

"Januari langsung berlaku," kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12) malam.

Menkeu Purbaya mengatakan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. "Targetnya jelas, berapa triliun harus dicapai. Jangan sampai kami memberikan subsidi pada industri batu bara," ujarnya.

Purbaya sebelumnya menetapkan pajak ekspor emas di rentang 7,5%-15% melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025. PMK yang ditetapkan pada 17 November 2025 ini diundangkan pada 9 Desember 2025 dan berlaku setelah 14 hari sejak tanggal diundangkan.

Penerapan bea keluar terhadap ekspor emas dan batu bara nantinya diharapkan dapat menjaga pasokan bahan baku dalam negeri, mempercepat hilirisasi, memperkuat tata kelola dan pengawasan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Penerapan kebijakan bea keluar juga dinilai sejalan dengan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Aturan itu menyebutkan bahwa bea keluar diterapkan untuk menjaga ketersediaan suplai di dalam negeri maupun menstabilkan harga komoditas.

Pajak ekspor emas diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, dan optimalisasi penerimaan negara.

Sementara itu, kebijakan bea keluar batu bara diarahkan untuk mendorong hilirisasi, mendukung agenda dekarbonisasi batu bara, serta meningkatkan penerimaan negara. Komoditas tambang batu bara tetap memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Meskipun Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, mayoritas ekspor masih berupa bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh belum optimal.

“Untuk itu, instrumen bea keluar disiapkan guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi, yang saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Senin (8/12).

Jakarta (ANTARA) - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 2026 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan fiskal teknis.

Di balik angka-angka big data yang menunjukkan sentimen positif publik mencapai 60 persen, tersimpan pesan sosial dan ekonomi yang lebih dalam tentang relasi negara dengan warganya di tengah fase pemulihan yang belum sepenuhnya kokoh.

Kebijakan ini bukan hanya soal pajak, melainkan soal kepekaan membaca denyut daya beli, psikologi publik, dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

PPN adalah pajak konsumsi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap perubahan tarifnya langsung terasa di meja makan, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan dasar.

Karena sifatnya yang regresif, kenaikan PPN akan lebih cepat dan lebih keras menghantam kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

Dalam konteks ini, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menahan kenaikan PPN dapat dibaca sebagai pengakuan negara bahwa beban ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya pulih.

Langkah ini menjawab kegelisahan publik yang sejak lama khawatir pemulihan makro tidak selalu sejalan dengan kondisi mikro di level keluarga.

Apresiasi publik yang terekam dalam pemantauan big data tidak muncul tanpa alasan. Sentimen positif itu berkelindan dengan optimisme yang lebih luas terhadap arah kepemimpinan nasional.

Riset GREAT Institute pada akhir Oktober 2025 menunjukkan 89,3 persen publik optimistis terhadap masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan 71,8 persen merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Optimisme ini penting karena ekonomi tidak hanya digerakkan oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh ekspektasi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah berpihak pada kesejahteraan mereka, konsumsi dan aktivitas ekonomi akan bergerak lebih berani.

Copyright © ANTARA 2025